39
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi terletak di bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat, pada koordinat 106o 45’ 10’’ Bujur Timur, 6o 49’ 29’’ Lintang Selatan. Berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan ketinggian 584 meter dpl. Lamanya penelitian yang dilakukan yaitu selama lima bulan dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan November 2011 meliput i tahap persiapan, pengumpulan data, pengecekan lapangan, analisis, dan penulisan.
3.2 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara: a. Studi literatur dan data sekunder Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini semaksimal mungkin menggunakan data sekunder yang ada. Data ini bisa diperoleh dari berbagai lembaga atau departemen yang terkait seperti BPS, Bappeda Kota Sukabumi, kantor kecamatan dan instansi-instansi terkait lainnya. b. Pengambilan data primer Pemahaman dan persepsi stakeholder dan masyakarakat di Kota Sukabumi tentang pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner. Adapun teknik pengambilan samplingnya yaitu dengan teknik sampling purposif (Purposive Sampling) dan Multi Stage Random Sampling. Teknik sampling purposif. Teknik disebut juga judgemental sampling atau sampel pertimbangan bertujuan. Dasar penentuan sampelnya adalah tujuan penelitian dan umum digunakan jika memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus dan tidak semua populasi bisa dideteksi dengan jelas dimana keberadaannya. Multi Stage Random Sampling merupakan pengambilan sampel gugus bertahap yang diambil berdasarkan asumsi populasi berada pada satuan
40
geografis yang luas dan tidak ada kerangka sampling dalam satuan geografis tersebut. Dalam metode ini prosedur pengambilan sampel dilakukan dalam unit analisis yang dikelompokkan ke dalam gugus yang merupakan satuan sampel yang akan diambil bertahap secara acak. Adapun jumlah responden, teknik sampling yang digunaan, metode pengambilan datanya dan hasil yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Jumlah Responden/Informan, Teknik Sampling, Metode Pengambilan Data, dan Hasil yang diinginkan
No. 1.
2.
Identifikasi Responden/ Informan Stakeholder terkait yang berperan sebagai expert judgement
Masyarakat di Kota Sukabumi
Jumlah Responden/ Informan 12 orang
Teknik Sampling Sampling purposif
Metode Pengambilan Data Wawancara
7 orang
Sampling purposif
Penyebaran kuisioner
60 orang
Multi stage random sampling
Penyebaran kuisioner
Hasil yang Diinginkan Kerangka Sampling pertanyaan/pernyataan yang akan diajukan dalam kuisioner. Acuan dalam mendapatkan persepsi dan pemahaman stakeholder tentang pembangunan berkelanjutan serta priotitas dan preferensi pada tujuan pembangunan berkelanjutan Acuan untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman masyarakat Kota Sukabumi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan.
3.3 Bagan Alir Penelitian Penelitian yang telah dilakukan yaitu : 1) melakukan wawancara dengan stakeholder terkait sebagai informan dalam menghasilkan kerangka acuan daftar pertanyaan/pernyataan yang akan diujikan kepada stakeholder/informan dan masyarakat. Kemudian mengadakan penyebaran kuisioner
untuk
menguji
daftar
pertanyaan/pernyataan
terhadap
stakeholder/informan yang berperan sebagai expert judgement dan masyarakat di Kota Sukabumi mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis persepsi dan AHP. 2) melakukan identifikasi terhadap ada tidaknya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan wilayah Kota Sukabumi (khususnya
41
dalam
RPJPD
Kota
Sukabumi
Tahun
2005-2025)
dan
draft
RTRW
Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 dengan Analisis Isi (Content Analysis). 3)
mengidentifikasi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang
ada di Kota Sukabumi dan mengkaji sejauhmana ketercapaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi. Adapun ketercapaian tersebut terutama dianalisis dengan analisis ketercapaian indikator komposit, sehingga dapat diketahui indikator pembangunan berkelanjutan yang menjadi penciri utama/menonjol di Kota Sukabumi dan perbandingannya dengan wilayah yang lebih luas (Provinsi Jawa Barat), dan 4)
menganalisis ada tidaknya kesenjangan/gap yang terjadinya antara
persepsi dan pemahaman stakeholder dengan masyarakat di Kota Sukabumi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi (khususnya dalam draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025), dan realita ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutannya. Adapun mengenai hubungan antara tujuan penelitian, metode analisis, variabel, sumber data dan output yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan tahapan penelitian yang
dilakukan dapat dilihat pada bagan alir
tahapan penelitian pada Gambar 12.
3.4 Metode Analisis Data Analisis
adalah
penyelidikan
sesuatu
peristiwa
untuk
mengetahui
penyebabnya, dan bagaimana duduk perkaranya. Menganalisis ialah menyelidiki dengan
menguraikan
masing-masing
bagiannya.Pengertian
"analisis"
ini
memberikan petunjuk kepada kita apa yang menjadi tujuan pokok analisis. Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Beberapa metode analisis yang dipakai antara lain:
3.4.1 Analisis Deskriftif Analisis ini yaitu berupa penjelasan (explanatory) mengenai sesuatu hal dalam bentuk narasi.
42
Tabel 5 Tujuan Penelitian, Metode Analisis, Variabel, Sumber Data dan Output Penelitian Tujuan Penelitian
No 1.
Mengidentifikasi persepsi dan pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang prinsip pembangunan berkelanjutan
Metode Analisis Analisis Deskriftif, & Statistika deskriftif
Analisis Hirarki Proses (AHP)
Analisis Persepsi Statistika Deskrifti
Variabel/ Parameter
Data Dan Sumber Data Wawancara
Pembangunan, keberlanjutan dan prinsip pembangunan berkelanjutan
Persepsi & Pemahaman stakeholder tentang pembangunan berelanjutan di Kota Sukabumi
Penyebaran kuisioner
Output Penelitian Kerangka sampling dan daftar pertanyaan/pernyataan yang akan diuji dengan kuisioner Persepsi & Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan serta pembobotan preferensi/urutan prioritas struktur hirarki AHP Persepsi masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan
Persepsi masyarakat Penyebaran kuisioner
2.
Mengidentifikasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi
Analisis deskriftif Analisis Isi (Content Analysis)
Prinsip pembangunan berkelanjutan
3.
Mengidentifikasi ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi
Indikator Pembangunan Berkelanjutan
4.
Menganalisis kesenjangan/gap antara output penelitian 1, 2 dan 3
Analisis Deskriftif, Statistika Deskriftif Analisis Ketercapaian Indikator dengan Indeks Komposit Analisis deskriftif Statistika deskriftif Analisis kesenjangan (gap analysis)
Jenis
penelitian
deskriptif
Kesenjangan antara output penelitian 1, 2 dan output penelitian 3.
sendiri dapat
1. Draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 20092029 2. RPJPD Kota Sukabumi Tahun 20052025 BPS, Bappeda, KLH
Ada tidaknya prinsip pembangunan berkelanjutan pada dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi
Hasil penelitian tahap 1, 2 dan 3.
Ada tidaknya kesenjangan/gap antara hasil penelitian tahap1,2 dan 3.
dikelompokkan
Ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan eksisting
dalam tiga
kelompok, yaitu (1) apabila hanya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif maka disebut penelitian deskriptif kualitatif, (2) apabila dilakukan analisis data dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka disebut deskriptif asosiatif, dan (3) apabila dalam analisis data dilakukan pembandingan maka disebut deskriptif komparatif.
43
3.4.2 Statistika Deskriftif Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan (Walpole, 1995). Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.
3.4.3 Analisis Persepsi dan Pemahaman Persepsi adalah pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulan yang diterima oleh panca indera, sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, oleh sebab itu apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Hasil persepsi terhadap stimulus dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Persepsi dipengaruhi oleh perasaan, kemampuan berpikir serta pengelaman individu yang berbeda satu dengan yang lain Daviddoff dalam Sagala (2009).
44
Gambar 12 Bagan Alir Tahapan Penelitian
45
Adapun pengertian pemahaman menurut Suharsimi dalam Abidin (2011) adalah
suatu
kemampuan
seseorang
dalam
mengartikan,
menafsirkan,
menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi
dalam
Abidin
(2011)
menyatakan
bahwa
pemahaman
(comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga
(estimates),
menggeneralisasikan,
menerangkan,
memberikan
memperluas,
contoh,
menuliskan
menyimpulkan, kembali,
dan
memperkirakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman stakeholder dan masyarakat
di Kota Sukabumi tentang prinsip-prinsip
pembangunan
Stakeholder
berkelanjutan.
mempunyai pengertian
sebagai
aktor/institusi yang bisa/mampu mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan program ataupun pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi program Sebelum melakukan penyebaran kuisioner baik untuk stakeholder yang berperan sebagai expert judgement maupun penyebaran kuisioner untuk masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 12 (dua belas) orang stakeholder di Kota Sukabumi. Stakeholder tersebut berperan sebagai informan, yaitu sumber informasi yang memberikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada peneliti khususnya tentang Kota Sukabumi. Adapun tugas peneliti adalah mendeskripsikan, memilah dan menarik kesimpulan terhadap hasil wawancara tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk membuat kerangka acuan dalam menyusun pertanyaan maupun pernyataan yang akan diberikan dalam kuisioner yang akan diujikan. Adapun hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
46
Tabel 6 Hasil Wawancara sebagai Kerangka Acuan Kuisioner No. 1.
Karateristik Informan 6 informan dari unsur
Kesimpulan Hasil Wawancara
pemerintahan dan 6 informan dari unsur nonpemerintahan
Menurut semua informan, masyarakat Kota Sukabumi masih sedikit yang berpikir tentang kebutuhan generasi yang akan datang, ; banyak yang berpikir tentang apa yang ada di depan mata saja tidak berpikir untuk masa yang akan datang. 2 informan menyebutkan bahwa pembangunan di Kota Sukabumi harus melalui perencanaan yang bertahap dengan skala prioritas, sumber daya, anggaran yang berbeda dengan memperhitungkan keadaan yang ada di masa yang akan datang. 3 informan menyebutkan terjadinya kesenjangan antara usulan masyarakat dengan anggaran yang ada di Kota Sukabumi sehingga perlu dipikirkan prioritas pembangunan yang mengacu kepada visi-misi Kota Sukabumi. Semua informan menyebutkan bahwa pemda Kota Sukabumi harus mengoptimalkan pembangunan dengan kendala yang ada. Menurut semua informan, Pemerintah Kota Sukabumi telah mencoba untuk menghimpun partisipasi masyarakat Dalam perencanaan. informan menyebutkan bahwa persentase perencanaan dengan melibatkan masyarakat sekitar 70-80% dimana usulan dari masyarakat banyak yang sudah direalisasikan.Walaupun menurut semua informan tersebut perencanaan yang berasal dari masyarakat di Kota Sukabumi belum optimal. 2 informan menyebutkan adanya kekhawatiran tentang menurunnya lahan pertanian di Kota Sukabumi sekitar 10% setiap tahunnya yang beralih menjadi pemukiman ataupun tempat usaha. Semua informan menyebutkan bahwa indikator pencapaian dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi yang paling menonjol dan dinilai baik yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek kelembagaan. 5 informan menyebutkan prinsip keberlanjutan sudah ada secara eksplisit dalam produkproduk perencanaan di Kota Sukabumi. Pembangunan di Kota Sukabumi belum menyentuh esensi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi. Apabila dilihat dari visi dan misi Kota Sukabumi sebagai Pusat pelayanan jasa di bidang perdagangan,pendidikan dan kesehatan sebenarnya berindikasi terhadap keamanan dan kenyamanan Sejauh ini yang terasa kenyamanan masih jauh dari yang diharapkan, terutama bertambahnya kemacetan di Kota Sukabumi, Sehingga manajemen transportasi yang bijaksana merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi untuk diterapkan di Kota Sukabumi. Visi dan misi Kota Sukabumi memang ada kesinambungannya, akan tetapi aspek sosialnya terabaikan, yang otomatis aspek lingkungan juga terkena dampaknya.
