BAB III METODOLOGI PENELITIAN

23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode penelitian Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara untuk menuju satu jalan atau tujuan. Metode merupakan kegiatan ilmiah dengan cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam memperoleh suatu jawaban pasti sesuai harapan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan berkala untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian kedua kata diatas, dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara-cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang valid

kemudian dapat dikembangkan dan dibuktikan guna memberi pemahaman,

pemecahan dan antisipasi suatu permasalahan yang terangkai dalam kegiatan penelitian dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan pencapaian tujuan ilmiah. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai analisis teori atau ilmu yang membahas mengenai metode dalam melakukan penelitian. Sementara definisi metode penelitian komunikasi adalah prosedur atau secara ilmiah dalam melakukan penelitian bidang komunikasi untuk menemukan hal baru, membuktikan atau menguji temuan penelitian sebelumnya atau untuk mengembangkan ilmu komunikasi (Pujileksono, 2015:4). Terdapat dua jenis metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami suatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Anselm Strauss& Juliet Corbin, 2003). Menurut Dezin dan Licon (1998:8) kata kualitatif menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah kuantitas, jumlah intensitas atau frekuensi. Para peneliti kualitatif menekankan sifatrealitas yang dikonstruk secara sosial, hubungan yang intim antara peneliti dan apa yang distudi, dan kendala-kendala situasional yang membentuk inkuiri. Para peniliti yang demikian menekankan inkuiri yang bermuatan nilai (value-laden). Mereka mencari jawaban atas

Universitas Sumatera Utara

24

pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi makna. Sementara menurut Bogdan dan Taylor (1975) metode kualitatif adalah rosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri (Ahmadi, 2014:14). Istilah penelitian kualitatif disini adalah jenis penelitian yang temuan tidak diperoleh melalui prosedur statik atau bentuk hitungan yang lainnya. Contohya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang disamping tentang peranan organisasi, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Sebagian datanya dapat dihitung sebgaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan berbagai sarana yang meliputi pengamatan dan wawancara, dokumen, buku, kaset dan video dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lainnya misalnya data sensus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2009:11). Denzin & Licoln (dalam Moleong, 2009:5) mengatakan jika penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk makna dalam proses-proses komunikasi linier, interaktif, maupun proses interaksional sehingga metode ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan makna-makna dalam gejala sosial (Bungin, 2014:308). Secara umum penelitian dengan format kualitatif, terdiri dari tiga bentuk desain penelitian, yaitu: desain penelitian deskriptif, verifikatif, dan desain penelitian grounded theory. Dalam hal ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, yaitu desain penelitian yang digunakan untuk makna dalam proses-proses komunikasi linear (satu arah), interaktif, maupun pada proses komunikasi transaksional. Deskriptif kualitatif memiliki banyak kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif maka biasanya desain deskriptif kualitatif disebut dengan kualitatif semu yang artinya desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentunya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif (deduktif) terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya (Bungin, 2009: 309).


25

3.2 Objek penelitian Objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda yang merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai (Wirartha, 2006:39). Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB dalam peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Beringin kecamatan Medan Selayang.

3.3 Subjek Penelitian Subjek penelitian merupakan informan yang memiliki informasi yang berhubungan dengan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Guba dan lincoln (1981:78) dalam buku (Ahmadi, 2014:84) mengatakan bahwa orang-orang adalah subjek untuk inkuiri naturalistik. Hal ini menunjukkan bahwa istilah untuk subjek penelitian yang sering digunakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek peneliti seluruhnya berjumlah 8 orang yang terdiri dari 4 (empat) orang masyarakat Lingkungan IV sebagai informan kunci, dan 1 (satu) orang petugas penyuluhan PBB serta 3 (tiga) orang petugas kelurahan Beringin kecamatan Medan Selayang sebagai informan tambahan.

3.4 Kerangka Analisis Unit analisis pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi yang diteliti objek penelitian. Unit analisis dalam hal ini meliputi 3 komponen menurut Spardly yaitu: 1. Tempat Tempat penelitian berlangsung di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang 2. Pelaku Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek peneliti adalah masyarakat Lingkungan VI yang berjumlah empat orang, petugas penyuluhan PBB berjumlah satu orang dan petugas kelurahan Beringin kecamatan Medan Selayang berjumlah tiga orang. 3. Kegiatan Kegiatan yang sedang berlangsung dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB dalam peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Beringin kecamatan Medan Selayang

3.5 Teknik Pengumpulan Data


26

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: 1. Wawancara (In Depth Intervew) Wawancara mendalam merupakan metode yang mampu menggali secara lebih dalam dengan suasana lebih akrab dan penuh persahabatan. Wawancara ini dilakukan lebih fleksibel tanpa ada unsur tekanan karena melalui metode wawancara mendalam ini, informan dan peneliti lebih terbuka dan informasi yang ingin diperoleh lebih lengkap dan medalam. Menurut Patton (1980: 29) dalam buku (Ahmadi, 2014: 19) bahwa cara utama yang dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

Tipe

wawancara yang digunakan tidak terstruktur dan peneliti dapat memberikan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan panduan ataupun hal lain diluar pertanyaan yang masih berkaitan dengan topik wawancara. Hal ini biasanya seperti suatu wawancara mendalam yang dimana didalamnya pewawancara dan responden bisa saling memberikan pendapat seperti layaknya teman menurut (Lincoln dan Guba, 1985:269) dalam (Ahmadi, 2014: 122). Wawancara dilakukan secara (face to face) sehingga kebutuhan informasi yang ingin diperoleh peneliti dapat terpenuhi. Tujuan wawancara penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang dalam tentang pemahaman dan perspektif responden dengan menggunakan pemeriksaan secara efektif. 2. Observasi Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun termasuk enelitian kualitatif dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan data obeservasi menurut Patton (dalam Ahmadi, 2014: 161) adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, makna latar, kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya dalam. Dalam penelitian kualitatif, teknik observasi biasa digunakan bersamaan dengan teknik wawanca mendalam (deep interview). Kedua teknik ini merupakan teknik utama. Seperti yang dikatakan Strauss (dalam Ahmadi: 2014: 163) beberapa peneliti mengumpulkan data dengan alat wawancara dan observasi teknik-teknik yang biasanya berkaitan dengan metode kualitatif.


27

3. Studi Kepustakaan Sebelum peneliti berinteraksi langsung dengan informan, peneliti terlebih dahulu membaca litaratur serta bahan bacaan yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, literatur serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 4. Studi dokumen Pengertian dokumen disini menurut Bogdan dan Biklen (dalam Ahmadi, 2014: 179) adalah mengacu pada material bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dianalisis dari bahan-bahan tertulis dari DISPENDA Medan. Ada beberapa jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini: a. Dokumen resmi. dokumen resmi dihasilkan oleh para karyawan organisasi untuk pemeliharaan rekaman dan tujuan penyebaran seperti memo, surat kabar, arsip, buku tahunan dan sejenisnya untuk mengkaji retorik birokrasi. b. Foto hasil penelitian Ditangan peneliti, kamera dapat menghasilkan foto-foto suatu objek atau peristiwa yang langka atau tidak mungkin dicapai media tanpa media elektronik tersebut. Foto yang diambil oleh peneliti di lapangan memberikan gambaran yang digunakan peneliti untuk menunjukkan tentang gambaran dan kegiatan yang terjadi di lapangan. 3.6 Teknik Analisis Data Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

data, memilah-milahnya

menjadi

satuan yang dapat

dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moeloeng, 2006: 248). Berdasarkan model teknik analisis data lapangan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007: 92), peneliti menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:


28

1. Melakukan reduksi data Mereduksi artinya merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan hal yang dianggap penting untuk penelitian. Data yang diperoleh dilapangan memiliki jumlah yang cukup banyak sehingga diperlukan analisis data melalui teknik reduksi. Dengan demikian akan terlihat jelas gambaran dari penelitian yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. 2. Penyajian data Data yang di dapat dari pengamatan dan metode lainnya akan disajikan berupa teks naratif, grafik (chart) dan lain sebagainya. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan yang telah didapat harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan. Kegiatan analisis data ini dimulai dengan mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan menelaah dan memverifikasi data yang telah terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder. Hasil data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data akan disusun ke dalam bentuk laporan yang sistematis. Dalam tahapan ini peneliti memverifikasi uraian-uraian teoritis yang telah dirumuskan selama tahap penemuan. Teori tersebut harus dapat diuji kebenarannya (Bulaeng, 2004: 33). Peneliti menggunakan model analisis data dari metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman seperti yang dikemukakan dalam buku (Qualitative Data Analysis, 1986). Pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Hal ini ditegaskan oleh kedua penulis itu pada pendahuluannya. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan. Seorang peneliti ketika mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang dilakukannya satu situs atau dua situs atau bahkan lebih. Setelah melakukan hal demikian maka dilakukan pemetaan atau deskripsi tentang data kedalam matriks. Dengan menggunakan matriks peneliti dapat membandingkan dan melihat urutan atau menelaah hubungan sebab akibat sekaligus (Moleong, 2006). 3.6.1. Penentuan Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Kata informan harus dibedakan dengan kata responden.


29

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaanpertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Selain itu, menurut Goetz dan LaComte (dalam Ahmadi, 2014: 93) para informan adalah individu-individu yang memiliki pengetahuan khusus, status, atau keterampilan komunikasi, yang berkemauan untuk membagi pengetahuan dan yang memiliki akses pada perspektif serta observasi yang meniadakan peneliti. Didalam penelitian kualitatif, seorang peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden. Ada dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini adalah orang yang tidak diteliti atau orang lain yang mengetahui orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang kita teliti. Mereka dapat disebut sebagi saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini didebut sebagai informan kunci. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fetterman (dalam Ahmadi, 2014: 93) yang mengakatakan bahwa informan kunci yang ideal dideskripsikan sebagai orang yang pandai berbicara dan peka secara kultural. Beberapa informan menggunakan bahasa mereka untuk mendeskripskan peristiwa dan tindakan dengan hampir tanpa analisis makna dan signifikansinya. Sedangkan definisi informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya dan tentang interpretasi (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Berdasarkan definisi

diatas, ketika mencari

informan, peneliti

seharusnya

memutuskan terlebih dahulu posisi informan yang akan dicari, sebagai informan pengamat atau sebagai informan pelaku. Dalam hal ini, satu orang informan dapat melakoni keduanya, tetapi peneliti harus menyadari benar hal tersebut karena pelaku belum tentu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang orang lain atau kejadian yang ingin diketahui, begitupula sebaliknya. Namun, apapun kategori informan, para informan tidak dipahami sebagai objek peneliti atau penelitian, melainkan sebagai subjek. Mereka harus dipandang sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti, baik sumber informasi tentang dirinya, tentang orang lain atau tentang kejadian-kejadian.


30

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan data yang valid, penentuan seorang informan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Peneliti harus menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan informan penelitian yaitu dengan memenuhi mekanisme perolehan informan. Terdapat dua jenis mekanisme perolehan informan yang dapat dipilih oleh seorang peneliti guna mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan, yaitu mekanisme disengaja (purposive) dan mekanisme gelinding bola salju (snowballing). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan mekanisme yang disengaja. Mekanisme disengaja adalah penelitian yang dimana sebelum melakukan penelitian, para peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, sementara mekanisme Gelinding bola salju informasi penelitian diperoleh dilapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, bukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan melihat beberapa calon informan yang kemudian dipilih berdasarkan faktor pendukung. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka peneliti harus mengetahui terlebih dahulu identitas orang-orang yang akan dijadikan informan sebelum penelitiannya dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua orang masyarakat sebagai informan kunci dengan ketentuan kriteria yang dibutuhkan sebagai berikut: 1. Masyarakat yang rutin membayar pajak (5 tahun terakhir) di Lingkungan IV Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Medan. 2. Bertempat tinggal tetap (diatas 4 tahun) di wilayah Lingkungan IV, Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Medan. 3. Menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan disetiap tahunnya. Sedangkan informan kunci yang lainnya sejumlah dua masyarakat yang lainnya dengan kriteria sebagai berikut: 1. Masyarakat yang tidak rutin membayar pajak (5 tahun terakhir) di Lingkungan IV Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Medan. 2. Bertempat tinggal tetap (diatas 4 tahun) di wilayah Lingkungan IV, Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Medan.


31

3. Menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan disetiap tahunnya. Peneliti juga akan menggunakan informan tambahan untuk memperkuat informasi yang diberikan oleh informan utama demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah seorang Petugas Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Dispenda Medan, Petugas di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang yang terdiri dari seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Beringin dan dua orang Kepala Lingkungan II dan IV yang merupakan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan memiliki pengetahuan secara mendalam tentang teknis penyuluhan Pajak Bumi di kota Medan. Sebagai informan tambahan, mereka akan memberikan keterangan/ informasi tentang dirinya, apa saja yang dilakukannya di lapangan dan teknis pelaksanaan program ini dilapangan. 3.6.2

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Lingkungan IV Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Peneliti akan melakukan proses penelitian melalui teknik pengumpulan data yang sudah dijelaskankan sebelumnya di lokasi penelitian. Proses wawancara akan dilakukan secara mendalam melalui tiga kali pertemuan dan menciptakan hubungan yang sangat dekat dengan para informan serta keluarganya. Dengan demikian, peneliti mampu melakukan obserasi secara langsung pada kondisi pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan di lingkungan ini. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik terus menerus untuk menciptakan keakraban antara peneliti dan pihak yang akan diteliti, sehingga ada keterbukaan antara peneliti dengan informan yang akan diteliti yang berdampak pada kejujuran informasi ketika proses wawancara di lapangan berlangsung. Untuk proses wawancara, peneliti akan menyesuaikan lokasi sesuai dengan keinginan informan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 dengan pertimbangan persiapan penelitian dilapangan agar peneliti mendapatkan data dan hasil penelitian dapat maksimal sampai dengan selesainya proses penelitian ini yang dilakukan secara berkelanjutan. 3.6.3

Keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu:


32

1. Kepercayaan (credibility) Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunujukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan: a. Memperpanjang masa observasi b. Pengamatan yang terus- menerus c. Triangulasi d. Menganalisis kasus negatif e. Menggunakan bahan referensi 2. Keteralihan (transferability) Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sehingga makna penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, sehingga hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. 3. Kebergantungan (dependabiliy) Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan juga akan berpengaruh. 4. Kepastian (confirmability) Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datanya yang mengutamakan proses bukan pada orang atau banyak orang. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian. dikaitkan dengan proses yang


33

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

3.7

Teknik analisis data Analisis data menurut Matthew B.Miles (psikologi perkembangan) dan

Michael

Huberman (ahli pendidikan dari University of Geneva, Switzerland) analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data tersebut telah dikumpulkan dalam berbagai macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, pengetikan, dan tetap menggunakan kata-kata yang bisa disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis menurut Matthew dan Michael dibagi menjadi 3 alur kegiatan yaitu: 1.

Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatancatatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung sampai dengan akhir penelitian. Dalam tahap ini peneliti akan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dan membuat catatan kaki (Afrizal, 2014:100) 2.

Penyajian data

Peneliti akan menyajian data dalam teks naratif setelah peneliti mengumpulkan segala informasi yang didapatkan di lapangan dan kemudian menyederhanakannya ke dalam bentuk informasi yang lebih selektif dan konfigurasi yang mudah dipahami. 3.

Kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan menarik kesimpulan dan verifikasi atas segala informasi yang telah dirangkum dan telah disajikan. Peneliti mulai mencari arti benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan akan dilengkapi dengan verifikasi untuk pembenaran dan dan persetujuan sehingga validitas tercapai.

3.8.

Keterbatasan penelitian Dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyuluhan PBB dalam

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan


34

Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang peneliti menemukan beberpaa hambatan baik dalam penyusunan rancangan penelitian hingga pelaksanaan pencarian data di lapangan. Hambatan tersebut menjadikan keterbatasan penelitian ini. Berikut keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti: 1. Kesulitan dalam mengumpulkan informasi data sekunder Pada kegitan turun ke lapangan dalam mengumpulkan informasi data mengenai pelaksanaan pemungutan PBB peneliti mengalami kesulitan untuk pengumpulan data sekunder dari lokasi yang diteliti karena sulit mendapatkan izin untuk memberikan data tersebut. 2. Kesulitan dalam mengumpulkan data primer Penelitian sulit dalam mengumpulkan data primer karena narasumber memiliki kesibukan sehingga sulit untuk ditemui dan ada beberapa narasumber yang tidak bersedia untuk diwawancarai sehingga peneliti mendapatkan data primer yang terbatas.


35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Lokasi Penelitian 4.1.1.1 Kelurahan Beringin Kelurahan Beringin terletak di Jl. Sari Rejo Kecamatan Medan Selayang. Kecamatan ini adalah salah satu dari 21 kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang berbatasan dengan Medan Sunggal di sebelah Barat, Medan Johor dan Medan Polonia di timur, Medan Tuntungan di selatan serta Medan Sunggal dan Medan Baru di utara. Kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 77.783 jiwa. Luasnya adalah 12,81 km persegi dengan kepadatan penduduknya 6.072,05 jiwa/km persegi. Kecamatan ini terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Asam Kumbang, Beringin, Padang Bulan Selayang I, Padang Bulan Selayang II, Sempakata dan Tanjung Sari (Berdasarkan data dari kecamatan). Peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Beringin yang dimana kelurahan ini merupakan kelurahan yang persentasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunannya untuk tahun 2016 mengalami peningkatan yang berkisar 103,93 % (Berdasarkan data dari DISPENDA). Olehkarena itu, kelurahan ini sukses dalam meningkatkan penerimaan sektor pendapatan daerah melalui PBB dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kelurahan ini terdiri atas VI wilayah lingkungan yang dikepalai oleh VI kepala Lingkungan. Kelurahan ini dikepalai oleh seorang wanita yang bernama Arista Sinaga, S.IP, kemudian didampingi oleh Sekretaris Kelurahan yaitu Bapak N.H Ritonga S.H, dan didukung oleh beberapa perangkat kelurahan lainnya yang saling berkerjasama seperti Kasie Pem yaitu Ibu Florentina br. Tarigan, Kasie Pembangunan yaitu ibu Hotmariayani S.Kom dan Ibu Susi Agustiati, dan Kasie Trantib yaitu Ibu Mona Siska Kartini S.Sos. Selain itu, ada beberapa perangkat kelurahan yang lainnya yang memiliki peran yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat yaitu Kepling (Kepala Lingkungan). Ada enam Kepling di kelurahan ini yang menanggungjawabi 6 Lingkungan, yaitu Basuki Rahmat sebagai Kepling 1, Sahrul sebagai Kepling II, Robby Niska sebagai Kepling III, Drs. Edison Tarigan sebagai Kepling IV, Tentu Ginting sebagai Kepling V, Jalan Sinuraya sebagai Kepling VI. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari kelurahan, di kelurahan ini terdiri dari 2.010 Kepala Keluarga yang dimana ada sebanyak 3.231 orang yang berjenis kelamin laki-


36

laki dan 3.340 yang berjenis kelamin perempuan dan total keseluruhan jumlah penduduk adalah 6.571 orang. Sementara itu, yang wajib memiliki KTP elektronik terdapat sebanyak 2.401 orang laki-laki dan 2.571 orang perempuan yang jika ditotalkan jumlah keseluruhannya ialah sebesar 4.971 orang. Jika dilihat berdasarkan status kawin dan belum kawin, terdapat 3.270 orang yang belum kawin dan 2.999 yang sudah kawin. Selain itu, warga masyarakat di kelurahan ini hidup rukun dalam keberagaman. Hal ini terbukti dari keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat di kelurahan ini, yaitu sebanyak 2.410 orang pemeluk agama Islam, 3.338 orang pemeluk agama Kristen, 817 orang pemeluk agama Katolik, 5 orang pemeluk agama Hindu dan 1 orang pemeluk agama Budhadari data tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat di daerah ini termasuk dalam kategori penduduk yang heterogen dan mampu hidup berdampingan dengan rukun. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, tercatat data tamatan pendidikan masyarakat Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2016, yaitu pada tingkat belum sekolah sebesar 1.414 orang, tidak tamat SD sebesar 374 orang, tamat SD sebesar 527 orang, SLTP sebesar 696 orang, SLTA sebesar 2.346 orang, D II sebesar 28 orang, D III sebesar 337 orang, S I sebesar 813, dan S II sebesar 36 orang. Maka berdasarkan data tingkat pendidikan tersebut dapat diketahui sebagian besar penduduk dikelurahan ini mengenyam dunia pendidikan sampai pada tingkat SLTA yang memiliki jumlah yang paling banyak dari semua kategori pendidikan yang ada. Sementara itu, jika dilihat dari latar belakang jenis pekerjaan penduduknya, maka pekerjaan masyarakat di kelurahan ini sangat beragam, yaitu mulai dari yang bekerja sebagai petani perkebunan sebesar 16 orang, karyawan swasta sebesar 620 orang, karyawan BUMN sebesar 37 orang, karyawan BUMD sebesar 10 orang, karyawan honorer sebesar 9 orang, tidak bekerja sebesar 1.407 orang, mengurus rumah tangga sebesar 991 orang, mahasiswa sebesar 1.071 orang, pensiunan sebesar 167 orang, pegawai negeri sipil sebesar 298 orang, TNI sebesar 12 orang, Polisi sebesar 11 orang, perdagangan sebesar 2 orang, buruh harian lepas sebesar 16 orang, buruh tani perkebunan sebesar 2 orang, pembantu rumah tangga sebesar 3 orang, tukang batu sebesar 3 orang, tukang las sebesar 1 orang, tukang jahit sebesar 1 orang, penata rambut sebesar 2 orang, mekanik sebesar 1 orang, pendeta sebesar 6 orang, wartawan 1 orang, dosen sebesar 21 orang, guru sebesar 82 orang, pengacara sebesar 2 orang, dokter sebesar 12 orang, bidan sebesar 6 orang, perawat sebesar 15 orang, pelaut sebesar 3 orang, supir sebesar 8 orang, pedagang sebesar 35 orang, wiraswasta sebesar 1.673 orang dan


37

lainnya sebesar 27 orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki pekerjaan, jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang tidak bekerja. 4.1.1.2 Badan Struktur Kepengurusan Pemerintahan Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Berikut ini adalah struktur pengurus Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang dalam pengelolaan operasional keseharian. Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Kelurahan Beringin

LURAH ARISTA SINAGA, SI.IP NIP 19600102198503 2 002

JABATAN FUNGISONAL

SEKRETARIS NH. RITOGA, SH NIP 19660607199403 1 007

KASIE PEM

KASIE PEM

KASIE TRANTIB

FLORENTINA Br. TARIGAN

HOTMARIAYANI S.Kom

MONA SISKA, S.Sos

NIP 19690917199403 2 005

NIP 19850331201001 2 023

NIP 19790421201101 2 010

SUSI AGUSTIATY NIP 19720824 201411 2 002

KEPLING- I

KEPLING- II

KEPLING- III

KEPLING- IV

KEPLING- V

KEPLING-V I

BASUKI RAHMAT

SAHRUL

ROBBY NISKA

Drs. EDISON TARIGAN

TENTU GINTING

JALAN SINURAYA

Sumber: Kelurahan Beringin (2014)


38

4.1.1.3 Sejarah singkat kantor Dinas Pendapatan Kota Medan Pada mulanya Dinas Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat Sub Seksi karena pada saat itu wajib pajak/ wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/ wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang Penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di Seluruh Indonesia. Maka Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Di dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru ini, dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Dinas Pendapatan Kota Medan. Sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Dinas Pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada


39

kepala daerah melalui sekretaris daerah, berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana. Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak : 1. Pajak Provinsi yang terdiri dari : a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor b) Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor c) Pajak Air Pemukaan d) Pajak Rokok 2. Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari : a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Parkir g) Pajak Air Tanah h) Pajak Sarang Burung Walet


40

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas memiliki fungsi dalam menjalankan tugasnya: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan d. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya 4.1.1.5 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan 1. Visi Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda) Kota Medan ialah: “ Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah “ 2. Misi Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ) Kota Medan : a) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah. b) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas. c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah. d) Meningkatkan penegakan hukum. e) Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.


