Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi latar belakang perlunya pendidikan kewarganegaraan (civic education) yang berorientasi kepentingan kewarganegaraan dan memahami pengertian Visi dan Misi pendidikan kewarganegaraan, serta urgensi PKn dalam pengembangan kepribadian bangsa, serta mengerti Garis Besar dan Ruang Lingkup perkuliahan PKN
Indikator
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan latar belakang pendidikan kewarganegaraan 2. Menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan 3. Mendiskripsi Visi dan Misi PKn dalam MPK 4. Menjelaskan urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi pengembangan kepribadian bangsa 5. Menyebut Garis besar dan ruang lingkup perkuliahan PKn
Pengalaman Pembelajaran
1. Mengkaji latar belakang Pkn di Indonesia dan di beberapa negara lain 2. Mengkaji konsep dasar PKn dalam prientasi kepentingan kewarganegar aan. 3. Mengkaji Visi dan Misi PKn dalam kontek MPK PKn 4. Mendiskusika n permasalahan dan urgensi PKn dalam pengembanga n kepribadian bangsa 5. Mencatat Garis Besar
Materi Ajar
Waktu
1. Pengertian 150’ PKn 2. PKn di Indonesia dan beberapa PKn di beberapa negara 3. Visi dan Misi PKn dalam MPK 4. Urgensi Pkn bagi pengembangan kepribadian 5. Garis Besar dan ruang lingkup MK PKn
Alat/Bahan/Sumbe r Belajar
Penilaian
White Board, LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab I.
Class room asses ment, Porto folio, Tes essey dala m UTS
dan ruang lingkup perkuliahan PKn Memahami paradigma pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai ideologi.
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan Pancasila sebagai system filsafat dengan pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 2. Menjelaskan dan membedakan Pancasila sebagai ideologi: Pandangan Hidup bangsa, dasar negara 3. Menyebutkan Fungsi-fungsi ideologi 4. Menerangkan Fungsi PS sebagai ideologi: fungsi etis, hirarkhis norma hukum
1. Mengkaji dan mendiskusika n Pancasila dari sudut: ontologis, epistemologis dan aksiologis. 2. Pengertian ideologi, ps sebagai ideologi, 3. Fungsi ideologi, 4. Fungsi PS sebagai ideologi: fungsi etis, dan ideopolitik
1. PS sebagi 300’ system filsafat: Ontologis PS: Hakikat ps, sejarah, ps hirarkis pyramidal. Epistemologis PS: ps sebagai kajian keilmuan, metode. Aksiologis ps makna dan fungsi 2. pengertian ideology 3. Fungsi ideology 4. Fungsi ps sebagai ideology, fungsi etis, ideo-politik
White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab II.
Class room asses ment, Porto folio, Tes essey dala m UTS
1. Memahami dan memiliki wawasan Negara/Negara bangsa. 2. Memahami dan memiliki wawasan serta sikap
1. Menjelaskan: pengertian negara, konsepsi negara bangsa, Indonesia sebagai negara bangsa 2. Menjelaskan : pengertian nasionalisme, teori/ajaran/paham
1. Mengkaji dan mendiskusika n pengertian, konsepsi negara bangsa, Indonesia
1. Pengertian dan unsur Negara , tugas negara, hubungannya dengan warganegara, negara bangsa,
300’
White board LCD, Laptop. . Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab III.
Class room asses ment, Porto folio, Tes
nasionalisme. 3. Memahami dan mencintai identitas nasional Indonesia
nasionalisme, menyikapi nasionalisme indonesia 3. Menjelaskan: Pengertian, Identitas nasional, interaksi faktor subyekti dan obyektif, watak identitas nasional
sebagai negara Indonesia sbg bangsa negara bangsa. 2. Mengkaji 2. Pengertian dan pengertian, teori. teori/ajaran, Legitimasi paham, politik menyikapi nasionlisme, nasionalisme nasionalisme: Indonesia. ethnocentrism, 3. Mengkaji polycentrism, proses nasionalisme ineraksi dan geopolitik. akibat 3. Teori identitas interaksi yang nasional. melahirkan Faktor2 serta watak interaksi antar /karakter faktor identitas identitas nasional, nasional watak identitas Indonesia nasional.
