Bab III. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normative dengan pendekatan secara historis (historical approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosiologi. III.1.Metodologi penelitian 1. Persiapan Tahap persiapan meliputi a. Studi pustaka dengan melakukan studi pustaka dengan membaca, mempelajari serta menginventaris berbagai teori hukum yang relevan dengan penelitian ini. b. Menetapkan contoh kasus pertama yaitu sengketa tanah wakaf antara Yayasan Sulit Air Sepakat dengan PT dan kedua studi kasus pengelolaan tanah wakaf untuk tempat pemakaman umum oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. c. Studi kasus tersebut diambil untuk mencari hubungan antara pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf dalam hokum agrarian nasional. Dengan demikian akan diperoleh fakta-fakta yang diambil dari kedua kasus tersebut. d. Menentukan responden atau narasumber penelitian yaitu : Pihak-pihak yang berperkara
Anas Syamsi selaku wakif.
Organisasi Sulit Air Sepakat DPC. Tanah Abang, Jakarta Pusat selaku nadzir.
PT. Cipta Multi Permai Wirasta selaku pihak ke tiga. Penentuan responden pihak berperkara dilakukan untuk memperoleh keterangan langsung sehingga diharapkan peneliti mampu menggali informasi detil mengenai perkara yang sedang mereka hadapi.
Birokrasi dan Lembaga
Kepala Pusat Hukum dan Dokumentasi BPN RI
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pengembangan Wakaf Departemen Agama RI
Divisi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Indonesia
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta 23
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Dari pihak birokrasi peneliti mengharapkan data yang sahih, terkini dan relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan berupa keterangan langsung dengan teknik wawancara, dokumen berupa laporan-laporan resmi maupun tidak resmi, peraturan, foto, dan gambar. Akademisi
Prof. Boedi Harsono, S.H. pakar hukum agraria Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
Dr. Uswatun Hasanah, M.A pakar perwakafan Indonesia dari Pusat Studi Kajian Timur Tengah, FHUI.
(Anggota Tim Penyusun Undang Undang
Wakaf). Wawancara dilakukan dengan para ahli untuk memperoleh keterangan yang berupa teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. 2. Mengumpulkan data berupa
Data primer yaitu data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan teknik inventarisasi hukum positif yang berhubungan dengan pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf, baik peraturan yang sedang berlaku maupun yang pernah berlaku serta data kajian hukum Islam mengenai wakaf. Data primer juga yang diperoleh langsung dari dari para narasumber yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan baik secara lisan maupun tertulis.
Data sekunder berupa data kepustakaan, meliputi literatur-literatur tentang agraria khususnya pendaftaran tanah dan wakaf. Literatur-literatur tersebut meliputi karya ilmiah berupa buku, makalah,hasil penelitian, artikel dalam majalah dan bahan hukum sejenisnya. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka dan penelusuran data online via internet/research on line.
6. Pengolahan data dilakukan dengan cara
Menarik asas hukum yang mengatur pendaftaran & pengelolaan tanah wakaf.
Menyusun
sistematika
peraturan
perundangan-undangan
mengenai
pendaftaran & pengelolaan tanah wakaf.
Menyusun jawaban responden secara sistematis dan tertulis.
24
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
7. Analisis data Semua data yang terkumpul dianalisa secara descriptive dengan teknik analisa konten (Content Analysis) 8. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan setelah memperoleh analisis dari data yang telah dikumpulkan. 9. Penyusunan laporan akhir. III.2. Bagan alir penelitian Adapun bagan alir penelitian dapat diperhatikan sebagaimana berikut di bawah ini
25
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Gambar III.1. Bagan Alir Penelitian
26
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
III.3.Pelaksanaan penelitian III.3.1.Lokasi penelitian Penelitian ini mengambil dua studi kasus masing-masing adalah sengketa tanah wakaf antara Anas Syamsi dengan organisasi SAS kemudian studi pengelolaan tanah TPU oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta Untuk studi kasus pertama dilaksanakan di Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Adapun secara administrasi Kecamatan Tanah Abang terbagi menjadi 7 kelurahan masing-masing yaitu : 1. Kelurahan Kampung Bali 2. Kelurahan Kebon Kacang 3. Kelurahan Kebon Melati 4. Kelurahan Petamburan 5. Kelurahan Bendungan Hilir 6. Kelurahan Karet Tengsin dan 7. Kelurahan Gelora Sedangkan secara geografis letak kecamatan Tanah Abang adalah 6° 11’ 16.47” Lintang Selatan dan 106° 48’ 48.09” Bujur Timur.
