BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 5.1 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset < Rp. 1 Trilyun

50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1

Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset < Rp. 1 Trilyun Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini,

maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan

jumlah

kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun diperoleh persamaan yang menghasilkan nilai RSquared yang tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel SBH yang tidak signifikan dengan nilai Prob t-stat yang lebih besar dari nilai α = 10% yaitu sebesar 0,1648, menunjukan adanya indikasi terjadinya multikolinieritas.

Untuk memperbaiki adanya unsur

multikolinieritas dilakukan pengurangan variabel bebas SBH yang merupakan variabel yang menunjukan korelasi yang tinggi dengan variabel bebas lainnya yaitu variabel BIR. Adapun hasil pengujian autokorelasi menunjukan adanya indikasi terjadi autokorelasi dengan hasil prob Chi Square lebih besar dari nilai α. Kemudian

untuk

memperbaiki

pelanggaran

asumsi

tersebut

dilakukan

penambahan variabel BIR dengan lag 1 dan menghasilkan persamaaan sebagai berikut: KYD = 1850426 - 1360061 BIRt-1 + 0.408963 DPK (0,0000) Adj R-Squared = 0,92

(0,00010)

(0,0000)

F-Stat = 179,43

R-Squared = 0,92 Prob F-Stat = 0,0000

Universitas Indonesia Dampak perubahan..., Titin Susbiantini Soekasno, FE UI, 2010.

51

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukan angka signifikan pada tingkat α=5%, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat.

Variabel BIR

menunjukan nilai negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 basis point BI Rate akan menurunkan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun sebesar Rp. 1.360,061 milyar, cateris paribus. Hal tersebut menunjukan terjadinya adanya respon yang sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate, yaitu pada saat terjadi penurunan BI Rate maka jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun akan

mengalami

penignkatan

dan

sebaliknya.

Berikut

grafik

yang

menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun:

Grafik 4.1. Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset < Rp. 1 Triliun 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

KYD

Oct-09

Jul-09

Apr-09

Jan-09

Oct-08

Jul-08

Apr-08

Jan-08

Oct-07

Jul-07

Apr-07

Jan-07

Oct-06

Jul-06

Apr-06

Jan-06

BIR

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009 Kemudian variabel DPK pada kelompok bank ini memiliki nilai positive karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0.408963


52

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0.408963 juta. Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 92%.

5.2

Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini,

maka maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut: KYD = 48688346 - 2241977BIR + 0.516667 DPK + 0.572971SBH (0,0212)

(0,0001)

(0,0004)

(0,0590)

R-Squared = 0,511080 Adj R-Squared = 0,476970 F-Stat = 14,98300 Prob F-Stat = 0,000001 Hasil persamaan di atas menunjukan adanya indikasi terjadinya autokorelasi dengan nilai DW sebesar 0.27 yang berada di bawah DL, kemudian untuk memperbaiki autokorelasi tersebut ditambahkan variabel AR(1).

Dari hasil

persamaan yang menunjukan R2 yang tinggi namun disertai adanya uji t pada variabel bebas yg tidak signifikan maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya multikolinieritas. Oleh sebab itu dilakukan pengurangan variabel bebas yaitu DPK dan menghasilkan persamaan sebagai berikut: KYD = 127000000 - 2341115 BIR + 0.552095 SBH (0,0000)

(0,0096)

(0,02217)


53

R-Squared = 0,699

Adj R-Squared = 0,677

Prob F-Stat = 0,000001

F-Stat = 32.52

DW = 1.77

Tanda koefisien negatif sebesar - 2341115 menunjukan hubungan yang tidak searah antara BI Rate dengan KYD pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun. Hal tersebut menunjukan bahwa pada saat terjadi penurunan 1 basis point BI Rate maka akan terjadi peningkatan KYD sebesar Rp. 2.341,115 juta. terjadinya adanya

respon yang

sesuai

Hal tersebut menunjukan

dengan tujuan perubahan kebijakan

moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate.

