BAB
III
VISI DAN MISI
Bali merupakan ekologi pulau kecil, terbatas dalam sumber daya alarn, kecil dalam jurnlah penduduk, namun besar dalam potensi kebudayaannya. Pola Dasar merumuskan, bahwa landasan pembangunan daerah Propinsi Bali adalah kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu
Tri Hita Karana, yng merupakan tiga penyebab kebahagiaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan menyeimbangkan dan
tujuan ekononri, pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup. Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat
Bali masa dulu, kini dan nrasa depan sebagai pembentuk jati diri, potensi dasar pembangunan, citra keharkatan dan kemartabatan, serta sebagai media ekspresi dan perekat masyarakat
Bali.
Dalam sekala nasional,
kebudayaan Bali berperan bagi pengayaan dan diversifikasi kebudayaan
lka.
Dalam skala global, kebudayaan Bali ikut mendukung pelaksanaan diplomasi kebudayaan serta menyuguhkan satu alternatif keunikan, keunggulan dalam entitas nasional dalam format Bhineka Tunggal
warisan budaya dunia.
Terkait dengan dinamika lokal, nasional dan global
yang
terakselerasi melalui perkembangan pendidikan, teknologi, informasi,
persaingan sumber daya manusia pembangunan daerah
dan
perdagangan bebas, maka
Bali dihadapkan kepada berbagai peluang 38
dan
tantangan. Berbagai program pbmbangunan telah dilaksanakan dengan berbagai hasil positif maupun kekurangannya, namun dinamika dan kompleksitas serta tantangan abad
XXI mendorong adanya
penanganan
pembangunan lebih holistik , lintas sektor dan partisipatip sesuai dengan
amanat reformasi dan paradigma baru agar mirmpu mengkondisikan ketahanan dan keberdayaan sumberdaya alam, kebudayaan dan agama secara berkelanjutan.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih perlu memperhatikan perubahan fungsi, tatanan, penurunan daya dukung, mutu
lingkungan
dan
sistem informasi lingkungan
(Str-).
Pengawasan oleh
institusi pemerintah dan kontrol masyarakat serta peran serta masyarakat
dalam pengelolaan lingkungan masih rendah serta dampak penurunan
kualitas lingkungan belum sepenuhnya diperhitungkan
dalam
pembangunan.
Pembangunan kependudukan masih dihadapkan dengan makin meningkatnya migrasi penduduk , perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi) , sistem pemantauan dan registrasi penduduk
migran belum memadai serta proporsi penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat.
Pengelolaan Tata Ruang, dihadapkan kepada permasalahan-
: pemanfaatan ruaqg tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telalr" aoa sehingga menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup yang akhirnya mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem; perkembangan permukiman baik diperkotaan permasalahan
maupun
di
pedesaan cenderung merusak tatanan ruang arsitektur
39
tradisional yang memiliki nilai-nilai sebagai aset budaya;
dan
pengemban gan zone wilayah belum mantap.
Dibidang pendidikan permasalahan yang dihadapi adalah : kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah karena tingkat ketrampilan
dan pendidikan yang belum memadai; dan kualitas pendidikan formal maupun non formal masih rendah dan jumlah sekolah kejuruan dan ketrampilan masih kurang.
di
bidang Budaya, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : makna ajaran agama (khususnya Permasalahan
Hindu) belum didalami dan dipahami dengan baik sebagai landasan etik, moral dan spiritual dalam menumbuh kembangkan kchidupan masyarakat sebagai mana yang diharapkan; dan pemahaman nilai-nilai budaya daerah
di dalam kehidupan masyarakat cenderung menurun Pembangunan daerah Propinsi Bali selama ini telah menghasilkan
kemajuan
di
berbagai bidang kehidupan, antara lain berkembangnya
perekonomian dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, hal itu dapat
dicapai berkat semakin meningkatnya peran sefta masyarakat secara menyeluruh yang didukung oleh stabilitas daerah di berbagai bidang yang sehat dan dinamis.
Berkembangnya perekonomian daerah Propinsi Bali ditunjukkan oleh terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja disatu pihak, sedangkan dilain pihak pertumbuhan penduduk terus dapat ditekan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu,
struktur perekonomian daerah makin berimbang dengan besarnya peran sektor non pertanian dalam perekonomian.
3.1 Visi Perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang hendaknya disesuaikan dengan paradigma yang sedang tedadi dan berkembang dlmasyarakat, baik pada tatanan masyarakat global, nasional, daerah dan masyarakat seluruh Bali.
Dalam perencanaan pembangunan daerah propinsi Bali perlu diperhatikan keseimbangan dan kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. pendekatan
pembangunan
juga perlu mengalami perubahan yakni
dari pendekatan top down ke pendekatan bottom up atau dari oleh untuk rakyat dan dari pendekatan terukur ke dalam pendekatan
bermakna. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut maka aspek yang dominan dalam pembangunan daerah propinsi Bali adalah aspek supremasi hukum, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, politik yang demokratis, kepemerintahan yang baik (good governance) dan kebudayaan daerah, tanpa mengurangi pentingnya aspek-aspek pembangunan lainnya. Landasan pembangunan daerah propinsi Bali adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dan falsafah
Tri Hita Karana
Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam lima tahun kedepan ini pemerintah dan masyarakat Bali memiliki Visi : ** Terwujudnya tnanusia dan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan talsnan sosial yang untuh, berkeadilan, damai sehat, sejahtera lahir bathin, hurnanis, ekologis dan bertumpu pada
4l
Konsep Tri Hita Karana yang diiiwai olch agorno Hirulu dan didukang oleh sumber daya manusia yang handal antak melaksanakan pembangunan berkehniutan.
**
3.2. Misi Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan untuk memberikan fokus terhadap
program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi pemerintah Propinsi Bali adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan supremasi dan penegakan
hukum
serta
menjungjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia (HAM).
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.
c. Memberdayakan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bidang pertanian, perikanan dan
kelautan, petemakan, kehutanan, pariwisata dan industri agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
d. Melaksanakan otonomi daerah dengan mengedepankan jati diri dan kemandirian masyarakat Bali dengan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan ditingkat lokal, nasional dan global. e. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketentrarnan dalam rangka
mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang dinamis dan kondusif. 42
f.
Mernberdayakan,'
t
kebudayaan: dabralr,
,
lembaga=lembaga
'tradisiorral dan lembagailembaga adat daeratr Bali dalam kontek kebudayaannaslonal.danglobal. ., . ., ..,,, .'.:
g. Mewujudkan Bali sebagai kesatuan yang utuh merarui pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dalam'upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
h. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan ' : pembangunan yang efektif, efisien, dan
dan
transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan kepemerintatran yang buk (Good Governance).
3.3 Indikator Makro Indikator Makro yang dimaksudkan di sini sebagai cerminan misi dalam wujud yang lebih konkrit dan dapat diukur. Indikator tersebut yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Daerah
Bali secara makro. Indikator makro tersebut didasarkan pada perkembangan yang terjadi dan yang mungkin akan tedadi dimasa yang akan datang baik yang menyangkut perkembangan dalam skara regional, nasional maupun skala global. Dalam jangka pendek, pembangunan Daerah Bali diarahkan untuk memantapkan kondisi pemulihan. Atas dasar kondisi tersebut,
selanjutnya dalam jangka menengah lebih diarahkan pada pemantapan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memperkuat
43
landasan pembangunan Daerah
Bali yang berkeadilan dan
berkelanjutan.
Pencapaian indikator makro tersebut sangat tergantung
kemauan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu diperlukan keterpaduan meningkatkan kinerja bersama antara Pemerintah, terutama Pemerintah Propinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dan masyarakat. Adapun indikator makro yang ingin dicapai adalah sebagai berikut
1. Penduduk Jumlah penduduk
:
Bali hasil
sensus 2000 sebanyak
3.146.999 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 558 orang
per l
kepadatan
penduduk diatas rata-rata adalah Kota Denpasar : 4294 orangkm2 dengan luas wilayah paling kecll (2,20 7o), Kabupaten Gianyar
:
;6,53 7o dan Kab. Badung : 826 orangl km2 dengan luas wllayah 7,43 Vo. Pertumbuhan penduduk selama kurun waktu antara sensus tahun 1990 2000 mencapai I,26 Vo rata-rata pertahun. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut pertumbuhan penduduknya juga tertinggi diatas 1068 orang/km2 dengan luas wilayah
pertumbuhan rata-rata terutama Kota Denpasar sebesar 3,207o pertahun, Badung 2,337o dan Gianyar 1,567o.