27
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Gambar III.2. Lokasi penelitian
Sedangkan studi kasus kedua mengambil upaya pengelolaan tanah wakaf oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta. Kantor tersebut mengelola 22 TPU yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Seperti tampak pada gambar di bawah ini :
28
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Gambar III.3. Sebaran Lokasi TPU di DKI Jakarta
III.3.2.Batasan masalah : Selain pembahasan dibatasi studi kasus pada referensi putusan Mahkamah Agung Nomor 392.K/AG/2006 tanggal 17 Oktober 2006. Pada penelitian ini penulis menarik asas-asas yang terpenting terhadap pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf. Asas-asas ini dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang telah diiventaris sebelumnya seperti : 1. Undang-Undang Pokok Agraria 2. Undang-Undang Wakaf 29
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf Hak Milik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Adapun asas-asas tersebut adalah : 1. Asas penyerahan tanah wakaf tanpa ada hak untuk diminta kembali. 2. Asas pembuktian tanah wakaf 3. Asas penggantian tanah wakaf 4. Asas pengelolaan tanah efisien dan efektif III.4. Pengumpulan data Pengumpulan data primer (bahan hukum primer) dengan teknik inventarisasi meliputi semua peraturan perundangan-undangan pengadilan yang mengatur mengenai pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf bertujuan untuk menyusun sistematika peraturan perundangan-undangan mengenai wakaf. Pengumpulan data primer terhadap responden dilakukan dengan teknik wawancara baik secara tertulis maupun lisan dengan tujuan mendapat keterangan lebih detil mengenai permasalahan yang dihadapi Data sekunder yang menunjang seperti dokumen baik yang formal/resmi atau pribadi, peta, foto maupun gambar serta literature berupa jurnal ilmiah, buku teks, Koran dan internet penulis lakukan dengan teknik dokumentasi. Setelah inventaris berbagai peraturan perundangan-undangan dilakukan tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap isi peraturan peraturan yang mengatur langsung mengenai pendaftaran dan pengelolaan tanah wakaf. Identifikasi isi dari masing-masing peraturan perundang-undangan dilakukan agar dapat mengenali asas-asas yang terpenting dan relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini telah berhasil diinventaris beberapa peraturan perundanganundangan yang mengatur pendaftaran & pengelolaan tanah wakaf antara lain yaitu :
30
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
1. UUPA 2. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 5. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Wakaf 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 7. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 26 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 8. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 1 Tahun 1978 tentang Pedoman Pelaksanaan Perwakafan Tanah Wakaf Milik. Peraturan perundangan-undangan tersebut dikeluarkan setelah kemerdekaan. Sedangkan peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Belanda adalah : 1.
SE Sekretaris Governement No. 1435 tanggal 31-01-1905
2.
SE Sekretaris Governement No. 1361 tanggal 4-01-1931
3.
SE Sekretaris No. 3088/A tanggal 21-12-1934
4.
