BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah hubungan antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Pilihan pelaksanaan audit management sebagai salah satu variabel penelitian mengingat pentingnya pelaksanaan audit management tersebut dalam suatu perusahaan sehingga bisa membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Bogor yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 121 Bogor. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November tahun 2008.
B. Metode Penentuan Sampel Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian (Wahyono, 2008: 69). Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus. Penelitian deskriptif jenis studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.
55
Data yang diperoleh selama penelitian ini diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Analisisnya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis. Langkah pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan dan
sampel, operasionalisasi
pengujian hipotesis, dan
populasi variabel, rancangan teknik
pengumpulan
data. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampel non probabilitas, yang dilakukan berdasarkan tujuan (purposive sampling), yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hal tersebut dikarenakan
penelitian
untuk
meneliti
hubungan
pelaksanaan
audit
management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan periode tahun 2003-2007, maka sampel yang dipilih sebanyak lima tahun.
C. Metode Analisis Data yang di analisis adalah data-data dari tahun 2003-2007 yang berhubungan
dengan
pelaksanaan
audit
management
dan
anggaran
pendapatan, khususnya pendapatan usaha di Perusahaan Daerah Air Minum kota Bogor. Data yang dianalisis diperoleh hasil wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Responden harus menjelaskan keadaan tahun 2003-2007, dimana terdapat kemungkinan jawaban responden kurang akurat dalam menjelaskan keadaan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan data yang diteliti ada kemungkinannya sudah tidak lengkap lagi tersimpan.
56
1. Uji Kualitas Data Untuk mengungkapkan aspek-aspek atau variabel yang diteliti, diperlukan suatu alat ukur atau skala tes yang valid dan dapat diandalkan, agar kesimpulan penelitian tidak akan keliru dan tidak memberikan gambaran yang jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. a. Normalitas data Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell shaped). Metode statistik yang digunakan adalah uji korelasi rank Spearmen. Dengan melihat nilai signifikani yang telah dihasilkan dengan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 hal ini berarti data normal atau sebaliknya (Ghozali, 2005). b. Uji validitas data Uji validitas data dilakukan untuk melihat suatu butir dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang telah dibagikan memenuhi syarat penelitian atau tidak. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket terbut (Singgih Santoso, 2001). Bila ada suatu pertanyaan yang tidak memenuhi syarat, maka pertanyaan tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut.
57
Analisis
ini
melihat
angka
korelasi
antara
masing-masing
item/pertanyaan dengan totalnya. Koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi rank Spearman. Setelah hasil perhitungan diperoleh, maka yang diambil adalah yang menghasilkan nilai koefisien yang positif serta dengan ketentuan diatas 0,30 (KaplanSaccuzo, 1993). Sedangkan yang bernilai negatif tidak dipergunakan lagi untuk penelitian lebih lanjut, artinya butir tersebut gugur. c. Uji Reliabilitas Realiabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empiris ditunjukan oleh suatu angka yang disebut koefiseien reliabilitas. Seperti halnya uji validitas, untuk mengukur reliabilitas pun digunakan bantuan program SPSS 15.0 for windows. Sedangkan koefisien reliabilitas yang digunakan adalah koefisien reliabilitas Alpha Cronbach. Dimana disarankan bahwa koefisien reliabilitas antara 0,7 0,8 cukup baik untuk tujuan penelitian dasar (Kaplan-Saccuzo, 1993). 2. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis yang peneliti lakukan dengan menggunakan tes statistik non parametrik, karena teknik ini sangat sesuai untuk penonton yang dilakukan dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Teknik pengujian hipotesis tersebut dapat digunakan untuk skor non eksak dalam pengertian
58
keangkaan, melainkan berbagai jenjang-jenjang (rank). Serta sesuai dengan pengujian sampel yang berukuran kecil. Berdasarkan jenis skala yang digunakan untuk mengukur kedua variabel tersebut adalah skala ordinal, maka penulis melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dengan model matematis sebagai berikut: a. Jika tidak ada ranking kembar
Dimana : rs = koefisien korelasi rank Spearman d i = selisih ranking yang dibuat untuk kelompok x dan y n = banyaknya sampel b. Jika ada ranking kembar
Dengan ketentuan :
59
Dimana : T = faktor koreksi t = banyaknya suatu observasi yang memiliki skor yang sama pada suatu ranking tertentu Besarnya koefisien korelasi adalah -1 < rs < 1, apabila rs = +1 atau mendekati +1 berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y, serta mempunyai hubungan yang searah. Apabila rs = 0 atau mendekati nol berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y lemah atau tdak ada hubungan sama sekali. 3. Penetapan Tingkat Signifikansi Tingkat signifikan yang digunakan adalah σ = 0.05 yang merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Selain itu, dapat dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara kedua variabel. 4. Kriteria pengambilan keputusan Untuk menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis nol dilakukan dengan menguji koefisien korelasi rank spearmen dengan membandingkan nilai antara t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut: Jika thitung <_ ttabel dimana α = 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak Jika thitung > ttabel dimana α = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima Untuk menguji signifikansi suatu koefisien korelasi rs yang dihasilkan, maka diuji dengan uji t (satu pihak):
60
t = rs
n -2 1 - rs2
dimana : rs = rank spearman n = jumlah sampel
D. Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Studi Lapangan Merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan: 1) Observasi. 2) Wawancara. 3) Kuesioner. 4) Pengumpulan data-data yang bersumber dari dokumen dan catatan perusahaan. b. Studi Kepustakaan Yaitu suatu teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan membaca buku-buku, diktat-diktat yang berhubungan dengan objek penelitian atau masalah yang diteliti.
61
E. Operasionalisasi Variabel Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: pelaksanaan audit management sebagai variabel independen (variabel X) dan efektivitas pelaksanaan anggaran
pendapatan sebagai variabel dependen
(variabel Y). Berikut ini penjelasan dari masing-masing variabel: 1. Variabel Independen (Pelaksanaan Audit Management) Pelaksanaan audit management diukur dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yang berhubungan dan bertanggungjawab
dalam pelaksanaan
audit
management.
Teknik
pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner menjadi suatu ukuran data kuantitatif adalah summated ratings method atau skala likert yang merupakan suatu pengukuran dengan skala ordinal. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena penggunaannya tidak menuntut penggunaan kategori dan subjek yang diukur tidak terbatas terbatas kepada dua alternatif jawaban saja. Hasil kuesioner selanjutnya dinilai dengan jalan merangkingnya. Adapun skor bagi penilaian variabel independen (X) tersebut dihitung dengan kriteria sebagai berikut: 1) Sangat baik = 4 2) Baik = 3 3) Cukup baik = 2 4) Tidak baik = 1
62
Hasil alternatif jawaban dari kuesioner: Jawaban a, skor yang diperoleh = 4 Jawaban b, skor yang diperoleh = 3 Jawaban c, skor yang diperoleh = 2 Jawaban d, skor yang diperoleh = 1 Untuk lebih jelasnya, baik mengenai variabel, dimensi, indikator, skala pengukuran dari variabel dependen (X) dapat dilihat pada tabel berikut:
63
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Independen (X) Variabel
Dimensi Perencanaan
Program Kerja
Pelaksanaan Audit Management Pelaksanaan Kerja Lapangan
Indikator −Dilakukan wawancara dengan para pimpinan dan karyawan. −Adanya review terhadap data organisasi. −Adanya review terhadap data keuangan. −Adanya review terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. −Adanya review terhadap laporan manajemen. −Dilakukan pemeriksaan fisik. −Perencanaan waktu. −Penugasan staf auditor. −Adanya batas waktu penyelesaian dan pembuatan laporan. −Perencanaan biaya. −Kesesuaian dengan rencana. −Pemeriksaan secara detail. −Adanya analisis atas informasi. −Adanya evaluasi atas kegiatan pemeriksaan.
Pengembangan −Adanya analisis atas temuan audit yang meliputi: Temuan Audit pernyataan kondisi, kriteria, dan sebab, dan akibat. Rekomendasi −Rekomendasi.
