BAB III PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING) dilalui oleh sebuah perusahaan dalam proses go public. Untuk dapat

BAB III PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING)

A.

Pengertian Penawaran Umum Perdana Penawaran umum perdana merupakan salah satu tahap yang harus

dilalui oleh sebuah perusahaan dalam proses go public. Untuk dapat melakukan listing di pasar modal, suatu perusahaan haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Jadi tidak semua perusahaan dapat go public. Karena itu, misalnya ada hal-hal yang belum beres dalam perusahaan tersebut sehingga belum memenuhi standar atau persyaratan go public, maka halhal tersebut perlu terlebih dahulu dibereskan. 114 Tidak jarang bahwa proses pemberesan, termasuk membereskan dari segi yuridis tersebut terkadang memakan waktu yang lama. Di samping itu, untuk memastikan apakah perusahaan yang bersangkutan telah siap dan memenuhi syarat go public, dibutuhkan serangkaian prosedur, dokumentasi, pemeriksaan, analisis oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak profesional misalnya. Karena

itu pula keseluruhan

rangkaian proses go public suatu perusahaan dapat digolongkan ke dalam : 115 1. Proses persiapan 2. Proses pendahuluan 3. Proses pelaksanaan

114 115

Munir Fuady, op.cit., Hal. 52. Ibid

Universitas Sumatera Utara

Penawaran umum perdana sendiri adalah merupakan bagian dalam proses pelaksanaan go public suatu perusahaan yaitu setelah ditempuhnya proses persiapan dan proses pendahuluan untuk go public. Dan setelah proses ini dilakukan, khususnya setelah efektifnya pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, maka barulah perusahaan tersebut dapat melakukan penawaran saham-sahamnya kepada publik. 116 Apabila Bapepam tidak melakukan sesuatu, maka pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke-45 sejak diterimanya pernyataan

pendaftaran

oleh

Bapepam

secara

lengkap. 117Proses

penawaran saham kepada publik ini sering juga disebut dengan emisi efek. Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan

pendistribusian

efek

itu

kepada

masyarakat

melalui

penawaran umum dengan maksud menghimpun modal. UUPM Pasal 1 memuat definisi penawaran umum (public offering) yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. 118

116

Ibid, Hal. 66 Bismar Nasution, Beberapa Aspek Hukum Pasar Modal Dalam Transaksi Saham, disampaikan pada Pelatihan Corporate Lawyer V LPSH-HIL C, Jakarta, 24 Mei 2000,Hal. 5. 118 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal. 213. 117


Dalam pasar finansial, penawaran umum perdana (Initial Public Offering) adalah penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor umum. 119 Penawaran umum pada praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (primary market) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan (kalau ada). Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (offering price) pada pasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX. 8. 120

B. Latar Belakang Penawaran Umum Perdana Modal yang tersedia dalam bentuk uang sangat diperlukan oleh perusahaan, selain untuk menjaga kelangsungan hidup juga untuk pengembangan usaha. Yang menjadi masalah bagi tiap perusahaan adalah dari mana modal tersebut didapat, apabila uang perusahaan yang ada hanya berupa catatan pembukuan sedangkan uang yang sebenarnya sedang beredar di mana-mana sesuai dengan transaksi yang dilakukan. 119

http://id.wikipedia.org/wiki/Penawaran_umum_perdana, diakses tanggal 16 Agustus 2010 120 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal. 213.


Bila ini terjadi dan hutang perusahaan sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi tentunya tidak baik bagi perusahaan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut maka bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Di samping itu, selain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan usaha, uang juga dibutuhkan untuk berbagai keperluan termasuk untuk membayar hutang-hutang perusahaan baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan berupa “fresh money” untuk disuntikkan ke perusahaan, sebagai pengganti ataupun sebagai penambah dana yang diperlukan untuk pengembangan dan perluasan bidang usaha. 121 Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana tersebut, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan perusahaan, seperti mencari pinjaman atau tambahan

pinjaman

penggabungan

usaha

uang,

mencari

(merger),

partner

menjual

untuk perusahaan

melakukan atau

menutupi/mengurangi sebagian kegiatan usaha. Upaya tersebut terakhir tentunya tidak baik bagi perusahaan dan juga bagi pemilik dan pegawainya. Alternatif lainnya yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan dana itu adalah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan

121

Asril Sitompul, op. cit., Hal. 10.


dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas yang dalam hal ini disebut investor atau pemodal, hal ini dikenal dengan istilah Penawaran Umum (Go Public) 122 Seperti halnya Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang melunasi sebagian utangnya ke perbankan melalui Penawaran Umum atau IPO anak usahanya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang memperoleh dana senilai Rp. 4,1 triliun dari hasil penjualan saham perdananya. Dana itu digunakan INDF untuk melunasi hutang digunakan untuk membayar hutang jangka pendek dan jangka panjang kepada Bank Mandiri, Bank BCA dan Rabobank International Indonesia sehingga likuiditas INDF meningkat dan lebih leluasa untuk ekspansi. 123 Beberapa hal yang menjadi dasar suatu perusahaan dalam melaksanakan penawaran umum yaitu : 124 a. Meningkatkan kepememilikan saham bagi pemodal individual (retail investor) b. Melepas sebagian dari kepemilikan perusahaan c. Mencari proceed yang sebesar-besarnya d. Menciptakan dasar bagi distribusi yang berlingkup internasional (untuk penawaran di luar negeri) e. Mengalokasikan saham kepada pemodal jangka panjang sebagai pendukung. 122

Ibid, Hal. 10-11. Kontan, Jumat, 8 Oktober 2010, Hal. 3. 124 Ibid, Hal. 11-12. 123


Apabila perusahaan tidak atau belum siap untuk melakukan penawaran umum ataupun karena kondisi pasar belum memungkinkan, maka sebaiknya perusahaan tidak terlalu memaksakan diri dan sedapat mungkin memutuskan untuk mencari pendanaan dari sumber dana jangka pendek yang dalam hal ini akan lebih baik daripada melakukan penawaran umum yang dipaksakan, karena kegagalan dalam penawaran umum dapat merupakan malapetaka bagi perusahaan dan tentunya juga bagi pemilik dan para pegawainya. Ada beberapa indikator yang dapat dipedomani sebagai anjuran untuk bahan pertimbangan sebelum memutuskan akan melakukan penawaran umum perdana, pertimbangan ini antara lain adalah : 125 a. Perusahaan memilik piutang yang dapat ditagih, persediaan barang, tanah, pabrik dan peralatan (mesin-mesin) dalam jumlah yang cukup besar yang tidak sedang dijadikan agunan. Bila terdapat indikator ini perusahaan maka pendanaan yang dilakukan melalui pinjaman dengan jaminan aset-aset perusahaan adalah merupakan alternatif yang cukup baik. b. Perusahaan membutuhkan dana sangat besar untuk membeli tanah, pabrik ataupun peralatan. Hal ini bukan merupakan hal yang luar biasa, pendanaan dari sumber-sumber komersial dapat menjadi alternatif yang baik.

