BAB III PEMBAHASAN. A. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

BAB III PEMBAHASAN

A.

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah prinsip yang mendasari hakhak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka disitu hak anak tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”85 Unsur dalam pasal tersebut adalah semua tindakan dan menyangkut anak. Sedangkan pelaku kebijakan dalam Ayat ini adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengadilan, Penguasa-penguasa Pemerintah, dan Badan Legislatif. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan unsur-unsur tersebut, hal ini yang akan membuktikan apakah prinsip ini telah diterapakan atau belum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 486 dalam Konvensi tersebut yang mewajibkan negaranegara yang meratifikasi konvensi tersebut menerapkan prinsip tersebut dalam setiap kebijakannya. Namun sebelumnya peneliti akan lihat lebih dalam lagi dalam Konvensi Hak Anak mengenai pemberlakuan prinsip ini. Dalam Pasal 9 konvensi ini juga menjelaskan mengenai prinsip ini, “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada

85

Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan sdengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam rangka kerjasama Internasional.” 86

36

Judicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”87 Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pemisahan anak dari orangtua dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, misalnya dalam kasus penyalahgunaan atau penelantaran oleh orang tua. Seperti contoh saja dengan yang terjadi di Indonesia, kasus penelantaran anak di cibubur oleh kedua orangtuanya. Hak asuh yang semula diambil alih oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) diberikan kepada keluarga. Hal ini dikarenakan kondisi orangtua anak yang masih labil.88 Bekerjasama dengan orang tua, negarapun berperan dalam hal ini diberikan kewajiban untuk menggunakan usaha terbaiknya demi terpenuhinya prinsip ini. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 Ayat (1),” Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung

87

Pasal 9 REPUBLIKA.CO.ID, KRAMAT JATI -- Melihat kondisi Utomo dan Nurindria yang masih labil, keluarga sepakat untuk mengambil hak asuh lima anak mereka. Keluarga sudah mengadakan rapat bersama untuk mengambil alih kelima anak sampai kondisi Utomo dan Nurindria benar benar pulih. "Perlu waktu, anakanak butuh menghilangkan rasa traumanya, Utomo dan Nurindria juga masih perlu mengembalikan kesadarannya baru bisa diharmonisasi," ujar Handika selaku kuasa hukum Utomo saat ditemui Republika, Jumat (22/5).Handika sempat menuturkan, keluarga Utomo mengaku sedih dan kaget atas prilaku anak sulungnya ini. Komunikasi memang sempat terputus selama enam bulan terkahir. Utomo menjadi orang yang asing dan tidak pernah bertegur dengan keluarga. Selain itu, kondisi anak anak yang masih butuh pemulihan psikis menjadi pertimbangan keluarga untuk bisa membawa anak-anak dalam lingkungan yang berbeda. Lagipula, menurut Handika, selama ini anak-anak tersebut dari kecil memang diasuh oleh ibu Utomo. Hal senada juga diutarakan Erlinda selaku Sekertaris Jendral KPAI. Erlinda mengatakan, niatan keluarga untuk mengambil alih asuhan lima anak tersebut sudah disampaikan ke KPAI. Erlinda juga setuju hal tersebut, meski ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. "Assesment untuk pengambilalihan hak asuh sudah berjalan sekitar 30 sampai 40 persen, jika sudah siap tinggal kita serahkan anak-anaknya," ujar Erlinda saat ditemui Republika di RS. Polri, Jumat (22/5). Hazliansyah, Keluarga Sepakat Ambil Hak Asuh Lima Anak Utomo, Republika, http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/22/noqz19-keluarga-sepakatambil-hak-asuh-lima-anak-utomo, dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2015 Pukul 20.34 WIB. 88

37

jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingankepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.”89 Dalam Pasal 21 Konvensi ini, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama juga dalam hal adopsi, dengan menjamin pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 40 90 yang menjelaskan mengenai hak anak yang menghadapi masalah hukum, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama.

B.

Semua Tindakan Yang Menyangkut Anak Dalam Pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak Anak menjelaskan mengenai macam-macam tindakan yang menyangkut anak, “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi sekarang ini. Sepanjang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan sdengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam rangka kerjasama Internasional.” Ada 3 jenis tindakan yaitu tindakan legislatif, administrasi, dan tindakan lain yang diakui dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Anak. Berikut penulis akan mengulas 3 jenis tindakan tersebut: 1.

Tindakan Legislatif Tindakan legislatif berkaitan dengan badan legislatif. Badan Legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) 91. Ada 4 tugas legislatif yaitu tugas dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran,

89

Pasal 18 Ayat (1) Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya 91 Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode: 1. Volksraad 2. Masa perjuangan Kemerdekaan 3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Website DPR. Sejarah DPR, http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 10.11 90

38

fungsi pengawasan, dan tugas dan wewenang lainnya92. Berikut penulis akan menjelaskan tugas-tugas DPR ini yang berkaitan dengan anak: a.

Tugas dalam fungsi Legislasi Dalam Pasal 5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD RI) Tahun 194593 selain Presiden, DPR juga berhak mengajukan Rancangan Undang-undang (selanjutnya disebut RUU) yang disebut dengan hak inisiatif, dimana ketentuan akan hal itu terdapat dalam Pasal 21 UUD RI Tahun 1945.94 Oleh karena itu langkah legislatif dalam fungsi legislasi dalam mengaplikasikan Prinsip Kepentingan terbaik dari anak adalah dengan menerapkan prinsip tersebut dalam Peraturan perundang-undangan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak: 1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) a)

Berkaitan dengan Permasalahan Hak Asuh Anak Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun juga dapat dipisahkan dari orang tua jika ada aturan hukum yang dilanggar dan pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) . “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi

92

Website DPR. Tugas dan Wewenang DPR, http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2015 Pukul 12.21 93 (1)Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 94 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 21 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

39

kepentingan terbaik bagi pertimbangan terakhir.”95 b)

Anak

dan

merupakan

Berkaitan dengan Penunjukan Wali untuk Anak yang Dialihkan Hak Asuhnya Baik Kepada Orang Perseorangan maupun Badan Hukum Pengambil alihan hak asuh anak hanya dapat dilakukan melalui penetapan pegadilan, oleh karena itu memiliki kekuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban dari orang tua anak kepada wali asuh. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka wali harus melaksanakannya dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan tentang hal ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (4). “Wali sebagaimana dimaksud pada ayat bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.”96

c)

Berkaitan dengan Media Masa Media masa dalam hal ini juga mengatur mengenai pemberlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kaitanya dengan edukasi dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 72 Ayat (5). “Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya,

95

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297) 96 Ibid

40

pendidikan,

agama,

dan

kesehatan

Anak

dengan

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.”97 Dalam penjelasan Umum Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam Undang-undang perlindungan anak merupakan bentuk realisasidari ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Anak. Salah satu prinsip yang diadopsi dari Konvensi Internasional mengenai Hak Anak adalah Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.98 Selain itu juga pemberlakuan ratifikasi ini99 atas dasar Undangundang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi manusia, anak memiliki kedudukan yang sama untuk di jamin hak asasinya dan mendapatkan jaminan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.100

97

Ibid Ibid, Penjelasan Umum 99 Ratifikasi atas Konvensi Internasional Mengenai Hak Anak 100 Ibid, Penjelasan Umum 98

41

2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32) Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak dijelaskan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, seharusnya segala ketentuan yang berkaitan mengenai anak, sesuai dengan Konvensi Internasional mengenai Hak Anak bahwa negara yang telah meratifkasi konvensi ini wajib menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak.

