BAB III METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”1. Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Pada dasarnya jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau dogmatik, atau metode yuridis normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Kedudukan Penetapan Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan.
2. Sifat Penelitian Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai, keadilan, validalitas aturan hukum, konsep – konsep hukum, dan norma – norma hukum.2 Penelitian dalam penulisan hukum (tesis) ini bersifat preskriptif. Artinya adalah untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, karena berusaha menemukan aturan-aturan 1 2
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ctk. Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35 Ibid; hlm. 22
1
hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum tentang Kedudukan Penetapan Hakim Pengadilan Agama terhadap Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan.
3. Pendekatan Penelitian Pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu – ilmu lain untuk kepentingan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah : a. Pendekatan Undang – Undang (statute approach); b. Pendekatan Kasus (case approach); c. Pendekatan Historis (historical approach); d. Pendekatan Perbandingan (comparative approach); e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan
dalam
penulisan
hukum
(tesis)
ini
penulis
menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : 1) Pendekatan Undang – Undang (statute approach), adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang – Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; 2) Pendekatan Kasus (case approach), adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapai yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.
2
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi3. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini : a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang bersifat Autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan Perundang – Undangan dan catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan dan putusan Hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan Hukum Primer yaitu : 1) Salinan Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA.Ska; 2) Undang – Undang Dasar 1945; 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana; 5) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; 6) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria; 7) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 8) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 9) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 10) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3
Ibid; hlm. 141
3
11) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 12) Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan; 13) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi : 1) Buku – buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, skripsi maupun tesis, artikel internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dimana dalam penulisan tesis ini Penulis menggunakan bahan dari media internet, kamus hukum, literatur perkuliahan.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi pustaka (Library research). Studi pustaka ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku – buku, peraturan Perundang – Undangan, Putusan / Penetapan Pengadilan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
4
6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis meneliti pertama kali mengenai Proses Permohonan Pemisahan Harta Perkawinan
yang
dilakukan
melalui
Pengadilan
Agama
dan
Kedudukan Penetapan Pengadilan Agama terhadap Pemisahan Harta Perkawinan yang dilakukan setelah Perkawinan berlangsung. Metode Penafsiran (interpretation) terhadap Undang – Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah4 : a. Penafsiran Gramatikal adalah Penafsiran teks atau peraturan perundang – undangan menurut bahasa sehari – hari. Metode penafsiran ini melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis dan merupakan bentuk paling sederhana dalam menafsirkan suatu teks. b. Penafsiran Teleologis adalah Penafsiran Undang – Undang dengan mengacu pada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang – Undang ditafsirkan tidak hanya dari segi teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya Undang – Undang tersebut. Undang – Undang merupakan entitas yang statis, dan Hakim disini berperan penting dalam memberikan pengaruh agar Undang – Undang
tersebut
dapat
selaras
dengan
perkembangan
masyarakat. Undang – Undang yang sudah tidak relevan (out to date) disesuaikan penerapan dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat.
4
M. Natsir Asnawi, op.cit, hlm. 21-22
5
