BAB III METODE PENELITIAN
Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsipprinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.66 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.67 Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Pertama-tama yang dapat dilakukan adalah bertanya kepada orang lain yang dianggapnya lebih tahu tentang sesuatu (memiliki otoritas). Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan
yang
timbul.
Ilmu,
penelitian
dan
kebenaran adalah tiga hal yang dapat dibedakan tetapi sebenarnya tidak terpisahkan satu sama lain.68 Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dalam proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan 66
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 6 Ibid hlm.43 68 Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2007, hlm 28-29 67
52
53
untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis data yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : A. Jenis Penelitian Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum, dalam konsepnya yang klasik pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan apakah putusan hukum yang harus diambil untuk menghukumi suatu perkara tertentu. Selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujud yang positif (ius constitutum)
entah
pula
yang
belum
dipositifkan
(ius
constiuendum) maka selama itu pula penelitian hukum ini harus pula dibilang sebagai penelitian hukum normatif. Sementara itu apabila penelitian yang dikerjakan itu tidak hanya berupa penelusuran ke dan berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja tetapi juga berlanjut sampai ditemukannya ajaranajaran dasarnya, maka penelitian hukum ini acap disebut sebagai penelitian doktrinal.69 Dengan cara menyoroti hukum tentang warisan, terutama hukum waris Islam tentang anak luar kawin. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum mengenai proses pewarisan terhadap anak luar kawin menurut hukum waris Islam, tentang hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap harta benda yang dimiliki oleh ayah kandungnya berpegang pada ketentuan yang normatif.
B. Metode Pendekatan Kasus Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. 69
Soetandyo Wignjosoebroto,Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press, 2013,hlm.77
54
Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat dikemukakan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.70 Dalam penulisan ini akan melakukan pendekatan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VII/2010, bagaimana putusan ini memandang tentang anak luar kawin dipandang dari waris Islam.
C. Sifat Penelitian Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.71 Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang proses pewarisan terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum Islam. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang hak, kedudukan anak luar kawin dalam proses pewarisan berdasarkan hukum Islam.
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian. Kepustakaan pengantar ilmu hukum orang mendefinisikan sumber hukum sebagai seluruh koleksi bahan-bahan hukum yang ditata
secara
kategorikal
guna
memudahkan
kerja-kerja
penelusuran dan penemuannya kembali. Ada dua macam sumber 70
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Premadamedia Group, 2014, hlm 158 Altheron & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung, Remaja Kosda Karya, 1999, hlm.63. 71
55
hukum yang dikenal sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Perlu diperhatikan bahwa kualifikasi formil dan materiil merujuk ke sumber hukumnya dan hukumnya. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum formil disebut bahan-bahan hukum primer. Sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahanbahan hukum sekunder.72 a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Secara rinci yang termasuk bahan hukum primer adalah : 1) Seluruh produk badan legislatif, ialah produk hukum yang disebut undang-undang, dan peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif baik yang ditingkat pusat maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah. 2) Keputusan-keputusan komisi negara nasional,
ialah
berdasarkan
komisi-komisi
undang-undang
atau komisi
yang atau
dibentuk keputusan-
keputusan pemerintah. 3) Seluruh amar putusan badan yudisial. Inilah produk berbagai badan pengadilan dari yang tingkat pertama sampai ke tingkat yang lebih tinggi, dari yang berstatus pangadilan umum, sampai ke yang status pengadilan khusus yaitu pengadilan agama,
72
Soetandyo Wignjosoebroto,Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press, 2013,hlm.80
56
pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.73 Bahan hukum primer yang dipakai adalah sebagai berikut : 1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 11) Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Indonesia Nomor: 46/PUU-VII/2010 73
Ibid hlm 82
Republik
57
12) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012
tentang Kedudukan Anak Hasil
Zina dan Perlakuan Terhadapnya. 13) Alquran dan Hadits
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder secara formal tidak dapat disebut sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder antara lain adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum (baik yang doktrinal maupun yang non doktrinal), berbagai jurnal hukum yang memuat tulisantulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memorimemori yang memuat opini hukum, buletin-buletin atau terbitan-terbitan yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen. Dalam era elektronik bahan-bahan hukum sekunder ini dapat ditelusuri lewat situs-situs internet ke koleksi-koleksi yang berada di dunia maya.74
c. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetatpi banyak pula yang menyatakan bahwa apa yang disebut bahan hukum tertier itu sebenarnya bukan bahan hukum dalam arti yang sebenarnya, karena bahan-bahan yang 74
Ibid hlm.83
58
termuat di situ tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum.75
E. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam suatu
penelitian merupakan hal
yang sangat penting demi kelancaran kesimpulan yang akan ditarik dalam penelitian. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan tentang anak luar kawin yang diperoleh dari data bahan hukum primer dan bahan sekunder.
F. Teknik Analisis Data Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi
suatu
laporan.
Analisis
data
adalah
proses
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi tehadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.76 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu :
75 76
Ibid hlm.84 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press : Jakarta, hlm 251-252
59
a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah tentang hukum waris baik dari Alquran, Hadits maupun badan hukum lainnya. b. Membuat sistematik dari pasal-pasal dan kaidah-kaidah hukum yang selaras dengan anak luar kawin dalam proses pewarisan menurut hukum Islam. c. Data-data kualitatif.
yang diperoleh
dianalisis
secara
induktif
