34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perusahaan Polda Metro Jaya memiliki wilayah hukum yang meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan daerah-daerah penyangga yang terdiri dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok serta Kepulauan Seribu. Keseluruhan wilayah tersebut perlu mendapatkan penanganan secara optimal dengan melibatkan personel yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Bertitik tolak dari kondisi sebagaimana tersebut di atas, Biro SDM Polda Metro Jaya sebagai pengemban tugas bidang pembinaan personel berkewajiban untuk mempersiapkan personel baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan sumber daya yang tersedia. Demi terarahnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian di lingkungan Biro SDM, perlu disusun Rencana Kerja Biro SDM Polda Metro Jaya Tahun 2011. Guna meningkatkan pelaksanaan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja dan mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta untuk
lebih
memantapkan
akuntabilitas
kinerja
sebagai
wujud
pertanggungjawaban pada pelaksanaan Rencana Kerja Biro SDM T.A. 2011, maka perlu dilakukan analisa dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro SDM Polda Metro Jaya Tahun 2011. Dengan penyusunan laporan ini diharapan dapat dijadikan sebagai
34
35
masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/7/I/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya, Biro SDM
Polda Metro Jaya bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
manajemen bidang personel yang meliputi pembinaan, penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personil, termasuk psikologi dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda Metro Jaya. Tugas Biro SDM tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja T.A. 2011 yang meliputi : 1. Pembinaan personel di lingkungan Polda Metro Jaya. 2. Penyelenggaraan manajemen/pengendalian personel yang meliputi penyediaan personel, seleksi pendidikan pengembangan, serta pemisahan dan penyaluran personil. 3. Pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan karier, yang meliputi mutasi dan pengangkatan dalam jabatan, kepangkatan dan pembinaan PNS Polri. 4. Pembinaan
pendidikan
dan
pelatihan,
meliputi
pendidikan
kejuruan
(Dikbangspes) dan pelatihan fungsi kepolisian. 5. Pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan, yang meliputi pembinaan rokhani dan mental, pembinaan jasmani serta pembinaan kesejahteraan moril dan upaya peningkatan kesejahteraan materiil personel. 6. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.
36
Susunan Organisasi Biro SDM Polda Metro Jaya terdiri dari : a. Unsur Pimpinan : Kepala Biro SDM (Karo SDM). b. Unsur Pembantu Pimpinan : 1) Bagian Pengendalian Personel (Bag Dalpers); 2) Bagian Pembinaan Karier (Bag Binkar); 3) Bagian Pembinaan Kesejahteraan (Bag Watpers); 4) Bagian Psikologi (Bag Psi); 5) Sub Bagian Renmin (Ur Ren, Ur Min, Ur Tu, dan Urkeu); c. Unsur Pelaksana : 1) Sub Bagian Penyediaan Personel (Subbag Diapers); 2) Sub Bagian Seleksi (Subbag Lek); 3) Sub Bagian Pemisahan dan Penyaluran (Subbag Sahlur); 4) Sub Bagian Mutasi dan Jabatan (Subbag Mutjab); 5) Sub Bagian Pangkat (Subbag Pangkat); 6) Sub Bagian Moril dan Materiil (Subbag Rilmat); 7) Sub Bagian Rohani Mental dan Jasmani (Subbag Rohjas); 8) Sub Bagian Psikologi Personel (Subbag Psi Pers); dan 9) Sub Bagian Psikologi Kepolisian (Subbag Psi Pol). d. Data Riil Kekuatan Personel Biro SDM Polda Metro Jaya Personel Biro SDM Polda Metro Jaya menurut DPP Gaji pada bulan April tahun 2010 terdiri dari : 1)
Polri
: 121 orang
2)
PNS Polri
: 74 orang
3)
Capeg
: 13 orang
37
e. Visi-Misi Biro SDM Polda Metro Jaya 1) Visi Terwujudnya personel Polri Polda Metro Jaya yang profesional, bermoral dan modern sehingga tergelar anggota Polri yang dipercaya masyarakat. 2) Misi Sesuai Visi Biro SDM Polda Metro Jaya tersebut di atas dan mengacu kepada Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal Januari 2005 serta Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat, maka diuraikan misi Biro SDM Polda Metro Jaya sebagai berikut : a) Melaksanakan rekruitmen anggota Polri dan PNS Polri secara transparan, akuntabel dan humanis dengan memanfaatkan teknologi informasi. b) Melaksanakan seleksi pendidikan pengembangan guna meningkatkan kualitas personel Polri Polda Metro Jaya. c) Melaksanakan pendataan pensiun anggota Polri dan menyelesaikan proses pensiun janda/duda/warakawuri. d) Menyelenggarakan pelatihan fungsi dan mengirimkan anggota Polri untuk mengikuti pendidikan kejuruan guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personel Polri. e) Menyelenggarakan penempatan personel Polri sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi untuk kepentingan pembinaan karier maupun dalam rangka pemberian reward and punishment.
