BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
3.1.1 Sejarah Perusahaan XYZ Sejarah Perusahaan XYZ tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.
Menjelang
pecahnya
Perang
Dunia
II,
pemerintah
Belanda
memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding Middelen Fonds (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pangan, Pemerintah menetapkan status hukum lembaga pangan Perusahaan XYZ sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Perkembangan komoditi yang dikelola berawal dari perberasan dan bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru. Kebijaksanaan stabilisasi harga beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970. Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola Perusahaan XYZ masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang – gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi Perusahaan XYZ diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah. Penyempurnaan organisasi terus dilakukan dan melalui Keppres RI No. 50/1995 Perusahaan XYZ ditugaskan mengendalikan harga dan
mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok Perusahaan XYZ dipersempit melalui Keppres No.45/1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Perusahaan XYZ hanya memonopoli beras saja. Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI No.19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Perusahaan XYZ hanya mengelola beras saja. Tugas pokok Perusahaan XYZ diperbaharui kembali melalui Keppres No. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No.166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi Perusahaan XYZ. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Selama lebih dari 40 tahun Perusahaan XYZ telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Perusahaan XYZ tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama mucul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank. Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Perusahaan XYZ harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datangnya tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Pertama, perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan
tugas
dan
fungsi
Perusahaan
XYZ
sehingga
hanya
diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Perusahaan XYZ, yakni Keppres RI No.103 tahun 2001 menegaskan bahwa Perusahaan XYZ harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua, berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No.22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang
membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga, masyarakat luas menghendaki agar Perusahaan XYZ terbebas dari unsur – unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Perusahaan XYZ mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar, khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non – tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Perusahaan XYZ agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Perusahaan XYZ telah melakukan berbagai kajian – kajian baik oleh intern Perusahaan XYZ maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern Perusahaan XYZ pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Perusahaan XYZ sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Perusahaan XYZ". Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Perusahaan XYZ, yakni LPND seperti
sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Perusahaan XYZ memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga, kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Perusahaan XYZ. Secara khusus, Perusahaan XYZ disarankan agar menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistem, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat, kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima, kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Perusahaan XYZ, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Perusahaan XYZ untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam, dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Perusahaan XYZ dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000 – 2002. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Perusahaan XYZ adalah Perum. Dengan bentuk sebagai Perum, Perusahaan XYZ tetap dapat
melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Perusahaan XYZ dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Perusahaan XYZ akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Perusahaan XYZ menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas. Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 10 Mei 2003 LPND Perusahaan XYZ secara resmi berubah menjadi Perum berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No.61 Tahun 2003.
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan XYZ Dengan melihat kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2010 – 2014, visi Perusahaan XYZ adalah “Terwujudnya Perusahaan Yang Handal Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional Yang
