BAB III TINJAUAN LOKASI

BAB III TINJAUAN LOKASI 3.1. Tinjauan Kabupaten Jepara 3.1.1. Tinjauan Kabupaten Jepara Posisi geografis Kabupaten Jepara merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari provinsi Jawa Tengah, yaitu pada 110o 9’ 48,02” – 110o 58’ 37,40” BT dan 5o 43’ 20,67” – 6o 47’ 25,58” LS. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 183 desa dengan luas wilayah daratan 1.004,132 km2 termasuk didalamnya wilayah kepulauan Karimunjawa. Batas – batas fisik Kota Jepara adalah sebagai berikut : Utara : Laut Jawa Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Selatan : Kabupaten Demak Barat : Laut Jawa

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Jepara Sumber : Bappeda Jepara,RTRW Kab. Jepara 2010-2030

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

30

Wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km2 . Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah tersebut merupakan kecamatan karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa. Sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Taman Nasional Laut Karimunjawa. Secara topografi, Kab. Jepara dibagi dalam empat wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara merupakan rangkaian kepulauan karimunjawa. Berdasarkan letak geografis Kab. Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember-April dibengaruhi oleh angin musim Barat dan musim kemarau antara Mei-Oktober dipengaruhi angin musim timur. Jumlah curah hujan ± 2.464 mm, suhu udara Kab. Jepara terendah pada 21,55 oC dan tertinggi sekitar 33,71 oC, dengan kelembaban udara 84% Berdasarkan data statistik Kab. Jepara penduduk Kab. Jepara periode tahun 2004-2008 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,59% per tahun. Pada tahun 2004 adalah 1.059.638 jiwa, dan menjadi 1.090.839 jiwa pada tahun 2008, yang terdiri dari 548.953 penduduk laki-laki (50,32%), dan 541.886 penduduk perempuan (49,68%).

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

31

No. 1.

2

3.

4.

5.

3.1.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pembangunan ARAHAN FUNGSI MASING-MASING BWK BWK Kelurahan / Potensi Kecamatan I Kelurahan  Wilayah sentral / pusat kota Kab. Jepara Jobokuto,  Memiliki konektivitas tinggi terhadap wilayah Panggang, lain Ujung Batu,  Kondisi tanah baik untuk daerah terbangun Sebagian  Pusat pelayanan pemerintahan skala kota dan pengkol, kabupaten. kauman dan  Prioritas pengembangan untuk perdagangan Bulu dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, industry, perikanan, transportasi, pemukiman dan sarana olahraga. II Sebagian Desa  Lokasi pendukung pelayanan BWK I sebagai Mulyoharjo, pusat kota Sebagian Kel.  Pusat pendidikan Saripan,  Pusat kesehatan Sebagian Kel.  Kawasan industri meubel ukir Pengkol, dan  Kawasan pengolahan ikan Kel. Bapangan III Sebagian Desa  Pendukung pelayanan BWK I Krapyak, Kel.  Fungsi utama sebagai kawasan perkantoran Demaan, Kel. pemerintah, industri kerajinan ukir dan Potroyudan, meubel, pendidikan dan pemukiman Kel. Karanggebagu san IV Desa Krapyak,  Pengembangan daerah industri kerajinan sebagian (berada di sepanjang jalan utama) Mantingan,  Wilayah perdagangan dan jasa Desa Senenan  Wilayah pemukiman  Sarana olahraga V

Desa Tahunan, Desa Langon, Desa Ngabul, Desa Sukodono

 Pusat kerajinan Ukir dan Meubel  Pengembangan wilayah permukiman, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa  Jalur transportasi utama ke Kudus dan Demak  Sebagai gerbang masuk wilayah pusat kota