3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123) Peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan mengenai pengangkatan anak, dalam hal pengangkatan anak prisip yang digunakan adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 2 peraturan perundang-undangan ini. “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.”101 Di jelaskan bahwa pengangkatan anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Prinsip kepentingan terbaik anak juga menjadi syarat dalam pengangkatan anak. orang tua angkat harus memenuhi syarat prinsip tersebut yaitu dengan membuat pernyataan tertulis tentang penjaminan prinsip tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 Huruf J, yaitu “membuat

101

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123)

42

pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak”102 Tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak juga dijelaskan secara mendalam dalam penjelasan umum peraturan perundang-undangan tersebut, tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.103

4)

Peraturan

Menteri

Sosial

Republik

Indonesia

Nomor:

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dalam peraturan perundang-undangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip dalam pengangkatan anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, yaitu “pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”104 Tujuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan. Pasal 3 Ayat (1) “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”105

102

Ibid Ibid, penjelasan umum 104 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak 105 Ibid 103

43

5)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) Dalam pasal 2 Undang-undang ini dijelaskan bahwa asas dalam sistem peradilan anak salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan

keputusan

harus

selalu

mempertimbangkan

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.106 Selain itu ada kewajiban bagi para pihak dalam peradilan anak untuk memperhatikan prinsip ini. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 18 Peraturan perundang-undangan ini. “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”107 Dalam penjelasan umum peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa pemberlakuan asas kepentingan terbaik bagi anak dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa anak-anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.108 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya menjadi asas yang mendasari peraturan perundangundangan ini namun juga menjadi tujuan akhir yaitu mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan

106

Penjelasan umum Pasal 2 Huruf D, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) 108 Ibid, Penjelasan Umum

44

terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dimaksimalkan dalam tahapan ini dengan pertimbangan nilai-nilai yang mendasarinya, yaitu nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai perlindungan, dan nilai non diskriminasi. Dengan menjunjung nilai-nilai ini maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terjamin. b.

Tugas Dalam Fungsi Anggaran Tugas dalam fungsi anggaran DPR berhubungan dengan APBN109 dan APBD110. Pendidikan dan Kesehatan adalah hal yang terdekat dengan kepentingan anak, kesehatan menunjang tumbuh kembang anak secara jasmani, sedangkan pendidikan adalah penunjang tumbuh kembang anak secara intelektual. Berikut peneliti akan membahas perihal kesehatan dan pendidikan dalam APBN dan APBD. APBN yg akan dibandingkan adalah APBN tahun 2015 dan 2016.

109 110

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

45

TABEL PERBANDINGAN APBN 2015 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015) DAN APBN 2016 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016) No

Indikator

Undang-undang Republik Indonesia Nomor

3

Perubahan

Tahun Atas

2015

Undang-undang

Republik

Indonesia

Keterangan

Tentang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran

Undang-undang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 1.

Anggaran Pendidikan

Rp408.544.684.304.000,00 (empat ratus Rp419.176.412.756.000,00

(empat

ratus Anggaran

Pendidikan

delapan triliun lima ratus empat puluh sembilan belas triliun seratus tujuh puluh naik. empat miliar enam ratus delapan puluh enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh

2.

Pengertian

empat juta tiga ratus empat ribu rupiah).

ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 17 Ayat (1)

Pasal 20 Ayat (1)

Anggaran

alokasi anggaran pada fungsi pendidikan Alokasi

Pendidikan

yang dianggarkan Negara/Lembaga,

46

anggaran

melalui

Kementerian pendidikan tidak hanya

alokasi

anggaran dialokasikan ke transfer

pendidikan melalui transfer ke daerah dan daerah namun juga di dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan trasfer ke dana desa. melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk Mengingat pada tahun gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran 2014 desa telah diatur pendidikan kedinasan, untuk membiayai dalam

peraturan

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi perundang-undangan. tanggung jawab Pemerintah. Pasal 1 Ayat (40) 3.

Presentasi

Anggaran 20,59%

Pendidikan

dari

total

APBN 20,0%

Rp1.984.149.714.865.000,00

dari

total

APBN Secara

persentase

(satu Rp2.095.724.699.824.000,00 (dua kuadriliun berkurang, namun jika

kuadriliun sembilan ratus delapan puluh sembilan puluh lima triliun tujuh ratus dua melihat

angka

APBN

empat triliun seratus empat puluh puluh empat miliar enam ratus sembilan yang naik itu berarti sembilan miliar tujuh ratus empat belas puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh justru juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ribu rupiah).

ada

kenaikan

anggaran pendidikan.

rupiah). Pasal 17 Ayat (2) 4.

Dana

Pengembangan

Pendidikan Nasional

5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)

Di Tahun 2015 tidak ada

Lampiran undang-undang

penganggaran

tentang

Pengembangan Pendidikan Nasional.

47

5.

Dana

Alokasi

Khusus

Rp2.665.340.000.000,00 (dua triliun enam APBN 2015 tidak ada dan

Pendidikan

ratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat alokasi puluh juta rupiah) Pasal 12 Ayat (4) huruf a

6.

Dana

Bantuan

Rp43.923.573.800.000,00 (empat puluh tiga

Operasional

Sekolah

triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar

(BOS)

lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Pasal 12 Ayat (7) huruf a

7.

Dana

Bantuan

Rp2.281.900.000.000,00 (dua triliun dua

Operasional

ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus

Penyelenggaraan

juta rupiah

Pendidikan Anak Usia

Pasal 12 Ayat (7) huruf b

Dini (BOP PAUD) 8.

Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

Rp71.020.400.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) Pasal 12 Ayat (7) huruf c

48

khusus

pendidikan

untuk

9.

10.

Dana

Tambahan

Rp1.020.513.000.000,00 (satu triliun dua

Penghasilan Guru PNS

puluh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah)

Daerah

Pasal 12 Ayat (7) huruf d

Anggaran Kesehatan

Rp2.827.139.363.500,00

(dua

triliun

delapan ratus dua puluh tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Pasal 10 Ayat 7a huruf a 11.

12.

Badan Penyelenggara

3.460.000.000.000,00 (tiga triliun empat

Jaminan Sosial (BPJS)

ratus enam puluh miliar rupiah)

Kesehatan

Lampiran Undang-undang

Cadangan

Pembiayaan 1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima

kepada BPJS Kesehatan untuk

Program

ratus empat puluh miliar rupiah)

DJS Lampiran Undang-undang

Kesehatan 13.

Dana

Alokasi

Khusus

Rp16.373.208.000.000,00 (enam belas triliun

Bidang Kesehatan dan

tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus

Keluarga Berencana

delapan juta rupiah) Pasal 12 Ayat (4) huruf b

49

14.

Dana

Bantuan

Operasional (BOK)

dan

Operasional

Rp4.567.000.000.000,00 (empat triliun lima

Kesehatan

ratus enam puluh tujuh miliar rupiah)

Bantuan

Pasal 12 Ayat (7) huruf f

Keluarga

Berencana (BOKB)

50

c.

Tugas Dalam Fungsi Pegawasan DPR dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pelakasanan undang-undang adalah pengawasan pelakasanaan undang-undang yang berkaitan dengan anak, misal pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perlindungan anak, undangundang kesejahteraan anak, undang-undang pendidikan, dan undangundang lainnya yang menyangkut anak.

2.

Tindakan Administrasi Tindakan administrasi dekat dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat daerah. Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti to manage.27 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), ada 4 pengertian administrasi, yaitu sebagai berikut: a.

Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi,

b.

Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan,

c.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan,

d.

Kegiatan kantor dan tata usaha.28

Seperti yang sudah dijelaskan di atas maka dalam pembahasan ini adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaran kebijakan untuk

27 28

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, cet.7, 2011, hlm; 28 http://kbbi.web.id/administrasi , dikunjungi pada 18 Januari 2016 Pukul 18.53

51

mencapai tujuan dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelengaran pemerintahan. Bentuk dari tindakan administrasi adalah Keputusan Pemerintah mengandung suatu pengaturan (Regeling)29 dan suatu penetapan (Beschikking30). Selain itu juga ada Beleidsregels atau peraturan kebijaksanaan (policy rules) yang sering disebut quasi peraturan, seperti surat edaran, instruksi, petunjuk pelaksanaan, dan sebagainya.Berikut adalah Regeling ,Beshikking, dan Beleidsregels yang berkaitan dengan anak: a.

Regeling Berikut adalah bentuk regeling (peraturan) mengenai anak: 1)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3). Peraturan ini dibuat berdasarkan masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran di daerah Sumatera Utara. Dalam peraturan ini menganut prinsip perlindungan anak dan salah satunya adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

31

Dikatakan pula bahwa prnsip kepentingan terbaik bagi anak lebih utama dari pada hak orangtua. Dalam keadaan apapun pengasuhan anak tidak boleh menghalangi pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.32 Dalam hal ini maka Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus

29

Bentuk penuangan norma hukum dikenal keputusan yang bersifat mengatur (regeling) yang menghasilkan produk peraturan. Toto Soeprijanto, Peraturan Kebijaksanaan, Pudisklat PSDM, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19675-peraturankebijaksanaan, dikunjungi dalam tanggal 18 Januari 2016 Pukul 19.53. 30 Ibid, keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administrative menghasilkan keputusan administrasi Negara 31 Pasal 2 Ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 3). . 32 Ibid, Pasal 6 Ayat (1)

52

selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.33 2)

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak disini terlihat dalam pengaturan mengenai anak dari perkawinan campuran, yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama untuk

menetapkan status

kewarganegaraan

anak.

