BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

Subjek Penelitian Penelitian ini di lakukan pada Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menggunakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang berada di Salatiga – Jawa Tengah yaitu Dana Pensiun Sekolah – Sekolah Kristen (DPSK), Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW), Dana Pensiun Gereja – Gereja Kristen Jawa (DPGKJ) dalam jangka waktu penelitian mulai terhitung di antara bulan Februari 2014 – April 2014 dengan tujuan untuk melihat bagaimana kemampuan dana pensiun dari masing masing ketiga subjek penelitian dengan menggunakan perhitungan Rasio Kecukupan dana (RKD) untuk mengukur bagaimana kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Jenis dan Metode Pengumpulan data Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif. Metode deskritif kualitatif adalah penelitian yang di maksud untuk mengetahui tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya presepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang di alami dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy Moleong 2014;6). Data di peroleh dari laporan keuangan masing – masing ketiga subjek penelitian dana pensiun yang berada di Salatiga – Jawa Tengah mulai periode 2008 – 2012, serta dokumen yang terkait dengan penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan Manfaat Pensiun (MP). Analisis Data Melalui data yang telah di peroleh, maka langkah berikutnya adalah penulis melakukan analisis – analisis sebagai berikut: -

Menjabarkan kenaikan penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan Manfaat Pensiun (MP)

17

-

Menghitung perkembangan investasi dari ketiga subjek penelitian

-

Menghitung rasio kecukupan dana (RKD) Mengukur kemampuan keuangan masing masing dana pensiun yang menjadi subjek penelitian untuk pembayaran manfaat pensiun kepada pesertanya menggunakan Rasio Kecukupan Dana (RKD). Adapun perhitungan yang di lakukan sebagai berikut:

-

Melakukan analisis dan Membuat Kesimpulan dari penelitian yang telah di lakukan.

18

BAB IV HASIL PENELITIAN

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pembayaran manfaat pensiun yang di ukur dengan indikator berupa rasio kecukupan dana (RKD), dari ketiga dana pensiun yang ada di Salatiga diantaranya yakni Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW), Dana Pensiun Sekolah Kriaten (DPSK), dan Dana Pensiun Gereja – Gereja Kristen (DP-GKJ) selama 5 (lima) periode penelitian yaitu 2008 – 2012. Ketiga dana pensiun tersebut merupakan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang menggunakan Program Pensiun Manfaat Pasti dalam rangka memenuhi kewajiban dalam pembayaran manfaat pensiun bagi peserta pensiun. Rasio kecukupan dana adalah merupakan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan kemampuan perusahaan mendanai program pensiunnya. Ketersediaan dana merupakan kunci sukses yang mendukung hidup suatu dana pensiun. Dana yang tersedia mencerminkan kemampuan dana pensiun untuk memenuhi janjinya kepada seluruh peserta dimasa yang akan datang. Pertumbuhan dana harus lebih cepat dari pada kewajiban aktuaria agar generasi berikut masih kebagian uang pensiun. Dana pensiun diharapkan dapat menjaga rasio kapitalisasi 100% (fully funded) artinya dana yang ada dapat menjamin pembayaran sesuai janjinya di masa yang akan datang.

Profil Subjek Penelitian

Dana Pensiun Satya Wacana (DPSW) Dana pensiun satya wacana, didirikan di Salatiga oleh yayasan Tinggi kristen Satya Wacana pada tanggal 11 september 1983 selaku pendiri. Lokasi dana pensiun beralamat di Jalan Diponegoro

N0.52 – 60, Salatiga. Maksud di

bentuknya dana pensiun ini untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat purnakarya yang berupa program pensiun manfaat pasti, serta melaksanakan

19

pembayaran manfaat pasti kepada pensiunan sebagaimana di tetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Total peserta yang mengikuti dana pensiun tercatat sampai dengan 31 desember 2012 adalah sebesar

649 peserta aktif,

318 peserta pasif dengan

kriteria 516 dosen/guru, 451 bukan dosen jadi secara keseluruhan peserta dana pensiun adalah 967. DPSW hanya memiliki 1 (satu) mitra pendiri.

