BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengadilan Negeri Gorontalo terletak di jalan Achmad Nadjamuddin Kec.Kta Tengah,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Negeri Gorontalo terletak di jalan Achmad Nadjamuddin Kec.Kta Tengah,

Kota Gorontalo. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo mempunyai 2 (dua) tempat sidang (zittingplast) yang terletak di Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pengadilan di Indonesia adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Sejalan dengan tugas tersebut diatas, Pengadilan Negeri Gorontalo yang merupakan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam lingkungan badan peradilan umum melaksanakan tugas yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas, secara umum di Pengadilan Negeri terdapat bagian kepanitraan dan kesekretariatan. Bagian kepanitraan melaksanakan administrasi perkara sedangkan kesekretariatan melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya. Bagian kepanitraan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 4 subbagian yaitu : a.

Kepanitraan Perdata

b.

Kepanitraan Pidana

c.

Kepanitraan Hukum

d.

Kepanitraan Pengadilan Hubungan Industrian (PHI)

Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gorontalo terbagi atas 3 sub bagian yaitu : a.

Urusan Umum

b.

Urusan Keuangan

c.

Urusan Kepegawaian

Pada tanggal 18 juli 2003 status Pengadilan Negeri Gorontalo telah ditingkatkan dari Pengadilan Negeri kelas II menjadi Pengadilan Negeri kelas IB, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 01. AT.05 Tahun 2003 tanggal 18 juli 2003. Dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat maka Pengadilan Negeri Gorontalo mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 1.

Visi yaitu menciptakan, membangun paradigma baru untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman mandiri.

2.

Misi yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga sesuai dengan digariskan dalam surat edaran peraturan Mahkamah Agung, agar tercapai rasa keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2

Hasil Penelitian Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), memberikan pengertian bahwa

seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ia tetap masih memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Dengan hak-hak individu yang dimiliki itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera untuk mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak dibiarkan sampai berlarut-larut dengan alsasan banyak tugas). Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk mempersiapkan penasehat hukum. Hak-hak individu ini sebelum berlakunya KUHAP sering tidak diperhatikan oleh petugas yang berwenang dalam menyelenggarakan

proses peradilan. Hal itu karena RIB yang semula dari HIR, sebagai hukum acara buatan penjajah, tidak pernah memperhatikan hak-hak individu tersangka/terdakwa. Membicarakan tentang hak-hak tersangka/terdakwa itu dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi, hak itu tidak perlu dibatasi dalam pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan secara bebas. Artinya, hubungan antara tersangka/terdakwa dan pemberi bantuan hukum yang dimaksudkan untuk mempersiapkan pembelaan, tentu memerlukan penjelasan melalui komunikasi, selama komunikasi berlangsung, tidak perlu diawasi dan atau didengar oleh petugas. Didalam pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, atau ancaman hukumannya diatas 15 (lima belas) tahun, maka para pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut. Selain itu juga, seorang yang tidak mampu yang diancam 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak memiliki penasehat hukum, maka kewajiban penegak hukum adalah untuk menyediakan penasehat hukum bagi dirinya. Dan keseluruhannya itu dibebankan oleh Negara, atau dengan kata lain tersangka/terdakwa didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma. Terkait dengan

penerapan pasal 56 KUHAP terhadap perkara tindak pidana yang

disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo dimana penulis telah melakukan penelitian di lokasi penelitian, yang dimana penulis mendapatkan data sekitar pada tahun 2009 sampai dengan 2010 terdapat 7 (tujuh) kasus atau tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang hukumannya diancam lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi terdakwanya tidak di dampingi oleh penasehat hukum.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perkara tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi terhadap terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, dapat dilihat dalam tabel berikut: No