Acuan dalam Kuisioner Kepedulian terhadap masa yang akan datang.
Pembangunan di Kota Sukabumi.
Perencanaan parsisipatif
Dampak pembangunan di Kota Sukabumi
Ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan
47
Lanjutan Tabel 6 No.
Karateristik Informan
Kesimpulan Hasil Wawancara
Program dan prosedur dari Pemda itu sudah benar, akan tetapi selalu pada akhirnya selalu berbelok arah, apalagi apabila ada hubungannya dengan dana. Adanya kekhawatiran tentang maraknya pembangunan ruko, retail dan toserba di Kota Sukabumi dengan investor pendatang dengan modal besar. Hal ini memberikan pertanyaan, penduduk Kota Sukabumi apakah hanya menjadi konsumen saja? Sedangkan lahan di kota ini terbatas. Sehingga penduduk dengan mata pencaharian petani berkurang lahannya. Hal ini merupakan efek dari mendatangkan investor dari luar kota yang digemborgemborkan pemerintah kota. Belum adanya perhatian dan concern dari penduduk Kota Sukabumi, termasuk dari anggota DPRD Kota Sukabumi tentang pembangunan berkelanjutan.Kebanyakan hanya memikirkan untuk kebutuhan hari ini saja. Belum terlihat adanya dokumen produk perencanaan yang ‘visioner’ yang memuat visi yang ‘visioner’ juga. Harusnya dalam dokumen tersebut, misal RTRW diharapkan memuat naskah akademik.RTRW itu harus berprinsip pembangunan berkelanjutan. Pentingnya stakeholder dalam pembangunan yaitu Bussiness (B), Government (G) dan Society (S) yang harus tetap dijaga untuk selalu dalam segitiga kesetimbangan (equlibrium). Apabila dilihat dari indikator pembangunan berkelanjutan,maka ketercapaiannya di Kota Sukabumi yang paling menonjol yaitu aspek pendidikan dan aspek kesehatan serta aspek kelembagaan.
Acuan dalam Kuisioner
Pembangunan di Kota Sukabumi
Prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan
Sumber : Hasil Survey, ,2011
Adapun berlangsungnya wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat pada Gambar 13.
Sumber : Hasil Survey, 2011.
Gambar 13 Suasana Wawancara untuk Membuat Kerangka Kuisioner
48
A. Uji Validitas Kuisioner untuk Responden Masyarakat. Kerangka pernyataan kuisioner dibuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari wawancara berkisar tentang
lima aspek utama. Lima aspek tersebut yaitu pembangunan di
Kota Sukabumi, ketercapaian pembangunan di Kota Sukabumi dan dampak yang dirasakan masyarakat, kepedulian tentang masa yang akan datang, perencanaan partisipatif dan pembangunan berkelanjutan. Peneliti membuat 27 pernyataan yang dimuat dalam lembar kuisioner yang akan diajukan pada masyarakat Kota Sukabumi berdasarkan pengambilan sampel acak. Uji kuisioner telah dilakukan peneliti untuk mengetahui validitas pernyataan-pernyataan yang telah disusun dalam lembar kuisioner. Uji kuisioner dilakukan terhadap 10 responden terpilih sehingga dapat diketahui bagaimana respon responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam lembar kusioner. Analisis validitas dilakukan dengan menggunakan rumus kooefisien korelasi product moment. Item pernyataan dinyatakan valid jika mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari r standar yaitu 0,3. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 Validitas Kuisoner No. 1.
Aspek Utama Pernyataan Dalam Kuisioner
Pembangunan di Kota Sukabumi 2. Ketercapaian pembangunan dan dampaknya 3. Kepedulian tentang masa yang akan datang 4. Perencanaan partisipatif 5. Pembangunan berkelanjutan Sumber : Hasil Analisis,2011.
Banyaknya Item Pernyataan 3
Item Pernyataan
Keterangan
1-3
Semua Valid
7
4 - 10
Semua Valid
3
11 - 13
Semua Valid
4 10
14 - 17 18 - 27
Semua Valid Semua Valid
3.4.4 Analisis Hirarki Proses/Analytic Hierarchy Process (AHP) Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke
49
dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Freeman dalam Abdiprojo (2010) mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan dalam Abdiprojo (2010) secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman dalam Abdiprojo (2010), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu. Dalam penelitian ini salah satu obyek penelitiannya yaitu stakeholder. Analisis yang digunakan dalam menentukan preferensi stakeholder yang terpilih sebagai informan adalah metode AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 1993). Menurut Saaty, ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (Decomposition), prinsip menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Pemilihan kriteria-kriteria
50
pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Lengkap Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting, yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan. b. Operasional Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi. c. Tidak berlebihan Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian yang sama. d. Minimum Diusahakan agar jumlah kriteria seminimal mungkin untuk mempermudah pemahaman terhadap persoalan, serta menyederhanakan persoalan dalam analisis.
Decomposition Setelah persoalan didefinisikan maka perlu dilakukan decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses analisis ini dinamai hirarki (Hierarchy). Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari pengambil keputusan-lah yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut. Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan hirarki tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada semua tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian maka dinamakan hirarki tidak lengkap.
51
Comparatif Judgement Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison. Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni: a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya) b. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)
Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, perlu dipahami tujuan yang diambil secara umu dalam penyusunan skala kepentingan, saat menggunakan patokan pada Tabel 8.
Tabel 8 Acuan Skala Kepentingan Dalam Analisis Hirarki Proses
Intensitas kepentingannya
Definisi
1
Kedua elemen sama pentingnya
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang yang lainnya
5
Elemen yang satu essensial atau sangat penting ketimbang elemen lainnya.
7
Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya
9
Satu elemen lebih penting ketimbang elemen yang lainnya.
2,4,6,8
Kebalikan
Sumber : Mahoneys,2008.
Nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan. Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan suatu aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingan dengan aktivitas i
Penjelasan Dua elemen menyumbangnya sama besar pada sifat itu. Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya. Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya. Satu lemen dengan kuat disokong, dan dokumennya telah terlihat dalam praktek. Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.
52
Dalam penilaian kepentingan relatif
dua elemen berlaku aksioma
reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Disamping itu, perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika terdapat m elemen, maka akan diperoleh matriks pairwise comparison berukuran m x n. Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah n(n-1)/2 karena matriks reciprocal dan elemen-elemen diagonalnya sama dengan 1.
Synthesis of Priority Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian dicari nilai eigen vectornya untuk mendapatkan local priority. Oleh karena matriks-matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis antara local priority. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan priority setting.
Logical Consistency Konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.
3.4.4.1 Substansi Kuisioner untuk Stakeholder Pada penelitian ini susbstansi kuisioner terbagi menjadi dua bagian. Pertama, susbstansi kuisioner dengan pertanyaan terbuka tentang hal-hal yang diangkat dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, substansi kuisioner yang akan diujikan terhadap responden untuk mengetahui pertimbangan dan keputusan stakeholder terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada susbstansi kuisioner pertama, peneliti mengajukan pertanyaan yang terbuka meliputi :
53
a. Pengetahuan
istilah
yang
berkaitan
dengan
perencanaan
dan
pembangunan berkelanjutan; b. Pemahaman tentang pembangunan di Kota Sukabumi; c. Pemahaman tentang dampak pembangunan di Kota Sukabumi; d. Pengetahuan
tentang
program-program
pembangunan
di
Kota Sukabumi; e. Kepedulian tentang masa yang akan datang; f. Pemahaman tentang kebutuhan generasi yang akan datang dan pemberian contoh kasus terpenting; g. Pengetahuan tentang adat istiadat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan cara untuk melestarikannya; h. Pemahaman produk perencanaan di Kota Sukabumi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan; i.
Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dan ketercapaiannya.
j.
Perencanaan partisipatif;
k. Definisi pembangunan berkelanjutan.
Model kuisioner yang akan diajukan kepada stakeholder terpilih untuk substansi kuisoner pertama didasarkan pada struktur hirarkinya, sehingga setiap level terbagi menjadi level-level berikutnya.
3.4.4.2 Penentuan Struktur Hirarki Untuk AHP Sebelum melakukan penyebaran kuisioner untuk stakeholder terpilih, yang selanjutnya disebut informan, peneliti menyusun struktur hirarki substansi sesuai dengan prinsip dasar dalam Analitycal Hierarchy Process (AHP). Sesuai yang disebutkan oleh Falatehan (2009), bahwa dalam memecahkan persolan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga prinsip yaitu prinsip menyusun hirarki, prinsip menetapkan prioritas dan prinsip konsistensi. Untuk membuat hirarki tentang
tujuan pembangunan berkelanjutan
(identifikasi sistem), peneliti membagi dimensi/aspek menjadi empat aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan
aspek
kelembagaan.
Selanjutnya
peneliti
menetapkan
faktor-faktor
54
pendukung terhadap aspek-aspek tersebut sehingga membentuk struktur hirarki seperti pada Gambar 14.
Sumber: Berbagai Sumber, 2011.
Gambar 14 Struktur Hirarki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
A. Tingkat Konsistensi Informan Menurut Falatehan (2009) dalam persoalan pengambilan keputusan, kita perlu mengetahui tingkat konsistensinya, karena bisa jadi suatu pengambilan keputusan memiliki tingkat konsistensi yang rendah. Padahal konsistensi sempurna sulit dicapai. Konsistensi sampai pada tingkatan tertentu dapat menetapkan prioritas untuk elemen-elemen yang berkenaan dengan beberapa kriteria diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan keadaan di dunia nyata. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui rasio suatu konsistensi. Nilai rasio konsistensi paling tinggi 10 persen (nilai 0,1) jika lebih maka pertimbangan yang telah dilakukan perlu diperbaiki.
55
Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui kekonsistensian jawaban dari informan yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil kuisioner. Dalam penelitian ini, perhitungan konsistensi dilakukan pada faktor-faktor pendukung terhadap 4 (empat) aspek/dimensi
pembangunan berkelanjutan.
Setelah melakukan perhitungan maka didapatkan hasil bahwa konsistensi rasio (Consistensy ratio) faktor-faktor yang diujikan terhadap informan nilainya berkisar 0,0009 – 0,005. Hasil ini memberikan arti bahwa tingkat konsistensi terhadap substansi kuisioner diujikan dalam penelitian ini ketidakkonsistennya dibawah nilai 0,1 (10%) sehingga pertimbangan yang telah diberikan informan tidak perlu lagi diperbaiki atau diulang. Untuk lebih jelasnya tingkat konsistensi dari substansi kuisoner yang telah diujikan terhadap informan terpilih dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9 Tingkat Konsistensi Substansi Kuisioner yang Diujikan
No.
1.
Aspek/Dimensi Pembangunan Berkelanjutan Lingkugan
Faktor-faktor yang Mempengaruhi a. b. c.