Pelaporan
Skala Pengukuran
−Terdapatnya laporan atas temuan pemeriksaan. −Penyajian laporan sesuai dengan tatacara pelaporan. −Laporan dirancang sesuai dengan permasalahan dan temuan pemeriksaan.
(Sumber: Rob Reider, 2002)
64
Nomor Kuesioner
1 s/d 8
O 9 s/d 14 R D I N 15 s/d 18 A L
19 s/d 23
24 s/d 28
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Dependen (Y) Variabel
Dimensi
Indikator
Efektivitas Evaluasi Perbandingan antara realisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dengan Anggaran anggaran pendapatan Pendapatan (Sumber: A. Rodi Kartamulja, 2001)
Skala Pengukuran Ordinal
2. Variabel Dependen (Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan) Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan adalah variabel yang dipengaruhi oleh pelaksanaan audit management. Variabel ini diukur dari dimensi
evaluasi pelaksanaan anggaran yang indikatornya adalah
perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran pendapatan. Dengan demikian, data yang di peroleh merupakan data rasio. Data rasio dapat dipandang sebagai data interval dimana data interval dapat diordinalkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data rasio dapat dipandang juga sebagai data ordinal (Suharsimi Arikunto, 2003: 362). Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan ini akan di ranking dari angka terbesar sampai yang terkecil. Oleh karena itu, skala yang digunakan adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah
tingkatan
ukuran
yang
memungkinkan
penelitian
untuk
mengurutkan tingkatan paling tinggi ketingkatan paling rendah. Untuk lebih jelasnya, baik mengenai variabel, dimensi, indikator, skala pengukuran dari variabel dependen (X) dapat dilihat pada tabel 3.2
65
3. Penetapan hipotesis Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan terdapat tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis tentang tidak terdapatnya hubungan antara variabel dependen, sedangkan hipotesis alternatif (H1 ) yang
juga
merupakan
hipotesis
penelitian adalah hipotesis tentang terdapatnya hubungan antara kedua variabel tersebut. Penetapan hipotesis selanjutnya adalah sebagai berikut: H0 :
Tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.
H1 :
Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan audit
management
dengan
efektivitas
pelaksanaan
anggaran
pendapatan.
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Pendirian PDAM Kota Bogor Kota Bogor yang dahulu dikenal dengan sebutan BUITENZORG telah mempunyai sistem pelayanan air minum sejak tahun 1918 yang dibangun oleh Pemerintah Belanda saat itu, dengan nama Gemente Waterleiding Buitenzorg, dengan memanfaatkan sumber mata air Kota Batu yang berkapasitas 70 liter/detik. Dari tahun ke tahun, pelayanan air minum di Kota Bogor mengalami banyak perkembangan sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Pada tahun 1930-1950, dilakukan penambahan kapasitas air sebanyak 30 liter/detik, yang berasal dari mata air Ciburial milik PAM Jaya. Pada tahun 1996, jumlah pelanggan ± 7000 sambungan langganan dengan tingkat kehilangan air mencapai 50 %. Kehilangan air yang cukup besar tersebut diakibatkan oleh kurang baiknya pipa dinas (sebelum meter air) dan kondisi pipa distribusi yang sudah tua. Sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota, mulai dirasakan adanya kekurangan air minum. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Departemen PUTL segera melakukan
survey
dan
perencanaan-perencanaan
strategis
untuk
meningkatkan pelayanan dan pengembangan. Untuk mengatasi kebutuhan jangka pendek, mulai tahun 1967 departemen PUTL merencanakan
67
penambahan kapasitas air dari mata air Bantar Kambing melalui Reservoir Cipaku. Mengingat besarnya investasi yang diperlukan untuk pemasangan pipa transmisi dari mata air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku, pemerintah pusat mengusahakan bantuan dari luar negeri. Pada tahun 1970 berhasil diperoleh bantuan berupa hibah (grant) dari Pemerintahan Australia, yang dikenal dengan proyek Colombo Plan. Bantuan dari Pemerintahan Australia tersebut, selain dalam bentuk pipa dan aksesorisnya, juga termasuk fiasibility study, perencanaan, dan supervisi, yang dilakukan oleh Vallentine Laurie & Davies Consulting Engineers dari Sydney Australia. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor disingkat PDAM Kota Bogor, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977, kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 300/HK.011/SK/1977 tanggal 5 Juli 1977. Sejak diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 1977, status perusahaan berbentuk badan hukum, dimana sebelum dialihkan menjadi perusahaan daerah, status perusahaan air minum semula adalah sebagai dinas daerah. Modal dasar perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang berasal dari seluruh kekayaan perusahaan air minum pada waktu kedudukannya sebagai dinas daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
68
Modal perusahaan sesuai neraca pembukuan PDAM Kodya Dt. II Bogor hasil audit akuntansi negara (Kanwil III DJPKN Bandung) per 1 April 1977 keseluruhannya berjumlah Rp. 3.075.358.562,63 yang terdiri dari : Eks Modal Pemda
=
Rp.
518.176.260,19
Eks Modal Pemerintah Pusat =
Rp. 1.048.922.301,44
Eks Bantuan Australia
Rp. 1.508.260.000,00
=
Sampai dengan 31 Agustus 1982, tercatat 18.310 sambungan langsung. Dengan memanfaaatkan sumber air Kota Batu, Tangkil dan Bantar Kambing, yang terdiri dari Kota Batu
= 70 liter/detik
Tangkil
= 170 liter/detik
Bantar Kambing
= 170 liter/detik
Total Kapasitas
= 410 liter/detik
2. Perkembangan Usaha a. Pemanfaatan Air Permukaan Sejalan dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, permintaan akan air bersih terus meningkat. Di satu sisi kapasitas air yang tersedia yang berasal dari mata air sudah dimanfaatkan secara maksimal. Sesuai dengan hasil studi kelayakan, manajemen memutuskan untuk memulai memanfaatkan sumber air baku dari air permukaan.
69
Pada tahun 1988, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan sistem pengolahan secara lengkap dengan kapasitas 120 liter/detik mulai beroperasi. Instalasi atau Water Treatment Plant yang berlokasi di Cipaku tersebut, memanfaatkan sumber air baku dari sungai Cisadane, Instalasi Pengolahan Cipaku ini dibangun dengan biaya ± Rp. 1,2 milyar yang berasal dari dana sendiri. Tahun 1994, Instalasi Cipaku ditingkatkan kapasitasnya menjadi 180 liter/detik. Penambahan kapasitas produksi didapat dari pembangunan instalasi 60 liter/detik ditambah IPA 120 liter/detik (IPA existing). b. Era Proyek P3KT Proyek ini dimulai dari Bank Pembangunan Asia (ADB), proyek P3KT mencakup pekerjaan : 1) Pembangunan DAM (Intake Ciherang Pondok), kapasitas 2000 liter/detik dan baru dimanfaatkan ± 650 liter/detik. 2) Pemasangan pipa transmisi air baku Æ 1000 mm dan Æ 700 mm sepanjang 5.540 meter. 3) Pembangunan WTP (Water Treatment Plant) di daerah Dekeng dengan kapasitas 400 liter/detik. 4) Pemasangan pipa transmisi air bersih Æ 1000 mm dan Æ 600 mm sepanjang 4.687 meter. 5) Pembangunan Reservoar Pajajaran dengan kapasitas 12.000 m3. 6) Pemasangan pipa distribusi sepanjang 32.043 meter.
70
7) Pemasangan pipa retikulasi Æ 63 mm dan Æ 200 mm sepanjang 98.000 meter. 8) Pengadaan 9.500 meter air. Dengan selesainya 100 % proyek P3KT, ditandai dengan beroperasinya IPA/WTP Dekeng tanggal 17 Agustus 1997, PDAM Kota Bogor memiliki idle capacity yang cukup besar, sehingga Instalasi Cipaku diistirahatkan/standby untuk beberapa waktu lamanya. Tahun 2002, kondisi pelayanan mulai menurun akibat jumlah air yang tersedia sudah seimbang dengan
jumlah air
yang digunakan/pemakaian.
Untuk
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, pada tahun 2003 dibangun lagi IPA tahap berikutnya di Cipaku memiliki kapasitas 4 X 60 liter/detik dan dapat dioperasikan sampai dengan kapasitas 300 liter/detik. Total kapasitas produksi yang dimanfaatkan saat ini 1.167 liter/detik dengan tingkat kebocoran/kehilangan air ± 30.19 %.
