BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Metode penelitian Hukum yang telah ada dewasa ini secara umum lebih mengenal metode penelitian atas dua kategori metode penelitian hukum Normatif Empiris (Sosio Juridis) dan metode penelitian hukum Normatif.20 Metode Penelitian Sosio Juridis secara umum berupaya untuk melihat bagaimana penerapan sebuah aturan hukum seperti peraturan perundangan berlaku di masyarakat, sedangkan dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti lebih menekankan pada penelitian atas substansi hukum tersebut. Kedua penelitian tersebut penelitian tersebut berkutat pada wujud kenyataan hukum. Keduanya dipengaruhi oleh alam filsafat empirisme yaitu sesuatu yang benar adalah sesuatu yang berwujud nyata. Pada model hukum empiris maka hukum dikatakan berwujud ada dilihat dari pelaksanaannya bahwa memang hukum itu benar nyata ada dibuktikan dengan kepatuhan masyarakat atas hukum. Pada penelitian normatif, hukum dikatakan nyata ada adalah dengan dibuktikan adanya undang-undang, putusan hakim, dan sebagainya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 20
Fokky Fuad, Metode Penelitian Antropologi Hukum, 13 April 2011, http:// http://uai.ac.id/2011/04/13/metode-penelitian-antropologi-hukum/ , diakses pada 10 Juni 2016 jam 11.06 WIB.
28
29
empiris dan sistematis. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spektif realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala dan proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.21 Setiap penelitian dilakukan untuk mencari kepastian dan kebenaran dari suatu masalah sekaligus mencari jalan pemecahannya, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang benar dan dapat dipercaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni titik tolak penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif. Hal ini sesuai sebagaimana pendapat dari Johny Ibrahim : “Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah maupun norma dalam hukum positif.” Dalam melakukan penelitian normatif ada beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan yakni : 21
Mardalis, 2007, Metode penelitian – Suatu Pendekatan Roposal, Aksara, hlm. 28.
Jakarta, Bumi
30
a)
Pendekatan konseptual (conceptual approach)
b)
Pendekatan perundang-undangan (normative approach)
c)
Pendekatan sejarah (historical approach)
d)
Pendekatan perbandingan (comparative approach)
e)
Pendekatan kasus hukum (law case approach) Dalam metode ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan
tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.22 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematik tentang Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Upaya Tertib Administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara Sedangkan analitis bertujuan untuk mengelompokan, menggambarkan dan membandingkan antara teori pemerintahan yang baik secara eksplisitnya yaitu peraturan daerah tersebut dengan proses yang terjadi di lapangan.
B. Jenis Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (Field Reserch) melalui wawancara dengan responden. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelaahan terhadap berbagai literatur atau
22
Saifudin Azwar, 2004, Metode Peneltian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 21.
31
bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data yang yang diperlukan dalam penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yaitu : a.
Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (guide interview) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Dalam hal
ini
penulis
melakukan
wawancara
kepada
bagian
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. b.
Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap pelaksanaan administrasi publik. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut berupa : 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas :
32
a.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
b.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .
c.
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d.
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah empat kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013.
e.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah.
f.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
33
Tahun 2016. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian. C. Metode Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan, dalam pengumpulan data penelitian ini dialkukan berbagi metode yaitu : a.
Wawancara Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara lisan tentang Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Upaya Tertib Administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, serta penulis berharap dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
b.
Studi Pustaka Penyusunan mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa buku, peraturan Perundang-Undangan maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Literatur yang diperoleh digunakan untuk mendukung data primer hasil wawancara untuk memperoleh kejelasan secara teori hukum.
34
D. Lokasi Penelitian Implementasi program e-KTP secara nasional sudah diluncurkan sejak tahun 2009 dengan menjadikan 6 (enam) kabupaten/kota sebagai pilot project e-KTP. Ke-enam Kabupaten/Kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta, Denpasar, Cirebon dan Bali, untuk Kabupaten ditunjuk Kecamatan Kasihan. Dalam penelitian ini penulis memilih Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sebagai tempat lokasi penelitian karena Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 (lima) kabupaten/kota dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di ujung selatan, khususnya Kecamatan Kasihan yang terletak di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Selain itu Kabupaten Bantul merupakan tempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Yogyakarta dengan jumlah 1.015.465 jiwa dengan kepadatan 2.012,93 jiwa/km2 pada Tahun 2009 dan Kasihan merupakan Kecamatan yang telah membuka pelayanan (khusunya dalam memberi pelayanan e-KTP) sampai malam dari 17 kecamatan salah satunya kecamatan yang juga memberikan pelayanan yaitu Kecamatan Banguntapan. Bantul juga melaksanakan kerja sama dengan rumah sakit umum dan rumah bersalin untuk proses pendaftaran kelahiran yang dilakukan secara online dan telah dikoneksikan ke Disdukcapil. Di Bantul juga ada pelayanan kepada masyarakat pada Sabtu dengan jam kerja dari 07.30-11.00 WIB dan dilakukan secara bergiliran. Selain itu, Bantul telah melakukan kerja sama dengan beberapa instansi lain, seperti Kementerian Agama dan
35
BPJS. Disdukcapil Bantul pernah mendapat penghargaan dari Kemendagri pada 2012 karena mampu menyelesaikan proses perekaman E-KTP sampai 100 persen dan pelayanan masyarakat dilakukan sampai hari Sabtu.23
E. Responden Penelitian Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono 2010 adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih reprensentatif. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.24 Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sampel dalam peneltiian ini dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Responden merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai wujud tertib administrasi.
b.
Responden terlibat dalam proses pendaftaran penduduk di Kabupaten Bantul.
23
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Belajar Pelayanan Digital ke Bantul dan Solo, http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/belajar-pelayanan-digital-kebantul-dan-solo diakses pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 14.43 WIB. 24 Arikunto, S, 2010, Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 139.
36
Selanjutnya, narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah : a.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul
b.
Camat Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
F. Analisis Data Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh mendung pembuatan keputusan.25 Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data merupakan proses mencari dan myusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.26 Secara umum, analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelsan dan menginterpretasikan secara rasional sistematis menuju cara berfikir yang deduktif-induktif yang sesuai denga kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan utama dari analisis data adalah utnuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan
25
Restu KartikoWidi, 2010, Asas Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.
253. 26
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm.244.
37
antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.27 Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan data yang diperoleh dari kepustakaan selanjutnya di analis secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitik, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebgai sesuatu yang utuh dengan perundangundangan, teori-teori, maupun pendapat ahli yang berhubungan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah.28
27
Rusdi Pohan, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka, hlm 77. Mukti Fajara, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 161 28