1

Tahun

Jenis

Ancaman

Perkara

Tindak Pidana

Hukuman

2009

Pasal 285 KUHP

12 (dua belas) Tahun

Pemerkosaan

2

2009

Pasal 338 KUHP

15 (lima belas) Tahun

Pembunuhan

3

2009

Pasal 338 KUHP

15 (lima belas) Tahun

Pembunuhan

4

2009

Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002

15 (lima belas) Tahun

Pencabulan

5

2010

Pasal 338 KUHP

15 (lima belas) Tahun

Pembunuhan

6

2010

Pasal 363 ayat (1) KUHP

7 (tujuh) Tahun

Pencurian dengan Pemberatan

7

2010

Pasal 351 ayat (3) KUHP Penganiyaan yang

7 (tujuh) Tahun

mengakibatkan kematian

Sumber Data : Pengadilan Negeri Gorontalo Merujuk uraian tabel diatas, menunjukan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) kasus atau tindak pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimana ancaman hukumannya diatas dari 5 (lima) tahun, akan tetapi terhadap terdakwa pada waktu persidangan tidak didampingi oleh penesehat hukum. Berikut ini adalah beberapa kutipan hasil wawancara langsung antara penulis dengan beberapa responden terkait dengan permasalahan yang diteliti: Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Hakim Nugraha selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Gorontalo, dimana menyebutkan bahwa: Setiap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum (dari tingkat kepolisian sampai di pengadilan) mereka masih memiliki hak-hak mereka, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum melalui penasehat hukum. Penasehat hukum tersebut bisa disediakannya sendiri, ataupun bisa saja disediakan oleh Negara apabila masuk dalam kategori pasal 56 KUHAP. Peraturan tentang bantuan hukum terutama bagi orang yang tidak mampu, jangan sampai yang menikmati hanya penjahat golongan mampu belaka. Sehubungan dengan ini, perlu diperhatikan ketentuan pasal 114 yang menentukan bahwa sebelum dimulaianya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan dalam hal lain yang diatur dalam pasal 56, wajib didampingi oleh penasehat hukum. Lebih lanjut menurut responden Bapak Arif Hakim Nugraha menyatakan: Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ini mesti diperhatikan dalam tiap kali pemeriksaan pada tingkat manapun. Karena ini merupakan hak-hak dari seorang tersangka/terdakwa, dan juga menjadi sebuah kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini juga, sering disalah artikan oleh aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak David F.A Porajow selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan bahwa:

Tidak sedikit para aparat penegak hukum sering melakukan pelanggaran dalam hal menerapkan Pasal 56 KUHAP. Mereka sering menyodorkan surat pernyataan kepada tersangka/terdakwa untuk tidak atau menolak untuk didampingi penasehat hukum tanpa memberitahukan kepada tersangka/terdakwa tentang haknya tersebut untuk mendapat bantuan hukum. Sungguh sangat disayangkan, padahal pendampingan penasehat hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut. Lebih lanjut Bapak David F.A Porajow menyatakan: Di dalam Pasal 56 ayat KUHAP memang disebutkan ada beberapa kriteria seorang yang bisa mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum. Diantaranya seorang yang diancam dengan hukuman mati, yang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara atau lebih, dan juga bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Ini disiapkan oleh Negara, dengan kata lain setiap pejabat atau aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa ini. Dan syarat-syarat mendapatkan penasehat hukum secara cumacuma ini seorang tersangka/terdakwa harus dikategorikan orang yang tidak mampu dan ancamannya juga harus diatas 5 tahun. Orang yang tidak mampu ini, beliau mengkategorikan dari segi ekonomi dan juga dari segi pemahaman/pengetahuan tentang hukum. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang mampu juga berhak untuk mendapatkan penasehat hukum ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatah Agung selaku Pengacara menyatakan bahwa: Sebagai pengacara yang dibebankan kode etik advokat, maka merupakan kewajiban dari seorang pengacara (advokat) untuk memberikan bantuan hukum kepada seorang yang tersandung suatu perkara pidana. Terlebih pada seorang yang tidak mampu. Bagi seorang pengacara yang diberikan kewajiban untuk menjadi seorang penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa, dan tidak melaksanakannya maka seorang pengacara tersebut sudah melanggar kode etik, dan tidak bekerja secara professional. Namun sangat disayangkan apabila melihat seseorang yang diadili tanpa ada pendampingan penasehat hukum. Bisa saja orang tersebut akan diberlakukan yang tidak sesuai oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahril Hamid selaku pengacara menyatakan bahwa: Pada prakteknya, memang seorang pengacara wajib memberikan bantuannya kepada seseorang yang terjearat kasus pidana. Namun kembali pada jumlah pengacara yang berada di kota Gorontalo, itu masih sangat kurang dan juga lembaga khusus untuk bantuan hukum pun masih minim. Disini kami sebagai seorang pengacara dalam memberikan bantuan hukum pun sangat sulit, sehingga dapat dilihat ada beberapa perkara yang semestinya ada pendampingan penasehat hukum, malah harus mengabaikan ketentuan yang ada. Memang dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan baik di tingkat kepolisian sampai ditingkat pengadilan, seorang yang menjadi tersangka atau