Berkelanjutan”. Visi tersebut dijelaskan dalam beberapa pengertian dan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan XYZ secara kelembagaan dan sumber daya internal lain yang dimiliki. 2. Handal dimaksudkan sebagai kemampuan menghadapi setiap tantangan dan hambatan dalam mewujudkan visi perusahaan. Kehandalan ini tercermin pada etos kerja perusahaan yang profesional, kompetitif, dan memiliki integritas. 3. Pangan yang dimaksud adalah komoditas pangan pokok dan strategis bagi kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. 4. Pangan sebagai komoditas strategis bangsa ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap rakyat Indonesia. 5. Pangan yang tersedia secara cukup harus memenuhi syarat keamanan sesuai UU Pangan No. 7 Tahun 1996 dan tidak bertentangan dengan kaidah/norma serta etika kebangsaan dan keyakinan masyarakat. 6. Ketahanan pangan harus diimbangi dengan keterjangkauan akses fisik dan ekonomi oleh seluruh rakyat. 7. Rakyat yang dimaksud adalah lapisan masyarakat terbawah yang memiliki keterbatasan akses (fisik maupun ekonomi) terhadap pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya. Dengan mengacu pada visi tersebut, misi Perusahaan XYZ adalah:
1. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan terjangkau. 2. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsipprinsip GCG di bidang pangan. Dalam misi ini terkandung semangat perusahaan dalam bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sekaligus menggambarkan cakupan pangan yang menjadi domain Perusahaan XYZ, yaitu pangan pokok. Sebagai BUMN, nilai-nilai perusahaan Perusahaan XYZ disesuaikan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi: 1. Transparansi
(Transparency)
yang
berarti
keterbukaan
dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitas (Accountability) yang berarti kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yang berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian (Independency) yang berarti suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness) yang berarti keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.1.3 Gambaran Umum Perusahaan XYZ Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, tugas publik Perusahaan XYZ pertama adalah melakukan pembelian gabah dan beras dalam negeri pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pembelian gabah dan beras dalam negeri yang disebut sebagai Pengadaan Dalam Negeri merupakan satu bukti keberpihakan Pemerintah pada petani produsen melalu jaminan harga dan jaminan pasar atas hasil produksinya. Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri berawal dari produksi petani. Dengan “semangat” berproduksinya, produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (availability) dapat tercapai. Petani dengan adanya HPP mempunyai perkiraan harga untuk melepas produksinya. Pilihan pasar yang terbuka antara Perusahaan XYZ dan pasar umum diharapkan akan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani. Dengan HPP sebagai patokan harga jualnya, petani bisa memilih untuk
menjual ke pasar umum atau ke Perusahaan XYZ. Dari sisi operasional Perusahaan XYZ, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Salah satu kegiatan utama yang lain dari Perusahaan XYZ yaitu penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN). Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN. Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK
Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksaaan RASKIN. Dari jumlah RTM yang tercatat sebanyak 19,1 juta RTS, baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS pada tahun 2007, dan baru dapat diberikan kepada seluruh RTM pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS 19,1 juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup semua rumah tangga miskin yag tercatat dalam Survei BPS tahun 2005. Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama RASKIN disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS – 2008) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
3.2
Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan desain survei untuk memperoleh informasi tentang masalah yang berkaitan dengan analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan XYZ. Dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data historis berupa laporan keuangan Perusahaan XYZ periode tahun 2003 – 2009.
3.3
Metode Pengumpulan Data Data yang digunakan sebagai materi di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku – buku dan referensi – referensi skripsi yang diperoleh dari perpustakaan serta mengumpulkan data – data dan informasi yang diperlukan mengenai teori – teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh melalui buku – buku, laporan – laporan penelitian pihak lain dan sumber – sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui penelitian secara langsung dilapangan yaitu di Perusahaan XYZ dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yaitu neraca konsolidasi dan laporan laba rugi periode tahun 2003 – 2009.
3.4
Populasi dan Sampel Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Perusahaan XYZ berupa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas usaha yang dinyatakan dalam Kepmen BUMN No. Kep-100/MBU/2002 dengan alat ukur berupa Return On Equity, Return On Investment, Current Ratio, Cash Ratio, Collection Periods, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, dan Rasio Equity terhadap Total Asset pada tahun anggaran. Objek
yang diamati adalah laporan keuangan Perusahaan XYZ periode Januari 2003 sampai dengan Desember 2009. Data yang digunakan adalah data historis berupa time series dimana yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba Perusahaan XYZ periode 2003 – 2009 (14 semester).
3.5
Hipotesis Bertitik tolak pada permasalahan dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 1. Faktor – faktor
Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan
Hutang Jangka Pendek secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan XYZ. 2. Faktor – faktor Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan Perusahaan XYZ.