Untuk kurun waktu 200I-2005 pertumbuhan penduduk diharapkan dapat ditekan dengan pertumbuhan setinggi tingginya O,96Vo rata-rata per tahun. Pada tahun 2OOI diproyeksikan dengan pertumbuhan O,97%o, selanjutnya
M
diharapkan semakin menurun sampai pada tahun 2005 sebesar 0,94Vo sehingga jumlah penduduknya diperkirakan 3,276 juta orang lebih dengan kepadatan sekitar 580 orang/km2.
2. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan untuk tahun 2001
-
20O5 rata-rata sebesar 4,48 Vo per tahun akan dapat
mewujudkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Bali atas
dasar harga berlaku selama kurun waktu tersebut sebesar Rp.
108,50 triliun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sebesar 5,25%o diharapkan dapat
dicapai pada tahun 2003 sedangkan pada
tahun 2004 akan tumbuh lebih rendah dan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat dengan 4,38Vo.
Laju pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki peranan cukup penting dalam pembentukan PDRB Bali adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan
dan
komunikasi, dan sektor
jasa-saja.
Dalam kurun waktu tahun 2001-2005, akan mengalami perubahan struktur ekonomi secara umum dalam kontribusinya. Kontribusi sektor primer semakin menurun menjadi rata-rata sebesar 2I,24Vo
diimbangi oleh peningkatan sektor sekunder dan sektor tersier masing-masing menjadi l5,92%o dan 62,84Vo. Sektor primer pada tahun 2001 sebesar 22,l3vo mengalami penurunan sampai tahun 2005 sebesar ZO,4lVo, sedangkan sektor sekunder pada tahun 2001
45
sebesar L5,697o menjadi L6j6Vo pada tahun 2005 dan sektor tersier dan 62]8Vo tahun 2001 meningkat menjadi 63,43Vo pada tahun 2005. 3. PDRB Perkapita
Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin dapat ditekan darir 1,26 7o rata-rata per tahun selama kurun waktu tahun 1990
-
2000 menjadi setinggi-tingginya 0,96 7o rata-rata pertahun,
sedangkan pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksi sebesar 4,487o
per tahun dalam tahun 2001 2005, maka akan terjadi peningkatan PDRB perkapita. PDRB perkapita (atas dasar harga
berlaku) rata-rata meningkat sebesar 9,2 Vo per tahun, dengan peningkatan per tahun yaitu tahun 2OOI : 7,83Vo, tahun 2002 : 9,667o tahun 2003
: 9,30
7o, tahun 2004
: 9,70Vo dan pada tahun
2005 meningkat sebesar 9,52Vo.
4.
Investasi
Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan sebesar 4,487o per tahun dalam tahun 2001-2005 dibutuhkan dukungan investasi sebesar Rp.14,63 triliun atau dibutuhkan sebesar L3,48Vo dari hasil yang diharapkan yakni dalam wujud PDRB Bali. Jumlah tersebut guna membiayai pembangunan Daerah Bali, peranan sektor swasta, dunia usaha dan swadaya masyarakat diharapkan tetap dominan (637o) dengan
jumlah investasi sebesar Rp.9,22 triliun, sedangkan pembiayaan 46
yang berasal dari Pemerintah relatif akan semakin menurun (37Vo) atau sebesar 5,41 triliun. Pembiayaan Pemerintah lebih difokuskan
pada upaya untuk memfasilitasi, peningkatan pelayanan dan memberikan motivasi sesuai dengan paradigma pemberdayaan dalam rangka kemandirian masyarakat
5. Kesempatan Kerja. Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dan program telah, sedang dan terus dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk tahun 2OOl-2005, peningkatan kesempatan kerja diharapkan mencapai
l,LlVo rata-rata per tahun. Dengan peningkatan
tersebut
penyerapan terhadap angkatan kerja akan bertambah dari 96,jlVo pada tahun 2001 menjadi 97,90Vo pada tahun 2005. Dilain pihak,
pencari kerja secara berangsur-angsur dapat ditekan dat'r 3,23Vo menjadi 2,I0Vo pada tahun 2005. Lapangan usaha yang memiliki peluang menyerap kesempatan kerja cukup besar sampai dengan tahun 2005 adalah disektor pertanian 19,83Vo, sektor perdagangan, hotel dan restoran 24,17Vo, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
ll,58Vo, sektor industri ll,l7%o dan sektor jasa-jasa
12,68Vo,
sedangkan sektor lainnya rata-rata peranannya dibawah lAVo
6.
Inflasi.
Selama kurun waktu beberapa tahun menunjukkan
lalu,
inflasi
kondisi yang cukup stabil dan terkendali
hingga
47
mencapai tingkat yang cukup rendah pada tahun 1996. Seiring dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yangberdampak sampai sekarang, laju inflasi beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi
dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 sehingga daya beli masyarakat merosot tajam. Guna mendukung stabilitas daerah dan iklim usah a yang kondusif, dengan mengacu pada kondisi dan kecenderungan ditingkat nasional, maka untuk
lima
tahun
mendatang (2001-2005) laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan
pada kisaran 5-7Vo, sehingga pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta daya beli masyarakat semakin mapan.
48
BAB IV FAKTOR PEI\ENTU KEBERIIASILAN Penetapan faktor penentu keberhasilan
ini, didasarakan kepada
analisis isue-isue strtegik dan pilihan dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor kekuatan dan lemahan serta faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada (Analisis
). Faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Faktors) rni, merupakan factor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat unutk menentukan keberhasilan atau
SWOT
kegagalan Strategi Pemerintahan Propinsi Bali dalam mencapai visi dan
misinya. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini berfungsi untuk lebih menfokuskan Strategi Pemerintahan Propinsi Bali dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efesien. Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut
l.
:
Mantapnya kesadaran dan penegakan hukum untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan guna mendukung Bali sebagai daerah tujuan wisata. Faktor ini adalah sebagai penentu keberhasilan guna
menjamin keamanan dan ketentraman serta ketertiban didalam kehidupan masyarakat terutama untuk mendukung Daerah Bali sebagai daerah tujuan utama wisata di Indonesia.
49
2.
Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi globalisasi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Propinsi Bali sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya
manusia yang berkualitas dalam era globalisasi yang semakin kompetitif. Kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemantafaatan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. 3.
Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan. Diberlakukannya undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang penenkannya pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di kabupaten dan
kota sangat diperlukan adanya kerjasama intar dan antar daerah, regional dan intemational yang saling menguntungkan guna memantapkan kemandirian daerah. 4. Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan. Faktor penentu keberhasilan ini sangat dipengaruhi dari rasionalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas yang berwawasan lingkungan dan tekanan penduduk yang
terus meningkat. oleh karena
itu,
diperlukan
keseimbangan
pembangunan antar kabupaten/kotan antar pedesaan dan perkotaan.
Pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi antar kabupaten/kota, antar pedesaan dan perkotaan menjadi penting, mengingat kondisi objektif Propinsi Bali masih menunjukkan adanya
50
ketimpangan sumber daya ekonomi antar daerah, antar sektor dan antar golongan dimasyarakat.
5. Mantapnya
kebudayaan
Bali didukung oleh kekokohan
identitas
budaya, keseimbangan sistemik dan kemampuan menangkal pengaruh yang buruk secara dinamik serta ketahanan sosial masyarakat. Faktor
penentu keberhasilan
ini
secara konseptual, ketahanan budaya Bali
merupakan kondisi sistemik dan kondisi dinamik. Bertumpu pada konsep pada Kebudayaan yang luas mencakup ide, dimensi prilaku
dan dimensi fisik maka kebudayaan Bali didasarkan kepada : (l) Ketahanan sistem nilai yang pada hakekatnya sebagai ketahanan ini dari kebudayaan yang menjadi benteng budaya paling dalam seperti nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmonis dan nilai keseimbangan;' (2) Sistem prilaku dan kelembagaan atau ketahanan struktural seperti desa adat, subak, sekaa dan dadie untuk menghadapi ancaman dari luar. Ketahanan struktural
ini termasuk konsep-konsepsi
antara lain Tri Hita Karana, Tri Mandala dan sebagainya ; (3) Sistem
fisik yaitu keseluruhan simbol dan benda-benda budaya; (4)
Sikap
bbudaya atau ketahanan mental yang merupakan ketahanan dari apresiasi para pendukung kebudayaan Bali; (5) Fungsional yaitu ketahanan sistem relegi, bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem
peralatan dan mata pencaharian serta sistem ilmu pengetahuan dan
teknologi; (6) Sistemik merupakan repelksi dari kekokohan intergrasi atau unsur-unsur kebudayaan dalam menghadapi berbagai tantangan
dan ancaman; (7) Ketahanan dinamik, baik yang disebabkan, oleh
51
faktor ekstemal, maupun internal sebagai repleksi dari kemampuan untuk menolak dan menerima unsur-unsur budaya asing. 6. Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dan berkembangnya ekonomi kerakyatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor kunci keberhasilan ini didukung oleh sumber-sumber pendapatan daeratr yang mapan dalam melaksanakan pembangunan. sumber-sumber pendapatan ini baik yang bersumber dari pendapatan
Asli
Daerah maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi perlu ditingkatkan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk
kelanjutan
pembangunan terutama pembangunan ekonomi kerakyatan.