Dana Pensiun Sekolah Kristen (DPSK) Perjalanan dana pensiun GKJ sudah memasuki usia 42 tahun sejak tanggal 30 januari 2012. Usia 42 tahun ini di hitung ketika lembaga ini didirikan berbentuk yayasan pada tanggal 30 januari 1970, sehingga di sebut sebagai Yayasan Dana Pensiun sekolah sekolah kristen yang kemudian di ubah dalam bentuk badan hukum yang bernama Dana Pensiun Sekolah kristen pada tahun 1995 yang berlandaskan pada Undang – Undang No 11 Tahun 1992. Lokasi kantor dana pensiun berkedudukan di Jalan Cemara Raya no.42 Salatiga, Jawa Tengah.. Maksud di bentuknya Dana Pensiun ini adalah menyelenggarakan PPMP yang bertujuan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta, termasuk pihak yang berhak serta untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan bekerja karyawan. Total peserta yang mengikuti dana pensiun tercatat sampai dengan 31 desember 2012 adalah sebesar 1405. DPSW tercatat per 2012 memiliki 31 mitra pendiri yang tersebar di berbagai tempat baik berada di Salatiga- Jawa Tengah maupun di luar Salatiga-Jawa Tengah. Dana Pensiun Gereja – Gereja Kristen (DP-GKJ) Perjalanan dana pensiun GKJ sudah memasuki usia 38 tahun sejak tanggal 1 agustus 2012. Usia 38 tahun ini di hitung ketika lembaga ini didirikan berbentuk yayasan pada tanggal 1 agustus 1975, sehingga di sebut sebagai Yayasan Dana Pensiun GKJ yang kemudian di ubah dalam bentuk badan hukum yang bernama Dana Pensiun GKJ pada tahun 1994 yang berlandaskan pada Undang – Undang No 11 Tahun 1992. Lokasi kantor dana pensiun terletak di Jalan Yos Sudarso no.5 Salatiga. Maksud di bentuknya Dana Pensiun ini adalah untuk meningkatkan

20

kesejahteraan hidup tenaga kerja yang menjadi peserta yayasan dana pensiun ini dan pihak yang berhak atas kesinambungan pengahasilan mereka pada hari tua setelah tidak lagi bekerja pada pemberi kerja dapat terjamin. Total peserta yang mengikuti dana pensiun tercatat sampai dengan 31 desember 2012 adalah 628 peserta aktif, 32 orang bekas karyawan, dan 232 peserta pensiunan jadi secara keseluruhan yang menjadi peserta dalam DP-GKJ adalah sebesar 845 peserta. DP-GKJ memiliki 4 (empat) mitra pendiri.

4.1 Kebijakan Menaikkan Penghasilan dasar Pensiun (PhDP) dan Manfaat pensiun (MP) Inflasi yang terjadi di Indonesia cenderung berfluktuasi, andaikan Indonesia tidak ada inflasi atau inflasinya serendah negara – negara maju, maka risiko (kemungkinan) defisit suatu dana pensiun lebih kecil karena tuntutan kenaikan Biaya Hidup yang tinggi dan juga PhDP yang kecil. Inflasi Indonesia selalu tinggi, yang dalam arti kata memakan daya beli rupiah lebih cepat. Dengan jumlah uang yang sama, barang yang dapat di beli makin sedikit. Kebijakan ekonomi yang di terapkan pemerintah dan DPR masih berpihak pada produsen. Menaikan barang – barang strategis (BBM, beras, cabe, tomat, dll) adalah paling gampang, cepat di lihat dampaknya dan lebih menyenangkan produsen dari pada menaikkan produktivitas dan efisiensi. Pada saat perubahan harga ini terjadi peralihan kekayaan antar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang lemah cenderung menerima beban karena bergeseranya kekayaan. Air secara alami bergerak dari atas ke bawah secar geografis, tetapi uang cenderung mengalir dari bawah ke atas dalam strata sosial ekonomi. Berbeda dengan negara negara lain seperti, Jepang, Korea, atau negara maju lainnya. Mereka mengutamakan menaikkan produktivitas dan efisiensi. Sehingga, mereka bisa menjual produk lebih bagus tetapi dengan harga yang lebih murah (dalam mata uang mereka) dan sekaligus memperkuat mata uang mereka terhadap mata uang kita (Kurs mata uang Indonesia). Mata uang Rupiah makin lemah

21

terhadap mata uang negara – negara yang inflasinya rendah dalam hal ini terhadap mata uang yen, won, dll, terhadap rupiah semakin kuat. Berdasarkan akar masalah dari sebuah inflasi tersebut, maka di lakukan penelitian mengenai kebijakan masing – masing dana pensiun dalam kebijakan menaikan Penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan Manfaat pensiun (MP) sebagai berikut: Dana Pensiun Satya Wacana Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Dana Pensiun Satya Wacana selama periode 2008 – 2012 makadi peroleh data bahwa dalam kebijakan untuk menaikan PhDP dan MP, ketentuannya disesuaikan anggaran pensiun selama ini dan langsung menyebutkan angka sesuai dengan keputusan pendiridan pemberi kerja:

