BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Penelitian ini direncanakan di Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Perhubungan Udara. Dalam hubungan ini, pilihan lokasi penelitian didasarkan atas kemudahan, manfaat, keterbatasan dana dan tenaga yang tersedia. Sementara itu, waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Adapun gambaran lokasi penelitian sebagai berikut: 3.1.1 Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Perhubungan Udara yang berlokasi di Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat. sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu dari Juli sampai dengan September 2012. 3.1.2 Sejarah Berdirinya Kementerian Perhubungan Sejarah Kementerian Perhubungan yang membentang dari tahun 1945 hingga kini. Bentuk awal Kementerian Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lamakarena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kini berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementrian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementrian Pekerjaan Umum di bawah
pimpinan Ir. Putuhena Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurusi masalah perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegrap sebagi salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegrap berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masingmasing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainya seperti laut maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka. Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat
dikatakan tidak ada karena semu lat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembenahan perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untjuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api sukup signifikan Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibetuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, , maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli. Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah - pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan
Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalma kabinet ini dibentuk departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempernakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Metereologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen yang besar. Aspek manajemennya ditingkatkan dengan cara menaikkan kualitas sumber daya manusia, teknologi serta sistemnya. Tidak kurang pentingnya dalam masa konsolidasi itu adalah perhatian yang sangat banyak diberikan kepada upaya untuk mempertahankan solidaritas atau integrasi di antara para pegawai dalam suatu “perusahaan” yang terutama bergerak dibidang jasa transportasi, etika kerja menyatupadukan para pegawainya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan etis serta kewajibankewajiban timbal balik. Seluruhnya ini terbungkus dalam suatu keyakinan, bahwa apa yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan adalah demi kepentingan bangsa Indonesia. Kementerian Perhubungan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut: 1. Visi Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. 2. Misi a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi; b. Meningkatkat aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa trasportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah; c. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi; d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, SDM, dan penegakan hukum secara konsisten;
e. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim. Untuk terselenggaranya Visi dan Misi tersebut, maka tujuan instansi adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan bagi seluruh penyelenggara pembangunan di bidang trasportasi di seluruh Indonesia yaitu sebagai perencana, pelaksana, pemantau, dan pengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan khususnya pembangunan dalam bidang trasnportasi.
3.1.3 Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dalam melaksanakan tugas Kementerian Perhubungan mempunyai fungsi : 1.
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
2.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
3.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4.
Pelaksanaan bimbingan teknik dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
5.
Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Kemneterian Perhubungan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perhubungan udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai fungsi : 1.
Perumusan kebijakan dibidang perhubungan udara;
2.
Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan udara;
3.
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria dibidang perhubungan udara;
4.
Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perhubungan udara;
5.
Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan, maka melalui
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang antara lain terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat
Angkutan
Udara,
Direktorat
Bandar
Udara,
Direktorat
Keamanan
