BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1. Sejarah singkat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga tahun 2007, Departemen Keuangan telah melakukan penataan ulang organisasi secara menyeluruh yang telah berlangsung sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, pada tahun 2004, terjadi peleburan dua unit Eselon II, yaitu Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (Dit.PKN)-Direktorat Jenderal Anggaran dan Pusat Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara (Pusat Akbar)-BAKUN, menjadi satu unit Eselon II baru, Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara (Direktorat PBMKN) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Direktorat inilah yang menjadi cikal bakal pengembangan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang saat ini melaksanakan peran selaku Pengelola Barang (asset manager).
25
Kedua, lahirnya unit eselon I baru, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, yang merupakan peleburan antara Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), Direktorat PBMKN-DJPB, dan Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kanwil DJPB. Perubahan ini ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dan selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Skenario perubahan dilakukan dengan pendekatan fungsi. Merger antara eks DJPLN dan eks Direktorat PBMKN bukan sekedar penyatuan SDM dua unit. Secara substansi, kedua fungsi tersebut berubah komposisi, baik yang sifatnya penajaman fungsi yang ada (penatausahaan Kekayaa Negara), perampingan domain pengelolaan (piutang Negara dan lelang), maupun fungsi baru (perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, penilaian, dll). Lihat Gambar 1 Transformasi fungsi pengelolaan kekayaan Negara.
26
Gambar 1: Transformasi Fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara pada Dua Tahapan Reorganisasi
Unit Penatausahaan BM/KN Sebelum Merger
Dit. Pengelolaan Kekayaan Negara, DJA
Reorganisasi Tahap I (KMK NO. 302/KMK.01/2004)
Reorganisasi Tahap II (KMK NO. 466/KMK.01/2006 dan PMK No. 131/PMK.01/2006)
Dit. Pengelolaan BMKN, DJPBN
Subdit. PKN I
Subdit BMN I
Subdit. PKN II
Subdit. BMN II
Subdit. PKN III
Subdit BMN III
Subdit. PKN IV
Subdit Penatausahaan & Pelap. Investasi Pemerintah
Ditjen Kekayaan Negara
Sekretariat Ditjen
Dit. BMN I
Dit. BMN II Subdit Pengelolaan & Pelaporan BMN Ditl Kekayaan Negara Lainnya Pusat Akuntansi BM/KN, BAKUN Bidang Akuntansi BM/KN I
Subdit. Dabantek Baru
Bidang Pembinaan Pengelolaan KN, Kanwil DJPBN
Bidang Akuntansi BM/KN II
Dit. Penilaian KN (1) Dit. Piutang Negara
Bidang Akuntansi BM/KN III Dit. Lelang
Ditjen Piutang dan Lelang Negara
Dit. Hukum & Informasi
Sekretariat Ditjen Dit. Piutang Neg. Perbankan
Keterangan: (1) merupakan fungsi baru (2) & (3) merupakan merger antara fungsi baru KN dan fungsi yang telah ada.
Dit. Piutang Neg.Non Perbankan Dit. Lelang Negara Baru
Dit. Informasi dan Hukum Kanwil DJKN (2) Kanwil DJPLN Baru
Kantor Pelayanaan Piutang&Lelang Negara
Kantor Pelayanan KN & Lelang (3)
2. Visi DJKN Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seluruh insan DJKN telah sepakat untuk menjalankan visi DJKN, yaitu : ” Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang
yang profesional dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Visi dimaksud merupakan
27
kristalisasi dari semangat dan komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara
sebagai
lembaga/institusi
pemerintah
berusaha
memenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal penilaian, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan
dan
pemeliharaan,
penghapusan,
pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan negara termasuk dalam hal pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan piutang negara termasuk asset management dan lelang termasuk asset disposal. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat. Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab adalah bahwa pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 UndangUndang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
28
3. Misi DJKN a.
Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
b.
Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan database serta penyajian jumlah dan nilai eksisting kekayaan negara;
c.
Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
d.
Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
e.
Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat.