7. Adanya aparatur pemerintah yang profesionalisme dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan system administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govemance)
52
BAB V PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Pengertian Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih
baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan
dengan
berdasarkan pada kreteria-kreteria, aksebilitas dan kewenangan yang mudah di pahami seluruh masyarakat. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari
1. 2.
:
Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana
Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan
dan
memantau Kinerj a pemerintahan
3.
Sebagai alat untuk memicu dan memacu, agar semua organisasi
pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan. 53
Pencapaian sasaran agar efektif, harus bersifat spesifik, dapat
dimulai, dapat diukur, menantang, n€unun dapat dicapai,
dan
berorintasi pada hasil. Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan
hal-hal yang
di
harapkan oleh setiap
peranannya terhadap pencapaian
unit organisasi
visi dan misi pemerintah
dalam daerah
yang telah ditetapkan.
5.2 Tujuan dan Sasaran misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Propinsi Bali, yang Sebagai mana visi dan
ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut
Misi
:
1: Mewujudkan supremasi dan penegakan hukum
serta
menjunjung tinggr Hak Asasi Manusia (HAM) Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum dan HAM Sasaran:
a. b. c.
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum Meningkatnya produk hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan pembangunan daerah.
Misi
2:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lahir batin.
54
Tujuan Pertama yaitu meningkatkan kualitas
pendidikan,
derajat kesehatan yang optimal, dan pendapatan masyarakat
Sasaran:
a.
Meningkatnya kualitas pendidikan
dan ketrampilan
masyarakat
b. c.
Meningkatnyakualitaspelayanankesehatan masyarakat. Meningkatnya peran sefta masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan sejahtera
Tujuan Kedua yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.
Sasaran
a. b.
:
Meningkatnya peluang kesempatan kerja.
Meningkatnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan' pariwisata dan industri agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berbasis
ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar. Sasaran
:
55
a.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengusaha kecil, menengah dan koperasi
b.
Meningkatnya nilai tambah dan ekspor. Tujuan Kedua yang akan dicapai meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan system ekonomi kerakyatan
Sasaran: a. Meningkatnya kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar dan BUMN
b.
Meningkatnya peranan lembaga keuangan desa adat
Misi 4 : Melaksanakan otonomi daerah dengan mengedepankan jati
diri dan kemandirian masyarakat Bari
dengan
meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan lokal, nasional, dan global.
di tingkat
Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya
secara terpadu serta meningkatkan pelayanan
kepada
masyarakat.
Sasaran:
a. b.
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif Meningkatnya pemanfaatan sumber potensi daerah secara terpadu
56
Tujuan Kedua adalah mewujudkan masyarakat Bali satu kesatuan yang utuh tanpa menghilangkan
sebagai
jati diri'
Sasaran adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi pemerintah kabupaten/kota den gan pemerintah propinsi
Misi
5:
Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka ketahanan sosial budaya yang dinamis dan kondusif Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan rasa aman dan tentbram bagi masyarakat.
Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan ketertiban.
Tujuan Kedua yang akan dicapai Memperkuat ketahanan sosial politik dan budaya Sasaran: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban sefta kesadaran politik.
Misi6: Memberdayakan kebudayaan daerah,
lembaga-lembaga
tradisional dan lembaga adat daerah Bali dalam kontek kebudayaan nasional dan global Tujuan Pertama yang akan dicapai menumbuhkembangkan kebudayaan daerah dan lembaga-lembaga adatltradisional
Sasaran:
57
Meningkatnya peranan kebudayaan daerah
dan
peranan
lembaga-lembaga adat.
Tujuan Kedua adalah melestarikan nilai-nilai budaya
yang
hidup di masyarakat
Sasaran: Lestarinya budaya, adat dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Misi
7:
Mewujudkan Bali sebagai kesatuan yang utuh melalui pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan
hidup dalam upaya pelaksanaan
pembangunan
berkelanjutan
Tujuan Pertama yang akan dicapai meningkatkan
kesadaran
dan persamaan persepsi serta komitmen tentang pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai kelestarian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sasaran:
a.
Berkurangnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai akibat suatu kegiatan.
b.
Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan Kedua adalah menumbuhkembangkan yang belum berkembang
Sasaran:
58
daerah-daerah
Meningkatnya pengembangan wilayah secara berimbang dan terpadu
Tujuan Ketiga adalah mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya
Sasaran: Terwujudnya pembangunan sesuai dengan Tata Ruang.
Misi
8: Menerapkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance'). Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan sistem administrasi publik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Sasaran:
Meningkatnya disiplin kerja, sistem dan prosedur kerja yang
didukung sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan Kedua yang akan dicapai adalah meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah. Sasaran:
a. Meningkatnya profesionalisme serta b.
kesejahteraan
aparatur. Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintah.
59
BAB VI CARA MENCAPAI TUJUAN Cara mencapai tujuan dari penetapan tujuan dan sasaran yang
dituangkan dalam Bab
V
dapat dicapai melalui kebijaksanaan
program-program pembangunan daerah sebagai berikut
Bali dengan
dan
kegiatan-kegiatan
:
Kebijaksanaan mensosialisasikan produk-produk hukum dan
HAM
adalah melalui Program penyuluhan hukum dan HAM dengan
kegiatan : penyuluhan hukum dan peningkatan desa sadar hukum, orientasi memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemasyarakatan HAM dan penyebar luasan produk-produk hukum.
Kebijaksanaan mengembangkan kualitas aparat penegak hukum di
lingkungan pemerintah Propinsi melalui program pembinaan peradilan hukum dengan kegiatan : pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pelatihan bantuan hukum dan evaluasi kesadaran dan penegakan
hukum dan HAM. Kebijaksanaan menata, mengkaji, dan mengembangkan produk-
produk hukum termasuk hukum adat, melalui program, Pertama ; Penerapan dan penegakan hukum dengan kegiatan yaitu Peningkatan penataan dan pemantapan teknis penyusunan produk hukum, Orientasi
peradilan tata usaha negara dan peningkatan fungsi kontrol dalam 60
penegakan hukum. Kedua
:
Pembinaan sarana dan prasarana hukum melalui kegiatan yaitu pengembangan sistim jaringan informasi hukum, pembinaan penyusunan awig-awig adat dan evaluasi perda-perda lama serta penyusunan rancangan Perda.
Kebijaksanaan mengembangkan sistem pendidikan dan ketrampilan masyarakat adalah melalui program-progrirm : pertama : Pembinaan pendidikan dasar dan pra sekolah melalui kegiatan-kegiatan
yaitu
:
peningkatan pembinaan pendidikan dasar dan pra sekolah, peningkatan kwalitas tenaga pendidikan TK, sD, dan sLTp data peningkatan sarana/ prasarana pada TK, SD dan sLTp, pemebrian insentif guru dan tenaga pendidikan di daerah sulit, pengembangan
kurikulum (muatan lokal), peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dan beasiswabagi anak kuang mampu dan siswa berprestasi. Kedua : Program pembinaan pendidikan menengah melalui beberapa kegiatan, yaitu peningkatan pendidikan menengah umum dan kejuruan, peningkatan kwalitas tenaga pendidikan pada pendidikan menengah umum dan kejuruan, dan peningkatan sarana,/prasarana pada sekolah
Ketiga: pembinaan pendidikan luar dan sekolah luar biasa melalui beb'erapa kegiatan yaitu pengembangan kelompok belajar, Pengembangan anak dini usia (PADU), pembinaan Sekolah Luar Biasa, peningkatan pendidikan dan keterampilan luar menengah umum dan kejuruan.
sekolah. Keempat : Pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui kegiatan yaitu Peningkatan pendidikan pelatihan tenaga kerja
serta pealtihan instruktur tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lemabag pelatihan swasta, perusahaan dan produktivitas. Ke!414 :
6l
Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan. Keenam : Pembinaan dan pengembangan pemuda melalui beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Pemberdayaan pemuda dan peningkatan partisipasai dan wawasan kepemudaan. Ketuiuh
: Pembinaan dan pengembangan olahraga dengan kegiatan : pembinaan oleh raga anak usia dini, pemantauan bakat/pembibitan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
Kebijaksanaan meningkatkan manajemen dan standar pelayanan kesehatan masyarakat melalui beberapa program yaitu Pertama : Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, melalui dua kegiatan yaitu Pengkajian model kawasan sehat, Pemantapan manajemen dan perencanaan pembangunan kesehatan.
