“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Penelitian 1. Sistematikan Penelitian Persiapan
Pembahasan TOR dan pembagian tugas di antara para tenaga ahli
-Pengumpulan peraturan Perundang-undangan -Perumusan Lingkup Kegiatan & Metodoloi
Inventarisasi Data
Perumusan kuessioner sesuai dengan lingkup kegiatan
Lap Pendahuluan
Data Sekunder: Data Primer: - Kebijakan bidang perhubungan di daerah - Permasalahan Pemenuhan SPM Bidang - Ketersedian SPM di daerah Perhubungan di Daerah - Pemetaan SPM bidang perhubungan yang - Permasalahan kebijakan bidang perhubungan Sudah ter penuhi di daerah di daerah. - Profil SPM bidang perhubungan di daerah - Permasalahan kondisi SPM bidang - Kondisi SPM bidang perhubungan di daerah perhubungan di daerah -Pola pembinaan SDM aparat PEMDA untuk meNingkatkan pelayanan transportasi laut Pendekatan pengumpulan Data: Editing , coding dan tabulasi data -Observasi -Hasil wawancara -Klasifikasi, kualifikasi data SPM bidang perhubungan serta -Dokumenter permasalahan yang dihadapi di daerah laut
Lap Antara Melakukan Kajian
-Pemetaan SPM bidang perhubungan yang sudah terpenuhi dan belum terpenuh. -Dapat diketahui SPM bidang perhubungan yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi
Gambar 3.1 Pendekatan dan jenis penelitian
Laporan Akhir
Pendekatan kajian: -Komparatif - Peraturan - CSI - Literatur
Lap Akhir
III- 1
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
2. Persiapan a. Pembahasan TOR Ketua Tim melakukan koordinasi terhadap para tenaga ahli termasuk para asisten tenaga ahli untuk pembahasan TOR/Kerangka Acuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan studi. Dalam hal ini, juga dilakukan pembagian tugas kepada masing– masing tenaga ahli sesuai dengan kompotensi yang dimiliki. b. Pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan dan Perumusan Lingkup Kegiatan serta Metodologi Peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan adalah terkait dengan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) bidang Perhubungan di daerah meliputi; 1)
SPM angkutan jalan: a) Jaringan pelayanan angkutan jalan ( Angkutan Umum yang melayani jaringan jalan propinsi ) b) Jaringan prasarana angkutan jalan ( Terminal Tipe A yang ada di Propinsi yang melayani angkutan dalam trayek ) c) Fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrill dan penerangan jalan umum ( PJU ) pada jalan propinsi d) Keselamatan ( standar keselamatan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi ( AKDP ) e) Sumber Daya Manusia ( SDM ) , yaitu SDM yang memiliki kompotensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan bermotor pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan perlengkapan jalan. Dengan kata lain meliputi: (1) SDM pengawas kelaikan kendaraan umum (2) SDM pengelola terminal (3) SDM pengelola perlengkapan jalan
2)
Angkutan Sungai dan Danau: a) Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau (Angkutan Sungai dan Danau yang melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi) b) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau ( Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani kapal sungai dan danau pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi c) Keselamatan (Standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi ) d) SDM (Sumber Daya Manusia )/ SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau
3)
Angkutan Penyeberangan : a) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan (tersedia kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi b) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan ( tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi
Laporan Akhir
III- 2
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
c) Keselamatan ( terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar kota/kabupaten dalam propinsi ) d) Sumber Daya Manusia ( SDM )/ tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal penyeberangan di bawah ukuran 7 GT c. Kuesioner Dalam perumusan kuesioner akan dikelompokkan pada dua bagian yaitu kepada publik/masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi, dan kepada pemerintah daerah termasuk pengelola pelayanan bidang perhubungn sebagai penyedia jasa transportasi.Substansi masing-masing kuesioner secara makro adalah:
3.
1)
Kuessioner bagi publik Substansi kuessioner untuk publik pada hakekatnya adalah untuk mengetahui apakah sudah puas tentang pelayanan bidang perhubungan yang sudah ada sekarang ini ?. Dengan demimikan, setiap aspek pelayanan di bidang perhubungan akan ditanyakan responden. Bilamana dari hasil kajian ternyata belum puas, tentunya perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan bidang perhubungan. Dalam hal ini, bisa saja perlu adanya pengembangan prasarana dan sarana pelayanan bidang perhubungan seperti telah dijelaskan sebelumnya.
