BAB III METODE PENELITIAN Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.
56
Pengertian metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitiannya secara tepat. Metode penelitian meliputi hal- hal sebagai berikut: A. Jenis Penelitian Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
57
B. Sifat Penelitian Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. 56
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 104 57 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57
56
57
Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.
58
Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
59
C. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut : 1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach); 2. Pendekatan Kasus (case approach); 3. Pendekatan Historis (historical approach); 4. Pendekatan Perbandingan (comparative approach); dan 60
5. Pendekatan Konseptual (conceptual approach).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan Historis (historical approach) . Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri comprehensive, all inclusive dan systematic.
61
Penulis juga menggunakan pendekatan historis dengan menelaah
latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti memang ingin mengungkap materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut penulis hal itu mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan. 58 59 60
62
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 22 Ibid, hlm. 35 Ibid, hlm. 93
61 Johnny Ibrahim, Op.Cit. hlm. 303 62
Mukti Fajar, , Op.Cit, hlm 51
58
D. Sumber Bahan Penelitian Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auturitatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
63
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan; c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Yayasan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan; g. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. i. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
63
Peter Mahmud Marzuki, op.cit.. Hlm. 141
59
j. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah l. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2011/PN.Ska m. Putusan Nomor 110/Pdt/2012/PT.Smg 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi 64
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content 65
analisys.
Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori
dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 1. Teknik Analisa Bahan Hukum Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah dengan teknik kualitatif. Mengkualitatifkan bahan hukum merupakan fokus dari penelitian hukum ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan 64 65
Ibid, hlm. 141 Ibid, hlm. 21
60
atau menghubungkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Dengan demikian diharapkan penulis mampu memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti. Metode penalaran yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.66Dalam penelitian ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisa.
66
Ibid. hlm. 47
