BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1.Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada jaman orde baru terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) yang pada saat itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kementerian ini tergabung dalam kabinet Ampera I dengan tugas melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana dan pembangunan nasional. Pemerintahan dan pembangunan yang selalu bergerak dinamis telah menuntut kementerian ini untuk terus berkembang sehingga beberapa kali berganti nama dan kepemimpinan. Nama “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian” sendiri baru dimulai pada tahun 2000.
2. Visi dan Misi Sesuai
tugas
pokok
dan
fungsi,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014,
21
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.Suatu tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan visi sebagai berikut: “Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”.
Visi ini disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan internal dan ekstenal dari
empat
perspektif
yaitu
perspektif
pemangku
kepentingan,
perspektif
shareholders, perspektif proses bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian organisasi dalam periode lima tahun ke depan. Pernyataan keinginan pencapaian tujuan organisasi diyakini dapat memberikan motivasi dan menumbuhkan komitmen personil organisasi untuk mewujudkan
visi
dimaksud.
Dalam
perumusan
pernyataan
tersebut,
juga
mengandung keyakinan dasar organisasi. Keyakinan dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan koridor utama kegiatan koordinasi, sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, tindakan dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Visi, terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan menggambarkan angan-angan ke depan atas amanat yang diberikan yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator
22
Bidang Perekonomian. Kata efektif mempunyai arti bahwa kinerja koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan memberikan manfaat tepat sasaran yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai berkesinambungan. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah untuk mewujudkan: i) pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan ekspor; ii) penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja; iii) serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan
melalui
revitalisasi
pertanian
dan
perdesaan.
Pembangunan
perekonomian tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri, memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi tantangan era globalisasi, sehingga diharapkan dapat menaikkan taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Guna mewujudkan visi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan
sebelumnya.Adapun
misi
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian, yaitu:
23
“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi di bidang ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang lebih baik dalam pengembangan perekonomian nasional.
3.
Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No
Nama
Nama Jabatan
Periode Jabatan
1
Ir. M Hatta Rajasa
Menteri Koordinator Bidang
Oktober
Perekonomian
2009
–
sekarang 2
Dr.
Sri
Mulyani
Indrawati
Menteri Koordinator Bidang
Juni 2008 -
Perekonomian
Oktober 2009
3
Prof. Dr. Boediono
Menteri Koordinator Bidang
Desember
24
Perekonomian
2005 - Mei 2008
4
Ir. Aburizal Bakrie
Menteri Koordinator Bidang
2004 – 2005
Perekonomian 5
6
2001 – 2004
Prof. Dr. Dorodjatun
Menteri Koordinator Bidang
Kuntjoro Jakti
Perekonomian
Ir.
Menteri Koordinator Bidang
Juni 2009 -
Perekonomian
Agustus
Burhanuddin
Abdullah, M.A
2009 7
Dr. Rizal Ramli
Menteri Koordinator Bidang
2000 – 2001
Perekonomian 8
Dr. Kwik Kian Gie
Menteri Negara Koordinator
1999 – 2000
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN) 9
Prof.
Dr.
Ginanjar
Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator
1998 - 1999
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (EKUIN)
10
Prof. Dr. Saleh Afif
Menteri Negara Koordinator
1993 – 1998
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
25
(EKU & WASBANG) 11
Drs. Radius Prawiro
Menteri Negara Koordinator
1988 – 1993
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (EKU & WASBANG) 12
Prof.
Dr.
Widjojo
Nitisastro
Menteri Negara Koordinator
1973 – 1983
Bidang Ekonomi, Keuangan (EKUIN)
13
Sri
Sultan
Menteri Negara Koordinator
Hamengkubuwono
Bidang Ekonomi, Keuangan
IX
dan Industri (EKUIN)
1966 – 1973
Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan,
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
perekonomian. Dalam
menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi : a. Sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, b. Koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, c. Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 26
d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. 4. Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian.Adapun susunan organisasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian yang membantu tugas Menteri adalah a. Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian Sekretariat Kemenko Perekonomian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau lebih dikenal Sesmenko Perekonomian. Di sekretariat ini Sesmenko menjalankan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, selain itu juga menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi
dengan
kementerian
Koordinator
lain,
Kementerian
Negara,
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan lembaga lain yang terkait serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri. b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan 27
keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Pembiayaan Internasional menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah ekonomi makro dan keuangan
Pelaksanaan hubungan kerja dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian
Perdagangan,
Kementerian
Perindustrian,
Kementerian
Pertanian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia dan lembaga lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain di bidang ekonomi makro dan keuangan yang diberikan oleh Menko Perekonomian.