2)
Kuessioner untuk pengelola pelayanan dan/atau Dinas Perhubungan bidang perhubungan Substansi bagi pengelola pelayanan bidang perhubungan akan mencerminkan beberapa hal yaitu; apakah SPM bidang perhubungan yang ada sekarang ini sudah cukup, b. di antara SPM tersebut, aspek pelayanan apa saja yang lebih diutamakan, dan apakah permasalahan yang cukup mendasar dalam pemenuhan SPM bidang perhubungan di daerah
Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan beberapa tahapan yaitu; a.
Tahap pertama meliputi; Melakukan pengumpulan data dan informasi dari lokasi studi/lapangan terkait dengan SPM bidang perhubungan meliputi; 1)
Laporan Akhir
SPM angkutan jalan: a) Jaringan pelayanan angkutan jalan ( Angkutan Umum yang melayani jaringan jalan propinsi ) b) Jaringan prasarana angkutan jalan ( Terminal Tipe A yang ada di Propinsi yang melayani angkutan dalam trayek ) c) Fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrill dan penerangan jalan umum ( PJU ) pada jalan propinsi d) Keselamatan ( standar keselamatan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi ( AKDP ) e) Sumber Daya Manusia ( SDM ) , yaitu SDM yang memiliki kompotensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan bermotor pada
III- 3
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan perlengkapan jalan. Dengan kata lain meliputi: (1) SDM pengawas kelaikan kendaraan umum (2) SDM pengelola terminal (3) SDM pengelola perlengkapan jalan 2)
Angkutan Sungai dan Danau: a)
b)
c)
d)
3)
Angkutan Penyeberangan : a)
b)
c)
d)
b.
Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau ( Angkutan Sungai dan Danau yang melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau ( Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani kapal sungai dan danau pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi Keselamatan ( Standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi ) SDM ( Sumber Daya Manusia )/ SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau
Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan (tersedia kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi Jaringan prasarana angkutan penyeberangan (tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi Keselamatan ( terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar kota/kabupaten dalam propinsi ) Sumber Daya Manusia ( SDM )/ tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal penyeberangan di bawah ukuran 7 GT
Tahap kedua meliputi; 1)
2) 3)
Melakukan wawancara kepada responden yang dalam hal ini kepada publik/pengguna jasa dan kepada pengelola pelayanan bidang perhubungan serta kepada Dinas Perhubungan di daerah. Mengindentifikasi permasalahan dalam pemenuhan SPM di bidang perhubungan di daerah. Pengumpulan data sekunder meliputi: a) Kebijakan SPM angkutan jalan: (1) Jaringan pelayanan angkutan jalan (Angkutan Umum yang melayani jaringan jalan propinsi ) (2) Jaringan prasarana angkutan jalan (Terminal Tipe A yang ada di Propinsi yang melayani angkutan dalam trayek ) (3) Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan propinsi
Laporan Akhir
III- 4
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
(4) Keselamatan ( standar keselamatan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi ( AKDP ) (5) Sumber Daya Manusia (SDM) , yaitu SDM yang memiliki kompotensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan bermotor pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan perlengkapan jalan. Dengan kata lain meliputi: (a) SDM pengawas kelaikan kendaraan umum (b) SDM pengelola terminal (c) SDM pengelola perlengkapan jalan b) Kebijakan Angkutan Sungai dan Danau: (1) Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau ( Angkutan Sungai dan Danau yang melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi) (2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau ( Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani kapal sungai dan danau pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi (3) Keselamatan ( Standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi ) (4) SDM ( Sumber Daya Manusia )/ SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau c) Angkutan Penyeberangan : (1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan ( tersedia kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi (2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan ( tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi (3) Keselamatan ( terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar kota/kabupaten dalam propinsi ) (4) Sumber Daya Manusia ( SDM )/ tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal penyeberangan di bawah ukuran 7 GT 4) 5)
