BAB III PRAKTEK PEMBIAYAAN TRANSFUSI DARAH DI UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG KOTA SEMARANG
A. Profil Unit Tranfusi Darah Cabang Kota Semarang 1. Sejarah Berdirinya Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang Upaya kesehatan di bidang transfusi darah sudah berjalan sejak zaman pemerintahan Belanda. Dahulu bernama Bloed Transfoesi Dienst, sebagai bagian kegiatan NERKAI (Nederlands Rode Kruis Afdeling Indonesia). Sejak tahun 1945, NERKAI diambil alih fungsi oleh pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI). Pada masa awal pengalihan itu, pemerintah Republik Indonesia ataupun Palang Merah Indonesia belum memperhatikan pentingnya kehidupan Bloed Transfoesi Dienst (yang kemudian hari dikenal dengan nama Dinas Dermawan Darah/Dinas Transfusi Darah) sehingga kegiatannya hanya bersifat sporadis, akibatnya pada masa itu kebutuhan darah bagi masyarakat lebih banyak dipenuhi oleh Donor Pengganti (baik dari keluarga atau yang dibayar). Donor pengganti yang diambil dari keluarga disebut donor keluarga dan yang dibayar dinamakan donor bayaran. Sementara ada pula donor yang dengan sukarela dan tanpa mengharapkan apapun disebut donor sukarela.1
1
Selayang Pandang Unit Transfusi Darah PMI Cabang Kota Semarang, hlm. 1
25
Pada tahun 1950-1960 masih dikenal dengan istilah usaha Palang Merah Indonesia di bidang transfusi darah dan berjalan seadanya. Karena, walaupun kebutuhan darah begitu tinggi namun masyarakat tidak paham. Padahal semakin lama dirasakan, bukan hanya di kota besar, di kota kabupaten pun membutuhkan darah yang jumlahnya tidak sedikit. Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan darah maka peningkatan sarana-sarana juga harus dimiliki Palang Merah Indonesia, diantaranya: - Tenaga pelaksanaan yang terampil - Perlengkapan-perlengkapan standar. Untuk memenuhi tenaga yang profesional diadakan pendidikan yang melatih keterampilan di bidang transfusi darah, pelatihan ini dimulai pada tahun 1969 dengan masa pendidikan 6 (enam) bulan. Agar kegiatan usaha kesehatan di bidang tranfusi darah mempunyai legalitas, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu mengeluarkan peraturan, yang mengatur kinerja Palang Merah Indonesia secara hukum di bidang kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 024/BIRHUP/1972. Setelah pemerintah mengeluarkan legalitas, di kemudian hari diketahui ternyata terdapat perbedaan yang mendasar antara DTD (Dinas Transfusi Darah) dan DDD (Dinas Dermawan Darah). Sejak tahun 1950 usaha kesehatan Palang Merah Indonesia dikenal dengan DDD atau Dinas Demawan Darah yang kemudian menjadi Dinas Donor Darah yang mudah diingat,
26
tugasnya hanya mencari donor darah bila dibutuhkan, sedangkan yang memeriksa dan mengolah darah hingga siap diberikan penderita dilakukan oleh Rumah Sakit. Sedangkan mengapa kemudian dinamakan DTD atau Dinas Transfusi Darah adalah karena selain sudah mampu mengerahkan atau mencari donor darah juga sudah mampu menyimpan darah dan mempunyai peralatan yang standart untuk mengolah darah hingga siap diberikan kepada penderita. Agar perlengkapan Dinas Transfusi Darah diupayakan standar dan dapat berlaku umum diseluruh Indonesia serta menghindari hal-hal buruk yang memungkinkan oknum menyalahgunakan Dinas Transfusi Darah dari tujuan semula, membantu penderita dengan sukarela, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1980, menggantikan BIRHUP, yang mengatur mekanisme kinerja transfusi darah, aturan main, dan ragamnya dibidang transfusi darah. Mengingat beratnya amanat pemerintah terhadap Palang Merah Indonesia untuk melaksanakan upaya kesehatan, selanjutnya guna memperjelas aturan main upaya kesehatan transfusi darah tersebut diturunkan Surat Keputusan yang merupakan penjelasan dari PP No. 18 / 1980 dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 478 / MENKES / Peraturan / X / 1990 sekaligus petunjuk pelaksanaannya yang dituangkan dalam SK Dirjen Pelayanan Medik No. 1147 / YANKES / 1991.
