29
BAB III TINJAUAN UMUM INSTANSI
3.1 Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja berdiri resmi sejak tanggal 10 Januari 1959 dengan nama “KANTOR URUSAN PERBURUHAN PROVINSI TINGKAT I JAWA BARAT”. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat No. 4a/ UP/ VIII/ s dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1958, tentang penyerahan kekuasaan kesejahteraan para penganggur di daerah-daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DT.I Jawa Barat No. 10/DP.04/PD 1978 tanggal 30 Agustus 1978, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perburuhan Provinsi DT.I Jawa Barat yang disyahkan SK Menteri No.10/69/39 654 tanggal 16 Oktober 1979 mendapat kedudukan hukum yang mantap sebagai aparat daerah otonomi pemerintah DT.I Jawa Barat sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1974 mengenai pokok pemerintahan daerah . Setelah terbentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan di bidang ketransmigrasian, serta untuk melaksanakan fungsinya telah disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 3.2 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jawa Barat 3.2.1 VISI ORGANISASI
30
Visi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang telah dirumuskan adalah : “Terwujudnya tenaga kerja dan transmigrasi Yang Mandiri, Komponen dan Harmonis” 3.2.2 MISI ORGANISASI 1. Membangun pencitraan tenaga kerja & Transmigrasi; 2. Mengembangkan kebersamaan pelaku pembangunan; 3. Melindungi hak-hak Tenaga Kerja, Pengusaha, & masyarakat Transmigrasi; 4. Mengoptimalkan lembaga pengembangan sumberdaya manusia; 5. Mengembangkan potensi tenaga kerja & transmigrasi yang berakhlakul karimah; 6. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur & kualitas pelayanan public.
3.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jawa Barat 3.3.1 Tugas pokok organisasi Berdasarkan keputusan gubernur Jawa Barat No 55 Tahun 2001, dinas tenaga kerja dan transmigrasi mempunyi tugas pokok yaitu : merumuskan kebijakasanaan operasional bidang tenaa kerja dan transmigrasi dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur.
3.3.2 Fungsi Organisasi 1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis oprasional bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 2. Melaksanakan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
31
3. Menjalankan fungsi fasilitas dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi program penematan tenaga kerja dan purna kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan purna kerja, perlindungan tenaga kera dan purna kerja, transmigrasi serta UPTD; 4. Menyelenggarakan ketatausahaan dinas
3.3.3 Struktur Organisasi Berikut adalah struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawab Barat ; KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUBBAGIAN KEUANGAN
BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN
BIDANG TRANSMIGRASI
SEKSI PEMBINAAN LATIHAN DAN PEMAGANGAN
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR KERJA
SEKSI PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
SEKSI PENYIAPAN DAN PENGERAHAN
SEKSI STANDARISASI SERTIFIKASI DAN KOMPETENSI
SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
SEKSI PEMINDAHAN DAN PEMBINAAN
SEKSI BINA PRODUKTIVITAS
SEKSI PENYALURAN TENAGA KERJA
SEKSI JAMSOS DAN KESEJAHTERAAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
UPTD
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jawa Barat Struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat adalah sebagai berikut :
32
1.
Kepala dinas dan wakil kepala dinas
2.
Sekretariat, membawahkan : a.
Subbagian Perencanaan dan Program;
b.
Subbagian Keuangan;
c.
Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan : a.
Seksi Pembinaan Latihan dan Pemagangan;
b.
Seksi Standarisasi Sertifikat dan Kompetensi;
c.
Seksi Bina Produktivitas.
5.
Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan : a.
Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
b.
Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
c.
Seksi Penyaluran Tenaga Kerja.
6.
Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, membawahkan : a.
Seksi Pembina Hubungan Industrial;
b.
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
c.
Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
7.
Bidang Transmigrasi, membawahkan : a.
Seksi Penyiapan dan Pengerahan;
b.
Seksi Pemindahan dan Pembinaan;
c.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigran.
8.
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
9.