2.
3.
Sosial
Ekonomi
a. b. c. d. a. b. c. d.
4.
Kelembagaan
a. b. c.
Potensi Sumberdaya Alam (SDA) Degradasi Lingkungan Neraca SDA dan Lingkungan Keadilan Kesetaraan Rasa Aman Mengahargai Perbedaan Pendapatan Masyarakat Kesempatan Kerja Investasi Pendapatan Daerah Komunikasi dan Koordinasi Partisipasi dan Hak-hak Publik Kepemimpinan
Nilai Indeks Konsistensi (Consistency Index)/CI
Nilai Rasio Konsistensi (Consistency Ratio)/CR
Ket.
0,0005
0,0009
Konsisten
0,005
0,006
Konsisten
0,004
0,005
Konsisten
0,0007
0,001
Konsisten
Sumber : Hasil Analisis,2011.
3.4.5 Analisis Ketercapaian Indikator Berdasarkan Indeks Komposit
56
Secara khusus untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi dapat menggunakan indeks komposit. Penerapan analisis ini pada mulanya digunakan oleh Saleh et al. (2009)
untuk menganalisis pencapaian MDGs di Kabupaten Sulawesi Barat.
Menurut Saleh et al. (2009) dengan tersedianya indikator-indikator di setiap tujuan dari hasil survei di tingkat kecamatan di kabupaten tersebut maka dapat dibuat Indikator Komposit MDGs (IK-MDGs). Indikator komposit ini dapat menunjukkan kinerja pencapaian MDGs di setiap kecamatan dan kabupaten. IK-MDGs merupakan indeks komposit yang memberikan bobot sama terhadap masing-masing tujuan. Dalam penghitungannya pada tahap awal dipilih terlebih dahulu indikator-indikator yang memungkinkan dari setiap tujuan. Indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan MDGs. Indeks komposit MDGs merangkum temuan-temuan utama dari analisis pencapaian MDGs. Apabila divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba, maka masing-masing sudut diagram menunjukkan kelompok yang dicakup dalam analisis pencapaian tujuan. Garis-garis dari pusat/tengah ke masing-masing sudut mempresentasikan suatu skala 0 sampai 1, yang mengukur tingkat pencapaian di masing-masing kelompok tujuan. Titik-titik pada skala mencerminkan situasi pencapaian indikator saat ini yang dipresentasikan sebagai nilai indeks gabungan untuk masing-masing kelompok. Titik-titik dihubungkan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari kecamatan atau kabupaten dengan mengilustrasikan di kelompok mana yang telah dicapai secara lebih baik dibanding kelompok lainnya. Masing-masing indeks kelompok juga merupakan komposit indikator dari indeks MDGs di masing-masing kecamatan atau kabupaten. Sebuah indeks merupakan nilai bebas satuan antara 0 dan 1, yang memungkinkan berbagai indeks yang berbeda ditambahakan/dijumlahkan. Ada tiga langkah untuk sampai pada indeks komposit MDGs (IK-MDGs) : Langkah 1 : Hitung indeks dari indikator tertentu. Pada umumnya menggunakan rumus berikut untuk menghitung indeks indikator tertentu.
57
Iix = Cix - mini = Dix maxi – mini Ri Dimana : Iix
: Indeks tunggal (single index) dari indikator ke i di kec/kab x
Cix
: nilai indikator ke i di kec/kab X saat ini
Maxi : nilai maksimum indikator ke i Mini
: nilai minimum indikator ke i
Langkah 2: tahapan indeks suatu indikator. Indeks suatu indikator khusus dapat diperoleh dengan mengikuti tahapantahapan sebagai berikut : 1. Untuk
masing-masing
kelompok
indikator,
identifikasikan
nilai
maksimum dan nilai minimun disetiap indikatornya dari angka indikator setiap kabupaten/kecamatan. Maxi = angka tertinggi dari indikator untuk tingkat kabupeten/kecamatan Mini
= angka terendah dari indikator untuk tingkat kabupaten/kecamatan
2. Hitung rentang/kisaran masing-masing indikator dengan mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimun. Jadi Ri merupakan kisaran indikator ke- i yang ditentukan dengan : Ri = maxi - mini 3. Kurangkan nilai minimun dari nilai saat ini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan X Jadi hasilnya adalah perbedaan nilai yang ditunjukkan oleh Dix. Bila Cix merupakan nilai kini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan X, maka Dix ditentukan dengan : Dix = Cix – minix
Langkah 3: visualisasi dalam bentuk grafik laba-laba. Dari hasil perhitungan IK-MDGs, selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba dengan tujuh sudut tujuan. Analisis grafik laba-laba dimulai dari tingkat kabupaten, dilanjutkan untuk masing-masing kecamatan.
58
3.4.5.1
Indikator Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Kerangka Kerja Commision Sustainable Development (CSD) Tahun 2007 Menurut Rustiadi et al. (2009) indikator adalah ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang relah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selanjutnya Rustiadi et al.(2009) menjelaskan bahwa secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan, (2) menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari
kesalahan
interprestasi
selama
pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja. Beberapa pertimbangan untuk indikator pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut : 1) Kesederhanaan: Indikator akhir harus sederhana, 2) Skop: Indikator harus meliputi seluruh aktivitas manusia yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan, dan overlap antar masing-masing indikator harus seminimal mungkin, 3) Kuantifikasi: Elemennya harus dapat diukur, 4) Pengukuran: Elemen harus dapat dipantau untuk menunjukkan kecenderungan, 5) Sentivitas: Indikator yang terpilih cukup sensitif terhadap perubahan penting dalam karateristik lingkungan, dan 6) Batas
waktu:
frekuensi
dan
lingkup
elemen
harus
dapat
menunjukkan identifikasi waktu dari kecenderungan yang ada.
Indikator didefinisikan sebagai alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan kondisi, perbandingan, kecenderungan, atau perkembangan suatu hal yang diamati. Indikator diturunkan dari perhitungan-perhitungan statistik,
59
dapat berupa jumlah, proporsi, persentase, angka/tingkat atau rate, ratio maupun indeks (Saleh et al., 2008) Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji ketercapaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang ada di Kota Sukabumi (berdasarkan ketersediaan datanya). Menurut Buku Indikator Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Agenda 21 ( hasil Konferensi Tingkat Tinggi Tahun 1992 di Rio de Janeiro) mempunyai kewajiban menyajikan indikator atau variabel yang disarankan dan direkomendasikan oleh United Nation
Commision on
Sustainable Development (UNCSD). Setiap indikator terpilih dari framework CSD (Commision Sustainable Development) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang merupakan revisi dari indikator pembangunan berkelanjutan oleh CSD pada Tahun 2007. Indikator CSD berkaitan dengan indikator Millenium Development Goals (MDGs) walaupun kedua indikator tersebut mempunyai tujuan umum yang berbeda. Indikator CSD hanya dimaksudkan memberikan referensi untuk digunakan di berbagai negara untuk melacak kemajuan nasional dalam mencapai tujuannya. Disisi lain indikator MDGs dikembangkan untuk pemantauan kemajuan global terhadap pertemuan internasional sesuai tujuannya. Hasil indikator CSD yang direvisi
terdiri dari 14 tema (kemiskinan,
kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, demografi, bencana alam, atmosfir, lahan, laut dan pesisir, air, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi global dan konsumsi serta pola produksi), 44 sub tema, 50 indikator utama dan 46 indikator lain. Berikut ini akan dijelaskan tentang pentingnya setiap indikator terpilih dari framework CSD yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin. 2. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini. 3. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik. 4. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. 5. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik. 6. Persentase rumah tangga yang bahan bakar memasaknya kayu bakar.
60
7. Jumlah keberadaan pemukiman kumuh. 8. Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan. 9. Jumlah kasus pembunuhan. 10. Angka kematian bayi. 11. Angka harapan hidup saat lahir. 12. Persentase penduduk yang berobat jalandi puskesmas dan puskesmas pembantu. 13. Persentase balita yang diimunisasi. 14. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB. 15. Status gizi balita. 16. Jumlah penderita malaria,kumulatif kasus AIDS dan jumlah kasus penyakit TB paru. 17. Prevalansi perokok saat ini. 18. Jumlah kasus bunuh diri. 19. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar (SMP). 20. Angka partisipasi Murni SD dan SMP. 21. Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA. 22. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas. 23. Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. 24. Angka kelahiran total. 25. Angka beban ketergantungan. 26. Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya antisipasi bencana. 27. Jumlah korban dan kerusakan rumah akibat bencana alam. 28. Emisi gas rumah kaca. 29. Impor komidit bahan yang mengandung zat perusak ozon. 30. Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO2 dan NO2. 31. Luas lahan sawah. 32. Persentase luas hutan. 33. Luas kebakaran hutan. 34. Jumlah dan persentase desa pesisir.
61
35. Sebaran kawasan konservasi laut. 36. Luas dan kondisi terumbu karang. 37. Produksi dan distribusi air bersih. 38. Kandungan BOD dan COD dalam air. 39. Kawasan konservasi daratan. 40. Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi. 41. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. 42. Laju inflasi. 43. Rasio pinjaman luar negeri terhadap produk nasional bruto (PNB). 44. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. 45. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang rentan kehilangan pekerjaannya. 46. Rata-rata upah per bulan pekerja wanita di sektor non pertanian. 47. Persentase rumah tangga yang mengakses internet. 48. Nilai impor. 49. Posisi pinjaman luar negeri. 50. Pemakaian energi. 51. Jumlah kendaraan bermotor.
3.4.5.2 Pemilihan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Pada Penelitian Berdasarkan ketersediaan data yang ada maka peneliti telah menetapkan beberapa
indikator
pembangunan
berkelanjutan
yang
akan
di
analisis
ketercapaiannya di Kota Sukabumi dengan rujukan dari indikator pembangunan berkelanjutan CSD (2007). Adapun pemilihan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 10. 3.4.6 Analisis Isi (Content Analysis) Ekomadyo (2006) menyebutkan bahwa Analisis Isi (Content Analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah
62
teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.
Tabel 10
No. 1.
Pemilihan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Penelitian Berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Dari Commision Sustainable Development (CSD)
Thema Poverty/Kemiskinan
Sub Thema • • • •
Income Poverty/Pendapatan Penduduk Miskin Income Inequality/Ketidaksamaan pendapatan Sanitation/Sanitasi Drinking water/Air minum
Indikator • • • • •
2.
Health/Kesehatan
•
Mortality/Kematian
• •
3.
Education/Pendidikan
•
Education Level/Tingkat pendidikan
•
• •
• 4.
Demographic/Kependudukan
•
Population/Populasi
• •
5.
Atmosphere/Atmosfer
•
Air Quality/Kualitas udara
•
6.
Land/Lahan
• •
Agriculture/Pertanian Forest/Hutan
• •
7.
Fresh water/Sumber daya air
•
• •
8.
Economic Development/Pembangunan Ekonomi
Water quantity/Kuantitas air Water quality /Kualitas air Macroeconomic performance/Tampilan makroekonomi Employment/Ketenagakerj aan Information and comunication technologies/Teknologi informasi dan komunikasi Energi use/Penggunaan energi
• • • •
9.