125

Ibid, Hal. 13-14.


c. Teknologi yang diterapkan perusahaan belum canggih akan tetapi mempunyai prospek yang menarik di masa depan. Untuk ini joint venture, atau kerja sama riset dan pengembangan merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau suntikan modal, dan juga dapat merupakan suatu komitmen untuk memberikan suatu bagian yang lebih besar dalam peningkatan perusahaan kepada mitra kerja. Keuntungan melakukan penawaran umum : 126 1. Perusahaan menginginkan potensi untuk mendapatkan tambahan modal daripada harus melalui kredit pembiayaan (debt financing). 2. Peningkatan

likuiditas

perusahaan

terhadap

kepentingan

pemegang saham utama dan pemegang saham minoritas. 3. Dapat melakukan penawaran efek di pasar sekunder. 4. Meningkatkan prestise dan publisitas perusahaan. 5. Kemampuan

untuk

mengadopsi

karyawan

kunci

dengan

menawarkan opsi (option). Kelemahan dari Go Public adalah : 127 1. Adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum. 2. Meningkatkan pengeluaran dan pemaparan potensi kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala.

126 127

M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal. 215-216. Ibid, Hal. 216.


3. Hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen , karena terjadi dilusi kepemilikan saham. 4. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian deviden. 5. Efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan.

C. Syarat-syarat Penawaran Umum Perdana Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum (go public) jelas mencatat beberapa hal yang positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba, potensi perusahaan di masyarakat. Perusahaan yang melakukan penawaran umum jelas ingin mempertegas posisinya di masyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana masyarakat. 128 Sebelum melakukan penawaran umum perdana (IPO), ada beberapa hal yang semestinya dijadikan faktor untuk evaluasi antara lain : 129 a. Catatan Kinerja Perusahaan pada tahun-tahun terakhir sebelum IPO, perusahaan mungkin mempunyai sejarah tentang kekuatan financial, penghasilan laba yang konsisten dan terpelihara dan pertumbuhan pendapatan, atau pangsa pasar yang khusus. Hal ini dapat merupakan 128 129

Ibid, Hal. 214. Asril Sitompul, op. cit., Hal. 21-23.


faktor pertimbangan yang sangat baik, meskipun pada waktu sebelum IPO tingkat pertumbuhan perusahaan sangat kecil, ataupun tidak ada peningkatan sama sekali dan di pasar telah terjadi kejutan-kejutan yang cukup berpengaruh. b. Ukuran perusahaan, hal ini dapat dilihat dari berbagai hal dan juga akan berbeda di masing-masing bursa efek di berbagai negara. Umumnya untuk perusahaan yang tidak begitu membutuhkan teknologi penjamin emisi (underwriter) selalu melihat pertumbuhan dan konsistensi pendapatan tahunan yang lebih dari US$ 15 juta dan laba bersih US$ 1 juta atau lebih. c. Faktor-faktor yang intangible juga harus dipertimbangkan, salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan adalah penerapan teknologi di perusahaan, terutama teknologi maju yang akan membuat produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan menjadi tampil beda di pasar dan berada di atas pesaingnya. d. Tujuan perusahaan dan tujuan dilaksanakan penawaran umum harus jelas, kebutuhan perusahaan terhadap modal biasanya lebih ditekankan untuk jangka panjang dibanding dari tujuan utnuk jangka pendek. Dan hal ini harus didukung oleh pemikiran yang jernih dan rancangan bisnis (business plan) perusahaan yang baik. Ukuran besarnya penawaran yang akan dilakukan perusahaan akan ditentukan/ diarahkan oleh apa yang dibutuhkan dan apa yang akan dicapai oleh perusahaan.


e. Pangsa pasar, posisi produksi perusahan di pasarnya harus cukup untuk dapat mempertahankan pertumbuhan keuntungan yang cukup besar. f. Gaya manajemen, manajemen perusahaan juga harus cukup fleksibel untuk dapat membantu agar perusahaaan dapat bertahan dari tekanan – tekanan di bidang finansial yang datang dari masyarakat investor. Hal ini jugaharus dapat menjaga agar perusahaan tetap berhasil dalam jangka waktu panjang. g. Manajemen yang kuat, perusahaan harus mempunyai manajemen yang kuat serta pengalaman, dan juga dewan komisaris yang bertindak sebagai badan penasihat. Hal ini juga merupakan faktor-faktor yang penting yang dipertimbangkan oleh penjamin emisi dan para pelaku pasar modal. h. Internal kontrol, sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen perusahaan harus benar-benar mampu menangani peningkatan pertumbuhan dan pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim yang akurat. i. Laporan-laporan, laporan yang diaudit untuk tiga tahun terakhir sebelum penawaran umum sangat diperlukan. Hal ini tentunya merupakan hal yang mahal dan juga rumit dalam kenyataannya. Kebanyakan penjamin emisi regional menghendaki agar laporan keuangan perusahaan diaudit oleh akuntan publik yang besar.


Adapun syarat-syarat yang

harus dipenuhi suatu perusahaan

untuk melakukan penawaran umum antara lain : 130 1. Perseroan Terbatas (PT) yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan; 2. Memiliki Aktiva Bersih Berwujud sekurang-kurangnya Rp 5 miliar dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dari akuntan publik yang terdaftar di BAPEPAM; 3. Menjual sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35 persen dari jumlah saham yang diterbitkan (mana yang lebih kecil) dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500

pihak, dapat

menjadi

perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di BEI.

