BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian Penentuan lokasi penelitian dengan mengidentifikasi data jumlah penduduk miskin masing-masing provinsi, yang kemudian dilihat persentase penurunannya khusus untuk tahun 2008 hingga 2009. Dari persentase penurunan ini, kemudian diidentifikasi provinsi yang banyak persentase penurunannya dalam kurun waktu 2008 dan 2009 dan povinsi yang rendah presentase penurunannya dalam kurun waktu 2008 dan 2009. Berdasarkan dari tabel 3.1 di bawah ini, maka diketahui bahwa provinsi yang cukup tinggi penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 2008 dan 2009 adalah Provinsi Kalimantan Barat, sementara itu Provinsi yang rendah penurunannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin yang hampir sama dengan Kalimantan Barat adalah Sulawesi Selatan. Selain itu pertimbangan pemilihan lokasi Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan adalah: 1. Pemilihan Gubernur yang bersamaan pada awal tahun 2008. Waktu pelaksanaan pembangunan di kedua lokasi ini dilaksanakan pada waktu yang sama pula yaitu mulai tahun 2008. Dengan adanya kesamaan ini maka akan memudahkan dalam mengevaluasi perbedaan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di lokasi tersebut. 2. Dokumen perencanaan yang dimulai dari waktu yang sama yaitu tahun 2008 - 2013, dengan kondisi ini memunculkan adanya pertanyaan mengapa tren penurunan penduduk miskin berbeda, dan dengan waktu yang sama pula akan memudahkan peneliti mencari aspek lain yang membedakannya. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan adalah lokasi yang terpilih untuk dijadikan lokasi penelitian.

Kebiajkan penanggulangan..., Andi Erwing, FISIP UI, 2010.

Tabel 3.1 Tren Penurunan Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2006-2009

No

Provinsi

2006

2007

1 Kep. Riau 12.2 2 Papua 41.5 3 Gorontalo 29.1 4 Irian Jaya Barat 41.3 5 Sulawesi Utara 11.5 6 Sulawesi Tenggara 23.4 7 Lampung 22.8 8 NTB 27.2 9 Maluku 33.0 10 Jambi 11.4 11 DI. Yogyakarta 19.2 12 Banten 9.8 13 Aceh 28.3 14 Jawa Barat 14.5 15 Sulawesi Selatan 14.6 16 Maluku Utara 12.7 17 Jawa Tengah 22.2 18 Sumatera Selatan 21.0 19 Sumatera Utara 15.0 20 Sulawesi Tengah 23.6 21 Sulawesi Barat 20.7 22 NTT 29.3 23 Jawa Timur 21.1 24 Bengkulu 23.0 25 Riau 11.9 26 Sumatera Barat 12.5 27 Bangka Belitung 10.9 28 Kalimantan Barat 15.2 29 DKI. Jakarta 4.6 30 Bali 7.1 31 Kalimantan Timur 11.4 32 Kalimantan Tengah 11.0 33 Kalimantan Selatan 8.3 Sumber: Diolah dari Data BPS 2010

10.3 40.8 27.4 39.3 11.4 21.3 22.2 25.0 31.1 10.3 19.0 9.1 26.7 13.6 14.1 12.0 20.4 19.2 13.9 22.4 19.0 27.5 20.0 22.1 11.2 11.9 6.5 12.9 4.6 6.6 11.0 9.4 7.0

persentase Penurunan 2006-2007 -15.3 -1.8 -6.1 -4.9 -1.0 -8.7 -2.5 -8.0 -5.7 -9.7 -0.8 -7.4 -5.8 -6.5 -3.2 -6.0 -7.9 -8.8 -7.4 -5.1 -8.2 -6.2 -5.3 -3.8 -5.5 -4.9 -40.1 -15.3 0.9 -6.1 -3.2 -14.7 -15.7