41


42

4.1.2 Deskripsi Penelitian Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam peningkatan pembayaran pajak bumi dan bangunan di lakukan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mendatangi kantor DISPENDA (yang kini telah berganti nama menjadi Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan) di Jl. Jenderal Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Medan pada tanggal 18 November 2016 pukul 10.00 WIB. Disana peneliti bertemu dengan Bapak Hasan yang merupakan petugas di kantor penyuluhan pajak DISPENDA Medan dan meminta izin untuk melakukan penelitian tentang penyuluhan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Beliau mengatakan bahwa peneliti dapat melakukan penelitian dengan harus membawa surat keterangan dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kota Medan. Untuk mendapatkan informasi awal, peneliti menanyakan tentang definisi pajak, manfaat pembayaran pajak, tugas badan penyuluhan yang telah dibentuk oleh pemerintah, program kerja dari badan penyuluhan pajak dan khalayak sasaran dari penyuluhan pajak yang di lakukan. Dari infromasi yang diberikan oleh beliau, peneliti mendapatkan informasi awal tentang program penyuluhan yang diberlakukan di kantor DISPENDA kepada masyarat. Ternyata, walaupun ada petugas pajak yang melayani di kantor DISPENDA, tetap ada beberapa petugas khusus yang bertugas untuk mendatangi warga sebagai WP (Wajib Pajak) di lapangan. Dari proses wawancara awal tersebut juga diperoleh informasi mengenai waktu sosialisasi kepada warga yang rutin dilakukan setipa minggunya, yakni setiap hari Rabu dan Kamis. Jika petugas DISPENDA mendatangi warga pada hari Rabu maka program tersebut dikenal dengan nama pekan panutan dan jika dilaksanakan pada hari Kamis, maka di kenala dengan nama operasi sisir. Mereka mendatangi rumah warga untuk menyampaikan SPPT dan menyuluh tentang pajak kepada warga. Beliau memberikan saran agar peneliti melakukan penelitian di sebuah kecamatan atau kelurahan dengan tujuan agar peneliti dapat terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti dan lebih memahami teknis pelaksanaanya di lapangan. Dari wawancara tersebut diperoleh saran untuk melakukan penelitian di Kelurahan Medan Polonia Kecamatan Medan Polonia karena WP yang ada di kelurahan ini sangat taat dalam membayarkan pajaknya sehingga sangat cocok untuk peneliti program apa saja yang telah dilakukan dan diupayakan oleh petugas sehingga menyebabkan WP di daerah ini


43

menjadi taat pajak. Peneliti juga diminta untuk datang pada hari berikutnya untuk meminta izin kepada Kepala Badan Penyuluhan Pajak DISPENDA, yakni Bapak Sofyan. Kemudian pada tanggal 21 November 2016 pukul 10.00 WIB, peneliti kembali mendatangi ke kantor DISPENDA untuk bertemu dengan Bapak Sofyan untuk meminta izin meneliti tentang pajak. Beliau memberikan izin untuk melakukan penelitian tentang pajak dan menyarankan untuk meneliti tentang pelaksanaan pajak di UPT VI kelurahan Medan Polonia Beringin Kecamatan Medan Polonia. Dari pemaparan singkat yang beliau sampaikan, peneliti mendapatkan informasi sementara tentang karakteristik warga yang bermukim di daerah ini termasuk kedalam kategori warga yang taat pajak. Beliau menyarankan peneliti untuk segera mendatangi kantor Kecamatan Medan Polonia untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Dua hari kemudian, peneliti mendatangi kantor Kecamatan untuk meminta izin melakukan penelitian di daerah tersebut karena warga di wilayah Kelurahan Medan Polonia merupakan WP yang taat pajak. Setelah peneliti mendatangi kantor Kecamatan Medan Polonia pada tanggal 18 November 2016, peneliti di arahkan untuk mengurus surat penelitian dari Balitang Medan dan di tujukan ke kecamatan ini agar kecamatan ini dapat mengeluarkan surat izin penelitian yang akan ditujukan ke Kelurahan Medan Polonia. Kemudian peneliti mulai menyusun latar belakang masalah untuk hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Saat peneliti merasa ada data yang kurang lengkap, maka peneliti kembali ke kantor DISPENDA pada tanggal 9 Januari 2017 pada pukul 14.00 WIB dan peneliti mendapatkan data bahwa ternyata setelah dikalkulasikan jumlah pendapatan tahun 2016, wilayah yang pendapatannya paling besar adalah wilayah Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang dengan intensitas

pembayaran sebesar 103,93% melebihi

pencapaian target yang biasanya berkisar 100%. Dari data tersebut maka Bapak Hasan menyarankan agar peneliti mengganti tempat penelitian karena wilayah tersebut menurut mereka jauh lebih berpotensi untuk dilakukan penelitian terkait program pelaksanaan penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan. Kemudian peneliti mengganti lokasi penelitian dan mengurus surat pengantar untuk melakukan penelitian dari Departemen Ilmu Komunikasi untuk diajukan kepada Balitbang Medan pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 10.00 WIB. Kemudian, pada tanggal 17 Januari 2017 peneliti mengambil surat dari Departemen Ilmu Komunikasi untuk diantarkan ke Balitbang Medan pukul 10.00 WIB. Kemudian pada


44

tanggal 18 Januari 2017 peneliti mengambil kembali surat penelitian dari Balitbang pukul 10.00 WIB untuk ditujukan ke Kantor Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Beringin, dan DISPENDA. Pada hari itu juga peneliti mendatangi Kantor Kelurahan dengan membawa surat penelitian dari Balitbang, kemudian peneliti meminta izin untuk melakukan penelitian di daerah tersebut. Peneliti bertemu dengan Bapak N.H Ritonga sebagai Sekretaris kelurahan dan

Ibu Florentina Tarigan sebagai Kasie Pem pada pukul 13.30 WIB dan mereka

menyambut baik kedatangan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti juga sempat bersalaman dan memperkenalkan diri dengan Ibu Lurah yaitu Ibu Arista Sinaga serta meminta izin untuk meneliti. Beliau menyambut hangat dengan senyuman dan mengatakan agar peneliti dapat berurusan dengan Ibu Florentina mengenai penelitian yang akan dilaksanakan di kelurahan tersebut. Kemudian beliau menyerahkan segala sesuatu yang akan diperlukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung kepada Ibu Florentina Tarigan. Ibu Florentina menjelaskan secara garis besar mengenai penyuluhan pajak yang dilakukan di kelurahan ini sehingga kelurahan ini dapat meraih sukses dalam pengumpulan pembayaran pajak untuk tahun 2016 se-Kota Medan dengan pencapaian pembayaran PBB melebihi target sebesar 103,93%. Setelah memberikan pemaparan singkat, beliau menyarankan kembali agar peneliti juga mengurus surat pengantar dari kecamatan yang menyatakan bahwa penelitian akan berlangsung ditempat tersebut. Peneliti kemudian mendatangi kantor kecamatan dan membawa surat dari Balitbang untuk meminta izin untuk melakukan penelitian. Kantor kecamatan juga memberikan izin penelitian di kelurahan tersebut dan akan segera membuat surat pengantar yang menyatakan bahwa penelitian diizinkan oleh Kecamatan Medan Selayang di kelurahan Beringin jika ada data yang akan diperlukan oleh peneliti. Kemudian, peneliti kembali mendatangi kantor DISPENDA pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.00 WIB untuk memberikan surat pengantar dari Balitbang. Di sana peneliti bertemu dengan Bapak Suratno yang memproses semua surat yang berkaitan dengan penelitian. Beliau mengatakan bahwa surat tersebut harus didisposisikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat dilanjutkan ke bagian penyuluhan PBB dan peneliti dapat mengambil kembali surat pada tanggal 23 Januari 2017. Pada tanggal 23 Januari pukul 10.00 WIB peneliti mendatangi kembali kantor DISPENDA dan disana peneliti segera mendatangi Bapak Suratno di lantai 1, kemudian beliau membawa surat hasil disposisi ke bagian penyuluhan PBB di lantai 3 kantor DISPENDA Medan. Peneliti kemudian diminta untuk menunggu konfirmasi dari petugas


45

yang ada dilantai 3, di ruang tunggu. Ternyata setelah dua jam menunggu, peneliti diminta untuk kembali keesokan harinya karena pihak yang menangani bidang penelitian PBB tidak kunjung datang. Kemudian keesokan harinya, 24 Januari 2017 pada pukul 10.30 WIB, peneliti kembali mendatangi kantor DISPENDA. Peneliti diminta untuk menunggu kembali dan setelah dua jam berlalu, maka peneliti kembali diminta untuk datang keesokan harinya karena pihak yang bersangkutan tidak ada di kantor dan sedang izin tidak masuk ke kantor. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 25 Januari 2017 pada pukul 10.00 WIB peneliti kembali mendatangi Kantor DISPENDA untuk meminta data yang diperlukan. Ketika tiba di kantor DISPENDA, peneliti segera menuju lantai 3 untuk bertemu dengan Ibu Sri Ningsih yang merupakan petugas yang akan menangani penelitian saya di bidang PBB dan beliau sudah hadir di kantor pada hari ini. Ketika beliau melihat proposal penelitian maka beliau menyarankan untuk mengganti judul penelitian saya yang awalnya tentang “Studi Deskriptif Kualitatif Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan PBB dalam Program Pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Medan Polonia Kecamatan Medan Polonia” menjadi “Studi Deskriptif Kualitatif Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Peneliti kemudian meminta data yang berkaitan dengan judul tersebut yakni data penerimaan PBB untuk 3 tahun terakhir yang terhitung mulai dari tahun 2014, 2015 dan 2016. Namun, beliau mengatakan bahwa beliau tidak bisa memberikan datanya pada hari itu juga karena akan diminta ke ruang arsip data. Beliau menyarankan untuk kembali pada hari berikutnya. Kemudian peneliti kembali mendatangi kantor DISPENDA pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 10.00 WIB untuk meminta data yang diperlukan, ternyata beliau hanya memberikan salinan persentasi pembayar tahun 2016 dan peneliti hanya diberikan izin untuk menyalin jumlah persentasi sebesar 103, 93 % dari printout kertas. Beliau menyarankan agar peneliti segera mendatangi UPT (Unit Pelaksana Teknis) atau pihak kelurahan untuk mendapatkan data tersebut secara lebih lengkap. Kemudian peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Sri Ningsih dan mengatakan akan kembali lagi jika data yang diperoleh di lapangan belum lengkap. Pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00 WIB peneliti mendatangi kator kelurahan Beringin untuk meminta data yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti kemudian disambut hangat oleh Ibu Florentina Tarigan dan beliau menanyakan maksud kedatangan


46

peneliti. Setelah menyampaikan tujuan kedatangan peneliti, maka beliau mulai mencari data tentang laporan realisasi penerimaan PBB Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Beliau membuka lemari tampat penyimpanan arsip kemudian mulai mencari data tersebut di dalam arsip data dan akhirnya menemukan data untuk tahun 2015 bulan Desember Minggu IV dan tahun 2016 bulan Desember Minggu II. Pada data tersebut tertera data yang berisikan target pecapaian dan realisasi PBB. Namun data tersebut tidak lengkap dikarenakan data untuk tahun 2014 tidak berhasil ditemukan. Peneliti kemudian meminta izin untuk memfotokopi data tersebut sebagai bukti yang akan dilampirkan pada hasil penelitian. Beliau dengan senang hati memberikan izin kepada peneliti untuk memfotokopinya. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut, peneliti berpamitan kepada beliau dan berjanji akan datang kembali untuk proses wawancara dan meminta data yang lainnya yang diperlukan dalam penelitian. Pada tanggal 10 Maret 2017 peneliti mendapat ACC atas pedoman wawancara dan memulai mewawancarai informan pada tanggal 15 Maret 2017. Ditanggal 15 Maret 2017 peneliti mulai mewawancarai petugas kelurahan yaitu Ibu Florentina Tarigan. Peneliti tiba pukul 13.00 WIB kemudian peneliti menunggu beliau untuk bersedia diwawancarai karena masih ada beberpa warga yang harus dilayani terlebih dahulu. Kemudian proses wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam karena beliau memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dari informasi yang peneliti terima dari beliau diketahui bahwa hari itu juga Ibu Lurah mengikuti rapat di kantor walikota bersama Bapak Walikota untuk membahas mengenai PBB. Khusus untuk tahun 2017 pemerintah sangat serius menangani permasalahan PBB demi meningkatkan pendapatan daerah untuk tahun 2017. Kemudian pada hari selanjutnya, peneliti disarankan untuk segera terlibat langsung bersama dengan petugas kelurahan dan petugas DISPENDA pada saat memberikan SPPT dan mensosialisasikan pajak kepada warga masyarakat. Maka keesokan harinya, tanggal 16 Maret 2017 pukul 09.30 WIB, peneliti mendatangi kantor kelurahan Beringin. Setibanya disana, peneliti segera mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung yaitu pembekalan sebelum turun kemasyarakat. Ada beberapa pengarahan dari Ibu Lurah kepada beberapa orang petugas DISPENDA yang berada di kelurahan tersebut. Ada sekitar 14 orang petugas dari DISPENDA yang berada di kantor kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di 6 lingkungan yang ada di kelurahan ini. Masing-masing petugas DISPENDA akan dibagi kedalam kelompok yang


47

berjumlah 2 atau 3 orang dan ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dalam satu lingkungan serta didampingi oleh seorang Kepling. Peneliti memilih untuk ikut serta dalam sosialisasi ini untuk wilayah lingkungan IV, disaat mereka mengadakan sosialisasi. Ada 3 orang petugas dari DISPENDA yang terdiri dari seorang perempuan dan dua orang laki-laki dan didampingi oleh seorang Kepling IV untuk menelusuri rumah warga yang terletak di Jl. Jati. Peneliti beserta dengan petugas DISPENDA dan Kepling memarkirkan motor di ujung jalan, kemudian mendatangi rumah warga dengan berjalan kaki. Ketika menelusuri rumah warga, petugas sambil melakukan pengecekan terhadap luas tanah dan luas bangunan kemudian menuliskan jika terdapat perbedaan pada kondisi yang sebenarnya dengan yang tertera pada SPPT. Ada beberapa bangunan yang mengalami perubahan fungsi yaitu dari yang berpenghuni menjadi tidak berpenghuni, dari yang rumah berukuran kecil dibangun menjadi lebih besar, yang sebelumnya dibangun untuk rumah tinggal pribadi menjadi kos-kosan dan hal ini sangat berpengaruh pada NJOP yang akan ditetapkan di SPPT WP. Dari kurang lebih 60 rumah yang didatangi, sekitar 30 orang warga tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Jikapun ada orang yang ditemui di rumah, mereka bukan pemilik rumah melainkan saudara, anak atau bahkan pekerja di rumah tersebut. Kepling kemudian memberikan SPPT kepada mereka yang ditemui di rumah dan menyarankan untuk membayarkan PBB. Ada beberapa warga yang segera memberikan uang untuk membayar PBB kepada

Kepling, tetapi sebagian besar warga lebih memilih untuk membayarkan

langsung ke Bank Sumut. Proses sosialisasi ini berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB di lingkungan IV. Keesokan harinya, tanggal 17 Maret 2017 pukul 11.00 WIB peneliti melanjutkan wawancara dengan warga yang bertempat tinggal di jalan Jati yaitu dengan Ibu Lidia Mastati Sitompul yang pada saat peneliti dan petugas datang, ia berada di rumahnya. Kemudian penelitian berlanjut pada pukul 12.30 WIB dengan mewawancarai warga yang lainnya yaitu tetangga ibu tersebut yaitu Bapak Eldinar Sinurat yang telah cukup lama tinggal di wilayah tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 10.00 WIB peneliti kembali mendatangi kantor Kecamatan dan meminta data realisasi penerimaan PBB Kecamatan Medan Selayang tahun 2014, tetapi petugas kecamatan mengatakan bahwa peneliti dapat meminta di kelurahan.


48

Selanjutnya pukul 13.30 sampai pukul 15.15 WIB, peneliti melanjutkan wawancara di Kantor kelurahan dengan Kepling IV yang juga turun ke lokasi untuk mendatangi warga, yaitu Bapak Edison Tarigan dan Bapak Syahrul Kepling II. Bapak Edison merupakan Kepling yang memiliki WP sejumlah 164 WP dan Bapak Sahrul sejumlah 483 WP. Dari keenam lingkungan yang ada di kelurahan ini, jumlah WP yang paling sedikit adalah lingkungan IV dan yang paling banyak adalah lingkungan II. Pada saat peneliti datang, petugas kelurahan sedang membuat laporan WP yang membayar pajak sebanyak minimal 10 WP yang akan dikumpulkan setiap hari Rabu. Walaupun demikian, mereka bersedia untuk diwawancarai terkait PBB. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 14.00 WIB peneliti mendatangi kantor kecamatan Medan Selayang untuk melakukan wawancara dengan petugas penyuluhan PBB yang dua hari lalu menyuluh kepada warga di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Beliau adalah Bapak Darwin Marpaung yang merupakan petugas UPT VI yang menaungi Kecamatan Medan Selayang. Beliau bersedia diwawancarai pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.10 WIB. Pada tanggal 8 April 2017 penelitian dilanjutkan yakni mewawancarai informan kunci yaitu Ibu Reni Sidabutar pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB dan Ibu Hilda pukul 11.30 hingga pukul 12.30 WIB. Informan tersebut merupakan informan yang tidak taat pajak karena tidak selalu membayar pajak disetiap tahunnya. 4.1.3 Hasil Pengamatan dan Wawancara Peneliti melakukan wawancara kepada delapan orang informan yang terdiri dari empat orang informan kunci dan empat orang informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari dua orang warga yang taat pajak setiap tahunnya, khususnya lima tahun terakhir dan dua orang warga yang tidak taat pajak. Peneliti menggunakan informan tambahan untuk memperkuat informasi yang diberikan oleh informan utama demi tercapainya tujuan penelitian. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah seorang Petugas Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Dispenda Medan, Petugas di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang yang terdiri dari seorang Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Beringin dan dua orang Kepala Lingkungan II dan IV yang merupakan pelaku dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan memiliki pengetahuan secara mendalam tentang teknis penyuluhan Pajak Bumi di kota Medan. Berikut hasil pengamatan dan wawancara dengan masing-masing informan.