Dengan penambahan

variabel AR(1) maka nilai DW yang ditunjukan pada persamaan tersebut menunjukan nilai yang berada pada area tidak adanya autokorelasi yaitu pada area dL < nilai uji DW < 4 - du. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun:

Grafik 2. Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset Rp. 1 sampai dengan 10 T 150.00 100.00 Series1

50.00

Series2 Oct-09

Jul-09

Apr-09

Jan-09

Oct-08

Jul-08

Apr-08

Jan-08

Oct-07

Jul-07

Apr-07

Jan-07

Oct-06

Jul-06

Apr-06

Jan-06

0.00

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009 Variabel SBH memiliki nilai positive karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu


54

penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0.552095 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah SBH, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0.552095 juta. Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan menunjukan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 69.9%.

5.3 Hasil Estimasi Persamaan untuk

Kelompok

Bank dengan Jumlah

Kepemilikan Aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini, maka maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut: KYD = 207000000 - 12156041 BIR + 0.410598 DPK + 1,104956SBH (0,0151)

(0,0001)

(0,0327)

(0,1451)

R-Squared = 0,719493 Adj R-Squared = 0,699923 F-Stat = 36,76462 Prob F-Stat = 0,0000 DW = 0.1391 Nilai R-Squared yang cukup tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel SBH yang tidak signifikan dengan nilai Prob T-stat yang lebih besar dari nilai α = 10% yaitu sebesar 0,1451, menunjukan adanya indikasi terjadinya multikolinieritas. Selain hal tersebut rendahnya nilai DW sebesar 0,1391 menunjukan adanya autokorelasi.

Untuk memperbaiki

pelanggaran asumsi tersebut dilakukan penambahan variabel AR(1) sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: KYD = 161136176 + 15403842 BIR + 0,638528 DPK + 0.622302SBH (0,0000)

(0,0000)

(0,0000)

(0.00010)


55

R-Squared = 0,989 Adj R-Squared = 0,988 F-Stat = 964,45 Prob F-Stat = 0,0000

DW = 1.794

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukan angka signifikan pada tingkat α=5%, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat.

Variabel BIR

menunjukan nilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 basis point BI Rate akan meningkatkan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset

Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun sebesar Rp.

15.403.842 milyar, cateris paribus. Hal tersebut menunjukan terjadinya respon yang tidak sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun:

Grafik 3. Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset Rp. 10 sampai dengan 50 T 500.00 400.00 300.00

200.00

KYD

100.00

BIR Oct-09

Jul-09

Apr-09

Jan-09

Oct-08

Jul-08

Apr-08

Jan-08

Oct-07

Jul-07

Apr-07

Jan-07

Oct-06

Jul-06

Apr-06

Jan-06

0.00

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009 Variabel DPK memiliki nilai positif karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0,638528 berarti bahwa setiap terjadi


56

kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0,638528 juta. Variabel SBH memiliki nilai positif sebesar 0,638528 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0,638528 juta.

Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 98,8 %.

5.4

Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset > Rp. 50 Trilyun Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini,

maka maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut: KYD = -240000000 + 2934988 BIR + 0.820750 DPK + 1,020423SBH (0,0000)

(0,2713)

(0,0000)

(0,0002)

R-Squared = 0,991640 Adj R-Squared = 0,991056 F-Stat = 1700,107 Prob F-Stat = 0,0000

DW = 0.591

Nilai R-Squared yang sangat tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel BIR yang tidak signifikan dengan nilai Nilai DW sebesar 0.591 berada di bawah DL menunjukan adanya indikasi unsur autokorelasi. Untuk mengatasi permasalahan autokorelasi ditambahkan variabel AR(1) kemudian menghasilkan persamaan yang dengan DW yang berada pada area tidak ada autokorelasi yaitu sebesar 1,76 namun uji t pada variabel BIR masih menunjukan nilai yang tidak signifikan.

Uji heteroskedastisitas


57

menunjukan nilai prob Chi-Squared sebesar 0.0130 yang berada di bawah α = 5% mengindikasikan

adanya

unsur

heteroskedastisitas.