Kedua
:
Pelayanan kesehatan
rujukan dan rumah sakit melalui beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit, peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan rltmah sakit umum daerah, dan peningkatan metnajemen pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah. Ketiga : Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui beberapa kegiatan
yaitu Meningkatkan Safana dan prasarana puskesmas, Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Keluarga miskin.
Kebijaksanaan meningkatkan sumber daya kesehatan melalui dua program Pendidikan pelatihan tenaga kesehatan, dengan beberapa
kegiatan yaitu Peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tenaga kesehatan serta 62
Meningkatkan
dan
mengembangkan
institusi pendidikan
tenaga
kesehatan.
Kebijaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan
dan
perlindungan kesehatan masyarakat melalui beberapa progr:rm yaitu Pertama : Pengawasan obat makanan dan bahan berbahaya dengan kegiatan Pemantauan dan pengawasan produksi obat dan makanan, dan Penyuluhan obat, makanan dan bahan berbahaya. Kedua : pencegahan
dan
pemberantasan penyakit
melalui beberapa kegiatan yaitu
:
Peningkatan serveailant penyakit menular dan tidak menular, Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular dan
Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan pengamanan pestisida
dan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS. Ketiea : Perbaikan gizi melalui beberapa kegiatan yaitu : Memantapkan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG
),
Mengembangkan dan meningktkan gizi
masyarakat, dan Pengawasan dan pembinaan program PMTAS dan usatra perbaikan institusi. Keempat
: Pembinaan pengobatan
tradisional dengan
kegiatan : Pengembangan obat tradisional dan Pembinaan pemanfaatan obat
-
obat tradisional.
Kebijaksanaan peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat, serta kemitraan melalui program-program : Pertama : Penyuluhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, Pelayanan dan pengembangan kualitas kesehatan remaja dan Meningkatkan pembiayaan
dari mayarakat dan swasta serta memasyarakatkan olah raga. lQglgg 63
:
Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan kegiatan : Peningkatan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
miskin. Ketiea
:
dan pemberdayaan keluarga
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan
:
Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan korban bencana. Keempat
:
Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan mobilitas penduduk, Pengembangan pembinaan administrasi penduduk dan Peningkatan pemberdayaan sistem dan SDM dibidang kependudukan.
Sgli@ : Keluarga
Berencana dengan kegiatan
Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Pengembangan peserta
KB bagi keluarga pra KS dan KS. Kebij aksanaan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya melalui dua program yaitu
: Pertama :
dengan kegiatan : Perbaikan lingkungan perkotaan
perkotaan. Kedua
: Pembangunan
Pembangunan Kota
dan
Pembangunan
Desa melalui beberapa kegiatan
:
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, Peningkatan daya
guna pemerintahan desa serta Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
Kebijaksanaan memperluas Kesempatan Kerja dan Berusaha dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal melalui program Pertama
:
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan
:
Peningkatan pelaksanaan Padat Karya, dan Pemberdayaan penyandang
masalah sosial perluasan kesempatan kerjaan. Kedua : Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan kegiatan : Penanggulangan pekerja
anak pengembangan hubungan industrial, 64
perlindungan dan kesejahteraan pekerja, penyelesaian kasus perselisihan
hubungan industrial/PHK dan pengembangan hygiene dan kesehatan tanaga kerja. Ketiea
:
Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja
dengan kegiatan : pendayagunaan tenaga kerja, penyuluhan dan penyebarluasan informasi ketenaga kerjaan. Keempat : Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja dengan kegiatan : Pengembangan produktivitas tenaga kerja dan Pengembangan efektifitas Iembaga kerjasama.
Kebijaksanaan meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan
IPTEK melalui program-program yaitu Pertama
Penelitian IPTEK dengan kegiatan
:
:
Penelitian daya dukung daerah,
Penelitian di bidang ekonomi dan sosial budaya, Pengkajian aspek-aspek
yang mendukung perencanaan pembangunan. Kedua
IPTEK dengan kegiatan
:
: Pengembangan
Pemasyarakatan teknologi tepat guna dan
Perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan telematika.
:
Penyempurnaan
Ketisa
dan pengembangan statistik dengan kegiatan
:
Pengembangan Sistem Informasi pembangunan, Penyusunan evaluasi
pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data, Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah, Pengembangan data Statistik dan Inventarisasi swadaya murni masyarakat dan swadava penunjang.
Kebijaksanaan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui program Pertama
:
Pengembangan
sistem pendukung usaha pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan 65
kegiatan
:
Pemberdayaan SDM pengusaha kecil, menengah dan koperasi
serta Pengembangan sistem informasi usaha daerah. Kedua
:
Pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan kegiatan
:
Pemberdayaan usaha dan kelembagaan koperasi dan Pemberdayaan
Pengusaha Kecil dan Menengah.
Kebijaksanaan peningkatan daya saing ekspor daerah melalui program-program Pertama
:
Pengembangan kerja sama ekonomi luar
negeri dengan kegiatan : Pengembanganl perencanaan kerjasama antar daerah., regional dan internasional dan Pengembangan dan pengendalian
kerjasama antar daerah, r'egional
dan internasional. Kedua
:
Pengembangan ekspor dengan kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan
ekspor serta Peningkatan kualitas institusi jasa layanan pengembangan bisnis.
Pengembangan komoditas andalan, unggulan dan rintisan melalui program : Pengembangan agribisnis dengan kegiatan pengembangan
agribisnis tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
Kebijaksanaan mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung kemitraan antara koperasi pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan
BtrMN/D melalui program : Pengembangan
kewirausahaan
dan daya saing Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan kegiatan
Pemberdayaan kemitraan usaha pengusaha kecil menengah dan koperasi,
Dukungan perkuatan kepada kelompok perajin
66
/ unit usaha yang baru
tumbuh daerah
&
berkembang dan Promosi produk industri kecil
di
tingkat
& nasional serta gelar potensi industri. Kebijaksanaan meningkatkan keberdayaan lembaga keuangan
desa adat melalui program
:
Pengembangan lembaga keuangan dengan
kegiatan Pengembangan lembaga koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro dan
Peningkatan
manajemen keuangan desa pekraman.
Kebijaksanaan meningkatkan produktivitas dan produksi masyarakat adalah melalui beberapa program yaitu : Pertama : Peningkatan petahanan pangan dengan kegiatan : Pengembangan produksi tanaman pangan, Pengembangan produksi Peternakan, Pengembangan produksi Kehutanan, Pengembangan kawasan sentra produksi, Pengembangan lumbung pangan masyarakat desa dan pengembangan produksi Perkebunan. Kedua : Pengelolaan dan Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta
Peternakan dengan kegiatan : Pengembangan dan pemanfaatan Perikanan
dan Kelautan serta Peternakan dan Pengembangan sentra - sentra produksi Perikanan dan Peternakan. $g!!g4 : Pengawasan, Pengendalian dan konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian konservasi sumberdaya
Kelautan, serta Pengembangan potensi sumber daya
:
Perikanan
dan
Perikanan.Ig.E!
Pengembangan pariwisata dengan kegiatan Promosi/Pemasaran
Pariwisata serta Pengembangan dan pengendalian usaha kepariwisataan kawasan, obyek dan daya tarik wisata. Kelima 67
:
Pengembangan dan
pengelolaan produk wisata dengan kegiatan Peningkatan kualitas SDM
pariwisata
serta
pendataan dan pembinaan kepariwisataan.
@
:
Pembinaan dan pengembangan industri dengan kegiatan Pemberdayaan
Industri Kecil dan Menengah serta Pengembangan usaha ekonomi. Ketuiuh : Pengembangan perdagangan dalam negeri dengan kegiatan : Pengembangan perdagangan Dalam Negeri dan promosi dagang komoditi
unggulan.
Kebijaksanaan debirokratisasi deregulasi perijinan investasi melalui program Pengembangan penanaman modal dengan kegiatan Pengembangan dan promosi penanaman modal, Forum komunikasi dan temu usaha penanaman modal dan Peningkatan pelaksanaan penanaman modal dan pengendalian penanaman modal.
