BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau memiliki persamaan dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (field research). 148 Penelitian hukum normatif memiiki cara kerja yang khas sui generis, 149 dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai sistem kaidahkaidah dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah. 150 Soetandyo Wignyosoebroto 151, mengemukakan ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu : 1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. 2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional.
148
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi revisi Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 46. 149 Sui generis merupakan peristilahan ilmu hukum, artinya ilmu hukum nerupakan ilmu jenis sendiri. Dalam suatu sistem tertutup, semua bidang atau cabang ilmu dapat juga mengklaim memiliki sui generis yaitu dalam hal cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena objek perhatian yang berbeda. Jadi bukan hanya ilmu hukum yang memiliki karakter sui generis tersebut, dalam Johnny, op.cit, hlm. 50. 150 Johnny, op.cit., hlm 51 151 Soetandyo Wigyosoebroto dalam Setiono, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, Ibid, hlm. 20.
74
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in concreto dan tersistematis sebagai Judge Made Law. 4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empirik. 5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka. Penulisan tesis ini menggunakan konsep hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai Judge Made Law. Burhan Ashshofa, 152 mendefinisikan metodologi doktrinal sebagai norma yang berupa asas normal, keadilan atau yang telah dipositifkan sebagai hukum perundangundangan. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian doktrinal. Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, sedangkan dari bentuknya, penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif, dimaksudkan untuk menilai program yang dijalankan, 153 analisis berdasarkan logika deduksi. Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua, yaitu: 154 a). Penelitian hukum normatif dan b). Penelitian hukum empiris. Soetandyo Wigjosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua, yaitu: 155 a). Penelitian hukum doktinal dan b). Penelitian hukum non doktrinal. 152
Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 21-22. Setiono, op.cit, 2005, hlm. 6. 154 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 13. 155 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit Huma, Jakarta, 2002, hlm.147. 153
75
Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. 156 Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (library based) atau studi dokumen yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 157 Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber bahan hukum sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. 158 Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan
meneliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka. 159
B. Metode Pendekatan Penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat dan pendekatan kasus. Penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua 156
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Pnerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11. 157 Johnny Ibrahim, op.cit., hlm. 44. 158 Ibid, hlm. 14. 159 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam Salim HS dan Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 12..
76
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, dan pendekatan kasus (The Case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 160 Dalam penafsiran hukum dikenal penafsiran hukum dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Penafsiran hukum dengan pengertian luas, mengacu kepada arti normatif dari suatu rumusan kaidah. Penafsiran dengan arti yang normatif itu berlaku apabila bersangkutan dengan bahasa hukum pada umumnya. Setiap penggunaan bahasa mengandung implikasi penafsiran, yaitu suatu derivasi arti tertentu dari suatu rumusan bahasa. Penafsiran hukum dengan pengertian yang sempit terjadi dalam praktek penerapan hukum. 161 Metode penafsiran dalam penelitian ilmu hukum normatif, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologic, panafsiran analogik, dan penafsiran resmi. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undangundang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
C. Lokasi Penelitian 1. Perpustakaan (UPT) Universitas Sebelas Maret. 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 3. Studi Putusan Hakim. 160 161
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana , Jakarta, 2010, hlm 24. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung, 1994, hlm.197.
77
D. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu: a. Aturan perundang-undangan: 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; 4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 7). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 8). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
78
9). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 10). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 11). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; 12). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. b. Aturan dibawahnya 1). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; 2). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; 3). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. c. Al Qur an dan Al Hadist, ijma’ d. Fatwa-fatwa: 1). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan Musyarakah; 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.
79
2. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri atas : a. Buku-buku hukum (text book); b. Jurnal-jurnal hukum. c. Artikel ilmiah; d. Makalah; e. Laporan Penelitian. 3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri atas : a. Kamus Hukum; b. Ensiklopedia Hukum; c. Internet.
E. Teknik Pengumpulan Data Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian doktrinal, maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah inventarisasi data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang ada.
F. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganiosasian
80
dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehigga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik deduksi maupun induksi. Penelitian ini menggunakan prinsip logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi 162. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis dengan logika deduksi, dengan memperhatikan konsep hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah, di dalam menganalisa, tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
162
Setiono, Op Cit, hlm. 8.
81