2008

persentase Penurunan 2007-2008

2009

persentase Penurunan 2008-2009

9.2 37.1 24.9 35.1 10.1 19.5 21.0 23.8 29.7 9.3 18.3 8.2 23.5 13.0 13.3 11.3 19.2 17.7 12.6 20.8 16.7 25.7 18.5 20.6 10.6 10.7 8.6 11.1 4.3 6.2 9.5 8.7 6.5

-10.87 -9.07 -9.03 -10.66 -11.56 -8.44 -5.45 -4.72 -4.75 -9.25 -3.53 -10.14 -11.71 -3.99 -5.46 -5.76 -5.87 -7.42 -9.71 -7.45 -12.09 -6.76 -7.36 -6.73 -5.09 -10.34 31.19 -14.25 -6.94 -6.94 -13.86 -7.14 -7.56

9.5 37.5 25.0 34.7 9.8 18.9 20.2 22.8 28.2 8.8 17.2 7.6 21.8 12 12.3 10.4 17.7 16.3 11.5 19.0 15.3 23.3 16.7 18.6 9.5 9.5 7.5 9.3 3.6 5.1 7.7 7.0 5.1

3.5 1.1 0.5 -1.2 -3.0 -3.2 -3.7 -4.2 -4.9 -5.6 -6.1 -6.7 -7.4 -7.8 -7.8 -7.8 -8.0 -8.1 -8.4 -8.4 -8.5 -9.2 -9.8 -9.9 -10.6 -11.0 -12.6 -16.0 -16.1 -17.3 -19.0 -19.6 -21.3

3.2 Jenis Penelitian


Jika dilihat dari jenis penelitian evaluasi yang diungkapkan Hikmat (2002), “Studi evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan termasuk jenis evaluasi sumatif yaitu evaluasi dilakukan setelah akhir pelaksanaan RKP 2009”. Sedangkan berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk penelitian yang cross sectional, karena hanya dilakukan pada kurun waktu tertentu yaitu pada tanggal 25 Maret – 15 Mei 2009 (25 Maret – 20 April 2009 di Sulawesi Selatan, 25 April– 15 Mei 2009 di Kalimantan Barat). 3.3 Metode Penelitian Evaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif serta mendeskripsikan dan menganalisis data kuantitatif ataupun data kualitatif melalui pemaknaan (understanding of understanding), dengan cara ini akan diperoleh hasil evaluasi yang lebih mendalam. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui persepsi informan terhadap input, proses, output dan outcome 1 . Dengan pendekatan input, proses, output dan outcome tersebut, maka identifikasi data akan dilakukan dengan cara mengetahui persepsi informan tentang: •

Relevansi dokumen perencanaan pusat dan daerah

•

Pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

•

Keluaran pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan

•

Hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan

•

Efektifitas biaya penanggulangan kemiskinan Kelima pendekatan ini saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat diukur

mengapa Kalimantan Barat berbeda dalam penanggulangan kemiskinan dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. 3.4 Teknik Pemilihan Informan

1

Impact tidak dimasukkan sebagai pendekatan dalam evaluasi kinerja karena dinilai bahwa akhir pelaksanaan RKP 2009 baru selesai sekitar 4 bulan yang lalu, diperlukan waktu yang cukup panjang antara berakhirnya pelaksanaan kebijakan tersebut dengan munculnya dampak yang diharapkan.


Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di 2 provinsi, maka pemilihan informan pada 2 Provinsi tersebut harus memiliki karakteristik yang sama dan semua informan adalah mewakili lembaga, sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat, untuk itu pemilihan informan adalah: 1. Informan untuk menanyakan persepsi tentang RKP 2009 Informan untuk bagian ini dipilih secara purposive samping, adalah: •

1 orang Pegawai Bappeda Provinsi yang ikut pada kegiatan Musrenbangnas 2008 (forum penyelarasan kegiatan pusat dan daerah)

•

1 orang Akademisi di Provinsi yang bersangkutan, yang pernah memfasilitasi Pemda dalam penyusunan RPJMD maupun RKP atau pernah menjadi mitra Bappenas dalam melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

•

1 orang LSM yang berkecimpung dalam pelaksanaan program-program pemerintah di Provinsi.