71
Tabel 4.1 Kapasitas Produksi Kapasitas (liter/detik No
Sumber Terpasang
Dimanfaatkan
1
Mata Air Kota Baru
70
67
2
Mata Air Tangkil
170
163
3
Mata Air Bantar Kambing
170
101
4
WTP Cipaku
240
308
5
WTP Dekeng
400
528
6
WTP Tegl Gundil
20
-
1070
1167
TOTAL
(Sumber: PDAM Tirta Pakuan Bogor)
c. Kegiatan Usaha Perusahaan Aktivitas perusahaan dari PDAM Kota Bogor sebagai mana tertuang dalam peraturan pendiriannya adalah mengusahakan penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat secara memadai, adil, merata berkesinambungan. Disamping itu, harus dapat membiayai dirinya sendiri serta mengembangkan pelayanannya, juga dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah. Tugas pokok PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah sebagai berikut: 1) Memenuhi pendistribusian kebutuhan air minum masyarakat Kota Bogor secara memadai, adil, dan merata serta berkesinambungan yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenis pemakai;
72
2) Memberikan air yang cukup pada setiap tempat dari sistim penyediaan untuk mencegah kebakaran; 3) Mengkoordinasi pembangunan air minum yang diintegrasikan pada aktivitas perkembangan ekonomi di daerah; 4) Menjadikan perusahaan daerah ini benar-benar menguntungkan dan mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi sehingga menambah pendapatan daerah secara tidak langsung dan langsung; 5) Melakukan usaha-usaha pengembangan perusahaan daerah serta mengusulkan dan mencari bantuan modal. Untuk melaksanakan tugas pokok PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mempunyai 2 fungsi yaitu: 1) Fungsi ekonomi Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sosial senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan memenuhi kewajibankewajiban berdasarkan asas ekonomi perusahaan. 2) Fungsi sosial Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sosial yang memproduksi air minum yang merupakan kebutuhan pokok manusia senantiasa dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif air minum yang disesuaikan dengan kondisi/fungsi tempat pelanggan dan juga memberikan subsidi silang.
73
d. Visi dan Misi Dalam menjalankan aktivitas usahanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor, Mempunyai visi dan Misi sebagai berikut: 1) Visi Menjadi perusahaan terdepan di bidang pelayanan air minum 2) Misi Memberikan
kepuasan
pelayanan
air
minum
secara
berkesinambungan kepada masyarakat sesuai standar kesehatan yang ada dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan
berperan
sebagai
penunjang
otonomidaerah
serta
meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal. e. Struktur Organisasi dan uraian Tugas Struktur organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Bogor No. 061/SK.32Hot/1990 dan diperbaharui dengan surat keputusan no. 061/SK.309Hot/1998 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja PDAM Kota Bogor, dan diperbaharui lagi dengan keputusan Walikota No. 51 tahun 2004, kemudian diperbaharui lagi dengan keputusan Walikota No. 2 Seri D Tahun 2006 Peraturan Walikota Bogor No. 11 Tahun 2006. Unsur-unsur organisasi pada PDAM kota Bogor terdiri dari: 1) Pimpinan yaitu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh dua orang Direktur.
74
2) Pembantu pimpinan yaitu Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Pusat Pengolahan Data, Kepala Litbang, Tenaga Ahli, para Kepala Bagian, dan para Kepala Sub. Bagian. Sedangkan susunan organisasi yang terdapat di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah: 1) Direksi Direksi adalah unsur pimpinan PDAM yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab pada Walikota melalui Badan Pengawas, mempuyai tugas: a) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM; b) Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 4 (empat) tahun dan tahunan; c) Penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku; d) Membina pegawai; e) Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; f) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g) Melaksanakan kegiatan teknik PDAM; h) Mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan; i) Menyampaikan laporan berkala (bulanan) mengenai seluruh kegiatan termasuk laporan kegiatan tahunan hasil audit Akuntan Negara/ Akuntan Publik disampaikan kepada Walikota melalului Badan Pengawas.
75
Direksi terdiri dari: 1. Direktur Utama a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PDAM yang meliputi lingkup bidang teknik, bidang umum, satuan pengawas intern, serta penelitan dan pengembangan dan pengolahan data elektronik (PDE). b. Rincian tugas 1) Merumuskan, menetapkan rencana kerja PDAM tahunan, dan 4 (empat) tahunan. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengkoordinasikan,
mengendalikan,
dan
membina
kegiatan bawahan. 4) Memotivasi
bawahan
dalam
upaya
peningkatkan
produktivitas dan pengembangan karir. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Merumuskan
strategi
PDAM
dan
menjalankan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam pelaksaan operasional perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
76
7) Menetapkan penjabaran dan peraturan, prosedur, dan atau pedoman-pedoman yang mendukung terhadap pelaksanaan di bidang teknik dan bidang administrasi umum. 8) Memberikan arahan kepada perangkat PDAM dalam rangka pendayagunaan aparatur. 9) Mengkaji konsep naskah dinas hasil kerja bawahan. 10) Memaraf atau menandatangani konsep atau naskah dinas. 11) Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi dan sebagainya sesuai Peraturan Perundang-undangan. 2. Direktur Umum a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian hukum dan humas serta bagian perlengkapan. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja tahunan dan 4 (empat) tahunan lingkup Direktur Umum. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
77
4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas kerja. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Mengkoreksi bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas sub bagian, kegiatan pembinaan bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian hukum, dan humas serta bagian perlengkapan. 7) Menelaah dan mengkoreksi rencana anggaran biaya tahunan dan bulanan, akuntansi, sumber daya manusia, hukum, program pelayanan/usaha, perlengkapan. 8) Menyempurnakan dan menetapkan rencana/konsep naskah dinas, keuangan, akuntansi, pelayanan/usaha, umum serta sumber daya
manusia,
dan
hukum
sesuai dengan
kewenangannya. 9) Mengajukan alternatif serta menetapkan sumber-sumber pembiayaan dengan syarat ringan kepada Direktur Utama bila diperlukan. 10) Mengawasi dan menilai pengamanan terhadap seluruh aktiva perusahaan, termasuk diantaranya pelaksanaan penutupan asuransi terhadap aktiva perusahaan. 11) Memelihara hubungan koordinasi dengan Direktur Teknik dalam menetapkan besarnya modal kerja perusahaan dan penyusunan anggaran belanja perusahaan.
78
12) Memberikan persetujuan terhadap pesanan pembelian dalam batas yang menjadi kewenangannya. 13) Membuat rencana pembelian barang dan jasa yang menjadi kebutuhan PDAM baik yang menyangkut jumlah maupun cara pengadaannya dengan Direktur Teknik. 14) Mengawasi penyelenggaraan akuntansi yang terbaru dan akurat serta melakukan analisis atau penilaian terhadap laporan yang dihasilkan untuk memberikan bahan informasi kepada Direktur Utama
dalam rangka pengambilan
keputusan yang tepat. 15) Memberikan saran-saran pertimbangan kepada Direktur Utama tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara filosofis, yuridis, administratif maupun teknis. 16) Memelihara hubungan baik dengan Bank atau lembaga keuangan lain dan Pemerintah. 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 3. Kepala Bagian Keuangan a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas bagian keuangan yang meliputi sub bagian
79
anggaran, sub bagian akuntansi, sub bagian rekening dan penagihan, serta sub bagian kas. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja bagian keuangan. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan. 4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Menganalisis dan mengawasi penerimaan, penggunaan, dan penyimpanan dana PDAM termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga serta mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan
kas
besar
dan
kas
kecil
sesuai
kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku. 7) Mengatur tata administrasi menyangkut
sektor
atau naskah dinas yang
penerimaan,
pembayaran,
dan
penyusunan anggaran. 8) Menganalisis dan mengusulkan kebijaksanaan penyesuaian tarif air minum. 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas bagian keuangan. 10) Mengadakan penilaian dan koreksi terhadap penyusunan dan pelaksanaan aggaran keuangan PDAM.