27
Sejak saat itu, Dinas Transfusi Darah sudah dapat melakukan pengembangan dalam teknis pelaksanaan tugasnya, agar lebih profesional, sekaligus memberikan jaminan kepada penderita / pengguna darah agar merasa aman saat
ditransfusi. Salah satu jaminannya
adalah SK
MENKES No. 622 / MENKES / 1992 tentang kewajiban memeriksa HIV pada semua darah sebelum diberikan kepada penderita.2 Meskipun masyarakat kota Semarang pada waktu itu belum mengenal kegiatan Kepalang Merahan, namun kegiatan transfusi darah telah berjalan. Dengan peralatan yang sederhana sudah mampu memberikan petunjuk bagi masyarakat, bahwa harus kemana bila membutuhkan darah. Hal tersebut dapat diyakini dengan diturunkannya SK dari Markas Besar PMI No. 744/S.K.P./P.B. Tentang Pengesahan Usaha Kesehatan PMI Semarang menjadi Dinas Transfusi Darah Semarang yang dikirimkan ke Semarang pada tanggal 24 September 1980. Surat Pengesahan tersebut intinya menyatakan bahwa sejak tahun 1945 di Semarang telah berjalan aktivitas kegiatan transfusi darah yang masih berstatus DDD namun sejak tahun 1951 sudah berstatus DTD, sekalipun baru memiliki seorang dokter, seorang tenaga perawat serta peralatan untuk donor darah dan pengolahan darah masih sederhana, yang penting mampu melayani masyarakat yang membutuhkan darah.
2
Ibid, hlm.4
28
Dinas Transfusi Darah Semarang merupakan unit kerja di lingkungan PMI Semarang yang kemudian bernama Dinas Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Semarang yang beralamat di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Sj No. 31 Semarang, sebelum pindah ke gedung Nomor 35 sekarang ini sebagai hasil sumbangan masyarakat. Tahun 1986 nama DTD berubah menjadi PUTD (Pelayanan Usaha Transfusi Darah). Salah satu alasannya adalah agar lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Namun pada tanggal 15 pebruari 1988, pengurus PMI Pusat di Jakarta menurunkan Surat Edaran Intern berisi surat keputusan No. 1659/S. KP/PP tentang Konsolidasi Penyelenggaraan Tranfusi Darah yang menegaskan bahwa unit usaha trasfusi darah di tingkat cabang diganti dengan nama Unit Transfusi Darah (UTD). Penggantian nama ini lebih beralasan pada penekanan bahwa unit ini merupakan salah satu unit usaha PMI yang menangani masalah tranfusi darah.3 Berpegang pada dasar hukum yang ada, Unit Transfusi Darah Semarang terus berupaya mengembangkan diri, baik dalam upaya meningkatkan jumlah pendonor darah setia juga terus berupaya menekan donor darah keluarga dan donor darah bayaran sehingga lebih banyak donor sukarela guna memenuhi kebutuhan darah sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu Unit Transfusi Darah Semarang juga terus meningkatkan sumber daya manusianya agar dalam menyediakan darah 3
Wawancara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 9 April 2005
29
dapat dipertanggung jawabkan kualitas darah hasil olahannya. Termasuk melaksanakan semua aturan teknis pemeriksaan dan pengolahan darah sebelum darah diserahkan kepada penderita, antara lain dengan melakukan skrining pada semua darah donor. a. Tahun 1985 Unit Transfusi Darah Semarang sudah memeriksa Hbs Ag (Hepatitis B). b. Tahun 1990 juga sudah mulai diperiksa sipilis c. Tahun 1992 sudah mengikuti anjuran SK Menkes No. 622/1991 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada semua darah donor. d. Tahun 1996 Pemeriksaan Hepatitis C (HCV) Hingga saat ini semua pemeriksaan tersebut masih tetap dan terus dilaksanakan Unit Transfusi Darah Paalang Merah Indonesia kota Semarang. Dengan terus berkembangnya ilmu kedokteran khususnya dibidang hematology dan transfusi darah, memacu Unit Transfusi Darah Semarang untuk terus mengimbanginya. Upaya tersebut diantaranya adalah memberikan darah selain darah penuh juga darah olahan atau darah komponen (darah yang sudah diolah menjadi beberapa bagian / komponen). Berbekal alat pengolah darah yang bernama Referigenerated Centrifuge 3B sumbangan dari Rotary Club Adelcide di Australia, Unit Transfusi Darah Semarang sudah mampu memberi darah komponen kepada penderita yang membutuhkan darah. Pada waktu itu, kebutuhaan
30
darah komponen yang dapat dilayani berupa FFP (Fresh Frozen Plasma), PC (Packed Red Cell), WE (Washed Erythrocyte), TC (Thrombocyte) dan BCC (Buffy Coat). Jika pada waktu itu kebutuhan darah komponen baru berkisar 5%-10% dari seluruh permintaan, maka pada akhir tahun 2001 kebutuhan darah komponen sudah mencapai 70%.4 Di masa awal pelayanannya, Unit Transfusi Darah Cabang kota Semarang hanya memberikan pada jam kerja siang hari, namun ternyata kebutuhan darah tidak dapat ditawar jam layanannya, maka tidak bisa tidak, Unit Transfusi Darah Cabang kota Semarang harus siaga 24 jam untuk melayani jika sewaktu-waktu ada permintaan. Pada tahun 1969 dengan penyadap darah dan laboratorium untuk pencocokan darah sederhana dan tenaga seorang dokter, seorang perawat sebagai penyadap darah, dan seorang tenaga laboratorium, Unit Transfusi Darah Cabang kota Semarang mendapat rekomendasi dari lembaga Transfusi Darah PMI Pusat untuk dapat melayani masyarakat selama 24 jam sehari. Hingga kini , Unit Transfusi Darah Cabang kota Semarang terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik dibidang penyadapan / pengambilan darah, bidang laboratorim maupun tenaga pendukung yang lainnya dibidang administrasi. Pelatihan-pelatihan yang diikuti mulai dari tingkat Jawa Tengah hingga Pusat bahkan ke luar
4
Selayang Pandang, op.cit, hlm. 7
31
negeri sepanjang itu untuk meningkatkan kemajuan bagi Unit Transfusi Darah Cabang kota Semarang.5
2. Visi dan Misi Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang6 Visi Menjadikan Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang sebagai salah satu unggulan dalam pelayanan transfusi darah. Misi Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang mempunyai misi sebagai berikut: a.
