BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Institusi 1.
Lokasi Penelitian Dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DEPOK (Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok) yang beralamat di Jalan Pemuda No.70 B, Pancoran Mas, Kota Depok-Jawa Barat, dengan nomor telepon dan nomor fax (021) 77204704.
2.
Tentang Institusi Kota Depok lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan dibentuknya Kotamadya Depok karena merasakan bahwa pertumbuhan Kota Administratif Depok (dibawah administatif Kabupaten Bogor) semakin pesat, dengan harapan agar dapat melayani masyarakat lebih maksimal. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan
perkembangan
tersebut,dan
mengusulkannya
kepada
Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan
Undang-Undang
No.
15
tahun
1999,
tentang
pembentukan Kotamadya Daerah Tk.II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 berbarengan
dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Depok yang dipercayakan kepada Drs.H.Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Administratif Depok. Dasar hukum kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat propinsi dan kabupaten atau kota adalah Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, yang berkaitan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005. Merujuk pada agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2004-2009, yang mengamanatkan tiga pilar penting tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai yaitu : A. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai B. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis C. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia A). Menciptakan Indonesia yang aman dan damai Agenda nasional untuk menciptakan Indonesia yang adil dan damai, target yang akan dicapai diantaranya : 1). Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat 2). Pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur
3). Penigkatan
keamanan
ketertiban
dan
penanggulangan
kriminalitas 4). Pencegahan dan penanggulangan separatisme 5). Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme B). Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis Agenda nasional untuk menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, target yang akan dicapai diantaranya : 1). Pembenahan sistem dan politik hukum 2). Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk 3). Penghormatan,pemenuhan serta penegakan atas hukum dan pengakuan atas hak asasi manusia 4). Perwujudan lembaga demokratis yang makin kokoh C). Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia Agenda nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakkyat, target yang akan dicapai diantaranya : 1). Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial 2). Peningkatan kualitas kehidupan beraagama
Rincian instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2005 tanggal 28 juli 2005 tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yaitu :
I
Membentuk atau menyesuaikan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk Badan pada setiap susunan pemerintahan di provinsi dan kabupaten atau kota
II
Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 yang berkaitan dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah agar difokuskan mengenai : 1. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Penguatan nilai-nilai kebangsaan; 3. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik pemerintahan dari pemerintahan daerah; 4. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik perekonomian; dan 5. Fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik kemasyarakatan.
3.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol dan Linmas a.
Visi dan Misi Kantor Kesbangpol dan Linmas tahun 2006-2011 Visi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Terwujudnya lembaga Kesbangpol dan Linmas sebagai penunjang visi Kota Depok yaitu melayani dan mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan hubungan antar lembaga, menjaga kesatuan bangsa serta melaksanakan perlindungan masyarakat
Misi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok 1. Meningkatkan situasi dan kondisi hubungan antar lembaga 2. Meningkatkan pembinaan kesatuan bangsa 3. Meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas kinerja b. Latar belakang masing-masing misi Kantor Kesbangpol dan Linmas a). Misi meningkatkan situasi dan kondisi hubungan antar lembaga dilatar belakangi oleh tujuan untuk mengantisipasi tuntutan yang menginginkan terselenggaranya kondisi hubungan antar lembaga yang sehat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap peningkatan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. b). Misi meningkatkan pembinaan kesatuan bangsa dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mempertahankan situasi masyarakat yang damai dengan senantiasa memelihara aspek-aspek kehidupan yang menjadi perekat kesatuan bangsa. c). Misi
meningkatkan
kemampuan
perlindungan
masyarakat
dilatarbelakangi oleh tujuan untuk senantiasa menjaga kesiapsiagaan dari anggota satuan perlindungan masyarakat (SATLINMAS) dan masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan untuk menghadapi gangguan ketenteraman, ketertiban dan gangguan bencana baik yang terjadi akibat perubahan alam maupun yang terjadi akibat ulah manusia.
d). Misi meningkatkan kualitas kinerja dilatarbelakangi oleh tujuan untuk memelihara semangat dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur Kesbangpol dan Linmas, sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsinya melalui aktifitas kerja sehari-hari. c.