3.6
Metode Analisis Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Berdasarkan masalah, tujuan serta hipotesis yang telah dikemukakan, maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode analisis
kuantitatif dilakukan melalui analisis rasio keuangan yang didasarkan pada SK Menteri BUMN Nomor: Kep-100/MBU/2002 dan Analisis Regresi Berganda (Multiple regression). Kedua teknik analisis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 3.6.1 Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-100/MBU/2002 Berdasarkan Kepmen tersebut di atas, maka indikator penilaian kinerja keuangan didasarkan pada 8 (delapan) aspek yaitu Return On Equity, Return On Investment, Current Ratio, Cash Ratio, Collection Periods, Inventory Turnover, Total Asset Turnover, dan Rasio Equity terhadap Total Asset. Delapan aspek kinerja keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Indikator Penilaian Kinerja Keuangan BUMN Non-Infrastruktur No Indikator Rumus Bobot 1
Imbalan kepada pemegang saham (ROE) %
2
Imbalan Investasi (ROI) %
3
Cash Ratio/Rasio Kas %
4
Current Ratio/Rasio Lancar %
5
Collection Periods (Hari)
Laba setelah Pajak -------------------------- x 100% Modal Sendiri EBIT + Penyusutan -------------------------- x 100% Capital Employed Kas+Bank+SSB JP -------------------------- x100% Hutang Lancar Current Asset -------------------------- x100% Hutang Lancar Total Piutang ---------------------- x 365 Hari
20
15
5
5
5
Pendapatan Usaha
6
Perputaran Persediaan (Hari)
7
Perputaran Asset %
8
Rasio Modal Sendiri %
Total Persediaan ---------------------- x 365 Hari Pendapatan Usaha Total Pendapatan -------------------------- x100% Capital Employed Total Modal Sendiri -------------------------- x100% Total Asset
Jumlah
5
5
10
70
Sumber : Kepmen BUMN No. Kep-100/MBU/2002 Untuk mempertajam analisis yang dilakukan dalam penilaian kinerja keuangan Perusahaan XYZ, maka laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang dihasilkan pada periode tujuh tahun terakhir yaitu tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009.
3.6.2 Analisis Regresi Berganda Dalam penelitian ini digunakan analisis data pendahuluan yaitu analisis
rasio
keuangan
berdasarkan
Kepmen
BUMN
No.Kep-
100/MBU/2002, teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan Perusahaan XYZ secara keseluruhan. Menurut Suharyadi dan Purwanto (2004) untuk melakukan pengujian hipotesis
penelitian yang telah diajukan sebelumnya digunakan model regresi berganda (multiple regression) dengan persamaan sebagai berikut: Y = a + b X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 dimana: Y = Kinerja Keuangan – Profitabilitas X1 = Pendapatan X2 = Bunga Bank X3 = Aktiva Tetap X4 = Ekuitas X5 = Hutang Jangka Pendek a
= Paramater konstanta Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menganalisis masalah yang ada digunakan analisis regresi terhadap lima variabel independen X1, X2, X3, X4 dan X5 yang diduga berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan XYZ. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang benar bila dipakai asumsi klasik. Karena model analisis regresi linier berganda maka estimasi yang digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil Biasa (Ordinary Leas Squares – OLS) dan dengan menggunakan metode ini akan menghasilkan estimator
linier tidak bias (Best Linear Unbias Estimator – BLUE). Kondisi ini akan terjadi jika terpenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik merupakan syarat utama untuk menilai apakah persamaan regresi yang digunakan sudah memenuhi syarat. Asumsi klasik yang melandasi analisis regresi adalah asumsi tidak terjadinya multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Uji Multikolinieritas Multikolinieritas adalah terdapatnya hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen yang menjelaskan dari model regresi. Umumnya multikolinieritas dapat diketahui dari tolerance value atau nilai variance inflation factors (VIF) dimana batas toleransi value adalah 0.01 dan batas VIF adalah 10. Apabila toleransi value dibawah 0.01 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas menyebabkan standar error cenderung semakin besar dan meningkatkan tingkat korelasi antara variabel serta standar error menjadi sangat sensitif terhadap perubahan nilai. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF dibawah 10 dan tolerance value diatas nilai 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas sehingga model regresi reliable dijadikan sebagai dasar analisis.
b.
Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas merupakan syarat klasik dalam analisis regresi berganda dimana harus tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang berarti
varian residual harus sama. Heteroskedastisitas berarti gangguan berbeda dari satu observasi ke obeservasi lainnya. Deteksi adanya gejala ini dengan melihat kurva heteroskedastisitas atau diagram pencar dengan dasar pemikiran sebagai berikut: -
Jika titik – titik terikat menyebar secara acak membentuk pola tertentu yang beraturan (bergelombang) melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas.
-
Jika tidak ada pola yang jelas serta titik – titik menyebar baik dibawah atau diatas 0 pada sumbu Y maka hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
c.