Meningkatkan pelayanan transfusi darah dengan mengembangkan inovasi, kreasi dan efisiensi.
b.
Ekonomis dan tejangkau bagi yang memerlukan jasa transfusi darah dengan mempertimbangkan kaidah ekonomi dan jiwa PMI.
c.
Meningkatkan pelayanan transfusi darah sejalan dengan kemajuan ilmu transfusi darah.
d.
Meningkatkan terus menerus kemapuan sumber daya manusia dalam tubuh organisasi Unit Transfusi Darah Cabang.
e.
Mengembangkan pendidikan, penelitian, tentang transfusi darah.
5
Wawancara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 12 April 2005 6 Bunga Rampai Peresmian Gedung Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, 2002, hal.10
32
Tujuan Unit
Transfusi
Darah
Cabang
Kota
Semarang
bertujuan
menjadikan pelayanan sebagai ujung tombak di Unit Transfusi Darah Cabang Semarang dengan berpegangan pada lima S (sigap, sopan, senyum, sabar, dan senang), melayani masyarakat akan kebutuhan darah dengan memperhatikan hukum ekonomi, meningkatkan disiplin kerja dan saling bekerja sama sesuai dengan tujuh prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pengetahuan transfusi darah dan aplikasinya, mampu memberikan pelayanan di bidang immuno hematologi sesuai dengan kemajuan ilmu transfusi darah kedokteran.7 Sasaran Sasaran yang hendak dicapai oleh Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, mendapatkan imbalan dan fasilitas sesuai dengan kemapuan keuangan Unit Transfusi Darah Cabang, Unit Transfusi Darah Cabang yang tervisi berkembang didalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, mendayagunakan para pakar yang terkait dengan ilmu transfusi darah, mengembalikan infestasi keuangan yang sudah dikeluarkan untuk sarana dan prasarana.8
7 8
Ibid Ibid
33
Program Program yang selalu diprioritaskan oleh Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang untuk kemajuan Unit adalah mempercepat pelayanan uji serasi dari dari 2 jam menjadi 15 menit dengan metode gel, meningkatkan pelayanan pemakai jasa darah atau komponen-komponen yang aman dan cepat, memenuhi kebutuhan darah dengan meningkatkan jumlah donor darah sukarela, meningkatkan pelayanan pengguna jasa transfusi darah penderita thalassemia dan hemophilia, memperkecil peluang calo darah, menyiapkan laboratorium referal immuno hematologi dengan metode gel meliputi : -
golongan darah yang bermasalah.
-
Screening antibody.
-
Identifikasi anti body.
-
Test paternity.9
3. Struktur Organisasi Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang Setiap kepengurusan Palang Merah Indonesia baik di Pusat, Daerah maupun Cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembinaan dan penyelenggaraan upaya kesehatan transfusi darah sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang upaya kesehatan transfusi darah, Pengurus Pusat PMI dibantu oleh:
9
Ibid
34
a. Perangkat staff UKTD (Upaya Kesehatan Transfusi darah), yaitu Divisi Bina Transfusi darah, berada dibawah pengurus Pusat PMI dan bina Transfusi darah Daerah dibawah Pengurus Daerah PMI b. Perangkat pelaksana teknis UKTD, yaitu Unit Transfusi Darah Pusat, Unit Transfusi Darah Daerah, dan Unit Transfusi Darah Cabang. Bina Transfusi Darah Daerah yang dibentuk oleh Pengurus Daerah PMI menjalankan fungsinya mengkoordinasikan UTDC-UTDC di wilayahnya serta melakukan pembinaan kepada UTDC PMI menyangkut pembinaan organisasi dan managemen, personal, sarana dan prasarana, usaha/ produksi, logistik, dana dan bantuan. Sedangkan bersama-sama dengan Kanwil Depkes Propinsi, Pengurus Daerah PMI / Bina Transfusi Darah Daerah melaksanakan pembinaan untuk peningkatan kualitas layanan upaya kesehatan transfusi darah serta koordinasi dan kerjasama dalam hal pemantauan penerbitan dan pemutihan ijin operasional Unit Transfusi Darah Cabang. Unit Transfusi Darah Cabang PMI sebagai unit usaha yang dibentuk oleh Pengurus Cabang PMI melaksanakan tugas upaya kesehatan transfusi darah ditingkat cabang memiliki manajemen tersendiri. Pengorganisasian UTDC PMI terdiri atas tiga unsur yaitu Unsur Tata Usaha, Unsur Teknis dan Unsur P2D2S (Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela). UTDC PMI dipimpin oleh Kepala UTDC yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Cabang PMI.