D. Tahap-tahap Penawaran Umum Perdana Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum adalah sebagai berikut :131 1. Tahap Pra-Emisi a. Perusahaan melakukan kajian mendalam (due diligence) terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Dari

130

http://ongisnade.wordpress.com/2008/02/03/mengenal-wacana-go-publicarema/, diakses tanggal 15 Oktober 2010 131 M . Irsan Nasrudin, dkk., op.cit., Hal. 216.


kajian itu akan terlihat terhadap hal-hal apa saja perusahaan perlu melakukan

restrukturisasi,

misal

permodalan,

keuangan,

aset,

organisasi, atau posisi-posisi tertentu di jajaran eksekutif dan komisaris perusahaan. Dari legal audit bisa diketahui tentangn jumlah dan status aset yang dimiliki perusahaan, utang perusahaan kepada pihak lain, piutang pihak lain terhadap perusahaan yang belum terselesaikan. Kajian mendalam akan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindakan yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan melakukan penawaran umum. b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan RUPS itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. c. Perusahaan menentukan penjamin emisi , profesi penunjang, dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. Profesi penunjang yang diperlukan adalah : 1. Akuntan Publik, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten untuk dua tahun terahir; 2. Notaris, untuk membuat dokumen atas perubahan Anggaran Dasar, perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum; dan notulen rapat-rapat;


3. Konsultan Hukum, untu memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum. Sedangkan lembaga penunjang yang diperlukan adalah : 1) Wali Amanat yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagai kreditur. 2) Biro Administrasi Efek (PT KPEI) 3) Lembaga Kustodian (PT KSEI) d. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum. e. Perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek. f. Perusahaan melakukan public expose. g. Perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam. h. Bapepam akan menyampaikan pernyataaan efektif Pernyataan Pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. 2. Tahap Emisi 132 1) Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer. 2) Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer.

132

Ibid., Hal. 217.


3) Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer. 4) Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (di bursa). 5) Perdagangan efek di pasar sekunder (di bursa). 3. Tahap Setelah Emisi 133 Sesudah proses emisi, emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi, yaitu : 1. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (continuous disclosure). 2. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (timely disclosure).

E. Keterbukaan dalam Penawaran Umum Perdana Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum

untuk memerhatikan dan memenuhi prinsip

keterbukaan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh

terhadap keputusan pemodal

terhadap efek yang dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. 134

133 134

Ibid., Hal. 219 Adrian Sutedi, op.cit., Hal. 98.


Menurut

Bismar

Nasution,

ada

tiga

tujuan

keterbukaan

(disclosure) dalam pasar modal, yang antara lain adalah sebagai berikut : 135 1. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham) 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan wajib. Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi anggota dan profesional pasar. 3. Memberi perlindungan terhadap investor Dengan adanya keterbukaan maka secara tidak langsung akan memberi perlindungan kepada investor, yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor, kemudian terdapat penipuan dalam bentuk

perbuatan

yang

menyesatkan,

misalnya

pernyataan

(misrepresentation) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham.

135

Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Program Pascarsarjana UI, 2001), Hal. 9-11, dikutip dari Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, op. cit., Hal. 99.


Dalam penawaran umum, aspek yang sangat penting dari keterbukaan adalah pengertian mengenai informasi apa yang diperlukan dan kemudian menyediakanya dalam keadaan yang jelas dan terbuka. Salah satu langkah penting dari penawaran umum adalah penyiapan pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran ini memberikan detil mengenai penawaran umum perusahaan dan menyediakan informasi yang lengkap yang dibutuhkan oleh Bapepam, dan untuk meningkatkan minat investor terhadap perusahaan. 136 Dalam pernyataan pendaftaran, keterbukaan harus datang baik dari emiten sendiri maupun dari profesi penunjang. Emiten hendaknya membuka semua informasi material berkaitan dengan kondisi perusahaan sedangkan profesi penunjang harus men-disclose semua informasi material dalam due diligence mereka. Baik emiten maupun profesi penunjang bertanggung jawab atas segala informasi yang disampaikan kepada Bapepam. Hal ini terlihat dari angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX. A. 2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum menyatakan : 137 “Emiten dan profesi penunjang bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib 136

Asril Sitompul, op. cit., Hal. 56-57. Angka 1 huruf c Peraturan IX. A. 2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum 137


bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya”. Selain pernyataan pendaftaran, keterbukaan dalam rangka penawaran umum juga diharuskan tercermin dari prospektus. Peraturan perundang-undangan memperkenalkan tiga macam prospektus yaitu : 138 1. Prospektus biasa. 2. Prospektus ringkas (wajib dimuat dalam surat kabar). 3. Prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah dan kecil. Selanjutnya, UUPM memberikan rambu-rambu yuridis bagi suatu prospektus, yaitu sebagai berikut : 139 1. Dilarang memuat hal-hal : a.

keterangan yan tidak benar tentang fakta material; dan

b.

tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material.

2. Memuat semua rincian tentang fakta material yang dapat memengaruhi keputusan pemodal. 3. Fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat paling awal. 4. Ekstra hati-hati dalam penggunaan foto, diagram atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya misleading. 5. Diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan komunikatif.

138 139

Adrian Sutedi, op. cit., Hal. 105 Ibid., Hal. 105.


6. Diungkapkannya fakta material harus ditentukan sesuai bidang usaha atau sektor industrinya. 7. Mestilah terdapat pernyataan bahwa lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang disebut dalam prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam wilayah RI dan kode etik, norma serta standar pofesi masing-masing. 8. Harus ada pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umum, setiap

pihak

terafiliasi dilarang

menentukan keterangan atau

pernyataaan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam prospektus tanpa persetujuan tertulis dari emiten dan penjamin pelaksana emisi. 9. Menurut penjelasan pasal

78 ayat (3) UUPM, suatu prospektus

sekurang-kurangnya memuat : a. uraian tentang penawaran umum; b. tujuan dan penggunaan dana penawaran umum; c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan; d. risiko usaha; e. data keuangan; f. keterangan dari segi hukum; g. informasi mengenai pemesanan pembelian efek; dan h. keterangan tentang anggaran dasar. 10.

Harus adal “klausula huruf besar” (yakni klasula yang dicetak

dengan huruf besar), yaitu terhadap hal-hal sebagai berikut :


a. BAPEPAM

TIDAK

MEMBERIKAN

PERNYATAAN

MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS

INI.

SETIAP

PERNYATAAN

YANG

BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT DALAM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. b. EMITEN

DAN

PENJAMIN

BERTANGGUNG KEBENARAN MATERIAL,

JAWAB SEMUA

SERTA

EMISI

EFEK

(jika

SEPENUHNYA

INFORMASI

KEJUJURAN

ada) ATAS

ATAU

FAKTA

PENDAPAT

DALAM

PROSPEKTUS INI. c. JIKA DIRENCANAKAN UNTUK MENSTABILISASI HARGA EFEK TERTENTU, MAKA MESTI ADA KLASULA HURUF BESAR.

