BAB III PEMBAHASAN A

25

BAB III PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian 1. Kota Surakarta Kota Surakarta secara geografis terletak antara 7°34’0” Lintang Utara 110°49’0” Bujur Timur dan 7,56667° Lintang Selatan 110,81667° Bujur Timur. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Kota Semarang dan Kota Yogayakarta. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan ”Kota Solo” merupakan dataran rendah dengan ketinggian ±92 meter dari permukaan air laut dengan luas area sebesar 4.404,06 Ha yang terdiri dari 5 kecamatan dengan total 51 kelurahan yang mencakup 592 RW dan 2.645 RT, yaitu: a. Kecamatan Laweyan, terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 863,83 Ha (19,62%); b. Kecamatan Serengan, 7 kelurahan dengan luas 319,5 Ha (7,25%); c. Kecamatan Pasar Kliwon, terdiri dari 9 kelurahan dengan luas 481,52 Ha (28,57%); d. Kecamatan Jebres, terdiri dari 11 kelurahan dengan luas 1.258,18 Ha (28,57%); e. Kecamatan Banjarsari, terdiri dari 13 kelurahan dengan luas 1.481,1 Ha (33,63%). Adapun Batas Administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut: a. Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali b. Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar c. Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo d. Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana mengalami berberapa perubahan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas

26

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dalam Pasal 2 diatur bahwa Dinas Daerah di Kota Surakarta terdiri atas : a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata g. Dinas Pekerjaan Umum h. Dinas Tata Ruang Kota i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan l. Dinas Pengelolaan Pasar m. Dinas Pertanian n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset 2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta merupakan salah satu dari dinas di Kota Surakarta yang membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu : a. Tugas Pokok Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Teknis Sarana dan Prasarana Serta Komunikasi dan Informatika. b. Fungsi 1) Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas. 2) Penyusunan Rencana Program, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan. 3) Penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas. 4) Pengaturan Angkutan Orang dan Barang.

27

5) Pembinaan Usaha Sarana dan Prasarana Teknis Kendaraan dan Bengkel 6) Penyelenggaraan Uji kendaraan 7) Penyelenggaraan Komunikasi 8) Penyelenggaraan Informatika 9) Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal 10) Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran 11) Penyelenggaraan Sosialisasi 12) Pembinaan Jabatan fungsional 13) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Yang di dalamnya terdapat aturanaturan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat menyelenggarakan sektor perhubungan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut : a. Visi Terwujudnya lalu lintas, angkutan, teknik sarana dan prasarana, komunikasi, informatika, terminal tirtonadi dan perparkiran yang handal, cepat, tepat, tertib lancar, nyaman, selamat, efisien dan efektif sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan, olahraga dan pariwisata Kota Surakarta. b. Misi 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasaran perkantoran 2) Menyelenggarakan

menejemen

dan

rekayasa

lalu

lintas

serta

memberikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana transportasi serta melakukan usaha tertib lalu lintas

28

4) Menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan 5) Menyelenggarakan pelayanan sarana angkutan wisata dan sarana angkutan umum massal yang cepat, nyaman, selamat dan tarif terjangkau 6) Menyelenggarakan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pengembangan komunikasi serta informatika 7) Menyelenggarakan pelayanan piranti lunak dan keras serta jaringan informatika dan komunikasi publik 8) Menyelenggarakan pelayanan moda angkutan umum dan penumpang, sarana dan prasarana Terminal Tirtonadi 9) Menyelanggarakan pelayanan aktifitas, sarana dan prasarana perpakiran 10) Menggali potensi serta meningkatkan pendapatan asli daerah Dalam melaksanakan kegiatannya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta memiliki susunan organisasi yang terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahkan : 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 2) Seksi Bimbingan, Keselamatan, dan Ketertiban d. Bidang Angkutan, membawahkan : 1) Seksi Angkutan Orang 2) Angkutan Barang e. Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana membawahkan: 1) Seksi Teknis Kendaraan dan Bengkel 2) Seksi Uji Kendaraan f. Bidang Komunikasi, membawahkan : 1) Seksi Telekomunikasi

29

2) Seksi Pengembangan, Komunikasi dan Informasi g. Bidang Informatika, membawahkan: 1) Seksi Piranti Lunak dan Keras 2) Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik h. UPTD g. Kelompok Jabatan Fungsional Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta

Sumber data Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 3. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERPARKIRAN UPTD Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis dinas dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Unit Pelaksana Daerah Perparkiran berdiri berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 dan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 188.3/1/102/1980 yang mana setahun kemudian terbit Surat Keputusan

30

Walikotamadya Surakarta Nomor 188.3/60/1/1981 tentang Badan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.Tujuan berdirinya UPTD Perparkiran adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat b. Mewujudkan penataan perkotaan c. Kelancaran lalu lintas d. Ketertiban administrasi pendapatan asli daerah e. Mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perparkiran UPTD Perparkiran memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok : 1) Pengaturan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir 2) Penyerahan karcis dan penerimaan pembayaran biaya parkir dari para pengelola, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir 3) Penjagaan ketertiban dan keamanan dalam perparkiran 4) Pengaturan pengusahaan dan perijinan lokasi parkir 5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai perundang-undangan yang berlaku b. Fungsi : 1) Merencanakan, mempersiapkan, dan penyusunan kebijakan teknis serta program kerja perparkiran 2) Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan perparkiran 3) Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPTD Perparkiran memiliki visi dan misi sehubungan dengan tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan di Kota Surakarta. Visi dan misi dari UPTD Perparkiran adalah sebagai berikut :

31

a. Visi UPTD Perparkiran adalah mewujudkan kota Surakarta yang rapi dan aman dalam penataan parkir dan sekaligus menjadikan UPTD Perparkiran sebagai salah satu primadona dalam mendukung keberhasilan Pendapatan Asli Daerah. b. Misi UPTD Perparkiran adalah : 1)

Menata dan memelihara lahan parkir agar tetap bersih rapi dan aman.

2)

Meminta kepada pihak terkait agar dalam mendirikan bangunan yang menjadi tempat berkumpulnya manusia dalam menyediakan lahan parkir.

3)

Menjadikan para penata lahan parkir beretiket dan dapat dipercaya agar masyarakat sadar parkir dan biayanya.

4)

Melaksanakan

pemungutan

retribusi

secara

teratur

untuk

dalam

kinerja

unit,

untuk

meningkatkan pendapatan daerah. 5)

Menjadikan

misi

tersebut

sebagai

penunjang

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam

menjalankan

tugasnya

sebagai

sebuah

memperlancar dalam menjalankan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakata membentuk sendiri susunannya menurut jabatan dan tugas, adalah sebagai berikut: a. Kepala UPTD Perparkiran Kepala UPTD Perparkiran secara hierarkis berada dibawah Dinas Perhubungan,

namun

untuk

jabatan

Kepala

UPTD

Perparkiran

ditentukan oleh Walikota. Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas sebagai Berikut: 1) Melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan perparkiran. 2) Menyusun rencana teknis operasional bidang pengelolaan perparkiran. 3) Melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan parkir. 4) Memantau,mengevaluasi perparkiran. 5) Pengelolaan ketatausahaan.

dan

melaporkan

bidang

pengelolaan

32

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta yang bertanggung jawab dihidang administrasi dan tata usaha UPTD Perparkiran terdiri dari: 1) Bendahara Umum Bendahara umum bertugas menerima uang setoran parkir baik dari pengusaha atau kontraktor parkir maupun dari penunjukan Walikota. 2) Bendahara Rutin Bidang ini mempunyai tugas untuk mengurusi keuangan UPTD Perparkiran dalam anggaran belanja rumah tangga. 3) Personalia/Kepegawaian Mempunyai tugas mengurusi bidang kepegawaian di lingkungan UPTD Perparkiran. 4) Pembantu Umum Mempuyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, dan administrasi perizinan. c. Koordinator Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Penwasdal) Sebagai salah satu seksi dibawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta, Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Peswandal) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam bidang pengelolaan parkir. Adapun tugas yang dimaksud adalah: 1) Merencanakan kegiatan guna kemajuan dan meningkatnya organisasi

perparkiran. 2) Mengendalikan kegiatan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan parkir. 3) Mengawasi kegiatan penarikan retribusi parkir bagi pengelola maupun petugas.

