BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DOKTRIN FIDUCIARY DUTY. A. Pengertian Fiduciary Duty dan Tanggung Jawab

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DOKTRIN FIDUCIARY DUTY

A. Pengertian Fiduciary Duty dan Tanggung Jawab 1. Pengertian Fiduciary Duty Prinsip Fiduciary Duty berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan. Istilah fiduciary duty berasal dari 2 kata, yaitu: a. Fiduciary, dan b. Duty. Tentang istilah “Duty” banyak dipakai di mana-mana, yang berarti “tugas”, sedangkan untuk istilah “fiduciary” berasal dari bahasa latin “Fiduciarus” dengan akar kata “fiducia” yang berarti “kepercayaan” (“trust”) atau dengan kata kerja “fidere” yang berarti “mempercayai (“to trust”). Sehingga dengan istilah “fiduciary” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “trustee” sementara pihak yang

dipegang

untuk

kepentingannya

tersebut

disebut

dengan

istilah

“beneficiary”. Dalam istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah” 103 .

103

Munir Fuady, Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law,( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 33

Universitas Sumatera Utara

Seseorang mempunyai tugas fiduciary (fiduciary duty) manakala dia mempunyai kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang dikatakan memiliki fiduciary capacity jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang ditangani bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya. Melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. Sementara itu, di lain pihak dia wajib mempunyai itikad baik yang lebih tinggi (high degree of good faith) dalam menjalankan tugasnya. Istilah “fiduciary” ini dipergunakan, baik untuk perjanjian trustee dalam arti “technical trust” maupun untuk jabatan atau hubungan hukum dengan lawyer (dengan kliennya), perwalian (Guardian), executor, broker, kurator, pejabat publik, atau direktur dari suatu perusahaan (antara direktur dengan perseroannya). Antara pihak yang mempunyai kapasitas fiduciary (fiduciary capacity) dengan pihak yang diasuhnya atau yang harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan fidusia (fiduciary relation). Yang dimaksud dengan fiduciary relation adalah suatu hubungan yang timbul baik dari hubungan fiduciary secara teknikal maupun dari hubungan informal yang timbul manakala seorang percaya (trust) atau bergantung (rely) kepada orang lain. Dalam hal ini, seorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad baik (good faith) dan dengan penghormatan yang baik (due regard) dan fair kepada kepentingan orang lain tersebut 104 .

104

Ibid.


Dengan demikian yang dimaksud dengan fiduciary duty adalah suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan “trustee” yang terbit dari dari suatu hubungan hukum antara trustee tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan beneficiary, dimana pihak beneficiary memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak trustee, dan sebaliknya pihak trustee juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan itikad baik yang tinggi, fair dan penuh tanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya dan untuk kepentingan beneficiary, baik yang terbit dari hubungan hukum atau jabatannya selaku trustee (secara teknikal), atau dari jabatan lain seperti lawyer (dengan kliennya), perwalian (guardian), executor, broker, kurator, pejabat publik atau direktur dari suatu perusahaan 105 . Selanjutnya

dalam http://definitions.uslegal.com/b/breach-of-fiduciary-

duty dikatakan bahwa Fiduciary Duty adalah 106 : “an obligation to act in the best interest of another party. For instance, a corporation's board member has a fiduciary duty to the shareholders, a trustee has a fiduciary duty to the trust's beneficiaries, and an attorney has a fiduciary duty to a client”. (Artinya: fiduciary Duty adalah sebuah kewajiban untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan dari pihak lain. misalnya, dewan pengurus perusahaan mempunyai fiduciary duty kepada para pemegang saham, seorang yang memegang kepentingan orang lain memiliki fiduciary duty pada pihak yang

105

Ibid. http://definitions.uslegal.com/b/breach-of-fiduciary-duty terakhir kali diakses tanggal 8 april 2009 106


dipegang untuk kepentingannya, dan seorang pengacara mempunyai fiduciary duty kepada kliennya.) Dalam

http://definitions.uslegal.com/b/breach-of-fiduciary-duty

juga

disebutkan bahwa 107 : “A fiduciary obligation exists whenever the relationship with the client involves a special trust, confidence, and reliance on the fiduciary to exercise his discretion or expertise in acting for the client. The fiduciary must knowingly accept that trust and confidence to exercise his expertise and discretion to act on the client's behalf.” “When one person does agree to act for another in a fiduciary relationship, the law forbids the fiduciary from acting in any manner adverse or contrary to the interests of the client, or from acting for his own benefit in relation to the subject matter. The client is entitled to the best efforts of the fiduciary on his behalf and the fiduciary must exercise all of the skill, care and diligence at his disposal when acting on behalf of the client. A person acting in a fiduciary capacity is held to a high standard of honesty and full disclosure in regard to the client and must not obtain a personal benefit at the expense of the client.” (Artinya : Sebuah kewajiban dari penerima kepercayaan berlaku ketika hubungan dengan klien menyebabkan sebuah kepercayaan khusus, keyakinan, dan kepercayaan

terhadap

penerima

kepercayaan

untuk

menggunakan

kebijaksanaannya atau keahliannya berbuat untuk klien. Penerima kepercayaan tersebut harus diketahui dan diterima bahwa kepercayaan dan keyakinan tersebut untuk menggunakan keahlian dan kebijaksanaan berbuat demi kepentingan klien. “Ketika seseorang setuju untuk berbuat untuk hubungan kepercayaan yang lain, hukum melarang penerima kepercayaan untuk berbuat dalam cara-cara yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan klien, atau dalam berbuat untuk keuntungan pribadi dalam hubungannya dengan persoalan subjek, klien tersebut

107

Ibid.


berhak atas usaha yang terbaik dari penerima kepercayaan untuk kepentingannya dan penerima kepercayaan harus menggunakan seluruh kemampuan, perhatian dan ketekunan dari layanannya ketika berbuat untuk kepentingan klien. Seseorang yang berbuat dalam kapasitas kepercayaan berpegang pada standar kejujuran yang tinggi dan menyingkap sepenuhnya dalam penghormatan untuk klien dan tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi dari biaya klien.)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Fiduciary Duty didasarkan pada kepercayaan, dimana pihak yang diberi kepercayaan tidak boleh berbuat dalam cara-cara yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan pemberi kepercayaan.

Henry Campbell Black mengatakan “Fiduciary Duty , a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of other person. It is the highest standard of duty implied by law 108 ”, (aritnya: fiduciary duty adalah suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum.)

Sepanjang sejarah penerapan teori fiduciary duty ini, muncul beberapa “pedoman dasar” bagi direksi dalam menjalankan fiduciary duty terhadap perseroan yang dipimpinnya. Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut 109 :

108 109

Try Widiyono,Op Cit., Hlm 38 Munir Fuady, Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op. Cit., hlm 61


a. Fiduciary duty merupakan unsur wajib (mandatory element) dalam hukum perseroan; b. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direksi bukan hanya harus memenuhi unsur itikad baik, tetapi juga harus memenuhi unsur “tujuan yang layak” (proper purpose) c. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip fiduciary duty terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tugas fiduciary tersebut d. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum direktur juga harus memperhatikan kepentingan stakeholders, seperti pihak pemegang saham dan buruh perseroan e. Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya dalam setiap rapat yang dihadirinya f. Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis dan “sense of business” yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan tidak boleh ikut campur mempertimbangkan sense of business dari direksi g. Dalam hal-hal dimana terdapat conflict of interest, seorang direksi dilarang atau setidak-tidaknya diawasi dan dibatasi dalam menjalankan tugasnya memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (disclosure) terhadap setiap transaksi yang ada conflict of interest.


2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan responsibility adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita 110 . Tanggung-jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung-jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Joling memberikan pengertian responsibility sebagai "Responsibility refers to the quality of being morally, legally or mentally accountable"(artinya: tanggung jawab berhubungan dengan kualitas untuk menjadi bertanggungjawab secara moral, hukum dan mental), sedangkan Black's Law Dictionary mengartikan responsibility sebagai "the state of being answerable for an obligation, include judgment, skill and capacity" dan liability sebagai "condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the future 111 ".

110

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Tanggung%20Jawab%20Hukum%20PT.doc diakses tgl 14 april 2009 111 http://www.freewebs.com/bedahkulitosmetik/responsibilityliability.htm diakses tgl 14 april 2009


http://www.ukincorp.co.uk/s-2A-company-directors-responsibilities.html menjabarkan tanggung jawab direksi dalam arti responsibility dan liability yaitu sebagai berikut 112 : Responsibilities: Legislation imposes various obligations on companies, which require the directors to ensure that the company complies with certain minimum requirements, and provides penalties for breach of statutory duties Liabilities: A director may also incur personal liability under legislation relating to the company, since some legislation provides that not only is the company liable but also any director who knowingly authorised by the company. (Artinya: Responsibilities: Peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, Liabilities: Direktur juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi dibawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan.) Dalam http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid disebutkan bahwa 113

:

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht.

