BAB III PRAKTIK PENGALIHAN BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA UNTUK JAMINAN HUTANG PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI SERBA USAHA DUA TIGA
A. Pelaksanaan Simpan Pinjam yang Dilakukan oleh Pihak Koperasi Serba Usaha Dua Tiga 1.
Profil Koperasi Usaha Dua Tiga Koperasi Serba Usaha Dua Tiga yang selanjutnya disebut dengan
KSU 23 adalah sebuah koperasi yang terletak di wilayah Pati, Jawa Tengah. Koperasi ini memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Pati dan Kecamatan Dukuhseti pada umumnya. Maka dari itu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka pada pendiri sepakat untuk membuat Koperasi yang legal artinya mempunyai badan hukum yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada bulan April tahun 1999 para pendiri KSU 23 mengajukan permohonan pendirian badan hukum ke Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati. Disebut KSU 23 karena pada saat itu ada 23 orang yang ikut serta dalam menandatangani
68
69
permohonan pengesahan Koperasi. Kemudian pada tanggal 6 mei 1999 KSU 23 resmi didirikan dengan keluarnya Akta Pendirian Koperasi Nomor 157/BH/KDK.11.9.V/1999
tertanda
tangan
oleh
Menteri
Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kabupaten Pati Ir. Pratiknyo. Surat Keputusan Pengurus Koperasi Serba Usaha ‘Dua Tiga” Nomor 01/2005 tentang Pengangkatan Karyawan menjelaskan mengenai tugas dari masing – masing organ KSU 23 adalah sebagai berikut : a. Tugas Ketua 1. Memberikan penilaian
arahan,
dan
motivasi,
pengawasan
masukan
kepada
staf
/
saran, –
staf
dibawahnya. 2. Sebagai panutan bagi staf – staf dibawahnya. 3. Menandatangani dan mendisposisi surat – menyurat kontrak, perjanjian – perjanjian, memvalidasi otorisasi laporan keuangan. b. Tugas Manager 1. Mengkoordinasi pengelolaan kegiatan usaha Koperasi. 2. Merencanakan dan pengontrol kerja karyawan. 3. Bertanggung jawab kepada pengurus.
70
c. Tugas Koordinator Pinjaman 1.
Menyusun perencanaan pinjaman.
2.
Mengawasi pinjaman yang telah disalurkan.
3.
Mengelola pinjaman bulanan.
4.
Melaksanakan administrasi kelembagaan organisasi.
5.
Bertanggung jawab kepada manager.
d. Tugas Koordinator Operasional dan Akuntansi 1.
Menyusun perencanaan keuangan
2.
Menyusun laporan keuangan (Neraca, PHU).
3.
Meneliti dokumen administrasi keuangan.
4.
Menjalankan administrasi keuangan sesuai program.
5.
Menjalankan administrasi kelembagaan Koperasi.
6.
Bertanggung jawab kepada manager.
e. Tugas Koordinator Mingguan Pengawas 1.
Menyusun perencanaan pinjaman mingguan.
2.
Menjalankan pengawas/penyelamat pinjaman mingguan.
3.
Bertanggung jawab kepada manager.
f. Tugas Bulanan 1.
Memproses pengajuan pinjaman.
71
2.
Melakukan survey analisa kepada calon peminjam.
3.
Mengajukan dan mempresentasikan kepada komite pinjam.
g. Tugas A.O POS II 1.
Menyusun perencanaan drooping pinjaman.
2.
Melaksanakan administrasi pinjaman mingguan.
3.
Bertanggung jawab kepada koordinator mingguan dan manager.
h. Tugas A.O POS III 1.
Menyusun perencanaan drooping pinjaman.
2.
Melaksanakan administrasi pinjaman mingguan.
3.
Bertanggung jawab kepada koordinator mingguan dan manager.
i. Tugas A.O POS IV 1.
Menyusun perencaan drooping pinjaman.
2.
Melaksanakan administrasi pinjaman mingguan.
3.
Bertanggung jawab kepada koordinator mingguan dan manager.
72
j. Tugas Teller 1.
Menyusun perencanaan kas harian.
2.
Melaksanakan administrasi kas sesuai (program).
3.
Melaksanakan penerimaan dan pembayaran kas.
4.
Bertanggung jawab atas saldo kas.
5.
Bertanggung jawab kepada koordinator operasional dan manager.
k. Tugas Layanan Umum 1.
