BAB IV ANALISIS PENELITIAN
Dalam bab IV ini akan diuraikan mengenai hasil analisis perbandingan sistem kepemilikan lahan di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga (Bab 4.1), dan perbanding sistem kepemilikan lahan dalam hukum adat dengan hukum pertanahan nasional (Bab 4.2)
4.1 Perbandingan Karakteristik Sistem Hukum Pertanahan Adat 4.1.1 Perbandingan Karakteristik Sistem Kepemilikan Lahan Adat Berdasarkan hasil analisis karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum adat di wilayah studi Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga dengan menggunakan dua parameter utama yaitu sistem pendaftaran tanah dan aspek batas, maka diperoleh perbandingan seperti yang tertera pada tabel 4.1.
59
Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Sistem Kepemilikan Lahan Berdasarkan Hukum Adat Parameter Karakteristik Kepemilikan Lahan Parameter Utama Sub Parameter Sistem Jenis Sistem Pendaftaran Pendaftaran Tanah Tanah
Aspek Batas
Sistem Kepemilikan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Kampung Naga Private Conveyencing
Private Conveyencing
Bukti Hak Atas Tanah
sTidak Tertulis
Tidak Tertulis
Bentuk Kepastian Hukum
Pengakuan Pemimpin Adat
Pengakuan Pemimpin Adat
Objek Hak Milik Atas Tanah
Bidang tanah yang memiliki batas
Bidang tanah yang memiliki batas
Jenis Batas
General Boundary
Fix Boundary
Proses Penetapan Batas :
Ditentukan berdasarkan bentukan alam dan kesepakatan dengan pemegang hak atas lahan yang bersebelahan
Ditetapkan sejak awal berdirinya Kampung Naga, tidak ada perubahan batas sampai saat ini
Dari Tabel 4.1 dengan menggunakan parameter sistem pendafaran tanah dan aspek batas untuk melakukan perbandingan karakteristik sistem kepemilikan lahan secara adat di wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kepemilikan lahan di kedua wilayah adat tersebut hampir serupa, perbedaan hanya terdapat pada proses penetapan batas dan jenis batas
60
yang digunakan yaitu general boundary untuk wilayah adat Kasepuhan ciptagelar dan fix boundary untuk wilayah adat Kampung Naga.
4.1.2 Perbandingan Karakteristik Jenis Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Adat Setelah dapat diidentifikasi jenis-jenis hak atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan adat maka dapat dilakukan perbandingan terhadap karakteristik jenis hak atas tanah dalam hukum pertanahan adat di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga, berdasarkan sembilan buah parameter pembanding yaitu: 1. Jangka Waktu pemilikan hak 2. Adanya proses jual beli 3. Adanya proses pewarisan hak 4. Subjek hak atas tanah 5. Adanya proses peralihan hak 6. Haknya dapat dijadikan jaminan 7. Jenis pemanfaatan lahan dimana hak tersebut melekat 8. Proses terjadinya hak atas tanah 9. Penyebab hapusnya hak atas tanah Sehingga didapatkan karakteristik hak atas tanah dalam hukum pertanahan adat yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut ini:
61
Tabel 4.2 Perbandingan Karakteristik Jenis Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Adat Kasepuhan Ciptagelar Sistem Pertanahan Kasepuhan Ciptagelar
Jangka Waktu
Dapat Dijual Dapat belikan Diwariskan
Tak Terbatas
Tidak
b. Hak Perseorangan
Tak Terbatas
Tanah tidak dapat dijualbelikan, tetapi banguanan dapat
c. Hak menggarap tanah
Tak Terbatas
a. Hak Ulayat
Tidak
Subjek Hak
Haknya dapat dialihkan
Ya
Masyarakat adat (Komunal)
Tidak
Ya
Anggota masyarakat adat
Ya (Seizin Pemimpin adat)
Ya
Anggota masyarakat adat
Ya (Seizin Pemimpin adat)
Dapat Dijadikan Jaminan
Pemanfaatan Lahan
Terjadi Karena
Hapus Karena
Tidak
Aktivitas adat, Lahan Garapan, Pemukiman
Warisan
Konversi
Tidak
Mendirikan Bangunan untuk Tempat Tinggal
Keputusan Pemimpin adat
Keputusan pemimpin adat atau karena ditelantarkan
Tidak
Lahan Pertanian, dan perikanan
Keputusan Pemimpin adat
Keputusan pemimpin adat atau karena ditelantarkan
62
Tabel 4.3 Perbandingan Karakteristik Jenis Hak Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Adat Kampung Naga Sistem Pertanahan Kampung Naga a. Hak Ulayat
b. Hak Perseorangan
c. Hak Menggarap Tanah
Jangka Waktu
Dapat Dijual Dapat belikan Diwariskan
Tak Terbatas
Tidak
Tak Terbatas
Tanah tidak dapat dijual belikan, tetapi banguanan dapat
Tak Terbatas
Tidak
Subjek Hak
Haknya dapat dialihkan
Ya
Masyarakat adat (Komunal)
Tidak
Ya
Anggota Masyarakat Adat
Ya (Seizin Pemimpin adat)
Ya
Anggota Masyarakat Adat
Ya (Seizin Pemimpin adat)
Dapat Dijadikan Jaminan
Pemanfaatan Lahan
Terjadi Karena
Hapus Karena
Tidak
Aktivitas adat, Lahan Garapan, Pemukiman
Warisan
Konversi
Tidak
Aktivitas Adat dan Pemukiman
Keputusan Pemimpin adat
Keputusan Pemimpin Adat
Tidak
Lahan Pertanian, dan perikanan
Keputusan Pemimpin adat
Keputusan pemimpin adat atau karena ditelantarkan
63
Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sembilan parameter karakteristik jenis hak atas tanah. Maka dapat dilihat bahwa karakteristik dari ketiga jenis hak atas tanah yang ada di hukum pertanahan adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga adalah sama.