Penerbangan, Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Kelaikan Udara dan Pegoperasian Pesawat Udara . (Struktur Organisasi Terlampir dalam lampiran). Dari struktur organisasi, tersebut Sekretariat Direktorat Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Sekretariat Direktorat Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan koodinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, data dan informasi, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan; 2. Pengelolaan urusan tata usaha keuangan, akuntansi, penerimaan Negara bukan pajak dan barang milik Negara; 3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penyuluhan hokum dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat dan koordinasi kerjasama luar negeri; 4. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga; 5. Penelaahan, evaluasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional serta laporan masyarakat; 6. Penyusunan laporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal. Untuk terselenggaranya tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Kepegawaian dan Umum. a. Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan tinjau ulang rencana jangka panjang, menegah, program dan Daftar Isian Pelaksaaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dan akuntabilitas kinerja unit kerja, penataan organisasi dan tata laksana dan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :
1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelahaan, penyusunan, dan tinjau ulang rencana jangka panjang dan menengah, pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pemerintahan dan e-government, koordinasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar pelayanan serta penyiapan bahan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana; 2) Penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja (RENJA), dan prioritas program tahunan dan bantuan / pinjaman luar negeri; 3) Penyiapan bahan penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), analisis, evaluasi, pelaporan dan bimbingan pelaksanaan program, anggaran dan kinerja, pelaksanaan rapat kerja antar lembaga dan unit kerja. b. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan audit internal
dan
eksternal,
penyusunan
dan
pengusulan
pengelola
anggaran,
penatausahaan dan penggunaan PNBP, penatausahaan pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, penyusunan dan verifikasi laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut : 1) Penyiapan bahan penatausahaan, pembinaan, penyusunan laporan keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, penatausahaan palaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan menggkoordinasikan penyiapan bahan audit internal dan eksternal; 2) Penyiapan bahan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan target dan penggunaan PNBP, koordinasi tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dan Tuntutan Perbendaharaan; 3) Penyiapan bahan pembinaan penatausahaan yang meliputi pengkajian dan evaluasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN, inventarisasi, serah terima dan penghapusan Barang Milik Negara, serta menyiapkan bahan pelaporan sistem manajemen penyusunan laporan barang milik negara; c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hokum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum/pertimbangan, bantuan dan penyelesaian masalah hukum dan hubungan masyarakat serta koordinasi kerjasama luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Penyiapan bahan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundangundangan serta evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyiapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana ratifikasi; 2) Penyiapan
bahan
pertimbangan
hukum,
pemberian
pertimbangan
hukum/penyelesaian perselisihan serta permasalahan hukum, evaluasi usulan proses pengadaan barang/jasa dan penanganan pengaduan proses pengadaan barang/jasa serta perumusan perjanjian;
3) Penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penyiapan bahan publikasi dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik serta pelaksanaan urusan kerjasama luar negeri, penyiapan dan penelaahan dokumen perjanjian internasional. d. Bagian Kepegawaian dan Umum Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian, dan pension pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga, Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi : 1) Penyiapan bahan pembinaan, usulan formasi, dan pelaksanaan pengadaan pegawai, penyiapan bahan kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun serta database sistem informasi SDM; 2) Penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai serta evaluasi kinerja pegawai; 3) Penyiapan bahan pelaksanaan tata usaha, kearsipan, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, pengelolaan barang, dan pengelolaan rumah tangga. Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas : 1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM Subbagian Perencanaan dan Mutasi SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan usulan formasi pegawai, pelaksanaan pengadaan serta usulan pengangkatan calon PNS, pelaksanaan administrasi pengangkatan dan kepangkatan, pengembangan pola
karir, mutasi, pemberhentian dan pensiun PNS, pengelolaan data base sistem informasi SDM dan peta jabatan serta peta SDM, 2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan SDM Subbagian Evaluasi dan Pengembangan SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi kinerja SDM, pengembangan dan pembinaan pegawai, usulan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, pengelolaan kesejahteraan pegawai, dan pemberian tanda penghargaan, pemberdayaan SDM, pembinaan mental SDM dan disiplin pegawai. 3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi umum, pendistribusian, dan pengelolaan surat, kearsipan, pemeliharaan, pelaksanaan urusan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan protokoler, pemeliharaan, pengadaan, analisis kebutuhan, pendistribusian, barang, dan pengelolaan rumah tangga dan umum.