Met

aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de ene persoon gehouden is de schade van een andere persoon te vergoeden. De persoon in kwestie is 'aansprakelijk' voor die schade.

112

http://www.ukincorp.co.uk/s-2A-company-directors-responsibilities.html tanggal 3 juni 2009 113 http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid diakses tgl 14 april 2009

diakses


Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan suatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

B. Jenis-Jenis Fiduciary Duty Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley mengemukakan ada 4 jenis fiduciary duty, dengan 2 jenis kewajiban pokok yaitu 114 : a. Duty of Loyalty, is a duty requires a director, affirmatively and in good faith, to protect the interests of the company and its stockholders, and to refrain from doing anything that would injure the company or deprive the company of profit or an advantage that might properly be brought to the company for it to pursue” Untuk memenuhi Duty of Loyalty, “a director must act in a manner that he or she believes in good faith to be in the best interest of the company and its stockholders”. b. Duty of care, is a duty requires a director to perform his or her responsibilities with a care that a reasonably prudent person would exercise under similar circumstances, while acting in an inform manner”. Untuk memenuhi duty of care ini , “a director must proceed with a “critical eye” in assessing information presented to him or her, and with inquisitive nature in confirmning that he or she has been presented with all material information.” c. Duty of good faith d. Duty of disclosure. (artinya: a. kewajiban untuk setia, yaitu suatu kewajiban yang menghendaki direktur, dengan persetujuan dan dengan jujur, melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan untuk menghentikan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan atau mencabut dari perusahaan sebuah keuntungan atau suatu keuntungan yang mungkin dibawa ke perusahaan yang dalam proses. Untuk memenuhi kewajiban untuk setia, seorang direktur harus berbuat dalam cara yang ia percaya dengan jujur merupakan kepentingan terpenting dari perusahaan dan pemegang sahamnya

114

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op. Cit., Hlm 45


b. kewajiban peduli, adalah sebuah kewajiban yang menghendaki direktur untuk menjalankan tanggung dengan hati-hati yang mana seorang yang berhati-hati dengan alasan akan menggunakan dibawah keadaan yang sama, ketika bertindak dalam cara yang berbeda. Untuk memenuhi kewajiban berhati-hati ini , seorang direktur harus meneruskan dengan pandangan kritisdalam menilai informasi yang diberikan kepadanya, dan dengan sifat ingin taju dalam memastikan bahwa dia telah diberikan semua materi informasi c. Kewajiban untuk jujur d. Kewajiban keterbukaan) Duty of Loyalty dan Duty of care adalah 2 jenis kewajiban pokok dan duty of good faith dan duty of disclosure merupakan 2 jenis kewajiban fidusia lain. Dengan demikian di samping pembagian fiduciary duty ke dalam dua jenis kewajiban pokok sebagaimana disebut di atas, perkembangan selanjutnya ilmu hukum juga memperlihatkan kewajiban-kewajiban tambahan yang terkait dengan fiduciary duty ini. Ada sebagian pihak yang menyatakan perkembangan kewajibankewajiban tambahan yang terkait dengan fiduciary duty ini. Ada sebagian pihak yang menyatakan perkembangan kewajiban-kewajiban yang ada sebagai tambahan terhadap fiduciary duty yang sudah ada, namun tidak kurang juga hanya menyatakan tambahan-tambahan tersebut sebagai perkembangan interpretasi dari kedua jenis fiduciary duty yang telah ada 115 . Phillip Lipton and Abraham Herzberg membagi fiduciary duty ke dalam duty of loyalty and good faith(kewajiban setia dan jujur) dan duty to exercise care and diligence(kewajiban peduli dan rajin). Selanjutnya duty of loyalty and good faith dikelompokkan lagi ke dalam, the duty 116 : 1. To act bona fide in the interest of the company (berbuat dengan jujur untuk kepentingan perusahaan); 115 116

Ibid. Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Op. Cit., Hlm

25.


2. To exercise power for their proper purpose (untuk menggunakan kewenagannya sesuai tujuan); 3. To retain discretion powers(untuk memakai kebijaksanaan); 4. To avoid conflicts of interests(untuk menghindari benturan kepentingan) 1. Duty To act bona fide in the interest of the company Duty to act bona fide in the interest of the company ini menunjukkan bahwa kewajiban direksi untuk mengurus perseroan hanya untuk kepentingan perseroan semata-mata. Untuk menentukan sampai sejauh mana suatu tindakan telah diambil oleh direksi perseroan yang dilakukan untuk kepentingan perseroan, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada direksi perseroan. Direksi perseroan harus memiliki dan mengetahui penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh Lord Greene MR dalam smith and Fawcett Ltd [1942] 1 All Er. 542 telah mengambil pertimbangan bahwa “they must exercise their bona fide in what they consider – not what the court may consider – to be in the interest of the company, and not for any collateral purposes”.(artinya: mereka harus menggunakan kejujuran yang mereka pikirkan- bukan yang mungkin dipikirkan pengadilan- untuk kepentingan perusahaan, dan bukan untuk kegunaan lain) Paul L. Davies mengatakan bahwa selain pemegang saham ada juga kepentingan keuangan lain yang harus diperhatikan yaitu para kreditor. Menurutnya :


In insolvency, the creditors “become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of the directors and shareholders to deal with the company’s assets. This suggest that the directors’ duties should be seen as being owed to those who have the ultimate financial interest in the company : the shareholders when the company is going concern and the creditors once the company’s capital has been lost. (artinya: dalam keadaan bangkrut, kreditur-kreditur “ menjadi calon yang berhak, dengan mekanisme likuidasi, untuk menggantikan kewenagan direktur dan pemegang saham untuk memperlakukan aset perusahaan. Ini mengusulkan bahwa kewajiban direksi seharusnya dilihat telah dimiliki oleh siapa yang mempunyai pokok kepentingan di perusahaan : para pemegang saham ketika perusahaan akan diurus dan para kreditur seketika saat modal perusahaan telah hilang) Paul L. Davies juga menunjukkan perkembangan undang-undang perseroan di Australia, dengan memperlihatkan pada kita semua bahwa sebelum tahun 1980, undang-undang perseroan di Australia tampak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham saja. Namun dengan semakin berkembangnya kegiatan dunia usaha yang ditandai dengan makin banyaknya chairman perusahaan-perusahaan terkemuka yang menyatakan bahwa “this company recognises that it has duties to its members, employees, consumers of its product and to the nation”, maka nilai-nilai kepentingan perusahaan pun mulai bergeser menjadi lebih luas hingga meliputi seluruh pihak-pihak yang terkait dengan perseroan, yang antara lain terdiri dari 117 : a. b. c. d. e. f. g. h.

Pemegang saham (shareholders); Karyawan atau pegawai (employees); Managers; Pelanggan (customers); Pemasok (suppliers); Kreditor (debtholders) Masyarakat (communities); Pemerintah(government);

Yang disebut dengan nama stakeholder. 117

Ibid.


2. Duty to exercise power for proper purposes Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, direksi sebagai satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama serta bagi perseroan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk dalam pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya pada direksi perseroan. Artinya tugas pengurusan perseroan oleh direksi juga meliputi tugas pengelolaan harta kekayaan perseroan. Sebagai orang kepercayaan perseroan, yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham untuk kepentingan para pemegang saham secara keseluruhan, direksi diharapkan agar dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham perseroan. Lipton dan Herzberg menekankan sekali penting dan luasnya makna duty to exercise power for proper purpose bagi direksi dan perseroan, dengan menyatakan bahwa “directors may breach this duty even if they honestly believe their actions are in the best interest of the company as a whole” Beberapa persoalan yang sering disoroti sehubungan dengan duty to exercise power for proper purpose ini adalah masalah penerbitan saham baru, pencatatan

pengalihan

kepemilikan

saham

dalam

perseroan,

dan

“pencaplokan” perseroan (hostile takeovers). Sebagai trustee bagi perseroan, maka sudah selayaknyalah jika dalam melakukan tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan kepentingan perseroan, direksi harus melakukannya secara benar dan tidak memihak bagi keuntungan atau kepentingan manapun juga


Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham untuk menjadi organ perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakannya sebagai satusatunya organ yang mengurus dan mengelola perseroan. Setelah rapat umum pemegang saham menyetujui pengangtkatan direksi perseroan, maka (seluruh) pemegang saham tidak lagi berhubungan dengan direksi perseroan, oleh karena itu maka direksi tidak dapat mempergunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya tersebut untuk dipergunakan dalam kapasitasnya, untuk merugikan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentudalam perseroan, khususnya pemegang saham minoritas, meskipun tindakan yang dilakukannya tersebut baik bagi perseroan, menurut pertimbangannya. 3. Duty to retain discretion Direksi dalam undang-undang dan anggaran dasar dan kadangkala melalui RUPS telah diberikan kewenangan fiduciary untuk bertindak seluas-luasnya, walaupun demikian hal tersebut haruslah dilakukan dan diselenggarakan untuk kepentingan perseroan, dan oleh karena itu maka tidak selayaknyalah direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan ataupun dapat mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan perseroan. Dalam hal ini tidaklah berarti direksi tidak boleh

mengadakan, membuat atau menandatangani suatu kesepakatan

pendahuluan (seperti misalnya memorandum of understanding, letter of intend) dan sebagaimana sebelum suatu perjanjian yang mengikat dibuat dan


ditandatangani. Pada saat perjanjian yang mengikat tersebut dibuat dan ditandatangani, direksi sudah harus memiliki suatu pandangan, sikap dan kepastian bahwa tindakan yang dilakukan tersebut hanya memberikan manfaat bagi kepentingan perseroan semata-mata. 4. Duty to avoid conflict of interest Dalam konsep fiduciary duty ini. Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari dibuat, diadakan, dan ditandatanganinya perjanjian, atau dilakukannya perbuatan yang menyebabkan direksi tersebut ditempatkan dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan (not an arms length transaction). Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi memperoleh keuntungan dari perseroan, yang mengangkat dirinya menjadi direksi, secara tidak layak. Lebih jauh lagi kewajiban ini sebenarnya melarang dengan cara mencegah direksi untuk menempatkan dirinya pada suatu keadaan yang memungkinkan direksi bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, pada saat yang bersamaan mereka harus bertindak mewakili untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya Anthony Collins dalam The Duties and Responsibilities of Directors mengemukakan adanya tujuh jenis fiduciary duty yaitu 118 : 1. Duty to act in good faith (kewajiban bertindak dengan jujur); 2. Duty to manage the company’s affairs with the proper degree of skill and care (kewajiban untuk mengelola urusan perusahaan dengan derajat kemampuan dan kepedulian yang benar) ;

118

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op. Cit., Hlm 47


3. Duty to act strictly within the provisions of the constitution and to satisfy yourself of its terms (kewajiban untuk bertindak tepat dalam syarat konstitusi dan mememuaskan diri sendiri dari syarat tersebut); 4. Duty to act within the scope of any given authority for proper purpose(kewajiban bertindak dalam bidang yang diberikan kewenangannya untuk tujuan tertentu); 5. Duty to act personally (kewajiban bertindak secara pribadi); 6. Duty not to take personal benefit/profit (kewajiban untuk tidak mengambil keuntungan pribadi); 7. Duty to secure the proper and effective use of property (kewajiban untuk menggunakan fasilitas dengan benar dan efektif).

C. Tuntutan Terhadap Pelanggaran Fiduciary Duty Berkaitan dengan gugatan pemegang saham perseroan, perlu dibedakan adanya 3 jenis gugatan yang diatur dalam UUPT, yaitu seperti berikut 119 : a. Gugatan pemegang saham yang menggunakan lembaga derivative action b. Gugatan pemegang saham yang bersifat keperdataan c. Gugatan pemegang saham berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS 1. Derivative Action Istilah derivative action lahir pertama kali di Amerika Serikat dalam putusan perkara Wallersteiner v. Moir (No.2) di tahun 1975 yang dijatuhkan oleh Court of Appeal. Dalam kata tersebut mengandung arti : “the individual shareholder is enforcing a right which is not his or hers but rather is “derived from” the company” (artinya: pemegang saham individu menyelenggarakan sebuah hak yang bukan miliknya tetapi lebih “diperoleh dari” perusahaan. Deskripsi tersebut telah mengakar dan kemudian dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Supreme Court Rules) sebagai: “begun by writ by one or more shareholders of a company where the cause of action is vested in the company and relief is 119

Try Widiyono,Op Cit., Hlm 51


accordingly sought on its behalf”. Ini berarti dalam derivative action, seorang atau lebih pemegang saham, diberikan hak, untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan surat gugatan terhadap anggota Direksi Perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap fiduciary dutynya. Derivative action ini berbeda dari gugatan perorangan yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham untuk kepentingannya sendiri sebagai pemegang saham dalam perseroan 120 .

Selanjutnya dikatakan oleh

Davies bahwa di samping perbedaan tersebut, ada beberapa perbedaan lainnya antara gugatan pribadi pemegang saham dengan derivative action. Derivative action dapat dilakukan oleh setiap pemegang saham tanpa memperhatikan apakah suatu tindakan yang digugat, yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan yang melanggar fiduciary duty, telah dilakukan sebelum ia menjadi pemegang saham dalam perseroan, selama dan sepanjang tindakan yang digugat tersebut memang merugikan kepentingan perseroan. Sedangkan hak gugatan pribadi pemegang saham hanya dapat dilakukan terhadap tindakan anggota direksi yang merugikan kepentingannya. Untuk keperluan ini perlu diperhatikan bahwa derivative action hanya dapat dilaksanakan dan berlangsung secara penuh di pengadilan jika hal tersebut disetujui oleh pengadilan (as a matter of court’s discretion). The court thought that the standing of the plaintiff to bring the derivative action should be decided as a preliminary matter before the trial of the action 121 .(artinya: pengadilan berpikiran bahwa pendirian penggugat untuk melakukan gugatan

120

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT,Op. Cit.

121

Ibid.

hlm 67


derivatif seharusnya ditentukan sebagai masalah persiapan sebelum percobaan tindakannya.) Tidak setiap gugatan yang diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan dapat diakui sebagai derivative action. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya derivative action 122 : a. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk derivative action, jika yang digugat merupakan tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan sederhana (ordinary resolution); b. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (karena merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai “fraud on the minority”), derivative action hanya berhasil apabila anggota Direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar fiduciary duty tersebut merupakan anggota Direksi yang dominan dan memegang kendali dalam Perseroan, dan dalam hal tertentu telah disetujui oleh sebagian besar pemegang saham. Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian (remedy) yang paling penting, dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak untuk meminta pertanggung jawaban Direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas

122

atas

kesalahan

dalam

melakukan

pengurusan

perseroan

Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Op. Cit., Hlm

44


(mismanagement), pengalihan harta kekayaan Perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan Perseroan 123 . Menurut Cox, O’Neal, dan Hazen, gugatan-gugatan berikut ini termasuk gugatan derivatif 124 : a. An action seeking recovery due to managerial misconduct, producing a proportionate decline in the company’s shares such as the waste of corporate assets or usurpation of corporate opportunities; b. An action against the purchaser of corporate assets seeking rescission of sale; c. An action where the corporation has purchased or sold securities and the Individual shareholder is precluded from relief because he is neither a purchaser nor seller of securities; d. An action to recover for injuries to corporate assets caused by fraud or by third parties; e. An action to recover damages for an ultra vires act; f. A suit to compel the directors to dissolve the corporation due to director misconduct; g. An action on a contract between the corporation and a third party. (Artinya: a. Sebuah tindakan mencari ganti rugi atas perbuatan jahat pengelola, menghasilkan penurunan yang sebanding dari saham perusahaan seperti sisa dari aset perusahaan atau perebutan dari kesempatan perusahaan; b. Sebuah tindakan melawan pembeli aset perusahaan yang mencari membatalkan pembelian; c. Sebuah tindakan dimana perusahaan telah membeli atau menjual jaminan dan individu pemegang saham dihalangi dari pertolongan, karena ia bukan pembeli maupun penjual jaminan; d. Sebuah tindakan mengganti rugi kerugian kepada aset perusahaan karena kelalaian dari pihak ketiga; e. Sebuah tindakan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan; f. Sebuah gugatan untuk memaksa direktur untuk membubarkan korporasi didasarkan pada perbutan jahat direktur; g. Sebuah tindakan dalam sebuah kontrak antara perusahaan dengn pihak ketiga.)

123

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT,Op. Cit.

124

Ibid.

hlm 70


2. Fraud On Minority Lipton dalam Understanding Company Law mengatakan bahwa termasuk dalam kategori fraud on minority adalah keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang tidak dilakukan dengan “Bona fide for the benefit of the company as a whole”, yaitu keputusan yang : a. Mengambil alih harta kekayaan Perseroan b. Mensahkan tindakan direksi yang melanggar fiduciary duty; Seperti telah dijelaskan di atas, secara umum dikatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk mensahkan setiap tindakan atau perbuatan Direksi yang melanggar fiduciary duty. Namun demikian ternyata tidak semua tindakan atau perbuatan Direksi yang melanggar fiduciary duty yang dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengikat pemegang saham minoritas. Atas tindakan-tindakan anggota Direksi yang mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham minoritas. c. Mengambil alih harta kekayaan minoritas. Ini dapat terwujud melalui mekanisme dilusi secara tidak sah.