35
Pengurus cabang PMI dalam melaksanakan upaya kesehatan Transfusi darah, membina kerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat maupun Kantor Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Dati II, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan upaya kesehatan Transfusi darah
dan
permohonan
rekomendasi
pendirian
UTDC
maupun
permohonan bantuan tenaga dan peralatan transfusi darah yang diperlukan.10
10
Wawancara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 23 April 2005
36
ORGANISASI UTDC PMI SERTA HUBUNGAN KERJANYA DENGAN INSTANSI TERKAIT.
DEPKES RI
PP PMI
DIVISI BINA TRANFUSI DARAH
KANWIL DEPKES
PD PMI
KANDEPKES/ DINKES DATI
PC PMI
BTDD PMI
UTDC PMI
KA. UTDC
P2D2S
TATA USAHA
TEKNIS
Keterangan : BTDD : Bina Transfusi Darah Daerah P2D2S : Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela
37
STRUKTUR ORGANISASI UTDC PMI
PMI CABANG
KA UTDC
UNSUR TEKNISI
UNSUR TATAUSAHA
UNSUR P2D2S
B. Praktek pembiayaan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang 1. Sistem Pelayanan Permintaan Darah di UTDC Kota Semarang Dalam ruang lingkup transfusi darah dikenal dengan adanya UKTD atau Upaya Kesehatan Transfusi Darah. Yaitu, upaya kesehatan berupa
segala
tindakan
yang
dilakukan
dengan
tujuan
untuk
memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup penyumbang
darah,
pengambilan,
kegiatan-kegiatan pengerahan pengamanan,
pengolahan,
penyimpanan, dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan. Palang Merah Indonesia sebagai pihak yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan UKTD tersebut mendirikan Unit Transfusi Darah yang kegiatannya meliputi: rekruitmen donor, seleksi
38
donor, pengambilan darah, pemeriksaan uji saring, pembuatan komponen darah, penyimpanan sampai mendistribusikan darah kepada pemakai yaitu Rumah Sakit atau pasien.11 Dalam upaya perolehan darah, Unit Transfusi Darah Cabang Semarang mempunyai target 4000-4500 kantong untuk setiap bulannya. Akan tetapi, saat sekarang ini, baru bisa sampai 80% dari jumlah kantong yang ditargetkan. Padahal selama ini Unit Transfusi Darah sudah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, ikatan remaja, maupun sekolah-sekolah yang ada di Semarang. Mengingat masih banyaknya jumlah kantong yang kurang dari target yang ditentukan , maka pihak Unit Transfusi Darah berusaha lebih giat lagi dalam upaya pengerahan penyumbang darah guna mendapatkan target yang akan dicapai.12 Adapun prosedur kerjasamanya adalah sebagai berikut: 1. Surat pemberitahuan tentang kesediaan donor darah kepada Unit Transfusi Darah Semarang yang berisi hari, tanggal, jam, tempat donor, dengan mengetahui kepala sekolah, kepala desa, pimpinan perguruan tinggi atau kepala instansi yang bersangkutan. 2. Surat pemberitahuan tersebut sekaligus berisi permohonan bantuan untuk pelaksanaan donor, karena yang mempunyai fasilitas adalah pihak Unit Transfusi Darah.