3.1.4 Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara, yang mempunyai 4 (empat) Kepala Bagian, dan 12 Kepala Subbagian yang terdapat dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan. Dari struktur tersebut di atas Bagian Kepegawaian dan Umum, yang salah satu tugas utamanya adalah melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai,
serta tata usaha dan rumah tanngga dan membentuk Sumber Daya Manusia yang kompetitif mempunyai nilai yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kendatipun demikian Bagian Kepegawaian dan Umum dan sebagai unsur dalam pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia perlu mengupayakan strategi dan kebijakan yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dan mengarah ke masa depan, dengan menggerakkan organsasi dengan strategi implementasi yang tepat serta untuk menyamakan persepsi, dan memudahkan pemahaman terhadap konsep manajemen modern sehingga program kerja dapat tersusun dan terlaksana dengan baik dan harmonis. Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat umum dan dilaksanakan dalam aktivitas harian, yaitu dengan membuat rumusan sedemikian rupa sehingga dalam mengkomunikasikan suatu konsep dapat lebih mudah. Melalui formulasi etik, setiap jajaran akan terlatih untuk berfikir filosofis dan konseptual, dalam menghayati bidang tugasnya. Membangun budaya kerja, dan budaya kelompok adalah merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Salah satu kegiatan pembinaan sumber daya manusia adalah dengan melakukan pelatihan terhadap pegawai baik teknis maupun fungsional guna menunjang pelaksanaan tugas, mengingat pelatihan adalah pembelajaran yang dipersiapkan agar produktivitas pelaksanaan pekerjaan dapat lebih meningkat dari apa yang dilaksanakan sebelumnya. Untuk itu salah satu pelatihan yang akan diselenggarakan adalah dengan terlebih dahulu menganalisis kebutuhan dalam pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang pelaksanaan tugasnya dirasakan belum optimal, Untuk itu Bagian Kepegawaian dan Umum perlu melaksanakan program pelatihan kepada staf untuk
kelancaran pelaksanaan tugas, yang diberikan kepada pegawai untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas, membangun budaya kerja, budaya kelompok merupakan pembinaan sumber daya manusia, yang dipersiapkan agar kinerja pegawai dapat lebih meningkat dari apa yang dilaksanakan. Atas dasar ini, maka kegiatan di Bagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut : a.
Pelaksanaan pengadaan pegawai;
b.
Pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
c.
Evaluasi kinerja dan pelatihan SDM, ;
d.
Pengelolaan kesejahteraan pegawai dan pengembangan pola karir.
e.
Penggunaan dan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan;
f.
Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi umum;
g.
Pengelolaan rumah tangga dan umum.
a. Produk Yang dihasilkan Untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi di Bagian Kepegawaian dan Umum, maka produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 1) Kualitas penyusunan program rencana jangka pendek dan jangka panjang kepegawaian, kegiatan dan anggaran tahunan bidang kepegawaian pada Dirjen Perhubungan Udara; 2) Pengelolaan Administrasi Umum dan sistem informasi manajemen pemerintahan di Setditjen Perhubungan Udara; 3) Evaluasi anggaran dan kinerja Sumber Daya Manusia di Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara;
4) Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manuasia di Setditjen Perhubungan Udara; 5) Pelayanan kerumahtanggaan kantor dan kebersihan; 6) Pengurusan dan pelayanan pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor Sekretariat Jenderal Perhubungan Udara; 7) Penggunaan dan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan; 8) Pelaksanaan pelaporan PNBP dan inventarisari Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. b. Masalah Yang Dihadapi Masalah merupakan pokok persoalan sebagai suatu masalah yang dihadapi yang mengandung problematik yang perlu dikedepankan untuk dibahas dan dipecahkan. Sehubungan dengan itu, untuk masalah yang dihadapi oleh Bagian Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut : 1) Kinerja pegawai belum terukur, sehingga masih ada anggapan pegawai berkinerja baik ataupun tidak sama saja didalam karir dan gaji. 2) Pegawai di Unit Pelaksana Teknis atau di daerah measih banyak yang belum mengetahui undang-undang kepegawaian ataupun pengembangan karir. 