D. Kaitan Fiduciary Duty Dengan Pranata Hukum Lain Pemberlakuan prinsip fiduciary duty akan banyak bersentuhan dengan prinsip pranata-pranata hukum lain, sehingga berbagai pranata hukum tersebut akan berlaku secara berbarengan. Di samping itu, fungsi direksi sebenarnya unik, dalam arti bahwa hubungan hukum antara direksi dengan perseroannya dapat dilihat dari berbagai segi dalam struktur teori hukum. Misalnya dari segi fiduciary duty, keagenan, pelayan (servant) terhadap perusahaan, dan hukum perburuhan atau sebagai profesional yang mandiri, seperti juga hubungan antara seorang lawyer/akuntan dengan kliennya 125 1. Direksi sebagai pemegang amanah (Trustee) terhadap perseroan 125

Munir Fuady, Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op. Cit.,Hlm 53


Dalam teori ilmu hukum perusahaan dapat dilihat bahwa sebenarnya asal muasal dari teori fiduciary duty dari direksi bersumber dari hukum tentang trust, sehingga direksi perseroan mempunyai kedudukan sebagai trustee terhadap perusahaannya. Karena kedudukannya sebagai trustee maka dia mempunyai fiduciary duty yang bersumber dari ikatan hukum direksi dengan perseroan yang disebut dengan hubungan fiduciary (fiduciary relation) 126 . Sebagai trustee, maka direksi perseroan haruslah menjalankan fiduciary duty, di mana kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), atau itikad baik, atau loyalitas dari direksi tersebut terhadap perusahaan yang dipimpinnya haruslah dengan “derajat yang tinggi”(high degree).dikatakan sebagai Trustee karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan 127 . Namun demikian, menurut teori hukum perseroan, kedudukan direksi dari suatu perseroan tidaklah persis sama dengan kedudukan trustee dalam hukum trust. Pada prinsipnya, kedudukan direksi perseroan dalam hukum sangat unik. Mirip dengan kedudukan beberapa pranata hukum yang lain, seperti trustee, agen, pemegang kuasa, ataupun pekerja, tetapi tidaklah persis sama dengan kedudukan semua pihak tersebut di atas.dengan demikian, tidak mengherankan jika terdapat banyak perbedaan antara kedudukan direksi sebagai trustee terhadap perseroan dengan trustee terhadap beneficiary dalam pengertian teknis yang terdapat dalam hukum tentang trust. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut 128 : a. Dari segi luasnya tanggung jawab b. Luasnya kewenangan 126

Ibid. Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas,Op Cit. Hlm 65 128 Munir Fuady, Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op. Cit. hlm 54 127


c. Luasnya prinsip kepedulian, loyalitas dan keterampilan Pemberlakuan

prinsip

fiduciary

duty

kepada

direksi

perseroan

mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut 129 : a. Harus selalu beritikad baik b. Harus jujur (honest) kepada perseroan c. Memiliki skill yang wajar seperti yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya. d. Mempedulikan perseroan (Duty of Care) e. Loyalitas (loyalty) yang tinggi f. Mengambil keputusan yang reasonable secara bisnis, sungguhpun mungkin bukan keputusan yang optimal. 2. Antara prinsip Fiduciary Duty dengan keagenan Direksi dikatakan sebagai agen ketika direksi bertindak keluar untuk dan atas nama Perseroan Terbatas 130 . Karena itu, adalah logis jika beberapa prinsip hukum keagenan berlaku juga terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya yang demikian. Misalnya, berlaku prinsip bahwa seorang agen tidak dibenarkan memperoleh keuntungan tersembunyi (secret profit). Hal ini saling mengait dengan prinsip fiduciary duty, sebab sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan fiduciary sebagai konsekuensi logis dari eksistensi teori fiduciary duty tersebut terdapat bukan hanya dalam hubungan hukum antara trustee dengan beneficiary, melainkan juga dalam berbagai hubungan hukum lainnya, termasuk hubungan hukum antara direksi dengan perseroannya atau hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya. Dengan demikian, jika diakui bahwa direksi dalam batas-batas tertentu berkedudukan sebagai agen perseroan, demi hukum (by 129 130

Ibid. Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas,Loc Cit.


the operation of law) prinsip fiduciary duty ikut tertarik juga untuk berlaku, terlepas apakah hukum perseroan yang bersangkutan mengakui atau tidak terhadap berlakunya prinsip fiduciary duty dalam hukum perseroannya 131 . Akan tetapi, eksistensi hubungan fiduciary duty dari direksi tidak hanya ketika dia bertindak sebagai agen dari perseroan, tetapi juga dalam pelaksanaan manajemen secara keseluruhan. Seperti telah dijelaskan bahwa direksi mempunyai fungsi tidak hanya sebagai representasi (mewakili) perseroan yang kepadanya berlaku prinsip-prinsip hukum keagenan, tetapi juga direksi memiliki fungsi manajemen, yang terhadap fungsi ini tidak berlaku prinsip keagenan, tetapi prinsip fiduciary duty tetap berlaku 132 . Hukum di negara-negara Eropa Kontinental memang lebih menekankan direksi dalam hubungan dengan prinsip keagenan dari prinsip fiduciary. Jadi, di negara-negara Eropa kontinental, direksi lebih dianggap sebagai agen ketimbang trustee dari perusahaan yang dipimpinnya. Konsep direksi sebagai agen dari perseroan ini berasal dari hukum Prancis, tepatnya dari UU Perusahaan Prancis tahun 1867, yang menganggap direktur hanya sebagai agen (mandataries) dari perseroan sehingga kekuasaan direksi diatur oleh hukum keagenan (mandat). Pendekatan keagenan terhadap direksi model Prancis ini diikuti juga oleh banyak negara Eropa lainnya. Pendekatan hukum keagenan terhadap direksi juga dilakukan oleh hukum Jerman sungguhpun dengan pengertian dan konsep yang berbeda dengan sistem Prancis. Sistem hukum Jerman, yang lebih complicated tersebut, dengan berbagai 131 132

Munir Fuady, Doktrin Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op. Cit.,Hlm 57 Ibid.


modifikasi kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Swiss dan Italia 133 . 3. Antara prinsip Fiduciary Duty dengan hubungan perburuhan Sungguhpun

sampai

batas-batas

tertentu

seorang

direksi

dapat

dikategorikan sebagai “pekerja” dalam suatu perseroan, sehingga sampai batasbatas tertentu hukum tenaga kerja berlaku kepadanya, dimana direksi sebagai buruh dan perseroan (bukan pemegang saham) adalah sebagai majikannya. Sehingga sering juga dikatakan bahwa direksi adalah the officer of the company. Akan tetapi, direksi bukanlah pekerja (worker) atau buruh (labor) dalam arti yang strict. Kedudukan hukum dari direksi lebih mendekati kedudukan para profesional (seperti lawyer, akuntan), sehingga dia berkedudukan mandiri terbebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk perubahan-perubahan yang fundamental dari perseroan merupakan kewenangan organ perusahaan yang lain, atau setidaktidaknya memerlukan persetujuan dari organ perusahaan yang lain tersebut seperti dari komisaris atau rapat umum pemegang saham. Perubahan fundamental tersebut misalnya perubahan anggaran dasar, merger dan akuisisi, penjualan sebagian besar aset perseroan, dan lain-lain. Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip fiduciary duty terhadap perseroan, bukan terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaan yang dapat memaksa direksi untuk melakukan tugas fiduciary tersebut. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara umum dia juga harus

133

Ibid., hlm 58.


memperhatikan kepentingan stakeholders seperti pihak pemegang saham dan buruh perseroan 134 . 4. Antara Fiduciary Duty direksi dengan hubungan profesional Hubungan fiduciary antara direksi dengan perseroan yang dipimpinnya juga mirip hubungan fiduciary antara pihak profesional (seperti lawyer, kurator, akuntan, dokter, konsultan dan lain-lain) dengan klien/customernya. Masingmasing

mempunyai

kewajiban

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

untuk

kepentingan klien/customer-nya dengan baik. Namun demikian, sungguhpun tanggung jawab hukum antara direksi perseroan dengan pihak profesional serupa, tetapi ada perbedaan yang mencolok antara tanggung jawab keduanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut terletak pada derajat tanggung jawabnya. Umumnya diakui dalam ilmu hukum perseroan bahwa tanggung jawab hukum dari pihak profesional relatif lebih tinggi dari tanggung jawab direksi kepada perusahaannya. Hal ini disebabkan adanya keadaan-keadaan sebagai berikut 135 : a. Ada banyak hal yang menyebabkan kesamaan kepentingan antara direksi dengan pemegang saham. Misalnya, jika dalam perusahaan yang dipimpin oleh pemiliknya atau jika direksi ikut memegang saham, atau banyak insentif lain yang akan didapatkan oleh direksi jika perusahaannya berhasil dengan baik. b. Dalam deal antara para profesional (seperti lawyer, dokter, dan lainlain). Terdapat adanya janji yang implisit atau eksplisit untuk melaksanakan jasanya dengan sebaik-baiknya (high degree of care), janji mana tidak terdapat pada direksi. c. Pihak pemegang saham telah melakukan asumsi resiko dengan misalnya mengangkat direksi yang kurang kompeten dan dapat menghindari resiko dengan melakukan investasi di perusahaan lain.