Pengaturan ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (3), “Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum

mampu

menentukan

pilihan

dan

ibunya

berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.”34 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum, dalam penjatuhan sanksi yang tepat prinsip ini dijadikan pertimbangan utama.35 Prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga melindungi anak yang menjadi korban dalam perkara hukum, yaitu dengan melakukan rehabilitasi guna kepentingan terbaik bagi anak.36

b.

Beschikking Beschiking disebut juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN). E. Utrecht menerjemahkan Beschikking dengan istilah ketetapan.

37

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 33

Ibid, Penjelasan umum Pasal 6 Ayat (2) Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7) 35 Ibid, Pasal 16 Ayat (3) huruf d 36 Ibid, Pasal 16 Ayat (4) 37 Ibid, Ridwan HR, Hlm. 140 34

53

Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.38 Salah satu KTUN yang berkaitan dengan anak adalah Akta Kelahiran. Hak pertama yang dimiliki oleh manusia bahkan sejak masih dalam kandungan adalah Hak anak. Dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”39 Anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum yaitu dengan mempunyai status hukum. Status hukum diperoleh anak dengan memiliki catatan tentang kelahirannya atau akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.40 Dengan adanya akta kelahiran anak selain mendapatkan hak perlindungan hukum, anak juga mempunyai hak atas statusnya, yaitu dengan dicatatnya nama orangtua anak. Pengaturan mengenai akta kelahiran anak selain diatur dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahasn Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak.

38

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77) 39 Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165). 40 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 739).

54

Akta kelahiran menjadi arsip penting bagi anak, karena untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang lainna seperti KTP, Status Kewarganegaraan, Proses Adopsi, dan sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 208 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil, akta kelahiran merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dalam praktek kehidupan sehari-haripun selain sebagai syarat administrasi kependudukan, akta kelahiran juga menjadi syarat untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan Taman Kanak-kanak (selanjutnya disebut TK) hingga sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Betapa pentingnya sebuah akta kelahiran dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, akta kelahiran menjadi jaminan masa depan anak, sehingga akta kelahiran harus dimiliki oleh anak untuk melindungi hak-hak dari anak. Namun menurut sumber artikel dalam website KPAI, lebih dari 50 juta atau lebih dari setengah jumlah anak di Indonesia saat ini tidak memiliki akta kelahiran.41 Hal ini mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki akta kehilangan haknya, baik hak untuk mendapatkan pendidikan maupun hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Bagi anak yang berhadapaan dengan hukum juga sering dirugikan dengan tidak adanya akta kelahiran, ini menyangkut penentuan usia anak. Dengan demikian jelas bahwa Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak terpenuhi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terpenuhi jika hak-hak anak terpenuhi. Dalam hal ini prinsip kepentingan terbaik bagi anak terpenuhi jika ada jaminan kepada anak untuk memiliki akta kelahiran.

41

Tim KPAI, Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran!, http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesiabatalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/ dikunjungi pada tanggal 4 Februari 2016 Pukul 19.54.

55

c.

Beleidsregels J Van Der Hovven memandang peraturan kebijakan (beleidsregel) adalah “pseudowetgeving” (perundang-undangan semu) karena pembuatannya tidak didukung

oleh kewenangan perundang-

undangan.42 Peraturan kebijakan erat hunungannya dengan Freis Ermessen yaitu kewenangan bebas dari pemerintah. Freis Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas.43 Sebuah kebijakan yang dikelarkan oleh pemerintah pasti akan berdampak pada masyarakat. Anak adalah bagian dari masyarakat, oleh karena itu sebuah kebijakan pemrintah juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak dalam setiap kebijakannya. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 Tentang Hari Anak Nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan oleh karenanya kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.44 Hari Anak Nasional dibuat untuk menstimulus orangtua dan masyarakat untuk memiliki kesadaran tentang hak anak.

42

Abdul Razak, Hakikat Peraturan kebijakan, http://www.negarahukum.com/hukum/hakikatperaturan-kebijakan.html dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2016 Pukul 5.52 43 Ibid, Ridwan HR, Hlm. 173 44 Bagian menimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 Tentang Hari Anak Nasional

56

3.

Tindakan-tindakan Lain Tindakan lain berarti tindakan selain tindakan legislatif maupun tindakan administrasi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak lain diluar pemerintahan yang telah melakukan tindakan legislatif dan administrasi. Tanggungjawab untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, dan juga orangtua atau wali anak yang merupakan pihak yang paling dekat dengan anak.

C.

Pihak-pihak yang Melakukan Tindakan yang Berkaitan dengan Anak Sesuai dengan bunyi Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.” Maka pihak-pihak yang dimaksudkan dalam konvensi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah atau Swasta Pengaturan mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah atau Swasta diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-undang tersebut yang disebut lembaga kesejahteran sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.45 Lembaga kesejahteraan sosial menjamin kebutuhan sosial masyarakat, termasuk kebutuhan sosial anak, hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita

45

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12).

57

penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.”46 Landasan konstitusional dalam penjaminan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.47 Berikut adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial baik Pemerintah ataupun swasta yang berkaitan dengan anak: a.

Yayasan yang berkaitan dengan anak Yayasan menurut Undang-undang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.48 Dalam kaitannya dengan anak maka tujuan Yayasan yang dimaksud di skripsi ini adalah untuk memenuhi hak-hak anak, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Sebagai lembaga non-profit yang menagani anak, Yayasan seharusnya menjadi sarana untuk menjamin hak-hak anak guna mencapai kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itulah pihak yang terjun langsung berurusan dengan anak dalam yayasan adalah orang yang benar-benar mengerti dan memahami hak-hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

46

Ibid, Pasal 9 Ayat (1) Ibid, penjelasan umum 48 Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112) . 47

58

b.

Panti Asuhan Anak Menurut Mohammad Teja, Meningkatnya jumlah anak telantar di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya keberadaan panti asuhan. Kondisi ini menyisakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan panti asuhan dalam rangka menjamin pemenuhan hak serta menghindari penelantaran dan kekerasan terhadap anak.49 Pada Februari 2014 kita dikagetkan dengan pemberitaan sebuah panti asuhan di Jakarta yang justru melakukan tindakan penelantaran anak, yaitu kasus kekerasan anak di panti asuhan Samuel. Bahkan menurut sumber Tribun News, diberitakan ada anak yang mengalami kasus pelecehan seksual.50 Kasus ini berawal dari 7 anak asuh panti yang kabur dikarenakan tindakan kekerasan yang dilakukan pemilik panti. Terbukti melakukan kekerasan dan pelecehan seksual, pada Desember 2014 pemilik panti asuhan di dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun subsider lima bulan, dan denda Rp 100 juta51 Kasus penelantaran anak dalam panti asuhan yang lain terjadi pada Oktober 2015, penelantaran ini terjadi di panti asuhan Rizki Khairunnisa. Panti asuhan ini berlokasi di Batuampar, Kota Batam. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengatakan adanya tindakan kekerasa dalam panti asuhan tersebut.52 Dalam sebuah wawancara dengan salah satu media berita online Antaranews.com yaitu pada tahun 2014, Dirjen Rehabilitasi Sosial

49

Mohammad Teja, Perlindungan Terhadap Anak Terlantar di Panti Asuhan, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-5-I-P3DI-Maret-2014-73.pdf, diunduh pada tanggal 5 Februari 2016 Pukul 09.35. 50 Nur Ichsan, Polisi Percepat Pemberkasan Pelecehan Seksual Anak Asuh Samuel, http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/23/polisi-percepat-pemberkasan-pelecehan-seksualanak-asuh-samuel, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2016 Pukul 09.48. 51 Tangerang Ekspres, Samuel dihukum 10 Tahun, http://tangerangekspres.com/samuel-dihukum-10tahun/, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 10.08. 52 Sri Murni, Panti Asuhan Rizki Khairunnisa Ternyata Milik PNS dan tak Berizin, http://batam.tribunnews.com/2015/10/22/panti-asuhan-rizki-khairunnisa-ternyata-milik-pns-dan-takberizin, dikunjungi pada tanggal 5 Februari 2016 pukul 11.25.