SE Sekretaris Governement No. 1273/A tanggal 27-05-1935
III.5. Pengolahan data III. 5.1. Data primer Pengolahan data dilakukan masing-masing terhadap data primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan jawaban dari responden serta data sekunder yang telah dikumpulkan. Berdasarkan identifikasi isi dari peraturan perundang-undangan, maka asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah pendaftaran dan pengelolaan tanah yang peneliti revelan dengan tujuan penelitian yaitu : 1. Asas penyerahan tanah wakaf tanpa hak untuk diminta kembali. 2. Asas pembuktian tanah wakaf. 3. Asas penggantian tanah wakaf. 4. Asas pengelolaan tanah wakaf yang efektif dan efisien. Dengan menarik keempat asas hukum ini memudahkan peneliti untuk menganalisis rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya. 31
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Terhadap data yang berasal dari wawancara peneliti melakukan cek silang (crosscheck) untuk menilai konsistensi jawaban dari responden. Setelah semua data diperiksa selanjutnya dilakukan penyusunan hasil wawancara tersebut ke dalam bentuk tulisan yang sistematis agar mudah untuk dipahami. III.5.2. Data sekunder Data sekunder yang berhasil peneliti kumpulkan berupa : 1. Numeris/angka/prosentase laporan dari responden 2. Peta 3. Foto dan gambar Data sekunder yang bersifat kuantitatif akan diolah ke dalam bentuk table/chart dengan program MS Office (Word dan Excel). Sedangkan data yang berupa peta diolah dengan menggunakan peranti lunak Autocad 2000 dan MapInfo versi 7.5. Data foto diolah dengan Adobe Photoshop CS2 dan CorelDraw versi 7. Data sekunder dikumpulkan dan diolah dimaksudkan untuk memperkokoh dan memperluas dasar-dasar menarik generalisasi dari hasil-hasil penelitian (Soerjono Soekanto et al 1979 :17). A. Data dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 392.K/AG/2006 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut ditemukan pokok-pokok masalah : 1. Subyek hukum : a. Anas Syamsi selaku penggugat dan sekaligus wakif. b. Yusman (Ketua DPC SAS Tanah Abang) selaku tergugat I c. DPC SAS Tanah Abang selaku tergugat II sekaligus nadzir. d. PT. Multi Cipta Permai Wirasta selaku tergugat III e. Notaris Sri Dewi, SH selaku tergugat IV 2. Obyek hukum : Sebidang tanah wakaf dengan luas 120 m2 dengan bukti kepemilikan Verponding Indonesia Nomor 49/1964 yang terletak di Jalan Jatibaru Gang VI dengan batas-batas : 32
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Sebelah utara
: Jl. Jatibaru Gang VI
Sebelah selatan
: Pekarangan milik Minin
Sebelah timur
: Pekarangan milik Sahadi bi Dani
Sebelah barat
: Kamar mandi umum
Gambar III.4 : Visualisasi obyek sengketa (Sumber diolah kembali dari PT Jasindo Abadi Utama)
33
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
3. Perbuatan hukum : a. Jual beli tanah dari Nurlaila kepada Anas Syamsi pada tanggal 25 Oktober 1978. b. Penyerahan tanah sebagai tanah wakaf dari Anas Syamsi kepada Organisasi SAS DPC Tanah Abang tanggal 15 Oktober 1981 dengan akta notaries nomor 15 dihadapan pejabat notaries Yetty Taher, SH. c. Tukar-menukar tanah antara DPC SAS Tanah Abang dengan PT. Multi Cipta Wirasta dengan akta pengikatan tukar menukar nomor 13 tanggal 16 April 2002 dihadapan pejabat notaries Sri Dewi, SH. d. Serah terima tanah ruko antara PT Cipta Multi Wirasta dan dengan Berita Acara Serah Terima Ruko Blok F Nomor 013/BAST/MCPW/II/03 tanggal 20 Pebruari 2003. B. Data Organisasi Sulit Air Sepakat Sulit Air Sepakat adalah sebuah organisasi warga perantau berasal dari kenagarian Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumater Barat. Organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh perantau perantau yang berada di kota Padang pada tahun 1918. Organisasi SAS didirikan oleh Mahyudin Dt. Sutan Maharjo Nan Besar atau sering disebut dengan gelar Datuk Bangkik, yang berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau Tuanku Laras II yang memimpin nagari Sulit Air pada abad ke 19. Perjalanan SAS kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para tokoh Sulit Air yang berada di Jakarta. Eksistensi SAS sebagai organisasi mengalami kemajuan terutama setelah sukses melaksanakan musyawarah besar (Mubes) di Ciloto, Jawa Barat pada tanggal 3 Juli 1970, yang mendeklarasikan sebagai organisasi formal perkumpulan bagi masyarakat perantau Sulit Air. Organisasi sekarang telah mempunyai 80 Daerah Perwakilan Cabang di seluruh Indonesia dan 4 Dewan Perwakilan Cabang di luar negeri yaitu di Kualalumpur, Sidney, Melbourne, dan Washington, DC. (www.cimbuak.net : 2008)
34
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Tabel III. 1 : Periode Ketua Umum DPP SAS No Ketua Umum
Periode
1
H.Syamsul Bahri Nur
1970-1972
2
H.Rozali Usman
1973-1977
3
Armon Syamsuddin
1978-1980
4
Fakruddin Panuh
1981-1982
5
H.Rozali Usman, SH
1982-1984
6
Nurakhsar
1984-1986
7
Drs.H. Rainal Rais
1986-1998
8
H. Zulherfin Zubir
1996 sd sekarang
(Sumber diolah kembali dari Huri : 2006)
DPP SAS di dalam menjalin dan membina hubungan dengan masing-masing DPC di daerah rantau lebih berpola sebagai perpanjangan tangan dan perwakilan DPP di setiap daerah atau DPC bertugas sebagai perbantuan DPP di tingkat propinsi. (Huri : 2006). Untuk menganalisis pola hubungan DPP SAS dengan PDC SAS di daerah serta angota-anggota Susunan organisasi DPP SAS dapat diperhatikan pada bagan struktur organiasis sebagai berikut
35
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Gambar III.5 : Bagan Struktur Organisasi SAS
C. Data Tempat Pemakaman Umum Salah satu tujuan wakaf yang sering dilakukan pada masyarakat wakaf tanah adalah untuk kepentingan tempat pemakaman umum (TPU). Bagi daerah perkotaan Jakarta ketersedian adanya tanah untuk tempat pemakaman umum adalah masalah yang cukup serius, setidaknya data dari Kantor Pelayanan Pemakamanan DKI Jakarta menunjukkan bahwa jika tidak ada pengelolaan tempat pemakaman umum yang efisien dan efektif maka Jakarta akan kehabisan tanah tempat pemakaman umum.