49

4.1.4 Deskripsi Informan Informan I Informan kunci yang pertama adalah Ibu Lidia Mastati Sitompul yang diwawancarai pada tanggal 17 Maret 2017 pukul 11.00 WIB di rumahnya. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Jalan Jati No.35 Medan. Pada saat peneliti dan petugas datang, sehari sebelum wawancara, ia berada di rumahnya saat sedang memberikan makan anaknya yang masih kecil di teras rumahnya. Kemudian saat peneliti datang keesokan harinya, ia juga sedang memberikan anaknya makan siang dengan menyuapinya. Ia mengenakan daster bewarna biru muda yang panjangnya selutut, sendal biru muda dan menguncir satu rambutnya yang hitam lurus sebahu. Kulitnya sawo matang dengan senyum khasnya ia memberikan informasi yang ia ketahui tentang PBB. Ia menyambut baik kedatangan peneliti setelah peneliti memperkenalkan diri dan mengatakan sehari sebelumnya peneliti telah datang bersama dengan petugas kelurahan dan petugas DISPENDA untuk memberikan SPPT 2017 kepada beliau. Peneliti juga memaparkan tujuan penelitian yang dilakukan merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di bangku kuliah. Beliau mengatakan bahwa beliau selalu membayar pajak semenjak tinggal di Kota Medan pada tahun 2012 yang lalu, dan bersedia diwawancarai oleh peneliti. Peneliti melakukan perbincangan umum mengenai kehidupan Ibu Lidia yang diselingi beberapa canda tawa dengan menyelipkan beberapa pertanyaan mengenai topik penelitian sehingga proses wawancara tidak terkesan kaku dan monoton. Wawancara berlangsung di teras rumahnya. Rumah yang ia tempati adalah rumah mertuanya yang sudah meninggal lima tahun yang lalu. Sebelum orangtuanya meninggal, orangtuanya juga selalu membayar pajak tepat waktu setiap tahunnya. Rumah yang ia tempati sekarang merupakan rumah warisan yang dibangun dengan bahan batu bata dan dilapisi dengan cat bewarna biru muda diseluruh dinding rumahnya. Lantainya terbuat dari bahan semen dan memiliki teras kecil yang disisi kanannya dibangun warung kecil yang menjual beberapa alat kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur dan jajanan anak-anak untuk menambah penghasilan keluarga. Ibu Lidia Mastati Sitompul telah menikah dengan Bapak Zuldani Sinurat di Jakarta pada tahun 2008 silam. Mereka dikaruniai tiga anak orang setelah sembilan tahun berkeluarga, yaitu Maylani Sinurat yang berumur 8 tahun, Melvin Sinurat yang berumur 1,5


50

tahun dan anak yang terakhir Mario Sinurat yang berumur 3 bulan. Putri pertama mereka yang bernama Maylani Sinurat atau yang biasa disapa dengan sebutan Nyonya merupakan putri satu-satunya yang mereka miliki dan kini duduk dibangku kelas II SD yang menuntut ilmu di SD Koserna Negeri Medan. Sementara Melvin Sinurat yang merupakan putra pertama mereka masih baru belajar berjalan dan saat peneliti melakukan wawancara, ia sedang diberikan makan oleh ibu Lidia sambil berlari di teras rumah. Putra kedua mereka yang bernama Mario Sinurat lahir pada tanggal 9 Januari 2017 di Medan. Semenjak mertua mereka meninggal, mereka diminta oleh keluarga untuk menempati rumah peninggalan mertuanya dan pindah dari Jakarta ke Medan. Ibu Lidia adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus kedua putranya yang masih kecil sembari membuka warung kecil di teras rumahnya. Sementara suami Ibu Lidia, Bapak Zuldani Sinurat berkerja sebagai penarik becak yang bekerja mulai pagi hari, dan akan pulang untuk makan siang di siang hari dan kembali untuk menarik becak hingga pada larut malam. Pada saat peneliti melakukan wawancara, suami Ibu Lidia sedang menarik becak dan kedua orang anaknya sedang makan siang, sementara anak bungusnya sedang tidur di dalam ayunan. Keluarga yang menganut agama Kristen Protestan ini juga taat beragama dan sering ke gereja. Mereka gereja di GKPI. Sehari-hari, disetiap pagi Ibu Lidia melakukan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga yaitu menyiapkan serapan, menyuci baju, menyetrika dan mengurus anak. Semua dilakukannya dengan ikhlas tanpa mengeluh sedikitpun. Ia bersyukur masih bisa melakukan semuanya dengan baik. Ia berharap agar dengan apa yang telah dilakukannya, kelak anakanaknya dapat berhasil dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga agar perjuangannya dan suaminya tidak sia-sia. Dari pernyataan yang dilontarkannya, ia mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, ia selalu membayar pajak tepat waktu. Setiap tahunnya petugas dari kelurahan akan datang untuk memberikan SPPT dan menghimbau untuk membayarkannya. Ia merasa terkejut ketika melihat petugas yang datang sejmlah 4 orang yang terdiri dari Kepling dan 3 orang petugas penyuluh dari DISPENDA. Biasanya setiap tahun yang mengantarkan SPPT hanya kepling tanpa didampingi oleh petugas penyuluhan DISPENDA. Walaupun demikian, ia tetap senang karena jika kedepannya juga diberlakukan seperti itu, ia akan lebih mudah untuk bertanya tentang hal apapun yang belum ia ketahui tentang PBB kepada petugasnya secara langsung.


51

Ia merupakan salah satu warga yang taat pajak karena ia mengerti bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Jika sedang memiliki uang, maka ia akan segera membayarkannya pada saat Kepling datang, namun jika belum memiliki uang, ia akan lebih memilih untuk membayarkannya secara langsung ke Bank Sumut pada bulan Agustus. Ia juga merasakan manfaat membayar pajak yaitu pembangunan fasilitas umum sepertijalan di depan rumahnya sudah diaspal dan paritnya sudah diperbaiki sehingga tidak pernah banjir atau tergenang air saat musim hujan. Informan II Kemudian penelitian berlanjut pada pukul 12.30 WIB dengan mewawancarai warga yang lainnya yaitu tetangga ibu tersebut yaitu Bapak Eldinar Sinurat yang telah cukup lama tinggal di wilayah tersebut. Saat peneliti mendatangi rumahnya, ia sedang menyantap makan siang di dalam rumahnya yang sedang dalam proses renovasi bersama dengan beberapa pekerja bangunan yang lainnya. Peneliti menyatakan madsud dan tujuan peneliti untuk mewawancarai dalam rangka menyusun tugas akhir. Ia bersedia untuk diwawancarai setelah peneliti memberitahukan hal yang akan diwawancara adalah tentang pajak. Peneliti kemudian menunggunya di teras Ibu Lidia sambil bermain dengan anak perempuan Ibu Lidia yang akrab disapa Nyonya. Ketika selesai makan, ia mendatangi peneliti dan meminta untuk melakukan wawancara di teras rumah Ibu Lidia yang berada di sisi kanan rumah beliau karena kondisi rumahnya sedang dalam kondisi berantakan dan sedang direnovasi. Ia duduk di bangku hijau yang ada di teras rumah Ibu Lidia yang tidak berpagar. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimilikinya, beliau memiliki postur tubuh yang tinggi sekitar 170 cm, berkulit sawo matang, berkumis tipis dan berambut hitam pendek. Saat diwawancara ia mengenakan kaus biru yang berlengan panjang, dan celana pendek bewarna hitam. Wajahnya penuh dengan keringat karena kepanasan dan lelah setelah bertukang untuk merenovasi rumahnya. Dengan wajahnya yang lelah, ia menyeka terlebih dahulu keringatnya dengan menggunakan handuk leher dan mulai bersedia untuk diwawancarai. Ia duduk di atas kursi plastik bewarna merah, sementara peneliti duduk di lantai teras yang ada di sisi kanannya. Bapak Eldinar Sinurat sudah tinggal di Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati No. 60 sejak tahun 1978. Pria kelahiran Madiun, 12 Juni 1967 ini telah menikah dengan seorang wanita


52

yang bernama Ibu Marine Situmorang. Mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki dari hasil pernikahan mereka. Anak mereka yang pertama bernama Marsel Sinurat yang kini duduk di bangku SMP kelas 1 dan yang kedua bernama Ferry Sinurat yang duduk di bangku SD kelas 3. Istrinya merupakan seorang pekerja di sebuah pabrik yang ada di Tanjung Morawa, sementara pria yang kini berumur 50 tahun ini bekerja sebagai wiraswasta. Selama setahun beliau berada di Jambi karena tuntutan pekerjaan. Ia mengatakan ia datang kembali ke Medan karena masa kontrak sudah habis dan ia juga ingin nmerenovasi rumah agar dapat ditempati dengan lebih layak Menurut pengakuannya, semenjak tahun 1978 ia selalu membayar PBB karena ia sadar kegunaan dan manfaat pajak adalah untuk memperbaiki sarana dan prasaran yang merupakan fasilitas umum seperti membangun jalan raya, perbaikan paret dan fasilitas umum lainnya. Menurut pengakuannya, ia mengatakan bahwa tahun 2011 yang lalu pemerintah telah mengaspal jalan di depan rumahnya dan juga memperlebar paret sehingga ketika musim hujan tiba, lingkungan tersebut tidak pernah kebanjiran. Ia juga memaparkan bahwa jika rutin membayar pajak segala urusan di kantor lurah menjadi lebih gampang dan murah sebab kewajiban telah dilakukan sehingga mudah untuk mendapatkan haknya seperti pengurusan KTP, mengurus surat berdomisili dan lain-lain. Informan III Pada tanggal 8 April 2017 penelitian dilanjutkan yakni mewawancarai informan kunci yaitu Ibu Reni Sidabutar pada pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Peneliti menyusuri Jalan Jati dan mengetuk pintu Ibu Reni yang sebelumnya telah diketahui tidak membayar pajak dari informasi yang diperoleh saat turun kelapangan bersama dengan petugas pajak dan kelurahan. Peneliti menunggu selama kurang lebih lima menit, kemudian pintu dibukakan oleh seorang nenek. Peneliti kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti ke rumah tersebut. Kemudian peneliti memperkenalkan asal peneliti yaitu dari USU dan sedang melakukan penelitian tentang PBB. Setelah mengetahui identitas peneliti maka beliau mempersilahkan peneliti masuk. Ketika didalam rumah, peneliti mengamati keadaan rumah yang tidak terlalu besar yang terbuat dari beton dan belum dicat. Lantainya terbuat dari bahan keramik bewarna putih dan terdiri dari dua buah kamar dan satu buah ruang tamu yang luas. Peneliti dipersilahkan


53

duduk di atas karpet merah yang sebelumnya telah terbentang. Beliau menjelaskan bahwa sudah cukup lama ia tinggal di lingkungan tersebut. Ia tidak mengingat persis tahunnya sejak kapan ia mulai tinggal di lingkungan itu. Dari pemaparan yang disampaikan oleh beliau, peneliti mengetahui bahwa dahulu rumahnya berbahan dasar kayu dan masih banyak pohon yang tumbuh di pekarangan samping kiri dan kanan rumahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, telah banyak pembangunan rumah yang dilakukan di lingkungan tersebut, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara rumah yang satu dengan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2012 yang lalu rumahnya mengalami renovasi menjadi lebih bagus seperti sekarang. Ibu Reni Sidabutar yang disapa opung ini lahir di Tomok pada tanggal 9 Desember 1942. Kini usianya sudah 74 tahun namun masih tampak segar dan sehat. Ia masih sanggup untuk duduk dan bersedia untuk diwawancarai. Pada saat proses wawancara berlangsung, di rumah tersebut ada lima orang anak kecil yang kira-kira berumur 4 tahun keatas bermain di teras depan rumahnya. Ia mengatakan salah satu dari anak kecil tersebut adalah cucunya. Pada saat wawancara berlangsung, ia tinggal dengan menantunya serta seorang cucunya yang baru saja tiba dari kampung beberapa waktu yang lalu yang sedang tidur di kamar. Dari hasil pernikahannya dengan almarhum Ramlan Bakara, ia memiliki 10 orang anak yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan, 20 orang cucu dan 6 orang cicit. Ia menambahkan bahwa ada 2 orang anaknya yang tinggal di Ajibata, 3 orang di Jakarta, 2 orang di Balige, 1 orang di Tomok, 1 orang di Medan, dan 1 orang di Thailand. Kesembilan anaknya sudah berkeluarga, hanya satu orang yang belum berkeluarga yaitu putra bungsunya yang tinggal di Thailand. Dari pemaparannya, putra bungsunya tidak ingin menikah sampai ia mendapatkan seorang pendamping yang bisa mengurus ibunya dengan sepenuh hati. Saat ini, beliau tinggal di Medan bersama dengan anak dan menantunya serta seorang cucunya. Anaknya berkerja sebagai penarik becak dan akan berada di rumah ketika hari sudah malam. Ia mengatakan bahwa ia tidak rutin membayar pajak karena terkadang ia tidak mengetahui jika ada petugas yang datang untuk mengantarkan SPPT sehingga akhirnya ia tidak pernah mendapatkan SPPT. Ia hanya membayarkan pajak jika Kepling datang untuk memberikan informasi pembayaran pajak dan jika ada pembagian sembako di kantor kelurahan. Jika ada pembagian sembako, maka ia akan membayar lunas PBB, tetapi jika tidak ada pembagian sembako, maka PBB tidak akan dibayarkannya karena tidak ada yang


54

mengingatkannya. Dalam proses wawancara yang dilakukan ia tidak mengetahui jika ada penyuluhan pajak karena tidak ada yang datang ke rumah untuk menjelaskannya. Setelah wawancara selesai, peneliti berpamitan dengan beliau dan menanyakan kepada beliau siapa dari tetangganya yang tidak membayar pajak, kemudian beliau menjelaskan bahwa ia tidak mengetahuinya karena tidak pernah menyinggung tentang pajak kepada para tetangganya. Peneliti berterimakasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan untuk melakukan wawancara. Informan IV Di hari yang sama, peneliti mendatangi rumah warga yang berada di ujung jalan Jati. Saat peneliti datang ke rumah tersebut, kondisi pintu rumah sedikit terbuka dan peneliti memanggil dari luar pagar. Pada tanggal 16 Maret 2017 yang lalu, saat mendatangi rumah warga, peneliti telah mengamati pembicaraan yang dilakukan antara Kepling dan seorang ibu yang keluar dari dalam rumah tersebut. Kepling mengatakan agar ibu tersebut membayarkan PBB atau jika tidak ingin membayarkannya agar segera diberikan kepada orang yang memiliki rumah tersebut. Setelah beberapa waktu menunggu di luar pagar, akhirnya ada seorang wanita keluar dari dalam rumah dan peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu lalu menyampaikan maksud kedatangan peneliti. Peneliti kemudian menanyakan apakah ia yang tinggal di rumah tersebut rutin membayar pajak disetiap tahunnya, kemudian ia mengatakan bahwa tidak pernah membayar pajak. Kemudian peneliti menanyakan keberadaan ibu yang tempo hari menerima SPPT dari petugas kelurahan dan petugas pajak. Ia mengatakan bahwa ia adalah putrinya dan ibu tersebut sedang berjualan di pasar dan tidak lama lagi akan segera pulang. Peneliti kemudian meminta izin untuk melakukan wawancara dengan ibu tersebut dan akhirnya peneliti dipersilahkan masuk dan menunggu di teras untuk menunggu ibu tersebut. Tidak lama setelah itu, Ibu Hilda pulang dari pasar sementara peneliti sedang berbicara santai dengan putrinya yang bernama Riva. Lalu akhirnya Ibu itu mendatangi kami yang ada di teras rumah. Beliau ditemani oleh putrinya bersedia mengikuti wawancara tentang pajak saat peneliti meminta kesediannya. Wawancara dimulai pada pukul 11.30 hingga pukul 12.30 WIB. Informan ini merupakan informan kunci yang tidak taat pajak karena tidak pernah membayar pajak disetiap tahunnya. Sebelumnya, peneliti telah mengetahui dari Kepling


55

bahwa informan tidak membayar pajak karena rumah tersebut merupakan rumah sewa dan pemiliknya tidak membayar pajaknya. Sebelum memulai wawancara, peneliti menanyakan identitas informan dan bersedia menandatangani kertas pernyataan kesediaan mengikuti wawancara. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan informasi tentang informan yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal 7 April 1966 dan menikah dengan Bapak Jasman Lubis yang lahir di Pasaman Barat pada tanggal 7 Mei 1967. Dari hasil pernikahan, mereka dikarunia lima orang anak yaitu Riza (24 tahun), Riva (21 tahun), Nadia (18 tahun), Revan (12 tahun) dan Rivan (12 tahun). Revan dan Rivan merupakan anak kembar yang lahir bersamaan tanggal 6 Juni 2005. Sementara Riva yang sedari awal menyambut kedatangan peneliti mengatakan baru menyelesaikan kuliahnya dari salah satu universitas swasta yang ada di Kota Medan. Ibu ini mengenakan jilbab oren yang sesuai dengan warna kulitnya yang berkulit sawo matang. Wajahnya yang oval penuh senyuman dan ramah saat bertemu dengan peneliti. Sementara Riva yang sedari tadi menemai peneliti memiliki kulit bewarna kuning langsat, wajah yang bersih dan mulus, rambut yang ikal dikuncir kebelakang dan memakai baju tidur kuning. Revan yang merupakan anak bungsu juga turut keluar saat proses wawancara dilakukan karena penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh ibu dan kakaknya. Kami melakukan wawancara di teras rumah yang di sekelilingnya terdapat beberapa buah kursi tamu yang disusun berjajar. Di sekeliling teras terdapat bunga yang disusun rapi di dalam pot hitam yang menambah keasrian rumah. Peneliti duduk berhadap-hadapan dengan informan. Ia berprofesi sebagai pedagang di pasar V. Ia mengatakan sudah cukup lama tinggal di rumah itu dan menyewanya. Pemilik rumah bukan orang Medan, dan mereka membayarkan uang sewa sekali dalam setahun. Dari penuturannya, beliau tidak berani menyinggung mengenai SPPT kepada pemilik rumah karena takut mencampuri urusan orang lain. Ia mengatakan sudah bersyukur bisa menumpang di rumah tersebut dan ia merasa buka kapasitasnya untuk menyinggung tentang PBB kepada pemilik rumah. Informan Tambahan I Informan tambahan yang pertama sekali diteliti dan diwawancarai oleh peneliti adalah Ibu Florentina Tarigan pada tanggal 15 Maret 2017. Sebelum mendatangi kator kelurahan, peneliti telah terlebih dahulu mengurus surat izin untuk melakukan penelitian dan membawa


56

serta surat pengantar dari Balitbang yang ditujukan di kelurahan tersebut pada tanggal 28 Februari 2017. Pada saat itu juga peneliti meminta izin sebelumnya untuk melakukan penelitian di kelurahan tersebut dan akan mewawancari beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan PBB tersebut termasuk dengan beliau, yang merupakan petugas Kelurahan Beringin yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Beliau sangat ramah dan bersedia untuk membantu dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti tiba di kantor kelurahan Beringin yang terletak di Jl. Sari Rejo pada pukul 13.00 WIB. Kemudian peneliti masuk ke dalam ruangan kantor kelurahan yang dindingnya dicat bewarna kuning yang terdiri dari dua lantai dan disebelah kantor tumbuh beberapa pepohonan yang menambah keasrian kantor. Beliau berada di lantai satu yang merupakan ruangan khusus melayani warga. Di ruangan lantai satu terdapat lima buah meja yang ditata rapi, sebuah meja berada di sisi pintu masuk, sementara empat meja lainnya merupakan meja untuk para petugas di kelurahan tersebut. Disisi kanan kantor terdapat kursi tunggu untuk tamu yang datang. Sementara itu, pada sisi belakang ruangan terdapat sebuah toilet dan disisi lainnya terdapat sebuah kompor masak dengan peralatan masak lainya yang juga tertata dengan rapi. Peneliti menunggu beliau untuk bersedia diwawancarai di kursi tunggu bewarna putih karena beliau masih menyantap makan siang. Kemudian setelah selesai beristirahat makan siang, beliau masih mengurus berkas beberapa warga yang datang ke kantor kelurahan. Warga yang datang ke kantor dilayani terlebih dahulu, kemudian setelah warga tersebut meninggalkan kator kelurahan, peneliti dipersilahkan untuk memulai proses wawancara. Wawancara diawali dengan perkenalan diri si Informan yaitu Ibu Florentina Tarigan. Beliau lahir di Kabanjahe pada tanggal 17 September 1969. Beliau bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Gg. Kenanga I No. 21 Simpang Selayang. Pada saat ini, ibu Florentina berusia 47 tahun dan telah berkeluarga. Ia menikah dengan seorang pegawai negeri Sipil yang bekerja di kantor Provinsi yaitu Bapak Srihukum Sembiring. Ia memiliki 3 orang anak yaitu Cindy Loisa Lepari yang duduk di kelas 2 SMP, Keisha Lepari yang duduk di kelas 5 SD dan Jovan Lepari yang berumur 5 Tahun dan belum sekolah. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimilikinya, beliau memiliki postur tubuh sedikit gemuk, dengan tinggi 157 cm, rambut ikal sebahu yang diikat setengah dengan pita hitam,