59

Kementerian Sosial Samsudi Samsudi mengatakan “Panti asuhan yang menerima bantuan Kementerian Sosial 15 persen belum punya izin operasional”.53 Bisa jadi dengan adanya kasus kekerasan yang ada dipanti asuhan karena minimnya pengawasan panti asuhan baik dalam pengawasan administrasi hingga pengawasan operasional.

2.

Pengadilan Pemberlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengadilan akan terlihat baik dalam proses peradilan tersebut atau dalam amar putusan hakim untuk perkara yang bersangkutan dengan anak, baik anak sebagai korban ataupun anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara tertulis prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak tertulis, namun didalam peraturan perundang-undangan ini dijamin pemenuhan akan hak-hak anak. Hak-hak yang dimiliki anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini yaitu, hak mendapat pengurangan masa pidana, hak memperoleh asimilasi, hak memperoleh cuti mengunjungi keluarga, hak memperoleh pembebasan bersyarat, hak memperoleh cuti menjelang bebas, hak memperoleh cuti bersyarat, dan hak memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.54Dengan menjamin hak-hak anak maka secara langsung prinsip kepentingan anak juga dijamin dalam perundang-undangan ini.

Selain

mencantumkan

hak-hak

anak,

namun

dalam

proses

persidanganpun kepentingan anak sangat diperhatikan, misalnya persidangan diselenggarakan tidak seperti persidangan untuk orang dewasa. Persidangan dilakukan di ruangan kusus atau bahkan di tempat biasa, hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) “Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.”55

53

Desi Purnamawati, 15 persen panti asuhan di Indonesia ternyata tak berizin, http://www.antaranews.com/berita/427137/15-persen-panti-asuhan-di-indonesia-ternyata-tak-berizin, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2016 Pukul 18.58. 54 Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153). 55 Ibid, Pasal 53 Ayat (1)

60

Persidangan anak juga dilakukan secara tertutup kecuali untuk pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka.56 Pengaturan dalam Pasal 53 dan 54 merupakan contoh peberlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sekalipun anak melakukan tindak pidana namun anak masih berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dijamin hak-haknya. Pemisahan ruang sidang dan juga pemeriksaan persidangan yang secara tertutup dilakukan untuk menjaga psikis anak untuk tetap menjamin masa depan anak. Anak yang terbukti melakukan tindak pidana masih berhak untuk memperbaiki kehidupannya untuk masa depan, tindakan khusus ini membantu untuk menjaga masa depan dan keberlangsungan anak. Di atas adalah pemberlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, namun apakah artinya sebuah prinsip hanya tertulis dan tidak diterapkan. Dalam Pengadilan putusan yang dibuat oleh hakim akan memperlihatkan adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau tidak. Berikut adalah beberapa putusan pengadilan dengan kasus anak beserta penerapan kepentingan terbaik bagi anak: a.

Berikut adalah kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh anak dalam

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

Nomor:

5/PID.SUS.Anak/2015/ PT.PBR. Identitas terdakwa anak dalam hal ini disamarkan. Usia terdakwa saat melakukan tindak kejahatan adalah 17 Tahun. Oleh karena itu baik terdakwa maupun korban masih dalam usia yang dilindungi dengan Undang-undang perlindungan anak. Kasus ini bermula pada sekitar bulan Agustus 2014 sekitar Pukul 20.00 WIB di sebuah rumah kavlingan Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal yang didakwakan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 56

Ibid, Pasal 54

61

Pasal 81 ayat (1) Undang-undangg Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”57 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah Pidana penjara yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa dan bagi pelaku lainnya serta Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan penganiayaan. Majelis hakim mepertimbangkan putusan ditingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 19 Maret 2015 Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rgt. Dengan pertimbanganpertimbangan tersebut maka majelis hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini kepentingan terbaik bagi anak bukan hanya milik anak yang menjadi korban tindak pidana, namun milik semua anak, termasuk terdakwa dalam kasus ini. Terdakwa juga berhak atas kepentingan terbaik bagi anak. Baik dalam proses persidangan maupun dalam hasil putusan hakim.Terdakwa dalam kasus ini masih dalam usia anak yaitu dibawah 18 Tahun, terdakwa masih berusia 17 Tahun. Jika melihat rekam jejak terdakwa yang pernah melakukan tindak pidana lain, maka seharusnya ketika hukuman yang dijatuhkan tidak hanya hukuman pidana. Namun juga harus ada upaya untuk memperbaiki karakter anak tersebut. Hukuman tidak akan menjamin bahwa kehidupan anak tersebut akan berudah, jika salah bina maka kehidupan anak tersebut justru semakin buruk. Oleh karena itu seharusnya sanksi pidana yang diberikan seharusnya didampingi oleh pendampingan khusus (mentoring), pelatihan khusus, pendalaman agama, pendidikan

57

Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)

62

karakter, dan pendampingan lainnya yang mendukung perkembangan anak.

b.

Kasus yang kedua adalah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 28/Pid.Sus.Anak/2014/PT.Bdg. Nama terdakwa disamarkan. Saat terdakwa melakukan tindak pidana usia terdakwa saat itu adalah 17 Tahun. Terdakwa maupun korban masih dalam usia yang dilindungi oleh Undang-undang perlindungan anak. Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kasus ini berawal pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 terdakwa melihat Saksi Korban (usia 14 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah SMP berangkat bersama dengan temannya menuju ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah Tahun 2010 No.Pol.B.6096 UPB, hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian sehari kemudian, kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Kab. Cianjur, terdakwa melihat Saksi Korban pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendirian, lalu terdakwa mulai beraksi dengan terlebih dahulu menghentikan sepeda motor yang di kemudikan saksi korban, lalu terdakwa berpura-pura meminta nomor hp milik saksi korban setelah itu terdakwa naik keatas sepeda motor saksi korban dengan tujuan mau kebengkel, akan tetapi sebelum sampai bengkel, terdakwa meminta agar saksi korban kembali lagi ke tempat semula dengan alasan rokonya ketinggalan dan sesampainya ditempat semula, terdakwa menyuruh saksi korban agar sepeda motornya di parkir di pinggir jalan, lalu terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban melihat ular berkepala 2 (dua) dan tanpa curiga saksi korban mengikuti terdakwa yang mengajaknya masuk ke dalam sebuah kebun dengan berjalan kaki hingga sejauh kurang lebih 15 meter, namun sesampainya disebuah bak penampungan air, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang berusaha mencekik leher saksi korban sambil berusaha dijatuhkan dengan cara dibenturkan dengan keras ke

63

tanah, lalu terdakwa berusaha menghimpit kepala saksi korban lalu terdakwa memukuli bagian muka saksi korban tepat mengenai bagian hidungnya hingga mengeluarkan darah yang mengtakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri/pinsan setelah yakin saksi korban sudah pinsan. Selain melakukan tindak kekerasan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah hp merk EverCross warna putih dari dalam saku celana saksi korban dan mengambil kunci kontak berikut sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tahun 2010 No.Pol. B.6096 UPB milik saksi korban. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan tunggal. Majelis hakim menemukan fakta bahwa tindak pidana ini terjadi karena kurang optimalnya bimbingan dan pengawasan keluarga terhadap anak. Masyarakat setempat dimana anak tersebut bertempat tinggal dalam hal ini bersedia membantu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap anak. Majelis hakim juga mempertimbangkan putusan pengadilan di tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 4 Desember 2014 Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Cjr. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut makh Majelis hakim memutuskan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa anak sebelum masa percobaan selama 9 (Sembilan) bulan berakhir, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Selain itu terdakwa wajib mengikuti pembinaan mental kerohanian di pondok pesantren di Al Ihya dengan alamat di Kampung Cibadak Desa Pasir jambu , Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur selama 6 (enam) bulan.

64

Putusan Hakim dalam perkara ini menunjukan adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sanksi pidana diberikan bukan hanya sebagai hukuman agar anak merasa jera. Namun sanksi diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperbaiki dan merubah anak, dengan tujuan anak akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya. Hakim mendapati fakta bahwa salah satu faktor penyebab anak melakukan perbuatan pidana adalah karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak. Oleh karena itu cara pertama untuk memperbaiki anak adalah dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pertama untuk anak bersosialisasi. Keluarga ula yang seharusnya menjadi tempat pertama untuk menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pengembalian anak kepada orangtua dengan memberikan masa hukuman percobaan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh apa yang ia butuhkan dalam sebuah keluarga dan orangtua diberi kesempatan untuk memperbaiki anak melalui pola asuh dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain pendampingan dari orangtua, hakim juga memberikan sarana lain yaitu dengan pembinaan mental secara rohani, karena terdakwa adalah seorang muslim maka pembinaan dilakukan di pondok pesantren, yaitu di pondok pesantren di Al Ihya dengan alamat di Kampung Cibadak Desa Pasir jambu, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur selama 6 (enam) bulan.