1. Memahami dan memiliki wawasan tentang Sistem Politik, khususnya Indonesia 2. Memahami dan memiliki wawasan mengenai sistem perintahan, sistem pemerintahan Indonesia 3. Memahami dan memiliki wawasan mengenai sistem perintahan Daerah (otonomi Daerah)
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan : Pengertian system politik, mekenisme proses system politik, political role, politial structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan fungsi politik. 2. Menjelaskan dan menguraikan Pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam arti sempit dan luas, system dan proses sistem
1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, mekanisme sistem politik, political role, politial structure, political culture, ciriciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan
1. pengertian 300’ sistem politik, mekanisme proses sistem politik, political role, political structure, political culture, ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem politik, structure dan 2. Pengertian
obye ktif UAS
White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab IV; Muchtar Mas’ud, Perbandingan sistem Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999; Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial review,
Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.
pemerintahan, khususnya fungsi politik Pemerintah/pe menurut konstitusi 2. Mengkaji dan merintahan Indonesia. mendiskusikan dalam arti 3. Menjelaskan,sistem Pengertian sempit dan perintahan daerah, kosepsi Pemerintah/pe luas, sistem dan otonomi daerah. Asas merintahan proses sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dalam arti pemerintahan, tugas perbantuan, struktur sempit dan kedudukan dan penda, pemilihan kepala luas,sistem dan fungsi lembaga Daerah, pembentukan proses sistem negara, kawasan khusus, pembagian pemerintahan, hubungan antar urusan pusat dan daerah, asas kedudukan dan lembaga penyelenggaraan fungsi lembaga negara, Asas pemerintahan negara, Good hubungan Governance antar lembaga 3. sistem negara. perintahan 3. Mengkaji dan daerah UU no. mendiskusikan 22 th 1999 & sistem UU no. 32 th. perintahan 2004, kosepsi daerah, kosepsi otonomi otonomi daerah. Asas daerah. Asas desentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dekonsentrasi, tugas tugas perbantuan, perbantuan, struktur pemda, struktur penda, pemilihan pemilihan kepala Daerah, kepala Daerah, pembentukan pembentukan kawasan kawasan khusus, khusus, pembagian pembagian urusan pusat urusan pusat dan daerah, dan daerah, asas
Yogyakarta: UII Press, 2004 Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press
asas penyelenggara an pemerintahan
Memahami dan memiliki sikap positif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dan implementasi HAM di Indonesia, serta kewajiban menghargai HAM
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menjelaskan pengertian HAM dan Rule of Law. 2. Mendiskripsikan sejarah HAM. 3. Mendiskripsikan periodesasi HAM PBB. 4. Mengklasifiksasikan macam dan sifat HAM 5. Menjelaskan HAM perspektif Indonesia menurut UUD 1945 dan regulasi lainnya
1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian Hak, HAM, dan Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM. 2. Mengkaji dan mendiskusikan sejarah HAM 3. Mengkaji dan mendiskusikan periodesasi HAM PBB 4. Mengkaji dan mendiskusikan klasifikasi HAM. 5. Mendiskusikan dan menyikapi HAM persepektif Indonesia (UUD 1945 & Regulasi lainnya)
penyelenggaraa n pemerintahan
1. pengertian Hak, 300’ HAM, dan Kewajiban etis dan hukum dalam menghargai HAM. 2. Sejarah HAM: Ajaran Agama, Magna Charta, Pendapat Filsuf, US Declaration of Independence 1776, Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 1789, HAM PBB 3. Periodesasi Ham PBB: Hak Sipil dan politik; Hak Ekonomi, social, budaya; Hak Rakyat (people rights) 4. Klasifikasi HAM: Derogable dan
White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab V; ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Asasi Perempuan/kove nsi CEDAW 2005, konvensi Hak Anak 2005
Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS
Non derogable rights; Hak asasi: negatif /liberal, aktif/ demokrasi, positif, dan sosial. 5. HAM dan wajib asasi persepektif UUD 1945 Memahami dan memiliki wawasan tentang Hak dan kewajiban Warganegara.
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan Pengertian WN, asas kewarganegaraan Indonesia, asas khusus kearganegaraan. 2. Menjelaskan dan mendiskripsi hak dan kewajiban warganegara.