38
f) Menyelenggarakan perawatan personel melalui penelitian dan usulan kenaikan pangkat anggota dan PNS Polri sesuai aturan yang berlaku. g) Melaksanakan pembinaan jasmani, mental, moril dan kesejahteraan personel Polri meliputi tanda kehormatan, perijinan/cuti, penghasilan personel/kenaikan gaji berkala dan perumahan. h) Melaksanakan pemeriksaan psikologi untuk penyediaan sumber daya manusia Polri/PNS dalam rangka promosi jabatan, penempatan/ penugasan personel serta konsultasi psikologi. 3) Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun, Biro SDM Polda Metro Jaya melaksanakan strategi dalam bentuk Rencana kebutuhan Kekuatan (Renbutkuat) tahun 2010 – 2014 dalam memenuhi visi dan misi Biro SDM Polda Metro Jaya dan perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Biro SDM Polda Metro Jaya melakukan pengukuran sejauh mana Visi dan Misi Biro SDM Polda Metro Jaya. 4) Kebijakan Strategi Biro SDM Polda Metro Jaya tahun 2011 Penyusunan Lakip Biro SDM Polda Metro Jaya T.A. 2011 tidak terlepas dari kebijakan strategis Biro SDM Polda Metro Jaya Tahun 2011. Dalam rangka melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di Polda Metro Jaya disusun kebijakan strategis Biro SDM Polda Metro Jaya tahun 2011 yang mengacu kepada kebijakan strategis Polda Metro Jaya T.A. 2011 sebagai berikut :
39
a) Meningkatkan rekruitmen Polri Diktukba dan Akpol maupun PPSS dengan melibatkan organisasi/instansi eksternal lain (Diknas, ID, LSM, Kompolnas, Himpsy, UNJ fakultas keolahragaan dan Menpan) agar lebih professional, transparan dan akuntabel. b) Menyelenggarakan
Pembinaan
karier
personel
Polri
dengan
memperhatikan aspek moral, prestasi dan kemampuan yang handal serta menetapkan system kontrak kerja terhadap Kasatwil dan Kasatfung. c) Tersedianya SDM Polda Metro Jaya yang cukup dan berkualitas (sesuai kompetensi) guna mengawaki Satker sampai unit kerja terdepan dalam rangka Gakkum dan Binkum mengacu pasa prinsip “the right man on the right place” dengan meningkatkan kemampuan/kualitas personil Polda Metro Jaya melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya. 5) Arah Kebijakan a) Kebijakan Polda Metro Jaya (1) Mengusulkan lanjutan pembangunan yang tertunda pada TA. 2008 sebagai dampak Kebijakan Pemerintah yakni: pembangunan lanjutan gedung Densus 88 AT, Mako Polres Metro Tangerang Kabupaten, Mako Polsek Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan Polres Metro Bekasi Kabupaten, Barak Siaga untuk Polres Metro Bandara Soetta, pembangunan Den D Sat Brimob Cikarang khususnya penyelesaian 2 unit Flat B (5 lantai) dan fasilitas
40
lingkungan Den D Sat Brimob Cikarang dan renovasi lapangan tembak Polda Metro Jaya. (2) Mengusulkan pembangunan fasilitas berupa gedung/kantor termasuk pembangunan Polsek sehubungan dengan pemekaran kecamatan di wilayah Depok, Bekasi dan Tangerang. (3) Meningkatkan kecepatan Polri (Quick Respon) terhadap laporan/ pengaduan masyarakat dengan target 10 menit sampai di TKP, dan penerapan penindakan simpatik petugas Polantas di lapangan. (4) Meningkatkan peran Traffic Management Center (TMC) pada Dit Lantas Polda Metro Jaya yang berfungsi sebagai pusat informasi registrasi kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas serta pelayanan administrasi lalu lintas (SIM, STNK dan BPKB). (5) Meningkatkan
sistem
pelayanan
lalu
lintas
dalam
rangka
pembayaran administrasi SIM, STNK dan BPKB. (6) Meningkatkan dan mengefektifkan penggunaan Website Dit Reskrim Polda Metro Jaya dan jajaran dengan aplikasi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara Online sehingga masyarakat sebagai pelapor mengetahui hasil penyidikan melalui Website tersebut. (7) Mengefektifkan jaringan Pusat Informasi Kriminalitas Nasional (PIKNAS) on line Polda Metro Jaya sampai dengan Polsek jajaran Polda Metro Jaya guna menjaring informasi kriminalitas secara cepat dan akurat.
