BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Gambaran Umum 1. Sejarah PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat Sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta pusat tidak terlepas dari sejarah berdirinya PT. POS Indonesia secara global. Kantor POS yang pertama di dirikan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Jendral G. W. Baron Van Inhoff dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat menyurat penduduk. Bersamaan dengan itu terbentuklah Dinas Pos, Telegraf dan Telepon yang lebih dikenal dengan singkatan PTT yang semula berkedudukan di Weltervreden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung Burgerlijkoepenbare Werkn Born (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung. Pada tahun 1908 nama POST Telegrafend Telefoon Diensts. Pada tanggal 27 September 1945 berdiri jawatan PTT Republik Indonesia ditandai dengan pengambil alihan kantor pusat PTT di Bandung oleh angkatan muda PTT dari pemerintah militer jepang. Tanggal tersebut diperingati sebagai hari bakti postel. Dalam
perkembangan
selanjutnya,
jawatan
PTT
sebagai
sebuah
perusahaan negara yang bersumber kepada IBW (Indische Bedrijiven Wet) dinyatakan telah memenuhi syarat dijadikan sebuah Perusahaan Negara (PN) sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1960, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 240 tahun 1961 status jawatan PTT diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi.
40
Mengingat lapangan kerja PN Postel mengalami perkembangan demikian pesatnya maka pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua Peusahaan Negara masing-masing PN Pos dan Giro berdasarkan PP No. 29 Tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasrkan UU No. 9 tahun 1969 status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan sebagai perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). Atas dasar itu PN Pos dan Giro diubah statusnya menjadi Perum Pos dan Giro berdasarkan PP No. 9 tahun 1978. Dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1963 ditetapkan tata cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Perum, Perseroan. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini PP No. 9 tahun 1978 yang mengatur tentang Pos dan Giro diganti menjadi PP No. 24 tahun 1989. Perkembangan sejak perebutan kekuasaan atas jawatan PTT dari tangan Belanda oleh AMPTT tanggal 27 September 1945 sampai saat ini telah terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam tubuh Perum Pos dan Giro. Namun lompatan kedepan yang dirasakan cukup pesat terjadi sejak pemerintahan Orde Baru sesuai dengan GBHN No. 11/MPR/1983 Bab Ekonomi Butir 5 hurup Q pembangunan Perum Pos dan Giro diarahkan terutama perluasan jangkauan pelayanan sehingga mencapai desa-desa dan daerah trasmigrasi serta daerah terpencil lainnya dengan ibu kota kecamatan sebagai sentral pelayanannya. Langkah yang sangat penting artinya bagi Perum Pos dan Giro adalah penandatangan naskah kerja sama dengan PT. Indosat Jakarta sehari sebelum hari bakti Postel ke-40 atau tepatnya 27 September 1985 tentang pengoperasian sarana
41
lalu lintas berita elektronik melalui Pos, secara resmi telah dibuka pada tanggal 1 November 1985. Tujuan Perum Pos dan Giro adalah membangun, mengembangkan, dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro dalam arti yang seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan, sekarang perusahaan swasta hanya boleh menggarap surat pos jenis tertentu, paket dan uang. Yang dimaksud dengan surat pos jenis tertentu adalah barang cetakan, surat kabar, telegram dan bungkusan kecil. Jadi pengolahan surat, warkat,dan kartu pos masih tetap di monopoli oleh negara (PT. POSINDO). Menghadapi pertumbuhan dunia usaha yang semakin marak dan penuh persaingan diperlukan penyesuaian status badan usaha yang lebih fleksibel dan dinamis dan mampu mengembangkan pelayanan yang baik. Maka dilakukan perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan PP No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995. Dasar hukum yang dipakai UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 11). Anggaran dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH No. 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang pendirian perusahaan Persero PT. Pos Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH No. 89 tanggal 21 September 1998 dan No. 111 tanggal 28 Oktober 1998.
42
Dalam perkembangannya PT. Pos Indonesia (Persero) memiliki Visi dan Misi yang menjadi tolak ukur untuk perkembangan PT. Pos selanjutnya maka Visi dan Misi itu antara lain : a. Visi PT. Pos Indonesia adalah menjadi perusahaan Pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama Stakeholder
domestik
maupun
global
dalam
mewujudkan
perkembangan bisnis dengan pola kemitraan yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai. b. Misi PT. Pos Indonesia adalah memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah, individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tulis, logistik, transaksi keuangan dan filateli berbasis jaringan terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global.