Laporan Akhir
Melakukan editing, coding, klasifikasi data dan permasalahan SPM Bidang perhubungan di daerah. Menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan rencana pengembangan SPM bidang perhubungan meliputi; a) Angkutan Jalan b) Angkutan Sungai dan Danau c) Angkutan Penyeberangan
III- 5
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
6)
7)
Melakukan kajian meliputi; a) Komparatif SPM bidang perhubungan yang direncanakan dan yang sudah ternyata ada ada di daerah meliputi; (1) Angkutan Jalan (2) Angkutan Sungai dan Danau (3) Angkutan Penyeberangan b) Tingkat kepuasan publik/ pengguna (user) jasa pelayanan bidang perhubungan di daerah c) Tingkat kepentingan aspek pelayanan bidang perhubungan di daerah bagi user/pengguna jasa pelayanan d) Tingkat pembobotan aspek pelayanan bidang perhubungan di daerah, yang respondennya adalah para stakeholder dan/atau pengelola fasilitas pelayanan bidang perhubungan di daerah. Dalam hal ini termasuk Dinas Perhubungan di daerah Berdasarkan kajian tersebut pada point di atas, selanjutnya akan dapat diketahui “ Sejauh Mana Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Perhubungan di daerah
B. Lokasi Studi Lokasi studi di fokuskan kepada; 1. Bengkulu 2. NTT 3. Kalimantan Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Papua Barat
Gambar 4.2. Lokasi Studi Dalam Peta Indonesia PALANG BENGKULU
KARAYA SORONG KENDARI
KUPANG
Gambar 3.2. Lokasi Studi Dalam Peta Indonesia
Laporan Akhir
III- 6
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
C. Sumber dan Jenis data Yang Dibutuhkan Seperti telah dijelaskan sebelumnya, data yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan dan merumuskan maksud dan tujuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari beberapa responden di instansi terkait serta publik/penguna jasa pelayanan bidang perhubungan di lokasi studi. Rincian kebutuhan data yang dibutuhkan serta responden yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah berbeda pada setiap pelayanan bidang perhubungan. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut. 1. SPM angkutan jalan: a. Jaringan pelayanan angkutan jalan (Angkutan Umum yang melayani jaringan jalan propinsi ). Data primer dalam hal ini diperoleh dari: 1) Publik sebagai pengguna angkutan umum tentang kepusan 2) Pengelola angkutan umum tentang permasalahan SPM dan pembobotan 3) Dinas perhubungan tentang permasalahan SPM bidang angkutan umum pada jaringan jalan dalam propinsi b. Jaringan prasarana angkutan jalan ( Terminal Tipe A yang ada di Propinsi yang melayani angkutan dalam trayek ). Data primer diperoleh dari: 1) Publik sebagai pengguna angkutan terminal tentang kepuasan 2) Operator angkutan sebagai pengguna jasa terminal Tipe A tentang kepuasan 3) Pengelola Terminal Tipe A tentang permasalahan dan pembobotan aspek pelayanan 4) Dinas perhubungan tentang permasalahan dan pembobotan aspek pelayanan terminal Tipe A c. Fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrill dan penerangan jalan umum ( PJU ) pada jalan propinsi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari: 1) Sopir angkutan umum sebagai pengguna jalan tentang kepuasan 2) Dinas perhubungan tentang permasalahan d. Keselamatan ( standar keselamatan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi ( AKDP ). Data primer diperoleh dari: 1) Publik/Penumpang sebagai pengguna jasa AKDP tentang kepuasan 2) Operator AKDP tentang permasalahan Standar Pelayanan Minimal 3) Operator tentang pembobotan SPM bidang AKDP e. Sumber Daya Manusia ( SDM) , yaitu SDM yang memiliki kompotensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan bermotor pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan perlengkapan jalan. Dengan kata lain meliputi: 1) SDM pengawas kelaikan kendaraan umum, data yang diperlukan adalah tentang permasalahan kompotensi 2) SDM pengelola terminal, data yang diperlukan adalah permaslaahan tentang komptensi 3) SDM pengelola perlengkapan jalan, data yang dibutuhkan adalah permasalahan tentang kompotensi 2.