a. Kenaikan Penghasilan dasar pensiun di berlakukan sebagai berikut: Pada awalnya PhDP adalah 80% kemudian pada 1 april 2010 dari 80% menjadi 90 %,1 november 2011 dari 90 % menjadi 95% dan berdasarkan keputusan pemberi kerja, dalam penelitin ini contohnya untuk kenaikan PhDP berdasarkan surat 495/rek/10/2012 memutuskan menaikan PhDP dari 95% menjadi 100%. b. Kenaikan Manfaat pensiun di berlakukan sebagai berikut: Tahun 2008 1. Bagi pensiunan, janda/duda dan anak yang menjalani pensiun sekurang – kurangnya 12 (dua belas) bulan, di berikan kenaikan manfaat pensiun setiap tahun sebesar 2% (duaperseratus) dari manfaat pensiun yang di terima terakahir, kenaikan tersebut sekurang – kurangnnya Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah. 2. Pembayaran kenaikan manfaat pensiun sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di laksanakan setiap bulan januari

22

3. Tanpa mengurangi kenaikan manfaat pensiun sebagaimana di maksud pada ayat (1), bagi pensiunan, janda/duda dan anak yang telah menerima manfaat pensiun sebelum 1 september 2002 di berikan kenaikan sebagai berikut:

Manfaat pensiun (Rp)

Kenaikan Manfaat Pensiun (Rp)

 500.000

45.000

500.000 – 1000.000

35.000

 1.000.000 – 1.500.000

30.000

 1.500.000

25.000

4. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai 1 april 2008 Tahun 2010 1. Bagi pensiunan, janda/duda, dan anak yang menjalani pensiun sekurang –

kurangnya 12 (bulan) bulan, diberikan kenaikan

manfaat pensiun setiap tahun sebesar 2% (duaperseratus)

dari

manfaat pensiun yang di terima terkahir, kenaikan tersebut sekurang – kurangnya Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dengan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah 2. Pembayaran kenaikan manfaat pensiun sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilaksakan setiap bulan januari 3. Tanpa mengurangi kenaikan manfaat pensiun sebagimana di maksud dalam ayat (1), kepada pensiunan, janda/duda dan anak di berikan kenaikan manfaat pensiun dengan persentase sebagai berikut:

23

Go MK : < 20 Tahun

MK : 20 – 30 MK : > 30 Tahun

l

Tahun Pensiu Jd/Dd/An

Pensiu Jd/Dd/An

Pensiu Jd/Dd/An

n

ak

n

n

ak

I

10%

6%

12,5% 7,5%

15%

9%

II

7,5%

4,5%

10%

6%

12,5%

7,5%

III

5%

3%

7,5%

4,5%

10%

6%

IV

2,5%

1,5%

5%

3%

7,5%

4,5%

ak

Kenaikan manfaat pensiun sebagimana di maksud pada ayat (3) ini tunduk pada ketentuan khusus yang di muat dalam ayat (4) dan ayat (5) pasal ini: 4. Bagi pensiunan, janda/duda dan anak yang sebelum kenaikan manfaat pensiun sebagimana dimaksud pada ayat (3) manfaat pensiunnya lebih kecil; dari pada manfaat pensiun minimal sebagimana tercantum dalam tabel manfaat pensiun minmal di bawah ini, dengan mengabaikan ketentuan pada ayat (3) manfaat pensiunnya di naikkan hinggga dengan manfaat pensiun minimal sesuai dengan golongan dan masa kerjanya. N o

I

II

MK : < 20 Tahun

MK : 20 – Tahun

MK : > 30 Tahun

Pensiu

Jd/Dd/An

Pensiu

Jd/Dd/An

Pensiu

Jd/Dd/An

n

ak

n

ak

n

ak

400.00 240.000

450.00 270.000

500.00 300.000

0

0

0

440.00 264.000

480.00 288.000

520.00 312.000

0

0

0

510.00 306.000

545.00 327.000

0

0

III 475.00 285.000 0

24

I

500.00 300.000

525.00 315.000

510.00 330.000

V

0

0

0

5. Bagi pensiunan, janda/duda dan anak yang sebelum kenaikan manfaat pensiun sebagimana di maksud pada ayat (3) manfaat pensiunannya lebih besar dari manfaat pensiun minimal sesuai dengan golongan dan masa kerjanya sebagimana di maksud pada ayat (4), kenaikan manfaat pensiun sebagimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 6. Kenaikan manfaat pensiun sebagimana yang di maksud pada ayat (3), (4), (5) pasal ini berlaku bagi pensiunan janda/duda dan anak yang telah menerima manfaat pensiun sebelum bulan april 2010 7. Kenaikan manfaat pensiun sebagaimana di maksud pada ayat 3, 4, 5 pasal ini berlaku mulai tanggal 1 aprl 2010. Tahun 2012 1. Bagi pensiunan, janda/duda dan anak yang telah menajalani pensiun sekurang – kurangnya 12 (dua belas) bulan, di berikan kenaikan manfaat pensiun setiap tahun sebesar 2% (dua perseratus) dari manfaat pensiun yang di terima terakhir, kenaikan tersebut sekurang – kurangnya Rp 2.000 (duaribu rupiah), dengan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah. 2. Pembayaran kenaikan manfaat pensiun sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di laksanakan setiap bulan januari. 3. Tanpa mengurangi kenaikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kepada pensiunan, janda/duda dan anak yang telah menerima manfaat pensiun sebelum bulan oktober 2011 di berikan kenaikan manfaat pensiun menurut tabel berikut NO MK : < 20 Tahun