2. Informan untuk menanyakan program lokal yang terkait penanggulangan kemiskinan Informan untuk informasi ini adalah Kepala/Staf Bappeda yang menyusun RKPD 2009 dan ikut serta dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Perlu penulis tegaskan bahwa penentuan sumber data di atas, dilakukan untuk mengecek kebenaran data dari sumber terhadap sumber yang lain. Dengan demikian, data atau informasi tentang sesuatu yang sama dapat dibanding-bandingkan. Melalui cara tersebut diharapkan data yang terhimpun dapat lebih dipercaya kebenarannya. 3.5 Teknik Pengumpulan data 3.5.1 Pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: •

Data jumlah penduduk miskin tahun 2009 Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

•

Dokumen RPJMN 2004-2009


•

Dokumen RKP 2009

•

Dokumen RPJMD 2008-2013 Provinsi Kalimantan Barat

•

Dokumen RKPD 2009 Provinsi Kalimantan Barat

•

Dokumen RPJMD 2008-2013 Provinsi Sulawesi Selatan

•

Dokumen RKPD 2009 Provinsi Sulawesi Selatan

•

Data alokasi anggaran (alokasi anggaran untuk kegiatan dalam RKP yaitu PNPM Mandiri dengan alokasi dana perkabupaten/kota).

3.5.2 Identifikasi fokus/kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam RKP 2009 Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu melakukan identifikasi basis evaluasi, sebab hampir semua dokumen kebijakan perencanaan pembangunan di dalamnya mencakup program penanggulangan kemiskinan. Identifikasi program dan kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu identifikasi dokumen perencanaan yaitu RPJP 2005-2025, RPJMN 2004-2009 atau RKP 2009, setelah basis dokumen perencanaan teridentifikasi maka akan dipilih fokus/progam dan kegiatan yang terkait langsung dengan orang miskin. Pemilihan fokus/program dan kegiatan yang terkait langsung dengan orang miskin adalah untuk membatasi lingkup penelitian, karena keterbatasan biaya dan waktu penelitian. 3.5.3 Pengumpulan data primer Setelah basis evaluasi terpilih, maka dilakukan penyusunan intrumen penelitian, penyusunan instrumen penelitian ini dibagi kedalam 2 bagian yaitu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner

dan instrumen penelitian berupa

panduan pertanyaan kepada informan. Penggunaan kedua instrumen ini dimaksudkan agar kedua instrumen ini saling melengkapi sehingga hasil evaluasi lebih berkualitas. Dalam pengumpulan data primer akan digunakan 3 daftar pertanyaan yaitu: •

Panduan wawancana untuk informan kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas setempat.

•

Panduan wawancara untuk Kepala/Staf Bappeda Provinsi dan


•

Kuesioner untuk mengetahui persepsi informan atas penanggulangan kemiskinan, persepsi informan akan diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan dan skala penilaian sebagai berikut:

Pendekatan input, proses, output, outcome Input (Relevansi Perencanaan) •

Skala nilai 1: jika tidak ada keserasian (tidak relevan) kegiatan dengan RKPD Provinsi

•

Skala nilai 5: jika terdapat keserasian fokus tetapi tidak memiliki keserasian kegiatan dengan RKPD Provinsi

•

Skala nilai 10: jika terdapat keserasian fokus dan kegiatan dengan RKPD Provinsi

Input (Efektifitas Biaya) •

Skala nilai 1: jika tidak alokasi biaya untuk penanggulangan kemiskinan

•

Skala nilai 5: Jika alokasi biaya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin

•

Skala nilai 10: jika alokasi dana proporsional dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin

Proses (Pelaksanaan Program di Daerah) •

Skala nilai 1: jika rencana penanggulangan kemiskinan dalam RKP tidak dilaksanakan

•

Skala nilai 5: jika kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana.