36
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Diperkirakan bahwa lahan yang dibutuhkan agar menjadi ideal adalah sekitar 300 hektare lagi agar krisis lahan ini dapat diselesaikan. Namun untuk propinsi Daerah Khusus Ibukota yang berpenduduk tidak kurang dari 8.2 juta jiwa dengan luas tanah yang terbatas, kebutuhan lahan seluas 300 hektare untuk areal pemakaman adalah hal cukup serius jika tidak segera ditangani. Menurut data Subbid Pengendalian Teknis Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) DKI Jakarta, memiliki 95 Taman Pemakaman Umum (TPU) dengan luas 580 hektar. Dalam laporan tahun 2006 bahwa luas ideal yang harus disediakan untuk areal pemakaman di Jakarta itu 875 hektar.
Jika tidak ada solusi nyata bagi lahan
pemakaman diperkirakan DKI Jakarta akan mengalami krisis lahan pemakaman. Sejak lima tahun terakhir rata-rata setiap harinya TPU di Jakarta menerima 100 orang sehingga luas areal yang ada saat ini tidak mencukupi.
Tabel III.2. Jumlah TPU di DKI Jakarta menurut wilayah Tahun 2006 Kota
Muslim
Kristen
Budha/Hindu Campuran
Jumlah
Jakarta Selatan
27
0
0
5
32
Jakarta Timur
35
0
1
4
40
Jakarta Pusat
3
1
0
0
4
Jakarta Barat
12
0
0
4
16
Jakarta Utara
9
0
0
1
10
Kep. Seribu
5
0
0
0
5
Jumlah
91
1
1
14
107
(Sumber diolah dari Jakarta Dalam Angka Tahun 2006)
Menurut data dari Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pemakaman hanya ada 22 TPU, sedangkan sisanya sejumlah 73 TPU dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
37
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Tabel III.3 : TPU yang dikelola Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta No. Nama TPU Kelas Alamat Luas (ha) 1 Karet Bivak Induk Jl. Penjernihan 16 2 Karet Pasar Br. Barat L Jl. Pasar Baru Barat 10 3 Petamburan 0.7 4 Kawi-Kawi L Senen 11 5 Utan Kayu L Jl. Rawamangun Muka No.1 0 6 Pondok Ranggon Induk Jl. Pondok Ranggon 57 7 Cipinang Besar Induk Jl. Kebon Nanas Raya 16 8 Kober Jatinegara L Jl. Kober Jatinegara 10 9 Pondok Kelapa-Malaka Induk Jl. H. Naman 63 10 Pondok Kelapa-Mlk II Induk Jl. Pondok Kelapa Raya 10 11 Penggilingan L 4.4 12 Tegal Alur Induk Jl. Kamal Raya No. 1 A 63 13 Grogol kemanggisan 0.2 14 Joglo Cabang Jl. Joglo Raya 70 15 Semper Induk Jl. Budi Darma 10 16 Kamp. Kandang P Jl. Moh. Kahfi I No. 1 21 17 Tanjung Barat Induk Jl. H. Saidi Rt 007 / Rw 05 29 18 Srengseng Sawah Induk JL. Kp. Kalibata 76 19 Tanah Kusir Induk Jl. Bintaro Raya 53 20 Jeruk Purut Induk Jl. Madrasah No.01 8 21 Menteng Pulo II Induk Jl.Menteng Pulo 15 22 Menteng Pulo Induk Jl. Menteng Pulo 32 ( Sumber dari Kantor Pelayanan Pemakaman Pemprov. DKI Jakarta
Untuk mengetahui daya tampung masing-masing TPU yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta dapat diamati pada tabel di bawah ini. Tabel III.4. Daya Tampung TPU di DKI Jakarta Petak No. TPU Tumpangan Isi 1 Karet Pasar Br. Barat 26 9191 2 Kawi-Kawi 0 837 3 Karet Bivak 851 24794 4 Petamburan 30 8372 5 Cipinang Besar 9 8514 6 Pondok Kelapa-Malaka 162 15504 7 Pondok Kelapa-Mlk II 102 12819 8 Utan Kayu 2 2180