terdakwa berhak mendapatkan penasehat hukum untuk mendampinginya pada proses pemeriksaan dari awal. Dan penasehat hukum itu wajib ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan. Namun kenyataannya masih saja penegak hukum tidak mengindahkan aturan ini. Hal ini disebabkan karena kekurangannya pengacara yang ada di Gorontalo untuk menjadi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan tersebut.

4.3

Pembahasan

4.3.1 Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo Negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kemaslahatan hidup. Jikalau warga negara mengalami ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan yang berkepanjangan dari aparat negara, dan/atau sesama warga negara, maka kita harus bertindak memperbaikinya, melalui saluran hukum dan politik. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak milik manusia sejak lahir, dan bukan diberikan oleh negara atau siapapun juga, sehingga hidup manusia terhindar dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penderitaan melalui penegakan hak-hak asasi tersebut1. Hak asasi manusia tersebut tidak akan datang dari langit begitu saja, tetapi harus kita tegakkan terus menerus, hingga langit itu sendiri bila perlu runtuh, untuk tegaknya hak asasi manusia. Misalnya saja, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari siapa saja yang paham hukum demi tercapainya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan hidup. Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum, yang secara tegas telah dituangkan dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksananya. Semuanya mengatur mengenai syaratsyarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana melaksanakannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah sangat jelas disebutkan

1

Agustinus Edy Kristianto dan A. Patra M. Zen (ed). 2009. Pedoman Bantuan Hukum Di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. hlm. 33.

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkkan pula bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dan setiap advokat yang membantu penyelesaian perkara ini wajib menjunjung tinggi pancasila, hukum, dan keadilan. Dengan demikian setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang berhubungan dengan apa saja, tidak ada larangan bagi siapa saja untuk meminta bantuan hukum kepada advokat. Orang buta hukum atau orang miskinpun berhak memilih advokat yang cocok dan bersedia memberikan jasa bantuan hukum baginya. Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu2. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merumuskan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di depan hukum (equality before the law)3. Namun prinsip ini sering kali dilanggar karena berbagai alasan seperti status sosial, dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakukan (equal treatment). Prinsip persamaan dimuka hukum merupakan salah satu prinsip HAM unuversal yang tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia

2 3

Ibid. Ibid.

(DUHAM) dan Konvenan Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin persamaan kedudukan di muka hukum. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status dan sebagainya. Hak atas bantuan hukum merupakan non-derogable rights, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan darurat sekalipun4. Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum menurut Pasal 14 Ayat (3) ICCPR yaitu untuk kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar jasa pengacara atau advokat. Hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak adalah norma yang dirancang untuk melindungi individu dari pembatasan yang tidak sah dan sewenang-wenang, atau perampasan hak dasar dan kebeasan lainnya. Hak atas bantuan hukum dibedakan menjadi empat bagian, yaitu5: 1.

