BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pemerintah Kota Serang Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam) kecamatan

yaitu;

Kecamatan Serang,

Kecamatan Kasemen, Kecamatan

Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok jaya dan Kecamatan Taktakan, Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 KM dengan jumlah penduduk sekitar 523.384 jiwa dengan batas wilayah Sebelah Utara yaitu Teluk Bantery Sebelah Timur yaitu Kec. Pontang, Kec. Ciruas dan Kec. Kragilan Kab. Serang, Sebelah Selatan yaitu Kec. Cikeusal, Kec. Petir dan Kec. Baros Kab. Serang, serta Sebelah Barat yaitu Kec. Pabuaran, Kec. Waringin Kurung dan Kec. Kramatwatu Kab. Serang.Dari 6 (enam) kecamatan tersebut terdiri dari 20 Kelurahan dan 46 Desa. Kota ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan pada 17 Juli 2007 kemudian dimasukan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007 dan tambahan lembaran Negara Nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mempercepat terwujudnya Pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja

(Pokja) yang akan bekerja sebelum

http://digilib.mercubuana.ac.id/

33

ditetapkannya Penjabat Walikota Serang. Keempat pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan, Pokja Perlengkapan dan Pokja Partai Politik. Pembentukan dan susunan personil masing-masing pokja diisi oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang.Untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum diselenggarakan Pilkada, Asisten Daerah (Asda) I Pemprov Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Penjabat Walikota Serang. Asmudji HW terpilih setelah Depdagri menyaring tiga nama calon yang diajukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Asmudji dilantik di Jakarta oleh Mendagri pada 02 Nopember2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang, Pertimbangan pembentukan Kota Serang adalah perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tanggal 5 Desember 2008 melalui pemilihan kepala daerah langsung dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota Serang definitif. Sejak saat itu hingga 5 (lima) tahun ke depan Kota Serang akan dipimpin oleh duet kepemimpinan H.Bunyamin dan Tb.Haerul Jaman yang mengusung visi “terwujudnya landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan”. Misi Pemerintah Kota Serang adalah: 1. Menyiapkan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Serang; 2. Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang memadai dan berkualitas;


34

3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas sumber Daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau dan berkualitas; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat kurang mampu; Menciptakan sistem pelayanan prima (mudah, murah, cepat, ramah dan berkualitas) dan Mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Sejak Desember 2013 Pemerintah Kota Serang dipimpin oleh Tb. Khaerul Jaman dan Sulhi Khoir.Mereka memimpin 24 SKPD dan 6 Kecamatan. Daftar SKPD pada Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Pekerjaan Umum 5. Dinas Tata Kota 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8. Badan Lingkungan Hidup Daerah 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal


35

14. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 15. Kantor Persatuan Bangsa dan Politik 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17. Satuan Polisi Pamong Praja 18. Sekretariat Daerah 19. Sekretariat DPRD 20. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Badan Kepegawaian Daerah 22. Inspektorat 23. Dinas Pertanian 24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

B. Analisis

Tekanan

Eksernal

dan

Komitmen

Manajemen

Dalam

Mengoptimalkan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Serang Penelitian terkait tranparansi pelaporan keuangan masih sedikit dan terbatas jumlahnya di Indonesia.Kiranya upaya untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya sumbangsih pemikiran dari berbagai penelitian sehingga dapat berimplikasi positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada instansi-instansi pemerintah di Indonesia.Fenomena tekanan eksternal dan komitmen manajemen dalam mengoptimalkan penerapan transparansi pelaporan keuangan nampaknya sangat menarik juga untuk diteliti di daerah-daerah otonom baru, seperti Pemerintah Kota Serang. Peneliti akan


36

memaparkan dan menganalisis dari data-data yang didapatkan di lapangan, berupa wawancara dan penyebaran kuisioner dari 24 SKPD di Kota Serang. 1. Data Hasil Wawancara Wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti adalah wawancara langsung (face to face), dan alhamdulillah selama kurun waktu kurang lebih dua bulan (1 November – 31 Desember 2014) peneliti telah berhasil mewawancarai 14 dari 24SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan mengumpulkan 24 kuisioner yang disebarkan ke seluruh SKPD di Kota Serang.Rata-rata waktu wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan responden sekitar 15-20 menit. Di samping itu, peneliti melakukan rekaman selama wawancara dengan menggunakan audio tape recorder.Berikut peneliti paparkan hasil dari data yang di himpun di bawah ini: a. Tekanan Eksternal Analisa terhadap tekanan eksternal hampir terjadi di semua SKPD Pemerintah Kota Serang, terkecuali pada dinas kesehatan. Mayoritas responden menjelaskan bahwa tekanan eksternal di Kota Serang sangat banyak berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintah kota serang untuk menjadi lebih baik. Hasil wawancara selengkapnya pada masing-masing SKPD sebagai berikut: 1) Dinas Pendidikan Kota Serang (Bendahara Keuangan) Tekanan eksternal kepada dinas tersebut memang ada, seperti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), akan tetapi tidak langsung ke