134 135

Ibid. Ibid.,hlm 59


d. Akan halnya dengan direksi yang berasal dari orang luar perusahaan (outside director), maka akan terdapat waktu yang terbatas dari direksi untuk digunakan untuk kepentingan perseroan. e. Direksi dari perusahaan terbuka atau perusahaan besar tidak mungkin mengevaluasi atau mengikuti sendiri setiap aktivitas perseroan, tetapi mereka hanya menerima dalam bentuk laporan, yang riskan terhadap terjadinya bottleneck informasi, sehingga informasi yang diterimanya mungkin akan kurang akurat, yang menyebabkan tindakan dan kesimpulan yang diambil oleh direksi menjadi tidak akurat pula.


BAB IV PENERAPAN DOKTRIN FIDUCIARY DUTY TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA PT.BANK PERMATA TBK

A. Riwayat Singkat PT. Bank Permata Tbk PermataBank merupakan salah satu bank nasional terbesar di Indonesia dan dikenal sebagai bank dengan pelayanan terbaik. PermataBank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia dan PT Bank Patriot, yang prosesnya berhasil diselesaikan pada tahun 2002. Pada tahun 2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk mengambil alih PermataBank dan memulai proses transformasi secara besar-besaran di dalam organisasi. Selanjutnya, sebagai wujud komitmennya terhadap PermataBank, kepemilikan gabungan pemegang saham utama ini meningkat menjadi 89,0% pada tahun 2006. Pelayanan prima PermataBank meliputi produk keuangan yang lengkap dan inovatif, kemudahan dan keamanan bagi nasabah yang ditunjang oleh teknologi informasi, sistem manajemen risiko yang canggih dan terdepan, serta sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2007, jaringan PermataBank telah berkembang dengan pesat. Saat ini Bank memiliki jaringan outlet yang luas, mencakup 253 kantor cabang (termasuk kantor cabang pembantu dan kantor kas), kantor cabang Syariah, lebih dari 200 Office Channeling Syariah dan 552 ATM di 46 kota di seluruh Indonesia.


Adapun visi Permata Bank adalah Menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia, yang memiliki fokus pada segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Consumer, dan visi Permata Bank adalah a. Menjadi mitra pilihan melalui kesempurnaan pelayanan dan pemberian solusi yang optimal b. Turut serta mendorong pengembangan profesionalisme dan kepribadian c. Aktif berpartisipasi dalam upaya mewujudkan kontribusi yang bermanfaat d. Memberikan hasil investasi terbaik bagi pemegang saham e. Menjadi panutan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan dan asas ketaatan yang baik. Kepemilikan saham di Bank Permata yaitu : PT Astra Internasional, Tbk. Memiliki 44,505% saham, Standard Chartered Bank memiliki 44,505% saham dan sisanya (10,990%) dimiliki oleh publik. Berikut adalah pengurus Bank Permata : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Wakil Komisaris Utama : Komisaris : Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen :

Ray Ferguson Gunawan Geniusahardja Mark Spencer Greenberg David Allen Worth Lukita D. Tuwo Inget Sembiring Peter B. Stok I. Supomo

Dewan Direktur Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

Stewart Donald Hall Joseph Georgino Godong Lauren Sulistiawati Giridhar Srinivasaraghava Varadachari

: : : :


Direktur : Effendi Ibnoe Direktur : Guy Roland Isherwood Direktur : Honggo Widjojo Kangmasto Direktur : Herwidayatmo Budaya Kerja PermataBank adalah way of life bagi setiap PermataBanker. Budaya Kerja PermataBank adalah seperangkat nilai dan perilaku yang harus diamalkan dan dijalankan oleh setiap PermataBanker selama berkarya di PermataBank. Budaya Kerja PermataBank terdiri dari Nilai-Nilai Budaya PermataBank dan 8 Perilaku PermataBanker yaitu sebagai berikut: a. Kepercayaan b.

Integritas

c. Pelayanan d. Kesempurnaan e. Profesionalisme Untuk dapat mengamalkan Nilai-Nilai Budaya PermataBank dalam keseharian kerja, diperlukan perilaku-perilaku yang mampu mengarahkan tindakan kita ke pengamalan nilai tersebut. Perilaku-perilaku tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 8 Perilaku PermataBanker yaitu: a. Disiplin b. Bertanggung Jawab c. Cepat, Tanggap dan Berinisiatif d. Ahli di Bidangnya e. Mampu Bekerjasama f. Efektif dalam Berkomunikasi


g. Peka dan Peduli untuk Kebaikan h. Tidak Menyalahgunakan Jabatan 8 Perilaku PermataBanker, bila dilaksanakan dengan konsisten, akan membentuk seorang PermataBanker sejati, PermataBanker yang dapat dipercaya, berintegritas tinggi, mengutamakan pelayanan, selalu berupaya secara optimal dan memiliki kompetensi di bidang kerjanya.

B. Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Pada Hubungan Intern Direksi Direksi adalah lembaga atau organ Perseroan. Sedangkan individunya adalah direktur. Walaupun dalam struktur terbagi dalam direktur utama, direktur resiko, direktur SDM, direktur Legal&Compliance, tetapi sebagai lembaga yang merupakan organ Perseroan Terbatas adalah Direksi. Direksi sebagai salah satu organ perseroan adalah kolegial. Sebab seperti dinyatakan dalam Pasal 1 angka (5) UUPT, yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, secara asas, bahwa tanggung jawab direksi adalah kolegial 136 . Sehingga dapat dilihat bahwa doktrin fiduciary duty yang diterapkan dalam hubungan intern direksi sebagai organ perseroan tidak mungkin dibebankan di pundak satu orang direktur saja melainkan seluruh

136

Try Widiyono, Op.Cit., hlm 65


direktur yang tergabung dalam sebuah lembaga yang dinamakan Direksi, sehingga tanggung jawab yang dipikul direksi yang satu juga dipikul oleh direksi lainnya. Walaupun tanggung jawab direksi adalah kolegial tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas diantara direksi perseroan 137 , Pembagian tugas dan wewenang direksi diusulkan oleh direksi berdasarkan rapat direksi dan tentunya memperhatikan struktur organisasi perseroan. Pembagian tugas dan kewenangan anggota direksi tersebut semata-mata untuk mempermudah pengelolaan dan efisiensi. Pembagian tugas dan wewenang tersebut tidak menghilangkan sifat pertanggungjawaban kolegial direksi (seluruh direksi, yakni direktur utama dan direktur-direktur lainnya) 138 . Bank Permata membagi direksi menjadi Direktur utama, Direktur perdagangan(Retail Banking Director), Direktur Penjualan(Wholesale Banking Director),

Direktur

Resiko(Risk

Director),

Direktur

Teknologi

dan

Operasional(Technology and Operations Director), Direktur Keuangan(Finance Director), Direktur Sumber Daya Manusia(Human Resources Director), Direktur Hukum dan Kepatuhan (Legal and Compliance Director).hal tersebut dilakukan agar pengurusan perseroan menjadi efisien dan ditujukan untuk mencapai garisgaris besar yang telah ditetapkan perusahaan 139 . Penerapan doktrin fiduciary duty pada direksi perseroan dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 97 UUPT diawali dengan rumusan ayat (1) yang menyatakan bahwa “direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Jika diperhatikan, ketentuan ini

137

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op

Cit.,hlm 55 138

Try Widiyono, Op. cit., hlm 12 Hasil wawancara dengan Staf Legal (Yanty Astari, SH) di PT Bank Permata Tbk. Pada Tanggal 11 Mei 2009. 139


adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus: a. Memperhatikan kepentingan perseroan b. Sesuai dengan maksud dan tujuan PT (intra vires act) c. Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam UU (khususnya UUPT) dan anggaran dasar. Dari ketentuan di atas diketahui bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan. Sebagai pengurus perseroan, direksi adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa : “setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”. Pada dasarnya ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari dua ayat sebelumnya dalam pasal yang sama. Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT ini, yang ditekankan adalah akibat dari tindakan atau perbuatan direksi yang salah karena disengaja maupun lalai untuk berbuat, bertindak atau mengambil keputusan secara itikad baik. Dalam hal tersebut direksi bertanggung jawab penuh terhadap kerugian perseroan. Pasal


1131 KUHPerdata berlaku bagi harta kekayaan anggota direksi yang bersangkutan 140 . Selanjutnya Pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa: “dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”. Pasal 97 ayat (4) UUPT menegaskan mengenai tanggung jawab kolegial dari direksi sebagai suatu dewan, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 98 ayat (2) UUPT 141 . Ketentuan presumsi kolegial yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa direksi mempunyai tanggung jawab secara kolegial adalah sebagai berikut: 1. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 2. Pasal 97 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa: “dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi”. 3. Pasal 104 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk

140

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 141 Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”


menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab direksi sebenarnya merupakan tanggung jawab kolegial dalam kepengurusan perseroan terbatas, namun demikian, berdasarkan ketentuan berikut, yang menyatakan pengecualian ada 3 pasal, yaitu : 1. Pasal 69 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal laporan keuangan yang diseidiakan tidak benar dan/atau menyesatkan, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya 2. Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan

atas

kerugian

perseroan

terbatas

jika

dapat

membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 3. Pasal 104 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan : a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;


b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Tanggung jawab secara renteng direksi sebagai satu kesatuan adalah tanggung jawab bersama secara kolektif yang berlaku bagi seluruh anggota direksi. Dengan diberikannya tanggung jawab kolegial ini, dimaksudkan agar sesama anggota direksi 142 : a. Dilakukan keterbukaan atau transparansi, atau disclosure sesama anggota direksi, mengenai setiap tindakan dan atau perbuatan hukum yang hendak diambil atau telah diambil oleh satu atau lebih masing-masing anggota direksi atas hal-hal yang berada dalam kewenagannya, demikian pula kepemilikan saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain dalam daftar khusus. b. Dilakukan check and balance tentang kegiatan, tindakan atau keputusan yang menghendaki agar sedapat mungkin atau seyogyanya diambil berdasarkan pada keputusan rapat direksi. Dengan pertanggungjawaban secara tanggung renteng ini diharapkan dapat terjadi saling mengawasi diantara sesama anggota direksi perseroan atas setiap perbuatan, tindakan 142

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT,Op Cit.,

hlm 81


atau keputusan direksi yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya pelaggaran terhadap fiduciary duty, yang menyebabkan tidak berlakunya business judgement rule 143 . Penerapan doktrin fiduciary duty di PT. Bank Permata, Tbk. pada anggota direksi selain mengacu pada UUPT juga terdapat dalam Anggaran Dasar perseroan dimana dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan yang menyatakan “Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan”. Yang dilanjutkan dengan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar yang berbunyi “Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), yang bertanggung jawab penuh adalah direksi bukanlah masing-masing direktur sehingga dapat dikatakan fiduciary duty dibebankan pada seluruh anggota direktur, bukan pada salah satu direktur ataupun direktur utama. Maka menurut Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk., tanggung jawab direksi juga merupakan tanggung jawab renteng. Penerapan doktrin fiduciary duty kepada direksi bank permata juga terlihat dalam Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan yang menyatakan “Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan setiap tindakan yang oleh ketentuan perundangan yang berlaku disyaratkan adanya keterlibatan dewan komisaris.”, 143

Business judgment rule adalah doktrin yang melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selam hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik.


dalam hal ini perseroan mempercayakan setiap direktur mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. Dikenal juga rapat direksi yang diatur dalam Pasal 19 Anggaran Dasar perseroan tersebut, menurut ayat (1) pasal 19 tersebut, rapat direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh dan atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Rapat direksi baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan rapat kepada semua anggota direksi paling lambat 3(tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan, dan rapat direksi harus dihadiri ½ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota direksi, dalam hal ini direksi dapat diwakili oleh direksi lainnya dengan surat kuasa, jika persyaratan hadir dipenuhi maka rapat direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. Keputusan rapat direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai suatu kesepakatan dalam musyawarah maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan,karena ketentuan lebih dari ½ (satu per dua), maka jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang diajukan dalam rapat direksi tersebut dianggap ditolak.


Anggota direksi dapat turut serta dalam rapat direksi melalui videotelekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota direksi hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, keikutsertaan anggota direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota direksi tersebut dalam rapat direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam rapat direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi. Pada tahun 2007 direksi Permata Bank mengadakan rapat direksi sebanyak 50 kali. Dalam Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. Disebutkan juga bahwa direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat direksi.

C. Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Pada Direksi, Hubungannya dengan pihak ketiga Sepintas

memang

kepentingan

perseroan

terbatas

sama

dengan

kepentingan pemegang saham, hal ini dapat dimengerti karena perseroan terbatas


didirikan oleh para pemegang saham, yang secara otomatis para pemegang saham mempunyai tujuan tertentu dalam mendirikan perseroan tersebut. Akan tetapi, apabila persoalan tersebut ditelaah secara teliti, maka tanggung jawab direksi tersebut tidak hanya kepada para pemegang saham saja. Pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan tersebut juga harus mendapatkan perlindungan, terutama terhadap kepentingan para pemegang saham melalui organ RUPS, membuat putusan-putusan yang merugikan pihak ketiga (stakeholder). Dalam keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 agustus 2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance dalam BUMN, Pasal 1 huruf (d) menyatakan “Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak-pihak berkepentingan lainnya” 144 . Menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary pengertian stakeholder adalah sebagai berikut 145 : “stakeholder. Generally, a stakeholder is a third party chosen by two or more persons to keep on deposit property between them , and to be delivered to one who is entitle or funds in his hands.” (artinya: Secara umum, pihak yang berkepentingan adalah pihak ketiga yang dipilih oleh dua atau lebih orang untuk menjalankan kekayaan yang tersimpan dan untuk mengirimkannya kepada seseorang yang berhak.)

144 145

Try Widiyono, Op. cit., hlm 72 Ibid.


Kepentingan perseroan terbatas tidak hanya kepentingan pemegang saham saja. Kepentingan perseroan adalah kepentingan sebagaimana dimaksud dalam maksud dan tujuan didirikannya perseroan tersebut. Sedangkan maksud dan tujuan perseroan akan sangat digantungkan dalam hubungan usaha dengan pihak ketiga (stakeholder). Dengan demikian, stakeholder tersebut harus dilindungi dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dalam mengurus perseroan. Dalam Anggaran Dasar perseroan diatur secara tegas kewenangan direksi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewenangan direksi yang bersifat umum adalah kewenangan direksi yang dalam melakukan kepengurusan perseroan tidak perlu mendapatkan izin atau persetujuan dari komisaris dan/atau RUPS. Sedangkan kewenangan yang bersifat khusus adalah tindakan direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris dan/atau RUPS. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab direksi bukan hanya kepada pemegang saham (shareholder), tetapi sebagai badan usaha (commercial entity), kepentingan perseroan terbatas, khususnya bank tanggung jawab tersebut juga kepada pihak ketiga (stakeholder) termasuk dan mencakup atas kreditor, nasabah, pemegang saham, kreditur, BI, bank-bank lain, aparatur dan lembaga Negara seperti pengadilan, kantor pertanahan, kepolisian negara, kejaksaan, notaris/PPAT, akuntan, pengacara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 146 . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecakapan bertindak direksi bukan hanya apa yang terdapat dalam maksud dam tujuan perseroan terbatas yang 146

Hasil wawancara dengan Staf Legal (Yanty Astari, SH) di PT Bank Permata Tbk. Pada Tanggal 11Mei 2009.


diatur dalam anggaran dasar, tetapi juga termasuk melakukan perbuatan hukum lain berdasarkan kewajaran, kebiasaan, dan kepatuhan sesuai maksud dan tujuan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban direksi perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban direksi untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan, yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan 147 . Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain termuat dalam : 1. Pasal 44 ayat (2) UUPT, dalam hal perseroan ingin melakukan pengurangan atas modal dasar, modal dikeluarkan ataupun modal disetor dari perusahaan; 2. Pasal 127 ayat (2) UUPT, dalam hal perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; 3. Dan bagi: a. Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; b. Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang; c. Perseroan terbuka; Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan publik sebelum perhitungan suara tahunan tersebut disahkan oleh RUPS. Dan segera setelah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga

147

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm 114


Khusus untuk perseroan terbatas terbuka, direksi perseroan juga diwajibkan

untuk

mengumumkan

setiap

maksud

dan

tujuan

penyelenggaraan RUPS. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas tidak menutup kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan pada perjanjian antara para pihak Dalam hal-hal yang demikian tersebut diatas, direksi berkewajiban untuk memberikan data dan atau keterangan tersebut secara benar dan akurat. Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut; kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Selain kewajiban yang dibebankan pasal 69 ayat (3) UUPT yang mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga; Pasal 104 ayat (2) UUPT juga memberikan tanggung jawab personal kepada direksi perseroan atas terjadinya kepailitan yang disebabkan oleh karena kesalahan atau kelalaian dari direksi.