Kelompok Jabatan Fungsional
33
3.4 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah: a. Sumber Daya Manusia Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat didukung oleh 387 personil, terdiri dari : 1)
Golongan IV
: 19 Personil (4,90%)
2)
Golongan III
: 301 Personil (77,77%)
3)
Golongan II
: 63 personil (16,27%)
4)
Golongan I
: 4 Personil (1,83%)
3.5 Aspek Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merupakan Dinas yang merumuskan kebijakan operasional bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan Gubernur. Disnakertrans merupakan salahsatu dinas yang bergerak di bidang pelayanan social, yang mempunyai kewenangan terhadap bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan pelayanan umum bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menjalankan fungsi fasilitas dan pelaksanaan tugas-tugas bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
34
Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin berkembang kebutuhan terhadap bidang ketenagakerjaan, sehingga dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mempunyai visi dengan “Terwujudnya tenaga kerja, purna kerja dan Transmigrasi yang berdaya saing dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Barat yang produktif dan sejahtera melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengerahan mobilitas penduduk”. Tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri adalah a. Meningkatkan system informasi manajemen ketenagakerjaan dan transmigrasi; b. Meningkatkan system perencanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; c. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan system pelatihan tenaga kerja dan purna kerja; d. Meningkatkan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja; e. Meningkatkan upaya pengembangan produktifitas kerja; f. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan purna kerja; g. Meningkatakan pelayanan administrasi dan pengelola internal dinas; h. Meningkatkan pembinaan personil; i. Meningkatkan upaya perluasan lapangan kerja; j. Meningkatkan upaya penempatan dan pemasaran tenaga kerja dan purna kerja; k. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kawasan transmigrasi; l. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian transmigrasi serta msyarakat sekitar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dinas yang memberikan pelayananpelayanan ketenagakerjaan yang dibutuhkan saat ini. Sasaran dinas tenaga kerja dan Transmigrasi diantaranya sebagai berikut : 1) Terwujudnya peningkatan aserbilitas penggunaan informasi pasar kerja;
35
2) Terlaksananya penyediaan perangkat pendukung system informasi dan pembangunan jaringan system informasi; 3) Terwujudnya peningkatan upaya pemberian informasi tentang dunia kerja dan transmigrasi bagi masyarakat; 4) Tersusunnya perencanaan program pembangunan dan kegiatan dinas; 5) Terlaksananya perencanaan teknis ketenagakerjaaan; 6) Terlaksananya perncanaan pengerahan transmigrasi; 7) Terwujudnya upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kemandirian transmigrasi; 8) Tersusunnya perencanaan program pembangunan dan kegiatan dinas; 9) Terlaksananya pembinaan system pelatihan tenaga kerja; 10) Terwujudnya standarisasi kompetensi tenaga kerja; 11) Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja; 12) Terwujudnya peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengusaha kecil dan menengah dalam bidang manajemen waktu; 13) Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan purna kerja; 14) Terwujudnya peningkatan profesionalisme tenaga pengawas upah minimum; 15) Terwujudnya peningkatan pembinaan hubungan dan perlindungan kerja yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis dalam lingkungan kerja; 16) Terwujudnya upaya peningkatan kesadaran hokum pengusaha dan pekerja; 17) Terwujudnya pembinaan pegawai perantara melalui peningkatan penanganan kasus perselisihan hubungan industrial; 18) Terwujudnya peningkatan fungsi-fungsi kelembagaan hubungan industrial bipartit dan tripartit serta kepaniteraan P4D;
36
19) Terwujudnya penempatan dan pengawasan upah minimum; 20) Terwujudnya tertib administrasi; 21) Terciptanya standar pelayanan yang prima; 22) Terlaksananya pelayanan tugas pokok dan fungsi organisasi; 23) Terwujudnya pembinaan mental personil; 24) Tersedianya personil yang beraya guna dan disiplin; 25) Terlaksananya peningkatan kualitas aparatur; 26) Terwujudnya upaya peningkatan pendayagunaan pencari kerja; 27) Terwujudnya upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja; 28) Terwujudnya pembentukan wirausahabaru; 29) Terwujudnya penempatan dan pemasaran tenaga kerja dan luar negeri secara optimal; 30) Terwujudnya kerjasama/kemitraan dalam pengangguran; 31) Terwujudnya pembangunan kawasan permukiman transmigrasi local yang berkawasan lingkungan; 32) Terwujudnya
keserasian
social
budaya
antara
masyarakat
pendatang
dengan
penduduk/masyarakat sekitar; 33) Terwujudnya kegiatan usaha ekonomi yang berorientasi agobisnis; 34) Terwujudnya peningkatan investasi di kawasan transmigrasi.