Kebijaksanaan optimalisasi pengelolaan potensi daerah secara
terpadu melalui program Pertama : Pembinaan dan pengembangan pertambangan dengan kegiatan Pengembangan kegiatan Pertambangan
serta Pengendalian usaha Pertambangan. Kedua
:
Pengembangan
Otonomi Daerah dengan kegiatan Pemantapan penyelenggaruan otonomi daerah dan Peningkatan kerjasama antaf daerah, dan internasional. Ketiea : Pembinaan dunia usaha dengan kegiatan Penyuluhan kepada
wajib pajak
daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED).
Kebijaksanaan meningkatnya pola/bentuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi 68
melalui program
-
program Pertama
:
pembangunan daerah bawahan
dengan kegiatan Koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/I(ota seBali dan Dukungan perkuatan pembangunan Kabupaten/I(ota. Kedua : Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan. Pengembangan kawasan terpadu dan pemberdayaan masyarakat miskin.
Kebijaksanaan meningkatkan profesionalisme dan jumlah aparat keamanan dan ketertiban melalui program pengembangan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kegiatan pembekalan teknis dan pengadaan peralatan aparat trantib, Forum komunikasi dan konsultasi komponen masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat terhadap demokrasi Pancasila dan organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kelinmasan.
Kebijaksanaan meningkatkan sistem komunikasi politik, pengamanan desa adat dan sistem keamanan lingkungan melalui program-program Pertama : Pembinaan kekuatan rakyat dengan kegiatan
Peningkatan kewaspadaan terhadap penanggulangan bencana, Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap stabilitas politik dan kamtibmas dan Pengembangan jaringan sistem informasi dan komunikasi di bidang deteksi dini. Kedua : Eiela negara dengan kegiatan pendidikan
dan latihan bela negara, Ketiga, pembinaan politik dengan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Keempat, pengembangkan operasional penerangan dengan kegiatan peningkatan operasional penerangan.
69
Kebijaksanaan mengembangkan kebudayaan daerah sesuai dengan
jati dirinya melalui program-program : p1@ : Pembinaan kesenian dengan kegiatan Persiapan dan penyelenggaraan pesta seni, Pengembangan seni budaya dan Pengembangan dan pelestarian kesenian
tradisional, pengembangan hak paten kesenian dan penghargaan seni Darma Kusuma. Kedua
:
Pembinaan kebahasaan, kesusasteraan dan
kepustakaan dengan kegiatan Pemberdayaan bahasa, aksara, dan sastra
Bali, Pembinaan,
pelestarian
dan
pengembangan perpustakaan, Pengembangan dokumentasi budaya Bali, penyalinan, alih aksara dan alih bahasa naskah, lontar serta Revitalisasi sastra Bali modern.
Kebijaksanaan meningkatkan peran
dan fungsi
lembaga
tradisional, lembaga adat, peninggalan sejarah dan permusiuman melalui
program Pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan perrnuseuman dengan kegiatan Pemantapan lembaga adat, Pemberdayaan perrnuseuman
,dan Peningkatan peran desa adat subak dan sekehe-sekehe, pemantapan peranan lembaga-lemabag seni formal dan revitalisasi sektor-sektor tradisional.
Kebijaksanaan meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, adat, dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam
rangka memperkuat kebudayaan nasional melalui program-program Pertama
:
Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan kegiatan
Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Pemeliharaan dan pelestarian benda bersejarah, sosialisasi dan pendalaman nilai-nilai dasar kebudayaan Bali, Pelestarian
nilai-nilai dasar budaya dan tradisi dan 70
penghargaan kepada kebudayaan, peningkatan kualitas subyek, penunggung kebudayaan Balia dan pengembangan informasi kebudayaan serta peningkatan ketahanan sistim religi, bahasa, kesenian, organisasi sosial dan mata pencaharian masyarakat Bali. Kedua : peningkatan sarana kehidupan beragama dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama dan peningkatan efektifitas lembaga keagamaan.
Ketiea
:
Penerangan, bimbingan dan kerukunan hidup
beragama dengan kegiatan Bimbingan dan penyuluhan kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan umat beragama.
Kebijaksanaan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program pengendalian pencemaran dan rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan kegiatan : Pengendalian kerusakan lingkungan usaha pertambangan, pengawasan teknis pemakaian air bawah tanah/air permukaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pemantauan dan pemulihan lingkungan. Kebijaksanaan meningkatkan pengelolaan lingkungan alam yang meliputi ekosistem daratan, pesisir dan laut serta alam atmosfer melalui
program-progfam
konservasi
: Pertama :
peningkatan efektifitas pengelolaan,
dan rehabilitasi sumber daya alam dengan kegiatan
Pembuatan sumur resapan dan sumur pantau, penataan dan rehabilitasi hutan, Pengelolaan daerah aliran sungai, peningkatan perlindungan hutan
dan konservasi sumber daya alam hayati. Kedua : pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir,dan laut dengan kegiatan pengendalian
7l
reklamasi lahan sungai dan pantai, Pengamanan daerah pantai dan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu.
Kebijaksanaan meningkatkan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum melalui program Penataan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan Perkuatan kelembagaan pengelolaan lingkungan, Penegakan hukum lingkungan, Pembinaan dan penyuluhan hukum lingkungan. Kebijaksanaan mewujudkan kesamaan persepsi dan sikap semua
pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui
program
Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi lingkungan, Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemetaan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Kebijaksanaan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, Peningkatan peran sekolah
dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan Peningkatan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan.
Kebijaksanaan mengembangkan daerah potensial dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai melalui programprogram yaitu Pertama : Pengusahaan sumber-sumber air dan 72
penyediaan air baku dengan kegiatan Perencanaan teknis sumber-sumber
air dan operasi dan pemeliharaan, pengamanan danau, waduk dan sumber air. Kedua : Pengembangan dan pengembangan jaringan irigasi dengan
kegiatan : operasi dan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan jaringan irigasi, Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi, lintas Kabupaten/Kota
dan penanggulangan bencana alam. Ketieg : Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi / Pemelih araan jalan dan
jembatan berkala dan rutin. Keempat : Peningkatan jalan dan penggantian jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan dan penggantian
jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatnan. Kelima : Pembangunan transportasi jalan dengan kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan.
Keenam: Perbaikan perumahan permukiman
dengan kegiatan Penataan lingkungan permukiman, Pembangunan drainase, penanganan
persampahan
dan air limbah, penanganan air bersih. Ketuiuh
:
Pengembangan perumahan dengan kegiatan Perbaikan kawasan kumuh
dan Perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman. Kedelapan
:
Penataan bangunan dengan kegiatan Pelestarian/Penataan desa tradisional
dan Penataan bangunan dan lingkungan. Kesembilan
:
Restrukturisasi
bidang energi dengan kegiatan Pengembangana tenaga listrik alternatif. Kebij aksanaan meningkatkan sistem pelayanan j asa perhubungan,
meteorologi dan geofisika yang handal dan terpadu melalui program yaitu Pertama, Pengembangan aksesibilitas dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian pelayanan
jasa
Assosiasi/Perusahaan
jasa
pengurusan
transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi Pengawasan dan 73
pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. [g!g, Pengembangan Keselamatan Lalu-lintas Jalan dengan kegiatan pemeliharaan/Pengadaan dan fasilitas keselamatan lalulintas jalan propinsi.
Kebijaksanaan mengembangkan penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya melalui program-program Pertama dengan kegiatan Perencanaan
:
Penataan ruang
tata ruang dan Pengendlian pemanfaatan
tata ruang. Kedua : Pengelolaan pertanahan dengan kegiatan penataan administrasi pertanahan, dan penataan Tata guna tanah. Kebij aksanaan menin gkatkan disiplin aparatur pemerintah dengan
pengawasan melekat melalui Program Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan dengan kegiatan
:
Pendayagunaan sistem dan
pelaksanaan Pengawasan (Fungsional, Waskat, Wasnas), Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan, Bimtek manajemen Harga Perhitungan Sendiri / owner estimate (BTMOE), Penyusunan standarisasi harga barang/jasa dan Peningkatan pengelolaan barang daerah.
Kebijaksanaan meningkatkan sistem dan prosedur kerja aparat pemerintah melalui program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan kegiatan
:
Penataan dan pendayagunaan organisasi perangkat
daerah, Penataan sistem ketatalaksanaan, Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dan Penyusunan LAKIP Propinsi Bali. Kebijaksanaan meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur
pemerintah melalui program-program Pertama 74
:
Penyempurnaan
fisik pemerintah dengan kegiatan : Peningkatan prasarana fisik kantor pemerintah, dan Rehab prasarana fisik kantor pemerintah. Kedua : Pengadaan perlengkapan dan peralatan dengan kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor pemerintah, Inventarisasi aset aset prasarana
daerah, peni n gkata an Wnataan dana pemanf aatan aset daerah.