41
(8) Melaksanakan rekruitmen Polri Diktukba dan AKPOL maupun PPSS dengan melibatkan organisasi/instansi eksternal lain (Diknas, IDI, LSM, Kompolnas, JIMPSY, UNJ Fakultas Keolahragaan dan Menpan) agar lebih profesional, transparan dan akuntabel. (9) Menyelenggarakan pembinaan karier personel
Polri
dengan
memperhatikan aspek moral, prestasi dan kemampuan yang handal serta menetapkan sistem kontrak kerja terhadap para Kasatwil dan Kasatfung. (10) Tersedianya SDM Polda Metro Jaya yang cukup dan berkualitas (sesuai kompetensi) guna mengawaki Satker sampai unit kerja terdepan dalam rangka Gakkum dan Binkum mengacu pada prinsip “the right man on the right place” dengan meningkatkan kemampuan/kualitas
personel
Polda
Metro
Jaya
melalui
pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya. (11) Meningkatkan penguasaan hukum personil Polda Metro Jaya dalam rangka Gakkum pada semua bentuk pendidikan/pelatihan termasuk
melengkapi
perpustakaan
(peraturan
perundang-
undangan dan Pilun hukum) yang aktual baik nasional maupun internasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satker sampai dengan unit kerja terdepan sesuai dengan Tupoksinya. (12) Mengoptimalkan dukungan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Polda Metro Jaya baik materiil dan
42
fasilitas guna memperpanjang usia pakai sehingga layak untuk digunakan. (13) Melaksanakan implementasi tata kelola logistik yang baik sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). (14) Menata kelembagaan, eselonisasi, jabatan struktural dan fungsional dalam rangka memotivasi sumber daya manusia Polda Metro Jaya mencapai kinerja sebaik-baiknya, melalui usul perubahan struktur organisasi maupun jabatan baik struktural maupun fungsional dan memperbaharui tipologi Polres dan Polsek sesuai karakteristik kerawanan daerah, perkembangan social base (kondisi awal) dan kemajuan
wilayah
seiring
proses
otonomi
daerah
untuk
meningkatkan pelayanan dan kesetaraan jabatan dengan aparat pemerintah daerah. (15) Memperkuat dan meningkatkan kemampuan intelijen keamanan Polda Metro Jaya dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pencegahan gangguan keamanan sebagai dampak dan ekses dari perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan pasca pemilu 2009. (16) Mengembangkan falsafah dan strategi perpolisian masyarakat (Polmas) pada rencan aksi yang konkrit melalui kunjungan rumah/tempat usaha, sambang desa, tatap muka dan mengambil
43
tindakan kepolisian guna meningkatkan kemitraan Polisi dengan masyarakat (Toga, Tomas, Toda) yang lebih dekat dan interaktif sebagai mitra sejajar melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam rangka upaya mewujudkan rasa aman dan tenang pada masyarakat. (17) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap premanisme dan kejahatan jalanan untuk mewujudkan rasa aman dan tenang bagi masyarakat. (18) Melakukan penindakan secara tegas dan tuntas terhadap segala bentuk perjudian, kasus-kasus korupsi serta pengungkapan kejahatan dengan modus baru menggunakan berteknologi tinggi. (19) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba dengan cara persuasif, preventif maupun represif dengan melaksanakan operasi Kepolisian secara konsisten dan berlanjut. (20) Melaksanakan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan secara konsisten berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap perkembangan eskalasi gangguan kamtibmas. (21) Melakukan pengamanan VVIP, VIP dan Obvit serta kegiatan khusus yang bersifat nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara. (22) Menghadirkan polisi sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat terutama polisi berseragam termasuk patroli skala besar maupun patroli jarak jauh dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