I

MK :20 – 30 Tahun

MK : > 30 Tahun

Pensiun Jd/Dd/Anak Pensiun

Jd/Dd/Anak Pensiun Jd/Dd/Anak

20.000

24.000

12.000

40.000

25

60.000

36.000

48.000

II

40.000

24.000

60.000

36.000

80.000

III

60.000

36.000

80.000

48.000

100.000 60.000

IV

80.000

48.000

100.000 60.000

120.000 72.000

4. Kenaikan manfaat pensiun sebagimana di maksud dalam pasal ini berlaku mulai tanggal 1 oktober 2011

Dana Pensiun Sekolah Kristen Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Dana Pensiun sekolah kristen selama periode 2008 – 2012 maka di peroleh data bahwa, dana pensiun sekolah kristen merupakan dana pensiun yang menerapkan PhDP Parsial. Hal – hal yang berkaitan dengan PhDP parsial sebagai berikut: 1. Pada prinsipnya penerapan PhDP Parsial, dalam arti kata bahwa di dalam satu dana pensiun di berlakukan lebih dari satu standar PhDP merupakan suatu yang tidak di larang oleh peraturan perundang – undangan. 2.

Penerapan PhDP Parsial merupakan alternatif yang baik jika di dalam suatu dana pensiun terdapat banyak mitra pendiri/ atau banyak pemberi kerja yang masing – masing berdiri sendiri/ independent

3. Penerapan PhDP Parsial memungkinkan pemberi kerja menentukan sendiri besarnya PhDP, sehingga memang masing – masing pemberi kerja bisa mengatur sendiri (sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan) besarnya PhDP yang di jadikan dasar perhitungan kewajiban iuran normal dan juga menjadi dasar perhitungan manfaat pensiun. Dengan kemungkinan ini, bisa saja pemberi kerja yang berkedudukan di daerah perkotaan menentukan PhDP yang besar, sedangkan pemberi kerja di daerah perdesaan memilih menentukan PhDP yang lebih kecil. Dari satu sisi mungkin ini bisa di pandang baik, namum dari sisi lain juga kondisi ini justru memperlebar kesejangan antara pemberi kerja.

26

4. Penerapan PhDP parsial bagaimanapun juga di lakukan dalam suatu wadah dana pensiun yang memiliki peraturan dan pensiun tunggal. Jika pemberi kerja secara independen memutuskan untuk menyesuaikan/menaikan PhDP pada suatu saat tertentu dalam jumlah yang signifikan, suka atau tidak sesuai dengan perturan dana pensiun haru di lakukan. Ketika masing – masing pemberi kerja memiliki indepensi untuk menentukan sendiri besarnya PhDP, frekuensi perubahan peraturan dana pensiun bisa menajdi tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak padabiaya perubahan peraturan dana pensiun (biaya aktuaria maupun proses perubahan peraturan dana pensiun yang tidak kecil) (5) Penerapan PhDP Parsial yang memungkinkan pemberi kerja menentukan sendiri besarnta PhDP akan membawa konsekuensi “Individualisme” dalam arti bahwa jika salah satu pemberi kerja memutuskan untuk menaikan PhDP, konsekuensi pendaan akibat itu sepenuhnya akan di tanggung oleh pemberi kerja yang bersangkutan. Bagaimanapun, kondisi ini akan mengarahkan pemberi kerja untuk memikirkan diri sendiri. Sedangkan dari hasil data yang telah di peroleh bahwa selama periode penelitian yaitu 2008 – 2012 DPSK tidak pernah menaikan manfaat pensiun di karenakan mereka merasa belum mampu dan siap untuk dapat menaikan manfaat pensiun, DPSK terakhir mnenaikan manfaat pensiun pada tahun 2005.