Kebij aksanaan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui
program-program : Pertama : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dengan kegiatan Analisis jabatan, Analisis kebutuhan diklat, pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, tenaga teknis dan fungsional, Peningkatan pendidikan kader aparatur, Bimtek pemahaman peraturan
kepegawaian dan Penataan administrasi kepegawaian. Kedua : Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dengan kegiatan Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan Peningkatan pemeliharaan kesehatan pegawai serta pensiunan.
Kebijaksanaan meningkatkan prinsip-prinsip manajemen dan akuntabilitas aparatur pemerintah melalui program Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan
:
Pengembangan standar pelayanan,
Peningkatan operasional penerangan, penyebarluasan informasi pembangunan, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pembangunan daerah dan Penataan arsip daerah.
75
BAB VII
PENUTUP Setelah mengkaji seluruh peraturan perundangan yang ada seperti
lJU. No. 241999, UU No. 2511999 dan PP. No. 2512000, otonomi daerah
tidak hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada
pemerintah daerah tetapi juga pelimpahan peran dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu seluruh masyarakat Bali perlu menyamakan persepsi, sampai sejauh mana posisi dan peran pemerintah propinsi Bali dalam upaya mensejahterakan masyarakat Bali. Pelaksanaan otonomi daerah telah mengurangi peran pemerintah
propinsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini membawa konsekuensi dan makna bahwa : pertama, keberhasilan dan kegagalan pembangunan adalah kontribusi kita semua; kedua, peran masyarakat harus lebih mengemuka; ketiqa, pemerintah kabupaten dan kota harus lebih dominan, karena peran propinsi sebagian besar telah bergeser dari pelaksana menj adi fasilitator.
Kesemuanya itu bisa dicapai bila kita bersama dapat menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas politik. Hal
ini menjadi
satu
Bali kedepan, demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Propinsi Bali, yaitu terwujudnya masyarakat Bali sejahtera yang berlandaskan Tri Hita Karana untuk melaksanakan kesatuan strategi utama pembangunan
pembangunan Bali berkelanjutan.
76
Untuk mencapai visi teliebut telah disusun Rencana Strategik Pemerintah Propinsi Bali sesuai,dengao amanat pp. No. z5l20o0 dan pp. No. 108/2000. Dokumen Rencana strategik pemerintah porpinsi Bali terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya rencana strategik
ini
sangat ditentukan oleh semua pihak baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
Demikian semoga dokumen
ini
dapat menjadi acuan rencana
pembangunan demi tercapainya visi Pemerintah Propinsi Bali.
77
[;] r.: r)i
/'.t !
e5 nm
./')
L] \t]
i
,'-.i
et r:tl]
tr,
,:.4. U L= '/\ ,:15 :,: r--a :[uUi t
ll)
;l
r'-.1 il.+J
iL,J' I
0l
,.4 l
n-i i;-j r-
I
i?)nnn /vj Ll-l | ..r loL_ f-'r'-t." r:,-4 ('-)
''.!1.
"-._r l::] --rJ
::,4 r11 -"1
l!: ti
lt
L<.\l i. r?
r] i.:-i
i
iliifill -!1 p5 [fLi LI
G
d {-
Ea iE e () Eu z
E c6
E -(
3
EEgEE
G
Eg
fe 4e H&
ol
I
I
$l xPl
_-J
HrtF* ocu
'EE
3
.l
I
it
i
lii !l
ti
I ii
1i
ii
il
HE
EE
F6
ifuEx J6idi ecJ
$E
\-/
){*E)
=J
o-coo-
;s$*rF
ddo6-ua<
I z A=E g.22xuAr =
1F
ta
3
N dl
3 G| Fl
n -l
za ts Fr
o & g & Fr o
FI g
v
r<
(J td Fr
&
E{ ct)
z
zU H &
v E
/ Er
z F E
!
*
&
x !r
8.E
I= €.i"*EE
g Be 0 0= E E: ElJ &€&-a
EE
:= ::
::
Fg,€,EgE eatE,F$FcE
6-
"i -.:
-
d
eE3 tr ur
FH
i =:: = i::
gfu'€ga=ge=
i i :: d
>t ex e5
:
EE
a-1
=
gE=
€
gF
geFFf,Eu
HE$EE gEBEeE-
R"*$ gE
:I
egEgE$Fr $cEf,E
I
S E.FE
.ESE5
EO
;
F*
tr aros
E
=.3 nFl
e H*
FEeE= rC
s
Esc
ree;Bpfe
€ zli
'! 6.:Fr
J*, ! E* UI EE> O&?
;
.E
z F,5 z ut Ea;= v g5 g5 4 frl
V
z c .A
vt
z ,-i
art
ttt
FE
;
j:
ei
;= oi
oi
:
.i
i 6i
i oi
i
E*E
ai
r-9gegfu cfu Eg9, FE,ceE*gEg eaEgesaeEc*;
;
:==:==:'::= oi oi "i o != cYc
&iE c .:
tr
g
:
€EEE oi
S
EE FE oE
.=i do -E vc i5 E HS e oJ'=? a!
$iE E t, gH66E z!
.i HS !'=;
g.s xE
PEE Fi: 'E;!ga €5b6F 2v dv E N
i.Ed
>!
"E EEE.E-A F:
-doooddoE z! oEi
g=n a* *gr s5;SgEjg!
s
!
4
6e:;
- psg
**
*=!;o > a -F = x€=J6d
NO
0 0=
EE'=€ =3E€E&" fEr Ft 8.ef rrr c{dN
I6
3 i5€ .c E; d oF - 99E c t--
: ai
E= E
, -!
.
FSEEf,€g
c) xH
$
E. P-9
*cFEEB
J €.8
: ci H.U
B
sgc$E "l
*gE tooJOYE
H_€
E
$EEe
-EE .s:
gCEEggEEs'
EF 3E;
d6== >€J d -
Eg
j : N
_ €s
*saF' I aE EE:
FEh d9 H
: :
c.i
tE a
E
-
HE E"g$g {-=E€
s^
E
;I
EFe
i
N
=eE >o F o. v?9 :-i d
=
!tczd UC-
E
E g .= bE 6 F oc E o.! 6 $F g
;i
! ::
sEHrtsE
-fg E-E$+E; =F" q =E i
ss q6020=o r! eJ!:t
a .: d
a$
: ::
fiE F5FIeF r$€E* rFF's B€EgEE FEi 6
-€i
Ii
t::i
(d
:i ;
€E "E E E..E'€T.E
: --: d
9e6cF
ai d
oi
_
6i
EFEf,g F€fuFEAfuFBEB 6i-i
c)-.qo
ilst oi €_
E
€€ s$ fiEg9
a
I
; :x ;": F€d
> a-g
d N
q sc
Q.=
.9 ;i?
.i ci
4x xd -
. q as
"-.i oi
.-.i
.=
bi
:$arF*g ettrgE€E€E .......: ::::: oi ci
E=EFS * F
a
c.i
.:
c-!
g"E€ $iEEE FE€E E; AgSEg
E
-: ::
.i
ETPEEE o.I E
ii e SHs* EoH E€ E E ,=*v.=* > r!=
-:
: ^i
F
S.Fs' FF .HFE-^:it9 -xdt-.i:E g 5E5EEg c!
=
*F, €.qaR-:.?nc') dtr
s8 vco
r9 ao
xo .rt a XE
N
...
.j
e.i
ci
.j
Cd
c'!aa
.i
:
.:
I
€Ec tr5: glz
€!
cEBsFg €E€gaeaF$r,a FigFEF,sgasa
$ -9
6
{'':c]-qe-.c'l-tl _:.lc!c_l ci.lqq.lc.l.lqecj ric_1 aal j--':':---::-
!--
EE# S.-9 E
E H A E!
E
cI
q
: ^i
_e_E =F::
>
6F3, ( r-S loE =FF-= -oo6d
: d
..i
c.i ci
EaesE*F,ticBgEiEIi a-cldl :.i-:-:
6lAfiA
:jjj .i €
I I e.-
5.S
Lto c]
ri
rt d
a
ci .,i
n€g$E,a'F$g-g 6!do
----;.:
1-:-.:: -: ci n}niFiri
ei
Es€ Ei tt6E te5 !-6! :: ci
t
.g r.E -.ftIE ra.:'€86 E QJ =T
'F;FEoI
xg.gEF
:
6l
.i
6cci
_u
*
€c F
Ft Ec
E
e ci
i
ci
.i
i
$$FE€ggFE€ FEE .i
F
_ E*.s. u- I E €E!- .EsEi"i E _ bi; E is }E,S i=EEEE e€Eg'E :l n..i
6i oi 6i oioiaid6iaici
::::i
E-g ! $ , -Ea flE"X-*r E.;fE € -; x$ie F;aE * ct$iEE,;E;EgF
l;t"g oi
.i
",H: & E E_s ag::;Eg.