57

mengenakan jam tangan bewarna putih pada lengan sebelah kiri dan kacamata bergagang hitam berliris putih pada kedua sisi gagangnya. Saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengenakan pakaian putih, rok hitam selutut dan sepatu hitam yang senada dengan warna rok yang dikenakannnya. Ibu yang memiliki NIP 19690917199403 2 005 ini telah menjabat selama lima tahun di kelurahan ini, tetapi baru dua tahun terakhir beliau mengemban tugas sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang secara langsung mengurus tentang PBB kepada masyarakat. Beliau selalu menebarkan senyum kepada setiap warga yang datang untuk mengurus surat menyurat kepada beliau. Beliau juga mudah akrab dengan orang yang masih baru dikenal. Namun, walaupun demikian beliau sangat tegas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, hal itu tampak dari pemaparan beliau yang mengatakan bahwa strategi pemungutan pajak di kelurahan ini harus terlebih dahulu mencantumkan bukti pembayaran SPPT tahun terakhir, sehingga warga yang berurusan ke kantor kelurahan wajib membayar pajak. Jika warga telah membayar pajak, maka akan segera diproses dengan cepat segala urusannya oleh petugas yang ada di kelurahan ini. Wawancara ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam dengan lancar karena beliau memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Berdasarkan informasi yang peneliti terima dari beliau, diketahui bahwa pada hari itu juga, Ibu Lurah, Arista Sinaga S.IP sedang mengikuti rapat di kantor walikota bersama dengan Bapak Walikota untuk membahas mengenai hal yang berkaitan dengan PBB. Pemerintah sangat serius menangani permasalahan PBB demi meningkatkan pendapatan daerah untuk tahun 2017. Beliau mengatakan bahwa dimulai pada hari ini, SPPT tahun 2017 sudah diserahkan ke kelurahan untuk dapat segera dibagikan kepada warga. Olehkarena itu, beliau menyarankan kepada peneliti untuk datang keesokan harinya untuk dapat terlibat langsung bersama dengan petugas kelurahan dan petugas DISPENDA pada saat memberikan SPPT 2017 dan mensosialisasikan tentang pajak kepada warga masyarakat di kelurahan itu. Informan Tambahan II Pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 13.30 peneliti melanjutkan wawancara di Kantor kelurahan dengan Kepling IV yang juga turun ke lokasi untuk mendatangi warga, yaitu Bapak Edison Tarigan. Bapak Edison merupakan Kepling yang memiliki WP (Wajib Pajak) sejumlah 164 WP. Dari keenam lingkungan yang ada di kelurahan ini, jumlah WP yang


58

jumlahnya paling sedikit adalah WP di lingkungan IV sementara jumlah WP yang paling banyak berada di lingkungan II dengan jumlah 483 WP. Pada saat peneliti datang, petugas kelurahan sedang sibuk membuat laporan penerima pajak dalam minggu ini. Disetiap minggunya khususnya pada hari Rabu, masing-masing Kepling wajib mencapai target pembayar pajak minimal sebanyak 10 WP. Keenam kepling sedang sibuk membuat laporan penerimaan pajak dan SPPT. Walaupun demikian, beliau bersedia untuk diwawancarai terkait PBB. Beliau lahir di Kabanjahe pada tanggal 1 April 1962. Beliau telah menikah dengan seorang wanita bernama Moria Ginting yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga dan dikaruniai 2 orang anak. Anak mereka yang pertama bernama Ferdinan Lopiga Tarigan yang bekerja sebagai karyawan di PT. Sinar Mas Dumai Riau, sedangkan anaknya yang kedua adalah Cristiani Heliana Tarigan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di STMIK jurusan Teknik Informatika. Beliau bertempat tinggal di Jl. Dwiwarna No. 20. Beliau telah lama menjabat sebagai kepling di kelurahan ini. Ketika SPPT dari DISPENDA telah diberikan kepada kelurahan, maka beliau yang menjabat sebagai Kepling IV bertugas untuk memberikannya kepada masyarakat dan menghimbau untuk segera membayar pajak. Biasanya ia mendatangi rumah warga pada sore hari atau malam hari dikarenakan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar bekerja di pagi hari hingga sore hari. Sehingga menurut pemaparannya selama menjabat sebagai Kepling, waktu yang tepat untuk mendatangi rumah warga adalah di malam hari ketika sebagian besar sudah berada di rumah setelah pulang dari tempat kerja mereka masing-masing. Beliau sangat ramah dan menjawab seluruh pertanyaan secara terbuka dan sangat komunikatif. Saat proses wawancara berlangsung, beliau mengenakan baju dinas bewarna coklat. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimilikinya, beliau memiliki postur tubuh yang tinggi, tubuh kurus, berkulit sawo matang dan memiliki kumis yang tebal. Ia juga mengenakan kacamata bergagang kuning dan mengenakan jam tangan putih besi ditangan kirinya. Proses wawancara sesekali berhenti karena beliau harus mencari data yang diminta oleh Ibu Lurah. Pada hari itu, sebenarnya peneliti sempat ditolak untuk tidak melakukan wawancara karena besok merupakan hari Rabu dan mereka semua sanngat sibuk mempersiapkan data pencapaian target PBB yang wajib dilaporkan ke kecamatan, kemudian


59

pihak kecamatan akan melaporkannya ke DISPENDA dan laporan tersebut tentunya akan sampai kepada walikota. Jika target untuk mengumpulkan minimal 10 WP di dalam kurun waktu satu minggu tidak tercapai, maka petugas yang bersangkutan akan mendapatkan teguran dari atasan mereka secara bertahap. Jika kecamatan mendapat teguran dari walikota maka kelurahan akan mendapatkan teguran dari kecamatan dan di kelurahan sendiri juga akan dilanjutkan secara bertahap kepada masing-masing bawahannya sesuai dengan struktur organisasi di dalamnya. Informan Tambahan III Dihari yang sama pada tanggal 21 Maret 2017, pukul 14.30 WIB peneliti kemudian meminta kesediaan Bapak Syahrul yang menjabat sebagai Kepling II di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Sama seperti petugas kelurahan Beringin yang lainnya, beliau juga sibuk untuk mempersiapkan laporan untuk target yang telah dicapainya selama satu minggu. Ia berbicara kepada peneliti sambil menunjukkan kertas yang berjilid merah yang merupakan laporan yang telah selesai disiapkannya dan berisi tentang data seluruh wajib pajak yang berada di lingkungannya. Ia mengaku bahwa ia sungguh mempersiapkan laporan tentang PBB demi mengemban tugas dan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Bapak Sahrul memiliki tugas yang lebih berat dibandingkan dengan Kepling yang lainnya karena ia harus mengurus sejumlah 483 WP. Jumlah ini merupakan jumlah yang paling besar dibandingkan dengan WP yang berada di lingkungan yang lainnya. Beliau merupakan kepling yang mengkoordinir lebih banyak WP dibandingkan dengan lima lingkungan yang lainya yang ada di kelurahan Beringin Kecamata Medan Selayang. Pria yang lahir di Stabat pada tanggal 5 Juli 1971 memeluk agama Islam dan sudah berkeluarga. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Sri Rejeki yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga. Kini beliau memiliki 4 orang anak yaitu Andini Ayu Andini Ayu yang sedang duduk di bangku kuliah di Institut Bisnis Manajemen Indonesia), Yogi yang telah bekerja sebagai security di Hermes, Putri Windita yang duduk dibangku kelas 2 SMP), dan yang terakhir Shara yang sedang duduk di bangku kelas 3 SD. Beliau menganut agama Islam. Ia bertempat tinggal di Jl. Mesjid No. 25 Medan. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimilikinya, beliau memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tingi dengan tinggi badan sekitar 160 cm. Ia memiliki kulit berwarna sawo matang, mata yang agak sipit dan kumis yang tipis. Ia mengenakan kaus putih dan celana


60

dinas yang bewarna coklat. Pada sisi kanan dan kiri rambutnya sudah beruban dan bewarna putih. Beliau memberikan informasi mengenai teknis yang telah diprogramkan untuk direalisasikan di kelurahan ini. Beliau memaparkan disetiap perayaan 17 Agustus di lingkungannya ketika memberikan kata sambutan, maka semua warga akan berteriak untuk membayar pajak. Candaan ini secara tidak langsung ingin memberitahukan bahwa warga sudah mengetahui himbauan yang selalu disampaikan oleh Kepling kepada warganya untuk taat pajak dan segera membayarkan pajak sebelum jatuh tempo pada 30 Agustus mendatang. Ia menanggapi baik kesan yang diberikan oleh warga terhadapnya sebagai Kepling walaupun terkadang terkesan mengejek atau menyindirnya yang selalu mengingatkan warga untuk membayar pajak. Informan Tambahan IV Penelitian berlanjut pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 14.00 WIB. Peneliti mendatangi kantor kecamatan Medan Selayang untuk melakukan wawancara dengan petugas penyuluhan PBB yang dua hari lalu menyuluh kepada warga di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Beliau adalah Bapak Darwin Marpaung yang merupakan petugas UPT VI yang menaungi Kecamatan Medan Selayang. Dua hari sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan beliau untuk melakukan wawancara dan pada hari itu juga peneliti terlebih dahulu menghubungi beliau melalui telepon seluler untuk mengingatkan kembali tanggal wawancara yang telah disepakati sebelumnya mengingat jadwalnya yang sangat padat. Beliau akhirnya bersedia diwawancarai pada pukul 14.00 WIB di Kantor Kecamatan Medan Selayang. Peneliti kemudian tiba di Kantor Kecamatan Medan Selayang pada pukul 14.00 WIB. Setelah tiba disana, peneliti mencoba menghubungi kembali beliau melalui telepon seluler. Beliau mengatakan bahwa beliau akan tiba pada pukul 14.30 WIB dan meminta peneliti untuk menunggu kedatangan beliau di kantor tersebut. Setelah itu, peneliti menunggu di ruang tunggu kantor kecamatan yang bersih dan asri. Di ruang tersebut ada sebuah televisi dan disediakan sofa yang dilengkapi dengan meja tamu. Di tengah kantor terdapat taman kecil yang ditengahnya ada kolam yang dilengkapi dengan air mancur yang menambah keasrian kantor. Peneliti juga mengamati bahwa pada hari itu juga sedang berlangsung seminar di kantor kecamatan mengenai penyuluhan kesehatan reproduksi wanita dan pria di ruangan yang letaknya tidak jauh dari ruang tunggu. Pada saat itu, yang hadir dalam acara


61

seminar adalah istri kepling dan beberapa ibu yang bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintahan yang mengenakan baju dinas. Setelah satu jam menunggu, akhirnya Bapak Darwin Marpaung tiba di lokasi yang telah disepakati dan meminta maaf karena telat datang. Beliau mengatakan bahwa harus menghadiri rapat mendadak di DISPENDA terkait dengan pelaksanaan PBB. Kemudian beliau mempersilahkan peneliti untuk masuk kedalam kantornya dan memulai proses wawancara pada pukul 14.00 WIB. Di dalam ruangan tersebut hanya tersedia satu buah meja dan dua buah kursi. Tidak ada kipas ataupun pendingin ruangan di dalam ruangan yang dindingnya bercat warna kuning dan berukuran 4m X 4m. Namun, walaupun demikian proses wawancara dapat berlangsung dengan lancar selama kurang lebih satu setengah jam. Pria kelahiran Medan, 25 Agustus 1976 ini menjabat sebagai Koordinator Medan Selayang di UPT (Unit Pelaksana Teknis) VI. Beliau mengkoordinir segala kegiatan penyuluhan pajak yang ada di kecamatan Medan Selayang di UPT VI yang membawahi Kecamata Medan Selayang termasuk program baru yang ditugaskan oleh pemerintah kota Medan untuk tahun 2017. Beliau telah menjabat di bagian UPT VI sejak tahun 2012. Beliau bertempat tinggal di Jl. Stela Raya No. 7 Kelurahan Simpang Selayang. Ia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Erdiana Sitohang yang bekerja sebagai pegawai swasta di Java. Dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Davina Marpaung yang saat ini berumur 1,5 tahun. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimilikinya, beliau memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tingi dengan tinggi badan sekitar 160 cm dan tubuhnya berisi. Ia memiliki kulit berwarna sawo matang, mata yang agak besar, hidung yang mancung dan kumis yang tipis. Pria berambut hitam lurus ini memakai kemeja putih, celana hitam dan sepatu hitam mengkilap yang senada dengan warna celana yang dikenakannya saat melakukan wawancara. Beliau juga memakai jam tangan putih di tangan sebelah kiri. Proses wawancara diawali dengan perkenalan diri informan, kemudian peneliti mengajukan beberapa buah pertanyaan sesuai pedoman yang telah dibuat oleh peneliti. Beliau kemudian memaparkan secara detail mengenai teknis pelaksanaan pemungutan PBB yang telah dilakukan dari tahun ke tahun. Beliau juga memaparkan bahwa sejak tahun 2012, DISPENDA mengambil alih pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar daerah Kota Medan. Di tengah proses wawancara beliau meminta izin untuk keluar ruangan mengambil air minum dan tissu. Beliau kurang enak badan dikarenakan kesibukan untuk turun


62

kelapangan menyuluh tentang PBB dan ada program tambahan dari walikota Medan yaitu melakukan pendataan ulang tentang kondisi objek pajak di lapangan. Beliau juga menambahkan bahwa untuk tahun ini, pemerintah sungguh serius dalam menangani program pajak yang merupakan sumber pendapatan dan pemasukan terbesar bagi daerah. Diakhir bulan 3, seluruh petugas yang turun kelapangan wajib melaporkan kondisi dilapangan tentang perubahan luas bangunan yang dimilik oleh WP. Seluruh petugas pajak wajib membuat laporan tentang kondisi dilapangan mengenai objek pajak yang mengalami perubahan misalnya dari tanah yang dahulu belum terdapat bangunan menjadi ada, dari yang dahulu kecil menjadi lebih besar, dari yang dahulu hanya terdiri dari satu tingkat menjadi dua tingkat atau lebih, dari yang dahulu hanya untuk tempat tinggal pribadi beralih fungsi menjadi kos-kosan dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi jumlah NJOP pada SPPT untuk tahun berikutnya dan penerimaan dari sumber pajak menjadi meningkat. Ketika wawancara selesai, beliau segera berpamitan dengan peneliti karena ingin menjemput istrinya dengan mengendarai mobil fortuner. Keramahan beliau terpancar tulus dari senyumannya. Wajah yang sendu dengan bola mata besar yang sedikit sayup menunjukkan bahwa beliau kurang sehat namun tetap bekerja dan menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara. 4.1.5

Opini Masyarakat tentang PBB

Didalam penelitian ini, sebelum mencaritahu informasi tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB, peneliti terlebih dahulu menanyakan hal yang mendasar mengenai pengetahuan masyarakat tentang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan manfaat pembayarannya yang telah dilakukan oleh petugas DISPENDA dan petugas kelurahan di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Dari hasil wawancara, seluruh informan mengetahui definisi dan manfaat PBB secara garis besar. Penjelasan yang diberikan oleh Informan I ketika ditanya apakah anda mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kegunaanya, menjawab bahwa ia mengetahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah dan bangunan yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah dan manfaat membayar pajak adalah untuk pembangunan fasilitas umum. “tahu, pajak bangunan untuk tanah dan bangunan yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk pembangunan jalan dan paret seperti yang telah dilakukan di jalan ini.


63

Hampir sama dengan Informan I, manfaat pajak yang dipaparkan oleh Informan II mengatakan bahwa pajak untuk membangun fasilitas umum dan mempermudah segala urusan administrasi di kantor kelurahan seperti yang telah dialaminya. “tahu, pajak bangunan untuk tanah dan bangunan adalah pajak yang dibebankan kepada warga sebagai wajib pajak, gunanya untuk pembangunan jalan dan paret seperti yang telah dilakukan pada tahun 2011 yang lalu dan segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pengurusan apapun melalui kelurahan akan lebih mudah karena kewajiban sudah dilaksanakan terlebih dahulu.” Walaupun tidak rutin membayar pajak, Informan III juga mengetahui manfaat pembayaran pajak. Berbeda dengan pemaparan yang dilakukan oleh Informan I dan II, manfaat pembayaran pajak menurutnya adalah untuk pembiayaan raskin kepada warga yang kurang mampu seperti dirinya karena ia telah mendapatkan raskin setelah membayar pajak beberapa tahun yang lalu di kantor kelurahan Beringin. “tahu, pajak bangunan untuk tanah dan rumah yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk kita juga seperti pembagian bantuan raskin dari kantor lurah.” Sementara itu, walaupun Informan IV sama sekali tidak pernah membayar pajak dengan alasan belum milik pribadi, juga mengetahui manfaat membayar pajak adalah untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti yang telah diungkapkan oleh Informan I dan II. “tahu, pajak bangunan untuk tanah dan bangunan yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah, gunanya untuk kita juga seperti pembangunan dan pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas umum yang lainnya.”

4.1.6 Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan PBB Setelah mengetahui bahwa masyarakat mengetahui definisi PBB dan manfaat yang telah dipaparkannya, peneliti kemudian mewawancarai tentang bentuk kerjasama yang sering dilakukan antara petugas penyuluhan PBB dengan petugas kelurahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ternyata Informan I, II, III maupun IV sebagai informan kunci, tidak terlalu mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB yang dilakukan oleh para petugas pajak maupun petugas kelurahan. Mereka hanya mengetahui bahwa SPPT diberikan kepada warga dan menghimbau untuk segera membayarkannya dan memberikan beberapa materi terkait dengan PBB.


64

Ketika peneliti menanyakan siapa saja pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB ini, tidak semua informan mengetahui dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Informan I pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan PBB ini adalah Kepling. “kurang tahu siapa saja, tetapi yang selalu mengantarkan SPPT kepada warga adalah Kepling.” Begitu juga dengan yang diungkapkan dengan Informan II mengenai ketidak tahuannya tentang pihak yang terlibat di dalam kegiatan penyuluhan PBB ini. “kurang tahu karena yang mengetahuinya adalah petugas kelurahan dan petugas pajak.” Ketidaktahuan informan sebagai warga mengenai pihak yang terlibat di dalam pelaksaan kegiatan penyuluhan PBB semakin tampak dari jawaban yang diungkapkan oleh Informan III dan juga Informan IV. Mereka sama-sama menjawab secara singkat mengenai ketidak tahuan mereka tentang pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan PBB. “tidak tahu secara jelas, mungkin hanya petugas kelurahan dan petugas pajak saja.” Begitu juga halnya dengan Informan Tambahan II dan III yang tidak terlalu mengetahui siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. “pihak yang terlibat kami tidak terlalu mengetahuinya secara mendetail karena sebagai Kepling kami hanya memberikan SPPT kepada masyarakat.” Namun berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Informan Tambahan I dan IV yang mengetahui secara detail tentang pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Seperti yang dipaparkan oleh Informan Tambahan I bahwa yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan ini ada beberapa pihak, mulai dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) hingga kepada perangkat kelurahan. “UPT, kepala Lingkungan, Lurah dan Sektim Kelurahan, sayalah Sektim kelurahannya.” Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan Tambahan IV, dan ia juga menambahkan pihak yang terlibat selain yang dipaparkan oleh Informan Tambahan I adalah pihak kecamatan yaitu Kasipem di kecamatan. “pihak petugas di kecamatan yaitu Kasipem (Kepala Seksi Pemerintahan) yang bertanggung jawab di kecamatan. Kemudian petugas di kelurahan mulai dari lurah, sekretaris kelurahan, hingga kepling yang ada di enam wilayah yang ada di kelurahan tersebut. Lalu petugas UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) yang dibagi


65

kedalam 7 UPT di Kota Medan. 1 UPT membawahi 3 Kecamatan. Khusus untuk kecamatan Medan Selayang dibawahi oleh UPT VI.” Ketika peneliti menanyakan bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, maka Informan I menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan dilapangan selama ini yang ia ketahui hanya di jalankan oleh Kepling dan satu atau dua orang petugas dari DISPENDA. Ketika mendatangi rumah warga, maka Kepling akan selalu menanyakan kepada warga untuk membayarkan langsung padanya atau membayarkan sendiri ke Bank Sumut. Jika Informan I belum memiliki uang, maka biasanya ia akan lebih memilih untuk membayarkannnya langsung ke Bank Sumut sebelum jatuh tempo di bulan Agustus. Petugas yang datang dari DISPENDA menjelaskan sedikit mengenai manfaat pembayaran PBB dan cara mengurus pengurangan PBB. “teknis pelaksanaannya kurang tahu pasti tetapi jika kepling sudah datang untuk memberikan SPPT maka saya akan teringat untuk membayarkannya. Biasanya ketika memberikan SPPT Kepling selalu menanyakan apakah mau dibayarkan melalui Kepling atau langsung membayar ke Bank Sumut dan biasanya saya akan lebih memilih untuk membayarkannnya langsung ke Bank Sumut karena belum ada uang di bulan ini dan tenggat waktu untuk pembayaran juga masih lama yaitu bulan Agustus. Waktu petugas penyuluhan datang seperti semalam maka ada sedikit penjelasan tentang manfaat pembayaran PBB dan cara mengurus pengurangan.” Sementara itu, Informan II kurang mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan penyuluhan PBB di lapangan, tetapi yang ia ketahui adalah sejak tahun 1978 hingga tahun 2017, ia selalu membayar pajak karena ia menyadari kewajibannya sebagai warga negara ketika SPPT telah diantarkan oleh Kepling. Selain itu, jika ia rajin membayar pajak, maka segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pengurusan admisnistrasi yang menyangkut apapun melalui kelurahan akan lebih lancar dan tidak akan dipersulit pengurusannya karena petugas kelurahan akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban pembayaran pajak warganya sebelum mengurus berkas yang dibutuhkan warga. “saya kurang mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya tetapi yang pasti sejak tahun 1978 hingga saat saya tinggal disini ini selalu membayar pajak karena itu sudah merupakan kewajiban saya sebagai warga masyarakat. Selain itu jika saya membayar pajak maka segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pengurusan apapun melalui kelurahan akan lebih mudah karena kewajiban sudah kita laksanakan terlebih dahulu, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan hak kita.