Consumption and production patterns/Bentuk produksi dan konsumsi
•
• • • •
•
Jumlah dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhi tinja/ tanki septik tank. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Angka kematian bayi. Angka harapan hidup saat lahir. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar (SD dan SMP). Angka partisipasi murni SD dan SMP. Persentase penduduk usia 2564 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimaln SMA. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk. Angka beban ketergantungan. Perkiraan emisi CO2 yang berasal dari kendaraan bermotor. Luas lahan sawah Persentase luas hutan terhadap luas wilayah Produksi dan distribusi air. Kandungan BOD dan COD dalam air. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Laju inflasi. Persentase penduduk usia 15 tahun yang bekerja. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular. Jumlah kendaraan bermotor
Sumber : Indicators of Sustainable Development:Guidelines and metdhologies, 2007.
63
Ada beberapa pertanyaan tipikal yang dapat dijawab dengan menggunakan metode Analisis Isi, yaitu: 1) Pertanyaan tentang prioritas/ hal penting dari isi teks, seperti frekuensi, dimensi,aturan dan jenis-jenis citra atau cerita dari peristiwa yang direpresentasikan. 2) Pertanyaan tentang “bias” informasi dalam teks, seperti komparasi relatif tentang durasi, frekuensi, prioritas, atau hal yang ditonjolkan dalam berbagai representasi. 3) Perubahan historis dalam modus representasi.
Prosedur Analisis Isi Penelitian Analisis Isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam pola-pola terstruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Metode Analisis Isi menuntut beberapa persyaratan:
objektif, sistematis, dan
dapat digeneralisasikan. Objektif berarti prosedur dan kriteria pemilihan data, pengkodean serta cara interpretasi harus didasarkan pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistematis berarti inklusi dan ekslusi atau kategori harus berdasarkan aturan yang konsisten. Dapat digeneralisasikan, berarti tiap temuan harus memiliki relevansi teoretis Neuman dalam Ekomadyo (2006) menyebutkan langkah-langkah dalam meneliti dengan metode Analisis Isi, yaitu (1) menentukan unit analisis (misalnya jumlah teks yang ditetapkan sebagai kode), (2) menentukan sampling, (3) menentukan variabel dan menyusun kategori pengkodean, dan (5) menarik kesimpulan. Bell (2001)
lebih detail menjelaskan proses mengkodekan isi dengan
menentukan variabel (variables) dan nilai (values). Sebuah variabel isi adalah macam-macam dimensi (ukuran, jangkauan range warna, posisi dalam sebuah halaman atau dalam sebuah buletin berita). Sebuah variabel terdiri atas nilai-nilai (values) yang dapat disubstitusikan satu sama lain karena mereka mempunyai kelas yang sama. Nilai yang didefinisikan dalam setiap variabel sebaiknya juga saling ekslusif dan mendalam. Hasil kuantitatif dari Analisis Isi berupa perbandingan (comparison) dan tabulasi silang (cross tabulations) dapat
64
digunakan untuk menguji eksplisitas/ ketegasan hipotesis komparatif, serta kualifikasi kategori-kategori dari manifestasi wujud/ isi. Prosedur Analisis Isi yang disusun oleh beberapa pakar di atas sebenarnya menunjukkan prinsip-prinsip yang tidak terlalu berbeda satu sama lain, hanya varian yang bisa diterapkan dengan menyesuaikan objek dan lingkup penelitian. Secara umum, Ekomadyo (2006) menegaskan langkah-langkah umum dalam metode Analisis Isi yang akan dikembangkan dalam suatu penelitian penelitian, yaitu: 1) menentukan topik penelitian, 2) menentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitiannya, 3) menetukan hipotesis secara jelas agar dapat dibuktikan secara terukur. Hipotesis sebaiknya diturunkan dari sebuah teori yang berlaku, 4) menenentukan unit analisisnya (variabel dan nilai yang bisa dikodekan), 5) Analisis secara kuantitatif tiap variabel dan nilainya, dan 6) Penyimpulan, interpretasi dari hasil kuantitatif.
Reliabilitas dan Validitas Analisis Isi Menurut Bell (2001) pendekatan kuantitatif mensyaratkan suatu penelitian, termasuk metode Analisis Isi, memiliki keandalan (reliability) dan kesahihan (validity) yang baik. Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat diulang (replicble) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Tingkat keandalan (reliablility) metode Analisis Isi mengacu pada tingkat konsistensi yang ditampilkan oleh satu atau lebih pengkode (coders) dalam mengklasifikasi isi menurut nilai tertentu dalam variabel spesifik. Reliabilitas dapat didemonstrasikan dengan mengkaji hubungan antara penilaian dari sampel yang sama untuk butir yang relevan, oleh pengkode yang berbeda (inter-coder reliability), atau oleh pengkode yang sama dalam saat yang berbeda
(intra-coder
reliability).
Untuk
mencapai
tingkat
reliabilitas
(kepercayaan) yang tinggi, peneliti harus: 1) Mendefinisikan variabel dan nilai secara jelas dan tepat dan menjamin bahwa semua pengkode dapat memahami definisi ini dalam cara yang sama.
65
2) Melatih pengkode dalam menerapkan kriteria terdefinisi untuk setiap variabel dan nilai. 3) Mengukur konsistensi inter-coder di mana dua atau lebih pengkode menerapkan 4) Kriteria (definisi-definisi) dengan menggunakan kumpulan contoh serupa. 5) Analisis Isi tidak berpotensi untuk menunjukkan bagaimana pengamat memahami atau menilai apa yang mereka lihat atau dengar. Analisis Isi hanya menunjukkan apa yang diberikan prioritas atau dianggap penting dan apa yang tidak. Tingkat validitas pada Analisis Isi ditentukan oleh penarikan kesimpulan dan kesesuaian dengan teori yang berlaku. Jika reliabilitas merujuk pada konsistensi internal dari metode Analisis Isi, maka validitas merujuk pada konsistensi eksternal dari keseluruhan riset atau teori yang terkait. Analisis Isi bisa menyajikan deskripsi dimensidimensi kuantitatif dan representasi suatu teks. Metode ini dapat digunakan untuk menyajikan peta latar belakang (background-map) dari representasi teks itu. Setelah menggunakan Analisis Isi, Philip Bell menyarankan peneliti dapat menginterpretasikan teks dengan metode kualitatif, seperti metode Semiotik atau interpretasi teks individual (Bell, 2001: 24).
3.4.6.1 Penerapan Analisis Isi pada Penelitian Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan yang dipilih tersebut yaitu Analisis Isi (Content Analysis), Analisis isi dipilih karena telah sesuai dengan syarat-syarat penerapannya yaitu data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi,ada keterangan pelengkap sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut dan peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data yang dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik Penelitian ini menggunakan Analisis Isi untuk mendeskriftifkan isi-isi komunikasi tentang
prinsip
pembangunan
berkelanjutan pada dokumen
perencanaan terpilih. Menemukenali isi-isi komunikasi ini dilakukan dengan
66
memperbandingan pesan sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai kecenderungan isi komunikasi. Menurut Yuris (2009) terdapat pada tahapan proses Penelitian Analisis Isi terdapat tiga langkah strategis yaitu, pertama, penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kaitmengait dengan faktor-faktor lain. Selanjutnya Yuris (2009) menjelaskan tahapan prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, (2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih, (3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, (4) pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, (5) pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh. Adapun prosedur tahapan Analisis Isi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11.
3.4.7 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah suatu proses membandingkan dua hal dalam menentukan perbedaan atau ‘gap’ yang ada diantaranya. Setelah kesenjangan/gap
tersebut
dipahami,
maka
langkah
menjembatani kesenjangan tersebut dapat ditentukan.
berikutnya
untuk
67
Tabel 11 Tahapan Prosedur Analisis Isi Pertanyaan Penelitian Apakah ada pesan/isi yang berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan?
Sumber Data Terpilih
Kategori Analisis
Dokumen perencanaan di Kota Sukabumi yaitu : 1. RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 2. Draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029)
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari empat aspek: 1. Aspek Lingkungan; a. Degradasi lingkungan b. Potensi SDA c. Neraca SDA dan lingkungan 2. Aspek Sosial; a. Keadilan b. Rasa aman c. Menghargai perbedaan d. Kesetaraan 3. Aspek Ekonomi; a. Pendapatan masyarakat b. Kesempatan kerja c. Investasi d. Pendapatan daerah 4. Aspek Kelembagaan a. Partisipasi dan hak-hak publik b. Kepemimpinan c. Komunikasi & koordinasi
Pengkodean
Skala/Item Berdasarkan kriteria tertentu
Skala Nominal
Kode 1 ; • Kode 1a • Kode 1b • Kode 1c
Kode 2 ; • Kode 2a • Kode 2b • Kode 2c • Kode 2d
Apabila terdapat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam text bernilai 1 dan apabila tidak terdapat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam text bernilai 0.
Kode 3 • Kode 3a • Kode 3b • Kode 3c • Kode 3d
Kode 4 • Kode 4a • Kode 4b • Kode 4c
Sumber : Analisis Isi (Content Analysis) dalam Yuris, 2009.
Analisi kesenjangan dapat dilakukan pada: 1.
Suatu sistem – gambaran yang ada dalam sistem sekarang dibandingkan dengan gambaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
2.
Antar muka sistem (System interface) – data sekarang yang disediakan oleh suatu sistem untuk antar muka dibandingkan dengan data yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang.
3.
Proses bisnis – kegiatan dan langkah-langkah proses bisnis saat ini dibandingkan kegiatan dan langkah-langkah yang akan mendukung proses bisnis di masa depan.
68
4.
Tujuan suatu bisnis dan metriknya; seberapa baik bisnis memenuhi tujuan dan ukuran/metrik sekarang dibandingkan dengan tujuan dan metrik yang ditargetkan di beberapa titik di masa depan.
Model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Wakhinudin (2009) ini memiliki lima gap (kesenjangan), yaitu: 1) kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi konsumen dan ekspektas konsumen akan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan, 2) kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi konsumen dan penjabaran persepsi tersebut menjadi spesifikasi kualitas pelayanan atau standar pelayanan, 3) kesenjangan antara standar pelayanan tersebut dan pelayanan yang diberikan, 4) kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan informasi eksternal yang diberikan kepada konsumen atau pelayanan yang dijanjikan kepada konsumen, dan 5) kesenjangan antara tingkat pelayanan yang diharapkan oleh konsumen dengan kinerjapelayanan aktual. Kesenjangan 1 sampai kesenjangan 4 merupakan potensi kegagalan di pihak penyedia jasa, sementara kesenjangan 5 potensial terjadi di pihak konsumen.
3.4.7.1 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Pengukuran Kinerja Menurut Wakhinudin (2009) Analisis Kesenjangan (Gap analysis) adalah “suatu metode/alat membantu suatu lembaga membandingkan performansi actual dengan performansi potensi. Operasionalnya dapat diungkapkan dengan dua pertanyaan berikut: “Dimana kita sekarang?” dan “Dimana kita inginkan?”. Tujuan analisis gap untuk mengidentifikasi gap antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis Kesenjangan membantu organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki. Proses analisis gap mencakup penetapan, dokumentasi, dan sisi positif keragaman keinginan dan kapabilitas (sekarang). Analisis Kesenjangan (Gap analysis) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut dapat menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang
69
akan datang. Selain itu, analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harafiah kata “gap” mengindikasikan adanya suatu perbedaan (disparity) antara satu hal dengan hal lainnya. Dari berbagai definisi mengenai gap analysis, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, gap analysis dapat didefinisikan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi. Dengan kata lain, gap analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar. Dalam kondisi umum, kinerja suatu institusi dapat tercermin dalam sistem operational maupun strategi yang digunakan oleh institusi tersebut. Secara singkat, gap analysis bermanfaat untuk: 1. Menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan. 2. Mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut, 3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yangdibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Wakhinudin (2009) menyebutkan bahwa dalam Analisis Kesenjangan yang digunakan dalam menganalisis pelayanan publik, apabila nilai kesenjangan (G) > 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih tinggi daripada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sedangkan apabila G< 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih rendah daripada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik.