37

bagian keuangan, namun ke bidang-bidang terkait. Misalnya dilapangan terdapat kejanggalan terhadap bantuan berupa bangunan fisik ke sekolah-sekolah, pihak LSM langsung melakukan tekanan ke PPTK selaku pejabat teknis di lapangan, dan PPTK tersebut langsung berkoordinasi dengan Bidang Keuangan atau bendahara Dinas Pendidikan serta dengan Kepala Dinas. Cukup banyak pihak LSM yang mengkritisi kegiatan bantuan untuk sekolah-sekolah karena Dinas Pendidikan

merupakan dinas yang cukup gemuk atau banyak

menggunakan anggaran APBD. 2) Dinas Kesehatan Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Tidak ada tekanan eksternal dari pihak manapun terhadap Dinas Kesehatan Kota Serang. 3) Dinas Pekerjaan Umum (Kepala Sub Bagian Keuangan) Karena Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jalan, jembatan dan pengairan, dalam proses tersebut banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan sehingga cukup mendapat perhatian lebih dari pihak LSM ataupun kritikan masyarakat, sehingga situasi tersebut memberikan pelajaran terhadap jajaran di dinas pekerjaan umum untuk senantiasa bekerja lebih optimal.


38

4) Dinas Tata Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan tentunya juga karena adanya tekanan ekternal dari atas, Bapak Walikota untuk menerapkan pelaporan keuangan yang transparan, juga dari pihak LSM yang senantiasa mengikuti perkembangan kegiatan pada dinasTata Kota Serang, sehingga seluruh jajaran dinas senantiasa mengoprtimalkan pelaporan semua kegiatan keuangan sesuai dengan kegiatan dilapangan dan melaporkan sesuai dengan peraturan yang ada. 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / BAPPEDA (Kepala Sub Bagian Keuangan) Selama berjalannya sistem pemerintahan, belum pernah ada tekanan eksternal terhadap BAPPEDA, karena SKPD tersebut senantiasa melaporkan semua permintaan yang terdapat dalam peraturan pelaporan keuangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika / DISHUBKOMINFO (Kepala Sub BagianKeuangan) Tekanan eksternal terhadap DISHUBKOMINFO adalah berupa tekanan dari Bapak Walikota yang terus memonitoring SKPD tersebut dalam membuat laporan keauangan, agar terus mengoptimalkan dan memaksimalkan pembuatan laporan yang terbuka atau transparan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dilapangan.

http://digilib.mercubuana.ac.id/ 39

7) Badan Lingkungan Hidup Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dengan adanya tuntutan mengenai pelaporan keuangan yang transparan dari Kepala Dinas berupa regulasi dari pemerintah dalam menerapkan pelaporan keuangan yang transparan, oleh sebab itu tuntutan tersebut berimplikasi terhadap pentingnya penerapan system pelaporan keuangan yang terbuka dan transparan. 8) Dinas Sosial ( Kepala Sub Bagian Keuangan) Dinas Sosial senantiasa melaporkan segala jenis kegiatan keuangan apa adanya sesuai dengan peraturan yang terdapat pada SIMDA (system informasi manajemen daerah) dan juga sesuai dengan peraturan daerah serta tuntutan dari Walikota, agar menerapkan pelaporan keuangan yang transparan. 9) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Bendahara Keuangan) Karena KESBANGPOL merupakan salah satu SKPD yang menggunakan APBD yang relatif kecil, walaupun bukan yang terkecil, dan hanya mendapat bantuan dari APBD saja atau satu sumber saja, maka tekanan ekternal terhadap SKPD tersebut berupa peraturan daerah atau tuntutan dari Bapak walikota saja, sedangkan tekanan eksternal dari pihak masyarakat ataupun LSM belum pernah ada, karena LSM cenderung mengawasi dan mengkritisi dinas-dinas yang menggunakan bantuan APBD dan bantuan dari pusat yang jumlahnya cukup besar.


40

10) Sekretariat Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Tekanan eksternal pada SKPD tersebut berupa peraturan dari walikota untuk menerapkan pelaporan keuangan secara terbuka.Namun terdapat pula tekanan eksternal dari pihak LSM yang sering mengkritisi dari setiap kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang, sehingga SKPD tersebut harus mempertanggung jawabkan dari setiap pelaporan keuangan secara terbuka dari setiap APBD yang sudah digunakan. 11) Sekretariat DPRD (Kasubag Pembukuan dan Pelaporan) Tekanan eksternal menurut SKPD Setwan (Sekretariat Dewan) sangat beragam, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan. Peraturan-peraturan tersebut membuat daya kritis masyarakat semakin meningkat, seperti pemberitaan-pemberitaan di media masa dan kritik dari LSM. Oleh karena itu, Bapak Sekwan pun senantiasa memonitoring langsung setiap kegiatan agar setiap pelaporan yang dibuat harus secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/DPKD (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam membuat pelaporan keuangan Dinas tersebut senantiasa mendapatkan tekanan eksternal dari Bapak Walikota maupaun dari pihak LSM. Pelaporan tersebut ditekankan harus berdasarkan apa adanya