Melayani
pengajuan
pinjaman
dan
pembukuan/penutupan tabung. 2.
Penarsipan dokumen pinjaman dan tabungan.
3.
Bertanggung jawab kepada kepala bagian (kabag) operasional dan manager.
Maksud dan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana
73
yang telah dijelaskan sebelumnya maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. Pertokoan / Perdagangan Umum b. Penyaluran Sembako c. Pengadaan Saprotan d. Bidang Pertanian dan Perkebunan e. Bidang Peternakan dan Perikanan f. Pelayanan Aneka Jasa g. Pengadaan Pangan h. Perkreditan i. Bidang Pertambangan j. Kontraktor k. Bidang Industri dan Kerajinan Bidang usaha lainnya adalah mengadakan kerja sama antar koperasi dan Badan Usaha Lainnya. Sistem permodalan KSU 23 diatur dalam Anggaran Dasar : 1. Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman : a.
Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Simpanan pokok KSU 23 merupakan simpanan yang harus dibayar oleh anggota pada pertama kali masuk menjadi anggota KSU 23. Setiap anggota
74
harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus. b.
Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya, Bank / lembaga keuangan.
c.
Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi – tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun Bank Lain.
d.
Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) atau huruf b tersebut penyimpanannya dilakukan dan ditanda tangani oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
75
e.
Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan bukti pengembalian yang ditandatangani oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus atau oleh Pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
f.
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran ruma tangga, tetapi kalau ada kebijakan lain akan diputuskan melalui Rapat Anggota.1 Besarnya pembagian SHU adalah sebagai berikut : 1.
40 % untuk cadangan
2.
22,5 % untuk anggota yang memberikan penghasilan kepada Koperasi menurut perbandingan jasa.
1
3.
20 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
4.
5 % untuk Pengurus / Pengawas.
5.
5 % untuk Karyawan / Pegawai.
6.
2,5 % untuk dana pendidikan Koperasi.
Catatan atas laporan keuangan periode yang berakhir 31 Desember 2009
76
7.
2,5 % untuk dana sosial.
8.
2,5 % untuk dana pembangunan Perkoperasian.
2. Praktik Koperasi Serba Usaha dalam Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain, dan atau anggotanya. KSP dan USP Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, dalam 2 (dua) bentuk yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Bidang usaha KSU 23 menurut Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tutup Buku Tahun 2008 dan Rencana Kerja / RAPB Tahun 2009 KSU 23 adalah sebagai berikut : 1.
Menampung
tabungan
dari
masyarakat
atau
lembaga
pendidikan baik dalam bentuk Tabungan Koperasi (Takop) atau Sikasi (Simpanan Koperasi) 2.
Pengembangan produk pinjaman pada simpan pinjam bulanan.
77
Prosedur dalam proses simpan pinjam :
Data diolah oleh pengurus Koperasi
C D
PEMINJAM
a-b
KOPERASI
E
Petugas Survey
f
DANA CAIR
78
Keterangan : a.
Anggota koperasi dalam hal ini adalah calon peminjam datang ke KSU 23. (daftar)
b.
Mengambil formulir permohonan pinjaman Pemohon yang akan mengajukan permohonan peminjaman harus datang sendiri ke KSU 23 untuk mengisi formulir surat permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Pada saat pemohon datang, pemohon diberikan penjelasan (sosialisasi) tentang
KSU
23,
sehingga
meluruskan
pemahaman-
pemahaman yang mungkin masih salah pengertian mengenai jalannya KSU 23. Formulir diserahkan kembali setelah diisi dan ditandatangani
serta
dilengkapi
dengan
persyaratan-
persyaratan yang telah ditetapkan oleh KSU 23. Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pihak yang memohon pinjaman adalah : 1. Surat permohonan pembiayaan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah dan istri sebanyak 2 buah; 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan surat nikah; 4. Proposal pengajuan pembiayaan; 5. Surat persetujuan suami-istri diatas materai;
79
6. Data penghasilan nasabah; 7. Data jaminan dan objek pembiayaan.
c.
Formulir dianalisis oleh pengurus koperasi
d.