Langkah nyata yang dibuktikan dengan program kelembagaan yang merupakan penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Misi meningkatkan situasi dan kondisi hubungan antar lembaga : 1). Terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk terselenggaranya hubungan antar lembaga yang baik dan terciptanya sistem politik yang mendukung tercapainya visi pemerintah Kota Depok. 2). Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian dengan fasilitasi melalui
koordinasi
dan
kerja
sama
dengan
organisasi
kemasyarakatan (Ormas),organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM),organisasi sosial politik (Orsospol), yayasan dan penyelenggara pemilu/pemilihan gubernur/pemilihan kepala daerah. 3). Tersedianya data mengenai organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi
profesi,
(LSM),organisasi
sosial
lembaga politik
swadaya (Orsospol),
masyarakat yayasan
dan
penyelenggara pemilu/pemilihan gubernur/pemilihan kepala daerah.
b. Misi meningkatkan pembinaan kesatuan bangsa : 1). Terselenggaranya fasilitasi pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat. 2). Terselenggaranya fasilitasi dalam rangka pemantapan ketahanan dan kesatuan bangsa. c. Misi meningkatkan kemampuan perlindungan masyarakat : 1). Tersedianya data mengenai fasilitas kesiagaan dalam rangka menghadapi bencana alam 2). Tersedinya evaluasi/ analisis sebagai bahan kebijakan dalam rangka rehabilitasi,relokasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum yang rusak akibat terjadinya bencana 3). Terselenggaranya pembinaan bidang perlindungan masyarakat dalam
menghadapi
berbagai
kemungkinan
bencana
dan
kesiagaan dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban d. Misi meningkatkan kualitas kinerja : 1). Terselenggaranya koordinasi,penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
2). Terselenggaranya
urusan
ketata
usahaan,pengawasan
administrasi kepegawaian dan rumah tangga Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 3). Terselenggaranya penyusunan rancangan produk-produk hukum yang sesuai dengan bidang tugas Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. 4.
Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok Organisasi adalah sekelompok orang atau sistem yang disatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu organisasi dapat juga dipandang sebagai struktur taat hubungan kerja antar sekelompok orang yang masing-masing memegang peranan dan melaksanakan jabatan, posisi atau fungsi yang harus bekerjasama secara baik untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan wewenang serta tanggung jawab bersama dapat dilakukan dengan merencanakan suatu organisasi. Pada dasarnya perencanaan organisasi terdiri dari pembagian tugas yang logis, penetapan garis wewenang yang jelas, penilaian pelaksanaan dan prestasi melalui perencanaan yang sedemikian rupa sehingga dapat dibuat struktur organisasi yang sehat dan efisien. Struktur organisasi yang telah ditetapkan dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan institusi. Dengan menggunakan bagan organisasi, maka struktur organisasi akan disajikan dengan cukup informatif. Dengan pembagian dan uraian tugas masing-masing manajer, akan memperjelas tugas
dan tanggung jawab masing-masing manajer,
agar pengelolaan institusi
berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok telah menetapkan struktur organisasi nya sebagaimana terlihat pada lampiran, struktur organisasi tersebut telah ditetapkan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2005 tentang kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Depok Nomor 42 tahun 2008 tentang struktur kelembagaan Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Depok. B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, artinya penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifatsifat dari populasi (objek) penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah institusi sehingga dapat diketahui apakah penerapannya dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen. C. Definisi Operasional Variabel Berdasarkan pembatasan ruang lingkup penelitian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah, variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah :
1.
Akuntansi Pertanggungjawaban Merupakan suatu proses pengukuran dan pelaporan data operasi oleh pusat-pusat pertanggungjawaban.
2.
Pengendalian Manajemen Merupakan proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan institusi secara menyeluruh.
D. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut : 1.
Penelitian Pustaka (Library Research) Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yakni melalui media perantara atau pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis. Metode
pengumpulan
data
ini
meliputi
kegiatan
pencarian,
pengumpulan, dan pengkajian data dari sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian ini, seperti : buku-buku, majalah, artikel, serta ilmu literatur lainnya. Data-data ini diharapkan dapat melengkapi, menunjang, dan memperjelas data lainnya dengan tujuan untuk memahami teori yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian.
2.
Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer dan data sekeunder. Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dan terkait dengan topik pembahasan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
E. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual. Data mula-mula disusun lalu dijelaskan kemudian dievaluasi. Metode ini didasarkan pada teori yang melandasi sebagai tolak ukur dengan pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pada subyek penelitian.