Dana Pensiun Gereja – Gereja Kristen Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Dana Pensiun Gereja – Gereja Kristen selama periode 2008 – 2012 maka di peroleh data bahwa dalam kebijakan untuk menaikan PhDP dan MP, dikenal dengan sebutan kebijkan kembar yaitu: a. Kenaikan, biaya hidup tenaga (Gaji) di tambah dengan manfaat pensiun pada tahun ke t b. Pada tahun t+1 sama dengan kenaikan PhDP Kenaikan PhDP peserta aktif naikkan bersama

27

dan MP peserta pasif harus di

a. Kenaikan Manfaat Pensiun di berlakukan sebagai berikut : Melalui surat keputusan badan pelaksana sinode GKJ Nomor 254.H tentang kenaikan manfaat pensiun (MP) bagi para pensiunan pada 1 Januari 2010 maka di tetapkan, 1. Penyesuaian Manfaat pensiun bagi para pensiunan dana pensiun GKJ, yang terdaftar sebagai pensiunan per 31 desember 2009 2. Kenaikan/penyesuaian

manfaat

pensiun

secara

proposional,

dihitung berdasarkan rumus: ) Dimana: MPt

= Manfaat pensiun setelah kenaikan

MPt-1

= Manfaat Pensiun setelah kenaikan

MK

= Masa Kerja Pensiun

LP

= Lama pensiun peserta (LP) dibatasi 5 tahun dan maksimal 15 tahun, , atau : 5 ≤ LP ≤ 15 LP di bawah 5

Dk

= Selisih antara upah minimum regional 2010 (Rp 770.000) dan upah minimun regional yang diberlakukan dalam peraturan sebelumnya (Rp 550.0000) yaitu Rp 220.000.

S

= Status pensiun, yaitu pensiun peserta adalah 100% dan pensiunan

T

pensiunan

= 31 desember 2009

3. Khusus bagi peserta yang pensiun dengan masa kerja penuh mulai 1 januari 2007, setelah kenaikan/penyesuaian sebagimana di maksdu ayat (2) maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. manfaat pensiun normal bagi pensiunan dimaksud minimal Rp. 550.000.000. b. manfaat pensiun janda/duda/anak dari pensiunan sebagimana dimaksud huruf b minimal Rp.330.000.000 28

4. Kenaikan/ penyesuaian manfaat pensiun sebagiamana di atur dalam pasal ini dapat

dinaikkan dengan mengubah peraturan dana pensiun

sesuai ketentuan peraturan perundangan dibidang dana pensiun. b. Kenaikan penghasilan dasar di berlakukan sebagai berikut : Melalui surat keputusan badan pelaksana sinode GKJ nomor 220.H tentang kebijakan kembar kenaikan BHT/PhDP dan Manfaat Pensiun maka terjadi kenaikan penghasilan dasar pensiun pada 1 januari 2011 dari 100% dinaikan menjadi 130%, hal ini menunjukan terjadi kenaikan sebesar 30% PhDP, Kenaikan ini di tetapkan berdasarkan:

1. Waktu kenaikan biaya hidup (BHT) dan Manfaat Pensiun di tetapkan secara bersamaan (dalam waktu yang sama) 2. Besaram kenaikan di dasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja, pendiri dan mitra pendiri. 3. Mekanisme perhitungan kenaikan a. Biaya hidup tenaga (BHT) di lakukan oleh badan pelaksana sinode GKJ b. Manfaat pensiun di lakukan oleh pengurus DP-GKJ dengan bantuan aktuaris melalui simulasi rasio kecukupan dana (RKD) 4. Surat keputusan di terbitkan oleh badan pelaksana sinode GKJ berdasarkan akta sidang sinode.

29

4.2 Perkembangan Investasi Untuk menunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti, kegiatan Investasi dana pensiun harus di kelola secara sehat. Investasi menjadi sentral dalam meningkatkan kekayaan dalam dana pensiun. Pemerintah memperhatikan pengelolaan kekayaan dana pensiun dengan memberikan batasan invetasi yang boleh di berlakukan oleh dana pensiun. Arahan investasi paling kurang harus mencantumkan: a. Sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus di capai oleh pengurus. b. Batas maksimum proporsi kekayaan dana yang di tetapkan untuk setiap jenis investasi. c. Batas maksimum proporsi kekayaan dana pensiun yang dapat di tempatkan pada satu pihak. d. Objek invetasi yang di larang untuk penempatan kekayaan dana pensiun e. Ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi dana pensiun untuk mendukung ketersedian dana guna pembayaran manfaat pensiun dan operasional dana pensiun. f. Sistem pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi. g. Ketentuan mengenai tenaga ahli, penasihat, lembaga keuangan, dan jasa lain yang di pergunakan dalam pengelolaan investasi. h. Saksi akan akan di terapkan dana pensiun dan pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang di tetapkan dalam undang – undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang – Undang no 11 Tahun 1992 pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus di lakukan pengawasan sesuai dengan: a. Arahan Investasi yang di gariskan oleh pendiri. b. Ketentuan Investasi yang di tetapkan oleh Menteri.

