BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan selama kurang lebih tujuh bulan, yaitu mulai bulan November 2009 sampai dengan Mei 2010. 2. Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di kantor PT Taspen (Persero) dan Direkorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan. 3. Gambaran Umum Obyek Penelitian PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Perusahaan Perseroan, secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pembayaran Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil. Sampai dengan akhir tahun 2006, PT TASPEN (Persero) telah melayani 3.568.116 peserta aktif dan 1.987.503 penerima pensiun. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta dan penerima pensiun, PT TASPEN (Persero) memiliki jaringan pelayanan yang cukup luas cakupannya seperti tersebut di bawah ini:
22
23
a. 7 (tujuh) Kantor Cabang Utama dan 35 Kantor Cabang di seluruh Indonesia b. Lebih dari 4000 titik pelayanan melalui kerja sama dengan bank dan kantor pos di seluruh Indonesia c. Sosialisasi melalui dialog interaktif di radio baik RRI maupun swasta di setiap Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang d. Penjelasan dengan tanya jawab secara langsung dengan PNS Pusat dan PNS Daerah melalui instansi masing-masing e. Layanan telepon bebas pulsa 0800.1222.333 f. Website PT TASPEN (Persero) yaitu www.taspen.com Untuk mendukung pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan peserta maka ditetapkan suatu acuan semangat yang tertuang dalam motto pelayanan yaitu 5T yang meliputi: 1. Tepat Orang PT TASPEN (Persero) berusaha memberikan hak kepada orang yang betulbetul berhak menerimanya. 2. Tepat waktu PT (TASPEN (Persero) berusaha memberikan pelayanan tepat waktu, sehingga penerima pensiun tidak mengalami kekosongan penghasilan setelah pensiun. 3. Tepat Jumlah Manfaat dibayarkan kepada peserta atau ahli warisnya setelah dihitung berdasarkan persyaratan, jumlah dan tata cara pembayaran manfaat yang telah
24
ditetapkan oleh menteri keuangan dan ketentuan yang berlaku, dan jumlah dibayarkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada tanda penerimaan uang. 4. Tepat Tempat Peserta dapat memilih secara bebas tempat pembayaran haknya melalui perbankan atau Kantor Pos. PT TASPEN (Persero) memiliki sekitar 4000 titik pelayanan yang dapat menjangkau peserta di seluruh Indonesia. 5. Tepat Administrasi Untuk mendukung pelayanan Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, dan Tepat Tempat diperlukan adanya dukungan administrasi yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Moto pelayanan tersebut menjadi panduan kerja wajib bagi setiap pegawai PT TASPEN (Persero) dan harus dilaksanakan dengan sikap Sopan, Sabar, Manusiawi, Mudah, dan Sederhana. Adapun visi dari PT TASPEN (Persero) adalah: “Menjadikan TASPEN sebagai Pengelola Dana Pensiun dan THT dan kesejahteraan lainnya yang berkelas dunia, bersih, sehat dan benar dengan pelayanan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat administrasi”. Sesuai dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, misi PT TASPEN (Persero) adalah: “Mewujudkan hari-hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan dana pensiun dan THT secara Professional dan Akuntabel dengan berlandaskan Etika serta Integritas yang tinggi”.
25
Sedangkan tujuan PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan
kesejahteraan
kepada
peserta
melalui
peningkatan
manfaat/nilai. b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan dan keluarganya. c. Berperan serta dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kepentingan lingkungan secara selaras dan seimbang. Berdasarkan Anggaran Dasar yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir berdasarkan Akte Notaris No 53 tanggal 17 Maret 1998, kegiatan usaha PT TASPEN (Persero) adalah: a. Menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN/BUMD b. Menyelenggarakan Asuransi Jiwa c. Menyelenggarakan dan mengelola Dana Pensiun d. Melakukan pengelolaan dana yang terkumpul baik dari iuran peserta maupun dari sumber lainnya. Pengalaman Indonesia di masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan menunjukkan bahwa jaminan sosial untuk hari tua adalah utama. Karena itu pemerintah Indonesia membangun kebijakan yang lebih kuat untuk menjaga kesejahteraan
sosial
pegawai
negeri
purna
tugas.
Usaha-usaha
untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan keluarganya dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta. Hasil konferensi dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI No.380MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain
26
menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi pegawai negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdiannya kepada negara. Sebagai realisasi dari konferensi tersebut maka pada tanggal 17 April 1963 melalui Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1963 didirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN). Jadi, pendirian PN TASPEN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada pegawai negeri, khususnya pada saat mencapai masa pensiun. Atas pemberlakukan Undang-undang nomor 9 tahun 1969 tentang Bentukbentuk Perusahaan Negara, maka pada tahun 1970 dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum atau Perum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-749/MK/IV/11/1970. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Negara dan beban tugas yang diemban oleh perusahaan, maka pada tanggal 4 Januari 1982 dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas sehingga bernama PT TASPEN (PERSERO). Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1961 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 1981. Berikut adalah beberapa aturan yang terkait dengan kegiatan PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil: 1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
27
2) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Pegawai Negeri Sipil 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 6) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 7) Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan PT TASPEN (Persero) dalam melaksanakan tugasnya. B. Desain/Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menyusun hasil penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tentang pencatatan dan pengakuan piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) tahun 2007-2008 dan menguraikan apakah pencatatan dan pengakuan piutang tersebut telah sesuai dengan prinsip akuntansi maupun ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
28
C. Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel merupakan definisi-definisi dari variabelvariabel yang digunakan dalam operasional penelitian. Definisi dari variabelvariabel yang digunakan ialah sebagai berikut: 1.
Program Tabungan Hari Tua yakni suatu program asuransi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
2.
Piutang Unfunded Liability, yaitu sejumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemerintah untuk menutupi kekurangan pendanaan program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil pada suatu periode berdasarkan perhitungan aktuaris yang menjadi piutang PT Taspen (Persero).
D. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.
Data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber secara lisan mengenai pencatatan dan pengakuan piutang unfunded liability program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.
2.
Data sekunder yang diperoleh dari PT Taspen (Persero) dan Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan berupa Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat serta dokumendokumen yang terkait dengan obyek penelitian.
E. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan studi lapangan (field research) pada PT Taspen (Persero) dan
29
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan untuk mengumpulkan datadata yang berkaitan dengan objek penelitian. Di samping itu digunakan juga metode studi kepustakaan (library research) melalui: 1. Studi literatur, 2. Laporan Keuangan PT Taspen (Persero), 3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 4. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. F. Metode Analisis Data Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode desktiptif kualitatif. Hasil penelitian berupa analisis tentang pengakuan piutang unfunded liability program tabungan hari tua PNS pada PT Taspen (Persero). Di smping itu juga digunakan metode deskriptif kuantitatif berupa jumlah unfunded liability program tabungan hari tua PNS pada PT Taspen (Persero) tahun 20072008 yang dilaporkan sebagai piutang PT Taspen (Persero) dan merupakan kewajiban Pemerintah.