11
BTDD PMI Jawa Tengah, Buku Pintar Petugas P2D2S, Semarang,1999, hal 41 Wawancara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 27April 2005 12
39
3. Proses donor hanya bisa dilakukan dengan bantuan dari tenaga medik dari Unit Transfusi Darah dan pendonor tidak dikenai biaya apapun. Apabila calon pendonor adalah dari keluarga pasien atau secara pribadi menyatakan kesediaannya menjadi pendonor, maka calon pendonor dapat langsung datang langsung ke Unit Transfusi Darah Cabang PMI Semarang dan melakukan pemeriksaan pra donor. Kemudian jika dinyatakan bisa didonor darahnya bisa langsung diambil oleh tenaga medik yang ada. Setelah darahnya diambil, pendonor berhak mendapatkan layanan yang berupa hidangan, yaitu satu gelas susu dan mie, dan apabila dibutuhkan akan diberikan obat-obatan ringan.13 Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Transfusi Darah secara langsung akan menentukan tingkat derajat kesehatan masyarakat luas. Masyarakat senantiasa membutuhkan darah dari Unit Transfusi Darah, baik dalam kondisi dan situasi yang telah diperhitungkan maupun yang tidak dapat diduga sebelumnya. Oleh sebab itu Unit Transfusi Darah harus mampu memenuhi setiap kebutuhan darah. Hal ini dapat dicapai apabila Unit Transfusi Darah mempunyai anggota Donor Darah Sukarela (DDS) yang jumlahnya cukup memadai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Transfusi Darah, Unit Transfusi Darah sangat bergantung pada berbagai pihak, khususnya pada masyarakat pendonor
13
Ibid
40
darah sebagai penyangga ketercukupan stok darah di Unit Transfusi Darah. Salah satu indikator keberhasilan pelayanan Unit Transfusi Darah adalah diukur dari kemampuan Unit Transfusi Darah tersebut untuk menghimpun Donor Darah Sukarela dengan jumlah yang memadai sehingga seluruh permintaan dari rumah sakit dapat dipenuhi, sehingga keluarga pasien tidak perlu repot-repot mencari sendiri donor darah, yang lazim disebut Donor Darah Keluarga atau Donor Darah Pengganti.14 Dalam tahap penyampaian darah, Unit Transfusi Darah hanya dapat memberikan darah sesuai dengan kebutuhan. Unit Transfusi Darah hanya menyediakan darah bagi yang membutuhkan. Golongan darah yang tersedia di Unit Transfusi Darah Semarang hanya golongan darah A, B, dan O saja. Setiap pengguna darah hanya bisa meminta darah dengan resep dokter yang menangani pasien, jika pihak keluarga datang sendiri ke Unit Transfusi Darah Semarang. Dan apabila melalui rumah sakit, maka pihak rumah sakit juga hanya dapat meminta darah sesuai dengan jumlah kantong yang dibutuhkan pada saat itu juga, tidak boleh melebihi dari jumlah kantong yang dibutuhkan. Darah yang dikirim ke rumah sakit adalah darah yang cocok dan sesuai dengan darah pasien, yaitu darah yang sudah mengalami reaksi silang. Identitas darah dan pencatatan nomor kantong darah yang dikirim harus jelas mengenai jenis dan golongan darah, tanggal pengambilan, suhu
14
BTDD PMI Jawa Tengah, Op. Cit., hal.42
41
simpan hasil pemeriksaan dan tanggal kadaluarsa. Selain itu, suhu pengiriman darah lengkap harus dapat dipertahankan, sedangkan plasma segar beku dan kriopresitat dapat dikirim dalam bentuk cair. Dalam penyampaian darah ke rumah sakit, Unit Transfusi Darah Cabang Semarang menyampaikan ke semua rumah sakit yang ada di Semarang. Unit Transfusi Darah Semarang hanya mengirimkan jumlah kantong yang diminta pada saat itu juga. Setiap bulannya, Unit Transfusi Darah Cabang Semarang telah mengirimkan darah ke rumah sakit lebih dari 3000 kantong darah dari berbagai jenis dan golongan darah yang tersedia. Berkaitan dengan penyampaian darah ini, pihak pengguna darah dari golongan dan jenis darah apapun dikenai biayanya. Karena mengingat bahwa
dalam
proses
pengadaan,
pengolahan,
penyimpanan
dan
pengamanan darah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan pola penghitungan biaya penggantian penggunaan darah, ditetapkan berdasarkan atas komponen jasa palang merah, komponen administrasi dan komponen bahan dan alat habis pakai.15 Unit Transfusi Darah menyampaikan darah yang telah siap pakai kepada sarana pelayanan kesehatan yang memerlukan untuk kegiatan pengobatan di rumah sakit, dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut:
15
Wawacara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 2 Mei 2005
42
1.
Formulir permintaan darah dari rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter disertai contoh darah si pasien dibawa oleh keluarga pasien ke Unit Transfusi Darah Cabang Semarang.
2.
Bila di Unit Transfusi Darah ada persediaan darah yang diminta, kemudian diadakan uji cocok serasi dan bila cocok maka darah langsung di bawa ke rumah sakit yang bersangkutan untuk ditransfusikan. Perkiraan waktu yang diperlukan: a.
Pemeriksaan uji cocok derasi di Unit Transfusi Darah ±1 jam.
b.
Perjalanan rumah sakit ke Unit Transfusi Darah (bila jauh/jalan macet) dapat mencapai
±1 jam. Sehingga
kebutuhan waktu untuk mendapatkan darah siap ditransfusikan ± 2 jam.. 3.