Berbicara pengadilan maka kita tidak akan lepas dengan 2 kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembagian 2 kewenangan kekuasaan kehakiman ini tecantum dalam konstitusi Negera Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 24 Ayat (2). Mahkamah Konstitusi mendapatkan amanat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan Konstitusi, Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,

65

sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur oleh Undang-undang Dasar, sengketa pilkada, dan sengketa pemilu legislatif. Perihal perkara yang dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anak adalah dalam pengujian undang-undang terdadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Bisa Undang-undang secara seluruhan maupun satu Ayat, Pasal, Bab, atau Bagian dalam sebuah undangundang. Berikut adalah salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan anak, yaitu dalam permohonan judicial review dengan nomor perkara 46/PUU-VIII/2010 yang dimohonkan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Permohonan ini dimohonkan untuk memperoleh kembali hak-hak konstitusional pemohon. Pemohon juga merasa dirugikan atas hak-hak konstitusionalnya. Hak-hak konstitusional dirasa dirugikan adalah dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan oleh pemohon adalah sah. Sebagaimana tercantum

dalam

amar

Penetapan

atas

Perkara

Nomor

46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008. Dengan pernikahan yang sah tersebut maka pemohon berhak atas hak konstitusionalnya yaitu yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 28D Ayat (1) Undangundang Dasar Republik Indoensia, namun hak tersebut telah dirugikan. Pasal 28B Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pemohon memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam , membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh karena itu anak dari pemohon juga memiliki status hukum yang sama dengan anak-anak lainnya. Setiap warga negara Indonsia mempunyai hak atas perkawnannya sepanjang

66

sesuai dengan norma agama yagn dianut, dalam perkara ini adalah agama Islam. Perkawinan dilakukan secara siri mengakibatkan status hukum anak menjadi tidak sah. Anak diluar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu.58Dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya adalah anak yang sah. Pasal 28D Ayat (1) Undangundang Dasar Republik Indonesia, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama. Dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang

58

Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

67

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” Setiap anak berhak atas status hukumnya tanpa diskriminasi, itulah yang dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi sangat memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya status yang pasti dari anak, maka masa depan anak akan terjamin. Putusan ini bukan hanya menjadi hak untuk pemohon, namun juga untuk anak-anak lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan pemohon. 3.

Penguasa-penguasa Pemerintah (Eksekutif) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menjamin hak-hak anak dan menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakannya. Kebijakan pemerintah dekat dengan tindakan administrasi. Kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan pemerintah dengan memperbaiki sistem administrasi pemerintah, dengan memberikan pelayanan yang baik maka kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Misalnya dengan mempermudah pembuatan akta kelahiran, pencatatan perkawinan, maupun pembuatan kartu keluarga. Dalam pengambilan kebijakan pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan

terbaik bagi anak, terutama yang menyangkut anak.

Permasalahan yang menyangkut anak menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Misalnya dalam permasalahan yang terjadi dalam kurun waktu 68

2013-2016 ini mengenai kekerasan anak, bahkan Presiden Jokowi membawa permasalahan anak dalam rapat terbatas kabinet.59

4.

Badan Legislatif Badan Legislatif di Indonesia adalah DPR, ada 3 tugas DPR yaitu tugas dalam fungsi legislasi, tugas dalam fungsi anggaran, dan tugas dalam fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilakukan dengan bersama presiden menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah salah satu sumber hukum di Indonesia yang mengikat seluruh warga negaranya, termasuk juga anak. Oleh karena itu dalam menyusun dan membentuk sebuah peraturan perundang-undangan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama, terutama yang berhubungan langsung dengan anak. Kepentingan terbaik bagi anak dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Tugas dalam fungsi anggaran baik APBN maupun APBD juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ataupun bidang lain yang berkaitan dengan anak. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan DPR untuk menjamin fungsi legislasi dan fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Undang-undang dibentuk untuk diterapkan dalam masyarakat, begitu juga APBN dan APBD untuk itulah fungsi pengawasan diperlukan. Selain itu fungsi pengawasan dilakukan untuk memberi evaluasi untuk pembentukan peraturan perundangundangan maupun pelaksanaan APBN dan APBD.

59

Dalam catatan Komnas Perlindungan Anak, selama 2010-2015 memonitor 34 perwakilan di lembaga perlindungan anak di kota/provinsi dan di 204 kabupaten/kota, ada sekitar 21.600.000 pelanggaran terhadap anak. Sebanyak 58 persen dari angka pelanggaran itu, merupakan kategori kejahatan seksual. "Jadi mendominasi. Makanya kami sampaikan bahwa kami minta arahan bapak presiden karena situasinya sejak 2013 kami menyimpulkan Indonesia darurat seksual anak. Itu setara dengan pengaduanpengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2010-2015 naik presentasi dari 41 persen menjadi 62 persen kejahatan seksual," kata Aris. Aris menilai presiden sudah punya perhatian soal kejahatan pada anak ini apalagi Jokowi sudah membawanya dalam rapat terbatas kabinet. Arie C. Meliala, Indonesia Masuk Situasi Darurat Kejahatan Seksual Anak, http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2016/02/03/359541/indonesia-masuk-situasi-darurat-kejahatan-seksual-anak, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2016 Pukul 19.50

69

D.

Permasalahan

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan

Penyelesaiannya Problematika yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak: 1.

Problem Politik a.

Keseriusan Pemerintah terhadap Perlindungan Anak Salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah menerapkan prinsip tersebut dalam setiap kebijakan-kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan. Pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah yang ada di daerah. Keseriusan pemerintah dapat dilihat juga dalam penganggaran untuk perlindungan anak. Dari tahun 2015 anggaran yang diberikan untuk perlindungan anak yang ada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 217 miliar.60 Angka itu dianggap tidak cukup untuk membiayai Kementerian dalam menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi yang dimaksud adalah untuk perlindungan anak, sedangkan dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya membawahi perihal perlindungan anak saja namun juga tentang pemberdayaan wanita. Terlihat dari tujuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 5 program utama yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yiatu:

1)

Program untuk mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang responsif gender,

60

Gilang Fauzi, Anggaran untuk Perlindungan Anak dari Pemerintah Minim, CNN Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/politik/20151005125000-32-82852/anggaran-untuk-perlindungan-anakdari-pemerintah-minim/, dikunjungi pada tanggal 8 April 2016 Pukul 18.56

70

2)

Program untuk memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak perempuan,

3)

Program untuk memastikan peningkatan dan pemenuhan hak-hak anak,

4)

Program untuk menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak,

5)

b.

Program untuk mewujudkan manajemen yang akuntabel61

Kepentingan terbaik bagi anak dalam program parpol Pemerintahan dan dunia politik tidak akan lepas dengan perihal Partai Politik (selanjutnya disebut Parpol). Baik eksekutif maupun legislatif, mereka adalah produk-produk dari Parpol. Baik kebijakan maupun produk hukum yang dihasilkan tidak akan jauh dari pemikiran Parpol yang mengusungnya. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8), yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.62Tujuan dari parpol sendiri adalah: 1)

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

61

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Visi dan Misi, http://www.kemenpppa.go.id/index.php/tentangkami/visimisidantujuan, dikunjungi pada tanggal 8 April 2016 pukul 19.46 62 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8)

71

2)

Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

3)

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4)

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.63

Jika melihat tujuan parpol yang tercantum dalam peraturan perundangundangan, tujuan parpol untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud seluruh rakyat Indonesia berarti termasuk dengan anak-anak. Namun baik di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maupun perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 sama sekali tidak membahas mengenai Perlindungan anak maupun prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dari pemilu terahir pada tahun 2014 tercatat ada 12 Partai Politik Nasional, 3 Partai Lokal, dan 22 Partai yang tidak mengikuti pemilu. Sedangkan pasca pemilu 2014 sudah ada 3 partai baru. Berikut adalah ulasan mengenai parpol yang ada di Indonesia, program parpol terlihat dari tujuan parpol yaitu sebagai berikut: 1)

Patai Nasdem Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.64

2)

Partai Kebangkitan Bangsa ( Selanjutnya disebut dengan PKB) a)

Misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya, dengan

terpeliharanya jiwa

raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak 63

Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2). 64 Pasal 8, AD ART Nasdem, https://plus.google.com/117200606064774754489/posts/di2efwFpaY7, dikunjungi pada tanggal 10 April 2016 Pukul 19.51.