30

Penulis mencemati, Pada tahun 2008 porfolio investasi dana pensiun di lakukan pengaturan kembali berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/PMK.018.2008 dalam aturan yang di terbitkan 5 desember 2008 di tetapkan sejumlah instrumen Investasi yang di perbolehkan untuk dana pensiun, terdiri dari: 1. Surat berharga negara 2. Tabungan pada bank 3. Deposito berjangka pada bank 4. Deposito on call pada bank 5. Sertifikat deposito pada bank 6. Sertifikat bank indonesia 7. Saham yang tercatat pada bursa efek indonesia 8. Obligasi yang tercata di bursa efek indonesia 9. Sukuk yang tercatat di bursa efek indonesia 10. Efek bangunan aset dari kontrak investasi kolektif 11. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif 12. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di indonesia 13. Penempatan langsung pada saham 14. Tanah di indonesia 15. Atau bangunan di indonesia Kekayaan dana Pensiun dalam DP-GKJ, DPSW, dan DPSK di kelola untuk memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kententuan pengelolaan kekayaan DPGKJ, DPSW, DPSK di berlakukan berdasarkan ketentuan tentang investasi yang di tetapkan oleh menteri keuangan dan arahan investasi yang di tetapakan oleh pendiri Berikut adalah hasil perhitungan perkembangan investasi dari masing – masing Dana Pensiun yang menjadi subjek penelitian dimulai selama periode 2008 – 20012

31

32

Dalam pengelolaan tugas operasional investasi (pengelolaan), pengurus sudah sesuai dengan arahan investasi yang telah ditetapkan oleh pendiri .Data yang di atas dapat di simpulkan bahwa DPSW, DPSK, dan DP-GKJ dalam penempatan instrumen investasi berorientasi pada surat berharga, tabungan, deposito, saham, obligasi, sukuk, reksadana, penempatan langsung pada saham, tanah dan bangunan tidak melanggar aturan yang diberlakukan oleh peraturan menteri keuangan, serta realisasi yang di peroleh tidak melampaui arahan investasi yang telah di tetapkan oleh masing masing pendiri. Peneliti mencermati bahwa ketiga dana pensiun selama periode 2008 - 2012 menempatkan investasi terbesar pada deposito berjangka Kinerja hasil investasi yang di peroleh oleh DPSW dan DP-GKJ selama 2008-2012 dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, sedangkan untuk DPSK tahun 2008-2011 selalu mengalami kenaikan hanya saja pada tahun 2012 mengalami penurunan. Tapi secara keseluruhan kinerja DPSW, DPSK, DP-GKJ di lihat dari segi hasil cukup baik.

33

4.3 Perkembangan rasio kecukupan periode 2008 – 2012 Masalah strategis pengolahan dana pensiun adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara simpanan (Dana atau kekayaan bersih) dengan manfaat (uang) pensiun yang di janjikan dapat berlangsung saat peserta pensiun. Lembaga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang menjalankan suatu program pensiun manfaat pasti (PPMP) tercukupnya suatu pendanaan merupakan hal penting untuk kelangsungan suatu dana pensiun. Tercukupnya suatu pendanaan merupakan tanggung jawab pendiri untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tecapai, bertanggung jawab agar dana pensiun secara bertahap mencapai keadaan terpenuhi. Dana pensiun di tuntut untuk dapat mengelola, mejalankan, bahkan mengembangkan dana yang telah di percayakan kepada dana pensiun oleh peserta. Pendanaan suatu dana pensiun merupakann hal penting disebabkan karena pendanaan menentukan sampai dimana kesanggupan dana pensiun untuk dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan pendiriannya, yakni membayarkan manfaat pensiun sesuai dengan yang telah dijanjikan dari program pensiun itu sendiri. Dalam hal ini salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana efektivitas atas kinenrja dana pensiun dalam hal mengelola sejumlah dana yang telah terkumpul adalah dengan menggunakan rasio kecukupan dana (RKD), yaitu menunjukan seberapa besar kecukupan dana yang di miliki dan kemampuan lembaga dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya yakni membayarkan manfaat pensiun pada masa kini dana masa yang akan datang.Jika nilai RKD berada pada angka 100% atau lebih, sampai 120% maka terjadi overfunded, pemberi kerja dapat tetap menbayar iuran pensiun normal, namum tidak lagi membayar iurab pensiun tambahan. Sedangkan jika RKD kurang dari 100% maka terjadi underfunded, dimana terdapat defisit kekayaan sehingga timbul kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran tambahan atas defisit tersebut selain kewajiban membayar iuran normal. Berikut ini adalah hasil perhitungan dari RKD masing – masing lembaga dana pensiun yang menjadi subjek penelitian selama periode 2008 – 2012:

