BAB III OBYEK PENELITIAN III.1
Riwayat Singkat PT PELNI Jakarta Sejarah berdirinya PT. PELNI (Pelayaran Nasioanal Indonesia) dimulai dengan adanya komitmen pemerintah untuk memiliki suatu badan
usaha
pelayaran
niaga
milik
negara,
bermula
dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (Pepuska). Latar belakang pendirian yayasan Pepuska sebenarnya politis diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia, yaitu KPM menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah Putih. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total tonage 4.800 death weight ton (DWT), Pepuska berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengan abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli.
36
Akhirnya pada tanggal 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikan PT. PELNI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Ir. R. Djuanda Nomor M.2/1/2 tanggal 23 februari 1952 dan No A.2/1/2 tanggal 19 April 1952. Berdasarkan Akte Notaris No 92 Tahun 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952, secara resmi PT. PELNI berdiri. Sebagai Presiden Direktur pertamanya diangkatlah R. Ma’moen Soemadipraja (1952-1955), dengan modal nominal dalam bentuk saham bernilai Rp 200.000.000,-
(dua
ratus
juta
rupiah)
yang
semuanya
dimilki
pemerintah/Negara. Dalam Pasal 4 Berita Negara tersimpul: “ Menjalankan perusahaan pelayaran untuk melayani masyrakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dalam pengangkutan orang, hewan, serta barang terutama di perairan dan di lautan Indonesia”. Untuk mewujudkan tujuan di atas Direksi PT. PELNI melaksanakan tugas pokok perusahaan, yaitu: 1. Melayani lin-lin ( jaring pelayaran) tetap yang ditentukan oleh pemerintah; 2. Melayani lin-lin khusus dalam pengangkutan barang-barang bulk seperti batu bara, semen, dan sandang pangan/beras; 3. Mengangkut barang-barang keperluan logistik pemerintah termasuk pengangkutan pasukan (militer).
37
Delapan unit kapal milik Yayasan Pepuska diserahkan kepada PT. PELNI sebagai modal awal. Karena dianggap tidak mencukupi, maka Bank Ekspor Impor menyediakan dana untuk pembelian kapal sebagai tambahan dan memesan 45 “coaster” dari Eropa Barat. Sambil menunggu datangnya “coaster” yang dipesan dari Eropa, PT. PELNI mencarter kapal-kapal asing yang terdiri dari berbagai bendera. Langkah ini diambil untuk mengisi trayek-trayek yang ditinggalkan KPM. Setelah itu satu persatu kapal-kapal yang dicarter itu diganti dengan coaster yang datang dari Eropa. Kemudian ditambah lagi dengan kapal-kapal hasil rampasan perang dari Jepang. Status PT, PELNI mengalami dua kali perubahan. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Persero menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. PT. PELNI didirikan untuk jangka waktu 75 tahun lamanya berturut-turut dan mulai pada hari perseroan ini menjadi badan hukum dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam Pasal 47 dan Pasal 57 KUHD. Modal
PT.
PELNI
pada
awal
berdirinya
sebesar
Rp.
75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima miliar rupiah) yang terbagi aats modal pemerintah sebesar 75% dan saham milik swasta sebesar 25%. PT. 38
PELNI dipimpin dan diurus oleh suatu direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyakbanyaknya empat orang direktur di bawah pengurusan dewan komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang diantaranya sebagai komisaris utama. III.1.1 Maksud dan tujuan PT. PELNI Adapun maksud tujuan didirikannya PT. PELNI, yaitu: 1. Menjalankan pelayaran nusantara dan samudera dekan untuk pengangkutan penumpang, hewan, dan barang dengan kapal dan kapal khusus; 2. Kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha-usaha pelayaran nusantara dan samudera dekat, keagenan, kegiatan terminal, pergudangan, ekspedisi, reparasi dan pemeliharaan; 3. Kegiatan-kegiatan penunjangan lainnya menurut pertimbangan direksi dengan persetujuan dewan komisaris. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, disamping berfungsi sebagai perusahaan biasa, PT. PELNI juga mempunyai kewajiban sosial politis, dimana kapal-kapal PT. PELNI bisa direkrut pemerintah dan para pelautnya bisa di militerisasikan, misalnya jika negara dalam keadaan darurat, jika terjadi krisis bahan pokok di suatu daerah, kapal-kapal PT. PELNI bisa dikerahkan. Kewajiban sosial politis ini terjelma juaga dalam pelayaran perintis.