33

4) Mendata dan menganalisa hasil dan kegiatan survey guna peningkatan potensi parkir. 5) Melaksanakan kegiatan rutin Operasional Ketertiban Lalu Lintas. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Penwasdal) diketuai oleh seorang koordinator Penwasdal yang mempunyai tugas memberikan laporan secara tertulis atau lisan kepada Kepala UPTD Perparkiran jika terjadi kejanggalan- kejanggalan di lapangan. d. Koordinator Potensi Parkir, Perizinan, dan Pungutan Koordinator Potensi Parkir, Perizinan, dan Pungutan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Melayani pemohon izin pengelola parkir. 2) Memberi informasi kepada masyarakat yang memerlukan informasi tentang perparkiran. 3) Meningkatkan potensi lahan parkir dengan memberi izin kepada masyarakat atau pemohon. 4) Mencatat dan mendata potensi parkir yang ada di Kota Surakarta. 5) Mencatat dan mendata juru parkir dan pengelola sesuai wilayah masingmasing. e. Koordinator Perencanaan Adapun untuk koordinator Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Mengkaji permasalahan parkir yang ada sarana dan prasarana. 2) Membuat perencanaan jangka pendek,menengah, dan panjang internal Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Surakarta. 3) Mengevaluasi penyelenggaraan parkir. Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta, berikut disajikan Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

34

Gambar 3 : Struktur Organisasi UPTD Perparkiran

Sumber data UPTD Perparkiran Kota Surakarta 2016 B. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 1. Dasar Hukum a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah merupakan penyesuaian terhadap pengaturan retribusi daerah di Kota Surakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk pelaksanaan pemerintahan daerah, kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan obyek retribusi jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah. Dalam penetapan

35

tarif pelayanannya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa,

kemampuan

masyarakat,

aspek

keadilan,

dan

efektivitas

pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan yang tertulis di Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini adalah penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Penetapan tarif parkir di tepi jalan umum diatur dalam lampiran V Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Melihat potensi parkir di tepi jalan umum berpotensi untuk menimbulkan kemacetan di Kota Surakarta , maka berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 di kota Surakarta diberlakukan zoning parkir, yaitu membagi beberapa zona parkir diruas-ruas jalan yang ada di Surakarta. Zoning parkir ini dilakukan untuk membedakan tarif parkir yang ada, disetiap zona yang ada tarif parkirnya berbeda satu sama lain. Zona tersebut terdiri dari zona A,B,C,D dan E dengan tarif sebagai berikut : Tabel 1 : Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta No.

Zona

Jenis Kendaraan

Tarif Sekali Parkir

Keterangan

1.

Zona A

Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar

500 500 3000 5.000 8.000 10.000

2.

Zona B

Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar

500 500 2500 4000 6500 8500

Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam

36

3.

Zona C

4.

Zona D

5.

Zona E

Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar

500 500 2000 3000 5000 7000 500 500 1.500 2.000 3500 5500 500 500 1000 1500 3000 4000

parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

Keterangan : a. Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Tahun 2012 maximal sampai zona C. b. Peningkatan zona setelah Tahun 2012 dengan Peraturan Walikota. c. Penentuan zona ditentukan dengan Peraturan Walikota. d. Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas) tidak dikenakan tarif progresif. (untuk penjemput dikenakan tarif progresif).

b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dalam

rangka

menunjang

perkembangan

pembangunan

dan

pertumbuhan perekonomian di Kota Surakarta, diperlukan sistem lalulintas dan angkutan jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban,

keamanan,

guna.Penyelenggaraan

kenyamanan, perhubungan

berdaya perlu

guna

dan

berhasil

diselenggarakan

dengan

mengintegrasikan sistem lalu lintas dan angkutan jalan menjadi satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan Daerah Kota Surakarta

37

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan diterbitkan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Pada Pasal 209 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyelenggaraan tempat parkir di Kota Surakarta dapat diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dan/atau Badan, perorangan. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa tempat parkir di Kota Surakarta meliputi Tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tugas dan fungsi UPTD Perparkiran Kota Surakarta adalah menjalankan pelaksanaan dan pengawasan retribusi parkir. Tugas dan fungsi tersebut meliputi proses pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan pemungutan, pelaksanaan dan pengawasan pembayaran, dan pelaksanaan dan pengawasan penagihan. Kebijakan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum yang diberlakukan oleh UPTD Perparkiran bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah dan Ketertiban Lalu Lintas. Kota Surakarta tidak memiliki sumber daya alam yang memenuhi, maka retribusi merupakan sumber utama bagi Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan dilakukan dengan pengelolaan parkir dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dalam pasal 215 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dijelaskan bahwa : “Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui lelang dan penunjukan.” Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai hak dan kewajiban dari pengelola, petugas serta pengguna jasa parkir. Hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut : 1) Pengelola Parkir

38

Hak : a) mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan; b) memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 35 % dari pendapatan parkir; c) mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan d) mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir (Pasal 220). Kewajiban : a) menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola; b) menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi; c) memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; d) membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil; e) mematuhi

dan

melaksanakan

hubungan

Perburuhan/

Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; f) memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir; dan g) memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya

dan/atau

kerusakan

yang

dialami

karena

kesengajaan atau kealpaan petugas parkir (Pasal 223) 2) Petugas Parkir Hak : a) memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari pendapatan parkir; b) memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan

39

c) mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir (Pasal 221). Kewajiban : a) melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas; b) menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir; c) menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola; d) memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota; e) memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik; f) menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan; g) memberikan jaminan keamanan; h) memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya

dan/atau

kerusakan

yang

dialami

karena

kesengajaan atau kealpaan; i) mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan j) menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir (Pasal 224). 3) Pengguna Jasa Hak : a) memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir; b) mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir; c) mendapat jaminan keamanan; dan d) mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami (Pasal 222). Kewajiban : a) menempatkan

Kendaraan

di

tempat

yang

sesuai

dengan

peruntukannya; b) mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada; c) meminta karcis parkir pada saat parkir; dan

40

d) menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir (Pasal 225) Penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir juga diatur dalam peraturan daerah ini yakni di Pasal 227 sanksi berupa peringatan dan pencabutan izin. Sedangkan pelanggaran oleh pengguna jasa parkir diatur dalam Bab XV tentang pemindahan kendaraan. Pemindahan kendaraan merupakan pemindahan terhadap kendaraan yang parkir di area larangan. Dalam Pasal 231 ayat (1) diatur bahwa cara pemindahan kendaraan ada 3 ( tiga ) yaitu : a. Penggembokan pada roda kendaraan b. Diderek dengan mobil Derek sesuai dengan peruntukannya c. Disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir di Tepi Jalan Umum Untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, dibentuk Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pembagian zona parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta. Pengaturan zona parkir dimaksudkan guna melakukan pengendalian parkir pada ruas ruas jalan agar tercipta pelayanan terhadap pengguna jasa parkir yang aman, nyaman, tertib dan teratur. Pemberlakuan zona parkir didasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta melalui UPTD Perparkiran yang setiap tahun melakukan survey. Kriteria pembagian zona berdasarkan pada kepadatan lalu lintas dan permintaan akan parkir. Interval dari kriteria pembagian zona terhadap suatu jalan diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir di Tepi Jalan Umum dengan rincian sebagai berikut :