•

Skala nilai 10: jika kegiatan penanggulangan kemiskinan mampu dijabarkan secara baik dan pelaksanaannya dinilai telah baik dan sesuai kebutuhan daerah.

Output (Keluaran dari Kegiatan di Daerah) •

Skala nilai 1: jika kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada keluaran sama sekali

•

Skala nilai 5: jika kegiatan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan


keluaran yang diharapkan •

Skala nilai 10: jika kegiatan dilaksanakan dan keluarannnya sesuai dengan yang diharapan

Outcome (Nilai Hasil) •

Skala nilai 1: jika program tidak dilaksanakan sehingga tidak ada hasil sama sekali

•

Skala nilai 5: jika program dilaksanakan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan

•

Skala nilai 10: jika program dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan hasil yang diharapan Penilaian antar skala di atas dimungkinkan, jika informan menilai

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam kisaran skala yang dimaksud, misalnya: nilai 2, 3,4,6,7,8,dan 9. Penilaian dari pemangku kepentingan ini bersifat subjektif, namun karena melibatkan penilaian pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang (aparat pemerintah, akademisi dan LSM) diharapkan dapat memberikan hasil yang objektif. 3.5.4 Wawancara Penulis melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Adapun tujuannya untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan demikian teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur (mendalam). •

Wawancara dilakukan untuk memperkaya informasi dan melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang tersedia.

•

Wawancara kepada informan kegiatan lokal masyarakat untuk mengetahui aspek lain yang mendukung penurunan persentase penduduk miskin selain program yang dilaksanakan oleh pemerintah.


•

Wawancara kepada Bappeda Provinsi untuk mengidentifikasi program/kegiatan penanggulangan

kemiskinan

yang

direncanakan

dan

dilaksanakan

oleh

pemerintan provinsi. Adapun proses pelaksanaan wawancara sebagai berikut, wawancara pertama dilakukan di Sulawesi Selatan dengan mengunjungi

Kantor Bappeda Provinsi

Sulawesi Selatan untuk menemui Kepala Bidang Perencanaan Makro yang bertugas dalam menyusun RKPD, kunjungan ke Bappeda untuk melakukan wawancara mendalam tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat lokal. Kegiatan kedua menemui salah seorang akademisi di Universitas Hasanuddin yang teridentifikasi pernah menjadi narasumber perencanaan di Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan pernah menjadi tim evaluasi kinerja pembangunan daerah bekerjasama dengan BAPPENAS. Kunjungan ke akademisi dimaksudkan untuk membagikan kuesioner

sekaligus

wawancara

mendalam

tentang

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah. Kegiatan ketiga adalah kunjungan ke LSM yang teridentifikasi cukup memahami terhadap perencanaan nasional dan daerah, salah seorang perwakilan dari LSM dibagikan kuesioner sekaligus dilakukan wawancara mendalam. Setelah melakukan penelitian kurang lebih selama satu bulan di Sulawesi Selatan kemudian peneliti kembali ke Jakarta untuk kemudian ke Kalimantan Barat. Proses penelitian selama kurang lebih satu bulan di Kalimantan Barat prosesnya hampir sama di Sulawesi Selatan. Informan penelitian di Kalimantan Barat adalah Kepala dan Staf Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, akademisi dari Universitas Tanjung Pura, LSM Lokal dan salah satu lembaga keuangan yang dinilai cukup berhasil di Kalimantan Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh rencana proses wawancara dapat dilaksanakan, namun karena adanya informasi dari Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat bahwa “yang cukup memiliki andil dalam penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah adalah Credit Union yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah”. Berdasarkan informasi inilah peneliti melakukan penambahan


