53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Lokasi Penelitian Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Menara Prima Lt. 25, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta. 2. Sejarah Singkat PT. Madani Securities PT. Madani Securities Didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT. Astra Sekuritas. Perusahaan tersebut kemudian telah berevolusi menjadi perusahaan sekuritas paling aktif di Indonesia. Pada tahun 2000 berubah menjadi PT. Madani Securities untuk mencerminkan reposisi dan jasa perusahaan. Sekarang PT. Madani Securities fokus sebagai perusahaan sekuritas dengan ‘One Stop Services’, memberikan klien kami layanan pasar modal yang terintegrasi. Bertahun-tahun dengan eksistensi dan komitmen di pasar modal, yang didukung oleh modal yang besar, PT. Madani Securities telah menjadi salah satu perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia. 3. Struktur Organisasi PT. Madani Securities Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT. Madani Securities :
54
President Commissioner
Commissioner
President Director Director
Director
Internal Audit Companies
Research
Equity Capital Market
Debt Capital Market
Investment Banking
Uraian tugas dari struktur organisasi PT. Madani Securities adalah sebagai berikut : 1. Tugas dan wewenang Direksi : a. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
Operation
55
1. Membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau pengalihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 2. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); 3. Memberi pinjaman uang atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 4. Memberi jaminan atau penggantian kerugian atau hutang untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu jaminan atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 5. Menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
56
6. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal, atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaanperusahaan,
termasuk
tetapi
tidak
terbatas
tindakan
mengalihkan atau tidak menggunakan hak terelebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (pre-emptive-right), baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan, atau peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, atau pengalihan atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 7. Membuat perjanjian sewa barang bergerak atau barang tidak bergerak (termasuk operating dan finance lease aggreement), apabila jumlah dan jangka waktu tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris; 8. Membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (management agreement) dan/atau perjanjian mengenai hak atas kepemilikan intelektual (intellectual property rights), termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (technical assistance agreemenet), perjanjian lisensi (lecense agreement) dan perjanjian keagenan (agency agreement);
57
9. Memutuskan untuk mengajukan proses hukum dan mengangkat dan/atau mengganti (para) kuasa hukum untuk mewakili Perseroan di pengadilan dan badan arbitrase; dan 10. Penetapan anggaran dan rencana usaha tahunan Perseroan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 11 Anggaran Dasar, kecuali untuk tindakan pengalihan, pelepasan hak atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar. c. Salah seorang anggota Direksi Perseroan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 2. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris : a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta
58
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. b. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. c. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. d. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. 4. Kegiatan Utama PT. Madani Securities PT. Madani Securities adalah sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek dengan izin dari Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Sesuai dengan anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi/penasihat investasi.
59
B. Metode Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dalam menganalisa laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan penerapan PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.
C. Definisi Operasional Variabel Dalam melakukan penelitian, penulis menetapkan variabel yang dapat memperjelas dan mengarah terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun definisi dari variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Laporan rekonsiliasi fiskal Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian penghasilan neto komersial menjadi penghasilan fiskal. 2. Pajak Penghasilan Yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. 3. Selisih Pajak a. Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary defferences) dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan.
60
b. Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences). 4. Beban Pajak atau Pengasilan Pajak Yaitu jumlah agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
D. Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian melalui : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan berupa buku-buku, literatur maupun bacaan lainnya seperti Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan dapat dijadikan sebagai landasan teoritis bagi pembahasan masalah. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung ke objek penelitian dan melakukan wawancara serta pengumpulan dokumen dan catatan-catatan perusahaan berupa profil dan akta perusahaan, laporan
61
keuangan, SPT Tahunan dan SSP dari PT. Madani Securities tahun 20072008 yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
E. Metode Analisis Data Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan metode : 1. Analisis Deskriptif Kualitatif Yaitu dengan menggunakan landasan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal dan pajak tangguhan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penyajian analisis ini dilakukan dalam bentuk keterangan, penjelasan dan perubahan secara teoritis. 2. Analisis Deskriptif Kuantitatif Yaitu dengan menganalisa data ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang bisa dinilai dengan standar tertentu, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari perhitungan-perhitungan tersebut berupa : 1. Melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak, Pajak Kini, Kredit Pajak, dan PPh yang terutang akhir tahun. 2. Menghitung besarnya pajak tangguhan yang ditentukan dari laporan keuangan PT. Madani Securities tahun 2007-2008 tersebut.