3) Penanganan administrasi masih konvensional yaitu tidak menggunakan teknologi informasi, sehingga informasi tidak secara cepat diterima; 4) Budaya kerja belum mencerminkan profesionalisme; c. Kebijakan Sebagai suatu Kementerian Negara/Lembaga, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKAKL), maka Kementerian Perhubungan diwajibkan untuk menyusun RKA – KL dimaksud sebagai dokumen perencanaan program kerja tahunan yang merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan. Oleh sebab itu, muatanmuatan yang terkandung di dalam program di Kementerian Perhubungan yang telah didisusun, salah satu fungsinya adalah menjadi acuan bagi pelaksana kebijakan dalam rangka menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, tidak terlepas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sebagai Koordinator dan regulator kebijakan teknis di bidang perhubungan udara dalam bentuk rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL) setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu penopang dalam melaksanakan program dan anggaran yang merupakan tanggung jawab dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tentunya sangat dibutuhkan suatu sistem organisasi yang solid dan kuat terhadap tugas organisasi yang diharapkan, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya kuantitas akan tetapi juga berkualitas guna dapat memainkan peran yang sangat penting dan strategis didalam pelaksanaan tugas, dan untuk itu SDM yang ada pada Bagian Kepegawaian dan Umum merupakan hal yang penting perannya dalam menggerakan organisasi tersebut demi mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai unit penggerak suatu organisasi yakni SDM yang dimaksud disini adalah SDM yang berkualitas, memiliki kompetensi, baik tehnikal kompetensi, kompetensi manajemen, kompetensi sosial, maupun kompetensi berpikir strategik. Tentu sesuatu hal yang diharapkan dalam organisasi pemerintah seperti Kementerian
Perhubungan adalah unsur pegawai negeri sipil (PNS) yang mendukung dan mempunyai fungsi dan peran sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa khususnya di bidang transportasi perhubungan. Oleh
karena
itu selain kompetensi pegawai, juga diharapkan agar pegawai dapat berkualitas, maka perlu didukung beberapa faktor, yakni memiliki sifat dan perilaku yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada bangsa dan negara, bermoral dan bermental baik, profesionalisme, sadar akan tanggung jawab sebagai public, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam melaksankan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan prima bagi organisasi. Menyikapi hal tersebut di atas, maka untuk terselenggaranya rencana program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA – KL setiap tahunnya pada Setditjen Perhubungan Udara, maka perlu dilakukan pendayagunaan SDM yang terus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga masalah-masalah perhubungan dapat dipecahkan secara tepat waktu dan berkesinambungan. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat mutlak dilakukan, sebab SDM memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi di samping faktor-faktor lain, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sangat diperlukan kemampuan yang cukup memadai dalam rangka kegiatan dan anggaran pada Bagian Keuangan Setditjen Perhungan Udara. Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Udara, dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan di transportasi perhubungan yang berwawasan ke masa depan terus berupaya memperbaiki program dan kegiatan serta meningkatkan anggaran di
bidang transportasi perhubungan. Salah satu dari jenis layanan yang dilaksanakan adalah penyiapan data dan Informasi yang dikemas dalam program. Dari layanan tersebut, para pegawai dituntut untuk mengakses data yang tersimpan pada komputer dan informasi lainnya berupa aturan-aturan yang dibutuhkan guna penyusunan program kegiatan dan berapa besar dana yang dianggarkan. Hal ini dimaksudkan agar program yang telah disusun dapat berjalan sesuai anggaran yang tersedia dan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan standar kerja yang telah ditetapkan. Dengan perkataan lain, sesuai sasaran, kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan yang dijalankan Setditjen Perhubungan Udara adalah sebagai berikut : a) Mengirim pegawai untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas; b) Menyusun Bahan Kebijakan di Bidang Perhubungan Udara; c) Mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global yang dilandasi iman dan taqwa; d) Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang berakhlak mulia yang didasarkan pada pendidikan berkualitas agar memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan; e) Pengembangan dan pebinaan pegawai untuk meningkatkan kualitas dan menjadi berkompeten didalam melayani masyarakat; f) Mewujudkan sistem manajemen perkantoran yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas jaringan kerja;
g) Mewujudkan kesejahteraan pegawai dengan adanya manajemen karir.
3.2 Desain Penelitian Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh variable bebas kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai,metode penelitian adalah kausalitas dimana data kepuasan kerja pegawai dan kinerja pegawai dikumpulkan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden.