Angkutan Sungai dan Danau: a. Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau ( Angkutan Sungai dan Danau yang melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi). Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari:
Laporan Akhir
III- 7
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
1) 2) 3)
Publik/penumpang sebagai pengguna jasa angkutan sungai dan danau tentang kepuasan Operator Angkutan Sungai dan Danau tentang pembobotan aspek pelayanan dan permasalahan standar pelayanan angkutan sungai dan danau Dinas Perhubungan , tentang pembobotan aspek pelayanan dan permasalahan standar pelayanan angkutan sungai dan danau
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau ( Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani kapal sungai dan danau pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari: 1) Operator angkutan sungai dan danau sebagai pengguna jasa pelabuhan tentang kepuasan 2) Publik/penumpang sebagai pengguna jasa pelabuhan tentang kepuasan 3) Penglola pelabuhan tentang pemobobotan aspek pelayanan pelabuhan 4) Dinas Perhubungan tentang pembobotan aspek pelayanan pelabuhan c. Keselamatan ( standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi ). Sumber data primer diperoleh dari: 1) Kapten dan/atau ABK kapal sungai dan danau, tentang standar keselamatan operasional 2) Kapten dan/atau ABK kapal sungai dan danau pembobotan aspek keselamatan kapal sungai dan danau 3) Publik/penumpang sebagai pengguna jasa kapal angkutan sungai dan danau d. SDM ( Sumber Daya Manusia )/ SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau. Sumber data primer diperoleh dari: 1) Awak kapal angkutan sungai dan danau tentang permasalahan kompotensi 2) Awak kapal angkutan sungai dan danau tentang pembobotan kompotensi 3. Angkutan Penyeberangan : a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan ( tersedia kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi. Sumber data primer diperoleh dari: 1) Publik/Penumpang tentang kepuasan penggunaan kapal penyeberangan 2) Operator kapal angkutan penyeberangan tentang permasalahan standar pelayanan 3) Operator kapal angkutan penyeberangan tentang pembobotan aspek pelayanan b. Jaringan prasarana angkutan penyeberangan ( tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi. Data primer diperoleh dari: 1) Operator kapal angkutan penyeberangan sebagai pengguna tentang kepuasan 2) Publik/penumpang sebagai pengguna jasa pelabuhan penyeberangan 3) Operator kapal angkutan penyeberangan tentang pembobotan aspek pelayanan 4) Dinas Perhubungan tentang pembobotan aspek pelayanan serta permasalahan standar pelayanan c. Keselamatan (terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar kota/kabupaten dalam propinsi ). Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari: Laporan Akhir
III- 8
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
1) 2)
Publik/penumpang sebagai pengguna jasa angkutan kapal di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan Pengelola kapal dibawah ukuran 7 GT tentang permasalahan keselamatan dan pembobotan aspek keselamatan
d. Sumber Daya Manusia ( SDM )/ tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal penyeberangan di bawah ukuran 7 GT. Dalam hal ini, sumber data primer diperoleh dari: 1) Awak kapal di bawah ukuran 7 GT tentang permasalahan kompotensi 2) Awak kapal di bawah ukiuran 7 GT tentang pembobotan aspek kompotensi yang harus dimiliki Sementara data sekunder diperoleh dari: 1) Dinas Perhubungan Data yang dibutuhkan meliputi: a) Kebijakan SPM bidang perhubungan di daerah b) Rencana pemenuhan SPM bidang perhubungan 2) BAPEDA Data yang dibutuhkan adalah: a) Tata Ruang Wilayah tentang bidang perhubungan b) Jaringan jalan antar Kab/Kota dalam Propinsi c) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau antar Kab/Kota dalam Propinsi d) Jaringan trayek angkutan penyeberangan antar Kab/Kota dalam Propinsi e) Jaringan jalan antar Kab/Kota dalam Propinsi yang sudah dilayani dan belum terlayani angkutan jalan f) Jaringan trayek angkutan sungai dan danau antar Kab/Kota dalam Propinsi yang sudah dilayani dan yang belum terlayani angkutan sungai dan danau g) Jaringan trayek angkutan penyeberangan antar Kab/Kota dalam Propinsi yang sudah dilayani dan yang belum terlayani angkutan penyeberangan
D. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan SPM Bidang perhubungan di daerah diperlukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut; 1. Wawancara Ada dua teknik yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu yaitu wawancara tersrtruktur dan wawancara tidak terstruktur (Subagiyo, 2011: 138 ). Di dalam menggunakan wawancara terstruktur, sebelumnya telah dirumuskan kuessioner sebagai pedoman bagi responden dalam memberikan jawaban. Tentunya bentuk pertanyaannya ada yang bersifat tertutup dan ada yang terbuka. Dalam bentuk pertanyaan yang sifatnya tertutup, respondent diperkenankan hanya memilih salah satu bentuk jawaban yang telah tersedia. Sementara dalam wawancara tidak terstruktur, surveyor bebas mengajukan pertanyaan, namun sebelumnya surveyor sudah memiliki garis-garis besar menjadi dasar diskusi dan /atau pertanyaan menyangkut permasalahan SPM bidang perhubungan di daerah. Dua teknik wawancara (wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur)
Laporan Akhir
III- 9
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
akan diterapkan untuk mengetahui sejauh mana daerah menerapkan SPM bidang perhubungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2. Kuessioner Sebelum melakukan pengumpulan data dan informasi ke beberapa respoden, langkah pertama yang perlu dirumuskan adalah merumuskan kuessioner. Di dalam kuessioner akan diformulasikan beberapa pertanyaan yang sifatnya tertutup maupun terbuka yang ada kaitannya untuk mengetahui SPM bidang perhubungan yang telah dicapai di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah responden dan surveyor dalam berdiskusi secara tatap muka ( face to face ) maupun di dalam membahas suatu permasalahan pelaksanaan SPM bidang perhubungan di daerah. Tentunya, dalam hal ini surveyor sudah mengetahui sasaran SPM angkutan jalan, SPM angkutan sungai dan danau, dan SPM angkutan penyeberangan. Di lain pihak, dengan salah satu pendekatan semacam ini akan lebih mempermudah melakukan evaluasi dan/atau penilaian pelaksanaan dan realisasi SPM di daerah melalui comparative SPM bidang perhubungan yang telah direncanakan dengan SPM bidang perhubungan yang sudah terlaksana. Perbandingan SPM bidang perhubungan yang telah direncanakan dengan SPM bidang perhubungan yang sudah terlaksana/dicapai, akan dapat diketahui berapa persen yang belum tercapai dan/atau sudah tercapai. Dari hasil perbandingan tersebut, selanjutnya dipertanyakan bagaimana kondisi keberadaan SPM bidang perhubungan yang sudah dicapai, apakah belum memedai atau perlu dikembangkan, dalam artian diperbaiki. Hal ini semacam inilah yang perlu dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan SPM di daerah dapat dievaluasi. Tetapi perlu diperhatikan, sebelum merumuskan kuessioner atau angket maka harus ditetapkan terlebih dahulu beberapa hal ( Suharsimi Arikunto, 2010: 268 ) meliputi; a. b. c. d.
Tujuan yang akan dicapai dengan kuessioner Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuessioner Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik Berdasarkan sub variabel, selanjutnya dususunlah instrument atau kuesioner sebagai perangkat pengumpulan data di lapangan
Dengan penetapan 4 (empat) faktor tersebut di atas, maka kuesioner yang telah disusun akan lebih baik mengakomodir data-data yang diperlukan dalam evaluasi SPM bidang perhubungan di daerah yang terdiri dari; a.
SPM angkutan jalan: 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan ( Angkutan Umum yang melayani jaringan jalan propinsi ) 2) Jaringan prasarana angkutan jalan ( Terminal Tipe A yang ada di Propinsi yang melayani angkutan dalam trayek ) 3) Fasilitas perlengkapan jalan ( rambu, marka dan guardrill dan penerangan jalan umum ( PJU ) pada jalan propinsi 4) Keselamatan ( standar keselamatan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam propinsi ( AKDP ) 5) Sumber Daya Manusia (SDM ) , yaitu SDM yang memiliki kompotensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan bermotor pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan perlengkapan jalan. Dengan kata lain meliputi:
Laporan Akhir
III- 10
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
a) b) c) b.
SDM pengawas kelaikan kendaraan umum SDM pengelola terminal SDM pengelola perlengkapan jalan
Kebijakan Angkutan Sungai dan Danau: 1) Jaringan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau ( Angkutan Sungai dan Danau yang melayani jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi) 2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau ( Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani kapal sungai dan danau pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi 3) Keselamatan ( Standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi yang beroperasi pada trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi ) 4) SDM ( Sumber Daya Manusia )/ SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau
c.
