UPAYA YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KREDITOR APABILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG AKAN DILELANG DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA Oleh: Ida Bagus Guntur Ida Ayu Sukihana A.A. Gede Agung Dharmakusuma Hukum Bisnis Fakultas hukum Universitas Udayana
Abstrak Jaminan fidusia memberikan hak bagi pemberi fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan fidusia. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat akan di eksekusi objek jaminan ternyata sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Rumusan permasalahan yaitu Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor apabila Balai Lelang Negara tidak dapat melakukan eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh pihak ketiga? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor apabila Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak dapat melakukan eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh pihak ketiga maka kreditor dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Kata Kunci: kreditor, fidusia, lelang, pihak ketiga Abstract Fiduciary guarantee (jaminan fidusia) entitles the fiduciary giver to keep control of the object fiduciary. Problems can arise if the fiduciary object was already controlled by third parties when it was executed. The statements of problems can be formulated as follows. what are the efforts of creditors if State asset and Auction Service Office cannot execute the object of fiduciary as it has been managed by a third party? The research method used is the normative legal research method.Based on the results of this research, it can be concluded that An attempt that can be taken by creditors if KPKNL cannot do execution of the fiduciary object which is controlled by the third parties is that they can ask for help to the police by the Police Chief Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2011 concerning Execution Safety of Fiduciary Guarantee. Keywords: creditors, fiduciary, auction, a third party
1
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia
untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang “diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis” atau yang dikenal dengan istilah consititutum possesorium. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda – benda dalam persedian (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.1 Penggunaan benda jaminan bergerak pada perjanjian kredit dapat menimbulkan hambatan karena benda jaminan bergerak bisa saja hilang atau musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut.2 Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 Tahun 1999 (UUJF)
menyatakan
bahwa
:“Pemberi
Fidusia
dilarang
mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lainBenda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.” Permasalahan dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dapat terjadi pada saat pelelangan objek jaminan fidusia akan dilaksanakan. Pelelangan menjadi terhambat karena bisa saja objek jaminan fidusia tersebut telah dikuasai oleh orang lain atau pihak ketiga. Dalam hal ini tentunya proses eksekusi menjadi terhambat. Dalam UUJF sebagai dasar hukum dari pemberian jaminan dengan fidusia juga tidak mengatur secara spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor apabila objek jaminan yang akan dieksekusi dikuasai oleh pihak ketiga.
1
Salim HS,2008. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Salim I) h. 46 2 Ni made Trisna Dewi, 2011, “Tanggung Jawab Debitor Terhadap. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia. Dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, h. 5
2
1.2 Tujuan Tujuanya adalah untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor apabila Balai Lelang Negara tidak dapat melakukan eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh pihak ketiga
II.
ISI MAKALAH
2.1
METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dikualifikasikan
sebagai penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.3 2.2
HASIL DAN PEMBAHASAN
2.2.1
Upaya Kreditor Apabila Balai Lelang Negara Tidak Dapat Melakukan Eksekusi Kaena objek Jaminan Fidusia Dikuasai Pihak Ketiga Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh Pengadilan terhadap pihak yang
kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.4 Eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditor untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitor tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan Grosse Akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan kreditor secara langsung. Tidak adanya objek jaminan dalam penguasaan debitor salah satunya dapat dikarenakan diperjualbelikan lagi. Terhadap hal tersebut, mengakibatkan kreditor tidak memperoleh pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUJF, dapat diketahui bahwa tindakan debitor mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh UUJF. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal pemberi fidusia (debitur) berada dalam keadaan cidera janji (wanprestasi). Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek 3
Soeryono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 51 Retnowulan Sutantio da Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara PerdataDalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, h. 10 4
3
Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Atas dasar itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Kepolisian didalam mengamankan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia adalah bertujuan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan serta terlindunginya keselamatan dan keamananan Penerima Jaminan Fidusia , Pemberi Fidusia dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan. Artinya ruang lingkup Kepolisian dalam rangka pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dalam lingkup melindungi keselamatan dan keamanan para Pihak (Pemberi dan Penerima Fidusia) serta masyarakat secara umum dari tindakan, perbuatan dan hal-hal yang merugikan harta benda dan keselamatan. III. 1.
KESIMPULAN Upaya yang dapat ditempuh oleh kreditor apabila KPKNL tidak dapat melakukan eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh pihak ketiga apabila terjadi kesulitan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia maka kreditor dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
4
DAFTAR PUSTAKA Ni made Trisna Dewi, 2011, “Tanggung Jawab Debitor Terhadap. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia. Dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Retnowulan Sutantio da Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara PerdataDalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung Salim HS,2008. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta PERATURAAN Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 Tahun 1999 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
5