Mengkaji dan 1. Pengertian mendiskusikan: warganegara 1. Pengertian dan dan asas umum dan kewarganegara khusus an, asas umum kewarganegara kewarganegara an Indonesia an, asas khusus 2. Hak dan kewarganegara kewajiban an Indonesia Warganegara 2. Hak dan Indonesia kewajiban warga negara menurut UUD 1945: hak kesetararan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dgn penghidupan yang layak, hak dan kewajiban dalam upaya belanegara, hak bersyarikat
150
White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VI; UU no. 12 Th 2006 tentang Kewarganegaran RI
Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.
berkumpul dan berpendapat, hak kebebasan berkeyakinan dan beragama, hak budaya, hak atas pendidikan, hak kesejahteraan ekonomi, dan jaminan kesejahteraan sosial Memahami dan Setelah mengikuti perkuliahan memiliki wawasan mahasiswa diharapkan dapat : tentang Demokrasi dan 1. Menjelaskan pengertian dan civil society atau prinsip-prinsip demokrasi, masyarakat madani, serta nilai-nilai demokrasi serta memiliki sikap 2. Paradigma demokrasi dan prilaku demokratis Indonesia 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/mas. Madani. 5. Pendidikan demokrasi: pengerian, peran infra dan supra struktur politik 6. Memiliki sikap dan perilaku demokratis
1. Mengkaji dan mendiskusikan pengertian, prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi 2. Paradigma demokrasi 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani 5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik. 6. Mengkhayati prinsip2 dan nilai-nilai
1. Pengertian, 300’ prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi 2. Paradigma demokrasi 3. Implementasi demokrasi 4. Budaya demokrasi dan civil society/ masy. Madani 5. Pendidikan demokrasi: pengertian, peran infra dan supra struktur politik. 6. menilai kenyataan/fakta implementasi prinsip2 dan nilai-nilai
White board LCD, Laptop. Film Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VII; Ni’matul Huda, Negara Hukum dan demokrasi, UII Pres, 2005 UU No. 12 Tahun 2006
Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS.
demokrasi untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis
Memahami dan memiliki wawasan tentang Kewilayahan Negara Indonesia dan hokum kewilayahan Negara Indonesia
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat : 1. Menerangkan dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Menjelaskan Konsepsi dan kelemahan hukum kewilayahan TZeMKO 1939 3. Menjelaskan Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil 5. Menjelaskan dan menujukkan perbedaan ketentuahn hukum: yuridis Indonesia, yurisdiksi nasional 6.
Mengkaji dan mendiskusikan: 1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939 3. Konsepsi kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara
demokrasi dalam praktek kehidupan dalam bentuk sikap dan perilaku demokratis atau anti demokratis 1. Dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia: prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum amandemen) 2. Konsepsi hukum kewilayahan TZeMKO 1939, kelemahan dan manfaatnya 3. Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960
150’
White board LCD, Laptop. Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab VIII ; Peta Wilayah dan peta landas kontinen Indonesia;
Class room asses ment, Porto folio, Tes obye ktif UAS
Memahami dan memiliki wawasan tentang Geopolitik dan geostrategi Indonesia, dan Implementasinya pada pembangunan nasional serta hubungan internasional dalam rangkan peran Indonesia bagi upaya
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Menguraikan aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional 3. Menganalisa geopolstra dalam konteks hubungan internasional
kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil
asas negara kepulauan. 4. Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil, UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona konomi Eksklusif Indonesia, dan UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nation Convension on the Law of the Sea. 5. Ketentuan Yuridis kewilayahan Indonesia dan Yurisdiksi nasional
Mengkaji dan mendiskusikan: 1. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam
1. Pengertian dan latar belakang geopoltik dan geostrategi Indonesia 2. Aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam pembangunan nasional
150’
White board, LCD & Screen, Leptop; Sumber: buku oleh Tim Dosen PKn, Pendidikan Kewarganegaraa n 2008: Bab IX; Peta Wilayah dan peta landas kontinen
Porto folio dan tes essay serta tes obye ktif.
perdamaian dunia.
4. Mengkreasikan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia.
pembangunan nasional 3. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional. 4. Kemungkinan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia
3. Geopolstra dalam konteks hubungan internasional. 4. Kemungkinan peran geopolstra Indonesia bagi upaya perdamaian dunia
Indonesia;.