4.2 Perbanding Sistem Kepemilikan Lahan Dalam Hukum Adat Dengan Hukum Pertanahan Nasional
4.2.1 Perbandingan Karakteristik Sistem Kepemilikan Lahan Secara Hukum Adat Dengan Secara Hukum Nasional Setelah mendapatkan hasil perbandingan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum adat di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga, dengan menggunakan dua parameter utama yang sama sebagai pembanding yaitu sistem pendaftaran tanah dan aspek batas, penulis akan membandingkan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum adat dengan karakteristik sistem kepemilikan lahan dalam hukum pertanahan nasional. Hasil perbandingan dapat dilihat dalam tabel 4.4
64
Tabel 4.4 Perbandingan Sistem Kepemilikan Lahan Berdasarkan Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Parameter Identifikasi Karakteristik Kepemilikan Lahan Parameter Utama Sub Parameter Sistem Pendaftaran Jenis Sistem Tanah Pendaftaran Tanah
Private Conveyencing
Private Conveyencing
Title Registration
Tidak Tertulis
Tidak Tertulis
Tertulis
Pengakuan Pemimpin Adat
Pengakuan Pemimpin Adat
Sertifikat
Objek Hak Milik Atas Tanah
Bidang tanah yang memiliki batas
Bidang tanah yang memiliki batas
Bidang tanah yang memiliki batas
Jenis Batas
General Boundary
Fix Boundary
Fix Boundary
Ditentukan berdasarkan bentukan alam dan kesepakatan dengan pemegang hak atas lahan yang bersebelahan
Ditetapkan sejak awal berdirinya Kampung Naga, tidak ada perubahan batas sampai saat ini
Pengukuran/survei dengan standar satuan spesifik
Bukti Hak Atas Tanah Bentuk Kepastian Hukum
Aspek Batas
Sistem Kepemilikan Lahan Kasepuhan Ciptagelar Kampung Naga Peraturan Nasional
Proses Penetapan Batas
65
Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat sangat berbeda dengan sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum nasional. Perbedaan terdapat pada hampir seluruh parameter pembanding kecuali pada subparameter objek hak milik atas tanah dimana baik sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat maupun hukum nasional memiliki objek hak milik atas tanah yang sama yaitu bidang tanah yang berbatas. Jika dianalisa lebih lanjut dapat dilihat bahwa sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat Kampung Naga lebih mendekati sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum nasional. Hal tersebut dilihat berdasarkan adanya persamaan pada dua subparameter pembanding yaitu jenis batas dan objek hak milik atas tanah. Berbeda halnya dengan sistem kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat Kasepuhan Ciptagelar yang hanya terdapat satu persamaan dengan hukum nasional yaitu pada subparameter objek hak milik atas tanah.
4.2.2 Perbandingan Karakteristik Jenis Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Setelah sebelumnya dilakukan perbandingan karakteristik jenis hak atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan adat Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga pada bab 4.2, dengan menggunakan sembilan parameter pembanding yang sama penulis melakukan perbadingan karakteristik jenis hak atas tanah berdasarkan hukum adat dengan jenis hak atas tanah berdasarkan hukum nasional. Hasil perbandingan dapat dilihat dalam tabel 4.5
66
67
Berdasarkan hasil perbandingan pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa karakteristik jenis hak atas tanah yang ada dalam hukum pertanahan adat di Kasepuhan Ciptagelar dan Kampung Naga berbeda dengan karakteristik jenis hak yang ada dalam hukum pertanahan nasional. Yang dimaksud dengan hak ulayat dalam hukum pertanahan adat merupakan hak milik bersama masyarakat adat, sedangkan hak perseorangan dan hak menggarap tanah merupakan hak milik perorangan atau individual.
68