Untuk

mengatasi

permasalahan tersebut dilakukan persamaan double log dan pengurangan variabel SBH untuk memperoleh persamaan terbaik sebagai berikut: log KYD = - 0.3065 + 0.2156 log BIR + 0.996 log DPK (0,0397) R-Squared = 0,99 Adj R-Squared = 0,99 Prob F-Stat = 0,0000

(0,0000) F-Stat = 6900,73

DW = 1.899

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukan angka signifikan pada tingkat α=5%, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Pada model tersebut telah dilakukan uji heterokedastisitas dan autokorelasi dengan hasil yang menunjukan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model tersebut. Variabel log BIR menunjukan nilai positif yang berarti bahwa

setiap terjadi kenaikan 1% pada perubahan BI Rate akan

meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun sebesar 21.5%, cateris paribus. Hal tersebut menunjukan terjadinya adanya respon yang tidak sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun:

Grafik 4. Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset > 50 T


58

1200.00 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00

Series1

Oct-09

Jul-09

Apr-09

Jan-09

Oct-08

Jul-08

Apr-08

Jan-08

Oct-07

Jul-07

Apr-07

Jan-07

Oct-06

Jul-06

Apr-06

Jan-06

Series2

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009

Variabel log DPK memiliki nilai positif sebesar 0,996 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada perubahan BI Rate maka akan terjadi kenaikan pertumbuhan KYD pada kelompok dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun sebesar 99,6%. Hal tersebut mencerminkan aktivitas penggunaan dana bank yang sangat didominasi oleh penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas bank sebagai lembaga intermediasi yang berperan untuk mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya bagi pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 99 %.

5.5

Dampak BI Rate, Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Surat Berharga yang Dimiliki terhadap Jumlah Kredit yang diberikan pada Industri Perbankan Secara Keseluruhan

Dari keseluruhan hasil studi menjelaskan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif berjalan melalui bank-bank kecil. Hal yang tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Universitas Indonesia Dampak perubahan..., Titin Susbiantini Soekasno, FE UI, 2010.

59

(1998), Kishan Opiela (2000) menunjukan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif terjadi pada bank-bank kecil. Selanjutnya dengan adanya hasil yang menunjukan adanya kelompok bank yaitu kelompok bank III dan IV yang bergerak tidak

sesuai

tujuan perubahan

kebijakan moneter, maka perlu diketahui seberapa besar pangsa aset maupun kredit dari masing-masing kelompok sehingga dapat diketahui apakah prilaku kelompok III dan IV

berdampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan

moneter. Oleh karena itu berikut data aset dan kredit seluruh kelompok beserta pangsa pada masing-masing kelompok: Tabel 4.1. Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2006 ASET KELOMPOK BANK

KREDIT

JUMLAH (dlm trilyun rupiah)

PANGSA


PANGSA

15,51

1,03%

8,315

1,16%

Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10Trilyun

177,5

11,77%

88,069

12,32%

Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun

537,76

35,64%

224,46

31,39%

Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun

777,93

51,56%

394,25

55,13%

1.508,70

100,00%

715,094

100,00%

Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun


60

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2006

Tabel 2. Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2007 ASET KELOMPOK BANK

KREDIT


PANGSA


PANGSA

13,75

0,71%

8,972

0,92%


193,49

9,98%

106,64

10,89%


581,96

30,02%

303,61

31,01%

1.149,40

59,29%

559,94

57,19%


Kelompok Bank dengan jumlah


61

kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun 1.938,60

100,00%

979,162

100,00%



KREDIT


PANGSA


PANGSA

14,87

0,72%

11,51

0,94%


200,5

9,72%

119,725

9,80%

Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50

647,43

31,38%

402,594

32,94%



62

Trilyun Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun

1.200,15

58,18%

688,4

56,32%

2.062,95

100,00%

1222,229

100,00%




KREDIT

PANGSA


PANGSA

Kelompok Bank dengan jumlah

12.31

0.51%

109.185

4.58%


191.44

7.90%

319.07

13.38%


557.43

23.00%

897.016

37.61%

1,662.55

68.59%

1059.64

44.43%

kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun

Kelompok Bank


63

dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun 2,423.73

100.00%

2384.911

100.00%

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2009 Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2009 kelompok bank III dan IV menguasai hampir seluruh pangsa aset perbankan nasional, sedangkan kelompok bank I dan II memiliki pangsa aset yang rendah yaitu sekitar 10%. Demikian pula sejalan dengan pangsa aset pada kelompok bank, pangsa jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank III, dan IV menguasai pangsa kredit mencapai porsi 90% serta pangsa kredit dari kelompok bank I dan II