Bagi pihak manajemen perusahaan, yang bermaksud go public atau perusahaan publik, mutlak memahami prinsip keterbukaan di pasar modal, agar dapat memahami apa yang telah ditetapkan dalam strategi pengelolaan perusahaan yang baik. Pemahaman tersebut sekaligus berguna untuk lebih mendalami persoalan bagaimana menciptakan mekanisme pasar modal yang efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan prinsip keterbukaan yaitu untuk menciptakan mekanisme pasar yang


efisien, melindungi investor, dan membantu menetapkan harga pasar yang kuat.140 Sebab pemahaman yang baik dan mendalam tentang prinsip keterbukaan tersebut pada gilirannya dapat digunakan untuk mendorong jalannya hukum yang mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam rangka

memberikan

jaminan

untuk

mengantisipasi

terjadinya

kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor disebabkan karena adanya informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada kepada orangorang tertentu. Di sini investor atau pemegang saham dapat mengakses informasi fakta material yang lahir dari prinsip keterbukaan sebagai pendekatan untuk mengambil keputusan yang baik dalam investasinya, sekaligus dapat memproyeksikan harga saham sesuai dengan refleksi realita pasar. 141

140

Bismar Nasution, Mengupas serta Mencermati Fenomena Tindak Pidana di Pasar Modal, disampaikan pada Seminar Bina Manajemen Bisnis dan Investasi Dharma Nusantara, Jakarta, 8 Mei 2003, Hal. 20. 141 Ibid.


BAB IV TINJUAN HUKUM HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)/ RIGHT ISSUE DALAM PASAR MODAL

A.

Pengertian dan dasar hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Pasar Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sering kali

disebut sebagai IPO kedua dari perusahaan publik atau emiten. Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam IPO, perusahaan publik akan menjual saham pertama kalinya di

pasar perdana dan sebagai

gantinya perusahaan akan mendapatkan dana segar (fresh money) yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ada kalanya setelah melakukan penawaran umum perdana, emiten

membutuhkan

tambahan dana untuk mendukung kinerja perusahaan seperti untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo ataupun untuk keperluan ekspansi perusahaan. Perusahaan tersebut dapat melakukan penawaran umum kedua kalinya kepada pemegang saham lama terlebih dahulu, inilah yang sering disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pada tahun 2009 tercatat ada 11 perusahaan yang melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Bursa Efek Indonesia dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp. 8,56 triliun. 142

142

Hotma di Hita L. Tobing, Jadilah Investor yang Handal di Pasar Modal, dikutip dari harian Analisa, Rabu, 11 Agustus 2010, Hal. 25.


Definisi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. 143 Sedangkan, dalam peraturan Bapepam No IX. D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu angka 1 huruf a, definisi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu didefinisikan sebagai hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. 144 Dari pengertian tersebut, pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat menukarkan haknya dengan Efek baru berupa: 145 1. Saham; 2. Efek yang dapat dikonversi menjadi saham (misalnya obligasi konversi atau obligasi tukar); dan 3. Waran. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Bahasa Inggris: Rights Issue) atau disingkat HMETD dalam pasar modal Indonesia adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam 143

Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Angka 1 huruf a Peraturan Nomor IX. D.1 145 http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf, diakses tanggal 18 Juli 2010 144


daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham portopel atau saham simpanan 146 Mohammad Samsul memberikan definisi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai rights issue. Menurutnya, right issue atau right adalah hak pemengang saham lama untuk membeli terlebih dahulu (preemptive right) saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan. 147

Menurut Indo Premier Online Trading, right issue merupakan hak untuk memesan saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Rights ini diberikan cuma-cuma dan diprioritaskan kepada pemegang saham biasa untuk memesan saham baru. 148

Adrian Sutedi menggunakan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai Bukti Right. Bukti Right didefinisikan sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada harga yang telah diterapkan selama periode tertentu. Bukti Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas (right issue), di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Bukti Right dapat juga diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu. Apabila 146

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Memesan_Efek Terlebih_Dahulu, diakses tanggal 18 Juli 2010. 147 Mohammad Samsul, op. cit., Hal. 84. 148 http://www.ipotindonesia.com/education.php?page=right_issue, diakses tanggal 20 Juli 2010


pemegang saham tidak menukar Bukti Right tersebut, maka akan terjadi dilusi pada kepemilikan atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang secara proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan perusahaan. 149 Menurut Karimsyah Law Firm, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan jumlah saham yang dimilikinya (untuk klasifikasi saham yang sama). Jika pemegang saham lama tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada karyawan. Jika karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil saham baru yang akan diterbitkan, maka saham-saham baru tersebut akan ditawarkan kepada pihak luar perusahaan (bukan pemegang saham dan juga bukan karyawan). Dalam right issue, pembagian jumlah saham baru yang akan dikeluarkan dengan jumlah seluruh saham yang ada dapat ditentukan , misalnya setiap 5 saham memiliki 12 rights, di mana 1 right memberikan hak untuk mengambil saham baru. Pada dasarnya, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) akan menambah modal disetor emiten. 150 Perangkat hukum yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) telah lama ada, yaitu diatur dalam UU PT 149

Adrian Sutedi, op.cit., Hal.47. http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf, diakses tanggal18 Juli 2010 150


lama yang tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang antara lain berisi : 151 (1) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. (2) Dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut. (3) Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dasar hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) juga diatur oleh pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Dalam UU PT baru, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dalam pasal 43 yang antara lain menyebutkan : 152 1. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. 151 152

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007


2. Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. 3. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. 4. Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak yang dipunyai oleh pemegang saham lama jika terjadi penambahan modal dalam perusahaan, khususnya perusahan publik yang bergerak dalam pasar modal, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran. Hak membeli saham baru tersebut dapat digunakan oleh para pemegang


saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang terdapat dalam Pasal 43 ayat 3. Ada pun penjelasan tentang saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan dapat diambil dari Penjelasan Pasal 36 ayat 3 huruf a yakni saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (Employee Stocks Option Program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya. 153 Penjelasan Pasal 36 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa yang dimaksud dengan reorganisasi dan/ atau restrukturisasi, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan. 154 Selain Undang-Undang, peraturan-peraturan lain mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) lebih banyak ditemui dalam peraturan Bapepam. Ada 5 (lima) peraturan Bapepam mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang penulis dapatkan dari webpage Bapepam antara lain :

155

a. Peraturan IX. D. 1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; b. Peraturan IX. D. 2. tentang Isi Pernyataan Pendaftaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; c. Peraturan IX. D. 3. tentang Isi dan Bentuk Prospektus dalam Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

153 154

Penjelasan pasal 43 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Penjelasan pasal 43 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

155

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/index.htm, diakses tanggal 5 Oktober 2010


d. Peraturan IX. D. 4. tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; e. Peraturan IX. D. 5. tentang Saham Bonus.

B. Mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Pasar Modal Peraturan Bapepam IX. D. 1 menjadi acuan bagi mekanisme penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Syarat utama perusahaan yang dapat melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) terdapat pada angka 2 yaitu perusahaan

tersebut

harus

telah

melakukan

penawaran

umum

sebelumnya. Penambahan modal tersebut dapat dilakukan dengan penerbitan saham, termasuk melalui penerbitan waran atau Efek konversi. 156 Setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud dengan persentase pemilikan mereka. 157 Akan tetapi, jika perusahaan publik tersebut mempunyai lebih dari satu saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham. 158

156

Angka 2 Peraturan Nomor IX. D. 1 Ibid. 158 Angka 3 Peraturan Nomor IX. D. 1 157


Pengertian waran dapat diambil dari angka 1 huruf b Peraturan IX. D. 1 yaitu Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.159 Waran biasanya melekat pada saham sebagai daya tarik pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan (exercise price) lebih rendah daripada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Waran merupakan suatu pilihan (option) di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidaknya waran pada saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 (enam) bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten.

Harga

waran

itu

sendiri

berfluktuasi

selama

periode

perdagangan. 160 Manfaat dari waran yaitu pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder dengan menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. 161 Contoh: Jika seorang investor membeli waran pada harga Rp. 200 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp. 1.500 dan pada tanggal 159

Angka 1 huruf b Peraturan IX. D. 1 Adrian Sutedi, op. cit., Hal. 48 161 Ibid. 160


pelaksanaan, harga saham perusahaan meningkat menjadi Rp. 1.800 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya Rp. 1.700 (Rp 1.500 + Rp. 200). 162 Apabila waran diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan (capital gain), yaitu apabila harga jual waran tersebut lebih besar daripada harga beli.

163

Akan tetapi angka 5 mengatur jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.

164

Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. 165 Hal ini ditegaskan lagi oleh angka 6 Peraturan Bapepam IX. D. 1 yang menyatakan bahwa perusahaan publik yang hendak melakukan penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. 166 Selain itu, perusahaan tersebut wajib menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur

162

Ibid. Ibid. 164 Angka 4 Peraturan Nomor IX. D.1 165 Angka 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 166 Angka 6 Peraturan Nomor IX. D. 1 163


dalam Peraturan Nomor IX. D.3 selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan. 167 Angka 7 menentukan syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain : 168 a. Perusahaan publik tersebut telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX. D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan. Angka 8 menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 di atas menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 169

167

Ibid. Angka 7 Peraturan Nomor IX. D. 1 169 Angka 8 Peraturan Nomor IX. D. 1 168


Pada dasarnya, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat diperdagangkan. Ketentuan ini dapat dilihat dari angka 11 Peraturan IX. D. 1 yang menyatakan bahwa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan : 170 a. Catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi Efek; b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu. Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 peraturan ini. c. Kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau d. Konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian. Angka 17 menegaskan bahwa perusahaan publik harus mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Selain itu, angka 17 juga menyatakan bahwa jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan di bursa yang sama. 171 Periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana yang diatur angka 17 adalah dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung 170 171

Angka 11 Peraturan Nomor IX. D. 1 Angka 17 Peraturan Nomor IX. D. 1


sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. 172 Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 173 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa.

174

Perdagangan di luar bursa ini lebih

sering disebut dengan over the counter. Angka 23 mewajibkan perusahaan publik untuk memberikan tanda terima apabila telah terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan. 175 Ketentuan angka 24 menegaskan bahwa perusahaan publik tersebut juga wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga penawaran yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang

172

Ibid. Ibid. 174 Angka 21 Peraturan Nomor IX. D. 1 175 Angka 23 Peraturan Nomor IX. D. 1 173


tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, efek yang dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan. 176 Penjatahan tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek

tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah

berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 177 Setelah penjatahan atas Efek tambahan selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 178 Apabila perusahaan publik tersebut bermaksud untuk menambah modal

dalam

jumlah

yang

telah

ditetapkan

maka

sebelum

dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, 176

Angka 22 Peraturan Nomor IX. D. 1 Angka 24 Peraturan Nomor IX. D. 1 178 Angka 25 Peraturan Nomor IX. D. 1 177


perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil. 179 Pihak yang akan membeli sisa Efek yang tidak diambil tersebut sering disebut juga dengan pembeli siaga (standing buyer).

C. Akibat-akibat Hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Pasar Modal Akibat-akibat hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu utamanya berkaitan dengan angaran dasar dan jenis-jenis modal perusahaan publik terebut. Menurut M. Yahya Harahap, ada 3 (tiga) jenis modal perseroan yaitu: 180 a. Modal Dasar Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Hal ini ditegaskan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar, merupakan “nilai nominal yang murni”. Dengan demikian, setiap lembar saham, 179

Angka 26 Peraturan Nomor IX. D. 1 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 233 180


mempunyai “nilai nominal” yang akan menjadi nilai nominal modal dasar Perseroan, yang sama nilainya dengan nilai nominal seluruh saham. Pasal 32 ayat 1 UUPT 2007, modal Perseroan yang dibenarkan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Modal Ditempatkan Modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Berdasar ketentuan pasal 33 ayat 1 UUPT 2007, paling sedikit 25 % dari modal dasar, harus ditempatkan. 181 c. Modal Disetor Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan. 182 Menurut Karimsyah Law Firm, ada 5 (lima) akibat hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) bagi perusahaan publik, yaitu : 183 a. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Publik. Terjadi karena peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan penerbit Rights. Juga mungkin/ sering terjadi peningkatan modal dasar perusahaan publik Tersebut (dalam hal penambahan modal disetor melebihi modal dasar).

181

Ibid., Hal. 236 Ibid. 183 http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf, diakses tanggal18 Juli 2010 182


Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggaran dasar perseroan memuat besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor

melalui

Hak

Memesan

Efek

Terlebih

Dahulu

akan

mengakibatkan perubahan anggaran dasar suatu perseroan. 184 b. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. 185 Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Menteri dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menteri Hukum dan HAM). 186 Pasal 21 ayat 2 menyatakan perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM meliputi : 187 a.

nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroran;

b.