34

Tabel 4.4 Posisi Pendanaan Dana Pensiun Satya Wacana per 31 desember 2008 - 2012 Keterangan

Rp

Pendanaan

2008 2009 2010 2011 2012 50.254.516.841 56.703.869.075 62.375.580.204 68.111.530.341 73.190.087.673

Aktuaria

49.268.373.000 53.070.145.000 62.477.117.000 67.963.682.000 74.887.242.000

Surplus (Defisit)

986.143.841

3.633.724.075

(101.536.796)

147.848.341

(1.697.154.327)

Rasio Pendanaan

102%

107%

100%

100%

98%

Tingkat I

Tingkat I

Tingkat I

Tingkat I

Tingkat II

Kualitas Data di olah

Tabel 4.5 Posisi Pendanaan Dana Pensiun Sekolah Kristen per 31 desember 2008 – 2012 Keterangan

Rp

Pendanaan

2008 2009 2010 2011 2012 58.570.826.826 63.098.265.322 66.072.522.798 64.964.326.261 66.764.086.534

Aktuaria

46.288.963.414 46.507.148.844 41.062.818.879 54.697.558.076 54.780.651.198

Surplus (Defisit)

13.281.863.412 16.591.116.478 25.009.703.919 10.266.768.185 11.983.435.336

Rasio Pendanaan

129%

Kualitas Tingkat I Data di olah

136%

161%

119%

122%

Tingkat I

Tingkat I

Tingkat I

Tingkat I

35

Tabel 4.6 Posisi Pendanaan Dana Pensiun Gereja Kristen Jawaper 31 desember 2008-2012 Keterangan

Rp

Pendanaan

2008 19.497.335.204

2009 21.440.609.018

2010 23.058.202.205

2011 24.610.556.196

2012 26.881.408.176

Aktuaria

21.699.797.000

23.570.052.000

28.512.394.612

30.943.301.000

30.794.245.314

Surplus (Defisit)

(2.202.461.796) (2.129.442.982) (5.454.192.407) (6.332.744.804) (3.912.837.138)

Rasio Pendanaan

90%

91%

81%

80%

87%

Kualitas

Tingkat II

Tingkat II

Tingkat III

Tingkat III

Tingkat III

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat di lihat presentase atas RKD yang di peroleh oleh ketiga dana pensiun dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi. Dari ketiga dana pensiun tersebut, DPSK memperoleh RKD tertinggi selama 5 periode dibandingkan dengan yang lain dan selalu berada pada peringkat I bahkan pada tahun 2008-2009 mencapai RKD lebih dari 120%. DPSW selama tahun 2008-2011 berada pada tingkat I akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan berada pada peringkat II. Sedangkan untuk DP-GKJ selama 5 periode penelitian berada pada tingkat II dan III DP-GKJ tidak pernah mencapai RKD ≥ 100% hal ini menunjukan bahwa kewajiban aktuaria melebihi kekayaan bersih. Dari hasil olahan yang ada menunjukan bahwa DPSW dan DPSK sudah bisa mencapai RKD 100% terpenuhi walaupun pada tahun 2012 RKD yang di miliki oleh DPSW pernah berada pada 98% tapi penurunan ini tidak cukup signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan DP-GKJ yang selama periode 2008 - 2012 (tahun) penelitian selalu berada dibawah 100% diantara range 80 %-90% sehingga para penanggung jawab yang terdiri dari pendiri, pemberi kerja, dana pengawas/pengurus harus berupaya untuk pendanaan agar kapitalisasi yang diharapkan dapat terpenuhi, sehingga janji pembayaran manfaat pensiun kepada peserta di masa yang akan datang nantinya dapat terbayarkan.

36

MATRIKS PERBANDINGAN DANA PENSIUN Keterangan

Dana Pensiun Satya Wacana Dana Pensiun Sekolah Kristen 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Rata Rata RKD 102 % periode 2008 – 2012