72

dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal).65 b)

Tujuan dan Usaha PKB Menurut Ketetapan Muktamar Luar Biasa

Partai

Kebangkitan

Bangsa

Nomor

7/MLB/PKB/V/2008 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga Partai Kebangkitan Bangsa66: i.

Mewujudkan Indonesia

cita-cita

kemerdekaan

sebagaimana

Republik

dituangkan

dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ii.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual,

iii.

Mewujudkan

tatanan

politik

nasional

yang

demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. c)

Untuk mencapai tujuan tersebut maka yang diupayakan PKB untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan berbagai usaha, yaitu sebagai berikut menurut Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7/MLB/PKB/V/2008 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasat dan Anggaran Rumah Tanga Partai Kebangkitan Bangsa67:

65

Mabda Siyasi, http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-siyasi, dkunjungi pada tanggal 9 April 2016 Pukul 09.21 66 Pasal 7, Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7/MLB/PKB/V/2008 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasat dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa. 67 Pasal 8, Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7/MLB/PKB/V/2008 Tentang Perubahan Atas Anggaran Dasat dan Anggaran Rumah Tanga Partai Kebangkitan Bangsa

73

i.

Bidang Agama Meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. ii.

Bidang Politik Mempertahankan Indonesia,

Negara

menegakkan

Kesatuan kedaulatan

Republik rakyat,

mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. iii.

Bidang Ekonomi Menegakkan

dan

mengembangkan

kehidupan

ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. iv.

Bidang Hukum Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

v.

Bidang Sosial Budaya Berusaha membangun budaya

3)

Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut dengan PKS) Berdasarkan AD ART PKS maka berikut adalah visi, misi, dan tujuan PKS:

a)

Visi PKS Menjadi Partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

74

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.68 b)

Misi PKS Menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridlai Allah Subhanahu wa ta’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.69

c)

Tujuan PKS Terpenuhinya, Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab Politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.70

4)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Selanjutnya disebut PDIP) Tujuan Umum PDIP Berdasarkan AD ART PDIP71

a) i.

Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus

1945

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ii.

Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur.

b)

Tujuan Khusus PDIP Berdasarkan AD ART PDIP i.

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat,

68

Pasal 5, AD ART PKS, http://pks.or.id/resources/documents/AD-ART%20PKS.pdf, diunduh pada tanggal 9 April 2016 Pukul 11.31 69 Ibid, Pasal 6 70 Ibid, Pasal 7 71 Pasal 6, AD ART PDIP, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.poltracking.com/images/content /pdf/AD%2520ART%2520PDIP.pdf, diunduh pada tanggal 9 April 2016 Pukul 12.02.

75

ii.

Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik,

ekonomi,

sosial,

dan

budaya

secara

demokratis, iii.

Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

5)

Partai Golongan Karya (selanjutnya disebut Golkar) Tujuan Partai Golkar berdasarkan AD ART Golkar72: a)

Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-undang Dasar 1945.

b)

Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

c)

Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d)

Mewujudkan

kedaulatan

rakyat

dalam

rangka

mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati Kebenaran, Keadilan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

6)

Partai Gerakan Indonesia Raya (selanjutnya disebut Gerindra) Berikut adalah visi, misi, dan tujuan Gerindra menurut AD ART: a)

Visi

72

Pasal 7, AD ART Golkar, https://adiyadhriyadh.files.wordpress.com/2015/12/ad-art-partai-golkar.pdf, diunduh pada tanggal 10 April 2016 Pukul 19.18

76

Menjadi

Partai

Politik

yang

mampu

menciptakan

kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.73

b)

Misi i.

Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

ii.

Mendorong menitikberatkan kerakyatan, berkelanjutan

pembangunan pada

pembangunan

pertumbuhan dan

nasional

ekonomi

ekonomi

pemerataan

yang

yang

hasil-hasil

pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. iii.

Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

iv.

Menegakkan

supremasi

hukum

dengan

mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.

73

Pasal 8, Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Tahun 2012, http://partaigerindra.or.id/uploads/Anggaran_Dasar_dan_Anggaran_Rumah_Tangga_Tahun_2012.pdf , diunduh pada tanggal 10 April Pukul 19.25

77

v.

Merebut

kekuasaan

pemerintahan

secara

konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.74

c)

Tujuan i.

Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan

Undang-Undang

Dasar

1945,

sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. ii.

Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana

dimaksud

dalam

Pembukaan

UndangUndang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. iii.

Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

iv.

Mewujudkan kedaulatan rakyat mengembangkan

kehidupan

dalam rangka

demokrasi,

yang

menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan. v.

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

vi.

Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.75

74 75

Ibid, Pasal 9 Ibid, Pasal 10

78

7)

Partai Demokrat a)

Visi Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi

semangat

Nasionalisme,

Humanisme

dan

Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.76

b)

Misi i.

Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang

dijiwai

oleh

semangat

reformasi

serta

pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kedalam

kebangsaan

formasi

semula

dan

kenegaraan

sebagaimana

telah

diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi

kemerdekaan

berdirinya

Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan. ii.

Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan

perjuangan

generasi-generasi

sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan 76

bangsa

Indonesia,

sejak

melawan

Visi dan Misi, http://www.demokrat.or.id/visi-misi/, dikunjungi pada tanggal 10 April Pukul 19.42

79

penjajah

merebut

Kemerdekaan,

merumuskan

Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. iii.

Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara tanpa membedakan ras, agama,

suku

dan

golongan

dalam

rangka

menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.77

c)

Tujuan i.

Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan,

ii.

Mewujudkan

cita-cita

bangsa

Indonesia,

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945, iii.

Melakukan membangun berwawasan

segala

usaha

masyarakat

dan

ikhtiar

Indonesia

nasionalisme,

untuk

baru

yang

humanisme

dan

pluralisme, iv.

Meningkatan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju dan

77

Ibid

80

modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.78

8)

Partai Amanat Nasional (selanjutnya disebut PAN) PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual.79

9)

Partai Persatuan Pembangunan (selanjutnya disebut PPP) Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala.80

10)

Partai Hati Nurani Rakyat (selanjutnya disebut Hanura) Berikut adalah tujuan umum dan khusus partai Hanura menurut AD ART Partai Hanura81: a)

Tujuan Umum i.

Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

ii.

Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

78

Pasal 12, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat 2015, http://demokrat.or.id/wp-content/uploads/2016/01/ad-art.pdf, diunduh pada tanggal 10 April 2016 Pukul 19.49 79 Pasal 6, AD ART PAN, https://pansumberjaya.files.wordpress.com/2012/02/adart-pan.pdf, diunduh pada tanggal 10 April 2016 Pukul 19.54 80 Pasal 5, Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Surabaya 15-17 Oktober 2014, http://ppp.or.id/file/AD_ART_PPP.pdf, diunduh pada tangal 10 April 2016 Pukul 20.00 81 Pasal 18, Keputusan Munas-I nomor: 3/KEP. MUNAS/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pimpinan Munas-I, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://poltracking.com/images/content/pdf/ AD%2520ART%2520Partai%2520Hati%2520Nurani%2520Rakyat%2520Hanura.pdf, diunduh pada tanggal 10 April 2016 Puul 20.22

81

iii.

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

iv.

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b)

Tujuan Khusus i.

Meningkatkan

partisipasi

politik

anggota

dan

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. ii.

Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11)

Partai Bulan Bintang (Selanjutnya disebut PBB) Tujuan umum dan tujuan khusus PBB menurut AD ART82: a)

Tujuan Umum Terwujudnya

cita-cita

nasional

bangsa

Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya

kehidupan

demokrasi

dengan

menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

b)

Tujuan Khusus Tegaknya syariat Islam dalam setiap individu dan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

82

Pasal 4, Ketetapan Muktamar III Partai Bulan Bintang Nomor: 06/TAP/Muktamar III/2010 Tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, https://docs.google.com/document/d/1YA2ZgTpXxDYL2_gZq9On99lt1EIGzRe_o7Sl6y_bMZg/edit, dikunjungi pada tanggal 10 April 2016 Pukul 20.29

82

12)

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Berikut adalah tujuan umum dan tujuan kusus PKPI menurut AD ART: a)

Tujuan Umum i.

Memperjuangkan terciptanya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

ii.

