63
BAB III OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk Perwakilan BPKP Provinsi Banten pada awalnya adalah merupakan Pewakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II berdiri pada tanggal 30 Mei 2001 dengan diterbitkannya
Surat
Keputusan
Kepala
BPKP
Nomor
KEP-06.00.00-
080/K/2001.Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP serta sebagai pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BPKP. Dengan keluarnya Peraturan Kepala BPKP nomor PER-616/K/SU/2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan Kepala BPKP tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPKP, terjadi perubahan, dimana Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II berganti nama menjadi Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta wilayah kerjanya membawahi Provinsi
DKI Jakarta, sedangkan wilayah kerja Provinsi Banten dan
Kabupaten/Kota diwilayahnya yang semula ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta II, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP tersebut, ditangani oleh Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Berdirinya Perwakilan BPKP Provinsi
63 http://digilib.mercubuana.ac.id/
64
DKI Jakarta II atau yang sekarang disebut Perwakilan BPKP Provinsi Banten itu pada tahun 2001 berawal dari terbentuknya Provinsi Banten yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan berperan sebagai Auditor Internal Pemerintah untuk wilayah se-Provinsi Banten.
B. Lingkup Bidang Usaha Tugas pelaksanaan dan fungsi BPKP ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2015 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 1.
Tugas Pada pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2015 yang menyebutkan "BPKP
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional." 2.
Fungsi Fungsi BPKP sebagaimana diuraikan pada pasal 3 Perpres Nomor 192
Tahun 2015, sebagai berikut: 1) perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
http://digilib.mercubuana.ac.id/
65
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang
seluruh
atau
sebagian
keuangannya
dibiayai
oleh
anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; 3) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 4) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan
tata
kelola
terhadap
instansi/badan
usaha/badan
lainnya
dan
program/kebijakan pemerintah yang strategis; 5) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6) pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan
negara/daerah
dan
pembangunan
nasional
bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
http://digilib.mercubuana.ac.id/
66
8) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 9) pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan; 10) pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 11) pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 12) pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan
atas
penyelenggaraan
akuntabilitas
keuangan
Negara
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 13) pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan 14) pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan BPKP diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Sesuai dengan surat keputusan tersebut, Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
67
akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Sumber Daya Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Perwakilan BPKP Provinsi Banten didukung dengan SDM sebanyak 120 orang (per 19 Januari 2015), diantaranya sebanyak 86 orang adalah fungsional auditor, yang terdiri atas: Tabel 3.1. Struktur Sumber Daya Manusia Peran • Struktural • Fungsional Auditor Koordinator Pengawasan Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim • Administrasi • Dokter • Perawat • Lainnya Jumlah
Jumlah (orang) 4 5 22 21 38 25 2 1 2 120
Berdasarkan latar belakang pendidikan, komposisi pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Banten terdiri atas: Tabel 3.2. Tingkat Pendidikan Pendidikan • Pendidikan S2 • Pendidikan S1/D-IV • Pendidikan D-III/Sarjana Muda • SLTA Jumlah
http://digilib.mercubuana.ac.id/
Jumlah 11 54 34 21 120 orang
68
D. Proses Bisnis Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten, melaksanakan kegiatan: 1. Kegiatan Edukatif Kegiatan edukatif merupakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan stakeholder BPKP dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan ini dapat berupa sosialisasi dan bimbingan teknis. Adapun bentuk kegiatan edukatif sosialisasi yang dapat kami berikan pada bidang dan lingkup sebagai berikut: •
Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa
•
Optimalisasi Penerimaan Daerah
•
Pedoman Audit Dana Dekonsentrasi
•
Implementasi SAKIP
•
SAKD dan SIMDA
•
Sistem Akuntansi Instansi
•
Anti Korupsi
•
Good Corporate Governance
•
Pelatihan Teknis lainnya.
2. Kegiatan Preventif Kegiatan preventif merupakan kegiatan untuk meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat pencegahan terhadap berbagai penyimpangan dari ketentuan melalui implementasi peraturan perundang-
http://digilib.mercubuana.ac.id/
69
undangan dan penyelenggaraan praktik-praktik manajemen pemerintahan yang baik. Bentuk kegiatan preventif yang dapat kami berikan berupa asistensi bimbingan teknis mencakup bidang dan kegiatan sebagai berikut : •
Penyusunan Renstra.
•
Penyusunan LAKIP.
•
Revisi RPJMD.
•
Implementasi SIMDA Versi 2.1.
•
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
•
Review Indikator Kinerja.
•
Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
•
Penyusunan Laporan Keuangan Departemen/LPND.
•
Inventarisasi Barang Milik Negara/BMN.
•
Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah.
•
Optimalisasi Penerimaan Negara.
•
Pengembangan GCG.
•
Sistem Informasi Manajemen.
3. Kegiatan Represif Merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan suatu rencana untuk menentukan tingkat kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas. Cakupan pada kegiatan represif ini pada umumnya meliputi kegiatan audit/atestasi dan evaluasi yaitu:
http://digilib.mercubuana.ac.id/
70
3.4.1. Audit Keuangan merupakan atestasi laporan keuangan suatu entitas. Audit keuangan yang selama ini dilaksanakan adalah dalam rangka pemberian Opini/Pendapat Auditor Independen atas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri baik yang berasal dari IBRD, ADB, JBIC maupun Negara Donor/Lembaga Keuangan Internasional lainnya untuk pelaksanaan program baik dibidang kesehatan, pekerjaan umum, pertanahan, lingkungan hidup, pertanian, pendidikan, maupun kelautan dan perikanan; 3.4.2. Audit Operasional Audit ini dilaksanakan dalam rangka penilaian atas pengelolaan keuangan suatu unit kerja terhadap ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaannya baik Departemen/LPND. 3.4.3. Audit Kinerja/Audit dengan Tujuan Tertentu Audit ini dilaksanakan dalam rangka penilaian pelaksanaan kegiatan oleh suatu entitas dibandingkan dengan Indikator kinerja/peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti : Audit atas Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Bahan Bakar Minyak (BBM), Eskalasi Harga, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), dan mendukung pelaksanaan Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) baik dari sektor Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
71
3.4.4. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan Memberikan
rekomendasi
kepada
proses
pembangunan
yang
diidentifikasi terjadinya hambatan akibat dari beberapa instansi yang terlibat dalam pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. 3.4.5. Audit Investigasi Didalam melaksanakan fungsi investigatif, disamping melakukan audit investigatif sendiri, BPKP juga melakukan kerja sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK). Kerja sama tersebut dituangkan dalam : • Juklak Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP No. 001/JA/2/1989 dan No. Kep-42/K/1994; • Keputusan Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala BPKP No. Kep017/JA/2/1984 dan No. Kep-42/K/1994; • Kesepakatan BPKP-POLRI No. Kep-04.02.00-219/ K/2002 dan Kep-12/IV/2002. 3.4.6. Lain-lain seperti Evaluasi Lakip, GCG, SAI dan lain-lain.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