Apabila persediaan darah di Unit Transfusi Darah tidak ada, maka keluarga pasien harus mencari donor. Waktu yang diperlukan untuk seleksi donor, uji saring dan uji serasi serta transportasi dari Unit Transfusi Darah ke rumah sakit bertambah panjang (bisa mencapai 4-6 jam). Inilah mengapa persediaan stok darah di Unit Transfusi Darah mutlak harus dipenuhi. Berdasarkan kenyataan mekanisme/prosedur pelayanan darah
yang telah berlangsung selama ini, terdapat beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut: 1.
Mengurangi kualitas darah, karena: a. Terlalu lama berada di luar tempat penyimpanan darah
43
b. Kemungkinan guncangan selama perjalanan dari Unit Transfusi Darah ke rumah sakit. 2.
Waktu yang diperlukan cukup lama, apalagi bila di Unit Transfusi Darah tidak ada stok darah
3.
Kemungkinan kelebihan permintaan darah. Misalnya, permintaan kantong ternyata hanya ditransfusikan 2 kantong mengingat keadaan pasien sudah cukup baik. Sisa darah karena penyimpanan tidak baik akan menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Menyadari permasalahan dan kendala yang terjadi tersebut, maka
perlu diprioritaskan upaya menekan seminimal mungkin kelemahankelemahan yang ada dengan cara meningkatkan cakupan, mutu dan efisiensi pelaksanaan-pelaksanaan transfusi darah di rumah sakit. Untuk itu, keberadaan bank darah rumah sakit dalam hal ini mutlak sangat diperlukan.16
16
BTDD PMI Jawa Tengah, Op. Cit., hal.49
44
PROSEDUR MENDAPATKAN DARAH17
Dokter mengisi formulir Permintaan darah
UTD PMI ADA
TIDAK ADA Mencari donor Keluarga/ sukarelawan
Cross test
Cocok
Disertai contoh darah
Tidak cocok Cross Test
Tidak Cocok
cocok
Mencari darah yang cocok
Dibawa ke RS bersangkutan TRANSFUSI
17
Leaflet Prosedur Mendapatkan Darah di Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang
45
ALUR PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI DARAH TRANSFUSI18
6
3. SPDT
UTDC
DDP/DDK
2. STOK DARAH
PERMINTAAN
Permintaan
Bagian Penerangan ANALISA darah 1. KEBUTUHAN Bank Darah Rumah sakit
Rumah sakit
Bangsal
Kirim
4. PERMINTAAN 5. PENDISTRIBUSIAN
Keterangan: SPDT DDP DDK
: Surat Permintaan Darah Transfusi : Donor Darah Pengganti : Donor Darah Keluarga
18
Leaflet Mekanisme Permintaan dan Distribusi Darah Transfusi di Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang
46
MEKANISME HUBUNGAN LAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH DENGAN BANK DARAH RUMAH SAKIT REKRUTMEN DONOR
SELEKSI DONOR
PENGAMBILAN DARAH UJI SARING
UTD PMI PENGOLAHAN
KOMPONEN
DISTRIBUSI …………………………………..
PENYIMPANAN
DISTRIBUSI : PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH CROSS MATCH
BANK DARAH RUMAH SAKIT
47
2. Sistem Pembayaran Service Cost (Biaya Layanan) Service cost adalah biaya penggantian darah yang ditanggung oleh pasien (keluarga pasien) yang diperhitungkan dari biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan yang meliputi pemeriksaan darah, pengolahan darah, pendistribusian, pembinaan donor, administrasi cetak serta pemakaian bahan/alat habis pakai, seperti kantong darah, dan lain-lain. Selama ini ada persepsi keliru dari masyarakat awam bahwa service atau layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh Unit Transfusi Darah PMI adalah bebas dari biaya apapun. Lalu ada pandangan lagi di masyarakat, dengan adanya service cost menunjukkan bahwa Unit Transfusi Darah PMI berarti jual darah. Ini tidak benar. Sebagai institusi mitra kerja pemerintah dalam bidang Usaha Kesehatan Transfusi Darah, keberadaan PMI dijamin Undang-undang serta peraturan-peraturan lain. Hal ini perlu diberikan penjelasan secara gamblang bahwa semua produk darah tidak boleh diperjualbelikan dengan dalih apapun, dan darah yang diberikan harus secara sukarela (PP No. 18 tahun 1980 Bab 3 pasal 3). Transfusi darah sebagai upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, dilarang untuk tujuan komersial (UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Bab 5 pasal 33). Darah yang diolah oleh Unit Transfusi Darah adalah gratis. Service cost yang harus digantikan oleh pihak keluarga pasien terhadap Unit Transfusi Darah sebenarnya hanyalah pengganti jasa layanan, dan