3.6 AKTUAL BIROKRASI DAN ADMINISTRASI Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, selama bulan Agustus 2011 telah dilaksanakan berbagai kegiatan oleh masing-masing unit kerja.
37
3.6.1 Sekretariat 1) Tugas Pokok Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. 2) Fungsi a. Penyelanggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas; b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan program monitoring dan evaluasi; c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 3) Rincian Tugas a. Menyelenggarakan pengkajian dan berkoordinasi perencanaan, program dinas; b. Menyelenggarakan
pengkajian
perencanaan
dan
program
monitoring
evaluasi
pelaksanaan secretariat; c. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; f. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; g. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. Menyelenggarakan
penyusunan
bahan
rancangan
pendokumentasian
undangan, pengelolaan perpustakaan protocol dan hubungan masyarakat; i. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; j. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
perundang
38
k. Menyelenggarakan keseluruhan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; l. Menyelenggarakan
pengkajian
bahan
laporan
Akuntabilitasi
Instansi
Pemerintah(LAKIP)Dinas; m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.
3.6.2 Bidang Penempatan Tenaga Kerja Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Purna Kerja mempunyai tugas dan fungsi: 1) Tugas Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijaksanaan teknis dan fasilitasi penempatan tenaga kerja 2)
Fungsi a. Menyelengarakan pengkajian bahan kebijakan dan Penempatan Tenaga Kerja; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang Penempatan Tenaga Kerja.
3)
Rincian Tugas a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang penempatan tenaga kerja; b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervise Penempatan Tenaga Kerja; c. Menyelanggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja; d. Menyelanggarakan pengkajian bahan fasilitasi perluasan kesempatan kerja; e. Menyelanggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja; f. Menyelenggarakan fasilitas penempatan tenaga kerja;
39
g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota; h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja; i. Menyelenggarakan koordinasi dengna unit kerja terkait; j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai pokok dan funsi
3.6.3 Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Bidang peningkatan Kualitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok dan fungsi : 1) Tugas Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan fasilitasi pelatihan produktivitas tenaga kerja 2) Fungsi a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja. 3)
Rincian Tugas a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervise Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan latihan dan pemagangan; d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standarisasi sertifikasi dan kompetensi;
40
e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, bina produktivitas; f. Menyelenggarakan fasilitasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kab/Kota; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait; k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3.6.4 Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok dan fungsi: 1) Tugas Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan. 2) Fungsi a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan ketenagakerjaan; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan ketenagakerjaan; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang perlindungan ketenagakerjaan. 3) Rincian Tugas a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang Perlindungan Ketenagakerjaan; b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervise Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan;
41
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan hubungan industrial; d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengawasan ketenagakerjaan; e. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, jamsos dan kesejahteraan tenaga kerja; f. Menyelenggarakan fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan; g. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan bidang perlindungan ketenagakerjaan; h. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; i. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan ketenaga kerjaan; j. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan Kab/Kota; k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi.
3.6.5 Bidang Transmigrasi Bidang Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi : 1) Tugas Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitas ketransmigrasian 2) Fungsi a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasional ketransmigrasian; b. Penyelenggaran pengkajian bahan fasilitasi ketransmigrasian; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang ketransmigrasian. 3) Rincian Tugas a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Transmigrasi;
42
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi, penyusunan pedoman dan supervise Bidang Transmigrasi; c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyiapan dan pengerahan; d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemindahan dan pembinaa