41

dilapangan, sehingga tidak ada rekayasa dalam pembuatan pelaporan keuangan. 13) Inspektorat Kota Serang (Bendahara Keuangan) Dengan adanya tuntutan dari Bapak Walikota bahwa setiap SKPD harus membuat laporan secara terbuka kepada publik yang mengacu terhadap undang-undang yang berlaku, maka seluruh jajaran Inspektorat Kota Serang harus melakukan pelaporan keuangan secara transparan.Di samping itu tekanan yang dilakukan oleh LSMpun dapat menambah kinerja SKPD tersebut dalam mengoptimalkan penerapan transparansi pelaporan keuangan. 14) Dinas Pertanian (Kepala Sub Bagian Keuangan) Banyak tuntutan yang dilakukan oleh LSM terhadap Dinas Pertanian dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan selain dari tuntutan Bapak Walikota. Di samping itu, peran media massa juga sangat signifikan.

b. Komitmen Manajemen 1)

Dinas Pendidikan Kota Serang (Bendahara Keuangan) Komitmen manajemen pada Dinas Pendidikan berupa perintah Bapak Kepala Dinas agar melakukan penyusunan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimulai dari penerimaan awal keuangan sampai pembelanjaannya, dan pelaporannya dimulai dari TU


42

(tata usaha) yang didukung sesuai dengan SPJ-SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang ada, baik laporan yang bulanan, triwulan-an dan tahunan. 2)

Dinas Kesehatan Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Komitemen manajemen dalam bentuk perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari setiap pelaporan keuangan sebelumnya. Sebelum diaudit oleh BPK RI, internal dinas melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sehingga jika masih terdapat kekurangan,seluruh perangkat dinas dapat melakukan perbaikan-perbaikan.

3)

Dinas Pekerjaan Umum (Kepala Sub Bagian Keuangan) Komitmen manajemen internal pada Dinas PU yaitu dengan adanya monitoring langsung dari Kepala Dinas yang dilakukan setiap hari senin dengan mengumpulkan PPTK untuk memantau hasil pekerjaan, dan memeriksa sejauh mana pembangunan yang sedang berjalan dilapangan.

4)

Dinas Tata Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Komitmen

manajemen

dalam

mengoptimalkan

transparansi

keuangan pada Dinas Tata Kota Serang adalah dengan adanya pelatihan untuk para staf keuangan yang berkaitan dengan keuangan seperti BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang dapat meningkatkan keterampilan, dimana hal tersebut cukup membantu para staf keuangan untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dalam membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan.


43

5)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Agar terciptanya transparansi keuangan, banyak upaya yang sudah dilakukan dalam manajemen internal BAPPEDA.Salah satunya adalah pengawasan langsung dari Kepala Badan yang senantiasa mengikuti perkembangan perjalanan kegiatan para aparaturnya dengan rapat evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat, dan apakah kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

6)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) (Kepala Sub BagianKeuangan) DISHUBKOMINFO senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dari evaluasi hasil laporan setiap bulannya dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, agar dapat meningkatkan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan terbuka bagi publik.

7)

Badan Lingkungan Hidup Daerah/BLHD (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dengan diselenggarakannya rapat evaluasi bulanan setiap tanggal 5 bersama Bapak Walikota, momen tersebut dijadikan sebagai sarana komitmen manajemen BLHD dalam melakukan perbaikan-perbaikan semaksimal mungkin agar dapat terciptanya transparansi pelaporan keuangan secara optimal.


44

8)

Dinas Sosial (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam SKPD tersebut komitmen manajemen sudah banyak dilakukan berupa perbaikan dan evaluasi dari setiap hasil rapat baik rapat internal bersama kepala dinas ataupun rapat besar yang dilakukan setiap bulannya bersama Bapak Walikota.

9)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik /KESBANGPOL (Bendahara Keuangan) Upaya

yang

dilakukan

dalam

mengoptimalkan

transparansi

pelaporan keuangan adalah dengan mengacu kepada format SAP (sistem akuntansi pemerintah) yang sudah disediakan dari pemerintah Kota Serang yaitu SIMDA. 10) Sekretariat Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Sekretariat Daerah selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan mempelajari dari kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan laporan secara terperinci, dan mempelajari temuan-temuan dari hasil penemuan BPK juga menindak lanjuti temuan tersebut tersebut agar tidak terulang pada tahun berikutnya, sehingga pencapaian pelaporan keuangan dapat lebik baik dan mampu menciptakan penerapan tranparansi laporan keuangan yang optimal.