66

Kalau kita tidak membayar pajak dan ada sesuatu yang hendak diurus di kelurahan tentunya akan sangat sulit karena petugas kelurahan akan terlebih dahulu memeriksa buku catatan pemenuhan kewajiban warga terlebih dahulu, salah satunya pembayaran pajak. Jika belum membayar pajak maka dihimbau untuk membayar pajak terlebih dahulu kemudian jika sudah di lunasi maka harus mencantumkan SPPT tanda lunas, setelah itu baru urusan kita ditangani oleh mereka.“ Berbeda halnya dengan yang dipaparkan oleh Informan III yang mengatakan bahwa pelaksanaan di lapangan yang ia ketahui adalah ketika dirinya sebagai WP diinformasikan untuk mengambil bantuan berupa jatah raskin dan pembagian sembako di kantor kelurahan, maka ia akan segera melakukan pembayaran pajak, tetapi jika tidak ada pembagian bantuan maka ia tidak akan membayar pajak. “kurang tahu pasti, tetapi jika kepling sudah datang untuk memberikan informasi tentang pembagian beras di kantor lurah maka saya akan datang tetapi dengan syarat harus membayar terlebih dahulu pajak agar bantuan bisa diberikan pada kita. Jika tidak, maka saya tidak membayar pajak” Sementara menurut Informan IV teknis yang terjadi dilapangan adalah jika SPPT sudah diserahkan kepada pihak kelurahan maka Kepling akan segera membagikannya kepada warga dan memberikan beberapa materi tentang manfaat dan cara membayar PBB. “saya kurang mengetahuinya, saya hanya tahu mereka memberikan SPPT kepada masyarakat dan menghimbau untuk segera membayarkannya dan memberikan beberapa materi tentang manfaat dan cara membayar PBB.“ Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh keempat Informan Kunci tersebut juga ditambahkan oleh Informan Tambahan yang memaparkan bahwa telah dilakukan kegiatan penyuluhan kepada warga yaitu dengan melakukan sosialisasi di lapangan saat petugas mendatangi rumah warga dan juga saat warga mengurus keperluan administrasi di kantor kelurahan. Seperti yang dikemukakan oleh Informan Tambahan I, bentuk kerjasama yang dilakukan di lapangan sudah baik dengan menjalin kerjasama dengan petugas pajak DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Hal ini terbukti dari pemaparan yang diberikannya bahwa yang memberikan SPPT pertama sekali adalah DISPENDA, kemudian membagikannya kepada petugas kecamatan, kelurahan dan kepala Lingkungan, sesudah sampai kepada Kepling, petugas UPT akan turut serta mendampingi Kepling dalam membagikannya kepada warga masyarakat. Jadi dalam hal ini, yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan ada beberapa pihak yaitu DISPENDA (petugas UPT), petugas kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan.


67

“Ya, ialah saya tahu, pertama-tama yang membagikan kepada masyarakatkan kita. Kita dapat SPPT dari Dinas Pendapatan Daerah, kemudian membagikannya kepada kecamatan kemudian kelurahan dan kepada kepala-kepala Lingkungan, sesudah sampai kepada kepala lingkungan, petugas UPT turut serta mendampingi Kepling dalam membagikannya kepada warga masyarakat. Setiap hari Rabu, kepala Lingkungan menghimbau kepada minimal sepuluh orang warga untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan. Setelah itu, hasil yang telah didapatkan di lapangan akan segera di laporkan kepada petugas kelurahan secara rutin setiap minggunya pada hari Rabu. Setiap WP yang belum mendapatkan SPPT wajib didatangi setiap hari Rabu. Lalu tugas UPT mendampingi Kepling dari jam kerja sampai sore. Hari ini baru permulaannya. Menerima SPPT dari dinas pendapatan dan membagi kepada kepala Lingkungan lalu dibantu dengan UPT dan kemudian ke masyarakat. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh Kelurahan adalah dengan menyertakan tanda lunas SPPT kedalam persyaratan pengurusan beberapa berkas yang hanya dapat di kelurahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Informan Tambahan II yang merupakan Kepling IV menyatakan bahwa ia mengetahui teknis pelaksanaannya, karena ada himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya ketika SPPT sudah sampai kepada mereka yang menjabat sebagai Kepling. Teknisnya mereka mendatangi rumah warga dan didampingi oleh petugas pajak untuk memberikan SPPT kepada warga dan mengingatkan mereka untuk membayar pajak. Petugas tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membayarkan pajaknya karena sebagai petugas, mereka hanya bisa menghimbau warga untuk membayar pajak. “ya saya mengetahuinya, karena ada himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya ketika SPPT sudah sampai kepada kami. Teknisnya kami mendatangi rumah warga dan didampingi oleh petugas pajak untuk memberikan SPPT kepada warga dan mengingatkan mereka untuk membayar pajak. Kami tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membayarkan pajaknya karena sebagai petugas kami hanya bisa menghimbau agar mereka memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Pemerintah juga belum memiliki sanksi yang tegas kepada masyarakat jika tidak membayarkan PBB sehingga sulit bagi kami untuk menghimbau mereka membayar pajak. Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Informan Tambahan II, Informan Tambahan III yang merupakan Kepling II mengatakan bahwa ia juga membantu dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan.


68

“ya saya mengetahuinya, karena kami menghimbau kepada wajib pajak untuk segera membayarkan pajaknya ketika SPPT sudah sampai di kantor kelurahan. Teknisnya kami mendatangi rumah warga dan didampingi oleh petugas pajak untuk memberikan SPPT kepada warga dan mengingatkan mereka untuk membayar pajak. Kami tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membayarkan pajaknya karena sebagai petugas kami hanya bisa menghimbau agar mereka memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.“ Begitu halnya dengan yang ungkapkan oleh Informan Tambahan IV yang mengatakan mengetahui teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan menambahkan bahwa setiap minggunya semua petugas pajak bersama dengan Kepling mendatangi warga untuk membagikan SPPT yaitu setiap hari Rabu dan Kamis. Program yang dilaksanakan pada hari Rabu dikenal dengan Pekan panutan, sedangkan program yang dilakukan pada hari Kamis dikenal dengan Operasi Sisir. Sebelum mendatangi warga diadakan brifing antara petugas penyuluhan dengan petugas yang berada di kelurahan untuk menentukan lokasi yang sangat potensial dalam pembayaran pajak sebagai tempat yang akan dituju untuk melaksanakan penyuluhan. “tentu, biasanya setiap tahunnya ketika SPPT sudah dicetak dan siap dibagikan kepada warga maka petugas Dispenda akan menugaskan petugas pajak yang ada di UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk mendatangi kecamatan. Setelah mendatangi pihak kecamatan maka pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Setelah berkoordinasi dengan petugas kelurahan, maka petugas UPT akan turun kelapangan menjangkau warga bersama dengan petugas kelurahan yaitu Kepling. Setiap minggunya semua petugas pajak bersama dengan Kepling mendatangi warga untuk membagikan SPPT setiap hari Rabu dan Kamis. Program yang dilaksanakan pada hari Rabu dikenal dengan Pekan panutan, sedangkan program yang dilakukan pada hari Kamis dikenal dengan Operasi Sisir. Sebelum mendatangi warga diadakan brifing antara petugas penyuluhan dengan petugas yang berada di kelurahan. Pada saat brifing, akan didiskusikan bersama tentang lokasi yang sangat potensial dalam pembayaran pajak. Biasanya petugas akan memulai mendatangi wajib pajak yang besar pembayaran pajaknya terlebih dahulu, kemudian di lanjutkan kepada wajib pajak yang menengah dan kecil nominal pembayaran pajaknya.”


69

4.1.7

Materi yang disosialisasikan dan jenis media yang digunakan oleh

petugas pajak dalam proses penyuluhan. Proses wawancara berlanjut hingga kepada meteri yang disosialisasikan kepada warga masyarakat saat melakukan penyuluhan PBB. Menurut Informan I ada beberapa materi yang disosialisasikan yaitu tentang anjuran untuk membayarkan PBB dan juga cara mengurus pengurangan PBB untuk warga yang merasakan keberatan akan tarif PBB yang telah tertera pada SPPT. “petugas yang datang mengingatkan untuk membayarkan PBB dan batas waktu terakhir pembayaran sampai bulan Agustus serta menganjurkan untuk mengurus pengurangan PBB kalau merasa keberatan dengan tarif pajak yang tertera di SPPT.” Hal ini juga didukung dengan pernyataan Informan II yang juga mengatakan sedikit materi yang diberikan oleh petugas penyuluhan saat melakukan penyuluhan kepada warga, yaitu mengingatkan untuk melakukan pembayaran PBB dan cara mengurus pengurangan PBB. “Ada sedikit materi tentang PBB yaitu manfaat membayar pajak, cara mengurus pengurangan PBB jika masyarakat merasa bahwa tarif PBB yang tertera di SPPT dalam jumlah nominal yang besar dan mengingatkan untuk membayar pajak. Begitu juga halnya dengan Informan III yang mengatakan bahwa petugas yang datang menyuluh hanya memberikan beberapa materi tentang manfaat membayar PBB dan bagaimana cara membayarkan PBB, tetapi pada waktu petugas yang datang hanya memberikan SPPT saja dan menghimbau untuk membayar. “memberikan beberapa materi tentang manfaat membayar PBB dan bagaimana cara membayarkannya ke bank atau langsung kepada mereka tetapi terkadang hanya memberikan SPPT saja dan mengingatkan untuk membayar.” Hal itu sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Informan IV yang juga mengatakan bahwa petugas yang datang memberikan SPPT dan memberitahukan bagaimana cara mengurus pengurangan PBB dan juga mengingatkan untuk melakukan pembayaran PBB. “materinya tentang manfaat pembayaran PBB, cara mengurus pengurangan PBB dan juga mengingatkan untuk melakukan pembayaran PBB saat pemberian SPPT. “ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan Tambahan I yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan seputar pembayaran PBB kepada warga.


70

“mengenai materi yang disosialisasikan tentang ajakan untuk membayar pajak dan manfaat membayar pajak.” Informan Tambahan II dan III yang merupakan Kepling yang menyuluh kepada masyarakat mengatakan bahwa pemberian materi tidak terlalu mendetail dan mereka juga tidak lupa mengingatkan warga untuk membayar PBB. “mengenai materi yang disosialisasikan ya tidak terlalu mendetail, hanya menyinggung sedikit manfaat pajak dan menghimbau pembayaran pajak sampai bulan Agustus. Itu saja.” Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Informan Tambahan IV yang menyatakan bahwa materi penyuluhan sudah bagus dan lengkap karena menurutnya telah disosialisasikan manfaat pajak yang digunakan untuk memenuhi fasilitas umum seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, dan fasilitas umum yang lainnya. Selain itu petugas juga mensosialisasikan tentang cara membayar pajak, mengurus pengurangan pajak dan masih banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan pajak jika warga menanyakannya secara langsung saat mereka mendatangi warga. “sudah bagus karena dalam sosialisasi kepada warga ada dimuat materi tentang pajak yaitu tentang manfaat pajak yang digunakan untuk memenuhi fasilitas umum seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, dan fasilitas umum yang lainnya. Selain itu kami juga mensosialisasikan tentang cara membayar pajak, mengurus pengurangan pajak dan masih banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan pajak jika warga menanyakannya secara langsung pada petugas yang datang menyuluh.” Dalam kegiatan penyuluhan, tentunya ada beberapa media yang digunakan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan saat melakukan penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka ternyata sebagian besar masyarakat kurang mengetahui tentang media apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Hal tersebut tampak dari pernyataan Informan I yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat media yang digunakan untuk mendukung program penyuluhan PBB. “medianya kurang tahu karena tidak pernah kelihatan. Selama empat tahun disini selalu Kepling yang datang untuk memberikan SPPT dan mengingatkan untuk membayarkannya.” Hal yang sama juga dikemukakan oleh Informan II yang menyatakan tidak mengetahuinya.


71

“saya tidak mengetahui media apa saja yang digunakan karena jika petugas datang memberikan SPPT.” Sama halnya dengan Informan III yang tidak mengetahui media apa saja yang digunakan dengan alasan selalu berada di rumah. “medianya kurang tahu karena saya tidak pernah keluar rumah, sangat jarang karena sudah tua.” Namun hal tersebut berbeda dengan yang kemukakan oleh Informan IV yang mengatakan bahwa ia mengetahui beberapa jenis media yang digunakan dalam penyuluhan PBB ini walaupun ia tidak membayar pajak. Media yang digunakan tersebut adalah baleho dan juga siaran radio di salah satu stasiun radio Most FM. “baleho yang dipasang di depan perumahan Citra Garden Jl. Jamin Ginting tentang amnesti pajak, kemudian di radio most FM.” Kemudian berdasarkan pernyataan yang diperoleh dari Informan Tambahan I menyatakan bahwa ia tidak terlalu mengetahuinya secara keseluruhan, hanya saja yang ia ketahui sebatas pemasangan baleho di kantor kelurahan dan juga di pinggir jalan raya. “kurang mengetahuinya secara detail, hanya spanduk saja di kelurahan.” Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Informan Tambahan II dan III yang hanya mengetahui pemasangan spanduk sebagai media penyuluhan PBB. “kurang mengetahuinya, palingan hanya spanduk di kelurahan untuk membayar pajak.” Informan Tambahan I, II dan III hanya mengetahui pemasangan spanduk dan baleho sebagai media pendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Hal tersebut sangat berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Informan Tambahan IV yang menjelaskan secara detail tentang media yang digunakan. Ternyata masih banyak media yang lain yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan PBB kepada masyarakat yaitu dengan cara pemasangan papan reklame (baleho) yang dipasang dibeberapa tempat di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak, pembagian brosur, dan siaran radio melalui stasiun radio RRI dan Most FM. Dalam hal ini, ia juga menambahkan Pendekatan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) juga dilakukan yaitu dengan mengunjungi satu persatu rumah warga (door to door) dan mengadakan even besar yang mengundang khalayak ramai untuk membayar pajak. Selain menggelar event tersebut, petugas PBB juga melakukan penyuluhan dengan menggunakan mobil penyuluhan yang diturunkan sebanyak 2 buah unit untuk melakukan sosialisiasi kepada warga. Mobil ini digunakan jika petugas yang turun ke lapangan membutuhkan mobil


72

tersebut. Tidak berhenti disitu, petugas pajak juga menyebarkan informasi tentang pajak melalui media sosial seperti facebook Pemko Medan dan juga Facebook Kecamatan. Segala upaya dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan PBB kepada masyarakat demi meningkatkan pembayaran PBB. “ada beberapa media yang digunakan dalam program pemungutan pajak ini yaitu Baleho (papan reklame), Radio yaitu dengan menggunakan Radio RRI (Radio Republik Indonesia) yang dalam satu minggu tayang sebanyak 10 kali di siaran Pro 2FM dan juga Most FM. Lalu selanjutnya ada penyuluhan yang di lakukan menggunakan prinsip KAP

secara door to door yaitu dengan mengunjungi

satupersatu rumah warga untuk memberikan SPPT dan sekaligus untuk sosialisasi tentang manfaat pajak. Lalu ada juga dilakukan penyuluhan secara massal yaitu dengan mengadakan event penghapusan denda yang terbuka untuk semua kalangan mulai dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan menengah atas pada bulan Desember 2016 yang lalu. Acara ini diadakan pada bulan 10, triwulan keempat sebelum tutup buku. Ketika mengumpulkan seluruh data dan ternyata target pencapaian pembayaran belum tercapai, maka disepakati untuk mengadakan event ini demi mengejar target pencapaian pembayaran PBB untuk tahun 2016. Dalam acara ini dibuat pentas seni dengan mengundang beberapa band dan di laksanakan dalam kurun waktu 3 hari di beberapa titik, yang dimana dalam satu titik dapat menjangkau dua kecamatan. Untuk menarik perhatian warga, petugas pajak memasang baleho di jalan umum, menghimbau petugas kecamatan dan kelurahan untuk mengundang warga datang ke event yang diadakan di Home Centra. Di event tersebut juga di hadirkan pihak dari Bank Sumut untuk membuka stand pembayaran sehingga wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya dapat secara langsung membayarkan pajaknya di tempat tersebut. Kemudian ada pembagian hadiah yang menarik bagi WP terbaik dalam pembayaran pajak, buku dan juga brosur gratis tentang panduan pembayaran pajak sebanyak 500 eksemplar untuk semua warga yang hadir. Dalam acara tersebut yang hadir setiap harinya ada sebanyak kurang lebih 25 orang perwakilan dari satu kelurahan. Selain menggelar event tersebut, petugas PBB juga melakukan penyuluhan dengan menggunakan mobil penyuluhan sebanyak 2 buah unit untuk melakukan sosialisiasi kepada warga. Lalu petugas pajak juga menyebarkan informasi tentang pajak melalui media sosial seperti facebook Pemko Medan dan juga Facebook Kecamatan.