Setelah data-data dan persyaratan-persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan kembali kepada KSP, maka pemohon menunggu konfirmasi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
untuk melaksanakan
penilaian serta
ferifikasi
ke
lapangan dan rapat pengurus. Kegiatan penilaian dan verifikasi ini untuk menyesuaikan data-data yang telah diajukan oleh pemohon dalam formulir permohonan pembiayaan dengan kondisi usaha yang sebenarnya maupun untuk memperoleh data-data lain yang relevan, yang diperlukan untuk mendukung data-data awal. Menurut hasil penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan penilaian terhadap barang jaminan, misalnya barang yang dijaminkan adalah sebuah tanah. Tanah tersebut ditaksir berapa harga jualnya, kemudian pihak Koperasi melihat seberapa besar jumlah pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Proses penaksiran ini mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). e.
Petugas dari koperasi datang ke lapangan (survey)
80
Tahap ini merupakan bagian yang sangat menentukan dalam pencairan pinjaman, karena petugas koperasi dapat melihat langsung keadaan pemohon pinjaman serta melihat langsung barang yang akan dijaminkan. f.
Pencairan pinjaman Tahap terakhir adalah pencairan pinjaman, hal ini disepakati ketika proses peminjaman telah selesai dilaksanakan dan kedua belah pihak telah sepakat dengan isi perjanjian tersebut.
Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati – hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya. B. Perjanjian Jaminan pada Praktik Simpan Pinjam Pada dasarnya setiap Koperasi membuat perjanjian jaminan dalam praktik simpan pinjam, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman. Dalam pasal 21 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan : “Bahwa untuk mengurangi risiko pemeberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi dapat menetapkan jaminan pemberian pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan persediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban pinjaman”
81
Pengertian dalam isi pasal
tersebut, apabila KSP dan USP dapat
melakukan penetapan jaminan, hal tersebut ditandai dengan pembuatan perjanjian jaminan dalam praktik simpan pinjam, yang bertujuan untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang bersangkutan. KSU 23 yang berkedudukan di Desa Ngagel Kabupaten Pati, menetapkan jaminan pemberian pinjaman, namun pada kenyataannya KSU 23 tidak membuat perjanjian jaminan pada praktik simpan pinjam. KSU 23 dalam proses pemberian jaminan dalam simpan pinjam hanya mengacu pada Anggaran Dasar KSU 23, hal ini yang dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan dalam pemberian jaminan. Seperti dalam contoh kasus yang dilakukan oleh pengurus KSU 23, dimana ketua KSU 23 yang bersama-sama pengurusnya menjaminkan kembali sertifikat tanah milik anggota koperasi. Hal tersebut terjadi karena pihak KSU 23 maupun anggota yang meminjam dana tidak membuat suatu perjanjian jaminan dalam praktik simpan pinjam. C. Praktik Pengalihan Benda Jaminan Milik Anggota oleh Pengurus Koperasi Usaha Dua Tiga Pada tahun 2005 dimana hari dan tanggal tidak diketahui secara pasti, ketika itu Sakijan bin Ahmad Jai (pihak yang menjadi korban pengalihan
82
benda jaminan) telah mengajukan pinjaman uang kepada KSU 23 dengan agunan berupa sertifikat tanah nomor 292 atas nama Ngatini binti Sulasih. Pinjaman tersebut oleh Sakijan pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti sekitar bulan Mei 2009 telah dilunasi dan setelah dilunasi kemudian Sakijan memperpanjang pengajuan lagi kredit pinjaman uang kepada KSU 23 dengan agunan berupa sertifikat tanah nomor 292 atas nama Ngatini sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dan kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 Sakijan telah melunasi tanggungan hutangnya kepada KSU 23 dan setelah lunas kemudian Sakijan meminta kembali agunan jaminan yang diagunkan oleh Sakijan berupa sertifikat tanah nomor 292. Namun oleh pihak KSU 23 dalam hal ini Manager KSU 23 yang bernama Selamet Zuhdi, S.E bin Hanan dan bendahara KSU 23 yang bernama Khoirun Masudi bin Salamun tidak dapat memberikan agunan milik Sakijan dikarenakan agunan milik Sakijan tersebut oleh Manager KSU 23 telah dijaminkan di PUSKOPSINDO Semarang pada tanggal 27 Mei 2009 sebesar Rp 90.000.000,00 ( Sembilan puluh juta rupiah ). Karena terjadi krisis likuiditas maka pada tanggal 19 Juli 2010, Manager
KSU 23 yaitu
Selamet Zuhdi dan bendahara KSU 23 yang bernama Khoirun sepakat untuk mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta
83
rupiah ) kepada PUSKOPINDO Semarang. Hingga saat ini uang pinjaman sebesar Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) tersebut belum diangsur.