70
Apabila G = 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat sama dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik namun tetap perlu ditingkatkan. Adapun pengukuran kinerja pada hasil Analisis Kesenjangan dapat dilihat pada Gambar 15.
Sumber : Wakhinudin, 2009.
Gambar 15 Pengukuran Kinerja pada Analisis Kesenjangan
71
BAB IV PROFIL DAN PERENCANAAN WILAYAH DI KOTA SUKABUMI
4.1 Administrasi Kota Sukabumi secara geografis terletak di bagian selatanProvinsi Jawa Barat pada koordinat 106045’50’’ Bujur Timur dan 106045’10’’ Bujur Timur, 6049’29’’ Lintang Selatan, dan 6050’44’’ Lintang Selatan,di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter diatas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta)atau 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi: •
Sebelah utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi
•
Sebelah selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi
•
Sebelah barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
•
Sebelah timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi
Suhu udara Kota Sukabumi berkisar antara 15º-30º celsius, sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi Tahun 2009 terjadi pada Bulan Desember dengan curah hujan 386 mm (14 hari hujan, rata-rata curah hujan 28 mm), sedangkan terendah pada Bulan Agustus dengan curah hujan 0 mm (0 hari hujan, rata-rata curah hujan 0 mm), atau dengan kata lain tidak terjadi hujan pada bulan tersebut. Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan PP No. 3 Tahun 1995 adalah 48,0023 Km² terbagi dalam 5 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum. Pada Tahun 2009 Kota Sukabumi terdiri dari 7 Kecamatan, meliputi 33 kelurahan, 1.481 RT, dan 349 RW. Adapun jumlah desa dan kelurahan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 12.
72
Tabel 12 JumlahDesa dan Kelurahan di Kota Sukabumi Tahun 2009 Kecamatan
Desa
Kelurahan
0 0 0 0 0 0 0
4 5 4 5 5 4 6
Baros Lembursitu Cibeureum Citamiang Warudoyong Gunung Puyuh Cikole
Sumber:Kota SukabumiDalam Angka Tahun 2010
Berdasarkan luasan wilayah, maka Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan terluas di Kota Sukabumi yaitu 8,77 Km2 sedangkan luas kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Citamiang yaitu 4,04 Km2. Luas wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 16.
Baros; 6,11 Cikole; 7,08
Gunung Puyuh; 5,5
Lembursitu; 8,9
Warudoyong ; 7,6 Citamiang; 4,04
Cibeureum; 8,77
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010
Gambar 16Luas Wilayah Kota Sukabumi menurut Kecamatan (Km2) Tahun 2009
4.2 Fisik Dasar Wilayah 4.2.1 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering). Lahan bukan sawah (lahan kering) sendiri
73
dibedakan atas lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, kolam/tebat/empang dan lahan lain-lain. Luas wilayah Kota Sukabumi adalah 4.800 Ha. Menurut penggunaannya, dari seluruh wilayah sebesar sebesar 1.859 Ha ( 38,73%)digunakan untuk tanah sawah dan sisanya seluas 2.417 Ha (50,35%) merupakan tanah kering dan lainlain.Adapun luas tanah menurut penggunaannya dapat dilhat pada Tabel 13. Fenomena yang terjadi didaerah perkotaan menunjukkan luas lahan sawah akan semakin berkurang sejalan dengan banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan ataupun industri sehingga fungsi lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan bukan pertanian.
Tabel 13 Luas Tanah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kota Sukabumi Tahun 2009 (Ha) Kecamatan
Tanah Sawah
Tanah Kering
Lainlain
Jumlah
Baros Citamiang Warudoyong Gunung Puyuh Cikole Lembursitu Cibeureum Jumlah Tahun 2009
301 80 370 147 112 344 505 1.859
250 241 334 345 529 414 304 2.417
61 83 56 58 67 131 68 524
612 404 760 550 708 889 877 4.800
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010.
4.2.2 Sumber Daya Air Kota Sukabumi memiliki ± 29 sungai dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cimandiri, Sungai Cipelang dan Sungai Cisuda. Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah dan mata air. Sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga ke timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan penyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produtivitasnya rendah hingga langka.
74
4.3 Perekonomian Daerah 4.3.1 Ekonomi Makro Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah yang tidak terpisahkan dari wilayah yang lebih luas yang tentunya juga akan terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih luas tersebut. Kota Sukabumi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat.
4.3.1.1 Ekonomi Kota Sukabumi dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2008 sebesar Rp.3.742.659,06 yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 0,62 % terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya perkembangan kontribusi Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Gambar 17.
4.3.1.2 Ekonomi Kota Sukabumi dalam Lingkup Internal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomiandi suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku Tahun 2009 mencapai 4,39 trilyun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai 1,81 trilyun rupiah (lihat Tabel 15). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan kontribusi terhadap perekonomian di wilayah Kota Sukabumi, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu mencapai 45,70%. Urutan terbesar kedua dan ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa yang masing-masing membertikan kontribusi sebesar 15,89% dan 14,71%. Sedangkan sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 0%.
75
Tabel 14PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Minyak dan Gas Bumi)Tahun 2006 - 2008 No.
Kabupaten/Kota
2006
Kab. Bogor 44.792.697,77 Kab. Sukabumi 13.163.815,57 Kab. Cianjur 12.278.819,43 Kab. Bandung 29.431.046,06 Kab. Garut 15.890.281,38 Kab. Tasikmalaya 8.183.081,48 Kab. Ciamis 11.189.899,31 Kab. Kuningan 5.303.109,30 Kab. Cirebon 11.489.381,02 Kab. Majalengka 6.409.192,21 Kab. Sumedang 8.066.643,34 Kab. Indramayu 31.895.387,37 Kab. Subang 10.700.785,96 Kab. Purwakarta 9.698.906,14 Kab. Karawang 31.348.367,00 Kab. Bekasi 66.519.529,55 Kab. Bandung Barat 10.919.108,21 Kota Bogor 7.257.742,09 Kota Sukabumi 2.863.431,70 Kota Bandung 43.491.379,70 Kota Cirebon 8.039.886,97 Kota Bekasi 22.376.414,93 Kota Depok 9.005.066,64 Kota Cimahi 8.402.482,67 Kota Tasikmalaya 5.512.622,45 Kota Banjar 1.134.689,46 Jumlah 26 Kab/Kota 435.363.767,71 Jawa Barat 473.187.292,62 Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008
persentase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2007*) 51.280.219,68 14.502.885,80 13.807.923,13 33.319.630,76 17.715.223,88 9.353.880,69 12.615.588,97 6.094.979,05 12.927.156,71 7.250.596,85 9.034.570,57 34.541.953,08 12.124.641,00 11.271.570,60 35.970.209,03 74.498.000,40 12.362.145,65 8.558.035,70 3.172.970,91 50.552.181,99 9.149.434,86 25.419.184,82 10.599.147,15 9.304.794,67 6.353.910,75 1.290.028,27 493.070.864,97 526.220.225,16
2008**) 58.389.411,43 16.133.202,65 15.680.235,63 38.282.169,44 20.360.836,52 10.328.579,41 14.500.879,76 7.047.926,57 15.564.718,45 8.297.702,83 10.300.942,44 40.934.412,15 13.745.080,16 13.215.852,89 40.855.816,29 82.977.554,24 14.220.412,09 10.089.943,96 3.742.659,06 60.441.486,84 10.697.971,67 29.525.360,30 12.542.499,04 10.716.291,04 7.159.120,59 1.433.562,27 567.184.627,72 602.420.555,35
0,63 0,62 0,62 0,61 0,61 0,60 0,60 0,59
Persentase kontribusi
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
0,61
0,60
0,62
Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008
Gambar 17Persentase Kontribusi Kota Sukabumi dalam Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2008 4.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Kota Sukabumi Pada dasarnya PDRB per kapita atau lebih jamaknya digunakan istilah pendapatan per kapita adalah rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap
76
penduduk.
Meskipun seringkali digunakan sebagai indikator kesejahteraan
penduduk, namun komponen ini sebenarnya masih terlalu kasar untuk digunakan sebagai indikator riil kesejahteraan penduduk Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah Rp. 15.267.378,89. Sedangkan besarnya PDRB per kapita atas dasar
harga konstan 2000
Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah
Rp.6.288.389,74. Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB per kapita Kota Sukabumi dari Tahun 2006 – Tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 18. 4.3.1.4 Ekonomi tiap Kecamatan di Kota Sukabumi Kinerja
perekonomian
Kota
Sukabumi
dipengaruhi
oleh
kinerja
perekonomian wilayah kecamatannya. Berputarnya roda penggerak perekonomian di masing-masing kecamatan maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat kota. Dengan demikian, pengukuran kinerja perekonomian sampai tingkat kecamatan dapat memberikan pijakan yang kuat dalam pembangunan ekonomi Kota Sukabumi. PDRB Kecamatan ini dapat pula dipergunakan untuk keterbandingan pertumbuhan dan struktur ekonomi kecamatan di Kota Sukabumi. Pada Tabel 18 disajikan PDRB atas dasar harga berlaku maupun kontribusinya terhadap PDRB Kota Sukabumi Tahun 2007 sampai Tahun 2009. Analisis terhadap distribusi PDRB menurut kecamatan dapat memberikan gambaran kontribusi PDRB masing-masing kecamatan terhadap PDRB Kota Sukabumi. Adapun kontributor terbesar PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kota Sukabumi pada Tahun 2009 adalah kecamatan Cikole yaitu sebesar 27,26 persen dengan nilai 1,188.21 milyar. Kontributor terendah adalah kecamatan Baros yaitu sebesar 5,40 persen dengan nilai 237.23 milyar. Demikian pula kecamatan Cibeureum dan Lembursitu masing-masing memberikan kontribusi sebesar 5,44 persen dan 7,40 persen.