73

4.1.8

Kendala yang dihadapi oleh petugas penyuluhan PBB dalam melakukan

penyuluhan. Kendala yang dihadapi dalam melakukan penyuluhan PBB di dalam masyarakat yang dihadapi oleh para petugas penyuluhan pajak dan petugas kelurahan menurut Informan I adalah sebagian besar terletak pada kondisi warganya. Saat petugas penyuluhan datang, sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja dari pagi hingga sore, sehingga petugas datang di saat malam hari. Selain itu, dari pernyataan Informan I diketahui bahwa ada beberapa warga yang menempati rumah sewa, sehingga pemilik aslinya bukan berada di lingkungan tersebut dan pemiliknya tidak terlalu peduli dengan pembayaran PBB. “setahu saya jika petugas datang di pagi hari atau siang hari sebagian besar warganya tidak berada di rumah karena bekerja hingga sore hari atau bahkan malam hari. Kemudian ada beberapa rumah yang merupakan rumah kontrakan dan pemilik kontrakannya tidak berada di lingkungan tersebut melainkan di kecamatan yang berbeda atau bahkan di luar kota, sementara orang yang mengontrak rumah tersebut tidak ingin membayar pajak dengan alasan bukan tanah pribadi mereka.” Hal itu juga di dukung oleh pernyataan Informan II. “kurang tahu, mungkin hanya satu yaitu saat kepling datang tetapi rumah yang dikunjungi kosong dan tidak seorangpun yang ada di rumah karena bekerja.” Menurut Informan III juga mengatakan bahwa masyarakat tidak berada di rumah pada siang hari karena alasan yang sama yang telah dikemukakan oleh Informan I. “kurang tahu persis, mungkin kalau petugas datang di siang hari tetangga banyak yang tidak ada di rumah karena sebagian besar bekerja sampai sore hari.” Sama dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Informan I. “kurang tahu, tetapi sering sekali kalau petugas datang di siang hari tetangga banyak yang tidak ada di rumah karena sebagian besar bekerja sampai sore hari.” Selain kendala yang telah dipaparkan diatas, menurut Informan Tambahan I dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ada beberapa kendala yang lainnya yang ia alami seperti mendapat komentar dan kritikan yang tidak baik kepadanya sebagai petugas ketika ia mengingatkan untuk membayar pajak dan mewajibkan warga untuk menyertakan tanda lunas


74

pembayaran PBB saat sedang mengurus berkas di kantor kelurahan. Selain itu, beberapa warga yang masing berstatus menyewa, tidak bersedia membayarkan PBB dengan alasan bahwa itu bukan tanah miliknya dan pemilik tidak mau membayarkannya. “ada beberapa warga yang sering komplain kepada petugas, tetapi sebagai petugas ya kita juga wajib melayani warga walaupun terkadang ada beberapa warga yang mengeluarkan kata-kata cacian kepada petugas jika diminta bukti tanda lunas PBB. Kebanyakan warga akan membayar pajak jika ada kepentingannya dengan pihak kelurahan, tetapi jika tidak ada kepentingannya maka akan sangat susah untuk membayar pajak. Selain itu, alasan beberapa warga tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi (masing mengontrak) dan pemilik rumahnya berada di luar kota dan tidak ingin membayarkannya.” Hal itu juga di kemukakan oleh Informan Tambahan II yang menyatakan bahwa yang menyewa tidak mau membayarkan PBB. “beberapa warga tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi (masih mengontrak) sementara pemilik rumahnya berada di luar kota sehingga mereka yang menempati rumah tersebut merasa kesulitan untuk membayar pajaknya. Kendala lainnya adalah saat kami datang di siang hari, kedatangan kami disambut dengan anjing penjaga rumah dan pemilik rumah sedang bekerja di siang hari, sehingga kami sebagai Kepling harus datang kembali di malam hari saat pemilik rumah sudah pulang.” Hal yang sama juga diungkapkan oleh Informan Tambahan III yang juga mendatangi rumah warga. Selain itu, Informan Tambahan III juga menambahkan bahwa ada beberapa kendala teknis di lapangan yaitu saat warganya tidak dapat dijumpai karena tidak berada di rumah karena bekerja, selain itu ketika ia sudah mendahulukan pembayaran PBB warga dengan uang pribadinya, warga tidak bersedia untuk menggantinya dengan alasan tidak memiliki uang. “beberapa warga tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi (masih mengontrak) sementara pemilik rumahnya berada di luar kota sehingga mereka yang menempati rumah tersebut merasa kesulitan untuk membayar pajaknya. Kendala lainnya adalah saat kami datang di siang hari, kedatangan kami disambut dengan anjing penjaga rumah dan pemilik rumah sedang bekerja di siang hari. Lalu ketika kami sudah mendahulukan pembayaran PBB mereka dengan uang kami sendiri, mereka tidak mau menggantinya dengan alasan


75

tidak ada uang padahal kami harus mendapatkan minimal 10 WP yang membayar PBB.” Informan Tambahan IV menambahkan secara lebih terperinci kendala yang dialami saat melakukan pelaksanaan penyuluhan kepada warga. Saat berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk melakukan penyuluhan kepada warga, beberapa kali petugas kelurahannya tidak berada di tempat saat akan melaksanakan sosialisasi pada hari yang telah ditentukan. Tidak hanya kendala yang datang dari petugas kelurahan, ada saatnya juga kendala itu datang dari petugas UPT sendiri, contohnya petugas kurang bekerja maksimal saat mendatangi warga untuk memberikan SPPT. Ketika mendatangi warga, hanya ada beberapa petugas saja yang mampu untuk berkomunikasi dengan warga, sementara petugas yang lainnya hanya mendampingi dalam menyuluh. Kemudian ada beberapa kendala lain saat berada di lapangan yaitu sangat sulit mencari alamat rumah warga karena alamat yang dilapangan tidak sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT, selain itu walaupun objek pajaknya berada di daerah itu, tetapi rumah pemiliknya bukan di daerah tersebut sehingga petugas harus mendatangi kerumah yang di tempatinya walaupun letaknya sangat jauh. Kemudian sama seperti yang telah dikemukakan oleh Informan I, II, III, IV dan Informan Tambahan II dan III, Informan Tambahan IV juga mengalami hal yang sama yaitu ketika mengunjungi rumah warga disiang hari, warga tidak berada di rumah karena sedang bekerja. “saat berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk melakukan penyuluhan kepada warga terkadang petugas kelurahannya belum siap karena ada beberapa petugas kelurahan yang tidak berada di tempat saat akan melaksanakan sosialisasi pada hari yang telah ditentukan. Namun ada saatnya juga kendala itu datang dari petugas UPT itu sendiri seperti petugas kurang bekerja maksimal saat mendatangi warga untuk memberikan SPPT. Selain itu, hanya ada beberapa petugas saja yang bersedia untuk berkomunikasi dengan warga, sementara petugas yang lainnya tidak berani tampil melainkan hanya ikut serta dalam pelakasanaan program ini. Kemudian ada beberapa kendala lain saat berada di lapangan yaitu sangat sulit mencari alamat rumah warga karena alamat yang dilapangan tidak sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT, selain itu walalaupun objek pajaknya berada di daerah itu, tetapi rumah pemiliknya bukan di daerah tersebut sehingga petugas harus mendatangi kerumah yang di tempatinya walaupun letaknya sangat jauh. Kemudian kendala lainnya adalah saat petugas mengunjungi rumah warga disiang hari, warga tidak berada di rumah karena sedang bekerja.”


76

Untuk mengatasi kendala ketika petugas datang tetapi warga tidak berada di rumah, menurut Informan I, II, III, IV dan Informan Tambahan II, III dan IV maka petugas akan datang kembali pada sore atau malam hari atau bahkan keesokan harinya. Ketika warga yang merupakan pemilik SPPT tidak berada di wilayah tersebut, maka mereka mengantarkannya ke rumah warga tersebut. Selain itu, Informan Tambahan I juga menambahkan cara untuk mengatasi kendala ketika warga tidak mau menyertakan bukti lunas PBB maka mereka akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisikan waktu yang mereka janjikan untuk bisa melunasi pembayar PBB dan dibubuhi materai 6000. Khusus untuk warga yang tinggal di kontrakan akan dihimbau untuk menghubungi pemilik rumah untuk membayar PBB pada saat transaksi pembayaran sewa rumah. “dalam persyaratan salah satu berkas pengurusan surat-surat yang dibutuhkan warga seperti saat melakukan pengurusan KTP kami menghimbau kepada warga untuk menyertakan tanda bukti lunas SPPT. Terkadang ada yang menyertakannya tetapi ada juga yang tidak menyertakannya, sebagai petugas kita tetap menghimbau tetapi jika memang belum dibayarkannya SPPT dan dia sangat butuh untuk diuruskan berkasnya ya, mau tidak mau kita juga wajib mengurus berkasnya. Kalau tidak demikian maka tidak akan tercapai target kita untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Salah satu cara untuk mengatasi kendala bagi warga yang sangat susah membayar PBB adalah dengan mengarahkannya untuk membuat surat pernyataan kapan bisa membayar PBB dan dibubuhi materai 6000. Khusus untuk warga yang tinggal di kontrakan akan dihimbau untuk menghubungi pemilik rumah untuk membayar PBB pada saat transaksi pembayaran sewa rumah. Dipaksa untuk membayar juga tidak mungkin karena mereka adalah warga.” Untuk mengatasi kendalanya jika warga yang tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi menurut Informan Tambahan II akan dihimbau untuk menghubungi pemilik rumah saat ingin membayar uang sewa sekaligus untuk membayarkan PBB. Cara mengatasi kendala lainnya adalah saat pemilik SPPT tidak berada di wilayah tersebut maka menurut Informan Tambahan II sebagai Kepling, ia harus mengantarkan SPPT ke alamat rumah pemilik aslinya walaupun rumah yang ditempatinya bukan termasuk di dalam wilayah lingkungan kelurahan Beringin. “untuk mengatasi kendalanya jika warga yang tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi akan kami himbau untuk menghubungi pemilik rumah saat ingin membayar uang sewa sekaligus untuk


77

membayarkan PBB. Cara mengatasi kendala lainnya adalah saat kami datang di siang hari tetapi pemilik rumah tidak berada di rumah kami sebagai Kepling harus datang kembali di malam hari saat pemilik rumah sudah pulang. Terkadang kami harus mengantarkan SPPT sebuah rumah kontrakan ke alamat rumah pemilik aslinya walaupun rumah yang ditempatinya bukan termasuk di dalam wilayah lingkungan kelurahan Beringin tetapi di Tembung.” Hal ini juga didukung oleh Informan Tambahan III yang juga mau mengantarkan SPPT ke rumah warga yang merupakan pemilik asli dari SPPT tersebut walaupun bukan lagi dalam wilayahnya dengan biaya transport pribadi. “untuk mengatasi kendalanya jika warga yang tidak mau membayar PBB karena rumah yang ditempatinya bukan merupakan milik pribadi akan kami himbau untuk menghubungi pemilik rumah saat ingin membayar uang sewa sekaligus untuk membayarkan PBB. Cara mengatasi kendala lainnya adalah saat kami datang di siang hari tetapi pemilik rumah tidak berada di rumah kami sehingga kami sebagai Kepling harus datang kembali di malam hari saat pemilik rumah sudah berada di rumah. Terkadang kami harus mengantarkan SPPT sebuah rumah kontrakan ke alamat rumah pemilik aslinya walaupun rumah yang ditempatinya bukan termasuk di dalam wilayah lingkungan kelurahan Beringin tetapi di tempat lain dengan biaya trasnport kami sendiri.” Sementara menurut Informan Tambahan IV cara untuk mengatasi kendala dengan petugas kelurahan adalah dengan menjalin hubungan yang baik seperti mengajak petugas kelurahan untuk mengobrol di kantor ataupun saat makan siang di luar kantor agar saat melakukan penyuluhan lebih mudah untuk saling berkoordinasi karena kedekatan sudah tercipta. Untuk mengatasi kendala yang datang dari petugas UPT itu sendiri, saat petugas kurang bekerja maksimal maka akan diadakan evaluasi dan diberikan saran serta masukan yang membangun agar kedepannya lebih baik. Kemudian untuk mengatasi kendala saat berada lapangan yang disebabkan oleh alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT, sama seperti yang dikemukakan oleh Informan Tambahan II dan III adalah mengantarkannya kerumah yang di tempatinya. “cara untuk mengatasi kendala dengan petugas kelurahan kami menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Terkadang kami mengajak mereka mengobrol di kantor ataupun saat makan siang di luar kantor agar saat melakukan penyuluhan lebih mudah untuk berkoordinasi. Untuk mengatasi kendala yang datang dari petugas UPT itu sendiri saat petugas kurang bekerja maksimal kami adakan evaluasi dan


78

memberikan saran dan masukan yang membangun agar kedepannya lebih baik. Kemudian untuk mengatasi kendala saat berada lapangan yang disebabkan oleh alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT adalah mengantarkannya kerumah yang di tempatinya. Jika petugas mengunjungi rumah warga di siang hari dan ternyata warganya tidak berada di rumah karena sedang bekerja di siang harinya maka petugas akan mendatanginya keesokan harinya atau meminta bantuan pada kepling yang juga berada dalam lingkungan masyarakat tersebut.”

4.1.9 Opini informan tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB yang telah dilaksanakan dari awal sampai pada sekarang Menurut Informan I mengenai pelaksanaan kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Petugas penyuluhan di kelurahan ini dari awal sampai pada sekarang sudah efektif karena petugas penyuluhan PBB dari DISPENDA datang untuk menghimbau dan sudah berhasil mengingatkan warga untuk membayar PBB walaupun jumlah petugas yang datang sedikit. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Informan I merasa terbantu dengan kedatangan petugas seperti Kepling dan juga petugas pajak yang telah datang beberapa waktu yang lalu untuk mengingatkan pembayaran pajak. Jika tidak diingatkan untuk membayar pajak, maka ia akan lupa karena kesibukannya dalam mengurusi pekerjaan rumah dan anak-anaknya. “mengenai kegiatan penyuluhan menurut saya sudah efektif dilakukan sejauh ini, petugas selalu memberikan SPPT kepada warga dan mengingatkan untuk membayarkannya. Jika datang petugas dari badan penyuluhan dari Kantor pajak sebanyak seperti yang semalam siang dilakukan mungkin hanya beberapa kali saja seperti itu. Selama empat tahun saya tinggal disini baru kali ini saya melihat banyak petugas yang datang dan mengantarkan SPPT ke rumah-rumah warga, tahun sebelumnya paling hanya satu atau dua orang saja yang mnedampingi Kepling. Mereka membantu untuk mengingatkan membayar pajak.” Menurut Informan II, badan penyuluhan yang datang dari Dispenda tidak selalu datang dalam jumlah yang banyak, hanya satu atau dua orang saja. Menurut penuturannya, petugas yang datang untuk memberikan SPPT adalah kepling dan didampingi satu atau dua orang petugas PBB dari DISPENDA. Mereka biasanya mengingatkan untuk segera membayar PBB dan menjelaskan tentang tatacara mengurus pengurangan pajak dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan PBB. Menurutnya pelaksanaan kegiatan ini memiliki manfaat


79

tersendiri bagi warga jika petugas datang, karena sebagai warga, ia diingatkan untuk membayar pajak. “badan penyuluhan yang datang dari Dispenda tidak selalu datang dalam jumlah yang banyak, hanya satu atau dua orang saja. Biasanya petugas yang datang untuk memberikan SPPT adalah kepling dan didampingi satu atau dua orang petugas PBB dari DISPENDA kepada warga dan mengingatkan untuk segera membayar PBB dan tatacara mengurus pengurangan pajak dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan PBB. Lumayan bermanfaat jika petugas datang karena kita diingatkan untuk membayar pajak.” Hal ini juga dibenarkan oleh Informan III yang mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sudah sangat bagus karena ada kerjasama yang baik antara petugas dari kelurahan dan petugas penyuluhan pajak. Ia menambahkan bahwa petugas kelurahan sudah sangat bagus dalam mensosialisasikan tentang PBB karena kelurahan akan memberikan bantuan berupa sembako dengan syarat melampirkan bukti pembayaran SPPT. “menurut saya dari lurah sudah sangat bagus karena katanya kalau membayar pajak maka akan diberikan bantuan dari kantor lurah dan saya akan membayar pajak kalau itu menjadi syaratnya.” Menurut pendapat Informan IV, pelaksanaan penyuluhan sudah lumayan efektif karena petugas memberikan SPPT kepada masyarakat dan mengingatkan untuk segera membayar PBB. “menurut saya sudah lumayan efektif karena memberikan SPPT kepada masyarakat dan mengatakan pembayaran jangan lupa dilakukan sebelum jatuh tempo. Jika demikian pasti masyarakat ingat untuk membayar PBB.” Hal ini juga di dukung oleh pendapat dari Informan Tambahan I, II dan III yang mengatakan jika pelaksanaannya sudah lumayan efektif walaupun jumlah petugas yang datang hanya satu atau dua orang saja. Selain itu, jika dilihat dari pelaksanaan secara keseluruhan di lapangan saat menjangkau warga sudah lumayan efektif dan bagus. “menurut saya sudah efektif, walaupun jika dilihat dari jumlah petugas penyuluhan yang datang hanya satu atau dua orang saja, tetapi pelaksanaannya dilapangan dalam menjangkau warga sudah cukup bagus.” Informan Tambahan III juga menambahkan jika kehadiran dari petugas penyuluhan tentu memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembayaran PBB walaupun tidak terlalu besar. Sebagai Kepling, ia juga mengatakan bahwa peran Kepling juga sangat besar dalam menjangkau masyarakat dan menghimbau untuk membayar PBB.


80

“pasti ada pengaruhnya walaupun tidak terlalu besar karena kami juga membantu petugas penyuluhan langsung turun ke lapangan untuk berjumpa dengan warga di saat membagikan SPPT dan menghimbau untuk membayarkan pajak. Kami para Kepling yang selalu mendatangi warga kami, bahkan saya sampai menggunakan uang pribadi saya untuk membuat daftar penerima SPPT dan saya print sendiri agar mempermudah pendataan warga sebagai wajib pajak, jika mendatangi warga sampai ke Martubung juga pakai biaya bensin dari kantung sendiri. Itulah pengorbanan dan kesungguhan kami.” Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Informan Tambahan I yang memberikan alasan yang lebih mendetail tentang keefektifan pelaksanaan penyuluhan di kelurahan ini dan memiliki pengaruh dari kehadiran petugas penyuluhan baik petugas penyuluhan PBB dari kantor pajak maupun petugas dari kelurahan sendiri dalam menyuluh kepada warga tentang PBB. Petugas sudah melakukan sosialisasi ketika sudah mau dekat waktu pembagian SPPT. Upaya dari kelurahan melakukan kegiatan rutin bahwa sebanyak sebulan sekali yaitu setiap hari Rabu pada saat jam kerja, Kepling yang didampingi oleh petugas UPT melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat. Selain itu, setiap hari Rabu Kepling wajib melaporkan target pencapaian sebanyak minimal 10 WP yang sudah membayar pajak setiap minggunya. Maka kerjasama dengan kelurahan dan petugas penyuluhan PBB sangat menentukan kesuksesan pembayaran PBB. “sudah tepat karena dilakukan sosialisasi ketika sudah mau dekat waktu pembagian SPPT. Sebanyak sebulan sekali yaitu setiap hari Rabu pada saat jam kerja, Kepling yang didampingi oleh petugas UPT wajib mensosialisasikannya kepada minimal sepuluh orang warga. Sebelum terjun kedalam lingkup warga, beberapa petugas kelurahan, Kepling dan beberapa warga dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana mencapai target dan bagaimana cara agar warga sadar untuk membayar PBB. Waktu sosialisasi yang diadakan di kecamatan kurang lebih 2 sampai 3 jam dengan warga dan begitu juga pada saat berada di lapangan. Saya sudah menjabat di kelurahan ini selama lima tahun tetapi memegang tanggung jawab di bidang PBB ini baru selama dua tahun. Pasti ada dampaknya, sektim dan petugas dari PBB mendatangi warga sambil membagikan SPPT dan menghimbau agar segera membayar sebelum jatuh tempo bulan Agustus.” Hal ini di dukung oleh pendapat dari Informan Tambahan IV yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyuluhan di kelurahan ini sudah sangat efektif karena segala upaya telah dilakukan demi pengumpulkan PBB kepada warga. Petugas yang mendatangi warga


81

hanya menghimbau dan tidak bisa melakukan pemaksaan sebab tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan kepada warga sebagai wajib pajak. Khusus untuk tahun ini, petugas penyuluhan PBB juga mendapat tugas khusus yang diberikan oleh walikota guna meningkatkan PAD (Penerimaan Anggaran Daerah) yaitu dengan melakukan pendataan ulang kepada semua warga dengan memantau kondisi Objek pajak di lapangan. Belum pernah dilakukan survei tentang objek pajak yang berkaitan dengan luas bangunan dan kondisi bangunan di lapangan tahun 2017 ini. Hal ini akan berkaitan dengan besar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera pada SPPT untuk tahun yang akan datang. “menurut saya cukup efektif karena segala upaya telah dilakukan demi pengumpulkan PBB kepada warga. Mengenai membayar atau tidak, itu semua kembali pada warga karena kita sebagai petugas hanya menghimbau, tidak ada sanksi yang tegas pada warga sebagai wajib pajak, namun untuk WP di Kota Medan itu sendiri sebagian besar sudah taat pajak, hanya ada beberapa saja yang belum sadar pajak. Khusus untuk tahun ini ada tugas khusus yang di berikan langsung oleh walikota kepada petugas pajak untuk meningkatkan PAD (Penerimaan Anggaran Daerah) yaitu dengan melakukan pendataan ulang kepada semua warga dengan memantau kondisi Objek pajak. Sudah beberapa tahun terakhir belum pernah dilakukan survei tentang objek pajak yang berkaitan dengan luas bangunan, kondisi bangunan, apakah mengalami perubahan dari yang tidak ada bangunan menjadi ada, dari yang masih berukuran kecil menjadi lebih besar. Hal ini akan berkaitan dengan besar NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tertera pada SPPT. Walikota sangat serius menyikapi hal ini sehingga petugas pajak bekerjasama dengan petugas kecamatan dan kelurahan untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan sampai dengan akhir Maret 2017. Hari ini kepala seksi UPT sedang rapat bersama dengan walikota untuk mendiskusikan terkait hal ini.”

4.1.10

Pengaruh

proses

pelaksanaan

kegiatan

penyuluhan

terhadap

peningkatan pembayaran PBB di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Menurut Informan I pelaksanaan kegiatan penyuluhan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan karena jika tidak ada petugas yang datang kepada warga untuk mengingatkan maka ia tidak ingat untuk membayar pajak.


82

“pasti adalah apalagi seperti saya, kalau diingatkan pasti saya ingat untuk membayarkannya, kalau tidak ada yang mengingatkan mana mungkin saya ingat karena sangat sibuk jadi tidak kepikiran lagi hal-hal yang seperti ini.” Begitu juga halnya yang dikemukakan oleh Informan II yang menyatakan bahwa ada pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin, khususnya ketika petugas datang untuk mengingatkan pembayaran pajak. “pasti ada. Petugas yang datang selalu mengingatkan untuk membayar pajak. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya kalau kita tidak membayar pajak maka akan sulit untuk mengurus segala urusan di kelurahan maka mau tidak mau kita harus membayarkan PBB karena itu sudah merupakan kewajiban sebagai warga.” Begitu juga halnya yang dikemukakan oleh Informan III yang menyatakan bahwa walaupun tidak mengetahui secara detail, kegiatan penyuluhan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan tetap ada, khususnya ketika petugas datang untuk mengingatkan pembayaran pajak. “saya kurang mengetahuinya secara detail, mungkin ada pengaruhnya kalau dikatakan oleh petugas untuk membayar supaya kita mendapat bantuan pasti kita bayarkan.” Menurut Informan IV kedatangan petugas memiliki pengaruh terhadap pembayaran SPPT karena telah mengingatkan warga walaupun hal tersebut tidak berpengaruh pada dirinya yang tidak membayarkan PBB dengan alasan masih menyewa. “kurang tahu, setahu saya petugas datang memberikan SPPT lalu kita tandatangani bukti kalau kita sudah menerima SPPT, lalu diingatkannya untuk membayarkan, itu saja, mungkin sama warga yang lain yang memang tanahnya milik sendiri pasti bayar kalau diingatkan. Kalau petugas sudah mendatangai warga pasti warga juga segan kalau tidak membayar pajak, sedikit banyaknya pasti ada pengaruhnya terhadap pembayaran PBB.” Hal ini juga didukung oleh Informan Tambahan I yang mengatakan bahwa ada pengaruh dari pelaksanaan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB di kelurahan ini sehingga tahun 2016 mengalami peningkatan pembayaran PBB hingga 103 % di kelurahan ini. “pasti ada pengaruhnya sehingga warga sadar untuk membayar pajak dan akhirnya mengalami peningkatan sebesar 103 %. Yang pentimg kita selalu mengupayakan yang terbaik.”