Hak untuk membela diri secara pribadi atau untuk dibantu oleh penasehat hukum menurut pilihannya sendiri;

2.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal orang yang tidak mampu membayar jasa advokat demi kepentingan hukum dan keadilan;

3.

Hak untuk berkomunikasi dengan advokat;

4.

Hak untuk diberitahukan mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Prinsip Miranda Rule adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak tidak menjawab atas pertanyaan pejabat

4 5

Ibid. hlm. 33-34. Ibid. hlm. 35.

bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasehat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule merupakan aturan yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat memghormati asas ini6. Komitmennya terhadap penghormatan atas prinsip ini telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Rule ini ke dalam Hukum Acara Pidana yaitu dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukukm Acara Pidana (KUHAP). Hak-hak asasi seseorang yang berkaitan dengan prinsip-prinsip miranda rule adalah hak yang ada dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Hal tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan. Miranda rule hanya berupa penegasan saja terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan disini termasuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. Pemahaman dari pasal 56 KUHAP yang di dalamnya menegaskan tentang hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, dimana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 KUHAP dipandang dari pendekatan secara normatif maka mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain: a.

Mengandung aspek nilai hak asasi manusia, dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tiingkat pemeriksaan

6

Sofyan Lubis. Op. Cit. hlm. 34.

dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dengan “Deklarasi Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu keharusan pada diri manusia dan konsekwensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). b.

Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasehat hukum mendampingi tersangka bersifat

imperatif

atau

memaksa,

sehingga

kalau

mengabaikannya

maka

mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum (null and void). c.

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu

patokan prinsip

miranda rule di

Indonesia. Apabila

pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum maka, sesuai dengan prinsip miranda rule, hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum. Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Miranda Rule dalam proses peradilan seperti yang dimaksud dalam pasal 56 KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat

berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman. Jika dipandang dari sudut pendekatan berdasarkan kepentingan umum (public interest) tentu akan berbeda dan bahkan selamanya cenderung berbeda karena disini hak-hak tersangka akan cenderung dikesampingkan atas nama “demi kepentingan umum”, sehingga pendekatan ini cenderung berbenturan dengan prinsip-prinsip Miranda Rule dan Hak Asasi Manusia. Untuk mengatasi hal itu, peran dan kemampuan hakim saat memutuskan perkara sangat penting dalam menentukan melihat perlunya keseimbangan dalam penegakan hukum yang menyangkut antara kepentingan hak asasi manusia yang bersifat individual dengan kepentingan umum yang bersifat umum serta berorientasi pada perlunya ada putusan yang dapat memberikan kontribusi terhadap rasa aman dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan kita semua tau bahwa hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat imperatif yang mengatur perilaku individu dan masyarakat tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai pemberian sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Terhadap “pejabat yang bersangkutan” sebagaimana yang tertuang dalam pasal 56 KUHAP yaitu pejabat dalam lingkup pengertian dari The Cryminal Justice System yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara disidang pengadilan terhadap diri tersangka/terdakwa, jadi disini yang dimaksud pejabat yang bersangkutan adalah: 1.

Pejabat selaku penyidik di Kepolisian;

2.

Pejabat selaku jaksa/penuntut umum di Kejaksaan, dan

3.

Pejabat pengadilan dimana perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan.

Pengertian bahwa penyidik wajib menunjuk penasehat hukum ketika tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasehat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri tersangka, kemudian setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan (P-21), jaksa/penuntut umum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri wajib pula menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa, hal ini dimaksudkan agar siapa tahu oleh pihak jaksa/penuntut umum masih diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap diri tersangka yang perlu didampingi penasehat hukum, dan selanjutnya demi hukum dan batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasehat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir pula jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pejabat pengadilan bersangkutan dalam hal ini Ketua Pengadilan wajib pula menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa, begitu seterusnya jika terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri berupa banding dan kasasi. Kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasehat hukum pada suatu tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan tersebut tidak berlaku atau gugur dalam hal-hal sebagai berikut: 1.