Angkutan Penyeberangan : 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan ( tersedia kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar kabupaten/kota dalam propinsi 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan ( tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Kab/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan pada jaringan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi 3) Keselamatan ( terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar kota/kabupaten dalam propinsi ) 4) Sumber Daya Manusia ( SDM )/ tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal penyeberangan di bawah ukuran 7 GT
3. Observasi Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu; participant observation ( observasi berperan serta ) dan observasi nonpertisipan ( non participant observation). Dari segi instrumentasi , observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur dan tidak tersetruktur ( Subagiyo, 2011 : 145 ). Di antara jenis observasi tersebut, yang akan digunakan adalah observasi nonpartisipan, dimana dalam hal ini surveyor hanya sebagai pengamat independen. Surveyor mengamati dan mencatat data fenomena, serta kemajuan SPM ( Standar pelayanan Minimal ) bidang perhubungan di daerah yang meliputi: a. SPM Angkutan Jalan b. SPM Angkutan Sungai dan Danau c. SPM Angkutan Penyeberangan 4. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari data dan informasi dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda , buku laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan SPM bidang perhubungan yang dilasanakan di daerah. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa literatur berupa arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum, makalah, laporan dll yang berhubungan topik kegiatan
Laporan Akhir
III- 11
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
yang menjadi penyelidikan 1 Dalam konteks kegiatan ini, tentunya yang menjadi penyelidikan adalah bagaimana pelaksanaan dan/atau perkembangan SPM bidang perhubungan di daerah berikut kondisi yang ada sekarang.
E. Teknik Penentuan Jumlah Sampel/Responden Menjadi alternatif penentuan sampel/respondet adalah sebagai berikut. Menurut pendapat Roscoe ( 1982; 253 ) dalam bukunya Sugiyono ( 2008:129 ) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 responden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan sampel 50 responden, sesuai dengan pendapat Frankel dan Wallen ( Lerbin R. Aritonang R, 2005:132 ) yang mengatakan bahwa untuk penelitian deskreptif, sampel sebanyak 50 subjek tergolong esensial. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Bernaulli, yaitu dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 60 buah. Apabila dalam kuesioner yang disebarkan terdapat 2 buah kuesioner gagal (contoh) dan hanya 58 buah kuesioner yang layak untuk diuji dengan menggunakan tingkat keyakinan 95 % dan tingkat ketelitian 5 %, maka dapat ditentukan ukuran sampelnya sebagai berikut : α α/2
=5% = 2,5 % = 0,025, maka (Zα/2) = 1,96 (tabel z), sehingga:
n
=
( 𝑍 𝛼/ 2 )² 𝑝𝑞 𝑒²
=
58 2 ( 1,96 )2 𝑥 60
(0,05) ²
60
= 49,51 = 50
Setelah dilakukan perhitungan, ternyata jumlah sampel minimum yang dibutuhkan berjumlah 50 buah, sehingga ukuran sampel tersebut sudah mencukupi. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan seperti dijelaskan sebelumnya dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang telah ditetapkan akan digunakan pada setiap aspek pelayanan yang terdapat di bidang perhubungan.
F. Metode Penetapan Jumlah Sampel Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Jumlah responden yang dipilih dilakukan secara acak dan ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Teknis penetapan jumlah respondent ditentukan terlebih dahulu berdasarkan jumlah unsur pertanyaan. Misalnya jumlah unsur pertanyan adalah 10, maka jumlah respenden pada pada pelayanan angkutan AKDP misalnya, adalah jumlah unsure pertanyaan ditambah 1 dikali 10, sehingga menghasilkan jumlah responden 110 orang. Atau secara singkat adalah sebagai berikut; (Jumlah unsur pertanyaan + 1) x 10 = Jadi jumlah responden = (10 + 1) x 10 = 110 responden. Artinya, semakin banyak jumlah pertanyaan, maka jumlah respenden akan semakin banyak
1
H.Hadari Nawawi. Prof.Dr, Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press 1990 hal 133
Laporan Akhir
III- 12
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Data 1.
Uji Validitas (Kesahihan) Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Apabila pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kuesioner yang disusunnya harus mengukur apayang ingin diukurnya dengan melakukan uji validitas. Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment.
r Dimana
:
r N x y
N xy xy
Nx
2
x y 2
2
= angka korelasi = jumlah responden = responden untuk pernyataan = total nilai responden
Selanjutnya hasil perhitungan r dibandingkan dengan nilai r tabel. Jika r hitung >r tabel (angka kritik r) maka validitas diterima. Jika sebaliknya maka validitas ditolak (data yang dihasilkan tidak valid). Dalam pengujian instrumen pengumpulan data, pengujian validitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS versi 19.0 untuk mengetahui keandalan alat ukur yang dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar atau sama dengan 0.3. 2.
