31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada mulanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah kantor bank yang digunakan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, digunakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang menangani setoran-setoran pajak. Sejalan dengan perkembangan waktu dibentuklah suatu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) disamping lima Direktorat lainnya seperti : a.
Sekretariat Jenderal Keuangan Republik Indonesia;
b.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.
Direktorat Anggaran;
d.
Direktorat Jenderal Moneter;
e.
Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Dalam perkembangan juga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung
Priok mengalami pergantian nama yaitu pertama “Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Utara Dua”, kedua “Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara Dua” , ketiga adalah “Kantor Pelayanan
Pajak
Jakarta Tanjung Priok”, dan yang terakhir “Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok”. Kemudian pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/KMK.01/1994, memandang perlu
32
adanya pemecahan Kantor Pelayanan Pajak disetiap kecamatan sehingga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Dua dipecah menjadi : a.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok;
b.
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading. Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok dengan adanya
pemecahan ini memiliki kewenangan dua wilayah kecamatan yaitu: a.
Kecamatan Tanjung Priok, meliputi kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, Warakas, Kebon Bawang, dan Sungai Bambu.
b. Kecamatan Koja, meliputi kelurahan Lagoa, Rawa Badak, Koja Selatan, Koja Utara, dan Semper. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/1989 tanggal 17 Mei 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok dipecah menjadi dua, yaitu: a. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok, lokasinya terletak di Jalan Enggano No. 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara, wilayah kerjanya meliputi kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, Warakas, Kebon Bawang dan Sungai Bambu. b. Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Koja, lokasinya terletak di Jalan Raya Plumpang Semper No. 10 A, Jakarta Utara, wilayah kerjanya meliputi kelurahan Koja. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/KMK.01/2004, KPP Jakarta Tanjung Priok dan KPP Jakarta Koja berada dibawah Koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta V, yang pada
33
saat ini berubah nama menjadi Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/KMK.01/2007 Jo KMK Nomor 132/KMK.01/2006 tanggal 31 Mei 2006 kembali Direktorat Jenderal Pajak melakukan reorganisasi, dimana KPP Jakarta Tanjung Priok berubah nama menjadi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan pada bulan Juli 2007 KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dipecah menjadi dua yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan wilayah kerja kelurahan Tanjung Priok, Kebon Bawang, Warakas, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dengan wilayah kerja kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, Sungai Bambu yang menggunakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Selain itu pada Bulan April 2007 sebanyak 110 Wajib Pajak pindah ke KPP Madya Jakarta Utara. 1. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di bawah ini. Tugas Pokok KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan administratif dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta
34
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; d. Penyuluhan perpajakan; e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; f. Pelaksanakan ekstensifikasi; g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; k. Pelaksanaan intensifikasi; l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama. 2. Susunan organisasi. Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai
35
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/KMK.01/2007 Jo KMK Nomor 132/KMK.01/2006 tanggal 31 Mei 2006, susunan organisasi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok terdiri atas : a. Sub Bagian Umum b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) c.
Seksi Pelayanan
d.
Seksi Penagihan
e.
Seksi Pemeriksaan
f.
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
g.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
h.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
i.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
j.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
k.
Kelompok Jabatan Fungsional Organisasi KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok terdiri atas : satu sub bagian,
sembilan Seksi, dan satu kelompok Jabatan Fungsional, yang mana di seksi Pengawasan dan Konsultasi terbagi atas beberapa Account Representative (AR) dibantu Pelaksana. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dipimpin oleh seorang Kepala Kantor sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian Umum dan dibantu oleh AR dan pelaksana. Tugas pokok dan fungsional masing-masing struktur organisasi pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah sebagai berikut :
36
a.
Subbagian Umum. Subbagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.
b.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
c.
Seksi Pelayanan. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasikan penetapan dan penerbitan dan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d.
Seksi Penagihan. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
37
sesuai ketentuan yang berlaku. e.
Seksi Pemeriksaan. Seksi
Pemeriksaan
mempunyai
tugas
melakukan
penyusunan
rencana
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. f.
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek pajak dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
g.