Sebelum pemeriksaan dimulai tersangka/terdakwa telah mempunyai penasehat hukum sendiri yang telah ia tunjuk sendiri atau atas tunjukan dari kelurga tersangka/terdakwa tersebut;

2.

Tersangka/terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan penerapan prinsip Miranda Rule atau sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pada pasal 56 KUHAP, merupakan kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum untuk

menunjuk penasehat hukum kepada tersangka/terdakwa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Gorontalo sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 terdapat 7 (tujuh) kasus atau perkara pidana yang disidangkan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi terhadap terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum. Tentunya hal ini menurut penulis menunjukan adanya pelanggaran terhadap prinsip Miranda Rule bahkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sudah sangat jelas menyebutkan mengenai hak-hak dari tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hokum, khususnya dalam pasal 56 KUHAP yang menyebutkan bahwa seorang yang menjadi tersangka/terdakwa yang dikenakan ancaman hukuman mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi yang tidak mampu yang diancam hukuman lima tahun atau lebih wajib bagi pejabat yang berwenang dalam malakukan pemeriksaan kepadanya untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa tersebut dan biaya ini dibebankan kepada negara atau dengan kata lain bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma. Menurut penulis, penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan hasil penelitian penulis ternyata tidak sesuai dengan peruntukkannya, bahkan cenderung diabaikan oleh penyidik maupun oleh pejabat pada semua tingkat, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan sampai pada proses di sidang pengadilan. Pelanggaran demi pelanggaran sering terjadi dalam praktik peradilan. Hal ini dilakukan dengan berbagai alasan atau dalih seperti guna untuk memperlancar proses sehingga terhadap tersangka/terdakwa dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara, tidak adanya anggaran institusi yang diperuntukan untuk menyediakan jasa pengacara atau bantuan hukum kepada

tersangka/terdakwa, bahkan banyak oknum atau pejabat tertentu yang menganjurkan agar tersangka tidak menggunakan penasehat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatkannya surat pernyataan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum, dan tidak sedikit dari kalangan aparat yang beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka/terdakwa yang tidak bersedia didampingi penasehat hukum merupakan hak asasi tersangka/terdakwa sehingga aparat penegak hukum tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP. Padahal secara jelas ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 56 KUHAP dikatakan bahwa terhadap tersangka/terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum, jadi secara yuridis dalam penafsiran Pasal 56 KUHAP dimana kewajiban dari seorang aparat penegak hukum terhadap diri tersangka/terdakwa tidak hanya sebatas dengan memberitahukan kepada tersangka/terdakwa tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akan tetapi dimana aparat penegak hukum wajib untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai pada proses sidang di pengadilan. Dan terkait dengan adanya penolakan dari seorang tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum, maka penolakan ini harus dimuat dalam berita acara yang kemudian ditanda-tangani oleh tersangka/terdakwa dihadapan penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh aparat hukum yang bersangkutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada prinsipnya telah menimbulkan perubahan yang cukup fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Apabila kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP maka sistem peradilan pidana atau criminal justice system di

Indonesia terdiri dari dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang dimana keempat lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Sehingga pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP adalah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mewujudkan suatu penegakan hukum. KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggarakannya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa. KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana memperlihatkan ciri yang humanis. Dalam KUHAP semua tersangka dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga tujuan utama dibentuknya KUHAP adalah tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak. Salah satu hal yang paling membuat bangga bangsa dan negara ini dari terbentuknya KUHAP adalah adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Dalam KUHAP sendiri disyaratkan bahwa bantuan hukum merupakan asas hukum acara pidana yang penting, karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum dalam proses peradilan pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan mementukan keperluan penyiapan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum, artinya hal ini menurut penulis mengandung arti bahwa dalam negara hukum itu terletak ciri-ciri yang mendasar yaitu, pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan tidak memihak

serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun dan legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Menurut penulis bantuan hukum perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti kalangan akademik atau para pemerhati hukum, kalangan praktisi hukum, sebab dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP mengandung kelemahan yang diantaranya adalah: tentang kemampuan sesorang untuk memaksakan, apakah dirinya mampu menyediakan penasehat hukum, serta tidak adanya konsekuensi atapun sanksi apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut dilanggar, sehingga hal inilah yang merupakan salah satu yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut atau yang dikenal dengan istilah prinsip miranda rule. 4.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Hak Terdakwa Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Gorontalo Negara Indonesia sebagai negara yang mengedepankan hukum positif sebagai rule of the game dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum sebagai panglima dinegara ini, maka hal ini mengandung konsekwensi yang laus di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, sesuai dengan salah satu asas hukum di negara ini yaitu asas equality before the law7. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakan, maka kepastian, rasa aman, tentram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. 7

Ibid. hlm. 8.

Penegakan hukum merupakan akuntalisasi dari aturan hukum yang masih ada berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita-cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adilnya hukum itu. Tidak kalah pentingnya bahwa disamping untuk menjaga kepastian dan keadilan, maka hukum juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum itu demi menata kehidupan sosial masyarakat. Penegakan hukum pada prinsipnya ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan, padahal hukum pidana harus selalu memposisikan kepentingan hukum dan keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo pada hakekatnya penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembaharuan hukum, sedangkan tujuan penegakan hukum untuk menegakan prinsip equality before the law dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (justice for all). Penegakan hukum tentu akan mendinamisasikan sistem hukum8. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapun ideal suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani dan profesional, maka sistem hukum niscaya tidak akan berfungsi dengan baik. 8

Satjipto Rahardjo. Op. cit. hlm. 31.

Berdasarkan dengan pendapat di atas, maka dalam penegakan hukum pidana dimana menurut penulis tidak hanya sebatas membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk diadili dan ketika terbukti bersalah maka dijatuhkan sanksi atau pidana, akan tetapi penegakan hukum pidana adalah juga meliputi adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena dalam suatu negara hukum memiliki ciri yang paing penting yaitu adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kegagalan dalam penegakan hukum (Miscariage of Justice) khususnya dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo, maka menurut penulis hal ini dapat dikaitkan dengan teori yang dipelopori oleh seorang Lawrence M. Friedman dengan teori nya tentang The Legal System yang pada intinya dimana teori ini mengarah pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun faktor-faktor penegakan hukum yang dapat dikaitkan dengan kegagalan dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah, faktor struktur hukum, faktor subtansi hukum dan faktor kultur atau budaya hukum. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya dalam penerapan pasal 56 KUHAP antara lain adalah: 1.

Faktor Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum meliputi institusi penegak hukum beserta para aparatnya yakni yang terdiri dari Institusi Kepolisian yang didalamnya adalah terdiri dari aparatnya yaitu polisi, Institusi Kejaksaan yang didalamnya terdiri dari aparatnya yaitu jaksa dan Institusi Pengadilan yang didalamnya terdiri dari aparatnya yaitu hakim. Dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) aparat penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Idealnya masing-masing aparat dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara sinergi sehingga diharapkan dapat melahirkan sistem yang terpadu (intgrated criminal justice system). Struktur hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan faktor penentu, karena sebagai penggerak atau pelaksana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam arti konkrit sangat diharapkan mental aparat penegak hukum sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Pendapat mengatakan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan kurang baik namun aparat penagak hukumnya punya mental yang baik, maka hasinya akan baik, dan sebaliknya jika ketentuan peraturan perundangundangan sudah baik namun aparat hukumnya kurang baik maka hasilnya akan lebih buruk. Jika faktor struktur hukum ini dikaitkan dengan permasalahan tidak dipenuhinya apa yang menjadi hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu hal ini dikarenakan oleh kurang profesionalnya aparat penegak hukum didalam pelaksanaan tugas sebagai aparat penegak hukum. Ketidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah dimana aparat penegak hukum tidak memperhatikan kepentingan atau hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. 2.