45

11) Sekretariat DPRD (Kasubag Pembukuan dan Pelaporan) Pembuatan laporan keuangan yang transparan pada SKPD Sekwan selalu mengacu kepada sistem pelaporan yang sudah disediakan dengan menggunakan SIMDA yang dibuat apa adanya sesuai dengan apa yang harus dipenuhi tanpa ada rekayasa, dan Bapak Sekretaris DPRD pun selalu membahasnya melalui briefing yang biasa dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali dalam setiap bulannya agar pencapaian dalam mengoptimalkan laporan keuangan yang transparan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam

mengupayakan hal

tersebut Dinas

yang merupakan

sumbernya APBD tersebut sudah mempunyai program kegiatan bimbingan-bimbingan

teknis

mengenai

keuangan,

penerimaan,

penyusunan, neracanya, pembuatan arus kasnya dan catatan atas laporan keuangan. Agar dapat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga

bisa

mencapai

pelaporan

keuangan

yang

transparan

semaksimal mungkin. 13) Inspektorat Kota Serang (Bendahara Keuangan) Dalam menjalani komitmen manajemen yang ada pada internal Inspektorat Kota Serang yaitu dengan selalu mematuhi peraturan yang berlaku dalam setiap pembuatan pelaporan keuangan yang transparan.


46

14) Dinas Pertanian (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dinas Pertanian selalu berupaya untuk melakukan perbaikanperbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, karena untuk pemerintahan Kota Serang baru berdiri semenjak tahun 2008 dimana pemerintah yang masih dalam tahap pembelajaran dalam segala hal,maka seluruh SKPD termasuk Dinas Pertanian selalu membuat komitmen manajemen dalam melakukan transparansi pelaporan keuangan.

c. Transparansi Pelaporan Keuangan 1)

Dinas Pendidikan Kota Serang (Bendahara Keuangan) Dinas Pendidikan Kota Serang adalah dinas yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan di Kota Serang berdasarkan azas otonomi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Bapak TB. Junaedi selaku Bendahara Keuangan Kota Serang menyampaikan, jika dilihat dari segi usia, Pemerintah Kota serang adalah pemerintah yang cukup baru sehingga system dalam manajemen pemerintahpun masih dalam tahap pembelajaran, sistem manajemen keuangan dalam pelaporan adalah sesuai dengan pedoman yang telah diberikan dilakukan secara terbuka dari setiap anggaran yang digunakan. Dinas Pendidikan Kota Serang sendiri adalah dinas yang cukup banyak menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sehingga mendapat sorotan dari pihak masyarakat ataupun LSM


47

yang kerap turut serta dalam perencanaan kegiataan yang dilakukan apakah sudah tepat sasaran atau tidak, atas perencanaan yang telah dibuat

Dinas

Pendidikan

selaku

pengelolanya

yang

harus

mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah digunakan dengan terbuka dan transparan. Dinas Pendidikan sudah semaksimal mungkin melakukan pengoptimalan pelaporan keuangan yang transparan. 2)

Dinas Kesehatan Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Transparansi pelaporan keuangan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Sistem pelaporan keuangan tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan juga perintah dari Bapak Walikota untuk menerapkan pelaporan keuangan yang transparan, akan tetapi tidak langsung dipublikasikan, karena setiap bulannya sudah dilaporkan ke pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jadi siapapun bisa meminta laporan kegiatan keuangan seluruh SKPD dengan perizinan dan membuat permohonan terlebih dahulu ke PPID, setelah itu dari pihak PPID mengeluarkan perintah ke SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan dari permintaan masyarakat.

3)

Dinas Pekerjaan Umum (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dinas Pekerjaan Umum sudah menerapkan transparansi pelaporan keuangan

dengan

caramelaporkannyaPPID

yang

berkantor

DISHUBKOMINFO, sehingga setiap masyarakat ataupun LSM yang


48

di

berkepentingan terhadap hasil pelaporan keuangan dapat mencarinya di PPID karena semua kegiatan pelaporan keuangan setiap bulannya dilaporkan ke PPID. 4)

Dinas Tata Kota Serang (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan Dinas Tata Kota Serang sudah melaksanakan pelaporan keuangan yang transparan dengan melalui PPID, Dinas tersebut selalu melaporkan kegiatan secara transparan dengan menggunakan SIMDA (Sistem Manajemen Informasi Daerah) situs resmi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang terpusat di DPKD (dinas pendapatan dan keuangan daerah) dan dilaporkan juga ke PPID sebagai penghubung kepada masyarakat yang ingin mengetahui perjalanan keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan yang terbuka dan transparan.