^i
NO ..i c.! n1c1
::: oi 4d
FX .l ..i
{ ac€Fflpc -
Ess€ EEs S
A>
uo
qc
N ol
6-3,
E&a 109I 6 c= = zvc
q N
-
{_ EE
E
E.:E $gH
€$H;
oi
d
e Esi
i: dN 6i
: i96O ='i x og!
9.R SH c v >ii
TE€E 6i
6i
:
F$ 92
S
:
$
E'
EE
pr
5
lr I
E
F
F€
g€ BE d E 8.S" c.i
:
.i
oi
.i ei
oi
:
ds
6h.
6(!t
Fy
i* 3 3 13 5
E
:E sE et SE;E x*El !-^*sE + = riisP E eeFErEu Eg c eP EE.E.; Sg PE P* FF" €:: €€H EgEE=,3{tFB q;gg €* E€$EAE tE$ gceg*e EgF€$FEE flf, sgE€$eE FsgFgf j j it:l ;: i ; lx
I I
EF.*E-
E.ggEgg
99,8
cq
J= ,i
E€
6i
EE'EF.E E F" HEF'" ;X
EE
I;
;: e.i
E
988 Ex ;,$F}E >
d 6i
i€ FFg
gcgc* E
I ci
iitrc
g4 S
: tlt
FE:-A 6b i = F #E88.
€
.-! '--
--.'l
N
N
-6
Ese
v &.= gpu h
_8
o
E E* d€r
s,
ddo Jeo
cx '=.-
€*
z en E N
.l -
EFH E
€HEtrEEsE -
cF-
AE ---F[$E
a#sE €+
.l c-!
Fe
E
E=Ec"iE=
oooooo
€cia €
i;i;"j..i -.:--:-
-
E HEgFgi figf
E
€?E E _a asi q:F $Er H€ g$ EE aEs {f;6r€E€ B€_B*r.
iE65
FX*gSFEE9a9
ix
:T €Eg
O A
x k
d
E
EFE
g€ HE
$HE*$;F[ $"Ea:E $iEEi H.-e si r s-9E-9 E E g;€E
& e'B.E
3
F"Sir t !7?
EF E b' P;81; o 6 € 6= q€ >o€ -
€=
$t*aa 6
x!5 q
$F: qg qE >o5 :
H.^E=
aEgg€iiE
*Ei:!, EgEt gcf gFaE € e rJv=!i-cv6=
€aE sc s Ees
c!
; at
; .i
ggE:aai*FsF ga,sEFagE*EeEg'e
;;;
".r r!
; ll:::
I ;
; i E
Ea
=tt .i
FEE
#"F
6A
d
"i
;
ge€E
g sE r*: I kt g: EF
N Fi
E sE
g
c.i
i
cEi ooao
Gi a.i riaicia;r;rirido66
S tr
L
tEsE! 953 : .i
e,i
53
iiiE
g:1. ;
-
5Ef,Es
*E 6-
dE'G
{^o Rl =uu -!oc (-\ =-E-9€
c!
&r
;
..i
n
E
Ea
ji
.i
$ I;
FeE'gc€g;
i ;
.i E
€ +E P.
trgE S.gn PF.E E€E E
P"E 5
d; : .i c
E=tr!!jj '; F €5 ;&
aE:
:
-FF FEE
lfI
i
Ii F
ai
.i iti
5HE 0!
e
E trEJ
& 9pE E 38.;! S'ti Err.a;3 -F e g$
:ll .,.':.i driri
a t 6 qB"E,i cJtS
; ": q
6e
9pE F
c.i
*r
E
ci
SETEEEHE"S&"E=
€;€ ; egsgtsE
n
f;539:E5te5SEsEi
B €E*#:iB; $FglaErE;€*Is:E
5E nb F F F Et5-e €cE,. FE -FIFE
ddddd
: 6.^
d.9 @9 r-oda ud "-.i cl
ai
€
:
"E"b ;iF ;i.sHX Eo 5.sE5.gES.e-8.e .i.'t c= c .J;e-t -cE :Ec*Etr == H$E ?E* $= g"f qgf H af gf E FEE F-gE FEE FE F E E#-EC
i
-('!-qnan c]c'!-----
: Fir;dd;diriri
Fx ox ;;J
too
d$ cl
:ri
io!
8E .6- ?6.e F* E ? gEE HE
.J c-{
E
Fs aE"ceE;: s E.o iiEEo
E:!Ees
E F aE-n
59f;iEEEE=ji > iia€€ q
e
X
-E E E €f -f
6i -i
EE ! iiF iE-3g
6i ri ai ri ..i 6i .-
$igrs
cl
n
:
d Pr_;t
x , 6
di
F€. E"FEge: sF,€*E }€:EEE;E 9E ;*;E E e"ng$sFar Ff gHE€5 E€ e$€F .r S ; I il Fir.r+s+
.i ri
oi
I e-,!, I"5 E * €2 -E Aeg.9F.E:€E gg.F
-]
fif, o$;$sr5ssE 6*
.i o6
-tr x) x.= = ts:.E .=t>
.{
e9: zdd t c
x=
E€€E '= ro"' b?E etr
a 3 0c
:' .-.i
E=
>o svt 4 Y.r D6A
oc
ds> .: .: vl c..l
5 dc=cd€c
S
E
&;8 P
6vG =b=
g
a
H
i 4.Y^(q !r
E'P
-ooo N
q 6
r; 6i ri
E $E
:*E€€H E tr= X 4c)
-tr =E E
:: ri 6i ri
S.*! -g€€r I F
H::;C E:!
€ z otr.=! -..
.i -i
:= e-etr
6€€g s€ $Er > 3 8.8-9
n
N
So
PA 3o
.-E , q'E
c'!
io Y
nF9 FF ;f-v F
q r; .'i
j.F ='u
- u=
Ef; e
-e f,E EEE-=
:t:t*
F!
.-i .:.:.: 4Ctd
i
E 6
v o
EE^E
== '5:rq
.:
He
EE.Eg d
i"
E f; Eg
gE b;€ F E€ fi E >&a€E cl
6
t a$e,a* €,i,
s;F!.:
!€€f
6
E
E
Fg€FE€ FFEeFESFE
EEEE*
.5
€38E" SsEE €:* Ee3 t€E&$ tP6A ::: .-i ..i
- '= = -' Fs,F^F E .EFH? H Fr
:::::::
p[=:; [Fses gsEic .:c.ld).:cl-.-q-c'j.?
i:i;:llIlI HE
oE 1E -H
=:-1 $++{+++++{
9"" g(cx
XE EE & P8.E
-= $ E
.2
{€EE
5 tr:FU l?66l
* = 5e c €"t E
:
s€ q E-eEase
Eg:i,;E E,E,i g;oF€ 'E
ggg,
F F c'= >X * gESAESgEEEgE
-
Ec
E
-gE
E E 8." tsE.E
I
N
+
c.!
.,i c.i
5
E$*E-[ie --
-i5E xFE
ci
"ifi
EA€AE€E$*FAEFFFSa
; a--fi .t++a EO'I
ES€ E Ei
.-: s4 E
[€
5-E
gE g€ -'E gA.gg€E€sH
: vi
Es
c
E
-:,Ji ,: vi
= "i
*
q
F€E€ Eg HE
fEEg'
=x
vi
;
ci v;
E€E€€J
-&€i
FuEu$:
ri
N
...
.: .:
F$s
llc
c
c.i vi
ggE:€assEgE$eFgsu$i .:-a-:-j J -.: ri vi
eI
llli=: EEe
c
T X
!
F
sIsi
N"E E €F,
F$E .: = .:
aH
{=
ii E"C-
RO
.E-8.'.F EE
ui
I
$
E
gE€*Eg :
F,E-xt
gac{
F:E* >g9E ;
Fii E g
E s€-q
qr{s
Ef$Ec gEEdT axyxx ;
trlt
EHEEE.E'
Eo:s
EgE aA$At
i +
Ictra'F"E -
$
BEfigE -fl; 99;aaf,FEE
F*€s;e;a€ vi
:E;] --'':-
rtff:; e
cln-q
JJ-J c.i ui
;i .i* a= E=
.i vi
Sg Tg
de J*
ci vi
tr .Ytr 6 99iF hptrE-6b CdOiF EPEEE
geegEcEBEE$sEgg
€s F E.g
ssg
.9x
n;
-vE
,
s!