c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Mempunyai
tugas
menyiapkan
koordinasi
penyiapan
perencanaan
dan
penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang
28
pertanian dan kelautan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertanian dan kelautan
Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pertanian dan kelautan dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Perikanan,
Kementerian
Keuangan,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik dan lembaga lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian dan kelautan yang diberikan oleh Menko Perekonomian
d. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan
29
Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang energi, sumber daya mineral dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral dan kehutanan
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mneral dan kehutanan
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah energi, sumber daya mineral dan kehutanan
Pelaksanaan hubungan kerja di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah,
Kementerian
Negara
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan yang diberikan oleh Menko Perekonomian
30
e. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan. Dalam menjalankan tugas dimaskud, Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang industri dan perdagangan
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang industri dan perdagangan
Pelasanaan hubungan kerja dibidang industri dan perdagangan dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan
Umum,
Kementerian
Komunikasi
Kementerian Negara Ristek dan Teknologi,
dan
Informatika,
Kementerian Negara
Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
31
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain di bidang industri dan perdagangan yang diberikan
oleh Menko Perkonomian
f. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mempunyai tugsas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
Pelaksanaan hubungan kerja dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan,
32
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Negra Riset dan Teknologi,
Kementerian
Negara
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Naional/ Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional,
Kementerian
Negara
Perumahan
Rakyat,
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dan lembaga lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain dbidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diberikan oleh Menko Perekonomian
g. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi
dan Pembiayaan
Internasional Mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan dibidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional
33
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional
Pelaksanaan hubungan kerja dibidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional dengan Kementerian Koordinator lain, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Naional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank indonesia dan lembaga lain yang terkait
Pelaksanaan tugas lain dibidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional yang diberikan oleh Menko Perekonomian
h. Staf Ahli Mempunyai tugas memberikan ketelaahan kepada Menko Perekonomian Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, mempunyai
tugas
memberikan ketelaahan kepada Menko Perekonomian mengenai masalah hukum dan kelembagaan Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha, mempunyai tugas memberikan ketelaahan
kepada
Menko
Perekonomian
mengenai
masalah
persaingan usaha
34
Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan, mempunyai
tugas
memberikan ketelaahan kepada Menko Perekonomian mengenai masalah penanggulangan kemiskinan Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah – Swasta, mempunyai
tugas
memberikan
ketelaahan
kepada
Menko
Perekonomian mengenai masalah investasi dan kemitraan pemerintah dan swasta Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai tugas memberikan ketelaahan
kepada
Menko
Perekonomian
mengenai
masalah
ketenagakerjaan Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup, mempunyai
tugas
memberikan
ketelaahan
kepada
Menko
Perekonomian mengenai masalah inovasi teknologi dan lingkungan hidup.
i. Inspektorat Inspektorat mempunyai fungsi, sebagai berikut : Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengawasan fungsional Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku Pelaksanaan urusan tata usaha inspektorat Penyusunan laporan hasil pengawasan 35
B. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan studi kasus pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-masing elemen diteliti. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan data yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja Balance Scorecard, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : Metode Deskriptif yaitu metode yang bertujuan membuat gambaran atau deskripsi keadaaan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. C. Definisi Operasional Variabel Penelitian ini menggunakan keempat perspektif Balancescorecard : 1. Perspektif keuangan KPI Kemenko Perekonomian sebagai instansi pemerintah adalah anggaran dan realisasinya terserap dengan optimal sesuai dengan kinerja yang ditetapkan 2. Perspektif stakeholder Menurut Biro Perencanaan Perekonomian, perspektif pelanggan dalam hal ini adalah perspektif stakeholder. Adapun KPI nya adalah : a. Tingkat Kemiskinan b. Pertumbuhan Ekonomi c. Tingkat Pengangguran. 36
3. Perspectif Strategic Driver Perspectif strategic driver dalam hal ini disamakan dengan perspectif bisnis internal menurut biro perencanaan. Adapaun KPI nya adalah a. Persentase Rakor yang terimplementasi b. Persentase Jumlah laporan yang tepat waktu c. Persentase implementasi kebijakan sesuai sasaran d. Persentase kajian yg dilakukan sesuai rencana
4. Perspektif pengelolaan SDM, organisasi dan ICT Meningkatkan teknologi dan sistem informasi, serta menyelaraskan berbagai prosedur dan kegiatan operasional yang merupakan sumber utama perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian, perspective belajar dan tumbuh diganti dengan perspective pengelolaan SDM, organisasi dan ICT (Information & Communication Technology). Adapun KPI nya adalah a) Persentase pegawai memenuhi kualifikasi kompetensi b) Indek iklim organisasi c) Persentase program ICT dalam perencanaan yang terimplementasi tepat waktu d) Laporan Keuangan dengan Predikat WTP 37
Dalam mencapai KPI, Kemenko Perekonomian bekerja bersama dengan instansi terkait
D.
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan adalah 1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian langsung pada objek dengan tujuan untuk mendapatkan data primer, dengan mengadakan wawancara 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data dari luar melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.
E. Metode Analisis Data Dalam penelitian di skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan melihat
data-data
Balanced
Scorecard
yang
diterapkan
di
Kemenko
Perekonomian
38