Faktor Subtansi Hukum (Legal Subtance)

Subtansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Subtansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. Peraturan perundangundangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (Legal Polci). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran poltik hukum sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-

undangan, dan kedua, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasalpasal. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan melalui perumusan pasalpasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat. Subtansi hukum adalah seperangkat norma-norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selama ini pengaturan tentang hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana

telah diatur dalam Kitab Undang -

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP, akan tetapi berkaitan dengan mekanisme yang mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada para aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP ini (miranda rule) yang berkaitan dengan hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, tidak ada. Sehingga menurut penulis belum adanya mekanisme pengaturan tentang sanksi terhadap para aparat penegak hukum yang melakukan pelanggran terhadap hak terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka hal inilah yang mengakibatkan masih sering terjadinya pelanggaran terhadap prinsip miranda rule (Pasal 56 KUHAP) dalam proses peradilan pidana. Perlu adanya pengaturan atau mekanisme tentang sanksi yang diberikan kepada para aparat penegak hukum yang melakukan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP, dianggap sangat perlu oleh sebab ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ini atau yang dikenal dengan istilah prinsip miranda rule adalah bersifat imperatif, yang artinya bahwa adanya keharusan atau kewajiban bagi aparat

penegak hukum untuk melaksanakan perintah yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut. Konsekuensi atas adanya pelanggaran terhadap prinsip miranda rule (Pasal 56 KUHAP) di negara Indonesia masih tergolong “dimaafkan”. Padahal dinegara maju seperti Amerika Serikat (AS), terhadap adanya pelanggaran prinsip miranda rule akan mengakibatkan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dianggap tidak sah. Di indonesia ada 3 (tiga) pendapat tentang konsekuensi adanya pelanggaran prinsip miranda rule ini, yaitu 9: a.

Pendapat

pertama;

pelanggaran

miranda

rule

mengakibatkan

tindakan

penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima. b.

Pendapat kedua; pelanggaran miranda rule bisa mengakibatkan tututan tidak dapat diterima,bisa juga tidak, tergantung dari jenis miranda rule yang dilanggar.

c.

Pendapat ketiga; pelanggaran miranda rule tidak mempengaruhi proses peradilan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penulis lebih sepakat pada pendapat pertama bahwa pelanggaran terhadap prinsip miranda rule mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan oleh prinsip miranda rule adalah merupakan bagian dari bentuk perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam suatu negara yang menyatakan adalah negara hukum. 3.

Faktor Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor 9

Sofyan Lubis. Op. cit. hlm. 47.

ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegakan hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada penegakan hukum menjadi semakin bias. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun suatu proses. Budaya hukum ini berkaitan dengan budaya taat hukum masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini juga adalah aparat penegak hukum. Masyarakat menjadi objek yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, juga sekaligus sebagai subjek yang akan mengontrol jalannya ketentuan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk proaktif mengawasi gerak-gerik aparat dalam memproses setiap perkara pidana yang terjadi. Masyarakat harus punya keberanian untuk menjalankan prosedur peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu pemerintah juga dituntut untuk gencar melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang sedang berlaku ketengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami dan menjalankan dengan baik. Gambaran di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem sangat diperlukan agar masyarakat hidup dalam keteraturan, untuk mencapai keteraturan sistem ada tiga faktor penting yang harus berjalan secara berkesinambungan yaitu struktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum. Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lainnya merupakan mata rantai dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap masalah dalam satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem yang lainnya.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, kedua, konsep yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan ketiga, konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundanguandangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya sebatas membawa pelaku kejahatan kepersidangan dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap dirinya atas perbuatannya, akan tetapi penegakan hukum juga meliputi adanya perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa bahkan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Khusus perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu salah satunya terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa. Pelanggaran terhadap prinsip Miranda Rule sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam praktik peradilan, dapat terjadi dikarenakan antara lain10: a.