lingkup penelitian dengan mengunjungi CU Pancur Kasih untuk melakukan wawancara mendalam kepada pengurus dan anggota CU tersebut. 3.5.5 Pengamatan langsung (fact findings) terhadap hasil dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Dalam proses pengumpulan data primer kepada para informan, peneliti menyempatkan diri untuk melakukan pengamatan langsung kondisi kemiskinan di Kota Makassar dan Kota Pontianak, sambil menanyakan tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada penduduk setempat. 3.5.6 Penilaian (assessment) terhadap input, proses, output, outcome diketahui

pelaksanaan

sehingga dapat

kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi

Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian dilakukan dengan mengkombinasikan antara data kuantitatif yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan data sekunder serta data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari informan. 3.6 Proses Penelitian dan Etika Penelitian Selama kurang lebih dua bulan (satu bulan di Kalimantan Timur dan 1 bulan di Sulawesi Selatan), penulis melakukan penelitian. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu melakukan identifikasi basis evaluasi, sebab hampir semua dokumen kebijakan perencanaan pembangunan didalamnya mencakup program penanggulangan kemiskinan. Identifikasi program dan kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu identifikasi dokumen perencanaan yaitu RPJP 2005-2025, RPJMN 2004-2009 atau RKP 2009, setelah basis dokumen perencanaan teridentifikasi maka akan dipilih fokus dan kegiatan yang terkait langsung dengan orang miskin. Pemilihan fokus dan kegiatan yang terkait langsung dengan orang miskin adalah untuk membatasi lingkup penelitian, karena keterbatasan waktu penelitian. Setelah basis evaluasi terpilih, maka dilakukan penyusunan intrumen penelitian, penyusunan instrumen penelitian ini dibagi kedalam 2 bagian yaitu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dan instrumen penelitian berupa panduan pertanyaan kepada


informan. Penggunaan kedua instrumen ini dimaksudkan agar kedua instrumen ini saling melengkapi sehingga hasil evaluasi lebih berkualitas. Dari instrumen tersebut, akan ditanyakan di dua lokasi penelitian yaitu di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat. Karena waktu penelitian ini hanya berdurasi dua bulan, maka bulan pertama ke Sulawesi Selatan yaitu tanggal 25 Maret s.d 20 April 2010 dan bulan kedua ke Kalimantan Barat yaitu tanggal 25 April s.d 15 Mei 2010. Kegiatan awal penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan adalah berkunjung ke kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan untuk menemui Kepala Bidang Perencanaan Makro yang bertugas dalam menyusun RKPD, data sekunder yang berhasil dikumpulkan dari Bappeda adalah dokumen RKPD 2009, RPJMD 2008-2013, Sulawesi Selatan Dalam Angka dan berbagai dokumen penanggulangan kemiskinan lainnya. Selain mengumpulkan data sekunder juga langsung melakukan pembagian kuesioner kepada salah seorang staf Bappeda

sekaligus

melakukan

wawancara

mendalam

tentang

program-program

penanggulangan kemiskinan yang bersifat lokal. Kegiatan selanjutnya adalah menemui salah seorang akademisi di Universitas Hasanuddin yang teridentifikasi pernah menjadi narasumber perencanaan di Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan pernah menjadi tim evaluasi kinerja pembangunan daerah bekerjasama dengan BAPPENAS. Kunjungan ke akademisi dimaksudkan untuk membagikan kuesioner sekaligus wawancara mendalam tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah, hasil pertemuan dengan salah seorang akademisi dapat memenuhi harapan peneliti, dimana semua daftar pertanyaan dapat dijawab dan peneliti dapat melakukan wawancara mendalam seputar pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Setelah itu peneliti melakukan kunjungan ke salah seorang anggota LSM Cabe Rawit yang teridentifikasi cukup memahami perencanaan nasional dan daerah tentang penanggulangan kemiskinan, saat tiba di kantornya peneliti dipersilahkan masuk, kedatangan peneliti ke kantor ini sebenarnya sudah diketahui oleh informan, sehingga proses pengisian kuesioner dan wawancara mendalam berjalan cukup lancar, kegiatan ke Bappeda, ke Akademisi dan LSM ini dilakukan beberapa kali oleh peneliti, untuk memastikan semua data yang dibutuhkan sudah diperoleh. Proses kunjungan ini pula