Memperjuangkan

terwujudnya

persatuan

dan

kesatuan bangsa dengan menghormati kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; iii.

Mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju masyarakat adil, makmur, maju, sejahtera dan mandiri.

b)

Tujuan Khusus i.

Meningkatkan

partisipasi

politik

anggota

dan

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, ii.

Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

iii.

Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Parpol merupakan wadah bagi seseorang untuk dapat menjadi seorang eksekutif maupun legislatif. Tujuan yang dimiliki oleh Parpol sangat berperan dalam kinerja seseorang dalam menjalankan fungsi legislatif maupun eksekutif. Dari paparan diatas terlihat jika tidak ada Parpol yang merumuskan tujuan yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak. Selama ini baik dalam visi, misi, dan Tujuan partai maupun yang dijanjikan kepada

83

masyarakat saat kampanye hanyalah permasalahan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Oleh itulah untuk memaksimalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak parpol seharusnya juga harus memasukan permasalahan perlindungan anak ataupun permasalahan lain yang berkaitan dengan anak dalam visi, misi, dan tujuannya.

2.

Problem Ekonomi a.

Keterkaitan daya beli yang rendah terhadap kesejahteraan anak Indonesia masih tergolong negara maju, itu masih banyak penduduk yang belum mencapai kesejahteraan. Apalagi penduduk yang berada di daerah yang belum terjamah oleh kemajuan jaman. Penduduk di negara berkembang sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh dan juga petani. Dengan pendapatan yang dibawah batas minimal dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari maka ini juga berpengaruh pada perkembangan anak. perkembangan anak yang kebutuhan nutrisi (Seperti Susu, Bubur Bayi, Makanan yang memenuhi 4 Sehat dan 5 sempurna), vitamin, sarana perkembangan anak (mainan anak, buku bacaan, dsb83), rekreasi anak, kebutuhan pendidikan, dsb. Untuk permasalahan ini dapat diselesaikan dengan peningkatan mutu pekerja di Indonesia, dengan meningkatanya mutu pekerja maka akan berbanding lurus dengan peningkatan upah pekerja. Dengan meningkatnya upah pekerja ini maka pekerja tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lain. Misalnya saja dalam hal ini adalah kebutuhan yang mendukung perkembangan anak. Peningkatan mutu pekerja dapat dilakukan dengan cara meningkatkan standar pendidikan, kebijakan sekolah gratis hingga tingkat menengah, dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi untuk siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu.

83

Dsb adalah singkatan dari “dan sebagainya”

84

b.

Belum semua sekolah gratis Cara untuk mengembangkan sebuah bangsa untuk menjadi sebuah negara maju adalah dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) masyarakatnya. Pengembangan SDM dilakukan dengan cara memberikan pendidikan. Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia telah menetapkan wajib belajar 12 Tahun, dari Sekolah Dasar (selanjtutnya disebut SD), Sekolah Menengah Pertama (Selanjutnya disebut SMP), dan Sekolah Menengah Atas (Selanjutnya disebut SMA). Melalui Bantuan Operasional Sekolah yang telah diberikan oleh pemerintah, maka pendidikan wajib di Indonesia digratiskan. Namun pendidikan gratis hanya untuk pendidikan sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta masih dikenai biaya. Yang digratiskan dalam pendidikan di Indonesia hanyalah biaya sekolah saja, sedangkan untuk biaya tambahan seperti buku masih ditanggung oleh siswa. Buku yang disediakan hanya untuk dipinjamkan. Sedangkan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta pembiayaan ditanggungkan kepada siswa. Sedangkan pada saat ini untuk mempunyai pendidikan yang layak diperlukan pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu penyelesaian permasalahan ini adalah dengan memaksimalkan kebijakan pendidikan gratis, dengan memberikan pembebasan biaya bulanan sekolah (baik untuk SD, SMP, dan SMA), gratis atau pemberian bantuan untuk pembelian buku, dan pemberian beasiswa pendidikan perguruan tinggi baik untuk siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu.

c.

Pemenuhan biaya kesehatan Kesehatan adalah hal dasar yang menjadi kebutuhan manusia. Kesehatan juga merupakan kebutuhan bagi anak, mengingat anak

85

adalah yang sedang menginjak masa-masa pertumbuhan. Jaminan kesehatan di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2013 Nomor 255), dikatakan bahwa jaminan kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang bertanggungjawab atas jalannya jaminan kesehatan adalah BPJS. Kekurangan dari jaminan kesehatan ini adalah, jaminan ini bersifat iuran. Jadi hanya yang membayar iuranlah yang terjamin. Jaminan kesehatan seharusnya bukan bersifat sebagai kewajiban, namun sebagai hak dari masyarakat termasuk juga hak anak. Sebaliknya Jaminan Kesehatan menjadi kewajiban bagi negara, negara harus memenuhi setiap kebutuhan warga negaranya termasuk juga kebutuhan tentang kesehatan. Perlu adanya perbaikan dalam sistem jaminan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan berbentuk seperti asuransi (BPJS) sehingga untuk dapat menerima jaminan kesehatan warga negara harus membayar iuran bulanan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Dengan demikian jaminan ini tidak menjangkau untuk masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu seharusnya jaminan kesehatan seharusnya bersifat sebagai kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dan sebagai hak seseorang sebagai warga negara untuk mendapatkan perawatan kesehatan, yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan tanpa berbayar.

3.

Problem Sosial a.

Secara sosiologis masyarakat belum berfikir secara benar tentang Kepentingan Terbaik bagi Anak Prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih asing bagi masyarakat Indonesia. Selama ini masyarakat hanya mengenal mengenai perlindungan anak, prinsip non-diskriminasi, dsb. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan perlindungan anak secara fisik. Namun

86

masyarakat tidak menyadari bahwa ada prinsip yang lebih mendalam, bukan hanya secara fisik namun mencakup keseluruhan. Hal ini karena prinsip kepentingan terbaik merupakan prinsip yang mendasari Hak Anak. Ketika hak-hak anak terpenuhi maka tercapailah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Misalnya saja permasalahan masih rendahnya kesadaran masyarakat di daerah perdesaan atas pentingya pendidikan. Mungkin mereka sudah melakukan prinsip ini tanpa mereka sadari, setiap orangtua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya, sejatinya itu adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pengenalan masyarakat atas prinsip ini, maka diperlukan penyuluhan dan sosialisai mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak kepada masyarakat.

b.

Penguatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM), merupakan perwujudan dari gerakan civil society. Lembaga ini dibuat sebagai wujud perjuangan masyarakat. Lembaga ini didirikan oleh masyarakat dan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak masyarkat yang tidak terpenuhi maupun dirampas oleh pihak lain. Termasuk Hak anak juga dilindungi dan diperjuangkan dalam LSM. Halnya saja LSM hanya terfokus pada permasalahan di daerah kota besar. Akan lebih mencapai sasaran jika dilakukan di daerah pedesaan. Salah satu cara untuk memperkuat lembaga-lembaga ini adalah dengan memberikan payung hukum yang jelas terhadap LSM, pemberian Hak dan kedudukan hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat lebih optimal lagi.

c.

Permasalahan pekerja anak Permasalahan mengenai Tenaga kerja diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 68 dikatakan dilarang untuk mempekerjakan anak. Namun perlindungan anak dalam peraturan perudang-undangan ini tidak kuat,

87

karena ada pasal pengecualiannya baik untuk pekerja anak maupun pihak yang mempekerjakan anak yaitu dalam Pasal 69 Ayat (1). Dalam permasalahan ini maka perlu adanya penegasan dalam pelarangan pekerja anak. Undang-undang ketenagakerjaan harus menjamin larangan pekerja anak secara mutlak, sehingga pasal-pasal yang berisi pengecualian terhadap larangan pekerja anak harus dihapus. Penghapusan ini dapat dilakukan dengan melakukan judicial review terlebih dahulu, dalam hal ini hak-hak konstitusional anak yang dirugikan dengan tidak adanya larangan mutlak tentang pekerja anak.

4.

Problem Budaya a.

Belum semua budaya lokal paham tentang Kepentingan Terbaik Bagi Anak Indonesia adalah negara multikultural, baik multi etnis, suku, budaya dan bahasa. Tentulah ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan berbagai budaya Indonesia memiliki keunikan disetiap daerahnya. Beda daerah berbeda pula cara mereka, begitulah Indonesia. Setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda-beda mislalnya tradisi pernikahan. Salah satu permasalahan kepentingan terbaik bagi anak yang berkaitan dengan budaya adalah budaya Pernikaan Dini. Di Rembang ada budaya untuk menjodohkan anaknya dari usia remaja bahkan masih dalam usia anak. Di Jawa beberapa daerah masih memiliki kepercayaan bahwa anak diatas 15 tahun yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah ini yang harus dibenahi adalah pola pikir masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat akan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus ditingkatkan, yaitu dengan cara sosialisasi dan penyuluhan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

88

b.