48
hanya sebagian kecil dari biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan pengadaan dan mengolah darah yang meliputi pemeriksaan darah dari berbagai
penyakit
pendistribusian,
menular
pembinaan
lewat donor,
darah,
pengolahan
administrasi,
serta
darah,
pemakaian
bahan/alat habis pakai. Unit Transfusi Darah dalam pelaksanaan tugas Usaha Kesehatan Transfusi Darah jelas tidak akan mampu untuk membebaskan semua biaya produksi darah yang sangat mahal pembiayaannya tersebut. Pengeluaran biaya untuk transfusi darah berlangsung sepanjang masa, karenanya Unit Transfusi Darah harus bekerja 24 jam, sedangkan sumber dana utama PMI dari bulan dana hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun, itupun belum sebanding dengan besarnya penyelenggaraan Usaha Kesehatan Transfusi Darah. Unit Transfusi Darah harus mengupayakan pengadaan reagen untuk skrining darah, pengadaan kantung darah yang cukup mahal, menggaji staff / asisten tranfusi darah, dan lain-lain. Jelasnya, prinsip PMI sesuai dengan prinsip kemanusiaannya bahwa dana PMI terutama ditujukan untuk menolong orang-orang yang menderita. Bagi penderita yang memerlukan darah, Unit Transfusi Darah hanya memberikan jasa layanan (service). Sedangkan dana-dana yang terpakai untuk semua pembiayaan dalam memperoleh darah tersebut harus dikembalikan kepada PMI, agar roda usaha PMI di bidang transfusi darah dapat berjalan terus,
49
kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu, Unit Transfusi Darah dapat mempertimbangkannya untuk membebaskan semua biaya tersebut.19 Unit Transfusi Darah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berikan hak untuk menarik service cost. Hal ini semata-mata agar roda kegiatannya dapat berlangsung terus menerus. Penarikan service cost jasa layanan pemenuhan darah didasarkan atas: PP No. 18 tahun 1980 bab IV pasal 10 yang berbunyi : “Biaya pengolahan dan pemberian darah kepada si penderita ditetapkan dengan keputusan
Menteri
memperhitungkan
atas
usul
Palang
biaya-biaya
untuk
Merah
Indonesia
pengadaan,
dengan
pengolahan,
penyimpanan dan pengangkutan tanpa mempertimbangkan laba” PERMENKES RI No.478/MENKES/Peraturan/X/1990 Bab V: 1. Biaya penggantian penggunaan darah dapat diperoleh dari pasien dengan tidak mencari keuntungan. 2. Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1), diperhitungkan sesuai dengan biaya yang diperlukan untuk komponen kegiatan yang meliputi pendistribusian / penyampaian darah, pembinaan donor, administrasi cetak, dan pemakaian bahan / alat habis pakai. 3. Biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan pola perhitungan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
19
BTDD PMI Jawa Tengah, Op. Cit., hal. 40
50
4. Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kakanwil setempat atas usul dari Unit Transfusi Darah PMI yang berpedoman pada pola perhitungan seperti ayat (3) serta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.20 Pada Unit Transfusi Darah Cabang Semarang, penghitungan Biaya Penggantian Penggunaan Darah (BPPD) ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Semarang untuk segala jenis dan golongan darah yang tersedia. Adapun pola penghitungannya adalah sebagai berikut: 1. Komponen jasa, meliputi: 23 % - Transportasi
Rp 2.000
- Pembinaan donor
Rp 3.000
- Menu donor
Rp 2.000
- Tenaga
Rp 5.000
- Penunjang lainnya
Rp 1.000
Jumlah
Rp 13.000
2. Komponen administrasi: 6%
Rp 2.500
yang meliputi : kartu identitas, kartu status, buku pendaftaran donor, pendaftaran donor, formulir mobil unit, formulir kegiatan, buku pencatatan
penyimpanan
dan
distribusi,
buku
administrasi
laboratorium, label-label atau etiket untuk ditempel pada kantong darah, stiker untuk golongan darah.