77
Tabel 15Produk Domestik Regional Bruto Kota Sukabumi Atas Dasar Harga Konstant 2000 Tahun 2006-2009 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA (1) 1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
2007
2008*)
2009**)
(2)
(3)
(4)
(5)
68,346.07 28,299.10 71.82 37,985.58 0.00 1,989.56 122.31 0.00 0.00 122.31 80,194.85 0.00 0.00 0.00 80,194.85 18,176.10 14,764.71 0.00 3,411.39 94,297.13 640,624.37 583,357.98 4,100.84 53,165.56 248,145.19 202,882.54 8.93 173,104.45 0.00 0.00 0.00 29,769.16 45,262.65 45,262.65 0.00 142,308.49 40,632.00 29,402.86 248.50 35,928.34 36,096.79 216,804.20 139,835.09 85,299.40 54,535.68 76,969.11 32,089.45 4,115.00 40,764.66
70,638.62 29,379.35 111.05 38,759.96 0.00 2,388.26 114.36 0.00 0.00 114.36 88,029.08 0.00 0.00 0.00 88,029.08 20,844.36 17,466.73 0.00 3,377.63 99,046.75 685,245.68 622,623.89 4,325.16 58,296.63 268,596.06 216,393.44 0.00 185,455.08 0.00 0.00 0.00 30,938.36 52,202.62 52,202.62 0.00 143,141.44 33,820.89 34,639.33 279.48 37,059.64 37,342.11 231,566.55 149,483.10 89,540.38 59,942.72 82,083.45 34,575.22 4,236.29 43,271.94
74,810.71 29,346.82 84.39 42,949.95 0.00 2,429.55 103.26 0.00 0.00 103.26 94,920.39 0.00 0.00 0.00 94,920.39 20,943.71 17,504.08 0.00 3,439.63 108,687.19 727,000.73 662,690.00 5,035.70 59,275.03 295,601.53 231,492.79 0.00 201,447.61 0.00 0.00 0.00 30,045.18 64,108.74 64,108.74 0.00 142,829.46 34,280.74 34,984.72 0.00 34,952.78 38,611.22 240,564.60 154,276.87 92,411.85 61,865.02 86,287.73 36,131.10 4,519.06 45,637.57
68,454.37 24,815.50 85.12 41,041.68 0.00 2,512.07 88.35 0.00 0.00 88.35 96,906.46 0.00 0.00 0.00 96,906.46 22,780.00 19,257.94 0.00 3,522.06 113,597.83 802,300.02 739,757.50 4,905.71 57,636.81 318,781.40 247,804.60 0.00 218,105.47 0.00 0.00 0.00 29,699.13 70,976.80 0.00 0.00 143,698.31 31,940.84 37,550.87 0.00 33,369.59 40,837.00 243,543.99 153,659.89 0.00 0.00 89,884.10 36,409.76 4,598.78 48,875.55
1,509,018.71
1,607,222.90
1,705,461.58
1,810,150.72
a. Tanaman bahan makanan b. Tanaman perkebunan c. Peternakan dan hasil-hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
a. Minyak dan Gas Bumi (migas) b. Pertambangan tanpa migas c. Penggalian 3. INDUSTRI PENGOLAHAN
a. Industri migas 1. Pengilangan Minyak Bumi 2. Gas Alam Cair b. Industri Tanpa Migas 4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
a. Listrik b. Gas Kota c. Air bersih 5. B A N G U N A N 6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
a. Perdagangan Besar dan Eceran b. H o t e l c. Restoran 7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
a. Pengangkutan 1) Angkutan Rel 2) Angkutan Jalan Raya 3) Angkutan Laut 4) Angk. Sungai, Danau dan Penyeberangan 5) Angkutan Udara 6) Jasa Penunjang Angkutan b. Komunikasi 1. Pos dan Telekomunikasi 2. Jasa Penunjang Komunikasi 8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN
a. B a n k b. Lembaga keuangan tanpa Bank c. Jasa Penunjang Keuangan c. Sewa Bangunan d. Jasa Perusahaan 9. JASA-JASA
a. Pemerintahan Umum 1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan 2. Jasa Pemerintahan Lainnya b. S w a s t a 1) Sosial Kemasyarakatan 2) Hiburan dan Rekreasi 3) Perorangan dan Rumahtangga
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO **) Angka Sangat Sementara
2006
*) Angka Sementara
(Rp.)
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -
Tahun 2006
PDRB per Kapita 10.433.87
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
11.386.77
13.431.20
15.267.37
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010
Gambar 18Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Sukabumi dari Tahun 2006 – 2009
78
Apabila dicermati pada Tabel 16 terlihat bahwa dominasi perekonomian masih diberikan oleh wilayah Ciciwagu (Citamiang, Cikole, Warudoyong dan Gunungpuyuh) sedangkan wilayah Bacile (Baros, Cibeurem dan Lembursitu) belum mampu mengejar wilayah Ciciwagu. Hal ini mengindikasikan, bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar diantara kedua wilayah tersebut.
Tabel 16Produk Domestik Regional Bruto KecamatanAtas Dasar Harga Berlaku Di Kota Sukabumi Tahun 2007-2009 Tahun 2007 2008*) 2009**) Kecamatan PDRB PDRB PDRB Kontrib Kontrib (Milyar (Milyar (Milyar usi (%) usi (%) Rp) Rp) Rp) Baros 194.59 6.13 235.24 6.29 235,24 Lembursitu 234.10 7.38 278.57 7.44 322,54 Cibeureum 171.38 5.4 202.94 5.42 237,23 Citamiang 603.56 19.03 714.71 19.10 842,89 Warudoyong 633.32 19.97 753.37 20.13 884,76 Gunungpuyuh 471.10 14.85 548.17 14.65 647,85 Cikole 863.83 27.23 1.009.66 26.98 1.188,21 Jumlah 3,171.88 100.00 3,742.66 100.00 4,394.81 Sumber : Produk Domestik Regional Bruto per Kecamatan di Kota Sukabumi Tahun 2009
Kontri busi (%) 5,40 7,40 5,44 19,34 20,30 14,86 27,26 100.00
Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
4.3.2 Ekonomi Sektoral 4.3.2.1 Industri Sektor industri merupakan sektor yang didorong untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam rangka menciptakan landasan ekonomi yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Pada Tahun 2009 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Sukabumi sebanyak 22 perusahaan yang terdiri dari 6 perusahaan industri besar dan 16 perusahaan industri sedang dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.729 orang pekerja. Jumlah industri di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 17. Dari Tabel 17 dapat terlihat bahwa jumlah industri terbanyak berada di Kecamatan Warudoyong (9 perusahaan), sedangkan jumlah industri terkecil berada di Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Lembursitu (1 perusahaan).
79
Tabel 17 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang Menurut Kecamatan di Kota SukabumiTahun 2009 Kecamatan Baros Citamiang Warudoyong Gunung Puyuh Cikole Lembursitu Cibeureum Jumlah
Besar 1 2 1 1 1 6
Industri Sedang 3 3 7 2 1 16
Jumlah 3 4 9 1 2 1 2 22
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010
Tidak dapat dipungkiri bahwa industri merupakan penyumbang dari adanya dampak lingkungan. Bahan pencemar yang terdapat dalam limbah industri ternyata telah memberikan dampak serius mengancam satu atau lebih unsur lingkungan: jangkauan pencemar dalam jangka pendek maupun panjang tergantung pada sifat limbah,jenis, volume limbah, frekuensinya dan lamanya limbah berperan. Dampak pencemaran semula tidak begitu kelihatan. Namun setelah menjalani waktu yang relatif panjang,
dampak pencemaran kelihatan nyata
dengan berbagai akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur lingkungan,mengalami perubahan kehidupan habitat. Tanaman yang semula hidup cukup subur menjadi gersang dan digantikan dengan tanaman lain. Jenis binatang tertentu yang semula berkembang secara wajar beberapa tahun kemudian menjadi langka, karena mati atau mencari tempat lain. Oleh sebab itu antisipasi terhadap dampak pencemaran harus dilakukan sedini mungkin, sehingga kerusakan lingkungan yang lebih buruk dapat dihindarkan dari masa sekarang. Alam merupakan titipan generasi masa yang akan datang, sehingga harus memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Dampak pencemaran di Kota Sukabumi mulai terasa oleh penduduk Kota Sukabumi, salah satunya dengan adanya perubahan kualitas air sungai di kota ini. Perkiraan beban limbah cair dari industri skala menengah dan besar di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 18.
80
Tabel18 Perkiraan Beban Limbah Cair Industri Skala Menengah dan Besar di Kota Sukabumi Tahun 2009
No. 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
Beban Limbah Cair (kg/Tahun) TSS Nitrit Fenol Total (NO 2 Nitrogen )
BOD
COD
PT. Midix Graha Farma (Farmasi)
126,72
177,12
108,00
*
0,14
PT. Graha Tama Wisesa (Farmasi)
93,60
120,96
79,20
*
Kecap Samyu PD. Alam Aroma
93,60
142,27
227,52
PD. Pangan Sejahtera (Tauco) PT. Saga Multi Industri (Tabung Pompa Air) RPH. Kota Sukabumi (Pemotongan Hewan) RPH. PD. Bersaudara (Pemotongan Hewan) RPH. PD. Mapat (Pemotongan Hewan)
109,44
122,54
50,40
Jenis Industri
Amonia (NH 3 )
Nitrat (NO 3 )
5,98
*
*
0,14
9,72
*
*
*
*
*
2,91
*
93,60
0,29
*
*
*
*
112,32
93,60
*
*
*
*
*
115,20
173,52
221,76
1,58
*
*
*
*
172,80
226,08
172,80
1,77
*
*
*
*
74,88
93,60
50,40
0,42
*
*
*
*
RPH. PD. Arromah PT. Cikusanto Minatani (Peternakan Sapi Perah) King Grass (Peternakan Sapi Perah)
126,72
172,80
172,80
3,02
*
*
*
*
112,32
128,16
266,40
0,14
*
*
*
*
128,16
180,13
223,20
1,22
*
*
*
*
TPA. Cikundul Total
13,87 1.217, 71
29,30 1.678, 81
21,90 1.731, 18
0,09
*
*
0,16
0,22
8,54
0,28
15,70
3,06
0,22
Sumber: Buku Satuan Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2010 Keterangan : * Tidak dilakukan pengujian 3 Perkiraan beroperasi 24 hari per bulan dengan air limbah yang dihasilkan dalam 1 hari ± 5 m sedangkan Air lindi yang 3 dihasilkan oleh TPA. Cikundul ± 0,5 m perhari selama 365 hari.
4.3.2.2 Perdagangan Sektor Perdagangan merupakan sektor perekonomian yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu mencapai 45,70 % pada Tahun 2009.Dari Buku Sukabumi Dalam Angka Kota Sukabumi pada Tahun 2009, diketahui bahwa perusahaan yang memilki SIUP mengalami peningkatan sebesar 9,04 % yaitu dari 4.493 perusahaan pada Tahun 2008 menjadi 4.899 perusahaan pada Tahun 2009.
Dari 4.899 perusahaan yang memiliki SIUP
81
tersebut terdiri dari 124 perusahaan besar, 450 perusahaan menengah dan 4.325 perusahaan kecil.Jumlah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Sukabumi meningkat setiap Tahunnya seperti yang digambarkan pada Gambar 19. 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Besar Menengah Kecil
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010
Gambar 19 Jumlah Perusahaan yang Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan di Kota Sukabumi Tahun 2004-2009 4.3.2.3 Pertanian Pembangunan
pertanian
pembangunan
ekonomi.
meningkatkan
pendapatan
tanaman
Pembangunan dan
pangan di
merupakan
bidang
kesejahteraan
ini
bagian
diarahkan
petani khususnya
dari untuk
maupun
masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan melalui peningkatan produksi pangan baik kuantitas maupun kualitasnya. Kegiatan sektor pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Kota Sukabumi adalah; (1) sub sektor pertanian tanaman pangan yang meliputi padi sawah, palawija, hortikultura, sayur-sayuran, tanaman hias serta tanaman obat, dan 2) peternakan.
4.3.2.4 Wisata Kota Sukabumi tidak memiliki obyek wisata terutama wisata alam yang banyak.Hanya ada satu obyek wisata alam yang ada di Kota Sukabumi yaitu
82
Pemandian Air Panas Cikundul yang terletak di Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu.