dimanfaatkan untuk melakukan survey secara langsung tentang kondisi kehidupan masyarakat miskin di Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penelitian kurang lebih selama satu bulan di Sulawesi Selatan, selanjutnya peneliti kembali ke Jakarta untuk ke Kalimantan Barat. Proses penelitian selama kurang lebih satu bulan di Kalimantan Barat (tanggal 20 April s.d 15 Mei 2010), prosesnya hampir sama di Sulawesi Selatan. Informan penelitian di Kalimantan Barat adalah Kepala Bappeda dan Staf Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Akademisi dari Universitas Tanjung Pura, LSM Lokal dan salah satu lembaga keuangan yang dinilai cukup berhasil di Kalimantan Barat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari pertama penelitian, peneliti menyempatkan diri untuk mengelilingi Kota Pontianak yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat, seharian menelusuri kondisi kota sambil melakukan survey pola hidup masyarakat miskin disekitar bantaran sungai, keesokan harinya peneliti berkunjung ke kantor Bappeda, pada kesempatan pertama peneliti menemui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, pada pertemuan ini peneliti menerima banyak informasi terkait pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan RKP 2009 di Kalimantan Barat, selain itu

Kepala Bappeda banyak bercerita tentang

keberhasilan usaha perekonomian yang dirintis oleh masyarakat yaitu Credit Union. Kegiatan selanjutnya menemui salah seorang staf Bappeda yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda untuk mengisi kuesioner dan melakukan wawancara mendalam, staf Bappeda yang mengisi kuesioner berkedudukan sebagai staf di Bagian Pengendalian dan Monitoring Pembangunan, setelah mengisi kuesioner, peneliti melakukan wawancara berkali-kali kepada staf Bappeda untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Pada kesempatan itu pula peneliti mengumpulkan semua data sekunder yang dibutuhkan, datadata yang diperoleh dari Bappeda Kalimantan Barat adalah Kalimantan Barat dalam Angka 2009, RPJMD 2008-2013 Kalimantan Barat, RKPD 2009 Kalimantan Barat dan dokumendokumen hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang pernah dilaksanakan di Kalimantan Barat. Selanjutnya peneliti ke Universita Tanjungpura untuk menemui salah seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan untuk menyampaikan kuesioner dan melakukan wawancara


mendalam. Sebelum kunjungan ke Untan peneliti terlebih dahulu menelepon informan, sesampainya di Untan peneliti langsung bertemu dengan informan, awal dari pertemuan hanya melakukan pembicaraan biasa seputar kegiatan informan di Untan, keesokan harinya dan di hari-hari selanjutnya peneliti menyerahkan kuesioner untuk diisi, saat penyerahan kuesioner, informan tidak langsung memberikan jawaban tetapi minta waktu 2-3 hari kepada peneliti untuk pengisian kuesioner tersebut. Sambil menunggu pengisian kuesioner selesai, peneliti terus melakukan survey lapangan, dihari yang dijanjikan peneliti kembali menemui informan dan informan menyerahkan hasil pengisian kuesioner yang dilengkapi dengan berbagai uraian tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat. Setelah peneliti menerima kuesioner yang telah diisi, barulah kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan menanyakan tentang apa yang diketahui oleh informan tentang pelakanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan RKP 2009, pada proses ini informan banyak sekali memberikan komentar tentang keberhasilan maupun hal-hal yang menjadi masalah dalam penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat. Setelah semua data dan informasi diperoleh, peneliti mengunjungi salah satu LSM lokal yang banyak menangani penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Barat. Pengisian kuesioner dan wawancara mendalam dapat dilakukan sesuai dengan rencana, bahkan saat peneliti berkunjung ke LSM ini, peneliti berdiskusi banyak dengan aktivis di LSM ini seputar pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Satu hal yang diluar rencana adalah berkunjung ke Credit Union (CU) Pancur Kasih, berdasarkan informasi dari Kepala Bappeda bahwa CU memiliki kontribusi yang banyak terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat. Kunjungan dilakukan saat jam kantor, memang betul terlihat bahwa kegiatan CU Pancur Kasih banyak mendapat dukungan dari masyarakat, pada kesempatan ini peneliti mewawancarai beberapa nasabah sekaligus sebagai investor dan mewawancarai pengurus CU tersebut. 3.7 Teknik Analisa Data