Jika seorang direktur melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan timbulnya klaim pihak ketiga atau merupakan tindak pidana, maka seluruh jajaran direksi akan bertanggung jawab secara renteng. Tetapi jika direktur tersebut dalam melakukan perbuatannya itu tidak mengindahkan aturan main internal antar direktur, maka hanya si pelakunya saja yang bertanggung jawab secara hukum. Misalnya ada hal-hal tertentu apabila dilakukan oleh salah seorang direktur harus dengan rapat direksi. Tetapi direktur tersebut dalam melakukan perbuatan itu tidak memanggil rapat direksi, dan dilakukan tanpa sepengetahuan anggota direksi lain. Dan kebetulan dari tindakan tersebut kemudian timbul klaim oleh pihak ketiga. Maka terhadap kasus seperti itu, direktur yang lain terbebas dari tanggung jawabnya 148 . Perkembangan hukum perseroan menunjukkan bahwa dalam kepailitan, direksi tidak lagi bertanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham semata-mata, melainkan kepada kreditor perseroan, dengan demikian fiduciary duty yang pada mulanya hanya berlaku bagi kepentingan perseroan ternyata juga telah bergeser, menjadi tidak hanya semata-mata bagi kepentingan perseroan dan pemegang saham, melainkan juga kreditor perseroan. Hak gugat perseroan terhadap direksi yang melakukan pelanggaran, dalam bentuk kesalahan atau kelalaian atau perbuatan yang mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada perseroan juga selanjutnya diberikan kepada kreditor, manakala perseroan berada dalam kepailitan. 149

148

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Ketiga (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm.99 149 Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas,Op. Cit, Hlm 76


Direksi dalam hubungannya dengan pihak ketiga di Bank Permata dapat dilihat dalam laporan tahunan pada bagian pelaksanaan tata kelola perusahaan tahun 2007 dimana disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dari direksi adalah memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan Permata Bank (stakeholders), hal ini berarti direksi dalam menjalankan kepengurusannya berdasarkan prinsip fiduciary duty harus benar-benar memperhatikan pihak ketiga yang juga menjadi pemangku kepentingan permata bank. Direksi Bank Permata juga harus mengumumkan keputusan mengenai pengurangan modal kepada kreditor perseroan dan diumumkan oleh direksi dalam berita negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2(dua) surat kabar harian bahasa Indonesia dan satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan perseroan paling lambat 7(tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.(Pasal 27 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan) Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang akan dilakukan perseroan direksi juga wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.(Pasal 28 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan) Dalam hal perusahaan dilikuidasi maka direksi bertindak sebagai likuidator apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, dalam hal ini direksi sebagai likuidator wajib mengumumkan dalam berita negara dan dalam 2 surat kabar


harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan perseroan yang ditentukan oleh direksi dan pemberitahuan tentang pembubaran itu kepada kreditor dan melaporkannya kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan) Hal-hal tersebut diatas yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan merupakan wujud dari kewajiban direksi Bank Permata untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga, atas setiap kegiatan perseroan, yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan. Hal ini mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang melibatkan segenap masyarakat. Ketika direksi mengeluarkan keputusan penting, ia harus benar-benar memikirkan dampak apa yang akan timbul apabila keputusan tersebut telah diaplikasikan di lapangan, baik menyangkut internal bank sendiri, nasabah, bank lain, pemerintah dan Bank Indonesia 150 .

D. Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam

Keputusan

Tanpa

Persetujuan

Rapat

Umum

Pemegang

Saham(RUPS) Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. 150



Hubungan fungsional antara direksi dan RUPS ibarat pisau bermata 2, di satu pihak direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Karena itu dalam hal ini direksi haruslah tunduk kepada RUPS sebagai konsekuensi dari kedudukan RUPS sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Akan tetapi di lain pihak kedudukan direksi adalah independen, dalam arti tidak berada di bawah salah satu dari organ peusahaan lainnya. Secara hukum, kedudukan direksi bukanlah hanya “pesuruh” dari pemegang saham atau RUPS. Hal ini disebabkan 151 : 1. Hakikat dari tugas direksi sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil kebijaksanaan mengenai bisnis perusahaan; 2. Konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT yang mewajibkan direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan (bukan hanya untuk kepentingan RUPS). Dan direksi dapat digugat di pengadilan bahakan oleh pemegang saham yang hanya memegang 10% (sepuluh persen) saham. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusannya berdasarkan prinsip fiduciary duty yang merupakan merupakan pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan, walaupun RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu perseroan, tetap tidak mempunyai hak untuk menekan direksi mengambil suatu keputusan yang menguntungkan pemegang saham saja. Namun adakalanya persetujuan RUPS diperlukan untuk hal-hal tertentu yang dianggap sangat vital seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan.

151

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit., hlm157


Menurut UUPT, Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : 1. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT) 2. Mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (Pasal 104 ayat (1) UUPT) 3. Mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT) Direksi

wajib

memperoleh

persetujuan

RUPS

sebelum

mengajukan

permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT). Dalam hal direksi melakukan tindakan : mengalihkan kekayaan perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik 152 . Dalam hal direksi melakukan tindakan : permohonan pailit atas perseroan sendiri; permohonan penggabungan, peleburan , pengambilalihan, atau pemisahan

152

Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


dan dalam hal pembubaran perseroan, UUPT tidak mengatur mengenai tanggung jawab direksi bila keputusan diambil tanpa persetujuan RUPS, seharusnya direksi sama sekali tidak dapat mengambil keputusan tersebut tanpa persetujuan RUPS, terutama perusahaan besar dimana anggota direksi tidak merangkap jabatan sebagai pemegang saham, karena seperti yang diatur dalam UUPT misalnya dimana dalam hal perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 surat kabar sebelum pemanggilan RUPS 153 , dengan diumumkan di surat kabar maka pemegang saham yang tergabung dalam RUPS bisa saja sudah mengetahui akan diadakannya tindakan hukum tersebut. Tetapi jika memang direksi beritikad buruk maka direksi dikenakan tanggung jawab pribadi. Dalam Anggaran Dasar Bank Permata, persetujuan RUPS diperlukan direksi dalam melakukan hal-hal berikut di bawah ini : 1. Saham yang akan dikeluarkan yang masih dalam simpanan, dapat dilakukan oleh direksi setelah mendapat persetujuan RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh rapat direksi berdasarkan keputusan RUPS (Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Bank Permata); 2. Mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kekayaan bersih perseroan yang ternyata/disahkan oleh RUPS tahunan perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit

153

Pasal 127 ayat( 2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


buku-buku perseroan, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain (Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Bank Permata) 3. Mengenai Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS (Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar Bank Permata). Dalam Anggaran Dasar Bank Permata juga tidak disebutkan bagaimana jika Direksi mengambil keputusan tersebut tanpa persetujuan RUPS terlebih dahulu, tetapi dapat ditafsirkan bahwa direksi Bank Permata tidak dapat mengambil keputusan sama sekali sebelum mendapat persetujuan RUPS mengingat ada pengaturan dalam Anggaran Dasar perseroan yang memuat kata “hanya dapat dilakukan” berdasarkan keputusan RUPS, sehingga jika direksi tetap tidak meminta persetujuan hal ini akan menimbulkan konsekuensi bahwa keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan tidak mengikat bank dan pihak ketiga. Bila menimbulkan kerugian terhadap pihak Bank dan pihak ketiga, direksi yang bersangkutan akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala konsekuensi yang ditimbulkan 154 . Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdapat kekuasaan untuk menyetujui suatu rencana kerja perseroan, tetapi apabila menurut dewan direksi dan business judgement dari dewan direksi, rencana tersebut wajib dirubah, maka dewan

direksi

wajib

menjalankan

rencananya

tersebut

yang

menurut

pertimbangannya paling baik untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian, 154



manakala kepentingan perseroan tidak sejalan dengan putusan RUPS, maka dewan direksi harus mengutamakan kepentingan perseroan, sebab pada akhirnya dewan direksi tidak dapat bersembunyi dibalik RUPS atau komisaris apabila ternyata keputusannya tersebut salah. Dengan kata lain, pemberian persetujuan oleh RUPS maupun komisaris tidak dapat membebaskan direksi dari tanggung jawab atas kepengurusannya 155 . Perbuatan tidak benar yang dilakukan direksi apabila dalam hal ini disetujui oleh RUPS maka direksi yang tetap harus bertanggung jawab, sejauh tugas tersebut memang merupakan tugasnya direksi, memang ada negara yang hukumnya membebaskan direktur dari tanggung jawabnya secara pribadi, berdasarkan teori “ratifikasi” oleh RUPS, yang berarti tindakan tersebut telah diterima oleh perusahaan sebagai badan hukum. Tetapi di Indonesia UUPT dalam hal yang demikian tidak memberlakukan prinsip ratifikasi sehingga konsekuensi hukumnya direksi yang harus bertanggung jawab 156 . Jika RUPS menilai direksi tidak menjalankan kepengurusannya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, maka RUPS dapat sewaktu-waktu memberhentikan direksi perseroan dengan menyebutkan alasannya, hal ini tertera dalam Pasal 105 ayat (1) UUPT. Dalam Anggaran Dasar Bank Permata hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS

155 156

http://re-searchengines.com/badriyahamirudin.html diakses tanggal 16 april 2009 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Ketiga ,Op. Cit.,