Petak Kosong 25583 0 56758 6186 10133 3586 9414 203
Jumlah (Petak Isi + Kosong) 34774 837 81552 14558 18647 19090 22233 2383 38
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pondok Ranggon Kober Jatinegara Penggilingan Tegal Alur Grogol kemanggisan Joglo Srengseng Sawah Tanah Kusir Jeruk Purut Menteng Pulo Kamp. Kandang Tanjung Barat Menteng Pulo II Jumlah
12 0 0 12 0 52 8 29 30 42 103 0 1 1471
19460 30317 41 12759 1635 0 8717 23643 834 308 7885 5255 5124 7815 25861 40670 8964 5534 21811 16873 4519 3139 839 1448 1154 2211 189055 261835
49777 12800 1635 32360 1142 13140 12939 66531 14498 38684 7658 2287 3365 450890
(Sumber Laporan Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta)
D. Data Demografi Data demografi diambil untuk menganalisa hubungan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan lahan yang diperlukan untuk suatu kegiatan pembangunan. Adapun data demografi yang diambil adalah : 1. Data jumlah penduduk 2. Data luas wilayah 3. Data kepadatan penduduk 4. Data angka kematian pada 4 tahun terakhir Tabel III.5. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Wilayah Luas Jakarta Pusat 49.90 Jakarta Utara 145.20 Jakarta Barat 126.15 Jakarta Selatan 145.73 Jakarta Timur 187.73 Kep. Seribu 11.81 (Sumber : SUSENAS 2002)
Jumlah Kepadatan 896.778 18,618 1.452.285 10,203 2.130.696 16,890 2.53.684 14,092 2.413.875 12,858 19.362 1,646
39
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/
Tabel III.6. Jumlah Kematian, Penduduk dan Angka Kematian Tahun 2005 2004 2003 2002
Jumlah Pddk Mati 68.028 75.132 60.828 59.604
Penduduk 8.864.519 8.725.630 8.603.776 8.379.069
Angka Kematian Kasar (CDR) 7,67419 8,610496 7,069919 7,113439
(Sumber : Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta : 2002)
E. Data Tanah Wakaf se DKI Jakarta Menurut data laporan dari Departemen Agama jumlah tanah wakaf di DKI Jakarta adalah sebagai berikut di bawah ini. Tabel III.7. Jumlah tanah wakaf se DKI Jakarta No
Kota
Jumlah
1
Jakarta Pusat
206 bidang
2
Jakarta Selatan
250 bidang
3
Jakarta Barat
217 bidang
4
Jakarta Timur
292 bidang
5
Jakarta Utara
281 bidang
Adapun luas tanah wakaf seluruh DKI Jakarta adalah 389.537,229 m2 dengan rincian berdasarkan laporan : 1. Sudah mempunyai akta ikrar wakaf sejumlah 1095 bidang 2. Sudah bersertipikat 1236 bidang 3. Belum bersertipikat 8 bidang Data-data tersebut di atas belum dapat menunjukkan posisi relative dari bidang tanah wakaf oleh karena itu untuk mendapatkan analisis spasial masih diperlukan peta, dalam hal peneliti membuat contoh peta sebaran tanah wakaf. Pada penelitian sebagai contoh peneliti tunjukkan sebaran lokasi tanah wakaf di Jakarta Pusat dalam bentuk peta sebagai mana dapat dilihat pada Lampiran G
40
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/