41

Tabel 2 : Interval Pembagian Zona Parkir di Tepi Jalan Umum ZONA

Interval LHR

interval Permintaan Parkir

ZONA A

>25.000 kdr/hari

> 10.000 kdr/hari

ZONA B

15.000 - 25.000 kdr/hari

ZONA C

10.000 - 15.000 kdr/hari

ZONA D

5000 - 10.000 kdr/hari

ZONA E

<5000 kdr/hari

5000 - 10.000 kdr/hari 1000 - 5000 kdr/hari 500 - 1000 kdr/hari < 500 kdr/hari

Mulai tahun 2012 hingga tahun 2015, zona parkir yang ada hanya terdapat 3 zona saja yaitu zona C,D, dan E. Dasar penerepan zona parkir ini adalah SK Kadishub No. 551.2/2578.A Tahun 2011. Peta pembagian Zona Parkir adalah sebagai berikut : Gambar 4 : Peta Pembagian Zona Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surakarta

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta

Tarif parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta dengan tarif termahal berada di Zona C yaitu di sepanjang Jl. Slamet Riyadi, karena jalanan ini sangat padat dengan kegiatan perekonomian dan tidak ada

42

lahan khusus parkir sehingga sebagian besar akan memarkirkan kendaraan pribadi mereka di tepi jalan umum, agar parkir di Jl. Slamet Riyadi ini tidak menambah padatnya lalu lintas maka tarif parkir disini dibuat paling mahal sehingga para pengguna parkir akan berpikir panjang jika akan parkir dengan waktu yang lama di tepi Jl. Slamet Riyadi. Berikut adalah tarif parkir tepi jalan umum di zona C, D, dan E Gambar 5 : Tarif Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surakarta

Dasar : Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011

43

2. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta peraturan pelaksana yaitu Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Zona Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan dasar dari semua kebijakan pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Dalam penerapan suatu kebijakan di Pemerintahan Daerah, tentunya melibatkan dinas yang memiliki kewenangan dalam menangani dan melaksanakan tugas serta fungsi dari kegiatan di Pemerintahan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menangani berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan lalu lintas dan kendaraan. Jalanan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Pengelolaan jalan tersebut terutama di Kota Surakarta sebelum tahun 2009 dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota, namun kemudian pada tahun 2009 diterbitkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalam Pasal 43 ayat (3) dituliskan bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir hanya dapat dilakukan di jalan kabupaten / jalan kota, sehingga pengelolaan jalan provinsi oleh Pemerintah Kota tidak diperbolehkan menurut UndangUndang tersebut. Namun dalam pelaksanaannya hingga sekarang di Kota Surakarta tetap dilakukan pengelolaan parkir karena akan lebih efektif apabila dikelola oleh Pemerintah Kota, dan apabila dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan banyak permasalahan dalam hal pengelolaan karena Pemerintah Provinsi memiliki banyak jalan provinsi yang harus dikelola, tidak hanya di Kota Surakarta saja. Kebijakan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan bentuk kegiatan Pemerintah

44

Daerah dalam mewujudkan otonomi daerah agar dapat mendukung pembiayaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pemungutan retribusi dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa parkir tepi jalan umum dan bagi pembangunan daerah khususnya sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surakarta yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan di tepi jalan umum yang menyangkut pemungutan retribusi parkir, tidak terlepas dari tujuan dari program Pemerintah Kota Surakarta. Selain untuk mendapatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor tersebut, juga untuk mewujudkan kenyamanan warga Kota Surakarta dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan umum maupun di areal pertokoan yang juga berhubungan dengan pemakaian bahu jalan untuk tempat parkir kendaraan, pusat keramaian serta menciptakan kenyamanan warga Kota untuk memarkir kendaraaannya setiap saat. Pengelolaan parkir di Kota Surakarta seluruhnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang ditetapkan melalui 2 (dua) cara yakni : a. Lelang Pihak ketiga yang akan mengikuti lelang harus berbadan hukum berbentuk CV serta memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak di bidang perparkiran. Setiap badan usaha yang ingin mengikuti lelang harus melapor kepada UPTD Perparkiran yang secara langsung mengururusi keseluruhan tentang kebijakan perparkiran di Kota Surakarta. Selanjutnya berkas calon pengelola parkir tersebut diverifikasi dan mengikuti lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lelang dilakukan terhadap lahan yang akan disewa untuk dikelola oleh pihak ketiga tersebut. Penentuan harga lelang lahan parkir dan tarif retribusi bulanan yang akan dilelang ditetapkan berdasarkan survey yang dilakukan UPTD Perparkiran. Lelang dilakukan secara terbuka dan seperti pelelangan pada umumnya, pemenang lelang adalah penawar yang menawar dengan harga tertinggi. Setelah memenangkan lelang, pihak ketiga yang memenangkan lelang wajib menyerahkan uang sebesar minimal 40% dari nilai lelang

45

yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dalam pelaksanaannya UPTD Perparkiran menghendaki untuk dilakukan pembayaran langsung 100%, seperti yang diungkapkan oleh bapak Mudo Prayitno selaku Analis Dampak Lalu Lintas Bidang Perparkiran Kota Surakarta sebagai berikut : “Dalam perjanjian lelang kita menghendaki agar pememnang lelang langsung membayar 100%, namun sebagian besar mengusulkan untuk dilakukan pembayaran sebesar 50% dulu. Sehingga untuk masa kerja tahun 2016 ini kami tetapkan untuk dibayar 50% dahulu dan sisanya dicicil dalam selama 10 bulan.” (Wawancara, 24 Maret 2016. Pukul 11.25) Gambar 6 : Mekanisme Pelelangan Lahan Parkir Penentuan Lahan Parkir Yang Akan Di Lelang

Penentuan Harga Lahan Parkir

Proses Pelelangan

Sumber data : UPTD Perparkiran Kota Surakarta b. Penunjukan Penunjukan dilakukan dengan cara pemohon mengajukan berkas pengajuan pengusahaan parkir, kemudian tim dari UPTD Perparkiran melakukan survey lokasi dan potensi serta dibuat berita acara pemeriksaan lapangan. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka apabila lokasi tersebut tidak layak digunakan sebagai lahan parkir maka berkas akan dikembalikan, namun apabila diterima akan dihitung tarif retribusi dan penentuan batas lokasi. Besarnya tarif retribusi yang harus disetor setiap bulan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengelola parkir yang diterima diwajibkan membayar setoran sebesar 2 bulan sebagai jaminan.