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c.

jangka waktu berdirinya Perseroan;

d.

besarnya modal dasar;

e.

pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau;

184

Pasal 15 ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 186 Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 187 Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 185


f.

status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau

sebaliknya. Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 21 ayat 3 menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri. 188 Dengan demikian, apabila terjadi penambahan modal perusahaan publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengakibatkan terjadinya perubahan modal ditempatkan dan disetor, maka perubahan anggaran dasar tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. c. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 21 ayat 2 huruf d menyatakan perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM meliputi besarnya modal dasar. Dengan demikian, apabila terjadi penambahan modal perusahaan publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengakibatkan terjadinya perubahan modal dasar, maka perubahan anggaran dasar tersebut harus melalui persetujuan Menteri Hukum dan HAM. d. Dilusi kepemilikan pemegang saham lama Pemegang saham yang menjual Rights-nya, tentunya tidak akan memperoleh saham baru yang diterbitkan sebagai pelaksanaan

188

Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007


(exercise) Rights. Oleh karena itu, persentase kepemilikannya atas seluruh saham-saham perusahaan publik tersebut akan berkurang. e. Klasifikasi saham berbeda Namun pemegang saham yang terdilusi tersebut dapat meminta agar saham-saham yang dimiliknya pra Right Issue memilik hak-hak istimewa dibandingkan saham-saham yang diterbitkan pasca Right Issue. Dengan demikian, akan ada klasifikasi saham yang berbeda, dengan hak-hak berbeda, antara saham-saham pra dan pasca Rights Issue.

D. Proses Penambahan Modal Perusahaan Publik tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan publik tidak hanya dapat menambahkan modalnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tetapi juga dapat melalui tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan Nomor IX. D. 4. tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu menjadi acuan bagi proses penambahan modal perusahaan publik tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia telah menggunakan sarana penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN). BUMI melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk mengurangi hutang sebesar US$ 1 miliar selama


12 bulan ke depan. 189 Sama halnya dengan FREN, emiten selular ini melakukan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membayar hutang obligasi mereka yang akan jatuh tempo sebesar Rp. 606,5 miliar. 190 Adapun syarat-syarat penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat dari angka 2 Peraturan IX. D. 4 yang menyatakan:

191

1) Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Nomor IX. D. 1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau

2.

jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut : a. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang

189

http://bisnis.vivanews.com/news/read/153485 tambah_modal_tanpa_hmetd__bumi_pangkas_utang diakses tanggal 5 Juli 2010 190 Kontan, Jumat, 8 September 2010, Hal. 5. 191 Angka 2 Peraturan Nomor IX. D. 4


dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang; b. Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80 % (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penambahan modal; atau c. Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. 2) Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Ketentuan tentang RUPS dalam penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tunduk pada Peraturan Nomor IX. J. 1.192 Perusahan publik yang ingin menambah modalnya tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juga wajib memenuhi prinsip keterbukaan. Hal ini terlihat ketentuan angka 4 huruf b yang menyatakan paling lambat 14(empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat : 193 1. perkiraan periode pelaksanaan (jika ada); dan 192 193

Angka 3 huruf a Peraturan Nomor IX. D. 4 Angka 3 huruf b Peraturan Nomor IX. D. 4


2. analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal; dengan memenuhi prinsip keterbukaan. Selain itu, ada bebeapa hal mengenai pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD wajib diungkapkan sebagaimana yang terdapat pada angka 4 yaitu: 194 a. Paling lambat 5 (lima) kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, hari Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam

dan LK serta mengumukan kepada masyarkat kepada

masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, meliputi informasi antara jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

194

Angka 4 Peraturan Nomor IX. D. 4


E. Proses Penambahan Modal Perusahaan Publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang Dilakukan dengan Transaksi yang Mempunyai Benturan Kepentingan UUPM mengatur mengenai transaski yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) dalam Pasal 82 ayat 2. UUPM mencantumkan ketentuan mengenai hal ini menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah piahk, karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. UUPM pasal 82 ayat 2 menyebutkan, “Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingankepentingan

ekonomis

emiten

atau

perusahaan

publik

dengan

kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.” Bapepam mempertegas kata dapat mewajibkan pada UUPM Pasal 82 ayat 2 menjadi keharusan melalui Peraturan Nomor IX. E. 1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, “Jika suatu transaksi di mana seorang komisaris, direktur, atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan maka transaksi yang dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu sebagai


diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.” 195 Dalam kaitannya dengan penambahan modal

dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu, angka 9 Peraturan Nomor IX. D. 1 menyatakan dalam suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E. 1.196 Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepam yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan. Menurut peraturan ini, emiten diwajibkan melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang melakukan transaksi yang menguntungkan pihakpihak tertentu. Setiap terjadi transaksi yang

memilik

benturan

kepentingan ekonomi antara organ perusahaan, seperti direksi, dan komisaris dengan perusahaan itu sendiri, maka harus terlebih dahulu dilakukan RUPS independen. Hal ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kewajaran, transparansi dan juga akuntabilitas. 197

195

M. Irsan Nasruddin,dkk., op. cit., Hal.241. Angka 8 Peraturan Nomor IX. D. 1. 197 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, cet 2(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 120. 196


Secara prinsip peraturan ini bertujuan : 198 1. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu (UUPM Pasal 82 Ayat 2 jo. Peraturan IX. E. 1). 2. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (UUPM Pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan Nomor IX. E. 1). 3. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham yang ada merupakan keharusan (UUPM Pasal 86 ayat 1). Dengan adanya peraturan ini, setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham. 199 Dengan demikian,

jika

terdapat

pertentangan kepentingan

ekonomis antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi, komisaris, atau pemegang saham utama, maka kepentingan perseroanlah 198 199

M. Irsan Nasruddin,dkk., op. cit., Hal.242. Ibid.


yang harus didahulukan, “Direksi atau organ perusahaan lainnya tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, jika kesempatan itu sebenarnya dapat diberikan kepada perseroan. 200 Apabila direksi,

komisaris atau

pemegang

saham utama

mengabaikan kepentinagan perseroan demi keutungan diri sendiri, maka mereka yang akan bertanggung jawab atas tindakan ultra vires terebut yang dibebankan pada tanggung jawab pribadi, antara lain berdasarkan doktrin piercing the corporate veil. 201 Sejumlah modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut Peraturan Nomor. IX. E. 1 adalah perusahaan publik atau emiten : 202 a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan. b. Perolehan kontrak penting. c. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang materiel. d. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. e. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain di mana direktur, komisaris, pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur, komisaris. 200