83

Sama juga halnya dengan yang dikemukakan oleh Informan Tambahan I, Informan Tambahan II mengatakan bahwa ada pengaruh dari pelaksanaan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB di kelurahan ini karena sebagai petugas kelurahan mereka selalu mengingatkan warga untuk membayar pajak dan hal ini mendukung program penyuluhan PBB yang di lakukan oleh DISPENDA. “pasti ada pengaruhnya, karena kami sebagai kepling yang mendatangi warga selalu menghimbau warga untuk membayarkan PBB, kalau petugas dari pajak yaitu UPT hanya sesekali saja dalam memberikan penyuluhan PBB. Walaupun demikian jika di datangi terus, tentu warga tergerak untuk membayarkan pajaknya” Hal tersebut juga didukung oleh Informan Tambahan III, yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang dirasakan dengan hadirnya petugas penyuluhan PBB. Ia juga menambahkan bahwa mereka tetap berusaha mendatangi warga untuk mengingatkan pembayaran pajak. Disamping itu, beliau juga menambahkan bahwa dalam acara 17 Agustus pada saat memberikan kata sambutan, setiap Kepling selalu menggunakan kesempatan ini untuk menghimbau warga agar membayar PBB. “pasti ada pengaruhnya pada warga karena pada saat perayaan 17 Agustus ketika saya hendak memberikan kata sambutan di depan warga, maka mereka akan bersorak bayar PBB, berarti mereka sangat paham tujuan saya berpidato atau jika setiap bertemu dengan mereka selalu mengingatkan untuk segera membayar pajak. Sebagian besar warga sudah sadar untuk membayar pajak. Kalau warga selalu di datangai petugas baik petugas pajak ataupun petugas kelurahan maka mereka juga akan segan kalau tidak membayar pajak. ” Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat dari Informan Tambahan IV yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari pelaksanaan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB di kelurahan ini karena sebagai petugas penyuluhan, mereka mendatangi warga secara langsung, tidak hanya menunggu warga datang ke kantor pajak untuk membayarkan pajak mereka, jadi dengan demikian mereka tahu kondisi warga di lapangan. ”tentunya dengan dilakukan sosialisasi seperti ini pembayaran pajak meningkat jumlahnya karena petugas menjemput langsung bola dan tidak hanya menunggu di kantor.”

4.1.11 Saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB


84

Setelah mewawancarai lebih dalam, maka peneliti menanyakan saran dan masukan mereka terhadap pelaksanaan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB. Menurut Informan I, petugas yang datang untuk melakukan penyuluhan datang dalam jumlah yang banyak, seperti yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Hal itu disebabkan karena jika warga kurang mengerti tentang PBB atau memiliki pertanyaan tentang PBB bisa ditanyakan secara langsung tanpa harus datang ke kantor DISPENDA. Informan I juga berharap jika warga sudah membayar pajak maka sebaiknya pemerintah juga memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat seperti menyediakan fasilitas umum yang lebih baik dan berkualitas seperti membenahi jalanan yang rusak, melakukan penggalian paret dan melakukan pembangunan dalam bentuk yang lainnya sehingga manfaat pajak dapat langsung dirasakan oleh warga. “menurut saya jika bisa hendaknya yang menyuluh dan mendatangi warga ramai seperti yang dilakukan semalam. Jika Kepling didampingi oleh petugas dari Dispendanya langsungkan lebih baik dan lebih bagus sehingga jika kita kurang paham dan ada hal yang ingin kita tanyakan maka bisa ditanyakan secara langsung tanpa harus datang ke kantornya. Harapan saya jika warga sudah membayar pajak maka sebaiknya pemerintah juga memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat seperti membenahi jalanan yang rusak, melakukan penggalian paret dan melakukan pembangunan dalam bentuk yang lainnya sehingga dapat langsung dirasakan dampaknya oleh warga.“ Begitu juga halnya yang disarankan oleh Informan II untuk memperhatikan sarana dan prasaran yang digunakan oleh masyarakat umum dan sebaiknya yang datang menyuluh kepada warga adalah petugas dari DISPENDA agar pertanyaan warga dapat langsung dijawab oleh petugas. “menurut saya jika warga sudah memenuhi kewajibannya sebagai warga dalam hal pembayar pajak, maka pembangunan seharusnya lebih di perhatikan dan ditingkatkan agar manfaat pajak dapat dirasakan langsung oleh warga. Seharusnya alangkah lebih baik ketika kepling menjangkau masyarakat didampingi oleh petugas dari DISPENDA karena jika ada pertanyaan atau masalah dapat langsung disampaikan kepada petugas dari DISPENDA. Informan III juga menambahkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti dirinya dan apabila pajak telah dibayarkan maka sebaiknya pemerintah jujur dalam


85

memberikan bantuan kepada warga seperti raskin dan bahan sembako lainnya yang sangat bermanfaat secara langsung kepada warga. “menurut saya pajak yang sudah diterima diberikan dalam bentuk bantuan kepada warga seperti bantuan raskin. Saya hanya pernah dapat satu kali.” Harapan saya jika warga sudah membayar pajak maka sebaiknya pemerintah jujur dalam memberikan bantuan kepada warga seperti raskin dan bahan sembako lainnya yang sangat bermanfaat, jika demikian kita juga pasti akan membayar pajak ke kantor kelurahan.” Tidak jauh berbeda dengan saran dan harapan yang diberikan oleh Informan I, II dan III, Informan IV yang mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan bermanfaat secara langsung kepada warga dan melakukan perbaikan jalan, perbaikan paret dengan jujur sehingga warga merasakan dampaknya. “menurut saya pajak yang sudah diterima diberikan dalam bentuk bantuan kepada warga seperti bantuan raskin, perbaikan jalan, perbaikan paret sehingga warga merasakan dampaknya. Harapan saya jika warga sudah membayar pajak maka sebaiknya pemerintah jujur dalam memberikan bantuan kepada warga seperti raskin dan bahan sembako lainnya yang sangat bermanfaat, jika demikian kita juga pasti akan membayar pajak ke kantor kelurahan.” Begitu juga yang disarankan oleh Informan Tambahan I sebaiknya dari petugas yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB secara lebih mendetail. Selain itu, sebaiknya waktu untuk penyuluhan kepada warga adalah sore hari saat warga sudah berada di rumah sehingga waktunya lebih efektif dan hasilnya lebih efisien. “sebaiknya dari petugas yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB. Selain itu, sebaiknya waktu untuk penyuluhan kepada warga adalah sore hari saat warga sudah berada di rumah sehingga waktunya lebih efektif dan hasilnya lebih efisien. Jika seperti sistem yang berlaku sekarang sepertinya kurang efektif karena mewajibkan petugas untuk mendatangi rumah warga pada saat jam kerja yaitu dari pagi hingga sore hari, sementara sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja. Olehkarena itu, sistem seperti ini dinilai kurang efektif.


86

Informan Tambahan I juga berharap agar pada waktu mendatang, kelurahan ini juga mampu melebihi pencapaian target pembayaran PBB seperti yang telah di raih pada tahun 2016 yaitu berada pada angka 103 %. Selain itu, warga yang merupakan wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak demi terwujudnya pembangunan yang merata. “harapannya walaupun kelurahan ini sudah melebihi pencapaian target yang diberikan pada

tahun 2016 yaitu sebesar 103 %, ya harapannya dapat lebih

meningkat lagi ditahun ini dan diwaktu yang akan datang. Selain itu, warga yang merupakan wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak demi terwujudnya pembangunan yang merata.” Begitu juga yang disarankan oleh Informan Tambahan II yang menyarankan petugas penyuluhan dari DISPENDA yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB secara lebih mendetail. Selain itu, penetapan kenaikan harga untuk NJOP jangan terlalu signifikan sehingga tidak memberatkan warga sebagai wajib pajak. “Sebaiknya dari petugas yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB. Selain itu, sebaiknya kenaikan harga untuk NJOP pada SPPT jangan terlalu signifikan.” Harapannya sama dengan harapan yang dikemukakan oleh Informan Tambahan I yaitu agar warga yang merupakan wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena untuk mendapatkan haknya harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban. Hal itu juga didukung oleh pendapat dari Informan Tambahan III yang menyarankan bahwa sebaiknya dari petugas yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB. Selain itu, sebaiknya kenaikan harga untuk NJOP pada SPPT jangan terlalu signifikan agar tidak memberatkan masyarakat. Ia juga berharap agar warga yang merupakan wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena untuk mendapatkan haknya harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban. Dalam hal ini, kewajiban warga adalah membayar pajak maka sebaiknya sadar untuk membayar pajak. “sebaiknya dari petugas khususnya petugas pajak yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk sadar membayar PBB. Selain itu, sebaiknya kenaikan


87

harga untuk NJOP pada SPPT jangan terlalu signifikan setiap tahunnya karena sangat memberatkan masyarakat. Harapannya warga yang merupakan wajib pajak lebih sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak karena untuk mendapatkan haknya harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban. Dalam hal ini, kewajiban warga adalah membayar pajak maka sebaiknya sadar untuk membayar pajak.” Saran dari Informan Tambahan IV mengungkapkan bahwa sebagai petugas penyuluhan sebaiknya yang menjabat sebagai atasan harus lebih menekankan kerja nyata bagi anggota yang dipimpinnya, sehingga hasilnya dapat mencapai angka yang maksimal sesuai yang sudah di rencanakan. Kemudian, khusus untuk petugas penyuluhan itu sendiri, seharusnya diberikan pelatihan seperti diklat atau pembekalan untuk menambah pengetahuan petugas tentang bagaimana cara menyuluh dan materi apa saja yang hendak disuluh kepada warga. Disamping itu, ia juga menyarakan agar pada saat melakukan penyuluhan, para petugas yang mendatangi warga seharusnya diberikan uang transport yang digunakan untuk menjangkau rumah warga, sehingga petugas dapat bekerja lebih maksimal. Ia juga menyarankan pemerintah untuk merevisi Undang-udang yang mengatur tentang pajak agar memiliki sanksi yang lebih tegas sehingga ada keterikatan bagi warga jika tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian disamping itu, perlu dipekerjakan juru sita yang bertugas untuk menyita objek pajak jika WP tidak membayarkan pajaknya. Setelah semuanya itu diberlakukan, harus ada trasnparansi mengenai penerimaan keuangan pajak dan penggunaannya sehingga penggunaan

pajak

tepat

sasaran

untuk

melakukan

pembangunan

umum

demi

mensejahterakan warga masyarakat. “sebagai petugas penyuluhan menurut saya kinerja petugas sudah bagus tetapi perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Saran saya sebaiknya atasan harus lebih menekankan kerja dan kerja bagi petugas yang dipimpinnya sehingga hasilnya akan lebih maksimal dalam melayani warga. Kemudian untuk petugas penyuluhan itu sendiri seharusnya diadakan pelatihan seperti diklat untuk menambah bekal pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menyuluh dan materi apa saja yang hendak disuluh. Pada saat melakukan penyuluhan, seharusnya diberikan uang trasnport untuk menjangkau rumah warga sehingga petugas dapat bekerja lebih efekif dan giat tanpa takut untuk mengeluarkan biaya dari kantung pribadi. Kemudian Undang-udang yang mengatur tentang pajak harus lebih tegas dan dibuat sanksinya bagi yang tidak menjalankannya sehingga ada keterikatan bagi warga jika tidak menjalankan


88

kewajibannya sebagai warga negara. Lalu harus ada juru sita yang menyita objek pajak jika tidak dibayarkan pajaknya. Kemudian ada trasnparansi mengenai penerimaan keuangan pajak dan penggunaannya sehingga penggunaan pajak tepat sasaran untuk melakukan pembangunan umum demi mensejahterakan warga.”

4.1.12 Klasifikasi Tabel Berdasarkan data yang diperoleh diatas, peneliti mengklasifikasikan seluruh data para informan ketika proses penelitian berlangsung berdasarkan tujuan penelitian, guna mempermudah analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Karakteristik Informan No 1

Jenis Informan Informan I

Karakteristik Informan  Berusia 38 tahun.  Lahir Medan, 27 September 1979.  Ibu Rumah tangga.  Mempunyai 3 orang anak.  Alamat Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati No. 35


89

Medan. 2

Informan II

 Berusia 50 tahun.  Lahir Madiun, 12 Juni 1967.  Wiraswasta.  Mempunyai 2 orang anak.  Alamat Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati No. 60.

3

Informan III

 Berusia 74 tahun.  Lahir Tomok, 9 Desember 1942.  Tidak bekerja.  Mempunyai 10 orang anak, 20 cucu, 6 orang cicit.  Alamat Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati No. 40 Medan.

4

Informan IV

 Berusia 40 tahun.  Lahir Pasaman Barat, 7 April 1977.  Pedagang.  Mempunyai 5 orang anak.  Alamat Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati No. 1 Medan.

5

Informan Tambahan I

 Berusia 47 tahun.  Lahir Kabanjahe, 17 September 1969.  Kepala Seksi Tata Pemerintahan.  Mempunyai 3 orang anak.  Alamat Jl. Jamin Ginting Gg. Kenanga I No. 21 Simpang Selayang.

6

Informan Tambahan II

 Berusia 54 tahun.  Lahir Kabanjahe, 1 April 1962.  Kepling IV.  Mempunyai 2 anak.  Alamat Jl. Dwiwarna No. 20.

7

Informan Tambahan III

 Berusia 46 tahun.  Lahir Stabat, 5 Juli 1971.  Kepling II.  Mempunyai 4 orang anak.


90

 Alamat Jl. Mesjid No. 25. 8

Informan Tambahan IV

 Berusia 41 tahun.  Medan, 25 Agustus 1976.  PNS Staf di Dispenda Wilayah UPT VI.  Mempunyai 1 orang anak.  Alamat Jl. Stela Raya No. 7 Kelurahan Simpang Selayang.

Tabel 4.3 Tabel Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan No

Jenis Informan

1

Informan I

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan  Pihak yang terlibat penyuluhan ialah Kepling dan petugas kelurahan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  Kurang tahu media penyuluhan.

2

Informan II

 Tidak tahu tentang pihak yang terlibat dalam penyuluhan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  Kurang mengetahui media penyuluhan.

3

Informan III

 Tidak mengetahui tentang pihak yang terlibat dalam penyuluhan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  kurang mengetahui media penyuluhan yang digunakan.

4

Informan IV

 Tidak mengetahui tentang pihak yang terlibat dalam penyuluhan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  Baleho di depan Citra Garden, dan radio most FM.


91

5

Informan Tambahan I

 UPT, kepala Lingkungan, Lurah dan Sektim Kelurahan.  Materi yang disosialisasikan tentang ajakan untuk membayar pajak dan manfaat membayar PBB.  Medianya berupa spanduk yang dipasang di kelurahan.

6


 Tidak mengetahui tentang pihak yang terlibat dalam penyuluhan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  Medianya berupa spanduk yang dipasang di kelurahan.

7


 Tidak mengetahui tentang pihak yang terlibat dalam penyuluhan.  Sedikit materi penyuluhan dan himbauan membayar PBB.  Medianya berupa spanduk yang dipasang di kelurahan.

8


 UPT,

Kecamatan,

Kelurahan

dan

Sektim

Kelurahan, Kepala Lingkungan.  Materi tentang cara membayar pajak, mengurus pengurangan pajak dan manfaat PBB.  Medianya berupa baleho di tempat umum, brosur, siaran radio di radio RRI dan Most FM, penyuluhan door to door dan di event besar, penyebaran informasi melaluimedia sosial seperti facebook Pemko Medan dan Kecamatan.

Tabel 4.4 Tabel Kendala No 1


Kendala Yang di Hadapi  Saat petugas datang untuk melakukan penyuluhan di siang hari, sebagian besar warga tidak berada di


92

rumah karena bekerja. 2

Informan II

 Saat petugas datang untuk melakukan penyuluhan di siang hari, sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja.

3

Informan III


4

Informan IV


5

Informan Tambahan I

 Warga memberikan kata cacaian kepada petugas kelurahan saat diminta untuk memberikan bukti pembayaran PBB sebagai salah satu persyaratan pengurusan berkas di kelurahan.  pemilik rumah sewa

tidak bersedia membayar

PBB. 6


 Saat petugas datang di siang hari, warga tidak berada di rumah karena bekerja.  Warga yang berstatus menyewa tidak bersedia membayar PBB.

7


 Saat petugas datang di siang hari, sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja.  Warga yang berstatus menyewa tidak bersedia membayar PBB.  Warga sulit membayar PBB yang telah di dahulukan oleh Kepling.

8


 Petugas

penyuluhan

yang

bekerja

kurang

maksimal.  Petugas kelurahan yang kurang bekerja maksimal.  Warga yang sulit dijumpai pada siang hari karena sebagian besar warga bekerja pada siang hari.


93

Tabel 4.5 Tabel Opini Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan PBB dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pembayaran PBB No 1


Opini  Pelaksanaannya sudah efektif karena petugas penyuluhan PBB dari DISPENDA telah berhasil mengingatkan dan menghimbau untuk pembayaran pajak walaupun dalam jumlah yang sedikit.

2

Informan II

 Pelaksanaannya sudah efektif karena petugas penyuluhan PBB DISPENDA yang datang telah berhasil mengingatkan dan menghimbau untuk pembayaran pajak walaupun petugas yang datang dalam jumlah yang sedikit.

3

Informan III

 Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini sudah sangat bagus karena ada kerjasama yang baik antara petugas dari kelurahan dan petugas penyuluhan pajak dalam mensosialisasikan tentang PBB.

4

Informan IV

 Pelaksanaan penyuluhan PBB sudah lumayan efektif karena petugas memberikan SPPT kepada masyarakat dan mengingatkan untuk segera membayar PBB.

5

Informan Tambahan I

 Pelaksanaan penyuluhan PBB sudah sangat efektif dan

memiliki

pengaruh

dalam

peningkatan

pembayaran PBB. 6


 Pelaksanaan penyuluhan PBB sudah efektif walaupun jumlah petugas yang datang hanya satu atau dua orang saja tetapi teknis di lapangan saat menjangkau warga sudah lumayan efektif dan bagus.

7


 Pelaksanaan penyuluhan PBB sudah efektif walaupun jumlah petugas yang datang hanya satu atau dua orang saja tetapi teknis di lapangan saat


94

menjangkau warga sudah lumayan efektif dan bagus. 8


 pelaksanaan penyuluhan di kelurahan ini sudah sangat efektif karena segala upaya telah dilakukan demi pengumpulkan PBB kepada warga.

Tabel 4.6 Tabel Saran No 1


Saran  Petugas yang datang menyuluh sebaiknya datang dalam jumlah yang banyak.  Diberikan materi penyuluhan yang lebih mendetail tentang PBB.  Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak untuk perbaikan fasilitas umum.

2

Informan II

 Diberikan materi penyuluhan yang lebih mendetail tentang PBB.  Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak untuk perbaikan fasilitas umum.

3

Informan III

 Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak untuk memberikan bantuan raskin pada warga yang kurang mampu.

4

Informan IV

 Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari pajak untuk perbaikan fasilitas umum dan memberikan bantuan raskin pada warga yang kurang mampu.

5

Informan Tambahan I

 Diberikan materi penyuluhan yang lebih mendetail.  Waktu untuk penyuluhan sebaiknya disore hari.

6


 Diberikan materi penyuluhan.  Waktu untuk penyuluhan sebaiknya disore hari.  Kenaikan harga NJOP jangan terlalu signifikan.


95

7


 Diberikan materi penyuluhan.  Waktu untuk penyuluhan sebaiknya disore hari.  Kenaikan harga NJOP jangan terlalu signifikan.

8


 Waktu untuk penyuluhan sebaiknya disore hari.  Atasan menekankan untuk bekerja maksimal kepada anggota.  Petugas penyuluhan diberikan pelatihan diklat.  Diberikan uang trasnportasi untuk dapat menjangkau warga.  Peraturan perundang-undangan ditegakkan.  Ada transparansi yang jelas mengenai pelaporan PBB.