39
Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan usaha, perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha pada tahun 1975 berbentuk Perseroan sesuai Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akte Perubahan Nomor 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang aAnggaran Dasar PT. PELNI yang diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Nomor 2203.
III.1.2 Visi dan Misi Visi: Menjadi perusahaan pelayaran yang tangguh dan memiliki jaringan nasional yang optimal. Misi: Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara, meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayaran
kepada
masyarakat,
menerapkan
prinsip-prinsip
Good
Corporate Governance (GCG).
1. Sumber Daya Manusia Selain terus meningkatkan dan produktifitas kepada para karyawan, manajemen menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan perubahan asset terbesar dan juga merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan posisi perusahaan sebagai pelaku pasar 40
yang kuat dan layak diperhitungkan dalam era globalisasi. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial para karyawannya. 2. Tenaga Kerja Jumlah sumber daya manusia pada akhir tahun 2006 diperkirakan sebanyak 5.329 pegawai dengan rincian sebagai berikut: 1) Perusahaan induk Kantor Pusat
:
417 pegawai
Kantor Cabang
:
800 pegawai
Pegawai Laut/ABK
:
2934 pegawai
RS PELNI Petamburan
:
1032 pegawai
Wisma Bahtera Cipayung
:
24 pegawai
Sub jumlah
:
5207 pegawai
2) Perusahaan anak PT SBN dan PT PIDC : 156 + 3 sub jumlah : 159 pegawai , jumlah total : 5366 Pegawai. Bagian Pelatihan Perusahaan telah mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala untuk meningkatkan keahlian operasional para karyawannya. Pelatihan di titik beratkan pada spesialis teknik dan manajerial di bidang masing-masing guna meningkatkan kinerja dan kompetensi yang mengarah pada peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas tinggi. Profesionalisme Anak
41
Buah Kapal (ABK) yang di lengkapi dengan Sertifikasi Pengawakan ( sesuai STCW 95) antara lain: 1) Sertifikat Keahlian a) Ahli Nautika Tingkat (ANT) b) Ahli Teknik Tingkat (ATT) 2) Sertifikat Keterampilan a) Basic Safety Training (BST) b) Advance Fire Fighting (AFF) c) Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) d) Survival Craft and Rescue Boat (SCRB) e) Medical First Aid (MFA) f) Medical Careon Board Radar Simulator ARPA Simulator Crowd g) Management Crisis Managemen h) Bridge Resource Management (BRM)
III.2
Struktur Organisasi Organisasi Kantor Pusat perusahaan disusun berdasarkan pendekatan
fungsi utama organisasi, yaitu usaha, armada, keuangan, sumber daya manusia dan umum. Susunan organisasi Kantor Pusat perusahaan terdiri atas:
42
1) Unsur Pimpinan, adalah berupa Dewan Direksi yang bekerja secara kolektif dan beranggotakan: 2) Direktur Utama sebagai koordinator dan sekaligus anggota Direksi Perusahaan; 3) Direktur Usaha sebagai pimpinan Direktorat Usaha; 4) Direktur Armada sebagai pimpinan Direktorat Armada; 5) Direktur Keuangan sebagai pimpinan Direktorat Keuangan; 6)
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai pimpinan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum.