80
11) Mencari sumber dana yang menguntungkan. 12) Evaluasi investasi dan rekomendasi investasi kepada atasan. 13) Melakukan koordinasi dengan bagian lain secara internal dan eksternal. 14) Membantu satuan pengawas internal dalam menjalankan kebijakan-kebijakan manajemen keuangan. 15) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 4. Kepala Sub Bagian Anggaran c. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas anggaran yang meliputi menyusun rencana kerja, mengusulkan dan merumuskan anggaran perusahaan, mengevaluasi realisasi anggaran, merekomendasikan hasil evaluasi, menjajagi sumber keuangan, dan melaksanakan tugas lain. d. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja sub bagian anggaran. 2) Mendistribusikan, memeberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan.
81
4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Mengkoordinasikan usulan anggaran dari seluruh unit organisasi menjadi anggaran PDAM. 5. Kepala Sub Bagian Akuntansi a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas akuntansi yang meliputi bidang jurnal dan buku besar, buku besar pembantu, dan buku pelaporan. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja sub bagian akuntansi. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memeotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. 4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Merumuskan dan mengontrol kebijaksanaan operasional PDAM dalam bidang pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
82
6. Kepala Sub Bagian Rekening dan Penagihan a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas rekening dan penagihan yang meliputi urusan percetakan formulir, rekening, dan surat (blangko surat), penagihan, serta kebutuhan lain secara rutin. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana
kerja sub
bagian rekening
dan
penagihan. 2) Membuat laporan bulanan rekening air menurut golongan air. 3) Mendata penyesuaian rekening air minum/reduksi hail keputusan manajemen. 4) Mendata perubahan golongan tarif air pelanggan dan dibuat laporannya. 5) Mendata cicilan rekening air minum dan di buat laporannya. 7. Kepala Sub bagian Kas a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan tugas kas yang meliputi urusan kas perusahaan. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja sub bagian kas.
83
2) Menerima dan mengkaji rencana anggaran bulanan yang telah disetujui direksi. 3) Mengurus transaksi bank serta memelihara hubungan baik dengan bank atau lembaga keuangan lain dan Pemerintah. 4) Memeriksa daftar realisasi pengeluaran uang berdasarkan rencana pengeluaran uang yang telah disetujui. 5) Membuat pengajuan daftar rencana pengeluaran untuk dibuatkan ceknya. 8. Kepala Satuan Pengawas Intern a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan tugas satuan pengawas intern yang meliputi sub bagian pengawasan keuangan, sub bagian pengawasan perlatan dan lapangan, serta sub bagian pengawasan personalia dan tata laksana. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja satuan pengawas intern. 2) Merencanakan dan mengevaluasi
kebutuhan pegawai
satuan pengawas intern. 3) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan.
84
5) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 6) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 7) Menyusun bahan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan pengawasan intern. 8) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja fungsi organisasi yang meliputi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan keuangan, dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. 9) Menelaah
data
penyusunan
rencana
pelaksanaan
pengawasan di lingkungan PDAM dan mengusulkan pengawasan berdasarkan skala prioritas kepada Direktur Utama. 10) Mengadakan pemeriksaan mendadak pada kas perusahaan bersama dengan petugas yang bersangkutan juga terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. 11) Meninjau atau memeriksa inventarisasi barang-barang milik perusahaan di gudang, kantor, maupun tempat lain paling sedikit setahun sekali untuk memastikan kesesuaian dengan angka-angka pembukuan. 12) Memeriksa dan menilai apakah kebijaksanaan dan sistem pengawasan yang melekat yang dijalankan oleh direksi sesuai dengan tujuan.
85
13) Mengusulkan peninjauan kembali kebijaksanaan kontrol intern dan
sistem
akuntansi serta
perubahan
atau
penyempurnaannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 14) Mengadakan pemeriksaan di lapangan terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan dan pencatatan meter. 15) Mendampingi akuntan
atau pemeriksa
ekstern yang
ditugaskan memeriksa pembukuan PDAM guna kelancaran pemeriksaan tersebut. 16) Melakukan penelitian dan pemeriksaan khusus terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan atas perintah Direktur Utama. 17) Membuat laporan hasil pelaksaan tugas kepada atasan. 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 9. Kepala Sub Bagian Pengawasan Keuangan a. Tugas pokok Memimpin,
merencanakan,
mengatur,
dan
mengawasi
pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan keuangan yang meliputi bidang keuangan dan materil milik PDAM. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan keuangan. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan.
86
3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. 4) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 5) Melaksanaan opname kas setiap bulan dan membuat berita acaranya. 6) Membuat rekonsiliasi bank. 7) Meneliti utang piutang PDAM. 8) Melaksanakan opname rekening air dan non air paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun. 9) Meneliti keabsahan bukti-bukti: a) Penerimaan dan pengeluaran; b) Arus dokumen; c) Pembayaran pajak-pajak PDAM; d) Laporan keuangan dan penagihan rekening air dan non air. 10) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama melalui Kepala satuan pengawasan intern. 11) Melakukan pengendalian terhadap penerimaan, biaya, harta, dan utang. 12) Melakukan pemeriksaan keuangan (pengkajian ulang analisis keuangan) atas pos biaya dan piutang. 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
87
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. 10. Kepala Sub Bagian Pengawasan Peralatan dan Lapangan a. Tugas pokok Memimpin,
merencanakan,
mengatur,
dan
mengawasi
pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan peralatan dan lapangan yang meliputi urusan lapangan dan perlatan milik perusahaan berdasarkan skala prioritas. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan peralatan dan lapangan. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. 4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Melaksanakan penelitian penyelenggaraan kebutuhan dan peralatan barang. 7) Melaksanakan penelitian pengadaan atau pembelian barang dan jasa konsultan. 8) Melaksanakan penelitian pemeliharaan peralatan.
88
9) Melakukan stock opname atas barang inventaris minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 10) Melakukan stock opname persediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan minimal 2 kali dalam setahun. 11) Melaksanakan: a) Pengecekan dan memonitor produksi, distribusi, dan kubikasi
air
yang
hilang,
tutupan,
bukaan,
penyambungan liar, pemasangan baru, dan perbaikan; b) Pengecekan dan memonitor penggantian meter rusak, pecah, dan meter buram. c) Pengecekan laporan hasil pembacaan meter. 12) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama melalui kepala satuan pengawas intern. 13) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 14) Melaksanakan tugas kedinasan sesuai perintah atasan. 11. Kepala Sub Bagian Pengawasan Personalia dan Tata Laksana. a. Tugas pokok Memimpin,
merencanakan,
mengatur,
dan
mengawasi
pelaksanaan tugas sub bagian pengawasan personalia dan tata laksana yang meliputi urusan kepegawaian perusahaan. b. Rincian tugas
89
1) Menyusun rencana kerja sub bagian pengawasan personalia dan tata laksana. 2) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 3) Mengawasi dan mengendallikan kegiatan bawahan. 4) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 5) Mengevaluasi hasil kerja bawahan. 6) Melaksanakan: a) Pengecekkan
rencana
kebutuhan
pegawai
dan
penempatannya; b) Penelitian dan pengecekkan atas pendayagunaan dan disiplin pegawai; c) Penelitian pemberhentian dan pensiun pegawai; d) Penelitian atas biaya tenaga kerja, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat; e) Penelitian
penyelenggaraan
penatausahaan,
pengembangan karir, dan kesejahteraan pegawai di bagian sumber daya manusia. 7) Membuat laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak lanjut hasil pemeriksa kepada Direktur Utama melalui Kepala satuan pengawasan intern. 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
90
9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan. 12. Kepala Penelitian & Pengembangan dan Pusat Data Elektronik Bagian Penelitian & Pengembangan dan PDE terdiri dari: Sub bagian litbang administrasi dan keuangan, Sub bagian litbang teknologi, Sub bagian data base dan arsip, Sub bagian perangkat keras. a. Tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan
tugas
sub
bagian
litbang
administrasi dan keuangan, sub bagian litbang teknologi, sub bagian perangkat keras, serta sub bagian data base dan elektronik. b. Rincian tugas 1) Menyusun rencana kerja litbang dan PDE. 2) Merencanakan dan mengevaluasi
kebutuhan pegawai
litbang dan PDE. 3) Mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan. 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan. 5) Membimbing
bawahan
dalam
upaya
peningkatan
produktivitas. 6) Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
91
7) Merumuskan dan
mengontrol kebijakan
teknis
dan
operasional dalam bidang penelitian & pengembangan dan pengembangan PDE. 8) Melaksanakan koordinasi dengan
instansi atau unit
organisasi lain baik secara horizontal maupun vertikal untuk kelancaran tugas penelitian dan pengembangan. 9) Mengkoordinasikan kegiatan pengkajian di litbang dan PDE serta memberikan rekomendasi dan usulan mengenai arah perkembangan PDAM ke depan. 10) Mengevaluasi dan memberikan catatan pelaksanaan tugas operasional PDAM berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan kepada Direktur Utama serta memberikan rekomendasi
guna
pengembangan
PDAM
di
masa
mendatang. 11) Melakukan sosialisasi program internal dan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan litbang dan PDE. 12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
92
13. Direktur Teknik Direktur Teknik ini membawahi empat bagian: 1) Bagian Perencanaan dan Supervisi, terdiri dari: a) Sub bagian perencanaan bangunan dan instalasi b) Sub bagian perencanaan jaringan c) Sub bagian supervisi teknik 2) Bagian Produksi, terdiri dari: a) Sub bagian sumber b) Sub bagian pengolahan c) Sub bagian laboratorium 3) Bagian transmisi dan distribusi, terdiri dari: a) Sub bagian penyambungan b) Sub bagian pengaliran dan jaringan c) Sub bagian kebocoran d) Sub bagian segel meter 4) Bagian pemeliharaan a) Sub bagian pemeliharaan instalasi mekanikal dan elektrikal b) Sub bagian pemeliharaan bangunan dan jaringan c) Sub bagian pemeliharaan meter air
93
B. Penemuan 1. Ketentuan Umum Pelaksanaan Audit Management Pelaksanaan audit management pada Perusahaan daerah Air Minum Kota Bogor dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai auditor internal, yang merupakan pelaksana pemeriksaan independen dan kompeten yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor internal berpedoman pada tata kerja pemeriksaan yang diterapkan oleh perusahaan dan sesuai dengan standar profesional auditor internal. Pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Tahap persiapan pemeriksaan. b. Tahap program kerja pemeriksaan. c. Tahap pelaksanaan pemeriksaan. d. Tahap pelaporan. e. Tahap tindak lanjut pemeriksaan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap dilakukan di PDAM Kota Bogor: a. Tahap Persiapan Pemeriksaan Persiapan pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai aspek penting dari objek pemeriksaan. Pada tahap ini, Satuan Pengawas Intern (SPI) melakukan persiapan pemeriksaan yang meliputi:
94
1) Mempelajari dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, seperti: a) Struktur organisasi, dimana dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan. b) Metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan perusahaan. c) Kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan kegiatannya. d) Peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemahaman tersebut merupakan landasan bagi auditor internal dalam pelaksanaan pemeriksaan yang akan digunakan untuk menilai kebijaksanaan,
prosedur,
dan
kegiatan-kegiatan
pada
objek
pemeriksaan. 2) Pengamatan terhadap objek atau kegiatan yang akan di periksa. 3) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut dilakukan guna
menanyakan mengenai bidang-bidang
kegiatan yang menimbulkan masalah sehingga bisa diteliti lebih jauh mengenai masalah tersebut. Selain itu, dijelaskan pula tanggung jawab, tujuan-tujuan umum pemeriksaan serta rencana-rencana pemeriksaan atas objek yang bersangkutan. 4) Mengumpulkan informasi lainnya yang berhubungan dengan objek pemeriksaan.
95
Dalam pengumpulan informasi, ada beberapa sumber informasi penting berupa dokumen-dokumen tertulis yang bisa dimanfaatkan oleh auditor internal, diantaranya: a) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek pemeriksaan yang berisi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada pada objek pemeriksaan. b) Buku-buku pedoman mengenai prosedur, kebijakan, dan petunjuk. c) Laporan intern (manajemen). d) Laporan hasil pemeriksaan ekstern. b. Tahap Program Kerja Pemeriksaan Program kerja merupakan tahapan penting dalam kegiatan pemeriksaan. Pada dasarnya Satuan Pengawasan Intern (SPI) melakukan penyusunan program kerja yang dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Program kerja pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar pemeriksaan, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaannya dapat berjalan dengan efektif. Program kerja pemeriksaan ini dibuat secara lengkap, sistematis sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan. Selain itu, program kerja pemeriksaan harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan. Anggaran waktu tersebut diperlukan untuk menentukan jumlah tenaga pemeriksa yang akan digunakan agar tugas pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu yang
96
telah ditetapkan. Program kerja disiapkan oleh ketua tim pemeriksa dengan dibantu oleh staf auditor c. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pada tahap pelaksanan pemeriksaan ini, ketua tim beserta anggota pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan program kerja pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam tahap ini auditor internal harus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang cukup, kemudian menganalisisnya sehingga sasaran dan tujuan audit dapat tercapai. Sasaran ini meliputi: ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan, kehematan, dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya serta efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya inti dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah menguji sistem pengendalian manajemen pada objek pemeriksaan. Pengujian pengendalian manajemen adalah untuk menilai tingkat efektivitas dan mengenali kemungkinan adanya kelemahan pengendalian manajemen tersebut. Informasi
dan
bukti-bukti
yang
terkumpul
atau
temuan
pemeriksaan yang merupakan penyimpangan-penyimpangan terhadap kriteria harus dikembangkan. Untuk dapat mengembangkan temuan dengan baik, auditor perlu mengetahui ciri-ciri suatu temuan, yaitu: 1) Sifat-sifat yang harus ada dalam temuan itu sendiri, diantaranya: cukup berarti untuk disampaikan kepada pihak lain dan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang tepat.
97
2) Tanda-tanda atau atribut yang harus ada agar temuan ini dapat diungkapkan secara efektif yaitu; kondisi, kriteria, sebab, dan akibat pada objek pemeriksaan. Apabila terdapat temuan negatif, maka harus segera diikuti dengan pemberian rekomendasi atau saran perbaikan. Rekomendasi tersebut diajukan kepada para pejabat yang berwenang untuk di ambil tidakan koreksi
atas
kelemahan
dan
penyimpangan
yang
menyebabkan
ketidakefisienan dan tujuan perusahaan tidak tercapai. d. Tahap Pelaporan Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan, auditor lalu membuat laporan hasil pemeriksaan. Adapun ketentuan tahap pelaporan tersebut, sebagai berikut: 1) Laporan dibuat secara tertulis. 2) Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan bebagai kesimpulan dan rekomendasi dengan pejabat atau manajemen yang tepat, sebelum laporan laporan terbut diterbitkan. 3) Laporan pemeriksaan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. 4) Laporan harus mengemukakan tentang maksud, ruang lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan . 5) Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan serta tindakan koreksi yang didasarkan atas temuan pemeriksaan.
98
6) Pandangan-pandangan
dari
pihak
yang
di
periksa
harus
dimasukkan dalam kesimpulan audit atau rekomendasi yang mungkin dapat dicantumkan dalam laporan audit. 7) Sebelum laporan diterbitkan, laporan tersebut harus di review dan disetujui oleh Kepala Satuan Pengawan Intern. e. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor internal harus terus meninjau dan menindaklanjuti untuk memastikan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan-tindakan koreksi oleh pejabat berwenang. Auditor harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan dapat memperbaiki keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga tujuan perusahaan tercapai. 2. Anggaran Pendapatan Anggaran perusahaan perlu disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara antara lain: ralistis, logis,
efektif,
dan
efisien
serta
dapat
dipertanggungjawabkan
(accountability). Anggaran perusahaan harus di susun melalui integrasi dan koordinasi di antara direksi dan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor yang azaskan efisien dan efektif.
99
Dalam kebijakan anggaran, penyusunan anggaran diselenggarakan berdasarkan
pertanggungjawaban.