2. Struktur Organisasi Struktur
organisasi
perusahaan
merupakan
pencerminan
dari
kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengkoordinir manusia / peralatan dan fasilitas lainnya yang terlibat di dalamnya/ guna tercapainya suatu tujuan yang sudah ditentukan atau ditetapkan dengan cara yang efisien. Struktur organisasi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat telah menggambarkan dengan nyata dimana masing-masing bagian terletak di bagian apa dan fungsinya. Berikut ini diuraikan secara garis besar perbandingan tugas kerja, wewenang dan tanggung jawab pada PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat,
43
PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat dalam melaksanakan aktivitas seharihari di pimpin oleh Kepala Kantor Pusat (Post Master) yang mempunyai hubungan langsung dengan bagian audit internal (Quality Control Supervisor) dan juga membawahi bagian keuangan dan bagian operasional dan logistik. Masingmasing bagian masih dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian yang lebih berkaitan khusus dengan tugas dan tanggung jawabnya. 1. Kepala Kantor (Post Manager) Adapun tugas dan tanggung jawab kepala kantor : a. Memegang pimpinan umum dan pengawasan umum atas pengurusan kantor b. Mengkordinasi tugas-tugas dan hubungan kerja. c. Mewakili dinas dengan pihak luar dan menandatangi cek dan giro. d. Mengawasi pengurusan uang serta mengawasi pengurusan barang investasi atau kekayaan perusahaan. e. Merancang, menggerakkan dan mengawasi kegiatan operasional. f. Menetapkan kebijaksanaan demi efisiensi atau efektivitas kegiatan opersional yang dituangkan di dalam ”peraturan atau instruksi kantor” sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perusahaan. g. Membina hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah serta instansi lainnya h. Menjaga disipilin anggaran.
44
i.
Menyelesaikan surat menyurat rahasia.
j.
Memberikan bimbingan dan arahan antara bagian untuk mencapai
tujuan perusahaan tentang program kerja yang telah di gariskan oleh kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat.. 2. Manager Audit (Quality Control Supervisor) Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Mengadakan Pemeriksaan periodik di bagian loket petugas Pos Keliling Kota (PKK), Pos Keliling Desa (PKD), di bagian pengolah Pos (Sortir) antara bagian yang lainnya. b. Mengawasi kelancaran personal di kantor Pos pemeriksaan serta Kantor Pos Pembantu Tambahan (KPPT). c. Mengadakan pemeriksaan terhadap pengawasan yang melakukan kecurangan dan meneruskan berkasnya kepada kepala kantor. d. Mengawasi kelancaran angkutan pelayanan kiriman Pos baik yang melalui surat laut maupun udara. e. Bebas melakukan pemeriksaan kepada semua bagian-bagian yang ada pada kantor pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat. 3. Manager Administrasi/ SDM Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Mengurus tata usaha kepegawaian dan laporan kepegawaian tata usaha perkantoran dan retitusi pengobatan pegawai.
45
b. Mengatur dan melaksanakan yayasan usaha perkantoran dan menguasai/ menyusun arsip-arsip surat menurut model-model kepegawaian. 4. Manager Pemasaran Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Mencari potensi pelanggan bisnis guna menambah pendapatan perusahaan. b. Menugaskan tim Pengantar Layanan Pos (PLP) dan mengawasi pekerjaannya dan menerima dan memproses ijin depoy agen Pos. 5. Manager Bendahara Keuangan Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Mengurus dan mengatur kelancaran peredaran uang pembayaran pada KPP Jakarta dan KPP/ KPTB. b. Mengatur
dan
mengawasi
pelaksanaan
pekerjaan
dibagian
bendaharawan. c. Membuat daftar gaji dan membayarkan gaji kepada pegawai. a. Meneliti pengeluaran keuangan secara keseluruhan dan meneliti pengeluaran kwitansi. b. Mengerjakan dan mengawasi laporan-laporan dan mengerjakan pembuktian penerimaan dan pengeluaran. Adapun bawahan Manager Bendahara Keuangan ini adalah terdiri dari dua bagian yaitu :
46
a. Kasir I mempunyai tugas antara lain : 1. Menerima kas dari masing-masing loket pada akhir jam kerja serta melakukan pencatatan dalam neraca kasir. 2. Bertanggung jawab atas pengeluaran kas yang terjadi di PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta. 3. Menyerahkan kas yang sudah diterima dari masing-masing bagian loket ke bagian bendaharawan setiap akhir kerja. b. Kasir II mempunyai tugas seperti : 1. Bertanggung jawab atas penerimaan kas dari seluruh KPP? KPTB serta melakukan naskah N2 (Neraca). 2. Menyerahkan kas yang diterima dari masing-masing KPP/ KPTB kepada kasir I. 6. Manager Jasa Keagenan Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Merencanakan,
mengendalikan
pelaksanaan
pelayanan
dan
menyelenggarakan pemarakan jasa keagenan serta membina hubungan dengan mitra usaha. b. Merencanakan pemasaran jasa keagenan meliputi pelayanan tabungan, pembayaran pensiun, rekening koran dan jasa keagenan lainnya.