Unsur organisasi Staf di Kantor Pusat terdiri atas unit kerja: 1) Satuan Pengawasan Intern (SPI), merupakan unit kerja staf Direktur Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi para Pengawas Intern Area yang mengkoordinir para Pemeriksa Intern dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal pada unit kerja Kapal, Kantor Cabang, Unit Bisnis Strategik (SBU) dan Kantor Pusat; 2)
Designated Person(s) Ashore (DPA), merupakan fungsi staf Direksi yang secara teknis dikoordinir oleh Direktur Armada dan unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi para Pengawas Bidang ISM-Code; ISPS-Code; serta OHSAS/SMK-3;
3)
Biro, merupakan unit kerja di bawah Dewan Direksi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan setiap Biro dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi unit kerja Bagian yang dipimpin oleh Manager dengan susunan organisasi sebagai berikut: a)
Biro Sekretariat Perusahaan, secara teknis dikoordinir oleh Direktur Utama dan terdiri atas unit kerja: 43
(1) Bagian Hubungan Korporat; (2) Bagian Sekretariat Direksi dan Good Corporate Governance. b)
Biro Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi Manajemen, secara teknis dikoordinir oleh Direktur Usaha dan terdiri atas unit kerja:
c)
(1)
Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
(2)
Bagian Sistem Informasi Manajemen.
Biro Hukum dan Manajemen Risiko, secara teknis dikoordinir oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum serta terdiri atas unit kerja:
d)
(1)
Bagian Hukum;
(2)
Bagian Manajemen Risiko.
Biro Pengadaan, secara teknis dikoordinir oleh Direktur Keuangan dan terdiri atas unit kerja:
4)
(1)
Bagian Administrasi Pengadaan dan Pembelian;
(2)
Bagian Pergudangan
Divisi, merupakan unit kerja di bawah Direktorat yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan setiap Divisi dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi unit kerja Bidang yang dipimpin oleh Manager dengan susunan organisasi sebagai berikut: a)
Direktorat Usaha, terdiri atas unit kerja: (1) Divisi Pemasaran dan Pengembangan Usaha, membawahi unit kerja: (a)
Bidang Pemasaran;
(b)
Bidang Pengembangan Usaha.
(2) Divisi Pelayanan Jasa, membawahi unit kerja: 44
b)
(a)
Bidang Operasi Kapal;
(b)
Bidang Jaminan Kualitas Pelayanan.
Direktorat Armada, terdiri atas unit kerja: (1) Divisi Teknika, membawahi unit kerja: (a)
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Teknik;
(b)
Bidang Pemeliharaan Kapal;
(2) Divisi Nautika, membawahi unit kerja:
c)
(a)
Bidang Pemeliharaan dan Sertifikasi Kapal;
(b)
Bidang Telekomunikasi dan Elektronika;
(c)
Bidang Pelayanan dan Perbekalan Kapal.
Direktorat Keuangan, terdiri atas unit kerja: (1) Divisi Akuntansi, membawahi unit kerja: (a)
Bidang Akuntansi Keuangan;
(b)
Bidang Akuntansi Manajemen dan Anggaran.
(2) Divisi Perbendaharaan, membawahi unit kerja: (a)
Bidang Administrasi Keuangan;
(b)
Bidang Pengelolaan Dana, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
d)
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum, terdiri atas unit kerja: (1) Divisi Sumber Daya Manusia, membawahi unit kerja: (a)
Bidang Administrasi Personalia;
(b)
Bidang Pengembangan SDM dan Organisasi.
(2) Divisi Umum, membawahi unit kerja: 45
(a)
Bidang Administrasi dan Rumah Tangga Kantor;
(b)
Bidang Pendayagunaan dan Pengamanan Asset Umum.
46
Struktur organisasi PT. PELNI adalah sebagai berikut:
47
Dewan Komisaris Komisaris Utama
: Dr. Ir.Tjuk Sukardiman, Msi
Anggota Komisaris
: Laksda (purn) TNI Setio Raharjo, Ir. Harry Susetyo Nugroho, MBA, Kalalo Nugroho, SH
Dewan Direksi Direktur Utama
: Drs. Isnoor Haryanto, Ak
Direktur Usaha
: Dra. Jussabella Sahea, M.M
Direktur Armada
: Capt. M. Lutfi, M.Mar
Direktur Keuangan
: Wibisono, S.E, M.M
Direktur SDM dan Umum
: Agus Sumitro, S.E, M.M
Fungsi dan Tugas Pokok Direksi adalah sebagai berikut; a. Direksi sebagai satu kesatuan kolektif dalam wadah Dewan Direksi, berperan atau berfungsi sebagai: 1) Pelaksana pengurusan perusahaan untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam atau pun di luar pengadilan; 2) Pimpinan dan pengelola perusahaan yang menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan; 3) Perumus dan yang menetapkan kebijaksanaan umum perusahaan serta pengendali atas pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham; 4) Penyiapan rencana kerja dan anggaran perusahaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban dan perhitungan hasil usaha perusahaan menurut ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham. 48
b. Direksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1) Mengelola kegiatan perusahaan secara terpadu; 2) Mengembangkan organisasi dan manajemen perusahaan; 3) Mengusahakan serta mengembangkan pelayanan jasa angkutan laut, jasa penunjangnya dan jasa-jasa lain yang dibolehkan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pembagian tugas Direksi perusahaan diatur sebagai berikut: a.