46

Gambar 7 : Prosedur Perijinan Pengusahaan Parkir melalui Penunjukan

Sumber UPTD Perparkiran Kota Surakarta Ketentuan mengenai suatu lahan parkir perlu dilakukan pelelangan diatur melalui Peraturan Walikota, sedangkan lokasi yang tidak disebutkan dalam Peraturan Walikota maka dapat dilakukan penunjukan. Penetapan lokasi yang perlu dilakukan lelang berdasarkan pada hasil survey potensi, apabila memiliki potensi lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka dilaukan pelelangan terhadap lahan parkir, potensi tersebut merupakan potensi kotor yang artinya belum ada pembagian hasil, yang apabila dihitung potensi bersihnya adalah 40% dari potensi kotor sesuai dengan pembagian hasil yakni lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain lahan yang memiliki potensi tersebut diatas maka cukup dilakukan penunjukan. Lokasi yang dapat digunakan sebagai lahan parkir adalah semua jalan umum yang sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mudo Prayitno sebagai berikut : “Jadi semua jalan umum dapat dikelola menjadi lahan parkir mas, termasuk di kampung-kampung namun harus sesuai dengan peruntukannya kalo didepan rumah orang yaa nggak mungkin kita jadikan lokasi parkir, kecuali kalo ada misalnya warung terus pemiliknya punya lahan terus ingin mengelola sendiri

47

lahan parkirnya, yaa bisa tinggal didaftarkan ke kami nanti kena pajak parkir”(wawancara, 24 Maret 2016. Pukul 11.25) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga memiliki petugas parkir yang tentunya telah terdaftar dengan memiliki kartu tanda anggota. Berdasarkan pada pengamatan penulis di Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta, kantor UPTD Perparkiran pada saat itu cukup ramai dikunjungi oleh para petugas parkir yang hendak membuat atau memperpanjang kartu tanda anggota (KTA). Prosedur membuat KTA juga tidak rumit, petugas parkir yang hendak membuat KTA cukup menyerahkan formulir yang telah diisi beserta identitas ke petugas di kantor UPTD Perparkiran, kemudian formulir diperiksa apabila telah memenuhi syarat maka akan dipanggil dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk biaya materai dan Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk biaya pembuatan KTA. Kartu ini merupakan identitas wajib yang harus dimiliki oleh petugas parkir (Pengamatan penulis, 23 Februari 2016 pukul 09.00). Gambar 8 : Pembuatan KTA Petugas Parkir

Lokasi Kantor UPTD Perparkiran Kota Surakarta

Petugas parkir yang bekerja langsung di lapangan, dalam menarik retribusi memiliki dasar tarif yaitu sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011. Petugas parkir selain menarik retribusi juga memiliki kewajiban untuk memandu pengguna

48

kendaraan untuk memarkirkan kendaraan sesuai dengan tempatnya dan petugas parkir memiliki kewajiban untuk memberikan karcis retribusi untuk pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran. Dari pendapatan dalam satu hari petugas parkir memiliki hak untuk memperoleh 25% dari pendapatan tersebut sebagai penghasilannya. Petugas parkir direkrut oleh pihak ketiga pemenang lelang sehingga dalam pekerjaannya bertanggung jawab kepada pengelola parkir yang merekrutnya. Pengelolaan parkir dengan dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik melalui pelelangan maupun penunjukan dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan presentase 40% untuk Pemerintah Kota dan 60% untuk Pengelola Parkir, Petugas Parkir dan Jaminan Sosial. Mekanisme pembayaran retribusi parkir adalah sebagai berikut : Gambar 9 : Mekanisme Pembayaran Oleh Pengelola Parkir Petugas Parkir

Pengelola Parkir

Bendahara UPTD Perparkiran

Kas Daerah

Sumber data UPTD Perparkiran Kota Surakarta Petugas parkir merupakan orang yang secara langsung berada di lokasi parkir, yang bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menyetorkan hasil retribusi kepada Pengelola Parkir. Pengelola parkir dalam hal ini adalah pihak ketiga yang berhak mengelola parkir berdasarkan lelang maupun penunjukan, memiliki kewajiban untuk setor kepada UPTD Perparkiran dengan tanggal jatuh tempo yakni pada tanggal 20 dan apabila melebihi tanggal

49

tersebut akan dikenakan denda sebesar 2%. Jumlah uang yang disetorkan kepada UPTD Perparkiran bukan melalui sistem karcis namun diatur dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dalam menentukan nilainya dilakukan survey potensi dan besaran setoran ditetapkan di awal perjanjian. Dengan tidak menggunakan karcis sebagai dasar jumlah setoran, maka pendapatan dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum tidak tergantung pada padat atau sepinya pengguna jasa parkir. Namun bukan berarti karcis tidak memiliki kegunaan, karena karcis yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga berguna sebagai bukti pembayaran retribusi, serta sebagai pengawasan apabila terjadi kehilangan di lokasi parkir. Petugas parkir meskipun direkrut oleh pihak ketiga, namun UPTD Perparkiran memiliki kewajiban untuk memberi sosialisasi dan pembekalan agar dalam menjalankan tugas di lapangan dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pengguna jasa parkir. Sosialisasi dan pembekalan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang baik kepada petugas parkir. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sempat mengikuti jalannya pembinaan ini secara langsung, pembinaan yang diikuti oleh penulis berlangsung di Plaza Sriwedari dan di Kawasan Ngarsopuro,. Pembinaan ini dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Denpom Polisi Militer, Binmas Polresta Kota Surakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. Secara garis besar dari semua pembicara mengingatkan supaya petugas parkir mengikuti aturan yang ada dan mengutamakan kelancaran lalu lintas. Aturan yang dimaksud adalah agar petugas parkir menggunakan seragam sesuai yang telah ditentukan, memiliki KTA petugas parkir, menarik retribusi sesuai aturan yang ada dan jangan mengkonsumsi minuman keras. Dalam pembinaan ini petugas parkir yang bekerja didepan hotel dana juga mendapat teguran karena tidak pernah menggunakan seragam dan jika tetap tidak menaati aturan akan mendapat peringatan sesuai prosedur.

50

Gambar 10 : Pembinaan Petugas Parkir Oleh Tim Gabungan

Pembinaan Petugas Parkir di Plaza Sriwedari tanggal 23 Februari 2016 pukul 11.00 WIB. Pembinaan dan sosialisai petugas parkir dilakukan oleh tim gabungan untuk meminimalisir pelanggaran dari berbagai bentuk termasuk salah satunya adalah premanisme, sehingga pembinaan tidak hanya mengeni perihal parkir saja namun juga tentang sanksi-saksi pidana, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andri Wahyudi dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : “Petugas parkir banyak yang basicnya preman mas, sebagai bentuk pemberdayaan dari Pemerintah Kota agar preman preman ini bisa punya penghasilan dan nggak ngganggu orang. Tapi ya dasarnya preman, kadang ada yang sama polisi aja nggak takut” (wawancara 23 Februari 2016, 11.00 WIB) Sektor retribusi parkir memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, dalam pelaksanannyapun memiliki potensi terjadi pelanggaran terhadap penarikan retribusi seperti yang paling sering terjadi adalah tidak diberikannya karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Perhitungan pendapatan dari penarikan retribusi parkir yang akan disetorkan kepada pihak ketiga pengelola parkir dan kepada UPTD Perparkiran meskipun tidak berdasarkan pada jumlah karcis parkir, namun penggunaan karcis tetaplah penting karena terdapat potensi untuk digunakan sebagai pelanggaran. Pengunaan karcis sebagai bukti pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan

51

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 224 ayat (1) huruf b bahwa patugas parkir wajib untuk menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di berberapa lokasi parkir tepi jalan sebagai sampel penelitian, terdapat berberapa lokasi yang terdapat pola-pola pelanggaran penarikan retribusi parkir oleh petugas parkir seperti berikut : a.Tidak Ditulisnya Keterangan Waktu Kendaraan Mulai Parkir Tarif parkir di Kota Surakarta di semua zona berlaku tarif progresif sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Tarif progresif diberlakukan pada tiap satu jam kelebihan dikenakan tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi yang ditetapkan, sehingga pada pelaksanaannya penarikan retribusi parkir didasarkan pada berapa lama kendaraan parkir di lokasi tersebut. Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan ditemukan lokasi parkir yang di tempat tersebut petugas parkir hanya memberikan karcis saja namun tidak diberikan keterangan pukul berapa kendaraan masuk yakni lokasi parkir tepi jalan umum di depan toko buku Gramedia Jalan Slamet Riyadi. Dengan tidak ditulisnya keterangan waktu maka petugas parkir akan kesulitan

melakukan

penarikan

dengan

tarif

progresif,

dan

dapat

menimbulkan kesalahpahaman antara pengguna jasa parkir dan petugas parkir. Lokasi kedua yang dilakukan pengamatan sebagai sampel adalah lokasi parkir di tepi jalan umum depan Grapari Telkomsel Jalan Slamet Riyadi. Di lokasi ini petugas parkir telah melakukan tugasnya dengan benar yakni dengan menuliskan keterangan waktu dibelakang karcis retribusi yang diberikan kepada pengguna jasa. Hal ini memudahkan petugas parkir sendiri dalam penarikan serta dapat mengurangi kesalahpahaman dengan pengguna jasa parkir. b.Menaikkan Tarif Retribusi Tidak Berdasarkan Pada Tarif Progresif

52

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, tarif parkir diatur berdasarkan pada zona parkir serta berlaku tarif progresif dengan tarif sebagai berikut : Tarif Parkir Tiap Zona No.

Zona

Jenis Kendaraan

Tarif Sekali Parkir

Keterangan

1.

Zona A

Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar

500 500 3000 5.000 8.000 10.000

2.

Zona B

3.

Zona C

4.

Zona D

5.

Zona E

Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar Sepeda Andong/Dokar Sepeda Motor Mobil Penumpang/Pick Up Bus Sedang/Truck Sedang Bus Besar/Truck Besar

500 500 2500 4000 6500 8500 500 500 2000 3000 5000 7000 500 500 1.500 2.000 3500 5500 500 500 1000 1500 3000 4000

Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam, tiap satu jam kelebihan dikenakan tarif tambahan sebesar 100 % dari besarnya retribusi yang ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

Sumber Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Namun dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan bentuk pelanggaran ini terutama di lokasi parkir tepi jalan umum sekitar gedung

53

pertemuan yang sedang digunakan sebagai lokasi pesta pernikahan. Pada prakteknya petugas parkir langsung menarik retribusi Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bahkan hingga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan langsung menariknya didepan. Penarikan retribusi dengan tarif progresif seharusnya dilakukan ketika kendaraan selesai menggunakan tempat tersebut untuk parkir, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan didepan karena tidak sesuai dengan lama penggunaan lokasi sebagai parkir. Sebagai bentuk antisipasi praktek seperti ini sekarang di lokasi gedung pertemuan yang sedang digelar pesta pernikahan, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta menurunkan personelnya untuk mengawasi praktek perparkiran sekaligus membantu dalam pengaturan parkir agar tidak terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas. Namun pada prakteknya di lapangan tetap ditemukan kegiatan penaikan tarif seperti tersebut diatas. c.Pemberian Karcis Tarif Roda Empat kepada Roda Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 223 huruf d diatur bahwa pengelola parkir harus mampu membina dan mempekerjakan petugas yang cakap, jujur dan terampil. Namun pola pelanggaran yang tidak jujur seperti ini penulis temukan di lokasi parkir Pasar Burung Depok. Dalam penelitian penulis datang ke lokasi parkir tersebut menggunakan kendaraan roda 2, kemudian petugas parkir memberikan kacis retribusi bertuliskan tarif parkir Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun setelah diamati dibagian atas karcis tersebut tertulis bahwa tarif tersebut adalah tarif untuk kendaraan roda empat. Pengguna jasa parkir memang terkadang kurang peduli terhadap karcis retribusi, sehingga tercipta peluang petugas parkir untuk melakukan praktik penggunaan karcis roda empat kepada pengguna kendaraan roda dua. Sanksi apabila ditemukan kejadian seperti diatas, baik melalui aduan masyarakat ataupun melalui kegiatan operasi adalah dikenakan sanksi kepada pengelola parkir sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap petugas parkir tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pasal 227 ayat (2) diatur

54

bahwa sanksi administratif terhadap pelanggaran diatas adalah peringatan tertulis sebanyak 3 kali kemudian dapat dilakukan pencabutan ijin. d.Adanya Praktek Petugas Parkir Liar. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam Pasal 224 ayat (1) huruf d diatur bahwa petugas parkir memiliki kewajiban untuk memakai seragam parkir, bersama perlengkapan yang telah ditetapkan, dan memiliki kartu tanda anggota. Peraturan ini diperjelas melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seragam Petugas Parkir. Pengaturan pakaian petugas parkir bertujuan untuk menunjukkan identitas sebagai petugas parkir. Pakaian petugas parkir memiliki fungsi sebagai identitas serta sebagai pengawasan terhadap petugas. Dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Seragam Petugas Parkir diatur bahwa petugas parkir menggunakan seragam baju lurik berlengan panjang motif lajuran lengkap dengan atribut tulisan petugas parkir, nama, lambing daerah Kota Surakarta, Tanda Pengenal Petugas Parkir, dan Tanda Zona. Berdasarkan penelitian di lapangan masih ditemukan petugas parkir yang tidak sesuai dengan aturan diatas, atau bisa disebut dengan petugas parkir liar. Petugas parkir liar menarik retribusi atas penggunaan jasa parkir namun petugas ini tidak memiliki kewajiban untuk setor kepada siapapun. Bentuk praktek parkir liar dapat dilihat ketika pada lokasi parkir terdapat orang

yang menarik

retribusi

parkir

tidak

menggunakan

seragam

sebagaimana telah ditentukan dan tidak memiliki karcis retribusi untuk penarikan retribusi. Petugas parkir resmi merupakan petugas parkir yang menggunakan seragam sesuai aturan dan memiliki KTA petugas parkir. Petugas parkir yang resmi telah melalui pembinaan sehingga mengerti terhadap aturan, apabila ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan seragam dan tidak memiliki KTA maka petugas tersebut merupakan petugas parkir liar. Pada pelaksanaan penindakan terhadap petugas parkir liar, dilakukan dengan menahan kartu identitasnya kemudian diberikan opsi apakah mau

55

mengikuti seluruh prosedur untuk menjadi petugas parkir atau memilih untuk ditertibkan oleh satuan polisi pamong praja. Namun apabila ditemukan adanya kegiatan premanisme dalam penarikan retribusi oleh parkir liar ini, maka akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Gambar 11 : Petugas Parkir Liar

Sumber Foto UPTD Perparkiran Kota Surakarta Untuk mengantisipasi berberapa bentuk pelanggaran yang berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah, menggangu kelancaran lalu lintas, serta mengantisipasi kegiatan premanisme, pihak UPTD Perparkiran bekerjasama dengan tim gabungan dari Denpom Polisi Militer, Polresta Surakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran parkir. Operasi dilakukan sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam sebulan. Dalam operasi ini setiap lokasi yang dikunjungi merupakan lokasi-lokasi yang terjadi pelanggaran berdasarkan laporan dari masyarakat melalui telepon, media massa maupun media sosial, namun tidak hanya laporan dari masyarakat saja tetapi ketika melakukan operasi terlihat kegiatan perparkiran yang tidak sesuai dengan aturan akan dikunjungi dan dicek identitas dari petugas parkir yang berada dilokasi tersebut. UPTD