4. Tugas, Fungsi dan Peranan DJKN Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara
mempunyai
tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tugas tersebut terkandung beberapa fungsi yang sangat strategis, yaitu : a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang;
29
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; c. Penyusunan standarisasi, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara lelang; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, DJKN diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang dengan peran sebagai berikut : a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara; DJKN memiliki peran strategis sebagai pengelola kekayaan negara, meliputi antara lain : perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik negara. Selain itu, DJKN melakukan pembinaan kepada para pengguna barang dan penatausahaan kekayaan negara untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta pengamanan barang milik negara. Kekayaan negara yang dikelola meliputi barang milik negara, kekayaan potensial, investasi pemerintah dan kekayaan negara lainnya.
30
b. Melakukan Penilaian Kekayaan Negara; Melakukan penilaian terhadap Kekayaan Negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Tugas di bidang penilaian kekayaan negara meliputi inventarisasi, standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga Negara. Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan
digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip The Highest and Best Use. c. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara; Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab
31
apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah. d. Memberikan pelayanan lelang; Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan transaksi jual beli biasa yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. e. Memberikan kontribusi pemasukan PNBP ke Kas Negara. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang termasuk Biad Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
32
5. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Selayaknya suatu organisasi, DKN mempunyai bagan struktur organisasi yang dapat memberikan gambaran tentang garis wewenang dan tanggung jawab serta rentang kendali organisasi. Bagan struktur organisasi juga dimaksudkan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya dan dapat bekerja sama guna mencapai suatu tujuan organisasi. Berikut ini adalah merupakan susunan atau struktur kepemimpinan tertinggi dari DJKN yaitu: Direktur Jenderal: Hadiyanto Sekretaris DJKN : Suryanto Direktur BMN I : Pardiman Direktur BMN II : Suyatno Harun Direktur Kekayaan Negara Lain-lain : Soepomo Direktur Penilaian Kekayaan Negara : Iwan Hindawan Dadi Direktur Piutang : Sunaryo Direktur Lelang : A. T Hasbullah Direktur Hukum dan Informasi : Bambang S. Marsoem Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
33
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ditetapkan kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah (Kanwil) dan 89 (delapan puluh sembilan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada tahun 2007
telah
beroperasi 17 (tujuh belas) Kanwil dan 70 (tujuh puluh) KPKNL, sedangkan untuk 19 (sembilan belas) kantor berikutnya akan direalisasikan setelah mempertimbangkan urgensi dan beban kerja kantor pelayanan yang telah dibuka.
B. Desain Penelitian Desain penelitian yang biasa dipakai untuk penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis kemungkinan penerapan sistem kinerja dengan menggunakan metode pengukuran Balanced Scorecard pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
C. Definisi Operasional Variabel Data Variabel data dan skala pengukuran yang penulis teliti sehubungan penulisan skripsi ini adalah variabel 4 (empat) perspektif pengukuran kinerja pada balanced scorecard, yang terdiri dari beberapa sub variabel data yaitu sebagai berikut:
34
1. Perspektif Finansial/Efisiensi Operasional. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dalam cara-cara yang efisien.
2. Perspektif Pelanggan Perspektif ini menggambarkan apakah pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi kebutuhan stakeholder/masyarakat pengguna jasa layanan pemerintah.
3. Perspektif Proses Internal Perspektif ini menggambarkan operasi-operasi kritis yang memungkinkan mereka mampu memenuhi kebutuhan stakeholder/masyarakat.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi pemerintah meningkatkan dan memenuhi kebutuhan stakeholder/masyarakat berkaitan secara langsung dengan kemampuan karyawan (sumber daya manusia) untuk memenuhi permintaan stakeholder/masyarakat. D. Metode Pengumpulan Data
Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diungkapkan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
35
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data dari luar melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, seperti : LAKIP DJKN Tahun 2007 dan 2008, Renstra DJKN Tahun 2005-2009, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dari kantor tempat penulis melakukan penelitian. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. E. Jenis Data 1. Data Primer Data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana tentang kemungkinan penerapan balanced scorecard sebagai pengukuran kinerja pada DJKN. 2. Data Sekunder Data yang diambil dari data primer yang telah penulis olah lebih lanjut seperti sejarah organisasi, struktur organisasi, visi, misi, perencanaan strategik DJKN tahun 2005-2009, LAKIP Tahun 2007, dan LAKIP DJKN Tahun 2008.
36
F. Metode Analisis Data Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian deskriptif, dengan melihat data pada peristiwa tertentu yaitu data yang dapat dijadikan analisis kemungkinan untuk penerapan balanced scorecard pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
37