BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Wasita Prama Gatra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa serta melayani pengujian produksi sumur minyak. PT. Wasita Prama Gatra beralamatkan di Jl. Srengseng Raya No. 35 Jakarta Barat. PT. Wasita Prama Gatra bergerak di sektor usaha yaitu pada jasa pengujian sumur minyak bekerja sama dengan PT Pertamina (Cabang Wapu). Tanggal Pendirian PT. Wasita Prama Gatra 05 Januari 1993. Dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.609.193.6-086.000, Dokumen Notaris: No.7 05 Januari 1993 - Agus Madjid SH. B. Tinjauan Atas Restitusi (Kelebihan) Pembayaran Pajak
Pertambahan
Nilai (PPN) Gambaran umum tentang kondisi dan potensi perekonomian PT. Wasita Prama Gatra membuat rencana untuk merestitusi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi perlu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
57
58
Tabel 4.1 Faktur pajak PPN
Keterangan
DPP
PPN
Penyerahan Barang dan jasa - Penyerahan yang PPN-nya harus Rp.1.572.947.200,00 Rp.157.294.720,00 dipungut sendiri Jumlah seluruh Penyerahan Penghitungan
Jumlah
Rp.157.294.720,00 seluruh
penyerahan - Pajak
Masukan
yang
dapat Rp. 441.311.659,00
diperhitungkan - PPN kurang atau (lebih) bayar
(Rp. 441.311.659,00)
Sumber: Faktur SPT Masa PPN diolah peneliti. Tabel di atas dapat di berikan penjelasan bahwa restitusi PPN PT. Wasita Prama Gatra pada masa maret sejumlah (Rp 441.311.659). Restitusi PPN merupakan hak wajib pajak dalam pengembalian kelebihan pajak yang di bayarkannya. Tentu saja hal ini adalah dalam kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak wajib pajak. Prosedur restitusi ini sangat penting bagi wajib yang ingin mengajukan permohonan atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
59
Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Wasita Prama Gatra dapat dilakukan dengan melengkapi syarat administrasi Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari: 1.
Permohonan pengembalian disampaikan kepada Kepala KPP di tempat Wajib Pajak / Pengusaha Pajak dikukuhkan : a. 1 ( satu ) Permohonan untuk satu ( satu ) Masa Pajak; dan b. Mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN , atau c. Dengan surat sendiri
2.
Permohonan dilengkapi dengan : a. Faktur Pajak dan/ atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang selanjutnay disebut dengan kelengkapan permohonan pengembalian , yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak; b. Dalam hal permohonan pengembalian di ajukan oleh Pengusaha Kena Pajak tertentu yang permohananya tidak mengikuti kelebihan pembayaran akibat kompensasi masa pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak tertentu, tidak di wajibkan menyampaikan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada butir B1 diatas . Prosedur kerja permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
pada PT Wasita Prama Gatra dengan menggunakan proses penelitian meliputi:
60
1) Wajib Pajak yaitu PT Wasita Prama Gatra mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan beserta Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Masa PPN, atau Surat Lampiran tersendiri dan lampirannya 2) Petugas TPT menerima, meneliti, menerbitkan Laporan Pengawasan Arus Dokumen ( LPAD ) dan Bukti Penerimaan Surat ( BPS ), selanjutnya meyerahkan Bukti Penerimaan Surat ( BPS ) kepada Wajib Pajak yaitu PT Wasita Prama Gatra. 3) Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Masa PPN. Atau Surat Pemohonan tersendiri dan lampirannya, Laporan Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) di terima Kepala Seksi Pengawasan
dan
Konsultasi.
Kemudian
menugaskan
Account
Representative untuk melakukan penelitian. 4) Account Representative melakukan penelitian, menyusun konsep Laporan
Penelitian,
menginput
Nothit
SKPPKP
atau
Surat
Pemberitahuan Tidak Diterbitkan. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani, serta meneruskan kepala KPP. 5) Kepala KPP menyetujui dan menandatangani. 6) Kepala Seksi Pelayanan (KSP) menerima dan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep
SKPPKP atau
Surat
Pemberitahuan Tidak Diterbitkan.Kepala Seksi Pelayanan meliti dan memaraf 7) Kepala KPP menyetujui dan Menandatangani SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan .
61
8) Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan penata usahaan serta penyampaian dokumen SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan sesuai Standar Prosedur Operasi / Standart Operating Procedure (SOP) 9) SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan diimkan kepada Wajib Pajak 10) Selesai, Account Representative menerbitkan SPMKP sesuai Standar Prosedur Operasi ( SPO ) / Standar Operating Prosedure (SOP). Setelah melakukan penelitian, kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 ( tiga ) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (Satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai sejak Permohoan di terima secara lengkap, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17C ayat 1 ( satu ) UU KUP. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Surat Keputusan Pengembalian Pendahualuan Kelebihan Pajak ( SKPPKP ) belum di terbitkan, maka kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ( SKPPKP ) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut berakhir.
62
Tabel 4.2 Bagan Arus (Flowchart) Prosedure Proses restitusi pada PT Wasita Prama Gatra
PELAYANAN
PENYELESAIAN
PERMOHONAN
PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN
KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU (PENELITIAN)
Wajib Pajak Petugas PTP
Pelaksana
Account
Kepala
Kepala Seksi Kepala KPP
Seksi
Representat
Seksi
Pengawasan
Pelayanan
ive
Pelayanan
& Konsultasi Menerima dan menugaskan AR untuk melakukan penelitian
Mulai
SOP Tata Cara Penerimaan & Pengolahan
SPT LB Masa PPN
SPT LB atau Surat Permohonan Tersendiri
Melakukan penelitian,menyu sun konsep laporan Hasil Penelitian,mengi nput Nothit SKPPKP atau Surat pemberitahuan Tidak Diterbitkan SKPPKP
SPT Masa
Menerima,men eliti,menerbitk an BPS&LPAD, merekam dan meneruskan permohonan
Laporan Hasil Penelitian,kon sep Nothit SKPPKP/surat pemberitahuan tidak diterbitkan
Mencetak Konsep SKPPKP/Surat Pemberitahuan Tidak diterbitkan SKPPKP
Meneliti dan menandatangani laporan Hasil Penelitian serta Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak diterbitkan SKPPKP
Menerima &menugask an untuk mencetak
Menyetujui dan menadatangani Laporan hasil Penelitian serta memaraf Nothit SKPPKP atau Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SKPPKP
Laporan penelitian,Not hit SKPPKP/surat pemberitahuan tidak diterbitkan
BPS
Konsep SKPPKP atau Surat PemberitahuanTid ak Diterbitkan SKPPKP
Meneliti dan memaraf
Menyetujui dan menadatanga ni
63
SKPPKP atau surat
SOP tata cara Penatausaha an Dokumen
SKPPKP atau surat pemberitahu an tidak diterbitkan SKPPKP
pemberitahua n tidak diterbitkan
KETERANGAN SOP tatacara penyampaian Dokumen di KPP
Selesai
SOP tata
cara penerbitan
SPMKP
SP T LB
SPMKP : Surat Perintah Membayar Kelbihan Pajak
SOP
: Surat pemberitahuan lebih bayar
LPAD
: lembar pengawasan arus dokumen
BPS
:Bukti pebgiriman surat
Nothit SKPPKP :Nota Penghitungan SKPPKP SKPPKP : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak
: Standar Operasional Posedur
64
C. Hambatan yang ditemui oleh PT Wasita Prama Gatra dalam melaksanakan restitusi Pajak Pertamban Nilai (PPN) Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian restitusi tersebut terjadi dari PT Wasita Prama Gatra ataupun dari pihak Kantor Pelayanan Pajak, adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak terlalu lama dalam memeriksa faktur pajak pada PT Wasita Prama Gatra, karena pihak kantor pelayanan pajak menganggap faktur yang diajukan oleh PT Wasita Prama Gatra fiktif sehingga pemeriksaan faktur pajak PT Wasita Prama Gatra menjadi lama. . 2. Tidak dipungkiri adanya kerja sama antara wajib pajak dengan pihak fiskus dalam melakukan kecurangan restitusi, akan tetapi pihak PT Wasita Prama Gatra dapat membuktikan faktur pajak tersebut asli bukan fiktif. D. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Wasita Prama Gatra Dalam Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Pada Proses Restitusi. Prosedur restuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Wasita Prama Gatra dapat dilakukan dengan menggunakan proses pemeriksaan yang memakan waktu lama, karena proses admnistrasi yang banyak dan proses pemeriksaan faktur pajak yang bertujuan untuk pembuktian perhitungan PPN asli bukan fiktif.