Untuk
itu,
setiap
pusat
pertanggungjawaban mempunyai hak mengajukan anggarannya sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung-jawabnya masing-masing. Anggaran perusahaan harus mendapat pengesahan dari Walikota Bogor. Jika anggaran perusahaan yang diajukan tidak disahkan Walikota Bogor sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor menggunakan anggaran perusahaan tahun yang paling akhir disahkan berdasarkan Perda. Dalam
setiap
penyusunan
Rencana
Kerja
dan Anggaran
Perusahaan, hendaklah harus memperhatikan : a. Realisasi kegiatan terakhir tahun berjalan. b. Estimasi hasil kegiatan yang dapat di capai pada triwulan IV tahun berjalan. c. Rencana kerja jangka menengah (Corporate Plan). d. Pertimbangan penting lainnya. a. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Berikut ini adalah prosedur penyusunan anggaran perusahaan termasuk anggaran pendapatan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bogor: 1) Pembentukan panitia anggaran 2) Persiapan panitia anggaran. 3) Pengarahan Direksi kepada unit kerja.
100
4) Pengiriman formulir-formulir usulan (AT-1B) ke unit kerja. 5) Pengisian fomulir-formulir (AT-1B) oleh unit kerja. 6) Pengumpulan formulir-formulir (AT-1B) ke panitia anggaran. 7) Kompilasi formulir dan penyusunan draft Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB). 8) Pembahasan oleh Direksi dan unit kerja. 9) Dialog panitia anggaran dan unit kerja. 10) Pengolahan kembali draft Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) oleh panitia anggaran. 11) Di review oleh Direksi untuk persetujuan. 12) Usulan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Biaya (RAPB) ke Badan Pengawas. 13) Pengesahan oleh Walikota Bogor. b. Pelaksanaan, evaluasi, dan laporan Anggaran Pendapatan. Pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor dilakukan atas dasar bottom up, yaitu adanya partisipasi dari setiap bawahan serta keterlibatan dari semua pejabat dan staf perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar membangkitkan kerjasama untuk pencapaian tujuan dari anggaran. Oleh karena itu harus ada keselarasan tujuan antara tujuan perusahaan dan tujuan individu atau bagian dalam perusahaan.
101
Anggaran sebagai tolak ukur dan pedoman dalam pelaksanaan operasional perusahaan, memberikan gambaran sampai sejauh mana kegiatan operasional yang di capai sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Evaluasi terhadap kegiatan operasional mencerminkan adanya pengendalian umpan balik dari sebuah anggaran, bahwa data akuntansi sebagai data aktual mengukur kemampuan yang di capai manajemen apakah sesuai dengan anggaran atau tidak. (lihat gambar 4.1) Distorsi yang terjadi akan dijadikan bahan dalam evaluasi lanjutan dan menjadi bahan dalam menentukan keputusan manajemen lebih lanjut. Melalui anggaran juga dapat mengukur prestasi manajemen-manajemen bagian, apakah target yang telah di capai sesuai dengan yang telah ditetapkan bersama, karena dalam penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan metode dari bawah ke atas (bottom up).
102
LINI MANAJEMEN PERENCANAAN
SISTEM AKUNTANSI Anggaran
Dokumen PELAKSANAAN Buku Besar dan buku Besar pembantu EVALUASI
Laporan Pelaksanaan
Gambar 4.1 Standard operation procedure Anggaran PDAM (Sumber: Dokumen Sub. Bagian Anggaran PDAM Bogor)
Setiap unit organisasi atau bagian yang ada dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan. Pelaksanaan anggaran di dukung oleh sistem informasi yang jujur dan akurat. Jangan sampai ada kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan kesalahan dalam penilaian prestasi. Selain itu, dalam menilai prestasi dilaksanakan secara objektif, adil, terbuka, dan konsisten sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif pada perusahaan.
103
Pelaksanaan anggaran pendapatan harus selalu di evaluasi guna mengetahui ada tidaknya peyimpangan yang terjadi atau pencapaian target yang telah ditetapkan. Apabila terjadi penyimpangan, perusahaan melakukan analisis mengenai sebab-sebab penyimpangan dan melakukan revisi atau perubahan anggaran bila diperlukan. Hasil dari evaluasi pelaksanaan anggaran ini kemudian dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan anggaran periode berikutnya. Laporan anggaran pendapatan di buat dalam bentuk perbandingan antara
pendapatan
yang
dianggarkan
dengan
pendapatan
yang
sesungguhnya serta selisih antara keduanya, sehingga dapat diketahui dengan jelas penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu laporan anggaran harus di susun secara teratur dan sistematis.
104
C. Pembahasan Penelitian 1. Pelaksanaan Audit Management di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor Secara umum pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor telah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan audit management. Perusahaan telah
melaksanakan
audit
management
sesuai
tahapan-tahapan
pemeriksaan secara sitematis, berdasarkan dengan ketentuan umum yang ada. Pelaksanaan audit management di mulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan serta tindak lanjut pemeriksaan. Apabila dilihat atau dibandingkan dengan teori yang ada pada BAB II, maka pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor telah sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Rob Reider. Pada persiapan pemeriksaan auditor intenal mengumpulkan informasi guna mengidentifikasi kemungkinan adanya masalah-masalah penting dalam bidang operasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja pemeriksaan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan. Setelah menyusun program kerja pemeriksaan, ketua tim dan para pemeriksa yang di tunjuk melaksanakan prosedur pemeriksaan sesuai dengan program kerja tersebut. Pada saat melaksanakan pemeriksaan, auditor internal menguji pengendalian
105
manajemen. Dalam pengujian manajemen diperhatikan unsur-unsur pengendalian manajemen, meliputi: a. Organisasi Memperhatikan kesesuaian antara struktur organisasi dan uraian tugas. b. Kebijakan Memperhatikan apakah kebijakan telah dinyatakan secara jelas, tertulis, dan sistematis. Apakah dikomunikasikan kepada seluruh fungsi dan pegawai yang terkait dalam objek yang di periksa, apakah kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah kebijakan di buat untuk melaksanakan kegiatan secara hemat, efisien, dan efektif. Serta memperhatikan apakah dilakukan peninjauan secara berkala dan di revisi bila diperlukan. c. Perencanaan Memperhatikan apakah dalam setiap kegiatan di buat rencana terlebih
dahulu,
disertai
pemilihan
alternatif
yang
paling
menguntungkan bagi objek yang di periksa. Serta memperhatikan apakah dalam pembuatan rencana tersebut telah memperhatikan ketentuan yang berlaku. d. Prosedur Memperhatikan apakah prosedur yang telah di buat telah memadai untuk menjamin pelaksanaan kegiatan secara hemat, efisien, dan efektif.
106
e. Akuntansi Memperhatikan
apakah
setiap
kegiatan
telah
dilakukan
pencatatan dengan teliti, diklasifikasikan dengan tepat dan dapat diandalkan sehingga dapat menjamin pengendalian yang cukup atas harta dan kewajiban perusahaan. f. Pelaporan Memperhatikan apakah sistem pelaporan telah dibuat dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pejabat yang bertanggung jawab dapat memperoleh informasi yang relevan dan cukup mengenai kondisi yang terjadi. g. Personalia Pemeriksa memperhatikan apakah tugas dan tanggung jawab telah diberikan kepada pegawai yang mampu melaksanakannya, serta apakah pegawai tersebut di angkat menurut kualifikasi yang dibutuhkan. Hasil dari kegiatan pemeriksaan tersebut dituangkan dalan kertas kerja pemeriksaan (KKP) yang selanjutnya kertas kerja pemeriksaan tersebut akan di review oleh ketua tim pemeriksa. Temuan audit dikembangkan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya dibandingkan dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Selain itu, dijelaskan pula penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi serta dampak atau akibat yang mungkin dapat merugikan perusahaan.