5)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) BAPPEDA semaksimal mungkin sudah menerapkan transparansi pelaporan keuangan yang akurat sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Bapak Walikota, dimana setiap pelaporan keuangan harus transparan, dan melaporkan semua jenis kegiatan dan peristiwa yang terjadi dilapangan harus dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada setiap bulan yang dipusatkan seluruh laporan tersebut di DPKD melalui


49

SIMDA, dari SIMDA dapat diakses oleh PPID, dimana PPID adalah lembaga resmi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai wahana masyarakat untuk dapat mengakses seluruh kegiatan pelaporan keuangan, sehingga untuk masyarakat, LSM ataupun komunitas usaha lain yang ingin mengetahui perjalanan keuangan seluruh SKPD dapat ditempuh melalui PPID. 6)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/DISHUBKOMINFO (Kepala Sub BagianKeuangan) Transparansi keuangan sudah diterapkan seoptimal mungkin oleh DISHUBKOMINFO dalam membuat pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada,dan dalam dinastersebut terdapat lembaga resmi PPID yang bertugas sebagai penyambung kepada masyarakat atas kegiatan keuangan yang dilakukan oleh setiap SKPD ataupun unit organisasi yang terdapat pada Pemerintah Kota Serang.

7)

Badan Lingkungan Hidup Daerah/BLHD (Kepala Sub Bagian Keuangan) Dalam mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan BLHD sudah melakukannya dengan terbuka yang dapat diakses dengan membuat permohonan langsung oleh masyarakat luas ke PPID, setiap penganggaran dan perencanaan semua ada di PPID.


50

8)

Dinas Sosial ( Kepala Sub Bagian Keuangan) Transparansi Keuangan: SKPD kami telah melakukan penerapan pelaporan keuangan secara terbuka dan transparan dengan melakukan membuat rekonsiliasi setiap bulannya kepada DPKD yang akurat dan tepat waktu dimana dari DPKD dihubungkan ke PPID agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan keuangan yang dilakukan di SKPD kami, itulah bentuk transparasi laporan keuangan yang kami lakukan.

9)

Kantor Persatuan Bangsa dan Politik (Bendahara Keuangan) Untuk Kantor KESBANGPOL sudah menerapkan pelaporan keuangan yang transparan yang bisa diakses di situs PPID Kota Serang ataupun dengan mengunjungi langsung kantor PPID untuk mendapatkan data keuangan kantor tersebut.Kantor KESBANGPOL membuat laporan rekonsiliasi setiap bulan, triwulanan dan tahunan dimana laporan tersebut dilaporkan ke DPKD dan juga mengirimkan semua laporan ke PPID sebagai penghubung atas segala jenis kegiatan keuangan Kantor KESBANGPOL bagi masyarakat yang berkepentingan atas laporan tersebut.

10) Sekretariat Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) Sekretariat Daerah sudah menerapkan pelaporan keuangan yang transparan yaitu dengan mengirim laporan keuangan bulanan kepada DPKD karena DPKD sebagai kordinator penyusunan laporan keuangan


51

pemerintah tahunan Kota Serang, dimana yang disampaikan semua adalah kegiatan yang real sesuai dengan kegiatan dilapangan 11) Sekretariat DPRD (Kasubag Pembukuan dan Pelaporan) Penerapan transparansi pelaporan keuangan untuk seluruh SKPD dan unit Organisasi pada Pemerintah Kota Serang mengacu pada undangundang yang berlaku dan peraturan daerah serta instruksi langsung dari Bapak Walikota, sehingga untuk transparansi keuangan Setwan sudah menerapkannya dalam bentuk melaporkan pencapaian hasil kinerja kepada Inspektorat, DPKD, Sekretariat Daerah dan BAPPEDA yang dipertanggungjawabkan dengan segala bukti yang ada yang sudah dipersiapkan dan nanti diekspos dari BAPPEDA berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) untuk bisa diakses masyarakat luas. 12) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan) DPKD selama ini sudah membuat dan menyusun pelaporan keuangan secara transparan, salah satunya adalah membuka pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secara keseluruhan dari SKPD se-Kota

Serang

yang

mendapat

opini

WDP

(Wajar

Dengan

Pengecualian) dimana dari pemeriksaan tersebut pelaporan keuangan pemerintah kota serang sudah 3 kali mendapatkan opini WDP, kekurangan pelaporan tersebut adalah mengenai masalah Asset daerah sehingga hal tersebut menghalangi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.


52

Akan tetapi dalam melakukan upaya transparansi pelaporan keuangan baik secara perdinas ataupun LKPD-nya untuk keuangan, DPKD sudah melakukannya sesuai dengan UU yang berlaku. Laporan DPKD memiliki 3 sistem yang pertama adalah LRA (Realisasi Keuangan) dimana setiap SKPD memiliki realisasi keuangan yang terdiri dari pendapatan kemudian belanjanya, yang dibuat rekonsiliasi dari masing-masing SKPD yang menginduk di DPKD dimana nanti dilihat dari laporan antara pendapatan belanja tersebut apakah surplus atau defisit, karena DPKD adalah dinas penghasil maka otomatis dinas tersebut sebagai dinas pemungut pendapatan, dan pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan belanja. Berbeda

dengan

dinaslainnya

yang

hanya

bertugas

untuk

melaksanakan anggaran atau belanja saja yang secara otomatis selalu defisit.pembuatan

laporan

DPKD

yang

selalu

berusaha

untuk

menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam pembuatan pelaporan itu sendiri adalah bertujuan agar laporan yang kami buat mudah dapat diakses oleh semua pihak apakah itu pemangku kepentingan, dan juga ke publik atau seluruh masyarakat karena hal tersebut merupakan realisasi dari bentuk transparansi keuangan. 13) Inspektorat Kota Serang (Bendahara Keuangan) Penerapan transparansi pelaporan keuangan Inspektorat Kota Serang sudah menerapkannya dengan membuat membuat laporan sesuai dengan peraturan UU dan akurat dengan menggunakan sistem SIMDA dimana