Direktur Utama: 1) Menjalankan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham; 2) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur, mengendalikan pelaksanaan tugas pengawasan intern perusahaan dan bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi perusahaan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat; 3) Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal, Kantor Cabang serta Unit Bisnis Strategis (SBU) perusahaan secara menyeluruh.
b.
Para Direktur: 1) Memberikan masukan, pertimbangan serta saran-saran dalam penetapan kebijaksanaan serta keputusan Direksi; 2) Bertindak atas nama Direksi sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Direktorat yang dipimpinnya;
49
3) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan tata laksana Direktorat yang dipimpinnya pada seluruh unit kerja perusahaan termasuk unit kerja Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang serta Unit Bisnis Strategis (SBU) dan unit kerja lainnya, yaitu: a) Direktorat
Usaha,
membina
pengelolaan
kegiatan
pemasaran,
pengembangan usaha dan pelayanan jasa-jasa perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai jumlah produksi, pangsa pasar, pendapatan usaha, jaminan kualitas pelayanan jasa angkutan laut dan usaha jasa penunjangnya yang optimal; b) Direktorat Armada, membina pengelolaan kegiatan penyiapan pakai kapal, fasilitas penunjang, peralatan bantu penyelenggaraan usaha pokok angkutan laut dan usaha penunjangnya serta pelayanan dan perbekalan kapal sesuai dengan kebutuhan pengusahaan perusahaan dan ketentuan yang berlaku agar dicapai kelaikan laut (sea worthiness), kesiapan pakai alat produksi, keselamatan pelayaran, kesiapan pelayanan dan perbekalan kapal serta kepuasan pengguna jasa angkutan laut yang optimal; c) Direktorat Keuangan, membina pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja keuangan perusahaan yang optimal; d) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum, membina pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, administrasi perkantoran dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia, organisasi dan ketertiban serta kelancaran penyelenggaraan sistem administrasi dan 50
layanan
umum
kerumahtanggaan
kantor
serta
pengamanan
dan
pendayagunaan asset umum perusahaan yang optimal. 4) Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan serta tata laksana Direktorat yang dipimpinnya. Pembagian fungsi dan tugas pokok para direktorat a) Direktorat Usaha Direktorat Usaha memiliki fungsi penyelenggaraan usaha jasa angkutan laut yang meliputi kegiatan pemasaran, pengembangan usaha, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa angkutan laut, emplooi, jasa-jasa penunjang dan usaha-usaha lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai pangsa pasar, produksi, pendapatan dan jaminan kualitas pelayanan jasa angkutan laut serta jasa-jasa penunjang. Direktorat Usaha mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: a.
menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek
dan
program
kerja
perusahaan
di
bidang
pemasaran,
pengembangan usaha, pelayanan jasa angkutan laut, emplooi dan usahausaha penunjang lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan; b.
menyiapkan pengaturan kebijaksanaan berskala korporat di bidang pemasaran,
pengembangan
usaha,
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian operasi dan jaminan kualitas pelayanan jasa angkutan laut, emplooi dan jasa-jasa penunjang lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
51
c.
mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan usaha-usaha
pokok
perusahaan
meliputi
kegiatan
pemasaran,
pengembangan usaha, operasi dan jaminan kualitas pelayanan jasa angkutan laut, emplooi dan usaha-usaha penunjang lainnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan; d.