44
perlindungan kepada masyarakat guna meningkatkan respon atas setiap laporan dan pengaduan masyarakat. (23) Mengembangkan sinergi dan kerja sama antar institusi/departemen dengan
memberdayakan
Sistem
Sinergi
Polisionel
Inter
Departemen (Sis Spindep) termasuk sinergi lembaga instansi Criminal Justice System (CJS) dan sinergi koordinasi yang berdasarkan MoU dengan lembaga instansi pemerintah lainnya (Bakor PPNS, Satpol PP, dan lain-lain). (24) Meningkatkan kerjasama bilateral dalam bentuk Pilot Project Japan International Cooorporation Agency (JICA) untuk tahap II akselerasi polmas. (25) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan menindaklanjuti temuan badan pengawas internal maupun eksternal terutama yang menyangkut
pelayanan
kepolisian,
penggunaan
dan
pertanggungjawaban keuangan serta menjamin akses publik, transparansi dan akuntabilitas, termasuk penanganan perkara pidana. (26) Melanjutkan/meningkatkan pencapaian sasaran kebijakan strategi percepatan seperti periode tahun sebelumnya, terutama pada sasaran-sasaran prioritas yang belum optimal hasilnya. b) Kebijakan Karo SDM (1) Melaksanakan rekruitment/penerimaan SDM Polda Metro Jaya (Catar Akpol, PPSS, Bintara dan PNS) yang transparan, akuntabel,
45
humanis, obyektif, bebas KKN dan tanpa intervensi dari pihak manapun serta dilaksanakan dengan sistem “One Day Service”. (2) Melaksanakan pengelolaan SDM Polri berbasis kompetensi, yang mengedepankan skill, pengetahuan dan pengalaman tugas serta tetap memberikan reward and punishment. (3) Mengusulkan jabatan Kapolsek di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan kepangkatan KOMPOL, mengingat tugas dan tanggung jawab yang dihadapi terus meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas. (4) Melaksanakan pemenuhan hak-hak anggota secara cepat, tepat waktu dan upaya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan personel polri secara bersih, transparan dan proaktif. (5) Mempersiapkan personel calon peserta didik pengembangan umum, spesialisasi/Iptek, kejuruan, pelatihan, yang potensial, cakap dan terampil dalam penerapannya, guna mengembangkan kemampuan/kualitasnya.
6) Program dan Kegiatan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Bagian di lingkungan Biro SDM Polda Metro Jaya mengacu pada ProgramProgram dan Kegiatan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :
46
a) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (1) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan (2) Penyelenggaraan Opsnal dan Har Perkantoran; (3) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor; (4) Pelayanan Publik atau Birokrasi; (5) Pembinaan/Penyusunan Program, Renja dan Anggaran. b) Program Pengembangan SDM Kepolisian : (1) Pelayanan Publik atau Birokrasi (2) Pengembangan Kekuatan Personel Polri; (3) Pengembangan Kemampuan Personel Polri. c) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian : (1) Penyelenggaraan Opsnal dan Har Perkantoran (2) Pembangunan Materiil dan Fasilitas Polri. d) Program Strategi Keamanan dan Ketertiban : (1) Pelayanan Publik atau Birokrasi e) Program Pemberdayaan Potensi Keamanan : (1) Pemberdayaan Kemitraan (2) Pemberdayaan Community Policing. f) Program Pemeliharaan Kamtibmas : (1) Penyelenggaraan Opsnal dan Har Perkantoran (2) Pelayanan Publik atau Birokrasi; (3) Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Masyarakat/Instansi; (4) Dukungan Umum;
(5) Pelayanan Keamanan.