4.3.2.5 Kondisi Aspek Transportasi Aspek transportasi secara umum menguraikan mengenai arus lalu-lintas dan prasarana transportasi di Wilayah Kota Sukabumi. Sarana transportasi merupakan sarana untuk melakukan pergerakan yaitu kendaraan, baik angkutan umum maupun pribadi. Sarana angkutan umum merupakan sarana terpenting bagi penduduk di wilayah Kota Sukabumi. Sarana Transportasi yang ada di wilayah Kota Sukabumi hanya terdiri dari sarana transportasi darat, sehingga transportasi darat memegang peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian, khususnya di wilayah Kota Sukabumi, kemacetan lalu-lintas yang sering terjadi di setiap kawasan pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi, salah satunya disebabkan oleh kepemilikan kendaraan yang tinggi dan intensitas pergerakan serta jumlah bangkitan lalu lintas yang dari tahun ke tahunnya terus berkembang, sementara sarana jaringan jalan tidak mengalami peningkatan. Jenis angkutan transportasi di wilayah Kota Sukabumi adalah sepeda motor, angkot/mikrolet, mobil pribadi dan becak. Sistem jaringan transportasi yang ada di wilayah Kota Sukabumi dapat menghubungkan dengan wilayah sekitarnya yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jalan utama Kota Sukabumi merupakan jalan lintasan pergerakan yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur – Kabupaten Sukabumi – Kabupaten Bogor – Kota Bogor hingga ke wilayah DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Banten. Secara garis besar kondisi prasarana jalan sebagai salah satu indikator tingkat kemudahan dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/ kota pada umumnya menunjukan kualitas cukup baik dengan status jalan untuk hubungan antar kota, adalah jalan nasional/negara dan jalan provinsi. Untuk lebih jelasnya kondisi aspek transportasi dapat dilihat pada Tabel 19.
83
Tabel 19Panjang Jalan Menurut Kewenangan di Kota Sukabumi Tahun 2010 No. 1. 2. 3. 4.
Jenis Kewenangan Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalan Kabupaten Jalan Kota
Panjang Jalan (Km) 8,95 15,090 0 124,622
Sumber : Buku Satuan Lingkungan Hidup Dasar (SLHD) Kota Sukabumi Tahun 2010
4.4 Sosial dan Kependudukan Pada dasarnya bahasan tentang sosial kependudukan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal utama, yaitu kependudukan dan ketenagakerjaan.
4.4.1 Kependudukan Pada akhir Tahun 2009 berdasarkan hasil registrasi penduduk
jumlah
penduduk Kota Sukabumi tercatat sebanyak 282.228 jiwa yang terdiri dari 142.689 penduduk laki-laki (50,56%) dan 139.539 penduduk perempuan (49,44%). Berdasarkan data tersebut maka sex ratio (perbandingan penduduk lakilaki dengan perempuan) Kota Sukabumi sebesar 102,26%. Berdasarkan jumlah penduduk
setiap
kecamatan, diketahui bahwa
Kecamatan Cikole memiliki jumlah penduduk paling banyak (55.233 jiwa), sedangkan Kecamatan Baros merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya (29.156 jiwa).Kepadatan penduduk
rata-rata per Km2 di Kota
Sukabumi adalah 5.879,75. Dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Citamiang dengan kepadatan penduduk 11.312,62 jiwa per Km². Hal ini dimungkinkan karena luas wilayah Kecamatan Citamiang paling kecil diantara kecamatan yang lain dan merupakan wilayah yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Sedangkan yang terendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Cibeureum dengan kepadatan penduduk 3.446,86 jiwa per Km². Jumlah penduduk di Kota Sukabumi semakin meningkat setiap tahunnya, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 20.
Jumlah penduduk (jiwa)
84
285.000 280.000 275.000 270.000 265.000 260.000 255.000 250.000 245.000 240.000 235.000
Tahun 2004
Perkembangan Jumlah 253.139 penduduk
Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
263.369
263.001
280.647
281.030
282.228
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi,2011
Gambar 20Perkembangan Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2004 – 2009
Apabila dilihat lima tahun ke belakang, maka jumlah penduduk di Kota Sukabumi mengalami perubahan lebih dari 7%. Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan dengan kenaikan jumlah penduduk tertinggi (15,66%). Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 21.
Jumlah penduduk (jiwa)
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Baros
Citamia ng
Warudo yong
Gunung Puyuh
Cikole
Lembur situ
Cibeure um
Tahun 2005
26.210
44.413
46.876
35.896
53.773
30.064
26.137
Tahun 2009
29.156
45.703
49.229
39.844
55.233
32.834
30.229
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi,2011
Gambar 21 Perbandingan Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Pada Tahun 2005Tahun 2010 Penduduk Kota Sukabumi menurut mata pencaharian (selain yang masih sekolah dan lainnya) diketahui bahwa penduduk yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta merupakan yang paling banyak jumlahnya yaitu sekitar 26.375 orang. Di urutan kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 21.970 orang. Sedangkan yang paling sedikit jumlahnya
85
adalah penduduk yang bekerja sebagai TNI dan POLRI yakni hanya 1.122 orang. Apabila dibandingkan dengan data Tahun 2005 maka proporsi mata pencaharian penduduk sebagai petani yang paling banyak menurun terutama di Kecamatan Baros. Sedangkan proporsi jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai PNS yang paling banyak bertambah terutama di Kecamatan Cikole seperti diperlihatkan pada Tabel 20.
Tabel 20Perubahan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Kota Sukabumi Tahun 2005 dan Tahun 2009 Perubahan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian (%)
Kecamatan Baros Citamiang Warudoyong Gunung Puyuh Cikole
1 (77) (31) 5 8 (1)
2 18,74 0,32 6,50 12,38 (13,15)
3 85,83 11,30 5,05 37,26 202,11
4 18,18 (10,06) 7,53 122,30 8,97
5 17,45 (35,08) 8,87 112,18 8,15
6 227,92 47,37 5,09 (29,56) (3,80)
7 (40,99) (16,63) 22,95 12,51 (46)
8 8,17 (1,09) 7,82 16,94 2,90
9 25,83 6,75 (2,27) 5,61 7,42
Lembursitu Cibeureum Kota Sukabumi
4 (9) (14)
4,23 58,29 4
13,66 23,34 61
78,13 161,54 48
1,90 21,74 22
17,70 (39,59) 8
16,21 (16,39) (16)
5,21 (55,25) 2
6,15 81,44 14
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi,2011
Keterangan : 1 : Petani 2 : PNS 3 : Pegawai Swasta 4 : TNI/POLRI 5 : Pensiunan 6 : Pedagang 7 : Buruh 8 : Pelajar/Mahasiswa 9 : Pengangguran / Ibu Rumah Tangga
4.4.2 Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, dengan harapan penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. a. Angkatan Kerja Angkatan kerja adalah sebagian penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap
86
oleh pasar kerja digolongkan sebagai bekerja, sedangkan yang tidak atau belum terserap oleh pasar kerja tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan digolongkan sebagai penganggur (terbuka). Sementara itu yang bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga, sekolah, atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan. Untuk lebih jelasnya pada Tabel21ditampilkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Sukabumi sebagai berikut :
Tabel 21Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Sukabumi Tahun 2009 (%) No. I 1 2 II 1 2 3
Kegiatan Angkatan Kerja - Bekerja - Mencari Pekerjaan Bukan Angkatan Kerja - Sekolah - Mengurus Rumah Tangga - Lain-lain Jumlah
Laki-laki
Perempuan
77,54 64,81 12,73 19,48 11,81 0,42
40,68 33,58 12,22 63,74 7,86 46,00
Laki-laki + Perempuan 57,81 48,10 9,71 42,19 9,70 24,82
10,23 100,0
5,54 100,0
7,67 100,0
Sumber : Sakernas 2009
b.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)merupakan perbandingan
angkatan kerja terhadap penduduk berusia 15 Tahun ke atas. TPAK tersebut dapat menggambarkan partisipasi penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja dan mencari pekerjaan. Atau dengan kata lain, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan proporsi penduduk yang memasuki pasar tenaga kerja, dan mereka itu adalah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dan disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Gambaran TPAK Kota Sukabumi Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 22. Dari data di atas, TPAK pada Tahun 2007 sebesar 56,91 persen, artinya proporsi penduduk yang produktif untuk bekerja yang harus terserap oleh pasar tenaga kerja sebanyak 56,91 persen. Pada Tahun 2009 terjadi peningkatan TPAK menjadi 57,81 persen. Jika dilihat secara gender, TPAK laki-laki lebih banyak
87
dibanding TPAK perempuan, yaitu 77,54 persen berbanding 40,68 persen. Tingginya TPAK laki-laki ini dipengaruhi oleh penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 67,48 persen sedangkan yang mencari pekerjaan sebanyak 13,04 persen
Tabel 22Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Sukabumi Tahun 2009 (persen)
No. I
II
Indikator Ketenagakerjaan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki + Perempuan
80,52 16,20
36,26 33,70
56,91 22,15
77,54 16,41
40,68 16,45
57,81 16,80
Tahun 2007 TPAK TPT Tahun 2009 TPAK TPT
Sumber : Sakernas 2009
4.5 Kebijakan Dalam penelitian ini akan melihat sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada dalam dokumen perencanaan di Kota Sukabumi. Oleh sebab itu dalam sub bahasan ini kebijakan yang akan dipaparkan adalah: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013, dan (3) Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2009-2029.
4.5.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku
88
pembangunan di Kota Sukabumi. Berdasarkan kondisi keunggulan dan kelemahan Kota Sukabumi pada saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, reformasi politik, sumber daya alam, sumber daya sosial, ekonomi serta budaya, maka Kota Sukabumi menetapkan visi pembangunan Tahun 2005 – 2025 sebagai berikut :“ Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa”
Visi tersebut mengandung konsekuensi bahwa Kota Sukabumi harus dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang diindikasikan dengan tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Visi tersebut mengandung makna dan tujuan bahwa Kota Sukabumi sangat memandang bahwa kapasitas dan kapabilitas civil society serta birokrat dalam memenuhi tantangan lokal, nasional dan internasional akan menentukan peningkatan investasi di segala bidang, selain itu Kota Sukabumi juga memandang kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu daya saing suatu daerah. Selain penduduk, lembaga pendidikan dan pelayanan kesehatan serta balai latihan yang dimiliki baik yang berskala lokal maupun regional merupakan potensi bagi perkembangan regional melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kota Sukabumi. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sukabumi tersebut, terdapat 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Sukabumi pada periode 2005 -2025 yaitu sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya.
2.
Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas.
3.
Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas.
89
4.
Mewujudkan Pengembangan Perdagangan dan Sektor Lapangan Usaha Lainnya Yang Berdaya Saing Tinggi.
5.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dan Amanah.
6.
Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Nyaman dan Indah.
4.5.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 4.5.2.1 Visi dan Misi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 mempunyai visi : “ Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera (dilandasi nilai filosofis shidiq, amanah, fatanah, tabligh)”. Pemerintahan yang amanah dan berparadigma surgawi mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan memiliki pola pikir dan pola tindak yang didasarkan pada norma-norma agama, hukum dan sosial. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka terdapat 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan dalam membangun Kota Sukabumi pada periode 2008 – 2013 yaitu sebagai berikut : 1.