menyiapkan laporan berkala hasil kegiatan pengusahaan jasa-jasa perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Direktorat Armada Direktorat Armada memiliki fungsi penyelenggaraan penyiapan pakai alat produksi jasa-jasa perusahaan yang meliputi kegiatan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal atau alat produksi jasa angkutan laut dan fasilitas penunjangnya serta penyelenggaraan pelayanan dan perbekalan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja kelaikan laut (sea worthiness), kesiapan pakai alat produksi dan fasilitas penunjangnya, keselamatan pelayaran serta kepuasan pengguna jasa yang optimal. Direktorat Armada mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: a.
menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pemeliharaan, perawatan, perbaikan alat produksi jasa angkutan laut dan fasilitas penunjang usahausaha perusahaan serta penyelenggaraan pelayanan dan perbekalan di kapal (pre/post on board services);
52
b.
menyiapkan pengaturan kebijaksanaan berskala korporat di bidang perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat produksi
jasa
angkutan
laut
dan
fasilitas
penunjangnya
serta
penyelenggaraan pelayanan dan perbekalan di kapal (pre/post on board services) yang menjamin kelaikan laut (sea worthiness), keselamatan pelayaran dan kesiapan pakai kapal beserta alat penunjangnya serta kepuasan pengguna jasa (customer satisfaction) angkutan laut atas pelayanan di kapal (pre/post on board services) perusahaan; c.
mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyiapan pakai alat produksi angkutan laut melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal dan fasilitas penunjangnya agar kapal laik laut (sea worthiness), siap pakai serta kesiapan penyelenggaraan pelayanan dan perbekalan di kapal (pre/post on board services) agar dicapai keselamatan pelayaran dan kepuasan pengguna jasa (customer satisfaction) yang optimal;
d.
menyiapkan laporan berkala kondisi kelaikan laut (sea worthiness) dan penyiapan pakai kapal sebagai alat produksi dan fasilitas penunjang usaha angkutan laut perusahaan serta penyelenggaraan pelayanan dan perbekalan di kapal (pre/post on board services) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
53
c) Direktorat Keuangan Direktorat Keuangan memiliki fungsi penyelenggaraan pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan perusahaan yang optimal. Direktorat Keuangan mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: a.
menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan;
b.
menyiapkan pengaturan kebijaksanaan berskala korporat di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
c.
mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perbendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
d.
menyiapkan laporan berkala hasil kegiatan pengelolaan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum memiliki fungsi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, administrasi dan kesejahteraan 54
personalia, pengelolaan administrasi kantor, pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan pengelolaan asset umum perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia, organisasi serta kelancaran penyelenggaraan administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor serta pengamanan dan pengelolaan asset umum perusahaan yang optimal. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas-tugas pokok sebagai berikut: a. menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, administrasi dan kesejahteraan personalia, administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan pengelolaan asset umum perusahaan; b. menyiapkan pengaturan kebijaksanaan berskala korporat di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, administrasi dan kesejahteraan personalia, administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor serta pengamanan dan pengelolaan asset umum perusahaan; c. mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, administrasi dan kesejahteraan personalia, administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor serta pengamanan dan pengelolaan asset umum perusahaan; 55
d. menyiapkan laporan berkala hasil kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan layanan umum perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
III.3
Kegiatan Usaha
III.3.1 kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan PT. PELNI Usaha pokok PT.PELNI adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Saat ini perusahaan mengoperasikan 28 unit armada kapal penumpang yang di klasifikasi berdasarkan kapsitas jumlah penumpang, diantaranya : kapal type 3000 pax, type 2000 pas, type 1000 pax, type 500 pax, type Ro-Ro (Roll on – Roll Off) dan 1 unit kapal ferry cepat dengan kapasitas seluruhnya berjumlah 36.913 penumpang. Di samping itu PT. PELNI juga mengoperasikan 4 unit armada kapal barang dengan total bobot mati berjumlah 1200 ton. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.503 pulau, sangat membutuhkan sarana transportasi laut untunk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai misinya mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara PT. PELNI melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak hanya terbatas melayani route komersial, tetapi juga melayani pelayaran dengan route pulau-pulau kecil terluar (Pepres No 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan Pulaupulau Kecil Terluar). Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat tercapai sesuai target sasaran. 56