47
g) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana : (1) Pelayanan Publik atau Birokrasi (2) Lidik Sidik Tindak Pidana; (3) Bantek Lidik Sidik Tindak Pidana; (4) Kerma, Bin dan Was Tehnik Lidik. h) Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban : (1) Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban (2) Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait.
Dari 8 (delapan) Program tersebut di atas, Program dan Kegiatan yang terdapat dalam DIPA/RKA-KL Biro SDM Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2011 yaitu : 1. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik. a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan; b. Penyelenggaraan Opsnal dan Har Perkantoran; c. Pelayanan Publik atau Birokrasi; d. Pembinaan/Penyusunan Program, Renja dan Anggaran. 2. Program Pengembangan SDM Kepolisian. a. Pengembangan Kekuatan Personel Polri; b. Pengembangan Kemampuan Personel Polri. 3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian. a. Penyelenggaraan Opsnal dan Har Perkantoran
48
4. Program Pemeliharaan Kamtibmas. a. Pelayanan Publik atau Birokrasi; b. Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Masyarakat; c. Pelayanan Keamanan.
B. Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Metode observasi, yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung ke objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh data primer dari perusahaan tersebut. 2. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku literatur serta catatancatatan dibangku kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian secara teoritis sebagai bahan yang mendasari pengumpulan data di lapangan serta analisa yang dilakukan. C. Definisi Operasional Variabel Ada dua variabel yang diteliti dalam penyusunan penelitian ini, antara lain: 1. Variabel bebas Merupakan varibel yang mempengaruhi suatu variabel lain atau berhubungan dengan hal-hal selanjutnya. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para investor, kreditor dan pihak yang berkepentingan
49
terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Laporan arus kas berguna untuk bahan rujukan untuk memberikan gambaran tentang sumber dan penggunaan kas kepada pihak yang membutuhkan untuk dipakai dalam analisis mereka terhadap efisiensi dan efektifitas kas perusahaan. 2. Variabel terikat Merupakan variabel yang terikat pada variabel lain (variabel bebas) yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah penilaian kinerja keuangan. Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Sumber
Daya
Manusia
Polda
Metro
Jaya
ini
disajikan
dengan
membandingkan capaian Kinerja (performance result) dengan penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan kinerja tahunan serta menganalisa atas capaian kinerja terhadap rencana kerja dalam rangka mengidentifikasikan sejumlah celah untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.
D. Metode Pengumpulan Data Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah : 1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-buku literature serta catatancatatan dibangku kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian secara teoritis sebagai bahan yang mendasari pengumpulan data di lapangan serta analisa yang dilakukan.
50
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan peninjauan secara langsung ke objek yang diteliti dengan tujuan memperoleh data primer dari perusahaan tersebut. Penelitian lapangan terdiri dari : 1. Interview, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam mendapatkan data-data penelitian. 2. Meneliti dokumen, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang menunjang pembahasan masalah.
E. Metode Analisis Data Dalam melakukan penelitian analisa data yang digunakan penulis adalah 1. Analisa Deskriptif Dalam analisa ini penulis menganalisa laporan arus kas untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan perusahaan menangani arus kas perusahaan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Setelah data yang dikumpulkan, data itu dipilih kemudian dianalisa sesuai kebutuhan. 2. Analisa Kuantitatif Dalam analisa ini penulis menggunakan angka-angka yang terdapat dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Angka-angka tersebut digunakan dalam melakukan analisa terhadap data keuangan perusahaan berdasarkan kondisi operasional di masa lalu. Adapun rasio yang digunakan adalah rasio arus kas yang terdiri dari:
a. Liquidity Ratio
Current Cash Debt Coverage
b. Solvency Ratio
Cash Long - Term Debt Coverage
c. Cash Flow Return Ratio
Overall Cash Flow Ratio