107
Tahap akhir dari pemeriksaan ini adalah penyampaian hasil pemeriksaan. Ketua tim pemeriksa membuat konsep laporan hasil pemeriksaan yang akan di review oleh Kepala Satuan Pengawas Intern. Laporan hasil pemeriksaan ini merupakan hasil temuan-temuan hasil pemeriksaan selama pelaksanaan pemeriksaan dan saran-saran perbaikan (rekomendasi). Auditor internal mengeluarkan laporan tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan, pemeriksa terlebih dahulu mendiskusikannya dengan pimpinan atau pihakpihak yang terkait dalam kegiatan pemeriksaan. Dalam diskusi tersebut ketua tim mengemukakan temuan-temuan secara objektif dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Laporan hasil pemeriksa diserahkan kepada direktur utama dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila laporan pemeriksaan telah disetujui oleh pimpinan dari kegiatan yang di periksa, maka manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan terhadap temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. Dalam hal ini Satuan Pengawas Intern harus tetap melakukan pengawasan terhadap tindakantindakan yang dilakukan, apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai dengan saran atau rekomendasi yang telah diberikan.
108
2. Penilaian terhadap Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor secara umum dapat dikatakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tahapan penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran sudah adanya partisipasi yang melibatkan semua bagian yang ada di perusahaan dan ini didukung dengan struktur organisasi perusahaan yang memeperlihatkan garis wewenang dan tanggung jawab setiap unit kerja. Selain itu, pelaksanaan anggaran dilaksanakan setelah ada persetujuan dan pengesahan dari pihak tertinggi perusahaan, dimana anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan menuju pada sasaran atau target yang telah ditetapkan, disamping sebagai alat pengawasan. Dari uraian di atas dengan mengutip pernyataan dari Mulyadi (2001), bahwa untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. b. Organisasi anggaran c. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengiriman peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.
109
Dengan demikian, maka sistem anggaran Perusahaan Daerah Air Minum secara keseluruhan telah dilaksanakan cukup baik. Pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor sudah di dukung oleh adanya sistem informasi akuntansi yang memadai yang memungkinkan pencatatan pendapatan secara tepat dan juga adanya dukungan dari para pelaksana. Sehingga penilaian atas prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan adil dan objektif. Untuk pengevaluasian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan, penulis nilai sudah baik, hal ini dapat dilihat dari adanya laporan anggaran yang membandingkan antara anggaran pendapatan dengan realisasinya serta sudah adanya proses pembahasan dan penganalisisan, sehingga apabila ada penyimpangan segera diketahui dan diambil tindakan koreksi. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor, penulis akan membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan adalah suatu ukuran seberapa jauh sasaran pelaksanaan anggaran pendapatan telah tercapai.
110
3. Hubungan
Antara
Pelaksanaan
Audit
Management
terhadap
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dengan melihat secara kualitatif, maka peneliti beranggapan bahwa pelaksanaan audit management pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bogor mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Namun, untuk menguatkan hipotesis mengenai hubungan kedua variabel tersebut, peneliti akan melakukan pengujian hipotesis melalui perhitungan statistik. Sebelum data yang diperoleh diolah bagi kepentingan penelitian ini, peneliti melakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan merupakan data yang sahih (valid) dan andal bagi pembuktian hipotesis. Di bawah ini adalah hasil perhitungan uji validitas variabel pelaksanaan audit management.
111
Tabel 4.2 Rekapitulasi Uji Validitas Item Variabel X Spearman’s rho
Item 1 Item 2
Correlation Coefficient
.907
Valid
Item 3 Item 4
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.757 .399 .709
Valid Valid Valid
Item 5 Item 6
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.458 .620
Valid Valid
Item 7 Item 8
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.575 .907
Valid Valid
Item 9 Item10
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 .907
Valid Valid
Item11 Item 12
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.385 .757
Valid Valid
Item 13 Item 14
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 .512
Valid Valid
Item 15 Item 16
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.757 .709
Valid Valid
Item 17 Item 18
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 -
Valid Invalid
Item 19 Item 20 Item 21 Item 22
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.907 .712
Valid Valid
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.893 .907
Valid Valid
Item 23 Item 24
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.575 .489 .907
Valid Valid Valid
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.757 .736
Valid Invalid Valid
Item 25 Item 26 Item 27 Item 28
(Sumber: Hasil Perhitungan)
112
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua item pertanyaan dapat dikatakan valid (sahih), karena ada beberapa item pertanyaan yang tidak ada nilai koefisien korelasinya. Oleh karena itu, peneliti melakukan breakdown item yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini. Dan berikut ini adalah hasil perhitungan uji validitas dan reliabilitas variabel pelaksanaan audit management setelah breakdown. Tabel 4.3 Rekapitulasi Uji Validitas setelah Breakdown Spearman’s rho
Item 1 Item 2
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.907 .757
Valid Valid
Item 3 Item 4
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.399 .709
Valid Valid
Item 5 Item 6
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.458 .620
Valid Valid
Item 7 Item 8
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.575 .907
Valid Valid
Item 9 Item10 Item11 Item 12
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 .907
Valid Valid
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.385 .757
Valid Valid
Item 13 Item 14
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 .512 .757
Valid Valid Valid
Item 15 Item 16
Correlation Coefficient
.709
Valid
Item 17 Item 19 Item 20 Item 21
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.677 .907
Valid Valid
Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.712 .893
Valid Valid
Item 22 Item 23
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.907 .575 .489
Valid Valid Valid
Correlation Coefficient Correlation Coefficient Correlation Coefficient
.907 .757 .736
Valid Valid Valid
Item 24 Item 25 Item 26 Item 28
113
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel X Cronbach’s Alpha
N of items
0,949
26
(Sumber: Hasil Perhitungan) Menurut Kaplan dan Saccuzo (1993: 126) bahwa koefisien reliabilitas yang besarnya berkisar antara 0,70-0,80 dianggap cukup baik untuk digunakan. Sedangkan nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh adalah 0,949. Dengan demikian, kuesioner yang dilakukan peneliti pada variabel independen tersebut merupakan alat pengukuran yang andal (reliabel). Dibawah ini adalah daftar item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian, yang hasilnya (skor) digunakan untuk mengukur pelaksanaan audit management (variabel indenpenden):
114
Skor variabel X memperlihatkan jumlah skor dari pelaksanaan audit management adalah 399 (lihat lampiran), sedangkan skor yang diharapkan adalah 520 (26X4X 5). Maka prosentase jumlah skor yang dicapai dalam pelaksanaan audit management adalah 76,73 % dari skor ideal yang diharapkan. Hal ini berarti pelaksanaan audit management PDAM Kota Bogor sudah baik. Sedangkan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan (varibel dependen), dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran pendapatan dengan anggaran pendapatan dari tahun 2003-2007 adalah sebagai berikut. Tabel 4.5 Skor Variabel Y Tahun
Realisasi
Anggaran
Perbandingan realisasi dengan anggaran pendapatan
2003
32.923.867.640,36
30.269.136.000
1,0877
2004
44.459.129.535,92
42.422.696.000
1,0480
2005
53.232.590.004
53.434.277.000
0,9962
2006
64.380.770.126
64.254.406.000
1,0020
2007
78.653.367.968
77.841.276.000
1,0104
(Sumber: Data Perusahaan) Dari hasil tabel tersebut dapat dikatakan bahwa pada umumnya perusahaan bisa mencapai target pendapatan, namun demikian terlihat pada tahun 2005 perusahaan belum dapat mencapai target pendapatannya, hal ini disebabkan karena banyaknya pelanggan yang pemakaian airnya 0,00 m³ per bulan, meskipun pelanggan tersebut secara aktif menggunakan
115
air dari PDAM selama beberapa bulan berturut-turut sehingga pendapatan air kurang diterima oleh PDAM Kota Bogor. Sedangkan pencapaian pendapatan pada tahun 2007 adalah 1,0104 atau realisasi pendapatan lebih besar dari anggarannya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kembali dapat melakukan pengendalian pendapatan dengan efektif. Berikut ini adalah tabel yang berisikan skor dari setiap variabel, yaitu pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Skor pelaksanaan audit management diambil dari skor pada tabel 4.3. Sedangkan, skor untuk efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan diambil dari skor pada tabel 4.4 Tabel 4.6 Ikhtisar Skor Variabel X dan Variabel Y Tahun
Pelaksanaan Audit
Efektivitas Pelaksanaan
Management
Anggaran Pendapatan
2003
99
1,0877
2004
80
1,0480
2005
71
0,9962
2006
71
1,0020
2007
78
1,0104
(Sumber: Tabel 4.3 dan 4.4) Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan
anggaran pendapatan
digunakan korelasi rank spearman sebagai berikut.