53

sistem tersebut selalu connect dengan DPKD. untuk mempublish kegiatan pelaporan keuangan kami, kami hanya mengirimkan ke PPID dan PPID yang bertugas mempublish ke publik 14) Dinas Pertanian (Kepala Sub Bagian Keuangan) Menurut Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kota Serang, transparansi pelaporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, karena dinas tersebut sudah mulai melaksanakan UU mengenai keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.Tetapi masihberproses menuju lebih optimal dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh DPKD. Salah satu bentuk transparansi dari setiap dinas pada Pemerintah Kota Serang,termasuk dinas pertanian juga selalu menyampaikan mengenai pelaporan keuangan kepada pihak PPID agar pihak PPID dapat membuka mengakses kegiatan keuangan pemerintah kepada publik, bagi masyarakat yang berkepentingan dapat dengan membuat permohonan atau perizinan untuk mendapatkan informasi

terkait keuangan pemerintah Kota Serang untuk perdinas

ataupun menyeluruh.

2. Data Hasil Kuisioner Hasil jawaban kuisioner dari 24 SKPD Pemerintah Kota Serang digambarkan dalam penyajian data ke dalam bentuk tabel sebagai berikut: Tabel IV.C: hasil kuisioner dari 24 SKPD Pemerintah Kota Serang


54

No

SKPD

Tekanan Eksternal

Komitmen Manajemen Tidak Ada

Transparansi Pelaporan Keuangan Sudah Masih Belum Proses

Ada/ Ya

Tidak Tahu

Tidak Ada

Ada /Mau

-

-

√

-

1

Dinas Pendidikan

√

-

-

√

Tidak Tahu/Tidak Mau -

2

Dinas

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perpustakaan

dan Arsip Daerah 3

Dinas Kesehatan

-

-

√

-

-

√

√

-

-

4

Dinas

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Pekerjaan

Umum 5

Dinas Tata Kota

√

-

-

√

-

-

√

-

-

6

Badan

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perencanaan

Pembangunan Daerah 7

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika 8

Badan

Lingkungan

Hidup Daerah 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan

Keluarga Berencana 11

Dinas Sosial

√

-

-

√

-

-

√

-

-

12

Dinas Tenaga Kerja

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

√

√

-

-

dan Transmigrasi 13

Badan

Layanan

Terpadu

dan

Penanaman Modal 14

Dinas

Pemuda,

Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan 15

Kantor

Persatuan

Bangsa dan Politik 16

Badan Penanggulangan dan


55

Bencana Daerah 17

Satuan Polisi Pamong

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Praja 18

Sekretariat Daerah

√

-

-

√

-

-

√

-

-

19

Sekretariat DPRD

√

-

-

√

-

-

√

-

-

20

Dinas

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Pengelolaan

Keuangan Daerah 21

Badan Kepegawaian Daerah

22

Inspektorat

√

-

-

√

-

-

√

-

-

23

Dinas Pertanian

√

-

-

√

-

-

√

-

-

24

Dinas Perindustrian,

√

-

-

√

-

-

√

-

-

Perdagangan,

dan

Koperasi

Sumber: Data Olahan Kuisioner terhadap 24 SKPD Pemerintah Kota Serang Menurut keterangan hasil jawaban responden dari kuisioner terhadap24 SKPD pada table diatas menunjukan, dimana pada dinas pendidikan terdapatadanya tekanan eksternal juga komitmen manajemen sudah terlaksana, akan tetapi pengoptimalan dalam menerapkan pelaporan keuangan yang transparan masih dalam proses. Berbeda denganDinas perpustakaan dan arsip daerah

menunjukan bahwa adanya tekanan eksternal dan adanya komitmen

manajemen

yang

baik

sehingga

sangat

berkontribusi

sekali

dalam

mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan pada dinas tersebut. Lain hal dengan dinas kesehatan dimana pada dinas tersebut tidak ada tekanan eksternal juga tidak adanya komitmen manajemen pada internal mereka akan tetapi dalam menerapkan pelaporan keuangan sudah tercapai dengan baik. Untuk dinas pekerjaan umum sendiri dengan adanya tekanan eksternal mendorong dalam


56

internal mereka untuk membuat suatu komitmen manajemen sehingga tercapainya pelaporan keuangan yang baik. Dinas Tata Kota dengan adanya tekanan eksternal memicu manajemen internal

berkomitmen

mengoptimalkan

untuk

transparansi

saling pelaporan

bekerjasama

dengan

keuangan.