Tabel 3.1. Fungsi tiap BWK Sumber : Bappeda Kab. Jepara

KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

32

Gambar 3.2. Pembagian Wilayah BWK Kab. Jepara Sumber : Bappeda Jepara

3.1.3. Arahan Rencana Penggunaan Lahan Rencan penggunaan lahan di Kota Jepara ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk dan struktur kota yang direncanakan di masa yang akan dating, dengan mempertimbangkan beberapa criteria sebagai berikut :  Daerah Perdagangan, berada di pusat kota ( Kelurahan Kauman dan Jobokuto), sepanjang jalur Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Shima, Jl. Veteran dan jalan raya Jepara-Kudus. Selanjutnya arah pengembangannya berada di lahan perhutani Jl. Pahlawan, perbatasan Kuwasen-Mulyoharjo (BWK III), Tegal sambi (BWK III), Ngabul (BWK V).  Daerah Perkantoran, Perkantoran pemerintah berpusat di sekitar pusat kota, kelurahan Panggang. Perkantoran lainnya tersebar di berbagai tempat di sekitar jalan utama. KDB max. 80%  Daerah Perumahan, diarahkan pada wilayah yang nilai ekonomisnya kurang yang berada di belakang daerah perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan diarahkn di semua BWK.  Daerah Industri, industri khususnya meubel tersebar di seluruh BWK, sedangkan untuk kawasan industri skala menengah di tempatkan di Mulyoharjo. KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

33

 

Daerah Pendidikan, pendidikan tersebar di Kelurahan Pengkol, Panggang, Demaan, Kel. Bulu dan Desa Tahunan. Fasilitas Olah Raga, Fasilitas Olahraga berada di Demaan, ujung batu, Mulyoharjo, Senenan, Tahunan, Ngabul.

3.1.4. Tinjauan Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam kegiatan Pemerintahan, Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati serta institusi pemerintah. Institusi daerah adalah yg membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara dan kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kab. Jepara Sumber : Perda Kab. Jepara No. 9 dan 10 th. 2008

3.1.5. Tinjauan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jepara Dalam Undang Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

34

negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kab. Jepara dalam menyusun formasi PNS agar organisasi mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi dengan berdasarkan usulan kebutuhan dari masing-masing SKPD dengan memperhatikan pegawai yang pensiun, berhenti serta meninggal dunia, yang kemudian dengan Surat Bupati dimintakan persetujuan ke Menpan dan BKN lewat Gubernur. Berdasarkan data dari Badan kepegawaian Daerah Kab. Jepara, pada tahun 2013 terdapat 9.848 PNS yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kota Semarang. Berikut adalah daftar Pegawai Negeri di Kota Semarang Tahun 2009 – 2013. Tabel 3.2 : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jepara, 2013

TAHUN

JUMLAH PNS

PERTUMBUHAN

PROSENTASE (%)

2009

10.374

2010

10.604

230

2,22 %

2011

10.444

-160

-1,51 %

2012

10.049

-395

- 3,78 %

2013

9.848

-201

-2,00 %

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Jepara, 2013

 Prosentase Rata-rata Jumlah PNS di Kab. Jepara X = 2,22 % - 1,51 % -3,78 % - 2,00 % 4 = - 1,26 % 

Hasil Wawancara dengan Bapak Maryanto, S.Sos. MM. , Kasubag umum kepegawaian BKD sebagai berikut : 1. Setiap tahun ada ±50 pegawai di Kab. Jepara yang pensiun. 2. Setiap tahun pemerintah Kabupaten Jepara mengusulkan perekrutan pegawai baru sebanyak 200 personil. 3. Jumlah yang disetujui menpan dan BKN antara seperempat – setengah dari jumlah personil yang diusulkan. Apabila mulai tahun depan sampai 10 tahun ke depan usulan perekrutan pegawai kabupaten jepara disetujui oleh BKN, maka :  Jumlah pegawai pensiun (diambil yang paling banyak) = 50 orang x 10 th = 500 org  Jumlah penambahan pegawai 10 th ke depan apabila setiap tahun diterima setengah dari 200 orang = 100 orang x 10 th = 1000 personil  Jumlah pegawai 10 tahun yang akan datang : X = 9.848 – 500(pensiun) + 1000(cpns) = 10.348 pns pada tahun 2023 KANTOR PEMERINTAH KAB. JEPARA

35