Mewujudkan Pengamalan Nilai-Nilai Agama, Sosial dan Budaya
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin eratnya kerukunan antar umat beragama sehingga pertikaian antar agama dapat dihindari, meningkatnya kepedulian sosial masyarakat, menurunnya tindak kriminalitas, makin banyaknya aktifitas yang bernuansa apresiasi budaya, berkurangnya angka penangguran, terpenuhinya kebutuhan pelayanan publik bagi penduduk miskin yang disertai angka kemiskinan yang semakin dapat ditekan.
90
2.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang
Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government) Misi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih serta Berwibawa yang ditandai dengan menurunnya kasus penyalahgunaan wewenang dan KKN, tidak adanya pengaduan
masyarakat
atas
kinerja
pemerintahan
yang
tidak
ditindaklanjuti dan meningkatnya kemampuan keuangan daerah dimana pendapatan daerah meningkat pada setiap tahun. 3.
Mewujudkan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Dalam
Bidang
Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Sektor Lainnya. Misi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang dibarengi oleh peningkatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
4.5.2.2 Kebijakan dan Strategi Kebijakan dan Strategi ini merupakan prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 yaitu : A. Arah Kebijakan Umum (AKU) Tahun 2008-2013 Berdasarkan Visi dan Misi Walikota masa jabatan 2008 – 2013 yang tercantum dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2008-2013 , diambil beberapa kebijakan umum untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang meliputi : 1.
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah dan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs),
2.
Meningkatkan daya saing Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas melalui optimalisasi basis pertumbuhan ekonomi kota dan potensi kewilayahan,
91
3.
Mewujudkan Kota Sukabumi yang aman, nyaman dan tertib, dalam rangka mendukung Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan,
4.
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan, dan
5.
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat Kota Sukabumi.
B. Strategi Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dihadapi pada lima tahun ke depan, disusun strategi sebagai berikut : Misi
-
1,
Mewujudkan
Pengamalan
Nilai-Nilai
Agama
Dalam
Melaksanakan Kehidupan Sosial dan Budaya, Strategi yang ditetapkan adalah : a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama guna mewujudkan masyarakat yang religius, b) Meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok, mengembangkan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan meningkatkan
keamanan,
ketertiban
dan
penanggulangan
kriminalitas gunamewujudkan kehidupan sosial yang kokoh dengan berlandaskan pada budaya dan kearifan lokal, dan c) Meningkatkan
pendapatan
per
kapita
mencapai
Rp.
13.520.254,daya beli mencapai Rp. 572.340, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan pada akhir Tahun 2013.
Misi – 2, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Yang Profesional dan Religius (Good Governance and Clean Government) Strategi yang ditetapkan diantaranya adalah: meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap
pelayanan
publik
pemerintah
guna
mewujudkan
pemerintahan dengan kualitas pelayanan yang prima pada masyarakat yang ditandai dengan tidak adanya pengaduan dan permasalahan yang tidak ditindak lanjuti serta tidak adanya aparatur yang divonis melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
92
Misi – 3, Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Sektor Lainnya Berbagai upaya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan diharapkan dapat menjadikan pendidikan di Kota Sukabumi mempunyai standar kualitas tinggi dan terkemuka di tingkat nasional, mempunyai keunggulan kompetitif dan kompetensi yang berdaya saing tinggi. Program pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan investasi di Kota Sukabumi diarahkan untuk mendukung
terwujudnya
iklim
investasi
yang
sehat
dengan
reformasi
kelembagaan yang berkaitan dengan pelayanan investasi yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi serta memperbaiki kebijakan investasi, serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing. Adapun target indikator makro pembangunan Kota Sukabumi Tahun 20082013 dapat dilihat pada Tabel 23.
4.5.3 Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 Dalam Draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 sub bab yang dianggap penting diuraikan sebagai berikut ;
4.5.3.1 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Sukabumi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota. Dalam mewujudkan ruang wilayah Kota Sukabumi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dan
mendukung Kota Sukabumi sebagai Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat, maka disusunlah kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sukabumi.
93
Tabel 24 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2008 – 2013 No
INDIKATOR
2008 Target
2009 Target
2010 Target
2011 Target
2012 Target
2013 Target
2014 Target
282,944 2.39 6.71 6.09 0.2 11,662,690 566.651
289,706 2.37 6.76 6.27 0.2 12,012,571 567.784
296,572 2.34 6.83 6.46 0.2 12,372,948 568.920
303,512 2.32 6.90 6.62 0.2 12,744,136 570.058
310,554 2.30 6.96 6.79 0.2 13,126,460 571.198
317,696 2.27 7.03 6.98 0.2 13,520,254 572.340
324,908 2.25 7.10 6.91 0.2 13,925,862 573.485
1. Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi a. b. c. d. e. f. g.
Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP / %) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE / %) Inflasi (%) Asumsi Ketimpangan Kemakmuran (Gini Ratio) Pendapatan Perkapita (Rp.) / tahun Daya Beli (Rp.ribu) per jiwa / bulan
2. Kesejahteraan Sosial Pendidikan a. Angka Melek Huruf (AMH / %) b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS / tahun) c. Angka Partisipasi Murni (APM / tahun) - SD / MI / Paket A - SMP / MTs / Paket B - SMU / MA / Paket C
99.37 9.67
99.47 10.01
99.57 10.36
99.67 10.72
99.77 11.09
99.87 12.00
100.00 11.88
99.99 99.93 99.10
99.99 99.94 99.15
99.99 99.95 99.20
99.99 99.96 99.25
99.99 99.97 99.50
99.99 99.98 99.75
99.99 99.99 99.98
115.98 106.95 102.88
116.56 107.49 103.39
117.14 108.02 104.89
117.73 108.56 105.40
118.32 109.11 106.91
118.91 109.65 107.43
119.50 110.20 108.95
72.18 30.68
72.54 29.91
72.90 29.16
73.27 28.43
73.63 27.72
73.67 27.03
73.74 26.35
67,610 23.90%
66,596 22.99%
65,597 22.12%
64,613 21.29%
63,644 20.49%
62,689 19.73%
61,749 19.01%
45.54
45.56
45.59
45.62
45.65
45.71
45.75
Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah APBD
52,184,455,000 332,093,704,000 33,361,814,000 478,572,641,000
53,319,776,000 355,340,263,280 36,697,995,400 493,455,000,000
54,455,487,229 380,214,081,710 40,367,794,940 508,357,341,000
55,615,389,107 406,829,067,429 44,404,574,434 523,709,732,698
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75.99
76.55
77.13
77.71
d. Angka Partisipasi Kasar (APK / tahun) - SD / MI / Paket A - SMP / MTs / Paket B - SMU / MA / Paket C 3 Kesehatan a. Angka Usia Harapan Hidup (AHH / tahun) b. Angka Kematian Bayi (AKB / 1.000 kelahiran hidup) 4 Kemiskinan a. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) a. Persentase Penduduk Miskin (%) 5 Ketenaga Kerjaan a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 6 a. b. c. d.
56,799,996,895 58,009,836,829 59,245,446,353 435,307,102,149 465,778,599,300 498,383,101,251 48,845,031,877 53,729,535,065 59,102,488,572 539,525,766,626 555,819,444,778 572,605,192,010 78.30
79.13
79.17
Sumber : Perda No.8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008-2013.
94
Adapun kebijakan tersebut yaitu: 1. Membentuk struktur ruang wilayah Kota Sukabumi sebagai kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota . 2. Membentuk pola ruang wilayah kota yang meliputi fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 3. Memberikan arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagai upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 4. Memberikan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagai ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang.
4.5.3.2 Rencana Struktur Ruang Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, wilayah Kota Sukabumi dibagi menjadi 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu wilayah yang secara geografis berada dalam satu pusatpelayanan pusat sekunder. Adapun pembagian BWK di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut : 1. BWK 1 dengan pusat BWK di Kelurahan Karangtengah, mencakup sebagian Kelurahan Gunung Parang, Kelurahan Selabatu, Kelurahan Gunung Puyuh, Kelurahan Karamat, sebagian Keluran Karang Tengah, Kelurahan Sriwedari. 2. BWK 2 dengan pusat
BWK di Kelurahan Subangjaya, mencakup
Kelurahan Cikole, sebagian Kelurahan Cisarua, sebagian Kelurahan Gunung Parang, sebagian Kelurahan Kebonjati, sebagian Kelurahan Subangjaya. 3. BWK 3 dengan pusat BWK di Kelurahan Cibeurem Hilir, mencakup sebagian
Kelurahan
Jayamekar,
sebagian
Jayaraksa,
sebagian
Sudajahilir, sebagian babakan, sebagian Limusnunggal, sebagian Cisarua, sebagian Gunung Parang, sebagian Subangjaya, sebagian Cikondang, sebagian Kelurahan Citamiang, sebagian Kelurahan
95
Gedongpanjang, sebagian Kelurahan Nanggelang, sebagian Kelurahan Tipar, sebagian Kelurahan Sindangsari. 4. BWK 4 dengan pusat
BWK di Kelurahan Sukakarya, mencakup
sebagian Kelurahan Karang Tengah, sebagian Kelurahan Cipanengah, Kelurahan
Dayeuhluhur,
Kelurahan
Nyomplong,
Kelurahan
Sukakarya, Kelurahan Warudoyong. 5. BWK 5 dengan pusat BWK di Kelurahan Sindangpalay, mencakup kelurahan sebagian Kelurahan Baros, sebagian Kelurahan Babakan, sebagian
Kelurahan
Cibeurem
Hilir,
sebagian
Kelurahan
Limusnunggal, sebagian Kelurahan Sindang Palay. 6. BWK 6 dengan pusat BWK di Kelurahan Baros, mencakup kelurahan sebagian Kelurahan Baros, sebagian Kelurahan Jayamekar, sebagian Kelurahan Jayaraksa, sebagian Kelurahan Sudajahilir, Kelurahan Cikundul, sebagian Kelurahan Cipanengah, sebagian Kelurahan Sindangsari. 7. BWK 7 dengan pusat BWK di Kelurahan Lembur Situ, mencakup kelurahan sebagian Kelurahan Cipanengah, sebagian Kelurahan Situmekar.
Adapun pusat pelayanan Kota Sukabumi terdiri dari : 1) Pusat Pelayanan Kota Wilayah Utara, dan 2) Pusat Pelayanan Kota Wilayah Selatan.
4.5.3.3 Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Rencana pola pemanfaatan ruang di Kota Sukabumi dibagi menjadi (1) Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan (2) Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya.
A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Jenis kawasan lindung di Kota Sukabumi meliputi: kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai , Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan rawan bencana.
96
Kawasan perlindungan setempat di Kota Sukabumi adalah sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.
B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Rencana pola ruang kawasan budi daya terdiri dari rencana untuk perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan kesehatan, kawasan pendidikan, pemerintahan dan perkantoran, kawasan parawisata, kawasan pertanian, kawasan BBPBAT, kawasan pergudangan dan kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal.
4.5.3.4 Kawasan Strategis Penetapan kawasan strategis Kota Sukabumi yang merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kota berfungsi: a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan; c. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan d. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
97
Kawasan strategis Kota Sukabumi adalah sebagai berikut : 1. Kawasan pusat kota, 2. Kawasan perdagangan dan jasa, 3. Kawasan industri, 4. Kawasan perkantoran dan fasilitas Umum, dan 5. Kawasan Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT).