107%

100%

100%

98% 129%

136%

161%

119%

122%

Dana Pensiun Gereja Kristen Jawa 2008 2009 2010 2011 2012

90% 91%

81%

80%

87%

Kenaikan PhDP

×

×

●

●

●

×

×

×

×

×

×

×

×

●

×

Kenaikan MP

●

×

●

×

●

×

×

×

×

×

×

×

●

×

×

+

+

+

+

+

+

Investasi

Mitra Pendiri

1

+

1

1

1

+

1

+

40

+

40

37

+

28

+

28

+

31

-

4

4

4

4

+

4

4.2 Upaya dalam meningkatkan kecukupan dana (pendanaan) dan menggunakan kelebihan Pendanaan. Dana pensiun di harapkan dapat menjaga rasio pendanaan bisa 100% (fully funded) artinya dana pensiun yang ada dapat menjamin janjinya di masa yang akan datang. Dana pensiun yang telah berhasil mengembangkan dananya pasti kekayaan pendanaan nya cukup bahkan lebih dari pada kewajiban aktuaria, atau dengan kata lain surplus. Tingkat kapitalisasi dana memang merupakan hal yang harus di perhatikan, tingkat kapitalisasi bisa terjadi karena kinerja invetasi yang kurang, akan tetapi lebih banyak mempengaruhi tingkat kapitalisasi adalah kebijakan pendiri selaku pemberi kerja, misalnya ketika pendiri selaku pemberi kerja memutuskan untuk menaikan penghasilan dasar pensiun (PhDP) dan Manfaat Pensiun (MP) tanpa melihat kondisi dan perkembangan kekayaan dana pensiun tersebut. Melihat kondisi RKD yang ada menunjukan bahwa DP-GKJ selama 5 (lima) periode penelitian selalu berada pada tingkat II atau tingkat III dalam range 80% - 90% itu artinya DP-GKJ tidak pernah berada pada RKD 100% atau selalu berada di bawah RKD 100%. Oleh karena itu agar janji pembayaran manfaat pensiun jangka panjang kepada peserta dapat terbayarkan maka pendiri selaku pemberi kerja DP-GKJ harus memberikan Iuran tambahan untuk menutup defisit yang ada. iuran tambahan dilakukan setelah adanya valuasi terakhir dengan melihat hasil valuasi tersebut, valuasi biasanya secara berkala dilakukan 3 tahun sekali, dengan adanya valuasi tersebut maka akan terlihat seberapa besar iuran tambahan yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja. DP-GKJ di tahun 2010 dan 2011 RKD berada di bawah 90% hal ini menunjukan bahwa valuasi harus di lakukan setiap tahun untuk mengetahui seberapa besar iuran tambahan yang harus di tanggung oleh pemberi kerja. . Menurut peraturan yang ada, ketika terjadi defisit pendanaan pemberi kerja harus memberikan iuran tambahan untuk menutup defisit yang ada akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk Dana Pensiun Pemberi kerja yang mengadakan Program pensiun manfaat pasti investasi merupakan salah satu pendukung kegiatan suatu dana pensiun. Investasi merupakan salah satu upaya untuk menunjang terealisasinya kesanggupan dana pensiun untuk dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan pendiriannya untuk memberikan kesejahteraan kepada peserta. Hasil investasi yang sudah baik yang dilakukan oleh pengurus DP-GKJ tapi belum dapat mengatasi RKD yang berada dibawah 100% oleh karena itu pengurus DP-GKJ harus

38

lebih ekstra kerja keras untuk meningkatkan investasi untuk mencapai hasil lebih lagi dan bisa digunakan untuk menutup RKD yang defisit. Melihat kondisi RKD pada DPSW yang berada pada kondisi ideal ≥ 100% selama 2008 – 2011, hanya pada tahun 2012 berada pada 98% hal ini menunjukan pada dana pensiun sudah mampu mengelola dana mereka akan tetapi, lebih baik lagi apabila dana pensiun mengelola RKD bisa berada 120% agar pemberi kerja tidak perlu menyetor iuran pemberi kerja lagi oleh karena itu pengurus dan pengawas harus lebih kerja keras dalam melakukan investasi agar dapat meningkatkan dan mempertahankan kondisi RKD DPSW. Best pratice RKD berada pada 100% - 120%. Jika RKD mencapai di atas 120% maka pemberi kerja dapat mengurangi iuran normal sampai RKD berada pada nilai 120%. Melihat kondisi RKD DPSK yang pada tahun 2008-2010 berada pada RKD ≥ 120% bahkan pada tahun 2011 RKD berada sampai pada 161% maka pendiri tetap memotong iuran peserta akan tetapi tidak memotong iuran pemberi kerja sampai RKD berada pada kondisi ideal 100% 120%. Melihat kondisi RKD pada DPSK yang selalu berada pada tingkat I range 119% 161% menurut data di atas peneliti berkeyakinan bahwa DPSK mampu untuk memberikan tambahan kenaikkan manfaat pensiun, sebagaimana salah satu untuk menggunakan kelebihan pendanaan yang di miliki oleh DPSK. Tentunya harus perlu di lakukan analisis yang tajam untuk mengkaji sampai sejauh mana DPSK maampu menaikkan manfaat pensiun. Kewenangan untuk menaikan manfaat pensiun tidak berada pada dana pensiun akan tetapi berada pada pendiri yang dalam hal ini berkewenangan penuh terhadap dana pensiun. Jadi perlu forum untuk menyakinkan pendiri bahwa melihat kondisi RKD,

DPSK mampu

menaikkan manfaat pensiun demi kesejahteraan para penerima manfaat pensiun.

39