Chatamarrasjid. Ais, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 17. 201 Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2002), Hal. 117. 202 M. Irsan Nasruddin,dkk., op. cit., Hal. 247.


f. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain di mana pemegang sahm utama, direktur, atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris. g. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utam, komisaris, atau direksi dari perusahaan publik atau emiten. h. Memakai jasa perusahaan di mana pemegang saham utama, direktur,komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direkur, atau komisaris. i. Melakukan penyertaan pada perusahaaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham, komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan. j. Menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi ataupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, komisaris, direksi menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut. k. Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik. Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi perusahaan


publik merupakan pemegang saham, direksi atau komisaris dari pemberi fasilitas. l. Dan transaksi lain yang berindikasikan adanya benturan kepentingan. Dengan demikian, apabila sebagian atau seluruh penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berkaitan dengan modus-modus di atas, perusahaan publik tersebut harus memenuhi syaratsyarat yang terdapat dalam Peraturan IX. E. 1. Transaksi benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan IX. E. 1. angka 2, yaitu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen. Persetujuan tersebut dituangkan ke dalam akta notariil. Peraturan Nomor IX. E. 1. angka 9 dan 10 mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat dilakukan sampai tiga kali. 203 RUPS Pertama : 204 1.

Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

2.

Harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham pemegang saham independen. Dalam hal RUPS pertama tidak tercapai kuorum, maka RUPS

kedua harus segera dilakukan. RUPS kedua :205 1. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili oleh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen; 203

M. Irsan Nasruddin,dkk., op. cit., Hal.249-250. Ibid., Hal. 250 205 Ibid. 204


2. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50 % saham yang dimilik oleh pemegang saham independen; 3. Pemberian suara dapat dilakukan langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga harus dilakukan. RUPS :206 1. Mendapat persetujuan dari Bapepam; 2. Telah diumumkan kepada masyarkat; 3. Disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga mendapat persetujuan pemegang saham independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penolakan (Peraturan Bapepam IX. E. 1. angka 11. Untuk pelanggaran atas ketentuan ini Bapepam dapat

mengenakan sanksi administratif (angka 13). 207

Pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atau transaksi tertentu. 208

206

Ibid. Ibid. 208 I Made B. Tirthayata, Peraturan Bapepam Atas Merger dan Akuisusi, Warta Bapepam, 2005, Hal. 7. 207


Setiap rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan terlebih dahulu, karena informasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham, atau investor untuk mengambil keputusan. Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan secepat mungkin (paling lambat) dua hari setelah transaksi. 209 Dengan demikian, proses penambahan modal perusahaan publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang tercantum dalam angka 9 Peraturan IX. D. 1 dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat RUPS dan dibuat dalam bentuk akta notariil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan IX. E. 1.

F. Aspek Perlindungan Saham Minoritas dengan Adanya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston mengatakan pada dasarnya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah suatu bentuk perlindungan kepada pemegang saham lama, khususnya pemegang saham minoritas. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli efek baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan publik sehingga persentase kepemilikan merek dalam suatu

209

Ibid., Hal. 250-251


perusahaan publik tidak akan mudah terdilusi dengan bertambahnya efek baru dalam perusahaan publik tersebut.210 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa Peraturan Nomor IX. D. 1 juga berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham. Jika perusahaan publik hendak menambah modalnya dengan melepas saham baru, maka kepada pemegang saham lama

dapat dipenuhi kepentingannya melalui

pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut juga merupaka perwujudan penerapan prinsip keadilan bagi pemegang saham minoritas. 211 Akan tetapi, dalam prakteknya, implementasi dari Hak Memesan Efek Terlebhi Dahulu (rights issue) ternyata dapat

merugikan

kepentingan investor kecil atau pemegang saham minoritas. Pengamat pasar modal, Sutito menyatakan bahwa aksi rights issue ini sebetulnya merugikan investor, terutama investor kecil atau pemegang saham minoritas dua kali. Pertama, saham investor kecil akan mengalami dilusi. Kedua, harga saham di pasar pasti akan turun mengikuti harga rights issue-nya. Oleh karena itu, BEI berkoordinasi dengan Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap serangkaian aksi rights issue oleh beberapa emiten di BEI. Jika hasil pemeriksaan mengindikasikan aksi

210 211

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, op. cit., Hal. 354. Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op. cit., Hal. 119.


merugikan kepentingan investor kecil, maka Bapepam L-K tidak akan mengeluarkan izin rights issue tersebut. 212 Sebenarnya, perlindungan saham minoritas perusahaan publik telah diatur dalam Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 61 ayat 1 menyatakan setiap pemegang saham

berhak mengajukan gugatan kepada Perseroan ke pengadilan

apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/ atau Dewan Komisaris. 213

Gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan

negeri yang hukumnya meliiputi tempat kedudukan Perseroan. 214 Pasal 62 ayat 1 menyatakan setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibel dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa : 215 a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Pasal 62 ayat 2 menyatakan dalam hal saham diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melebihi ketentuan pembelian

212

Kontan, Jumat, 4 Juni 2010, Hal. 5 Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 214 Pasal 61 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 215 Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 213


kembali saham oleh Perseroan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. 216 Dengan demikian, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu termasuk dalam cakupan Pasal 61 dan 62 karena pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

harus telah mendapatkan persetujuan RUPS dan

termasuk tindakan Perseroan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Apabila pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mendapat persetujuan RUPS ternyata dirasakan oleh pemegang saham minoritas sebagai tidak adil dan merugikan kepentingannya, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan dua pilihan yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas, yaitu : 1. Pemegang saham minoritas dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap perusahaan publik yang melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan merugikan kepentingannya (vide pasal 61). 2. Pemegang saham minoritas berhak meminta perusahaan publik yang melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar. (vide pasal 62).