mencapai sekitar 10 % pangsa dari total

kredit

perbankan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa prilaku kelompok bank III dan IV yang bergerak tidak sesuai tujuan kebijakan moneter bank sentral menggambarkan prilaku industri perbankan secara keseluruhan, karena pangsa yang dimiliki kelompok bank terseut sangat besar.

Sehingga secara umum

industri perbankan memberikan respon dalam bentuk pemberian jumlah kredit yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan moneter yang dicerminkan dalam perubahan BI Rate.

Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menjelaskan

bahwa kebijakan moneter ketat yang dicerminkan dengan peningkatan BI Rate akan berdampak pada penurunan jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank, serta sebaliknya pada saat diambil kebijakan moneter longgar dengan penurunan BI Rate maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kredit yang diberikan oleh bank.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik

masing-masing kelompok bank, bank-bank besar pada umumnya memiliki nasabah yang berbeda dengan bank kecil. Dengan besarnya pangsa yang dimiliki membuat bank besar memiliki akses yang luas sehingga walaupun terjadi kenaikan tingkat suku bunga, kelompok bank besar masih dapat meningkatkan penyaluran kreditnya. Sebaliknya kelompok bank kecil yang memiliki pangsa yang kecil memiliki keterbatasan pasar, sehingga pada saat terjadi kenaikan suku bunga yang berdampak pada peningkatan biaya dananya, akan mengakibatkan penurunan kemampuan kelompok bank tersebut dalam melakukan penyaluran Universitas Indonesia Dampak perubahan..., Titin Susbiantini Soekasno, FE UI, 2010.

64

kredit.

Hal tersebut selain disebabkan oleh keterbatasan sumber dana yang

dimiliki, juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses yang mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau pasar yang potensial. Dari keseluruhan nilai koefisien hubungan antara jumlah DPK dengan jumlah KYD yang menunjukan nilai positif dapat diketahui bahwa bahwa fungsi intermediasi masih berjalan cukup efektif pada industry perbankan Indonesia. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya peningkatan jumlah DPK yang diikuti dengan peningkatan jumlah KYD pada perbankan Indonesia. Komposisi DPK yang dimiliki perbankan Indonesia didominasi oleh dana berbiaya mahal dalam bentuk deposito. Data pada tahun 2009 menunjukan komposisi DPK terdiri dari deposito sebesar 47,27%, tabungan sebesar 28,23%, dan giro sebesar 24,50%. Selanjutnya berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2009, porsi dana di atas Rp. 2 miliar mencapai 46% dari total DPK.

Tingginya

komposisi dana yang berasal dari sumber dana deposito akan mengakibatkan tingginya beban biaya yang harus ditanggung oleh perbankan, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan tingginya bunga kredit yang ditawarkan oleh bank. Dari keseluruhan hasil penelitian yang mempelajari peranan perbankan dalam mendukung transmisi kebijakan moneter dari jalur kredit, maka dapat diketahui bahwa bank yang memiliki aset kecil lebih efektif dalam merespon perubahan kebijakan moneter sesuai arah yang diharapkan oleh bank sentral.