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanannya, wilayah kerja keempat seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi berdasarkan wilayah tempat Wajib Pajak sebagai berikut: 1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan II mengawasi seluruh Wajib Pajak yang berada di wilayah kelurahan Tanjung Priok. 2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III mengawasi seluruh Wajib Pajak yang
38
berada di wilayah kelurahan Kebon Bawang dan sekitarnya termasuk Jl. Yos Sudarso. 3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV mengawasi seluruh Wajib Pajak yang berada di wilayah kelurahan Warakas dan seluruh Bendaharawan yang berada di wilayah kelurahan Tanjung Priok. h. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 3. Keadaan Pegawai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok, khususnya pada Seksi
Ekstensifikasi sudah menggunakan sistem komputerisasi sehingga
mempercepat mereka dalam mengolah dan menyajikan informasi, namun pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi ini masih mengalami kekurangan pegawai. Adapun jumlah pegawai yang ada pada Seksi Ekstensifikasi ini hanya berjumlah 6 orang yaitu terdiri dari: 1. Kepala Seksi 2. Lima Orang Pelaksana
39
Daftar nama pegawai pelaksana di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok berikut standar kompetensinya: Pegawai Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan NO. 1 2 3 4 5
PENDIDIKAN TECHNICAL SKILL FORMAL KUP PPh PPN PBB Haliman IIIB SLTA 2 2 2 1 A. Farid IIIB SLTA 2 2 2 1 M. Pasaribu IIIB SLTA 1 2 2 1 Purwanto IIIB SLTA 2 2 1 1 Dahlan Ashari IIIA S1 Akuntansi 2 3 3 2 Sumber : SIKKA DJP dan Hasil Pengamatan Skill Pegawai NAMA PEGAWAI
Golongan
SOFT KOMP SKILL 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2
Keterangan : KUP : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh : Pajak Penghasilan PPN : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PBB : Pajak Bumi dan Bangunan KOMP : Komputer Keterangan Tingkat Skill : 1 : Kurang 2 : Cukup 3 : Baik
4.
Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok Penulis lebih memperkecil ruang lingkup pembahasan aktivitas Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok ini pada Seksi Ekstensifikasi. Adapun tugas pokoknya yang dilakukan sehari-hari adalah: 1. Melakukan pengumpulan data potensi perpajakan dan data perpajakan lainnya. 2. Melaksanakan ekstensifikasi wajib pajak berdasarkan data-data wajib pajak. 3. Melaksanakan penatausahaan data masukan maupun data keluaran. 4. Melaksanakan pengiriman data wajib pajak tidak dikenal ke kantor pusat DJP. 5. Melakukan editing dan pembuatan transkrip data perpajakan yang akan diolah ke dalam komputer.
40
6. Melaksanakan perekaman data dan penyempurnaan hasil perekaman data perpajakan untuk menyajikan informasi perpajakan. 7. Melakukan transfer data perpajakan yang telah direkam kedalam cartridge atau media lainnya. 8. Membuat backup data harian. B. Desain Penelitian Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerimaan pajak yang berhasil dihimpun dari hasil intensifikasi dan berapa jumlah wajib pajak baru yang berhasil dijaring dari hasil ekstensifikasi. C. Definisi Operasional Variabel Adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur, yaitu sebagai berikut : 1. Ekstensifikasi Pajak Definisinya adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. 2. Intensifikasi Pajak Definisinya yaitu kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak. 3. Penerimaan Pajak
41
Yaitu jumlah pajak yang bisa dihimpun masuk ke kas negara.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data untuk suatu karya ilmiah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu: 1. Studi Pustaka Dapat dilakukan dengan mendapatkan data dalam literatur, undang-undang, dan peraturan lainnya. Jenis datanya berupa data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain di mana peneliti dapat memanfaatkannya untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pengertian dari data primer yaitu data yang diambil dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. 2. Studi Lapangan Dalam studi lapangan, data sekunder bisa didapatkan dalam bentuk SOP (Standard Operation Prosedure), maupun dari perkembangan jumlah penerimaan. Sedangkan data primer didapatkan dengan cara wawancara dan observasi. Menurut W. Gulo (2010:115) teknik pengumpulan data adalah : a. Observasi (pengamatan) Yaitu cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. b. Wawancara
42
Yaitu cara pengumpulan data dengan (berkomunikasi langsung) dengan responden.
cara
bertanya
langsung
c. Angket (kuesioner atau daftar pertanyaan) Yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. d. Dokumentasi Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan literatur-literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian
ini
adalah : 1). Wawancara Langsung Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpinan, Kepala Seksi Ekstensifikasi, Bapak Tasinggih, dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok terutama pada Seksi Ekstensifikasi yang tugas dan wewenangnya berhubungan dengan masalah yang dianalisa. 2). Observasi (Pengamatan) Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung tentang pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. 3). Studi Pustaka Yaitu Penulis mengumpulkan literatur bacaan sebagai bahan acuan didalam penyelesaian atas masalah yang dianalisa. Literatur tersebut diantaranya buku-buku dan majalah-majalah perpajakan
43
E. Metode Analisis Data Menurut Soeratno dan Lincolin Arsyad (2003 : 69-70) menyatakan bahwa : a.
Analisis kualitatif yaitu suatu analisa data yang bukan berbentuk angka dan biasanya sulit diukur.
b. Analisis kuantitatif yaitu suatu analisa data yang dinyatakan dalam angkaangka dan dapat dihitung dengan rumus statistik. Berdasarkan data yang terkumpul penulis akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
Metode kualitatif untuk
menjelaskan secara verbal kaitan antara Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dengan Penerimaan Pajak. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung persentase konstribusi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan. Menurut J. Supranto (2009:80) untuk menganalisis konstribusi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap penerimaan pajak pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2011 digunakan perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut : 1) Persentase pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Tahun Anggaran = Jumlah Wajib Pajak Ekstensifikasi X 100 % Jumlah Tambahan Wajib Pajak
2) Persentase Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Tahun Anggaran = Penerimaan Intensifikasi X 100 % Penerimaan Pajak