4.2. Pembahasan Penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dengan metode wawancara telah berhasil dilakukan kepada 8 orang informan. Melalui beberapa pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti, maka didapatkan data bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang yang diwakili oleh keempat informan kunci mengetahui tentang hal yang mendasar mengenai definisi dan manfaat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil wawancara, seluruh informan mengetahui definisi dan manfaat PBB secara garis besar serta manfaatnya. Sebagian besar


96

masyarakat menjawab bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dibebankan kepada warga sebagai wajib pajak ditujukan untuk tanah dan bangunan yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika berbicara mengenai manfaat membayar pajak, menurut mereka adalah untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, perbaikan paret seperti yang telah dilakukan di wilayah lingkungan IV tahun 2011 di, Jl. Letjen Jamin Ginting Gg. Jati Medan. Selain itu, ada yang menambahkan bahwa manfaat membayar PBB adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk sembako berupa raskin dan barang kebutuhan sehari-hari yang lainnya, yang juga dirasakan warga di lingkungan ini. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti juga mendapatkan informasi berupa gambaran tentang bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Dari hasil wawancara yang dilakukan, ternyata Informan I, II, III maupun IV sebagai informan kunci, tidak terlalu mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB yang dilakukan oleh para petugas pajak maupun petugas kelurahan. Mereka hanya mengetahui bahwa SPPT diberikan kepada warga dan menghimbau untuk segera membayarkannya dan diberikan beberapa materi terkait dengan PBB. Selain itu, tidak semua informan mengetahui dengan jelas siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan di kelurahan ini baik masyarakat maupun petugas kelurahan (Kepling). Berdasarkan penuturan warga masyarakat, pihak yang mendatangi warga untuk memberikan SPPT dan menghimbau untuk membayarkan PBB selama ini adalah Kepling. Dari penuturan warga juga diketahui bahwa baru kali ini yaitu ditahun 2017 warga didatangi oleh banyak petugas penyuluhan dari kantor pajak bersama dengan Kepling dalam jumlah yang lumayan banyak yaitu sekitar 4 sampai 5 orang petugas. Dari penuturan warga lebih senang jika petugas yang datang untuk memberikan SPPT adalah petugas penyuluhan yang datang dari pajak karena mereka dapat bertanya secara langsung jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan seputar PBB tanpa harus mendatangi kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan. Sementara itu, menurut masyarakat mengenai teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang selama ini di jalankan oleh Kepling dan satu atau dua orang petugas penyuluhan PBB. Ketika mendatangi rumah warga, maka Kepling akan memberikan SPPT dan selalu menanyakan kepada warga untuk membayarkan langsung kepadanya saat itu juga atau membayarkan sendiri ke Bank Sumut. Biasanya jika masyarakat belum memiliki uang, maka akan lebih memilih untuk membayarkannnya langsung ke Bank Sumut sebelum jatuh tempo di bulan Agustus.


97

Sementara menurut petugas penyuluhan PBB, teknisnya yang telah diprogramkan dan seharusnya di jalankan adalah SPPT pertama sekali diberikan oleh DISPENDA yang kini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan, kemudian membagikannya kepada petugas kecamatan, lalu diteruskan kepada kelurahan. Dikelurahan, SPPT akan diberikan kepada warga oleh kepala Lingkungan dan didampingi oleh petugas penyuluhan dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) dan akan didukung oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh kelurahan. Salah satu kebijakan yang telah diberlakukan di kelurahan Beringin ini adalah ketika warga ingin mengurus sesuatu berkas seperti pengurusan KTP dan sebagainya, maka diwajibkan untuk melampirkan bukti tanda lunas PBB sebagai salah satu persyaratannya, sehingga warga sebagai WP (Wajib Pajak) yang datang ke kelurahan secara mau tidak mau harus mengurus pelunasan PBB terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan teknis dilapangan, ketika SPPT sampai kepada Kepling, petugas UPT dari DISPENDA akan turut serta mendampingi Kepling dalam membagikannya kepada warga masyarakat. Setiap minggunya, semua petugas pajak bersama dengan Kepling mendatangi warga untuk membagikan SPPT pada hari Rabu dan Kamis. Program yang dilaksanakan pada hari Rabu dikenal dengan Pekan panutan, sedangkan program yang dilakukan pada hari Kamis dikenal dengan Operasi Sisir. Sebelum mendatangi warga, para petugas penyuluhan dengan petugas yang berada di kelurahan akan mengikuti brifing untuk menentukan lokasi yang sangat potensial dalam pembayaran pajak sebagai tempat yang akan dituju untuk melaksanakan penyuluhan di kantor Kecamatan Medan Selayang. Ketika petugas kelurahan (Kepling) mendatangi rumah warga, didampingi oleh petugas pajak untuk memberikan SPPT kepada warga dan mengingatkan mereka untuk membayar pajak. Dalam hal ini, petugas tidak bisa memaksakan masyarakat untuk membayarkan pajaknya karena sebagai petugas, mereka hanya bisa menghimbau warga untuk membayar pajak bukan memaksa. Jadi dalam hal ini, yang terlibat dalam pelaksanaan penyuluhan ada beberapa pihak yaitu petugas UPT DISPENDA, petugas kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan. Semuanya saling bekerjasama dengan baik. Namun, walaupun secara program yang tertulis dan direncanakan telah tersusun dengan baik, dalam pelaksanaanya di lapangan tidak sebaik yang tertera didalam program. Menurut masyarakat, dalam pelaksaan penyuluhan PBB, materi yang disosialisasikan kepada warga masyarakat oleh petugas penyuluhan saat melakukan penyuluhan PBB telah dilakukan tetapi tidak oleh banyak petugas. Petugas penyuluhan yang datang hanya sejumlah satu atau dua orang saja.


98

Hal ini tentunya berbeda dengan yang telah disampaikan oleh petugas penyuluhan PBB yang mengatakan bahwa materi penyuluhan sudah bagus karena telah disosialisasikan manfaat pajak yang digunakan untuk memenuhi fasilitas umum seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, dan fasilitas umum yang lainnya. Selain itu, petugas mengatakan bahwa telah mensosialisasikan tentang cara membayar pajak, mengurus pengurangan pajak dan masih banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan pajak jika warga menanyakannya secara langsung saat mereka mendatangi warga. Disamping itu, menurut pemaparan petugas penyuluhan tentang penggunaan media yang digunakan untuk melakukan penyuluhan dan mendukung pelaksanaan penyuluhan PBB kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemasangan papan reklame (baleho) yang dipasang dibeberapa tempat di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak, pembagian brosur, dan siaran radio melalui stasiun radio RRI dan Most FM. Dalam hal ini juga dilakukan Pendekatan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) yaitu dengan mengunjungi satu persatu rumah warga untuk membagikan SPPT dan mengadakan penyuluhan. Selain itu, juga diadakan even besar yang mengundang khlayak ramai untuk membayar pajak seperti yang dilakukan pada bulan Desember 2016 yang lalu. Penyuluhan yang dilakukan secara massal ini dikenal dengan event penghapusan denda yang terbuka untuk semua kalangan mulai dari kalangan menengah kebawah hingga kalangan menengah ke atas yang berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Acara ini diadakan pada bulan 10, triwulan keempat sebelum tutup buku. Ketika petugas telah mengumpulkan seluruh data dan ternyata berdasarkan target pencapaian pembayaran belum tercapai, maka disepakati untuk mengadakan event penghapusan denda ini demi mengejar target pencapaian pembayaran PBB untuk tahun 2016. Dalam acara ini dibuat pentas seni dengan mengundang beberapa band terkemuka dan di laksanakan dalam kurun waktu 3 hari di beberapa titik, yang dimana dalam satu titik dapat menjangkau dua kecamatan. Acara ini dilakukan untuk menarik perhatian warga untuk tegerak membayar PBB. Selain menggelar event tersebut, petugas PBB juga melakukan penyuluhan dengan menggunakan mobil penyuluhan yang diturunkan sebanyak 2 buah unit untuk melakukan sosialisiasi kepada warga. Mobil ini hanya digunakan pada saat dibutuhkan oleh petugas karena jumlahnya yang sangat terbatas. Tidak berhenti disitu, petugas pajak juga menyebarkan informasi tentang pajak melalui media sosial seperti facebook Pemko Medan dan juga Facebook Kecamatan. Segala upaya dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan PBB kepada masyarakat.


99

Namun, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan yang kemukakan sebagian besar masyarakat yang mengakui bahwa tidak mengetahui media yang digunakan dalam proses pelaksanaan penyuluhan PBB tersebut. Dari keempat Informan kunci yang merupakan masyarakat, hanya ada satu informan yang mengetahui media yang digunakan yaitu Informan IV yang mengatakan bahwa ia mengetahui beberapa jenis media yang digunakan dalam penyuluhan PBB ini walaupun tidak membayar pajak yaitu baleho dan juga siaran radio di salah satu stasiun radio seperti Most FM. Sementara ketiga informan kunci yang lainnya tidak mengetahui media yang digunakan dalam penyuluhan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan Tambahan I, II dan III media yang digunakan sebagai media penyuluhan PBB hanya dalam bentuk spanduk yang dipasang di kantor kelurahan dan baleho. Hal ini menunjukkan bahwa penggunan media dalam pelaksanaan penyuluhan juga tidak efektif karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahuinya. Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyuluhan PBB di kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang sudah efektif pelaksanaannya ditengah masyarakat walaupun masyarakat mengakui bahwa tidak mengetahui media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan karena mereka merasa bahwa badan pelaksana penyuluhan sudah memberikan pengarahan mengenai pajak.

Dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan tentunya memiliki kendala, baik kendala yang datang dari masyarakat maupun dari dalam internal pihak yang melakukan penyuluhan. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para petugas penyuluhan pajak dan petugas kelurahan dalam melakukan penyuluhan PBB di dalam masyarakat, yaitu: - Warga tidak berada di rumah saat petugas datang. Saat petugas penyuluhan dan Kepling datang ke rumah warga, sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja dari pagi hingga sore, sehingga petugas datang di saat malam hari. - Warga tidak mau membayar PBB yang telah didahulukan oleh petugas.


100

Untuk mencapai target setiap minggunya Kepling wajib membuat laporan 10 WP yang membayar PBB. Maka untuk mencapai target tersebut Kepling mendahulukan pembayaran PBB warga dengan uang pribadinya, dan kemudian saat memintanya kepada warga, warga tidak bersedia untuk menggantinya dengan alasan tidak memiliki uang, sehingga Kepling kehilangan uangnya. - Beberapa warga menempati rumah sewa tidak bersedia membayar PBB. Beberapa warga yang masih berstatus menyewa, tidak bersedia membayarkan PBB dengan alasan bahwa itu bukan tanah miliknya dan pemilik tidak mau membayarkannya. Mereka juga mengatakan bahwa pemilik aslinya tidak berada di lingkungan tersebut (diluar kota) dan pemiliknya tidak terlalu peduli dengan pembayaran PBB. Selain itu, sebagai penyewa mereka mengakui bahwa mereka memiliki rasa sungkan untuk turut campur dalam hal mengingatkan utang pembayaran PBB kepada pemilik rumah. - Komentar dan kritikan tidak baik dari warga. Komentar dan kritikan tidak baik yang berasal dari warga masyarakat sering diterima petugas kelurahan ketika petugas mengingatkan untuk membayar pajak dan mewajibkan warga untuk menyertakan tanda lunas pembayaran PBB saat sedang mengurus berkas di kantor kelurahan. - Kurangnya koordinasi antara petugas penyuluhan PBB dengan petugas kelurahan Saat berkoordinasi dengan petugas kelurahan untuk melakukan penyuluhan kepada warga, beberapa kali petugas kelurahannya tidak berada di tempat saat akan melaksanakan sosialisasi pada hari yang telah ditentukan. - Kurangnya koordinasi antar sesama petugas penyuluhan PBB. Tidak hanya kendala yang datang dari petugas kelurahan, ada saatnya juga kendala itu datang dari petugas UPT sendiri, contohnya petugas kurang bekerja maksimal saat mendatangi warga untuk memberikan SPPT. Ketika mendatangi warga, hanya ada beberapa petugas saja yang mampu untuk berkomunikasi dengan warga, sementara petugas yang lainnya hanya mendampingi dalam kegiatan penyuluhan. - Sulit mencari alamat rumah warga. Alamat yang dilapangan tidak sesuai dengan alamat yang tertera di SPPT, selain itu walaupun objek pajaknya berada di daerah itu, tetapi rumah pemiliknya bukan di daerah tersebut sehingga petugas harus mendatangi kerumah yang di tempatinya walaupun letaknya sangat jauh dengan biaya pribadi.


101

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan PBB tersebut maka ada beberapa hal yang dilakukan: - Pada ketika petugas datang tetapi warga tidak berada di rumah, maka petugas akan datang kembali pada sore atau malam hari atau bahkan keesokan harinya. - Ketika warga yang merupakan pemilik SPPT tidak berada di wilayah tersebut, maka mereka mengantarkannya ke rumah warga tersebut. - Ketika warga yang masih berstatus menyewa, tidak bersedia membayarkan PBB dengan alasan bahwa itu bukan tanah miliknya dan pemilik tidak mau membayarkannya

maka

petugas

akan

tetap

mengingatkan

mereka

untuk

membayarkannya dengan uang pribadi atau memberikannya pada pemilik sewa ketika membayarkan uang sewa. - Bagi warga masyarakat yang belum sanggup untuk menyertakan tanda lunas pembayaran PBB saat sedang mengurus berkas di kantor kelurahan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang berisikan waktu yang mereka janjikan untuk bisa melunasi pembayar PBB dan dibubuhi materai 6000.. - Meningkatkan koordinasi antara petugas penyuluhan PBB dengan petugas kelurahan dengan menjalin hubungan yang baik seperti mengajak petugas kelurahan untuk mengobrol di kantor ataupun saat makan siang di luar kantor agar saat melakukan penyuluhan lebih mudah untuk saling berkoordinasi karena kedekatan sudah tercipta - Meningkatkan koordinasi antar sesama petugas penyuluhan PBB dan saat petugas kurang bekerja maksimal maka akan diadakan evaluasi dan diberikan saran serta masukan yang membangun agar kedepannya lebih baik. Mengenai keefektifan pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB yang telah dilaksanakan dari awal sampai pada sekarang di kelurahan ini kurang efektif karena menurut penuturan informan, petugas penyuluhan yang datang hanya untuk menghimbau warga untuk membayar pajak dan tidak memberikan materi tentang pajak. Selain itu, jumlah petugas penyuluhan yang datang kepada warga sangat sedikit, dan setiap tahunnya hanya Kepling tanpa didampingi oleh petugas dari penyuluhan PBB. Walaupun demikian, masyarakat merasa terbantu dengan kedatangan petugas seperti Kepling dan juga petugas pajak yang telah datang beberapa waktu yang lalu dilingkungan ini. Mereka dinilai memiliki pengaruh terhadap pembayaran SPPT karena telah mengingatkan warga untuk mengingatkan pembayaran pajak. Jika tidak diingatkan untuk membayar pajak, maka masyarakat akan lupa karena kesibukan dan aktivitas yang lainnya.


102

Setelah mewawancarai lebih dalam, maka peneliti dapat menggali saran dan masukan masyarakat terhadap pelaksanaan penyuluhan PBB dalam upaya meningkatkan pembayaran PBB yang telah dirangkum kedalam beberapa poin, yaitu: - Petugas yang datang untuk melakukan penyuluhan (Kepling) didampingi oleh petugas penyuluhan PBB - Petugas yang turun ke lapangan wajib mensosialisasikan kepada warga manfaat membayar pajak, kegunaan pajak dan juga menyadarkan warga untuk membayar PBB. - Penentuan kenaikan harga untuk NJOP tidak signifikan. - Sebagai seorang atasan, sebaiknya dapat lebih menekankan kerja nyata bagi petugas yang dipimpinnya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal dalam menjalankan program kerja dan melayani warga. - Petugas penyuluhan diberikan pelatihan seperti diklat atau pembekalan sebelum menyuluh kepada warga dengan tujuan menambah pengetahuan mereka tentang bagaimana cara menyuluh dan materi apa saja yang hendak disuluh. - Pada saat melakukan penyuluhan, seharusnya diberikan uang trasnport yang digunakan untuk menjangkau rumah warga sehingga petugas dapat bekerja lebih maksimal. - Merevisi Undang-udang yang mengatur tentang pajak harus lebih tegas dan dibuat sanksinya bagi yang tidak menjalankannya sehingga ada keterikatan bagi warga jika tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. - Pemerintah menyediakan fasilitas umum yang lebih baik dan berkualitas sebagai implementasi dari pembayaran PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak seperti membenahi jalanan yang rusak, melakukan penggalian paret dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan melakukan pembangunan dalam bentuk yang lainnya sehingga manfaat pajak dapat langsung dirasakan oleh warga.


103

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang


104

maka dapat diperoleh kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Frekuensi dan waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang dilakukan secara rutin yaitu dua kali seminggu yaitu pada hari Rabu yang dikenal dengan nama pekan panutan dan pada hari Kamis yang dikenal dengan nama operasi sisir. 2. Materi yang disampaikan kepada warga dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang yaitu tentang manfaat pembayaran pajak yang diberikan warga yaitu untuk memenuhi fasilitas umum seperti penerangan jalan, perbaikan jalan, dan fasilitas umum yang lainnya. Selain itu petugas juga mensosialisasikan tentang cara membayar pajak, mengurus pengurangan pajak dan masih banyak hal yang lainnya yang berkaitan dengan pajak jika warga menanyakannya secara langsung saat mereka mendatangi warga. 3. Media yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah papan reklame (baleho) yang dipasang dibeberapa tempat di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak, salah satunya seperti yang di pasang di persimpangan jalan masuk ke perumahan Citra Garden, pembagian brosur, siaran radio melalui stasiun radio RRI dan Most FM. Selain itu pendekatan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) juga dilakukan yaitu dengan mengunjungi satu persatu rumah warga (door to door) dan mengadakan event besar yang mengundang khalayak ramai untuk membayar pajak. Disamping menggelar event tersebut, petugas PBB juga melakukan penyuluhan dengan menggunakan mobil penyuluhan yang diturunkan sebanyak 2 buah unit untuk melakukan sosialisiasi kepada warga. Mobil ini digunakan jika petugas yang turun ke lapangan membutuhkan mobil tersebut. Tidak berhenti disitu, petugas pajak juga menyebarkan informasi tentang pajak melalui media sosial seperti facebook Pemerintah kota Medan dan juga Facebook Kecamatan. Segala upaya dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan PBB kepada masyarakat demi meningkatkan pembayaran PBB. 4. Kendala yang dihadapi oleh petugas penyuluhan saat melakukan penyuluhan ada beberapa yaitu : - Sebagian besar warga tidak berada di rumah karena bekerja saat petugas datang untuk melakukan penyuluhan di siang hari.


105

- Warga memberikan kata cacian kepada petugas kelurahan saat diminta untuk memberikan bukti pembayaran PBB sebagai salah satu persyaratan pengurusan berkas di kelurahan. - Pemilik rumah sewa dan warga yang berstatus penyewa tidak bersedia membayar PBB. - Warga tidak membayar PBB yang telah di dahulukan oleh Kepling. - Petugas penyuluhan yang bekerja kurang maksimal. - Petugas kelurahan yang bekerja kurang maksimal. 5. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan PBB yang telah dilakukan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang memiliki pengaruh terhadap peningkatan pembayaran PBB karena warga telah diingatkan untuk melakukan pembayaran PBB dan diberikan pembekalan materi mengenai hal yang berkaitan dengan PBB, baik mengenai manfaat pembayaran PBB, cara mengurus pengurangan PBB yang mempengaruhi tingkat kesadaran warga untuk membayar PBB. Selain itu peran dari pihak kelurahan yang mewajibkan menyertakan bukti lunas PBB saat pembayaran PBB juga mempengaruhi tingkat pembayaran PBB. 6. Tujuan utama dari Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang dinilai sudah tercapai karena masyarakat telah merasakan kehadiran petugas penyuluhan yang melakukan penyuluhan PBB kepada masyarakat. 5.2

Saran Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dalam

Peningkatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, peneliti mengajukan beberapa saran yang kiranya bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

5.2.1 Saran Penelitian Diharapkan kepada para mahasiswa khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, untuk dapat melanjutkan penelitian sejenis dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan adanya penelitian yang berbeda, maka akan semakin banyak pula referensi hasil


106

penelitian yang dapat digunakan dan memperkaya khasanah para calon peneliti berikutnya khususnya di bidang public relations. 5.2.2 Saran Dalam Kaitan Akademis Diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat membangun relasi yang baik, dengan pendekatan yang lebih dalam terhadap informan yang akan diwawancarai, sehingga wawancara dapat berjalan dengan baik dan nyaman. 5.2.3 Saran Dalam Kaitan Praktis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan dan petugas kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Diharapkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang telah dibuat agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dan semakin kreatif dalam menemukan strategi untuk mengajak masyarakat menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak dan menciptakan hubungan yang baik dengan petugas kelurahan sebagai perangkat masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak. Selain itu diharapkan agar pemerintah memberikan pembekalan terlebih dahulu kepada setiap anggota penyuluhan PBB yang akan berhadapan dengan masyarakat agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Petugas Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang. Sementara itu, kepada Petugas Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang untuk lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program yang telah dibuat agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan, semakin sabar dan kreatif dalam menemukan strategi untuk menciptakan kedekatan dengan warga dan petugas penyuluhan PBB, sehingga hubungan yang baik antar warga masyarakat dan pemerintah dapat terjalin dengan baik dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Recommend Documents