III.3.2 Usaha Terkait Lainnya Usaha sampingan Rumah Sakit PT. PELNI, Wisma Bahtera Cipayung, Usaha Penunjang Angkutan, Bandar Keagenan Kapal Dock Perbengkelan Kapal Anak Perusahaan, PT. SBN : Bongkar Muat dan EMKLPT. PIDC: Freight Forwarding, Pengelolaan Over Bagasi Reservasi Tiket. III.4
Sistem Perpajakan Perusahaan Seperti halnya perusahaan lain, PT. PELNI juga melakukan pembukuan untuk mencatat transaksi-transaksi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga memiliki kebijakan dalam perpajakan yang sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari UU PPh No 17. Tahun 2000, maka perusahaan diwajibkan memotong pajak penghasilan atas gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh PT. PELNI untuk dapat melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 meliputi : 1. Penghasilan pegawai yang merupakan PPh Pasal 21 yang terhutang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 2. Atas iuran premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing sebesar 0.3% dan 0.5% melalui program kerja JAMSOSTEK. 3. Setiap pegawai PT PELNI yang telah pensiun mendapatkan pelayanan kesehatan bagi karyawannya yang dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pensiun Pelni (YKPP), dimana bagi pegawai organik perusahaan membayar iuran sebesar 2% dari gaji pokok terakhir setiap bulannya,dan perusahaan membayar 57
iuran sebesar 3% dari gaji pokok seluruh pegawai organik terakhir setiap bulannya.. 4. Setiap tahun sekali semua pegawai akan mendapat bonus/THR yang akan menambah penghasilan bruto pegawai. 5. Setiap
pegawai
yang
bekerja
di
PT.
PELNI
harus
menyerahkan bukti-bukti mengenai statusnya (kawin/tidak kawin) berupa surat pernyataan dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga sebagai bukti keberadaan anggota keluarga yang menjadi tanggungan pegawai tersebut. Dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21,PT. PELNI menetapkan kebijakan tepat waktu sesuai UU PPh No. 17 Tahun 2000 yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan senantiasa mengikuti perkembangan perpajakan apabila terdapat peraturanperaturan yang terbaru (update). Walaupun PPh Pasal 21 dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 dalam setahun. Apabila terjadi PPh Pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa kekurangan tersebut. Perusahaan selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar. Pada umumnya PT. PELNI dalam menangani dan menerapkan kebijakan perpajakannya, telah mengikuti tata cara perundang-undangan yang berlaku saat ini, dimana masalah perpajakan serta perkembangannya diikuti secara terusmenerus dengan mempelajari surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak, surat 58
keputusan dari Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah dan melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten di bidang perpajakan. III.5
Proses Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan metode studi lapangan (field research) yaitu dengan mengunjungi langsung perusahaan yang dijadikan objek penelitian untuk mengetahui secara jelas cara perusahaan menghitung pajak terutang, hal tersebut dilakukan dengan cara :
1. Wawancara Dengan melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 2. Observasi Dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan pegawai. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan proses penelusuran bukti-bukti baik bukti ekstern maupun bukti intern atas transaksi atau kegiatan yang diteliti. Penulis mengemukakan dokumen apa yang diteliti, isi informasi yang dikandungnya, dan kegunaannya. Selain itu, penulis harus pula menguraikan hasil dari proses dokumentasi tersebut.
59
4. Reperformance (Pengujian Perhitungan) Reperformance merupakan proses pengujian perhitungan atas suatu perhitungan yang telah dilakukan oleh pegawai perpajakan perusahaan. Penulis menguraikan data apa yang dihitung ulang, cara perhitungan yang dilakukannya, serta hasil dari perhitungan tersebut. Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan relevan, oleh karena itu data amat menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Dokumendokumen tersebut antara lain Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721), Daftar nama karyawan beserta status, jabatan, alamat dan penghasilan yang diterima karyawan selama tahun pajak. Pada penelitian ini, penulis mengolah data yang diperoleh mengenai penghasilan karyawan beserta tunjangan-tunjangan agar dapat dilakukan perbandingan antara perhitungan perusahaan dengan hasil perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan.
60