116
Tabel 4.7 Selisih Kuadrat Variabel X dan Variabel Y Tahun
Skor X
Skor Y
Rank X
Rank Y
d1
d1²
2003
99
1,0890
1
1
0
0
2004
80
1,0488
2
2
0
0
2005
71
0,9988
4,5
5
-0,5
0.25
2006
71
1,0067
4,5
4
0,5
0,25
2007
78
1,0154
3
3
0
0
Σd1²
0,50
Sumber: Hasil perhitungan Berdasarkan data pada tabel di atas terdapat data kembar, oleh karena itu untuk menentukan nilai rs, maka digunakan rumus:
Dimana:
Σx² = n³ - n
Σ Tx
12
Σx² = 5³ - 5 12 = 9,5
ΣY² = n³ - n
2³ - 2 12
Σ Ty
12
ΣY² = 5³ - 5
0
12 = 10
117
Dengan demikian, koefisien korelasi dapat dihitung sebagai berikut.
rs = 9,5 + 10
0,5 2 √(9,5)(10)
=
19 2√ 95
rs = 0,974679 ≈ 0,975 Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 0,975 antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas
pelaksanaan
anggaran
pendapatan.
Eratnya
hubungan
pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dapat dilihat dari besarnya korelasi rank spearman. Berdasarkan perhitungan di atas, besarnya korelasi rank spearman dimana pelaksanaan
audit
management
akan
mempengaruhi
efektivitas
pelaksanaan anggaran pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah 0,975. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit management memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan, karena rs hitung mendekati +1.
118
Selanjutnya untuk menguji tingkat signifikansi suatu koefisien korelasi rank spearman, maka digunakan rumus sebagai berikut.
t = rs
n -2 1 - rs2
t = 0,9745 √ 5-2 1 – 0,9745² t = 6,1670 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat thitung sebesar 6,1670. Ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, dimana α = 0,05 (uji satu pihak) dan tingkat kebebasan (df = n-2) adalah 3. Dari tabel diperoleh nilai ttabel sebesar 2,353 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa thitung = 6,1670 lebih besar dari pada ttabel = 2,353. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotersis alternatif (H1) diterima, yang artinya adalah terdapat pengaruh yang positif antara pelaksanaan audit management terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Bila digambarkan dengan kurva, daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 adalah sebagai berikut.
119
Gambar 4.2 Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0
Hasil penelitian ini mendukung dan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu pelaksanaan audit management memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Audit management merupakan suatu cara pemeriksaan objektif terhadap pengelolaan perusahaan dengan cara menilai kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan audit management yang dilakukan satuan pengawasan intern PDAM Kota Bogor, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Audit management dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dari tahap persiapan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan serta tindak lanjut pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi umum tentang objek yang akan diperiksa. Kemudian dilanjutkan penyusunan program kerja
yang
akan digunakan
sebagai dasar
pelaksanaan pemeriksaan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan auditor
120
internal menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh serta menelaah dan menilai ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur serta pengendalian manajemen yang berlaku. Hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Temuan audit dikembangkan berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, serta dijelaskan penyebab kesalahan atau penyimpangan yang terjadi serta dampak yang mungkin akan merugikan perusahaan. Tahap akhir dari pemeriksaan ini adalah penyampaian hasil pemeriksaan yang disertai dengan saran perbaikan atau rekomendasi, selain itu adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diajukan oleh auditor internal. Berdasarkan uraian di atas maka audit management bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif mengenai hal-hal atau bidang-bidang yang menyebabkan terjadinya kelemahan, ketidakefisienan, dan ketidakefektipan. Dengan dilaksanakannya audit management dengan baik,
maka
dapat diketahui
apakah
anggaran pendapatan telah
dilaksanakan dengan baik pula sehingga pendapatan dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan demikian, pelaksanaan audit management dapat membantu manajemen perusahaan dalam hal efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.
121
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dari tahun 2003-2007, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji korelasi rank spearman, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rs hitung sebesar 0,975 keeratan kedua variabel tersebut memiliki tingkat interpretasi sangat erat. Selanjutnya setelah melakukan uji signifikansi ternyata didapat thitung sebesar 6,160 sedangkan dari tabel diperoleh nilai ttabel sebesar 2,353. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa t hitung = 6,1670 lebih besar dari pada ttabel = 2,353. hal tersebut berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima, yang artinya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan audit management dengan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan.
122
B. Implikasi Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang telah peneliti lakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor, maka peneliti memberikan implikasi sebagai berikut: 1. Sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan terutama staf Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai pelaksana audit management sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang memadai dibidangnya. 2. Manajemen harus bereaksi cepat terhadap kelemahan-kelemahan pada pengendalian manajemen sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan secepatnya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
123
DAFTAR PUSTAKA Abdul Hamid. Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Amin Wijaya. Management Audit Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Anona Armstrong. Management Skills and Performance Audit. Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 29, No. 4, pp. 25-39, 2009. A. Rodi Kartamulja. Peranan Audit Kinerja dalam meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Bandung Urban Development Project, Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia volume 5, 2001. Don R. Hansen & Maryanne M. Mowen. Management Accounting. 7th edition, Thompson South-Western, 2005. Evangelos Koumanakos, Antonios Georgopoulos, Costas Siriopoulos. Auditor awareness of earnings management. International Journal of Accounting, Auditing, and Performance Evaluation - Vol. 5, No.1 pp. 50-65, 2009. Harry Rob Reider. Operational Review Maximum Results at Efficient Costs, third Edition, Jon Wiley & Sons, Inc. 2002. Hiro Tugiman. Standar Profesional Auditor Internal, Kanisius, Yogyakarta, 2001. I Gusti Agung Ray. Audit Kinerja pada Sektor Publik (Konsep, Praktik, Studi Kasus), Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2009. Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta, 2007. ---------------------. Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba 4, Jakarta. 2007. Imam Ghozali. Auditing Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2005. James A Chasin, Paul D Neuwirth, Jhon F Levy. Chashin’s Handbook for Auditors, 15th Edition, Mc.Graw – Hill International, 2001. Lawrence Sawyer, Mortimor A. Dittenhofer, dan James H. Scheiner. Audit Internal Sawyer’s, edisi lima, Salemba 4, Jakarta, 2003. Mohammad Mansur. Management Audit Sebagai Alat untuk Meningkatkan Efisiensi (Studi Kasus dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Management Audit
Aktivitas Pembelian pada PT. Kimia Farma Indonesia), Thesis S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Muhammad Hasbi Saleh. Audit Management Pemasaran (Sebuah Studi Kasus Perusahaan Pengecoran Besi dan Baja), Thesis S2 Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. Mulyadi. Akuntansi Manajemen, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta, 2001. M. Nafarin. Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Rinusu & Sri Mastuti. Panduan Praktis Mengontrol APBD edisi revisi, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008. Robert Anthony & Jhon Dearden. Management Control System, 11th edition; Mc GrawHill, 2002. Robert Anthony & Vijay Govindarajan. diterjemahkan oleh F.X Kurniawan Tjakrawala, Sistem Pengendalian Manajemen, Salemba Empat, 2004. -------------------------. Management Control System (Twelft edition), Mc Graw-Hill International, New York, 2007. Robert Kaplan & Dennis Saccuzo. Psycological Testing, Principles, Application, and Issues, Brool/Cole Publishing Co, Division of Words Worth Inc, 1993. Singgih Santoso. Buku Latihan SPSS Stastik Parametrik, PT. Elex Media Computindo, Jakarta, 2001. Sondang P. Siagian. Audit Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Sony Yuwono, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. Penganggaran Sektor Publik, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 Sucipto. Perbandingan Standar Internal, Auditor Institute of Internal Auditors (Florida), Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Jurnal Akuntansi edisi Mei, Th VIII, pp 98-110, 2004. Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2004. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Sukrisno Agoes, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik, jilid II, Edisi 3, FE UI, Jakarta, 2004.
Teguh Wahyono, Belajar Sendiri SPSS 16, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2008 William Haka dan Meig Betner. “Financial & Managerial Accounting (The Basis For Business Decisions)” twelfth Edition. Mc Graw hill, New York, 2002.