47
7. Manager Akuntansi Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Memeriksa dan bertanggung jawab atas pembuat daftar biaya dan laporan. b. Membuka daftar hutang/ kewajiban dan membuat daftar kas dan bank serta terima dimuka. c. Membuat penyelesaian saldo akhir satu dan dua (PSA-1 dan PSA2). d. Memeriksa dan mengawasi pengisian Buku Harian (BK II), laporan masa pembuat buku Unit Pelayan Teknis (UPT) dan membuat jurnal atas pembayaran gaji dan karyawan. 8. Manager Unit Pelayanan Luar Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Membuat laporan has setiap bulan dari semua jenis jasa Pos yang dilaksanakan oleh kantor Pos pembantu. b. Menyampaikan segala bentuk instruksi dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas kirman antar KPP. 9. Manager Filateli Bertugas dan bertanggung jawab untuk :
48
a. Melaksanakan pelayanan, menyediakan dan mendistribusikan benda filateli serta penanganan uang hasil penjualan filateli (Benda-benda Pos Misalnya Perangko, Amplop, Kartu Pos dan lain-lain). b. Penyiapan penyusunan program kegiatan pengembangan filateli. c. Penanganan Ketatausahaan bagian filateli dan pendataan hasil penjualan benda-benda filateli. d. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pembukuan benda-benda filateli. 10. Manager Pelayanan Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Mengawasi kelancaran loket Kilat Khusus, Patas, Expens Mail Service (EMS) dan lain-lain. b. Memeriksa buku setor loket dengan rekapitulasi penerimaan, print out komputer arau register surat yang bertalian. c. Membuat laporan bulanan pendapatan Kilat Khusus, Patas, Expens Mail Service (EMS). 11. Manager Giro Bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Melakukan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas giro.
49
b. Mengatur dan mengawasi serta memimpin kegiatan pegawai bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan di bagian giro.
B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat. C. Jenis Data Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian dalam hal ini adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Jakarta Pusat. Data yang digunakan adalah hasil dari wawancara atau keterangan yang dikumpulkan dari perusahaan, seperti prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang di aplikasikan dalam perusahaan tersebut. 2. Data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau telah ada pada PT. Pos Indonesia (Persero) ) Jakarta Pusat, seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan, flowchart penjualan tunai dan dokumen lainnya.
50
D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: 1. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literature yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literanture itu berupa buku, majalah, surat kabar, artikel, internet dan sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi pustaka ini adalah dengan cara membaca, serta menganalisa dan merumuskn hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini. 2. Penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan informasi , penulis langsung terjun ke objek penelitian yaitu lembaga yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Teknik
Observasi
yaitu
pengamatan
langsung
untuk
mengumpulkan data yang diperlukan dari PT. Pos Indonesia (Persero) ) Jakarta Pusat. b. Teknik Wawancara yaitu Tanya jawab, diskusi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan data seperti staf keuangan dan penjualan serta bagian SDM diwakilkan kepada bapak Maman selaku bagian SDM PT. Pos Indonesia (Persero) ) Jakarta Pusat. c. Teknik Dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada di perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.
51
E. Metode Analisis Data Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membaca, mengumpulkan data dari artikel, buku–buku, skripsi–skripsi terdahulu dan wawancara dengan narasumber kemudian data–data tersebut diklasifikasikan untuk dilakukan analisa secara seksama sehingga memberikan gambaran mengenai sistem pemprosesan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
52