Permasalahan anak-anak suku terasing Seperti ulasan diatas bahwa Indonesia adalah negara

yang

multikultural. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku didalamnya. Banyak suku yang sudah dapat menerima perkembangan jaman dan mengikuti perkembangan jaman. Hal ini juga berdampak juga dengan tingkat SDM yang meningkat. Namun tidak semua suku di Indonesia menerima perkembangan tersebut dan masih tetutup dengan tetap tinggal dalam kebiasaannya. Hal ini mengakibatkan keadaan mereka yang tertinggal dibanding suku lain yang mulai terbuka dengan perkembangan. Minimnya informasi dan pengetahuan adalah hal yang mengakibatkan semakin tertinggalnya mereka. Permasalahan kepentingan terbaik bagi anak adalah permasalah pendidikan. Sebagaimana pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang baik. Hak anak dalam hal ini juga terampas untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sama halnya dengan permasalahan budaya, permasalahan anak suku terasing ini juga membutuhkan pendekatan yang ekstra. Hal ini dikarenakan suku terasing belum mampu terbuka dengan budaya luar termasuk dengan pendidikan. Perlu ada pendekatan budaya untuk dapat melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan mengenai

permasalahan anak,

misalnya permasalahan pendiikan.

5.

Problem Hukum a.

Lemahnya legislasi tentang perlindungan anak tingkat daerah Legislasi mengenai perlindungan anak secara nasional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peningkatan angka kekerasan pada anak adalah bukti bahwa masih lemahnya legislasi tingkat daerah. Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pusat saja, namun seharusnya juga menjadi tanggung jawab daerah.

89

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus ada dalam peraturan perudang-undangan dengan dasar nilai kemanusiaan, keadilan, dan bebas dari diskriminasi.

b.

Tingginya angka kriminalitas anak Dewasa ini angka kekerasan anak meningkat drastis. Selain itu angka kriminalitas anak juga meningkat. Saat ini anak bukan hanya bertindak sebagai korban dari kejahatan, namun anak juga dapat menjadi pelaku tindak kejahatan. Ada peningkatan angka kriminalitas anak pada tahun 2015 dibanding dengan tahun 2014. Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sementara pada 2015, menjadi 79 kasus.84 Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut baik faktor internal dalam keluarga maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku anak. Hal ini membuktikan bahwa belum terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bahkan KPAI menilai ada pilar masyarakat yang belum berfungsi dengan benar, yakni pilar masyarakat dan pemerintah setempat. Contohnya masih maraknya situs pornografi dan game online ditengarai sebagai penyebab naiknya anak sebagai pelaku kekerasan.85 Pendampingan anak yang baik

dalam sebuah keluarga sangat

diperlukan, mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk bersosialisasi. Cara didik yang disertai dengan nilai-nilai yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula. Pelarangan tayangan televisi yang mengarah pada tindak kekerasan ataupun memicu tindakan asusila dan memperbanyak tayangan anak yang mendidik.

84

Ipak Ayu H Nurcaya, CATATAN AKHIR TAHUN KPAI: Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Meningkat, http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelakukejahatan-meningkat, dikunjungi pada tanggal 12 April 2016 Pukul 16.32 85 Ibid

90

c.

Belum ada adanya pemberlakuan kesadaran hukum dalam kurikulum sekolah Sepanjang kehidupan manusia pasti berkaitan dengan hukum, oleh karena itu pengetahuan tentang hukum sangat penting untuk dipelajari. Pendidikan hukum bukan hanya untuk orang yang ingin mendalami ilmu hukum. Ada baiknya ada pendidikan hukum dasar yang diperuntukan untuk masyarakat. Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka pendidikan tersebut seharusnya dilakukan sejak dini. Pendidikan tersebut dapat disesuaikan dengan porsi kurikulum masing-masing. Misal pendidikan kesasaran hukum dalam Taman Kanak-kanak berbeda dengan pendidikan hukum yang diajarkan di kurikulum Sekolah SD. Oleh karena itu penyelesaian dalam permasalahan ini adalah dengan memasukan pendidikan hukum yang dasar yaitu pendidikan kesadaran hukum dalam kurikulum sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah.

d.

Belum meratanya program pendampingan anak bermasalah dengan hukum Ketika anak berhadapan dengan hukum maka seharusnya ada perlakuan khusus untuk anak. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan perlu mendapatkan pendampingan, hal ini dikarenakan masih rawannya psikologi diumur anak. Secara tidak langsung peristiwa yang dialami akan berdampak pada psikologis anak, hal ini akan berpengaruh bagi masa depan anak. Pendampingan anak dilakukan untuk membebaskan anak dari trauma psikis yang dialami, sehingga anak dapat melanjutkan hidupnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sanksi yang diberikan untuk anak yang diberikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum tidak bersifat sebagai hukuman namun sebagai rehabilitasi. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki anak, agar anak memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan tujuan rehabilitasi anak, maka perlu perataan program pendampingan

91

anak bermasalah. Agar anak yang dalam masalah hukum dapat tertangani dan tidak terganggu psikologisnya. Mereka akan hidup lebih baik dari sebelumnya dan dapat meraih masa depannya.

6.

Problem Psikologis a.

Rasa aman dan nyaman bagi anak Hak atas rasa aman diatur dalam konstitusi, yaitu dalam Pasal 28G Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)” Hak atas rasa aman juga dimiliki oleh anak, anak berhak atas rasa aman baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Namun saat ini bahkan tempat yang dirasa aman oleh anak yaitu keluarga dan sekolah sudah tidak terjamin. Banyak kekerasan terjadi baik dalam keluarga maupun kekerasan dalam sekolah. Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (Menbud Dikdasmen) Anies Baswedan menyatakan, negara harus tampil sebagai penjamin dan pemberi rasa aman dan nyaman bagi anak-anak dari tindakan kekerasan. Anies mengatakan, berdasarkan fakta yang diperolehnya terdapat 84 persen anak-anak pernah mengalami kekerasan. Sedangkan 70 persen anak-anak pernah menjadi pelaku kekerasan di sekolah.86 Tidak terjaminnya rasa aman bagi anak adalah bukti tidak terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Untuk menjamin rasa aman maka hal yang dilakukan adalah dengan cara menuntaskan penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di dalam keluarga maupun di dalam sekolah. Selain itu juga tingkat kesadaran

86

Nana Sukmana, Anies Baswedan, "Negara Harus Menjamin Rasa Aman bagi Anak", http://m.galamedianews.com/nasional/67317/anies-baswedan-negara-harus-menjamin-rasa-amanbagi-anak.html, dikunjungi pada tanggal 12 April 2016 Pukul 18.13

92

dan kepedulian masyarakat atas tindak kekerasan ataupun kejahatan yang berkaitan dengan anak harus ditingkatkan. Masyarakat yang perduli dengan permasalahan ini dapat membantu untuk melawan tindak kejahatan ini. Masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap tindak kejahatan yang berkaitan dengan anak akan memberikan raa aman untuk anak.

b.

Eksploitasi anak Fenomena pekerja anak merupakan bentuk eksploitasi anak. Banyak faktor yang mempengaruhi tindakan ini. Selain karena faktor ekonomi, pendidikan juga menjadi salah satu faktor terjadinya eksploitasi anak. Contoh eksploitasi lainnya yang ada di Indonesia adalah adanya permasalahan anak jalanan. Banyak anak dibawah umur yang berkerja di jalanan. Tidak jarang juga mereka bekerja untuk keluarganya maupun mereka bekerja untuk orang dewasa yang lain.

Permasalahan ini berkaitan juga dengan permasalahan pekerja anak. Oleh

karena itu untuk permasalahan ini secara legislasi maka yang

harus dilakukan adalah dengan melakuakan judicial review terhadap aturan yang menjadi celah untuk melegalkan pekerja anak. Selain itu juga perlu adanya usaha untuk meningkatkan kesadaran orangtua anak terhadap hak-hak anak, sehingga orangtua anak akan memiliki pertimbangan lebih untuk kepentingan terbaik bagi anaknya.

93