Autokorelasi Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data dalam time series). Prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan pengujian Durbin Watson (DW). Konsekuensi adanya autokorelasi adalah selang keyakinan menjadi lebar serta varians dan kesalahan standar ditaksir terlalu rendah. Menurut Gujarati (1999) mekanisme tes Durbin Watson (DW) sebagai berikut: 1. Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei 2. Hitung d dari Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut : 2
tN
e
1
d
et 1
t 2
tN
e t 1
t
2
Dimana :
et = nilai residual dari persamaan regresi pada periode t Et-1 = nilai residual dari persamaan regresi pada periode t-1
3. Untuk ukuran sampel tertentu, dan banyak variabel yang menjelaskan tertentu, dapatkan nilai kritis dt dan du 4. Jika hipotesis Ho adalah tidak ada serial korelasi positif, maka jika : d
: menolak Ho
d
: tidak menolak Ho
d1
4-dL
: menolak Ho
d<4-du
: tidak menolak Ho
4-du
: menolak Ho
d>4-dL
: menolak Ho
du
Pengujian Hipotesis Setelah melakukan uji asumsi klasik terhadap data, selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis penelitian berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), untuk
menguji digunakan hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa koefisien regresi tidak signifikan dan hipotesis alternatif (H a) yang menyatakan bahwa koefisien regresi signifikan. Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 digunakan alat uji sebagai berikut: a. Pengujian Hipotesis 1 Ho
: Jumlah Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan – profitabilitas Perusahaan XYZ.
Ha
: Jumlah Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara bersama – sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan – profitabilitas Perusahaan XYZ.
Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan dengan uji-F, untuk menguji tingkat confidence pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap kinerja keuangan – profitabilitas Perusahaan XYZ. Langkah – langkah yang dilakukan adalah: 1. Menentukan tingkat confidence 95% ( = 0.05) 2. Menentukan hipotesis statistik : Ho : bi, b2, ……bm = 0, artinya tidak ada pengaruh yang nyata secara simultan dari independent variabel Xi terhadap dependent variabel Y.
Ha : b1, b2, ……bm ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang nyata secara simultan dari independent variabel X i terhadap dependent variabel Y. 3. Menentukan nilai F dengan rumus Suharyadi dan Purwanto (2004): R2 /k-1 F = ----------------------------( 1 - R2 ) /n – k-1 dimana : R2 = Koefisien determinasi n = jumlah sampel k = jumlah variabel bebas 4. Menentukan kaidah pengujian: Jika Fhitung < Ftabel, terima Ho, tolak Ha, berarti Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan – profitabilitas. Jika Fhitung > Ftabel,terima Ha, tolak Ho, berarti Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara bersamasama berpengaruh terhadap kinerja keuangan – profitabilitas. b. Pengujian Hipotesis 2 Ho
: Jumlah Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara parsial tidak berpengaruh positif (+) atau negatif (-) terhadap kinerja keuangan – profitabilitas Perusahaan XYZ.
Ha
: Jumlah Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara parsial berpengaruh positif (+) atau negatif (-) terhadap kinerja keuangan – profitabilitas Perusahaan XYZ.
Untuk pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Adapun langkah – langkah pengujian adalah : 1. Menentukan tingkat confidence 95% ( = 0.05) 2. Menentukan hipotesis statistik : Ho : bi, b2, ……bm = 0, artinya tidak ada pengaruh yang nyata secara parsial dari variabel independen Xi terhadap variabel dependen Y. Ha : b1, b2, ……bm ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang nyata secara parsial dari variabel independen Xi terhadap variabel dependen Y. 3. Menentukan nilai t dengan rumus Suharyadi dan Purwanto (2004): bi t = -------------Sbi dimana : bi
= koefisien regresi masing-masing variabel
Sbi
= standar error masing-masing variabel
4. Menentukan kaidah pengujian :
Jika thitung < ttabel, terima H0 tolak Ha, berarti Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara parsial tidak berpengaruh positif (+) maupun negatif (-) terhadap kinerja keuangan dalam hal ini yaitu profitabilitas. Jika thitung > ttabel, tolak Ha tolak H0, berarti Pendapatan, Bunga Bank, Aktiva Tetap, Ekuitas dan Hutang Jangka Pendek secara parsial berpengaruh positif (+) maupun (-) terhadap kinerja keuangan dalam hal ini yaitu profitabilitas.