Perparkiran

melakukan

pembentukan

unit

manajemen

komplain. Pengaduan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan parkir akan dicatat dan dimasukkan data base pengaduan setelah itu akan diambil tindakan

56

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema manajemen complain adalah sebagai berikut : Gambar 12 : Manajemen Pelaporan Melalui Pengaduan

Sumber UPTD Perparkiran Kota Surakarta Pelaksanaan pengawasan yang disertai penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan operasi gabungan terdapat pelanggaran maka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait, tergantung pelanggaran apa yang ditemukan. Apabila terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan parkir oleh petugas parkir maka akan ditindaklanjuti oleh pihak UPTD Perparkiran, dan jika terdapat tindakan premanisme maka akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Prosedur pengawasan, penertiban, dan pengendalian lapangan adalah sebagai berikut : Gambar 13 : Prosedur Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Lapangan TIM GABUNGAN : -DISHUBKOMINFO -KEPOLISIAN

OPERASI : -Petugas Parkir -Premanisme

-DENPOM PM -KEJAKSAAN -PENGADILAN -SATPOL PP

-ASOSIASI PARKIR

Pembinaan, Teguran 1 dan Teguran 2 Kepada Petugas dan Pengelolaa

KEPOLISIAN KTA dan Ijin Dicabut

Sumber Data : UPTD Perparkiran Kota Surakarta

57

Dalam pelaksanaan kebijakan, bentuk pengawasan dan penindakan merupakan salah satu unsur untuk mengawasi seluruh kegiatan agar dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap orang namun juga terhadap pekerjaan dan hasilnya. Pengawasan kebijakan parkir di tepi jalan umum pihak UPTD Perparkiran tidak hanya mengawasi

pengelola dan petugas

parkirnya, namun juga terhadap seluruh pihak yang terlibat termasuk pengguna jasa parkir pun tak luput dalam pengawasan. Ketika melakukan operasi gabungan, pengguna jasa parkir yang tidak menaati aturan seperti parkir di daerah larangan parkir yang telah ditunjukkan melalui rambu-rambu lalu lintas, juga dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini berupa penggembokan roda terhadap kendaraan roda 4 atau lebih. Selain sebagai sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, sanksi penggembokan juga memiliki tujuan sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Kendaraan yang parkir di daerah larangan parkir akan digembok, kemudian akan diberikan surat tilang dan berita acara penggembokan. Pemilik kendaraan yang digembok harus datang ke UPTD Perparkiran untuk membayar biaya pembukaan gembok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harus sidang di pengadilan sesuai jadwal yang tertera dalam surat tilang. Dari biaya pembukaan gembok ini dapat menjadi sumber pendapatan dari retribusi, namun bukan berarti petugas parkir dapat menjebak pemilik agar parkir didaerah larangan, karena apabila petugas terbukti yang mengarahkan maka petugas parkir tersebut yang akan dikenakan saksi denda. Penggembokan ini juga merupakan upaya peningkatan disiplin masyarakat pengguna kendaraan.

58

Gambar 14 : Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Parkir OPERASI TIM : DISHUBKOMINFO GABUNGAN

KEPOLISIAN

Pelanggaran di daerah larangan

-Pemberian Surat Tilang oleh Kepolisian -Penggembokan Roda Kendaraan dan Pembuatan Berita Acara Penggembokan

Proses Sidang Sesuai Jadwal Surat Tilang

Petugas Membuka Gembok Ke Lokasi

Pelanggar datang ke UPTD Perparkiran Menyelesaikan Biaya Penggembokan

Sumber Data UPTD Perparkiran Kota Surakarta Kegiatan operasi parkir liar dan operasi gembok dilakukan oleh tim gabungan pada waktu siang maupun malam hari. Operasi ini dilakukan secara gabungan dengan tujuan memudahkan kegiatan operasi yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mudo Prayitno selaku Analis Dampak Lalu Lintas Bidang Perparkiran UPTD Perparkiran Kota Surakarta sebagai berikut : “Pekerjaan operasi di lapangan sangat rawan terhadap premanisme, kemudian banyak petugas parkir yang melanggar aturan memiliki backing TNI, Polisi bahkan dari Dishub sendiri. Kenapa dilakukan dengan tim gabungan ? Kalo orang biasa atau pegawai dishub masih bisa kita hadapi, namun apabila kita harus berhadapan dengan TNI maka mereka akan dihadapi oleh anggota Denpom Polisi Militer , berhadapan dengan Polisi kita juga tim gabungan dengan Kepolisian. Begitu juga dengan operasi gembok, bisa jadi kendaraan yang digembok adalah milik TNI atau Polisi kalo tidak tim gabungan kita bisa kesulitan menggembok kendaraan mereka” (Wawancara, 21 Maret 2016, 08.35)

59

Gambar 15 : Operasi Gembok

Operasi Gembok Tanggal 8 Maret 2016. Lokasi Pasar Gede Kota Surakarta Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan yang dilakukan UPTD Perparkiran beserta tim gabungan menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga UPTD Perparkiran tidak lepas tangan dengan kegiatan penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran yang ditemukan setiap bulannya saat dilakukan operasi seperti yang terlihat dalam diagram dibawah ini : Tabel 3 : Data Pelanggaran oleh Petugas Parkir Tahun 2014

60

Sumber UPTD Perparkiran Kota Surakarta Dalam pelaksanaan di lapangan, pihak UPTD Perparkiran Kota Surakarta memiliki berberapa kendala yakni terbatasnya kendaraan karena hanya terdapat 1 (satu) unit mobil patroli dan terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ), Dalam melakukan operasi di lapangan hanya PPNS yang diijinkan untuk memberikan sanksi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usman selaku Kepala UPTD Perparkiran : “Secara operasional di lapangan jumlah petugas sudah terpenuhi, namun perlu adanya SDM yang memiliki kualifikasi khusus seperti PPNS dan Tenaga IT” (wawancara, 14 Maret 2016) Seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, bentuk operasi yang dilakukan terlihat kurang efektif karena tidak ada pengawasan aktifitas parkir yang terus menerus,

hanya 3 kali dalam sebulan sehingga bentuk

pelanggaran yang berpotensi mengurangi pendapatan dari sektor parkir tetap marak terjadi. Untuk memaksimalkan pengawasan dan sebagai upaya agar penerapan parkir progresif dapat berjalan secara efektif, maka UPTD Perparkiran mulai menggunakan teknologi dalam penerapan kebijakan parkir di tepi jalan umum. Penggunaan teknologi ini biasa disebut sebagai Parkir Elektronik. Penggunan parkir elektronik sejauh ini baru digunakan di satu titik yakni di kawasan Coyudan. Penerapan parkir elektronik cukup ideal untuk pengawasan kebijakan dan untuk memaksimalkan tarif parkir progresif. Di area parkir kawasan Coyudan digunakan kamera CCTV yang terhubung dengan server parkir yang

61

berlokasi di Kantor UPTD Perparkiran, sehingga kegiatan perparkiran di kawasan ini dapat terpantau terus. Petugas parkir pun menggunakan peralatan elektronik yang dapat menunjukkan berapa lama kendaraan telah diparkir di kawasan tersebut, sehingga dapat menghitung berapa tarif parkir yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir. Penggunaan parkir elektronik ini akan dikembangkan di lokasi lain, terutama di kawasan Central Business District (CBD) yang memerlukan pengawasan lebih. Gambar 16 : Ilustrasi Penggunaan sistem Pencatat Parkir Elektronik

Sumber UPTD Perparkiran Kota Surakarta Kawasan yang memiliki kegiatan perekonomian tinggi atau biasa disebut sebagai kawasan Central Business District (CBD) memerlukan pengawasan lebih terhadap kebijakan parkir karena kegiatan parkir di tepi jalan umum sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas. Jalanan di Kawasan Nonongan merupakan jalanan yang paling padat karena volume jalanan hanya kecil dan masih digunakan untuk parkir sehingga berberapa waktu lalu selalu kawasan ini selalu ditutup setelah pukul 10.00 WIB karena sudah tidak mampu untuk menampung kendaraaan yang akan masuk ke kawasan itu. Sekarang di kawasan nonongan sudut kemiringan parkir mobil dirubah dari 60 menjadi 0, sehingga jalanan sekarang sudah lancar namun dengan berubahnya sudut kemiringan ini menyebabkan berkurangnya lahan parkir. Semakin berkurangnya lahan parkir tentunya juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir di tepi jalan umum.