3.3 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Untuk mengetahui hubungan antara sistem pengembangan karir dengan kinerja pegawai dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut: Diduga terdapat pengaruh positif antara kepuasan kerja dengan kinerja pegawai di Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Perhubungan Udara. Ho : b = 0 (tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai). Ha : b ≠ 0 (ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai) 3.4 Variabel dan Skala pengukuran Variabel penelitian ini terdiri dari variabel X (Kepuasan Kerja) dan variabel Y (Kinerja Pegawai). Skala pengukuran yang digunakan skala Likert. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijadikan sebagai indikator variabel untuk menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan maupun peryataan. Jawaban setiap instrumen mempunyai gradasi
penilaian dari sangat positif sampai sangat negative. Dengan lima alternatif jawaban yang diberikan skor dari satu untuk penilaian yang sangat negatif sampai dengan lima untuk penilaian yang sangat positif. 3.5 Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data primer dibuat koesioner lalu diedarkan langsung kepada responden. Menurut Supangat (2007 : 2) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan dirinya sendiri. Pertanyaan dibuat secara tertutup dengan alasan dapat memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan, objektifitas jawaban, efektifitas waktu, dan mempermudah untuk menganalisa data. 3.6 Definisi operasional variabel Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk angket (koesioner). Angket (koesioner) yang digunakan berdasarkan skala sikap yang terdiri dari butir-butir pernyataan yang berhubungan dengan kepuasan kerja (X) dan Kinerja Pegawai (Y). Pengukuran skala sikap dalam bentuk pernyataan dengan 5 (lima) alternatif jawaban atau opsi, Sangat Setuju (SS), Setuju (ST), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS), yang kemudian dituangkan dalam kisi-kisi instrumen sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen Pengembangan Kinerja, variabel bebas (X) Variabel. Kepuasan Kerja
Indikator Kepuasan Terhadap Gaji Kepuasan Terhadap Pekerjaan Kepuasan Terhadap Promosi Kepuasan Terhadap Supervisi Kepuasan Terhadap Kelompok Kerja Kepuasan Terhadap Kondisi Kerja
Sumber: Ratnasari (2011) Masing-masing butir pertanyaan dari angket kepuasan kerja ini memiliki lima alternatif pilihan jawaban dengan menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 5 sebagai berikut: 1. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 2. Nilai 4 untuk jawaban Setuju (S) 3. Nilai 3 untuk jawaban Netral (N) 4. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 5. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STB) Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen Kinerja Pegawai, variabel terikat (Y) Variabel. Kinerja Pegawai
Indikator
Kualitas Produktivitas Pengetahuan Pekerjaan Bisa diandalkan Kehadiran Kemandirian Akurat Sumber : Yuniarsih dan Suwatno (2008) dan Mathis and Jackson (2006) Masing-masing butir pertanyaan dari angket kinerja pegawai ini memiliki lima alternatif pilihan jawaban dengan menggunakan rentang skor 1 sampai dengan 5 sebagai berikut:
6. Nilai 5 untuk jawaban Sangat Baik (SB) 7. Nilai 4 untuk jawaban Baik (B) 8. Nilai 3 untuk jawaban Cukup Baik (CB) 9. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Baik (TB) 10. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Baik (STB)
3.7 Populasi dan Sampel 3.7.1 Populasi Menurut Sugiyono (2006 : 72) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.. Dalam penelitian ini yang menjadi objek populasi adalah pegawai yang berada di Bagian Kepegawaian dan Umum berjumlah 105 orang. 3.7.2 Sampel Pengambilan sampel menggunakan teknik judgment sampling (pendapat pelaku) dimana judgment sampling sendiri digunakan untuk tipe peramalan tertentu, dimana sampel yang diambil sesuai dengan tujuan spesifikasi menurut Sarwono dan Martadiredjo (2008 : 138). Untuk menghitung besarnya sample, nilai proporsi yang diperoleh tersebut dapat dipakai menghitung jumlah sampel penelitian, sampel penelitian minimum digunakan 10%, sedangkan dalam penelitian ini sampel yang digunakan 15%, sehingga dpat memenuhi persyaratan sebagai sampel dengan rumus Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat (2002:82) sebagai berikut :