Hlm102


E. Penerapan Doktrin Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Keputusan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Menurut UUPT, keberadaan komisaris adalah merupakan suatu keharusan terlebih lagi pada Pasal 94 ayat (5) dinyatakan bahwa perseroan yang bergerak di bidang pengerahan dana masyarakat UU mensyaratkan harus memiliki minimal 2 (dua) orang komisaris. Dengan tugas sebagai pengawas kebijaksanaan direksi serta memberikan nasehat kepada direksi mengenai pelaksanaan tugas kepengurusan, maka terjadi interaksi antara tugas direksi dan komisaris pada saat sebelum dan sesudah menjalankan aktivitas perusahaan. PT. Bank Permata, Tbk. Memuat tentang tugas komisaris terdapat dalam Pasal 21 Anggaran Dasar perseroan tersebut. Direksi tidak dapat melaksanakan tugas sekehendak hatinya atau dengan sewenang-wenang karena komisaris mengawasinya. Sebaliknya komisaris dapat memberi nasehat kepada direksi tetapi tidak dapat melakukan pengurusan. Sejauhmana nasehat itu merupakan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab direksi. Nasehat itu dapat saja tidak dituruti apabila bertentangan dengan tujuan dan kepentingan perseroan dalam batas-batas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar 157 . Seperti diuraikan di bab sebelumnya bahwa tugas komisaris dalam mengawasi pekerjaan direksi tidak saja bersifat preventif tetapi juga bersifat represif dan dalam memberi nasehat harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Tugas mengawasi dan

157

Agus Budiarto,Op. Cit., Hlm 73


memberi nasehat masih ditambah lagi dengan suatu kewenangan yang diberikan kepada dewan komisaris apabila anggaran dasar menentukan hal itu. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 117 ayat (1) UUPT, kewenangan yang dimaksud adalah wewenang untuk memberikan persetujuan dan bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, memberikan persetujuan dalam hal ini maksudnya adalah memberikan persetujuan tertulis kepada direksi, sedangkan memberikan bantuan adalah dalam rangka mendampingi direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, tetapi pemberian persetujuan dan bantuan kepada direksi bukanlah merupakan tindakan pengurusan. Dalam Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. Disebutkan bahwa salah satu bagian dari tugas dan wewenang direksi adalah menjalankan setiap tindakan yang oleh ketentuan perundangan yang berlaku disyaratkan adanya keterlibatan dewan komisaris atau untuk melakukan tindakan tertentu direksi disyaratkan mendapatkan persetujuan dari rapat dewan komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota dewan komisaris. Di Bank Permata Persetujuan dari rapat dewan komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota dewan komisaris diperlukan jika direksi hendak melakukan perbuatan sebagai berikut : a. Membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh


dewan komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan Pasal 3 ayat (2) huruf k Anggaran Dasar 158 ; b. Menjual

atau

mengalihkan

atau

melepaskan

hak

atau

mengagunkan/menjaminkan dengan cara apapun hak atas tanah dan bangunan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh dewan komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan barang jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit; c. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang baik fasilitas baru, perubahan dan atau perpanjangannya kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan; d. Mengeluarkan

surat

jaminan

atau

menjadi

penjamin

atau

menjadi

penanggungan hutang (borgtocht) atau avalis guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan; e. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu perseroan atau badan lain termasuk, tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

158

Pasal 3 ayat (2) huruf k. Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. memuat kegiatan perseroan yaitu “membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya”


f. Meminjam uang atau menerbitkan surat hutang yang tidak termasuk dalam ayat 2 (a) Pasal 3 Anggaran Dasar 159 , dan atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh dewan komisaris; g. Menghapusbukukan/mengeluarkan piutang perseroan dari pembukuan dan melepaskan/mengalihkan hak perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh dewan komisaris. Adanya persetujuan dewan komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh dewan komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan perseroan. Pasal 117 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa walaupun Anggaran Dasar menetapkan pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik 160 , sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat

159

Pasal 3 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT. Bank Permata, Tbk. memuat kegiatan perseroan yaitu “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.” 160 Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik, hal ini mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi 161 . Dalam hal Direksi PT dalam melakukan perbuatan meminjam uang dan mewakili perusahaan untuk penandatangan perjanjian kredit, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris yang berupa Berita acara / risalah rapat Dewan Komisaris, Perjanjian Peminjaman yang dilakukan Perjanjian peminjaman uang ditandatangani oleh Direksi yangi mendapat persetujuan Dewan Komisaris bukan dalam bentuk Berita acara / Risalah Rapat Dewan Komisaris. Maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan 162 . Walaupun sudah diawasi komisaris, bahkan dalam hal-hal tertentu dan untuk tindakan-tindakan tertentu, seperti untuk meminjam uang melebihi jumlah tertentu, untuk hal yang demikian walaupun sudah mendapat persetujuan dari pihak komisaris, pada prinsipnya tanggung jawab tetap terletak di pundak direksi dan sudah merupakan tugas direksi dalam menjalankan perusahaan. Karena itu, pada prinsipnya direksilah yang mesti mempertanggungjawabkan kepada pihak penerima resiko(stakeholders) dari perusahaan tersebut 163 . Dari hal-hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa direksi dalam mengurus perseroan sesuai dengan doktrin fiduciary duty tidak dapat sebebas-bebasnya mengambil keputusan. Bila direksi mengambil keputusan yang seharusnya memerlukan persetujuan dewan komisaris tetapi tidak meminta persetujuan komisaris terlebih dahulu akan mengakibatkan tanggung jawab pribadi direksi

161

Penjelasan pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. 162 163

http://agusfbn.multiply.com/journal diakses tanggal 27 april 2009 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,Op. Cit, Hlm 113


bila adanya itikad tidak baik saat pengambilan keputusan tersebut. sehingga segala akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut tidak akan mengikat bank terhadap pihak ketiga dan bisa diajukan pembatalan bila ternyata hasilnya merugikan 164 . Dewan komisaris juga dapat melakukan tindakan-tindakan bila dewan komisaris menilai anggota direksi tidak menjalankan tugas kepengurusannya dengan baik salah satunya adalah dengan pemberhentian sementara anggota direksi yang bersangkuatan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya 165 . Di dalam anggaran dasar PT. Bank Permata, Tbk. Pasal 21 ayat (4) disebutkan juga bahwa dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi, jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, merugikan perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan.

164

Hasil wawancara dengan Staf Legal (Yanty Astari, SH) di PT Bank Permata Tbk. Pada Tanggal 11Mei 2009. 165 Pasal 106 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Penerapan doktrin fiduciary duty dalam hubungan intern direksi untuk mengurus dan menjalankan perseroan menyebabkan tanggung jawab seluruh anggota direksi, karena tidak mungkin kegiatan mengurus dan menjalankan perseroan dibebankan di pundak satu orang direktur saja, sebab yang merupakan organ perseroan adalah direksi bukan direktur, sehingga dengan penerapan doktrin fiduciary duty pada direksi maka tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab kolegial. Walaupun tanggung jawab direksi adalah kolegial tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas diantara direksi perseroan. Pembagian tugas dan kewenangan anggota direksi tersebut semata-mata untuk mempermudah pengelolaan dan efisiensi. Pembagian tugas dan wewenang tersebut tidak menghilangkan sifat pertanggungjawaban kolegial direksi (seluruh direksi, yakni direktur utama dan direktur-direktur lainnya). 2. Penerapan doktrin fiduciary duty pada direksi dalam hubungannya dengan pihak ketiga adalah dalam menjalankan pengurusannya di perseroan sesuai dengan doktrin fiduciary duty, direksi bukan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholder), tetapi sebagai badan usaha (commercial


entity), kepentingan perseroan terbatas, khususnya bank umum tanggung jawab tersebut juga kepada pihak ketiga (stakeholder) termasuk dan mencakup atas kreditor,nasabah, pemegang saham, kreditur, BI, bank-bank lain aparatur dan lembaga Negara seperti pengadilan, kantor pertanahan, kepolisian negara, kejaksaan, notaris/PPAT, akuntan, pengacara dan pihakpihak lain yang berkepentingan. 3. Penerapan doktrin fiduciary duty terhadap tanggung jawab direksi dalam keputusan yang diambil tanpa persetujuan RUPS adalah timbulnya tanggung jawab pribadi anggota direksi jika keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan RUPS, hanya Pasal 102 ayat (4) UUPT disebutkan dalam hal direksi

melakukan

tindakan

mengalihkan

kekayaan

perseroan;

atau

menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 4. penerapan doktrin fiduciary duty terhadap tanggung jawab direksi dalam keputusan yang diambil tanpa persetujuan dewan komisaris yaitu tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan,


kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik, hal ini mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi. B. Saran Dan dari kesimpulan yang telah diperoleh tersebut, perlu kiranya untuk disampaikan beberapa saran sebagai masukan, sebagai berikut : 1. Undang-Undang Perseroan Terbatas hendaknya memuat pertanggungjawaban direksi apabila direksi tidak meminta persetujuan RUPS dalam hal permohonan pailit atas perseroan sendiri; permohonan penggabungan, peleburan , pengambilalihan, atau pemisahan ; dan dalam hal pembubaran perseroan. 2. Setiap perusahaan seharusnya memuat dalam Anggaran Dasarnya masingmasing dalam satu ayat mengenai tindakan direksi yang harus dimintakan persetujuan dari RUPS dan tindakan direksi yang harus dimintakan persetujuan dari dewan komisaris sehingga direksi dapat menjalankan kepengurusan sesuai doktrin fiduciary duty dengan baik.


BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DOKTRIN FIDUCIARY DUTY. A. Pengertian Fiduciary Duty dan Tanggung Jawab

Recommend Documents