5.3 Kebijakan Bank Indonesia Dari hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa kebijakan konsolidasi bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

Hasil penelitian yang menunjukan

hasil bahwa bank besar memberikan respon yang tidak sesuai dengan tujuan arah kebijakan moneter dimana transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif tejadi pada bank besar, serta hasil penelitian dari hubungan DPK dengan KYD yang menunjukan bahwa bank besar meberikan fungsi perantara yang lebih efektif, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan harus memperkuat aset


65

dan permodalannya agar dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan moneter oleh bank sentral. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendukung pada penguatan aset dan permodalan bank yang salahsatunya dapat dilakukan dengan konsolidasi bank (merger). Konsolidasi bank (merger) merupakan suatu alternatif dalam memenuhi ketentuan untuk memperkuat modal. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan yang diambil BI melalui salahsatu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sudah tepat, yaitu Penguatan Struktur Perbankan Indonesia yang ditujukan pada arah pengembangan struktur perbankan Indonesia menjadi sebagai berikut: 

2 sampai 3 bank yang berpotensi dan mampu beroperasi dalam skala internasional dengan modal di atas Rp. 50 Trilyun



3 sampai 5 bank umum nasional dengan cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional, yaitu bank yang memiliki modal Rp. 10 trilyun sampai dengan Rp. 50 triliun



30 sampai 50 bank umum yang kegiatan usahanya fokus pada segmen usaha tertentu sesuai kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank, yaitu bank yang memiliki modal antara Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 10 triliun



Bank Prekreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yaitu bank yang memiliki modal di bawah Rp. 100 miliar. Kebijakan penguatan permodalan menghasilkan perkembangan yang

positif, dimana sampai sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan merger dalam rangka pemenuhan ketentuan permodalan dimaksud pada beberapa bank sebagai berikut: 1. Pada tahun 2006 dilakukan merger Bank UFJ dengan Bank of Tokyo Mistubishi 2. Pada tahun 2007 dilakukan merger 4 (empat) bank sebagai berikut: a. Bank Arta Niaga Kencana dengan Bank Commonwealth b. Bank Windu Kentjana dengan Bank Multicor 3. Pada tahun 2008 telah dilakukan merger 7 bank sebagai berikut: a. Bank Harmoni International dengan Bank Index Selindo b. Bank Haga dan Bank Hagakita dengan Bank Rabobank c. Bank Lippo dengan Bank Niaga


66

Dengan demikian total bank pada posisi akhir tahun 2009 adalah sebanyak 121 bank. Kebijakan lain yang diambil Bank Indonesia untuk mewujudkan struktur perbankan yang sehat dan kuat melalui konsolidasi perbankan adalah melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia juga bertujuan untuk mendukung efektivitas pengawasan bank melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi.

Pokok

kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu (1) Bank Umum di Indonesia. Untuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan saham dimaksud, PSP dapat memilih beberapa alternatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu konsolidasi perbankan dan efektivitas pengawasan bank dengan tetap memperhatikan kepentiangan para PSP yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia. Alternatif yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari satu bank adalah sebagai beirkut: a. Mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada satu bank b. Melakukan merger/konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya c. Membentuk Bank Holding Company Bank Holding Company adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh

Pemegang

Saham

Pengendali

untuk

mengkonsolidasikan

dan

mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahannya. BHC mempunyai tugas untuk: a. Menetapkan program kerja strategis BHC. b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja bank-bank yang menjadi anak perusahaan. c. Menyetujui program kerja strategis bank-bank yang menjadi anak perusahaan. Jangka waktu program kerja strategis tersebut paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan.


67

d. Mengawasi pelaksanaan program kerja strategis. e. Mengkosolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya sesuai PBI. Kebijakan yang juga telah tepat dijalankan untuk untuk mendukung penguatan struktur perbankan dari sisi permodalan adalah PBI No. 7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Inti Minimum Bank Umum yang menyebutkan bahwa Bank Umum diwajibkan memiliki modal inti4 minimal sebanyak Rp. 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan diharapkan semua bank memiliki modal inti minimal sebesar Rp. 100 Milyar pada akhir tahun 2010. Bagi bank yang belum memenuhi jumlah minimal modal dapat memenuhi kewajiban modal melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi dan akuisisi5. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung penguatan struktur permodalan perbankan Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia.

4

Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank. 5 Merger adalah penggabungan 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salahsatu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidiasi lebih dahulu. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2(dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank lain.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 5.1 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset < Rp. 1 Trilyun

Recommend Documents