N n = ----------N.d² + 1 Dimana : n = jumlah sampel N = jumlah populasi d²= presisi yang ditetapkan Dengan demikian jumlah populasi N = 145 orang dan tingkat presisi yang ditetakan sebesar = 15%, sehingga jumlah sampel 30 orang
N 105 105 105 n = ----------- = ------------------ = --------------------- = ----------- = 30,70 N.d² + 1 105. 0,15² + 1 (105).(0,023) + 1 3,42 Hasil tersebut kemudian dibulatkan menjadi 30, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Dari rumus tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) menyusun daftar nama pegawai yang telah ditetapkan sebagai kerangka sampel; (2) mengocok dan mengambil gulungan kertas yang bertuliskan nama setiap pegawai sebanyak 30 kali ambil untuk menentukan responden; (3) menulis urutan nama dan nomor sampel menjadi lembar daftar responden. 3.8 Metode Analisis Data Teknik analisis data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengujian inferensial (uji t dan uji F) serta koefisien Determinasi yang
mengukur besarnya kontribusi variabel pengaruh terhadap variabel yang dipengaruhi (causality). Adapun langkah-langkah teknis analisis data secara lengkap adalah sebagai berikut: 1. Analisis Deksriptif Analisis deksriptif digunakan untuk mendiskripsikan suatu keadaan atau masalah. Yaitu menerangkan keadaan atau gejala atau persoalan agar mudah dipahami, penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditujukan pada data yang ada. Statistik deskriptif merupakan alat untuk menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data kedalam bentuk yang teratur, sehingga mudah dibaca, dipahami dan disimpulkan. (Wiyono,6:2001) 2. Analisis Data Kuantitatif Analisis kuantitatif adalah suatu bentuk analisis yang penyajiannya dalam angkaangka yang dapat diukur dan dihitung. Tingkat ukuran yang dipakai dalam pengukuran variabel adalah dengan skala Likert, dimana seorang responden dihadapkan pada beberapa pertanyaan kemudian diminta memberikan jawabannya (Algifari, 2001). Hasil perhitungan dari skor atau nilai kemudian digunakan dalam analisis statistik yang dilakukan dengan bantuan komputer, menggunakan program SPSS untuk membuktikan hubungan dan pengaruh antar variabel-variabel penelitian dengan menggunakan uji data sebagai berikut: 1) Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan
antar skor total yang diperoleh untuk masing-masing pertanyaan dengan skor total. Pengujian dilakukan dengan taraf signifikan 5 %. Tinggi rendahnya suatu angket dihitung dengan teknik Correlation Product Moment dengan rumus:
rxy
n( xy ) ( x) (( y )
n x
2
( x) 2 n y 2 ( y ) 2
Dimana: rxy
= Koefisien korelasi antara variabel x dan y
x
= Jumlah skor penyebaran angket kepuasan pegawai
y
= Jumlah skor penyebaran angket kinerja pegawai
n
= Jumlah Responden
2) Uji reliabilitas Tingkat reliabilitas suatu konstruk/variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin terpercaya. Rumus:
k 1 rtt k 1 Dimana:
t2
2 b
rtt
= Reliabilitas instrumen
k
= Banyaknya butir pertanyaan
Σ
t2
2 b
= Jumlah varian butir pertanyaan
= Varian total
3) Uji Regresi Linier Berganda Analisis ini bertujuan untuk mengetahui nilai Y dan seberapa besar kepuasan kerja (X) terhadap kinerja pegawai (Y). Adapun rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut (Djarwanto dan Subagyo : 2006):
ab x Keterangan : Y = Kinerja Pegawai X = Kepuasan Kerja a
= Konstanta
b
= Koefisien regresi
dimana koefisien regresi b dan konstanta a dapat dicari dengan rumus :
4) Uji t a) Menyusun formula Ho dan Ha Ho : b =0
artinya kepuasan pegawai secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai
Ha : b 0
artinya kepuasan pegawai secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai
b) Level of significance t tabel = t (/2; df = n – k – 1) = 0,05 = 5% n = jumlah sampel k = jumlah variabel bebas c) Kriteria pengujian H0 diterima apabila -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel H0 ditolak apabila thitung > ttabel atau thitung < -ttabel
d) Perhitungan nilai t t=
b sb
dimana: b = koefisien regresi sb = standart error regresi