Kesalahan dalam menfsirkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Dalam proses peradilan banyak aparat penegak hukum beranggapan bahwa kewajiban aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah kewajiban hanya sebatas memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi penasehat hukum bukan kewajiban

10

Ibid. hlm. 43-46.

menunjuk penasehat hukum. Anggapan dan penafsiran semacam ini adalah penafsiran yang pincang dan tidak lengkap dari apa yang dimaksudkan dalam Pasal 114 KUHAP, atau aparat penegak hukum hanya mengerti dan menjalankan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP yang berlaku untuk semua perkara pidana. b.

Adanya unsur kesengajaan dari oknum aparat penegak hukum. Hal ini dapat terjadi bukan hanya karena aparat penegak hukum tidak mengerti bagaimana menyikapi pasal 56 KUHAP, akan tetapi dapat terjadi jika oknum tersebut merasa dengan kehadiran penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa akan mengurangi kebebasannya dalam mencapai target-target tertentu yang akan didapatkannya dari tersangka atau terdakwa dan tentu patut diduga oknum tersebut khawatir rahasia perlakuan kurang terpuji yang dilakukan dalam proses bertentangan dangan undangundang akan diketahui oleh penasehat hukum.

c.

Tidak adanya penasehat hukum yang akan ditunjuk di wilayah hukum tersebut. Hal ini dapat terjadi jika di wilayah hukum dimana tempat tersangka disidik tidak ada atau sulit

dicari penasehat hukum yang akan ditunjuk untuk mendampingi

tersangka/terdakwa karena tempatnya terpencil atau jauh dari tempat praktik penasehat hukum. d.

Belum adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan jelas yang mengatur kesediaan penasehat hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP. Sampai saat ini belum ada aturan atau sistem/mekanisme yang jelas tentang bagaimana kesediaan

penasehat

hukum

untuk

memberi

bantuan

hukum

kepada

tersangka/terdakwa dengan cuma-cuma seperti yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (2)

KUHAP. Hal ini mungkin oleh pihak pemerintah dipandang tidak begitu urgen untuk mengaturnya, apalgi jika aturan tersebut dibuat tentu konsekuensinya akan membutuhkan mata anggaran tersendiri atau biaya rutin setiap tahunnya.namun sesekali pernah ada dana bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang disalurkan melalui pengadilan negeri setempat kepada penasehat hukum yang ditunjuk dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa. Akan tetapi kenyataanya dalam praktik sulit dilaksanakan anggaran bantuan hukum tersebut secara berkelanjutan dari tahun ketahun, dan penasehat hukum yang telah ditunjuk untuk memberi bantuan hukum secara prodeo atau cuma-cuma tersebut sering tidak menerima haknya sebagaimana mestinya. Hak tersebut sebenarnya sangat kecil yaitu diberikan sekedar unruk biaya operasonal/transportasi penasehat hukum bersangkutan, bahkan tidak jarang penasehat hukum yang bersangkutan hanya menerima 50 % (lima puluh persen) dari dana yang seharusnya diterima. Berdasarkan uraian diatas terkait dengan adanya suatu penegakan hukum dalam hal terkait dengan penerapan Pasal 56 KUHAP dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Gorontalo, menurut penulis hal-hal yang dapat mempengaruhi tidak diterapkan Pasal 56 KUHAP adalah terkait dengan kurangnya profesional dari seorang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Tentunya hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, seperti yang telah diuraikan diatas yaitu struktur hukum, dalam hal ini meliputi unsur institusi beserta aparatnya yang seharusnya lebih meningkatkan profesionalitas serta kemampuan di dalam memahami dan menafsirkan suatu ketentuan atauran yang ada, subtansi hukum, yaitu meliputi

berbagai atauran atau hukum yang berlaku, serta budaya hukum yang meliputi budaya taat hukum pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.