Begitu

baik pula

dalam dengan

dinasperencanaan pembangunan daerah dengan adanya tekanan eksternal menjadi suatu hal positif dalam manajemen internal mereka agar dapat tercapainya transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut juga sama terjadi pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika dan badan lingkungan hidup daerah, yang mana dengan adanya tekanan eksternal justru menjadikan manajemen internal mereka terpicu agar dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan yang transparan dapat tercapai dengan baik. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana terdapat tekanan eksternal yang berimplikasi terhadap sistem komitmen manajemen didalam internal keduanya sehingga penerapan dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka dapat terlaksana. Begitu pula dengan dinas sosial dan dinas tenaga kerja dan transmigrasipun serupa halnya dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Badan layanan terpadu dan penanaman modal terdapat tekanan eksternal dimana hal tersebut memberikan dampak positif terhadap komitmen manajemen didlamnya sehingga pengoptimalisasian dapat terwujud. Sedikit berbeda untuk dinas pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayan dan badan penanggulangan


57

dan bencana daerah dimana dari kedua dinas tersebut terdapat kesamaan, dengan adanya tekanan eksternal dan tanpa adanya komitmen manajemen didalamnya sudah dapat mengoptimalkan transparansi pelaporan keuangan yang baik. Kantor persatuan bangsa dan politik tentunya karena sering berhubungan dengan banyak organisasi masyarakat tentunya banyak tekanan eksternal yang menghampiri selain dari regulasi pemerintah, hal tersebut memicu sistem manajemen didalamnya untuk turut bekerjasama dengan baik dalam mengoptimalkan pelaporan yang transparan dan terbuka. Tetapi berbeda dengan badan penanggulangan dan bencana daerah. Untuk satuan polisi pamong praja, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dinas pertanian, dan dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi sama-sama terdapat tekanan eksternal yang menjadikan dinas mereka berupaya dalam perbaikan-perbaikan sistem manajemen didalamnya agar dalam pelaporan keuangan yang transparan dan terbuka sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku dapat dilakukan seoptimal mungkin. C. Pembahasan 1.

Tekanan Eksternal Bentuk tekanan eksternal yang ada pada Pemerintah Kota Serang adalah dalam bentuk regulasi, dimana dari setiap kegiatan keuangan harus dilaporkan secara rinci dan tepat waktu, melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana dari sistem tersebut telah tersambung on-line dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap


58

triwulan, kegiatan dan keuangan Pemerintah Kota Serang secara rutin mengirimkan laporan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negri, Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bentuk regulasi. Dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pemberitaan pada media masa terkait seluruh pemerintah SKPD dan banyaknya permohonan yang diajukan kepada pihak PPID terutama akan pelaporan keuangan yang terbuka, transparan dan tepat waktu, secara otomatis menuntutSatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk membuat laporan sesuai peraturan yang berlaku, agar keinginan akan tercapainya pelaporan keuangan yang terbuka, transparan sesuai dengan UU yang berlaku dapat terealisasi dengan semaksimal mungkin dan semua berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada kendala, SKPKD adalah sebagai penghimpun, pengelola dan pembuat laporan secara keseluruhan, juga sebagai pengendali dari seluruh dinas agar SKPD dapat mengirimkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Adapun sorotan dari pihak luar lainnya seperti LSM atau pihak masyarakat lainnya tidak langsung ke SKPD terkecuali mengenai hal-hal berupa pemberitaan media masa atau media lainnya, mereka dapat langsung dan itupun harus melalui PPID terlebih dahulu, untuk membuat permohonan terhadap bidang atau informasi yang hendak didapat, yang mana sesuai dengan peraturan daerah yang mewajibkan seluruh SKPD untuk senantiasa


59

membuat laporan keuangan secara transparan dan terbuka yang dapat diakses melaui PPID. 2.

Komitmen Manajemen Dengan adanya tuntutan tekanan eksternal akan pelaporan keuangan yang transparan membuat manajemen pada internal pemerintah Kota Serang mempunyai strategi agar tercapainya pelaporan keuangan yang transparan, terbuka, akurat dan tepat waktu. Adapun beberapa peraturan yang dibuat untuk pelaporan keuangan yang transparan adalah melalui sistem SIMDA yang mana telah terhubung langsung dengan BPK, dan BPKpun dapat mengakses kapanpun sesuai dengan kebutuhan yang ingin didapat dan juga mempermudah BPK dalam mengawasi gerak-gerik keuangan agar menutup celah-celah perekayasaan dalam membuat dan menyusun laporan keuangan. Sistem pengendalian eksternal yang telah dibuat oleh pemerintah serang adalah dengan adanya lembaga resmi pemerintah daerah Kota Serang yaitu PPID yang dibawahi langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sehingga lebih memudahkan masyarakat atau pihak eksternal manapun yang berkepentingan untuk mengetahui segala informasi seputar pemerintah Kota Serang dengan melalui satu pintu yaitu PPID dengan membuat permohonan yang sudah ditentukan sesuai dengan kepentingan akan informasi terkait pemerintah Kota Serang yang ingin didapat. Penerapan atas segala regulasi yang ada membuat SKPKD terus berupaya agar peraturan dapat terus dijalani dengan sebaik mungkin dengan