65
Upaya yang dilakukan oleh PT Wasita Prama Gatra dalam menyelesaikan restitusi atas pembayaran pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut: 1. Pihak PT Wasita Prama Gatra menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan pegawai pelayanan pajak untuk memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan kesulitan untuk proses restitusi pajak. 2. Pihak PT Wasita Prama Gatra menambahkan gaji pada pegawainya agar menghindarkan pegawai tersebut tidak melakukan kecurangan yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. 3. Pihak PT Wasita Prama Gatra lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang menyebabkan sulitnya proses restitusi.
E. Pembahasan Dalam pelaksanaan prosedur restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Wasita Prama Gatra sudah sesuai dengan prosedur
standar
tata
cara
penyelesaian permohonan pengembalian
pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Wajib Pajak patuh yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian pelaksanaan restitusi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT Wasita Prama Gatra dapat
66
meminimalisasi adanya penyimpangan prosedur yang dapat dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak. Dengan terlaksananya prosedur restitusi yang telah dilakukan oleh PT Wasita Prama Gatra maka hak wajib pajak dapat terpenuhi dengan baik. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat hambatanhambatan yang ditemui oleh PT Wasita Prama Gatra bersumber pada kantor pelayanan pajak dan juga pegawai Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kantor Pelayanan Pajak terlalu lama dalam memeriksa faktur yang diajukan oleh PT Wasita Prama Gatra dan mereka menganggap bahwa faktur yang diberikan adalah faktur fiktif akan tetapi pihak PT Wasita Prama Gatra bisa membuktikan bahwa faktur tersebut adalah asli. Kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara Pihak PT Wasita Prama Gatra menegaskan terhadap pegawainya untuk tidak melakukan kerjasama dengan pegawai pelayanan pajak untuk memalsukan dokumen pajak dengan membuat faktur pajak fiktif, karena akan kesulitan untuk proses restitusi pajak. Kedua, Pihak PT Wasita Prama Gatra menambahkan gaji pada pegawainya agar menghindarkan pegawai tersebut tidak melakukan kecurangan yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Ketiga, pihak PT Wasita Prama Gatra lebih ketat dalam memeriksa dan menyeleksi faktur pajak, sehingga tidak ada lagi faktur pajak fiktif yang menyebabkan sulitnya proses restitusi.
67
Dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya, terdapat Wajib Pajak yang tidak menajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya, meskipun itu adalah hak Wajib Pajak tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya: 1.
Nominal Kelebihan pajak yang di nilai tidak material menurut Wajib Pajak. Nominal kelebihan pajak yang di di bayarkan tidaklah banyak menurut Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak mengajukan restitusi.
2.
Pembuatan Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang diserahkan kepada orang lain . Tidak semua Wajib Pajak berkemampuan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak sedikit pula Wajib Pajak yang tidak mengerti isi Surat Pemberitahunan Pajak ( SPT ) yang harus dilaporkan. Atas dasar hal tersebuut, beberapa wajib Pajak memilih untuk menyerahkan perhitungan dan pelaporan perpajakannya kepada pihak lain. Mereka memilih akuntan untuk menghitung pajak yang harus mereka laporkan.
3.
Merasa bahwa administrasi perpajakan yang dilaksanakan belum benar.Dalam prosedur permohona pengembalian kelebihan pajak (restitusi ), akan mengalami proses pemeriksaan terlebih dahulu . Dari hasil pemeriksaan kemudian diputuskan disetujui atau tidak permohonan restitusi tersebut atau tidak permohonan tersebut. Sering ditemukan data baru dan atau kesalahan pada data semula yang mengakibatkan
68
penambahan jumlah pajak terutang, sehingga dari serangkaian proses pemeriksaan menghasilkan produk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ). Akhirnya pajak kurang bayar yang harus di jauh lebih besar dari jumlah lebih bayar yang semula dimohonkan Wajib Pajak. 4.
Kurangnya pemahaman dalam proses pengajuan restitusi. Pengetahuan Wajib Pajak yang terbatas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam restitusi menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Kurangnya sosialisasi dari DJP mengenai hal ini penyebab terbatasnya pengetahuan Wajib Pajak.