E sF
! Ee
-: 6
-
E
E
-ooE6 rJ d
Etr3€.9
E€
eE F" f,FZ1' g$= Eea€.€ CE€g F! E;T r EaFgFg:l"gFE :::::: :-i-i:-: 6€t6\06.o tr6
&E
E
Si. E€rHl
6
EF,€
E,gE;E E5 E fra .: \o =
*E
+-->!€c g= d ua .=cYdxx E la I *47
> b.-vd99
:\o
H
;s,,is€=e E F€* B"x
& d E 6lQ V >-
E EE q F!
€E=!eE
q
FE; E€ $E =_9-9€-q-8E .: q siL }'g
€*ef,i"€i"Es;ag €
;SF qlJ-2
K
r
E,E5 E*c -.c-E .2* IE ;ldRE ii'F*,.a E Eeq 9b E E*{F EEE .Ei €.EE-EE tisc!E E.FPFPI=?B-3Pl= E ! g.g.d€38*E-E&f; FFFEFfICEFEE qnan : : qc\qol :-:--
I
; ; \ct rtj
paasEEefE$,
l::
j :i €t
d
FacgsBf*E$i
\Ci
ci
:
: x=* 6r dil I 6 c otr E d h
\ci
F;;
=:: ;;;
F+3 'F.,,FX
ltl
a:-:-a-€\o\0\o
8&F€o -o r!
c'tr
e3
s€BBae
E9s HE!
;
I eea€Eeae
I ;
,5-F=g
!.E
0
5E.EE.;* 6 H
5 X9tr ;s:!':pa
5.8€
l
FPO v=d
EE$E $ n
s3
r€g€g=* E
=l,g e
*F"E
F-
E.,:e.E EF€Eis e:"8;u Ee. E,sE:H *-i;*PEEs! E€ S=! EF,E E B.g FE; g E Ht 3*096.E H EE Ei.; EEExsFFsv-a1i;E*E AF:F" y.; p p' .= &
:: --- :
:
r- ;-
:
eF
i
6
;
c-i
n
---
:
P
E
&dF-EE.E
!! E!
i- ;- ;- i gEgE risE E5;i9p ".i 9€
=:
.'l
i$, ='HE EE!.E
t
E= F-.E R;.gE_6-.E FF E 3€ a6=i ?E.= € EfEE:E?!EEgEgAgH[[E EE!E€g ;5gEE,8
: €iqj\d€6<1666
- = r=
>=
G=
E'd od
.=
E
CEEE
c
+( s.=6€ s $EE
s
e8.58 ': .-:
r = @q(=
€ q€
-; -..
.Ek 3
2J
c
9p' tr 9P- 9 gbEE zd€c
-:
-1
r i'c 4g
FE
8.€
!
-c
.egiit d
r-
x!
E !
E;
6cED tr"E clg
EH3' gs Ei .:
-9p H; iF'6s0]E .t-4 H I ).- t -c
EEgg
r{
. iE,..a$
=:
sB *$Ea
zF
"i
.j
cj .i
Na.?rtnNaNf ::-:c'lNN': FFFFFFFT.TF
.i "-.i c-.i "i
"j
q
st,lgg,€ei
F
a
c
tggeu
ci
e:EuE€, sfl:E;sE N
ci
$aeeasgEE
IF
FFF =i;
oi
=
eFccEIFESEE *€$esEsi eegF=s$e sgacFci ncla-
----. ---cl : C-FFr
cE AT
6s
d5 3J I=
Ags
'.F
s€f, T F$E
e
eFEeessgsgg g€,
El"^h-_€vx
E i*!fl = =4 E E ;;-Eg htrHE' ;i F^ E6iH A: g^c 4tr:= =C
6i
r
6i
H E - rya E 5 E e s =16 E"E6aEFH P; 8..E &;.E89588.i -.-!n :f: r
6i
-o v--:
HlE asa9 -
E
o
F
C
U tr: $E o._ E o -
A
!*€EE$E:Eil$!€!$
I.G eb 6
! R -EE
5.5 g
F? g k tr
c-{
.-.i
o I k.: ':i X d >E ochi6
li€ is;
E
-"8 E; E.-.i F >s
e e i-5€E
:
d r
dq E
Po
I=Et3g
EEHs *.Eg€ B
xF"$€
".i
-
gt agIiF
E.cH g.g
o
E EE d dJ - o.a i- 9E tr " 6= i x hi i=9:4= i i 6 E ^* =A E6.B F
E"$$ii;-3€ 3sgHff $g E E I.€ B..EEg 8.€Ef A E.E * d::: '--.: ..-...j .i "-i ::: .irr rrr
r" €ssoen€ g^ astgl'€ g^ s€ H$ai€Essc€ FFg€sE$se€ :T
:: rr
BsgguEs'cfl$*fl€
bE;E
g€6EtggFE $E €o=o=6rc UJJOEE}d q
r
*Fsp
EEg i5€b:Ie E3 EE ao€oo a!!!3 i!
ci
A
$gffE,laift e1
Cl
j.i c,i
F
$;s
F
=
ci
i
..i F
tsE .l : ci F
G|
ci
F
-Ol
FF
6
F
-Ol
dF
F
F
Gl
F
6
$sg$aa FsaiEe Fsu sc€FeFE vivi ei r €t jri cii j jj j6 j\o .i== .i .i= oi c.i ci ci ci F
c,i
g$€ie FsEaE FE ru fi€8, nlav]9
-.:--
SSSi
;
HE H
F
F E
EiEg
'tr@
EF
!E +
,g B,H ai
"E ?.A
r s
H
S
l
s oi
r"i
al
&P$
:o5
!oi -e9,n 6dg
".i
F
.i
$
H €e esaE --€. ig$g Fg €,uuan*€ - *e= tFi FEE?gi€FEg€g€ EE€
SESE F:F$E?
eE €e E5 09q
== 6i rF.
c
dF; :-
:: ri :i i i ss ss ss s s bH mc q uo = .-
...
f
.i r H
3gEEE
Ei.EC gg c.!
o
e B E
a
d
!3" i=d
tr.i?
oxc dx
r"i
-
e.l
^-::
d
f,t
E€ts
qtdqtdctdcidt
$
i
eEe
' ; E--ga
O
FgEEfu$E @
F€€$ucAEEg od
-
..i ct
s
ct
:
c=
6
C
E
EgE$B
T*€;
'5'
^uoEo6 rJ dJ
E.EIEE
GX 6|=
-$ I
: :: : i! =:
-:q.?a!.!-:qn
Et
il;i$8"8" . e" EE3 A g s FE ER B h e E _E -e EE !E €Ei! H-*uE#eF:FFr€qe* €EI HEs €.8 fflfi E F P"&i E aE. ieiE $Eg$E€EEff HruFrEe FE$eE€E
EEEE
E -g
tr
i: iI
':':.:-:
oo66 rrrf-
ioo
^-.J
d
6E a4
€E!' $FEafl ri = F:
s"
F"
E SE E
*E
iEE
EE.gE
; .:.d
E
EEE e -Ets :i' !a c'= M= -*d: g3E g€
c
Fu€E,EgEa,EABE=EEB'i @
^^
s= ;e
E
F5
d
isr
; BTE
= U
tr =;!tr 00eo
E
U
S"fihs
Ed dY
siAPEi eEIaiEiia€
Eg
"EEi5
cqF 66C
EE
:
N
€
E= 3? .-.=
.:
d d
3
tr
6 O hE
E.E
=_q EEEE:
ux
gAEe d tr e63
dN didt
;: I-: -.: '--.: .: d di
*
*
N €
: I --': --
<<€c.&-gEE1&3..&_g
E
--E A! EEig=E; E E* E= E#*Ea* s83:[j**EE *e7i Ei:9. *-" fEcg€t EE-E:Ei9EE:Eg3 EE€EE8-F"P"E:*.!Ets e€: *.c #€BEA n-i..{-1cln .lalrinc?rl .1---:-': -':-:':'1€@€€@€ =E-O i o c =
9-F
j
=.F
IFI
F
=\6x od-40 -cl
nq --:: -': €€ ud6
g
E: s n "'!
9,qg
e:: b. H: a€ €Eo!! s H Ed z
-:
c.l
€
6E c :.E F].1 EF : aEc d ii6Q zt .l
ei
.aE.-q
ci
re e
ci
=: ci c,i
: i
F€E $$ae€$c F$eaa€cEc$€E$*
: i I :-:.-.Ao!ei.,i :! ci tddtctctod; rE
5.rS=E
H:5* E sEE :
9p6FE'tr EOFFO .EJ;HE
d F3,3t
g.F5.
ct
ci c.i
:
ei 6
F,EFe eE F
.i oE
a
AFe
gsE $