60

membuat beberapa peraturan dimana setiap SKPD atau unit organisasi pemerintah Kota Serang dapat mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan, pada setiap bulannya seluruh SKPD wajib mengirimkan laporan keuangan berupa LRA selambatnya per tanggal 10 setiap bulannya, apabila setiap dinas yang belum menyetorkan laporan tersebut maka, pencairan dana atas anggaran yang diajukan pada SKPD tersebut tidak dapat dipenuhi realisasi pencairan dananya dan sudah menjadi konsekuensi bagi masing-masing SKPD. 3.

Transparansi Pelaporan Keuangan Dengan banyaknya tekanan dan komitmen manajemen yang berjalan dengan baik dalam proses ini pemerintah Kota Serang merupakan pemerintahan yang cukup baru dimana sistem manajemen pemerintahannya masih dalam tahap pembelajaran sehingga dalam hal-hal teknis masih belum begitu sempurna dalam pencapaian kinerjanya, akan tetapi Walikota Pemerintah Kota Serang telah membuat beberapa rangkaian atau sistematis dalam membuat laporan, khususnya laporan keuangan untuk diterapkan kepada seluruh SKPD dan unit Organisasi agar tercapainya pelaporan keuangan yang transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Seluruh SKPD melaporkan laporan keuangan setiap bulannya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Realisasi Keuangan yang direkonsiliasi melalui sistem SIMDA untuk seluruh SKPD atau unit organisasi di Pemerintah Kota Serang yang berpusat


61

(server) atau

menginduk di DPKD dengan batas rekonsiliasi selambatnya setiap tanggal 10, tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyamakan keuangan yang dianggarkan di SP2D, dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap SKPD yang dibelanjakan harus sama. Bagian yang mengelola dan menghimpun laporan seluruh SKPD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) membuat laporan berupa LRA dari masingmasing SKPD dihimpun menjadi satu sehingga keluarlah laporan keuangan pemerintah Kota Serang setiap triwulan (3 bulan), triwulan 1,2 dan 3 masih dalam bentuk LRA secara keseluruhan, pada triwulan ke 4 laporan keuangan dibuat secara lengkap yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas yang hanya dikeluarkan setiap akhir tahun saja. Pada sistem laporan keuangan Pemerintah Kota Serang sudah on-line dengan pihak BPK (Badan Pengawas Keuangan), dan BPKpun dapat mengakses kegiatan pelaporan keuangan pemerintah Kota Serang kapan saja. Laporan keuangan triwulan pemerintah Kota Serang secara rutin mengirim LRAnya kepada Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negri, Provinsi Banten dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bentuk regulasi. Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat


62

ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Lembaga resmi yang bertugas mempublikasikan seluruh kegiatan keuangan SKPD kepada publik atau masyarakat yang berkepentingan atas laporan tersebut adalah PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), PPID merupakan bagian dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.Lingkup badan publik dalam Undang – Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagaimana atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip terbuka, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki yang menjadi landasan dasar PPID. Setiap SKPD atau unit organisasi dalam pemerintah Kota Serang wajib mengirimkan laporan keuangan kepada pihak PPID karena sesuai dengan peranan PPID sendiri yang bertugas sebagai lembaga yang menengahi antara kegiatan pemerintah Kota Serang khususnya mengenai informasi terkait pelaporan keuangan pemerintah kepada publik, dimana lembaga ini


63

merupakan salah satu bentuk dari realisasi UU mengenai pelaporan keuangan yang transparan bahwa Pemerintah Kota Serang sudah membuktikan dengan adanya lembaga PPID tersebut pemerintah Kota Serang telah menerapkan transparansi pelaporan keuangan, baik perdinas ataupun menyeluruh kepada pihak manapun yng berkepentingan atas informasi tersebut, apakah itu dari LSM atau masyarakat luas dapat mengakses melalui PPID dengan membuat permohonan terhadap informasi yang hendak didapat terkait kinerja pemerintah ataupun pelaporan keuangan kepada PPID, PPID akan mengirimkan dan membuat tembusan (terhadap permohonan tersebut) kepada dinas atau SKPD terkait, dimana PPID sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat, informasi akan diberikan melalui PPID kepada publik tanpa ada sentuhan langsung antara SKPD terkait dengan publik atau masyarakat. Namun dari aspek transparansi pelaporan keuangan, Pemerintah Kota Serang belum pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada pelaporan keuangan Pemerintah Kota Serang yang terakhir misalnya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Repiblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Banten menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2013 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sebagai data umum dan mendasar terkait kondisi transparansi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Serang.


64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi, kehadirannya adalah sebuah

Recommend Documents