62

3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sah. Kota Surakarta sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, tentunya sangat terbantu dengan pemasukan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah terbagi atas 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pemasukan dari ketiga sumber retribusi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4 : Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Dari Sektor Retribusi Retribusi

Retribusi Jasa

Retribusi Jasa

Umum

Usaha

(Rupiah)

(Rupiah)

2009

22.111.770.838

9.741.715.143

5.930.003.139

37.783.489.120

2010

23.888.160.845

10.409.769.557

7.290.166.770

41.588.097.172

2011

28.935.864.968

13.257.161.389

5.478.359.794

47.671.386.160

2012

27.771.783.875

14.720.551.979

12.564.455.227

55.056.791.081

2013

28.543.986.900

16.852.150.631

19.371.662.047

64.767.799.578

2014

30.416.786.613

17.747.871.130

14.808.515.012

62.973.172.755

Tahun

Perizinan

Total

Tertentu

(Rupiah)

(Rupiah)

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Berdasarkan tabel diatas, dari ketiga sumber retribusi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah memiliki kecenderungan untuk selalu meningkat meskipun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Begitu juga pada sektor retribusi jasa umum walaupun sempat mengalami

63

penurunan pada tahun 2012 namun selanjutnya dapat menunjukkan peningkatan. Retribusi jasa umum merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah dari sektor retribusi. Dengan presentase kontribusi sebagai berikut : Tabel 5 : Kontribusi Retribusi Daerah Kota Surakarta Retribusi Jasa Tahun

Umum ( %)

Retribusi Jasa Usaha (%)

Retribusi Perizinan Tertentu (%)

2009

58.52

25.78

15.69

2010

57.44

25.03

17.53

2011

60.70

27.81

11.49

2012

50.44

26.74

22.82

2013

44.07

26.02

29.91

2014

48.30

28.18

23.52

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem target per tahun dan dalam tiap tahunnya terdapat kenaikan target. Sistem target dilakukan agar terjadi peningkatan dari segi pengelolaan dan pelayanan sehingga dengan pengelolaan dan pelayanan yang baik dapat terjadi peningkatan pendapatan. Pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum adalah sebagai berikut : Tabel 6 : Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

64

TAHUN ANGGARAN 2010 2011 Perubahan 2012 2013 Perubahan 2014

TARGET APBD 1,933,245,000.00 2,000,000,000.00 2,300,000,000.00 3,025,000,000.00 3,125,000,000.00 3,225,000,000.00 3,300,000,000.00

KENAIKAN TARGET (%) 1.1 3.45 18.97 31.52 3.20 2.27

REALISASI PENERIMAAN RUPIAH % 1,933,926,800.00 100.04

KETERANGAN LEBIH KURANG 681,800.00

2,058,058,000.00 90.65 214,942,000.00 3,159,063,550.00 104.43 134,063,550.00 3,309,575,114.00 102.62 84,575,114.00 3,445,186,652.00 104.40 145,186,652.00

Sumber : UPTD Perparkiran Kota Surakarta Dari data diatas terlihat bahwa setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 terjadi peningkatan target yang cukup besar yakni 31,52% bahkan dalam realisasinya melebihi target. Setiap tahun target pemasukan dari sektor retribusi parkir mengalami peningkatan dan selalu dalam realisasinya mengalami kelebihan setelah tahun 2012. Hal ini disebabkan karena setoran parkir dari pengelola pihak ketiga tidak berdasarkan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir, melainkan berdasarkan nilai setoran yang tertera di (SKRD). Kontribusi pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut : Tabel 7 : Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Jasa Umum Tahun

Kontribusi (%)

2010

8.10

2011

7.21

2012

11.38

2013

11.59

2014

11.33

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

65

Kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum terhadap pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa umum selalu mengalami naik turun setiap tahunnya, hal ini dikarenkan kontribusi dari retribusi lainnya juga mempengaruhi terhadap presentase kontribusi retribusi parkir tepi jalan umum. Pada 2010 memiliki kontribusi sebesar 8.10% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 7.21%, tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan menjadi 11.59% namun pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi menjadi 11.33%. 3. Hambatan dan Solusi Terhadap Pelaksanan Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Surakarta A. Hambatan Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Berberapa hambatan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Pengguna Jasa Parkir Kurang Mengerti Dengan Peraturan Pelaksanaan kebijakan sering terjadi salah pengertian antara petugas parkir dengan pengguna jasa parkir. Pengguna jasa yang dimaksud adalah pengguna jasa yang berasal dari luar Kota Surakarta, karena adanya perbedaan peraturan dengan kota asalnya. Berberapa pengguna jasa parkir terkadang kurang mengerti dengan adanya pembagian zona di Kota Surakarta sehingga menganggap tarif di zona C sama dengan tarif di zona E. Pada pemungutan retribusi parkir progresif saat ini masih menggunakan karcis sebagai bukti berapa lama pengguna jasa parkir menggunakan fasilitas parkir. Namun, penggunaan karcis juga tidak efektif karena ketidakpedulian masyarakat pengguna jasa parkir untuk meminta karcis kepada petugas parkir. Dengan demikian petugas parkir harus pandai

66

untuk menjelaskan dengan baik kepada masyarakat yang kurang paham dengan aturan-aturan yang ada. Masih ditemukannya kendaraan yang parkir di rambu larangan merupakan bentuk kurangnya rasa peduli masyarakat terhadap peraturan. Ketika dilakukan operasi tim gabungan, sering ditemukan adalah penggunaan parkir di citywalk. Area khusus untuk pejalan kaki ini dilarang untuk dilalui kendaraan apalagi sampai digunakan untuk parkir. b. Petugas Parkir Belum Menaati Peraturan Pelanggaran oleh petugas parkir ini yang paling sering dijumpai. Banyak masyarakat yang mengeluh karena buruknya pelayanan oleh petugas parkir. Pelanggaran oleh petugas parkir yang sering ditemui adalah petugas tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b bahwa patugas parkir wajib untuk menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir. Dengan tidak adanya karcis maka petugas juga sering menarik tarif retribusi melebihi aturan yang telah ada, dimana karcis merupakan bukti pembayaran retribusi serta dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban apabila pengguna jasa kehilangan kendaraan di lokasi parkir. Penarikan retribusi melebihi ketentuan juga ditemukan di berberapa lokasi parkir terutama di lokasi yang terdapat event-event besar seperti konser, hajatan, pameran serta event-event lainnya yang membutuhkan lahan parkir luas. Dalam lokasi tersebut juga sering ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan seragam, petugas tidak berseragam ini berpotensi sebagai petugas parkir liar, petugas parkir liar tidak berkewajiban setor hasil retribusi kemanapun sehingga hasil retribusi ini langsung dia gunakan sendiri sebagai pendapatan pribadi. c. Kurangnya Lahan Parkir