Data yang telah berhasil dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi maupun survey persepsi, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Khusus untuk hasil survey persepsi akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan rumus skor rerata: Rata-rata skor = (Skor Penilaian LSM+PT+Bappeda)/3 Setiap data yang diperoleh dianalisis secara terus menerus sejak awal dan selama proses penelitian berlangsung, ditafsirkan untuk dapat diketahui maknanya dan dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Data kuantitatif yang disajikan dalam tabulasi hanya sebagai pendukung data kualitatif. Secara garis besar, analisis data dilakukan menurut tahapan sebagai berikut: 3.7.1 Reduksi data, dengan kondisi data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya tidak

terbatas maka peneliti harus melakukan reduksi, yaitu hanya memilih hal-hal pokok dan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian ini. Data yang direduksi itu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian dan dapat membantu dalam memberikan kode-kode tertentu pada aspek tertentu. 3.7.2 Display data, display data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, network atau grafik dan sebagainya yang memungkinan penguasaan data dan penelitian tidak terbenam dengan setumpuk data yang belum diolah. 3.7.3 Pengambilan keputusan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari pola, model, tema, hubungan dan persamaan serta hal-hal yang sering muncul, sehingga didapat satu kesimpulan, yang lama kelamaan kesimpulan itu semakin jelas seiring dengan semakin banyak dan mendukungnya data yang diperoleh. 3.8 Kerangka Evaluasi Evaluasi pada pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi bagi perbaikan yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pendekatan evaluasi biasanya mencakup:


•

Input, bahan-bahan dan sumber-sumber yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

•

Proses,

cara-cara

dengan

mana

bahan-bahan

dan

sumberdaya

diolah

atau

ditransformasikan menjadi penyediaan pelayanan •

Output, barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program.

•

Outcome, hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

Berikut adalah kerangka kajian evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat.


Gambar 3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Rekomendasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan

Perbedaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Antar Provinsi

Identifikasi Basis Evaluasi RKP 2009 (Penanggulangan Kemiskinan)

Pendekatan Evaluasi

Perumusan Perencanaan dan Penganggaran Pro-poor

Input

Evaluasi

Proses

Hasil Evaluasi

Output Analisis

Outcome


3.9 Operasionalisasi Konsep Definisi operasional dimaksudkan untuk membuat batasan sosiologis terhadap konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, yaitu: 1. Evaluasi Kebijakan Upaya penilaian terhadap rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan yang dimulai dari input, proses, output dan outcome. 2. Perencanaan Pembangunan Dokumen kebijakan rencana pembangunan tahunan berupa rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2009 yang didalamnya memuat kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. 3. Penganggaran Pembangunan Dokumen yang menunjukkan adanya sejumlah anggaran pembangunan tahun 2009 untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik ditingkat nasional maupun di daerah. 4. Kemiskinan Suatu kondisi yang menggambarkan ketidakberdayaan sejumlah orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga diperlukan adanya program atau kegiatan pemerintah untuk memberdayakan sejumlah orang tersebut.


BAB III METODE PENELITIAN

Recommend Documents