216

Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007


G. Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Menurut Bismar Nasution, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) fungsi keterbukaan dalam pasar modal yaitu : 217 1. Prinsip keterbukaan berfungsi memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (judgement) terhadap investasi. 2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. 3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud). Fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan tersebut adalah pendapat yang paling tua. Kepentingan dari pemegang saham dalam prinsip keterbukaan adalah kepentingan untuk mendapatkan keterbukaan informasi material

217

Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, op. cit., Hal. 9-11.


suatu perusahaan. Hal ini akan berkaitan dengan 2 (dua) permasalahan yaitu : 218 1. Pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya. 2. Perlindungan

terhadap

kedudukan

pemegang

saham

dari

penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dilakukan oleh direksi perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip disclosure (keterbukaan). Pengaturan tersebut terutama temuat dalam Bagian Kelima, Pasal 82-84, yakni mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. 219 Dalam Peraturan

Bapepam Nomor IX. D. 1 tentang Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) prinsip keterbukaan terlihat dalam angka 14, 15 dan 26. Angka 14 menyatakan informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham adalah meliputi antara lain : 220 a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E-mail dan kotak pos;

218

Bismar Nasution, Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22 No. 6 Tahun 2003), Hal. 6. 219 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op. cit., Hal. 119. 220 Angka 14 Peraturan Nomor IX. D. 1


b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham; d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran; f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; g. harga pelaksanaan Efek; h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atas saham yang ada; i. tata cara pemesanan Efek; j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan; k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; l. tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek; m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);


n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif; o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada); p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru; q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh. Selain itu, dalam Pasal 15 juga mensyaratkan prinsip keterbukaan dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi. Emiten atau Perusahaan Publik wajin pula menyajikan hal-hal sebagai berikut :221 a. hak para pemegang Efek; b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain; c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek; d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut; e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya; f. jadwal pembayaran bunga; g. jadwal konversi;

221

Angka 15 Peraturan Nomor IX. D. 1


h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada); i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada). Selain itu, angka 15 juga mesyaratkan bahwa setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. 222 Angka 26 mensyaratkan keterbukaan total bagi informasi yang disyaratkan untuk diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Selain dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambatlambatnya pada hari akhir kerja ke-2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam. 223 Banyak sekali trik bisnis dilakukan di pasar modal, bahkan banyak yang menjurus ke tindak pidana, sehingga untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi pihak masyarakat atau bagi pihak tertentu, sektor hukum

harus 222 223

menyediakan

perangkatnya

yang

jelas

dan

Ibid. Angka 24 Peraturan Nomor IX. D. 1


komprehensif. 224Dengan

demikian,

dengan

dijalankannya

prinsip

keterbukaan keterbukaan khususnya dalam rangka dalam Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, diharapkan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan berjalan baik dan memberi keadilan dengan cara menghormati

keterbukaan

informasi

terhadap

pihak-pihak

yang

berkepentingan (stakeholders), khususnya terhadap para pemegang saham.

224

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, cet 3 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008),

Hal. 63.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas yang menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam

Pasar Modal, maka beberapa kesimpulan

yang dapat diambil antara lain: 1. Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yaitu : a. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. b. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. Peraturan Bapepam, khususnya Peraturan Nomor Nomor. IX. D. 1. Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Proses penambahan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus dilakukan menurut Peraturan Nomor IX. E. 1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan Nomor IX. E. 1 mensyaratkan penambahan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan 2 (dua) syarat utama, yaitu :


a. harus

didahului dengan Rapat

Umum Pemegang

Saham

Independen; b. dibuat dalam bentuk akta notariil. Setiap rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan terlebih dahulu, karena informasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham, atau investor untuk mengambil keputusan. Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan secepat mungkin (paling lambat) dua hari setelah transaksi. 3. Secara umum terdapat 5 (lima) akibat hukum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) bagi perusahaan publik, yaitu : a. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Publik Terjadi karena peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perusahaan

penerbit

Rights.

Juga

mungkin/

sering

terjadi

peningkatan modal dasar perusahaan publik tersebut (dalam hal penambahan modal disetor melebihi modal dasar). b. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Apabila terjadi penambahan modal perusahaan publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengakibatkan terjadinya perubahan modal ditempatkan dan disetor, maka perubahan anggaran dasar tersebut cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.


c. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Apabila terjadi penambahan modal perusahaan publik melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang mengakibatkan terjadinya perubahan modal dasar, maka perubahan anggaran dasar tersebut harus melalui persetujuan Menteri Hukum dan HAM. d. Dilusi kepemilikan pemegang saham lama Pemegang saham yang menjual Rights-nya, tentunya tidak akan memperoleh saham baru yang diterbitkan sebagai pelaksanaan (exercise) Rights. Oleh karena itu, persentase kepemilikannya atas seluruh saham-saham perusahaan publik tersebut akan berkurang. e. Klasifikasi saham berbeda Pemegang saham yang terdilusi tersebut dapat meminta agar saham-saham yang dimiliknya pra Right Issue memilik hak-hak istimewa dibandingkan saham-saham yang diterbitkan pasca Right Issue. Dengan demikian, akan ada klasifikasi saham yang berbeda, dengan hak-hak berbeda, antara saham-saham pra dan pasca Rights Issue.


B. Saran Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 1. Pengaturan tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dibuat dalam suatu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka pengaturan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan dapat disusun dengan lebih jelas dan komprehensif. Peraturan Pemerintah tentunya akan lebih mudah diketahui masyarakat luas, khususnya stakeholders dibandingkan dengan Peraturan Bapepam. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah dapat dicantumkan

sanksi administratif yang jelas terhadap

perusahaan publik atau emiten jika terjadi pelanggaran hukum dalam proses penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, terutama apabila merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. 2. Untuk proses penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, Bapepam seharusnya turut serta mengikuti jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Independen dengan maksud untuk mengawasi proses pengambilan keputusan yang adil. Bapepam juga seharusnya berkoordinasi dengan jajaran Bursa Efek Indonesia untuk


melakukan penyelidikan terlebih dahulu jika ada perusahaan publik yang ingin menambah modalnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Hal ini penting mengingat akan terjadinya dilusi terhadap pemegang saham minoritas yang tidak mampu membeli kembali saham atau efek yang dikeluarkan tersebut. 3. Hendaknya saham atau efek pasca Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak diberikan deviden terlebih dahulu, mengingat dengan keluarnya saham atau efek tersebut telah menurunkan harga saham para pemegang saham yang memiliki saham atau efek pra Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Dengan demikian, pemegang saham pra Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tidak mengambil haknya dalam membeli saham atau efek Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, akan mendapat deviden yang lebih besar dibandingkan apabila saham atau efek pasca Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu mempunyai hak deviden.


BAB III PENAWARAN UMUM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING) dilalui oleh sebuah perusahaan dalam proses go public. Untuk dapat

Recommend Documents