Uji Reliabilias (Keandalan) Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk menguji reliabilitas pengukuran digunakan Cronbach Alpha yang tujuannya untuk melihat internal consistency, yaitu sejauhmana homogenitas itemitem yang menjadi indikator untuk mengukur variabel tersebut. Koefisien reliabilitas dianggap cukup memadai dan baik bila memiliki nilai koefisien lebih besar dari 0,5. Rumus yang digunakan adalah Cronbach Alpha sebagai berikut :
Dimana
:
k .r 1 k 1r
α = koefisien keandalan alat ukur r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel k = jumlah variabel dari setiap faktor yang terbentuk
Nilai koefisien keandalan ini terletak antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan keandalan yang makin baik
Laporan Akhir
III- 13
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
Pola Pikir dan Pendekatan Dalam rangka melakukan evaluasi SPM bidang perhubungan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan berbagai instrumen. Instrumen yang akan dijadikan sebagai alat ukur penilaian adalah Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping peraturan tersebut, juga digunakan dari beberapa literatur dan hasil studi terdahulu (studi yang sudah pernah dilakukan). Lebih jelasnya Pola pendekatan Pelaksanaan Kegiatan lihat gambar berikut.
Laporan Akhir
III- 14
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
Gambar 3.3 Pola Pendekatan Pelaksanaan kegiatan” Studi Evaluasi SPM Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Propinsi
Inventarisasi Data SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi
Identifikasi & Klasifikasi Data SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi
Rencana Pengembangan SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi
Profil SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi
Bandingkan
Kinerja SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi Dari Segi Output
a.SPM kapal angkutan penyeberangan b.SPM pelabuhan penyeberangan c. SPM kapal angkutan sungai & danau d.SPM pelabuahan sungai & danau e. SPM kapal angkutan sungai & danau
Penilaian Kualitas SPM Bidang Perhubungan di Lokasi Studi
Membandingkan indicator dan Nilai bidang perhubungan yang ditetapkan dengan PERMENHUB 81/2011 TTG SPM Bidang Perhubungan di Propinsi
a.SPM Terminal Tipe A b. SPM AKAP d. SPM Perambuan, Marka, Guardil e.SPM SDM dalam mengelola pelabuhan
-Tingkat Kepuasan Publik - Bobot aspek pelayanan
-Literatur -Data dari lokasi studi -SPM yang sudah ada -Hasil kajian terdahulu
Laporan Akhir
Penyusunan SPM Bidang Perhubungan /Transportasi di Daerah Propinsi
III- 15
“Studi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Beberapa Daerah Provinsi di Indonesia”
Tahap Pertama: Langkah awal/pertama yang perlu dilakukan adalah menginventarisasi dan identifikasi kondisi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) angkutan jalan, angkutan penyeberangan dan SPM angkutan Sungai dan Danau di lokasi studi Tahap Kedua: Mengidentifikasi rencana/program pengembangan SPM di daerah propinsi yang meliputi; SPM angkutan jalan, SPM angkutan Sungai dan Danau, dan SPM Angkutan penyeberangan Tahap Ketiga: Membandingkan capaian/realisasi SPM angkutan jalan, SPM angkutan penyeberangan dan SPM angkutan Sungai dan Danau terhadap rencana/program pengembangan SPM transportasi. Hasil perbandingan akan menghasilakn kinerja SPM bidang perhubungan/transportasi di daerah propinsi/lokasi studi. Tahap Keempat: Membandingkan capaian kinerja SPM angkutan jalan, SPM angkutan Sungai dan Danau dan SPM Angkutan Penyeberangan terhadap indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan di Daerah Propinsi. Dari perbandingan tersebut akan menghasilkan capaian indikator dan/atau selisih indikator sesuai dengan peraturan seperti dijelaskan sebelumnya. Bilamana belum mencapai indikator sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permenhub No.81/2011, selanjutnya harus diperhatikan tahun yang telah ditetapkan sebagai batas capaian indicator. Jika capaian indicator ditetapkan dalam tahun 2014, maka masih ada peluang satu(1) tahun lagi untuk mengejar ketertinggalan. Lebih jelasnya indikator dan nilai yang harus diperhatikan dapat dilihat pada tabel berikut.
Laporan Akhir
III- 16