20
Per.Men.Kes. Republik Indonesia No. 478/MENKES/Peraturan/X/1990
51
3. Komponen bahan dan alat habis pakai, meliputi: 57% - Kantong darah
Rp 10.000
- Uji saring a. hepatitis
Rp 7.000
b. RPR
Rp 1.000
c. HCV
Rp 31.000
d. HIV
Rp 10.000
- Uji cocok serasi dan golongan darah
Rp 8.000
- Bahan penunjang
Rp 1.000
Jumlah
Rp 68.000
4. Komponen penyusutan dan pemeliharaan alat: 7%
Rp 1500
5. Komponen pengembangan UTD dan SDM: 7%
Rp 2000 Rp 87 00021
Jumlah total
Akan tetapi, jumlah tersebut tidak paten, dalam artian bahwa bagi pasien yang benar-benar tidak mampu bisa memperoleh darah guna pemulihan kesehatan dari Unit Transfusi Darah Semarang dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat dengan mengetahui camat setempat pula. Selain itu, juga harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit yang menerangkan bahwa pasien tersebut betul-betul membutuhkan darah dan tidak mampu. Maka dengan demikian, pasien dapat meminta darah dengan cuma-cuma. 21
Leaflet Perhitungan Biaya Penggunaan Darah (BPPD) Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang
52
Sebetulnya, hal ini dapat merugikan pihak Unit Transfusi Darah, namun hal tersebut dapat disiasati dengan subsidi silang dalam pemeriksaan atau pada uji saring darah. Pihak pengguna darah, baik yang datang ke Unit Transfusi Darah dengan membawa donor atau tidak dalam meminta darah, dikenai biaya sama. Karena yang dibayar bukan darahnya melainkan komponenkomponen yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi jika ada keluarga pasien yang kebetulan keluarganya ada yang mempunyai golongan dan jenis darah yang sama, maka darah tersebut langsung dapat diambil pada rumah sakit tempat pasien dirawat. Pasien hanya dikenai biaya kantong darah dan alat serta bahan aseptic, karena darah tersebut tidak membutuhkan perawatan lebih lanjut.22
3. Pendapat Ulama’ Fiqh Tentang Pembiayaan Transfusi Darah Distribusi atau penyampaian darah dari Palang Merah Indonesia kepada pengguna jasa Palang Merah Indonesia dengan ditentukannya tarif diperbolehkan, karena untuk kepentingan darurat dan kebutuhan. Dalam keadaan
darurat,
seseorang
dibolehkan
melakukan
hal-hal
yang
sebenarnya tidak diperkenankan. Hukum darurat menempati posisi yang amat penting didalam syari'ah. Hukum darurat memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan kemudahan bagi orang yang ditimpa
22
Wawacara dengan Pengurus Unit Transfusi Darah Cabang Kota Semarang, Sie Bina Donor, Dra. Ani Siswati, Tanggal 7 Mei 2005
53
kesulitan. Ia memiliki cakupan luas untuk menghadapi setiap keadaan yang membahayakan dalam hidup tanpa mengubah hukum. 23 Dalam keadaan darurat, seseorang dibolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperkenankan. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih yang dibentuk oleh Imam syafi'I bahwa sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena kebutuhan, kecuali dalam keadaan terpaksa.24 Kemudian Abdullah ibn Said juga menjelaskan dalam kitabnya Idzoh AlQowaid al-Fiqhiyah bahwa keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang.25 Ada sejumlah contoh untuk menggambarkan prinsip ini. Para pakar
hukum
Islam
memasukkan
alasan-alasan
hukum
yang
membebaskan seseorang dari kewajiban hukum, seperti minoritas, kegilaan, kesakitan, paksaan, kelalaian, dan ketidak tahuan. Contohcontoh lain dimana keadaan darurat menyebabkan sesuatu yang dilarang menjadi boleh adalah makan bangkai karena lapar, minum arak karena haus, atau karena sakit sebagai obat. Sedangkan mengenai biaya penggantian penggunaan darah yang telah ditetapkan merupakan biaya dari beberapa komponen yang telah dirinci. Jadi itu bukan merupakan harga dari darah tersebut. Karena setiap kantong darah dari jenis darah yang berbeda dan isi yang berbeda pula,
23
Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, alb, Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet. ke-2, 1991, hlm.45 24 Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2002, hlm.60 25 Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Ibbadi, Idzoh al-Qowaid al-Fiqhiyah, Makkah alMukarramah: al-Madrasah Al-Shalatiyah, Cet. ke-3, 1410H, hlm.42
54
bertarif sama. Baik itu yang berisi 10 cc, 20 cc, 100 cc, ataupun 200 cc. Jadi biaya tersebut adalah biaya pemeliharaan darah dan biaya-biaya lain seperti biaya pemeriksaan terhadap penyakit yang bisa menular melalui transfusi, seperti HIV. Hal ini untuk menjaga kemungkinan resiko yang terjadi, dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah saddudz dzara’I. Seperti
yang
telah
disebutkan,
bahwa
yang
mempunyai
kewenangan untuk menampung atau mendistribusikan darah adalah Palang Merah Indonesia. Operasional Palang Merah ini berdasarkan pada peraturan perundangan yang secara sah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang ada agar selalu dijalankan. Berarti tidak ada penyimpangan-penyimpangan seperti adanya jual beli darah. Jika hal tersebut terjadi, itu termasuk tindakan pidana, dan pelakunya pun bisa ditindak. Jadi dengan dalih apapun, jual beli darah tidak diperbolehkan, karena melanggar etika kemanusiaan. Walaupun dalam konteks fiqh, madzhab Hanafi membolehkan adanya jual beli darah karena manfaatnya sangat besar. Akan tetapi kalau kita mengacu pada pendapat tersebut, maka suatu saat akan muncul sebuah anggapan bahwa manusia dapat diperjualbelikan dan akibatnya kemaslahatan manusia tidak akan terwujud.
55
56