67

Pertumbuhan jumlah kendaraan yang berada di Kota Surakarta setiap tahun selalu bertambah, hal ini menyebabkan padatnya lalu lintas dan semakin bertambahnya permintaan akan tempat parkir. Dengan kurangnya lahan parkir di Kota Surakarta maka berpotensi banyaknya kendaraan pribadi yang memilih untuk parkir di tempat seadanya atau bahkan parkir di tempat larangan parkir karena habisnya lahan parkir. Berberapa jalan di Kota Surakarta memiliki volume untuk menampung kendaraan yang sangat sedikit, sedangkan disekitarnya banyak bangunan yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian sehingga membutuhkan lahan parkir yang luas. Perkembangan perekonomian di Kota Surakarta menyebabkan perkembangan pembangunan kawasan CBD (Central Business District) yang cukup pesat. Namun ketersediaan lahan parkir tetap saja kurang karena kurangnya kesadaran dari pemilik pertokoan untuk memberikan sebagian lahannya untuk tempat parkir, mereka lebih memilih untuk menggunakan lahannya untuk memaksimalkan bangunan yang akan mereka gunakan. Perkembangan kawasan CBD yang tidak diimbangi dengan perkembangan fasilitas khusus parkir dan mengandalkan fasilitas parkir di tepi jalan umum tentunya menimbulkan semakin padatnya lalu lintas di Kota Surakarta. Apabila terjadi kemacetan karena masalah perparkiran, maka biasanya akan muncul kebijakan untuk merubah sudut parkir dari 60 menjadi 0, sehingga lahan parkir semakin habis namun lalu lintas menjadi lancar. d. Kurangnya Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Pembinaan terhadap petugas parkir yang akan bekerja langsung dilapangan sangatlah penting, karena sebagai bekal mereka untuk bekerja. Namun saat ini pembinaan hanya dilakukan oleh pihak UPTD Perparkiran, sehingga dirasa sangat kurang karena keterbatasan

waktu dan tempat

sedangkan jumlah petugas parkir di Kota Surakarta sendiri mencapai 3500 orang.

68

Petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta maupun dari UPTD Perparkiran yang mengawasi kegiatan perparkiran di sekitar gedung pertemuan yang digunakan untuk pesta pernikahan, cenderung memprioritaskan kelancaran lalu lintas dan terlihat pasif dalam penindakan terhadap pelanggaran petugas parkir yang menaikkan tarif tidak sesuai aturan. Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) yang memiliki wewenang khusus dalam hal penyidikan pelanggaran terhadap peraturan daerah khususnya terkait retribusi masih sangat terbatas, di lingkungan UPTD Perparkiran hanya memiliki 2 orang dan salah satunya pun akan memasuki masa pensiun. Penerapan sistem parkir elektronik dan penggunaan CCTV sebagai pengawasan kegiatan perparkiran baru berada di satu titik, dan terkendala pada minimnya pegawai yang memiliki kemampuan di bidang IT. B. Solusi Dari berberapa hambatan tersebut diatas maka untuk mengatasinya diperlukan solusi. Solusi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ditemukan, kemudian mampu meningkatkan pelayanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Solusi atas hambatan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Informasi Parkir Pentingnya pemasangan rambu-rambu untuk daerah larangan parkir adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk parkir. Sehingga pengguna jasa parkir

dapat

memarkirkan

kendaraannya

sesuai

dengan

lokasi

peruntukannya. Papan informasi parkir pun sangat berguna agar masyarakat tau berapa tarif parkir yang berlaku di lokasi tersebut. Ramburambu dan papan informasi parkir sangat berguna terutama bagi pendatang

69

di Kota Surakarta yang tidak mengerti bagaimana sistem perparkiran di Kota Surakarta. Gambar 17 : Rambu-Rambu Larangan dan Papan Informasi

Sumber UPTD Perparkiran Kota Surakarta b. Penerapan Sistem Parkir Elektronik Penerapan sistem ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan

terhadap

penerapan

tarif

progresif,

karena

dalam

penerapannya karcis didata dengan alat yang terhubung dengan server parkir di kantor UPTD Perparkiran, alat ini dibawa oleh petugas parkir pada saat kendaraan masuk dan keluar sehingga tercatat didalam server jumlah pengguna jasa parkir. Didalam perkembangannya, sistem parkir elektronik dapat dikembangkan agar mampu menginformasikan ketersediaan jumlah slot parkir. Kegiatan petugas parkir di lokasi juga dapat terus dipantau melalui kamera CCTV, apabila ditemukan pelanggaran maka tim dari UPTD Perparkiran dapat langsung mengunjungi lokasi. Sistem ini meminimalisir kecurangan oleh petugas parkir karena pengawasan dari kamera CCTV serta seluruh data langsung masuk ke server. c. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

70

Untuk mengatasi semakin berkurangnya lahan parkir di tepi jalan umum, maka setiap pembangunan yang akan digunakan sebagai kegiatan perekonomian, sebelum memulai pembangunan perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas agar dalam pembanguanannya memperhatikan dampak terhadap lalu lintas. Dalam analisis dampak lalu lintas ini akan diberikan saran bagaimana seharusnya terdapat lahan parkir di lokasi tersebut, supaya tepi jalan umum tidak semakin padat akan kendaraan yang parkir. Selain untuk mengatasi kurangnya lahan parkir, pemilik bangunan juga dapat menikmati keuntungan apabila memiliki lahan parkir sendiri, misalnya calon pembeli tidak perlu berebut tempat parkir tepi jalan umum yang digunakan bersama sama dengan pengguna jasa parkir lain yang memiliki kepentingan berbeda, karena tempat yang akan ia kunjungi telah menyediakan lahan parkir sendiri. d. Peningkatan Pengawasan, Penindakan dan Pembinaan Untuk memberikan bekal kepada pengelola dan petugas parkir, dilakukan pembinaan dan pembekalan teknis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan yang baik kepada pengelola maupun petugas parkir. Pekerjaan di lapangan memerlukan keterampilan agar dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi pengguna jasa parkir. Selain pembinaan dari UPTD perparkiran, seharusnya pengelola pihak ketiga juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap petugas parkir. Pelakasanaan operasi saat ini merupakan pengawasan yang cukup efektif karena apabila dalam operasi ditemukan pelanggaran akan langsung dilakukan penindakan di tempat. Jumlah kendaraan yang digunakan patroli hanya satu, serta terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh UPTD Perparkiran maka perlu dilakukan penambahan agar pelaksanaan operasi dapat lebih efektif sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk mengatasi penaikan tarif parkir di event-event tertentu misalnya di gedung pernikahan. Maka penambahan jumlah personel yang mengawasi di lokasi parkir yang memiliki potensi besar adanya

71

pelanggaran seperti di tempat gedung pernikahan dan di tempat-tempat yang menggelar event-event yang memerlukan lahan parkir luas sangat perlu, biasanya jumlah personel hanya dua orang maka dapat ditingkatkan apabila diperlukan sehingga potensi munculnya parkir liar dapat diantisipasi. Dalam pelaksanaan pengawasan melalui sistem parkir elektronik diperlukan pegawai dengan kemampuan Ilmu Teknologi. Mengadakan diklat ataupun pelatihan yang berguna untuk menambah kemampuan pegawai dalam hal ilmu teknologi sehingga kurangnya pegawai dengan kemampuan di bidang ilmu teknologi dapat sedikit tertutup.