BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Data yang digunakan antara lain PDRB Provinsi Aceh, PDRB kabupaten/kota se Provinsi Aceh, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Indeks Gini, dan angka kemiskinan. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didapat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Periode yang diteliti mulai tahun 2004 sampai dengan 2009. Data PDRB yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan BPS dan telah diterbitkan tiap tahun dalam berbagai publikasi. Nilai PDRB yang ditampilkan meliputi PDRB dengan memasukkan unsur minyak dan gas bumi (migas) dan tanpa memasukkan unsur migas. PDRB juga ditampilkan dengan membedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Data konsumsi rumahtangga dikumpulkan oleh BPS setiap tahun melalui SUSENAS. Pendekatan untuk menghitung pendapatan rumahtangga menggunakan nilai besarnya pengeluaran. Pendekatan ini dianggap lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, meskipun ada juga kelemahan-kelemahan dari pendekatan ini. 3.2 Identifikasi Variabel Merujuk pada latar belakang, permasalahan, tujuan serta hipotesis yang ada dan didukung dengan tinjauan pustaka dari berbagai hal, maka ada beberapa variabel yang relevan digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan adalah: 1.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN sebesar 26% dari Pendapatan Domestik Neto yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
50
2.
Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah seluruh penerimaan suatu daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, baik itu yang berasal dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.
3.
Total Pengeluaran Daerah (TKD) adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan.
4.
Belanja Rutin (BR) adalah belanja keperluan operasional untuk menjalankan kegiatan rutin pemerintahan, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga, subsidi, dan belanja lain-lain.
5.
Belanja Pembangunan (BP) adalah belanja yang menghasilkan nilai tambah aset, baik fisik maupun non fisik, yang dilaksanakan dalam periode tertentu.
6.
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 (PDRB) Perkapita adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat yang diukur berdasarkan suatu periode tertentu sebagai tahun dasar sehingga nilainya benar-benar mencerminkan jumlah produksi yang terbebas dari pengaruh harga dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
7.
Pengeluaran Infrastruktur adalah besaran dana pengeluaran pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang penataan ruang, bidang pemukiman, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan bidang lingkungan hidup
8.
Pengeluaran Kesehatan adalah pengeluaran pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang/fungsi kesehatan.
9.
Pengeluaran Pendidikan adalah pengeluaran pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pendidikan/fungsi pendidikan
10.
Populasi adalah jumlah penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tersedia dalam publikasi PDRB kabupaten/kota BPS.
11.
Gini rasio (GINI) merupakan ukuran ketimpangan pendapatan dari sisi pengeluaran per kapita. Angka Gini rasio diperoleh dari perhitungan penulis dengan menggunakan data SUSENAS kor Tahun 2004-2009.
51
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 6. Tabel 6 Nama dan keterangan variabel yang digunakan dalam penelitian Nama Variabel
Keterangan
Satuan
DAU
Rasio Dana Alokasi Umum
Rasio
TPD
Total penerimaan daerah
Juta Rupiah
TKD
Total pengeluaran daerah
Juta Rupiah
BR
Belanja rutin daerah
Juta Rupiah
BP
Belanja pembangunan daerah
Juta Rupiah
BHPBP
Bagi hasil pajak dan bukan pajak
Juta Rupiah
SB
Transfer pusat yang bersifat bantuan
Juta Rupiah
INF
Rasio Pengeluaran Infrastruktur
Rasio
KES
Rasio Pengeluaran Kesehatan
Rasio
PDD
Rasio Pengeluaran Pendidikan
Rasio
PDRBP
Pendapatan Perkapita
Juta Rupiah
Gini
Gini Ratio
Rasio
POP
Jumlah Penduduk
Jiwa
3.3 Metode Analisis 3.3.1 Analisis Deskriftif Analisis deskriftif digunakan untuk mempermudah mendeskripsikan dan menafsirkan tabel dan grafik. Analisis ini melihat pertumbuhan ekonomi, persebaran perekonomian dan ketimpangan antar daerah di provinsi aceh. Analisis disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumbersumber pengeluaran daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Perkembangan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja
52
keuangan pemerintah daerah, yang disajikan dengan menggunakan bantuan grafik dan tabel. Tujuannya untuk menelusuri dan mengungkapkan struktur serta pola data tanpa mengaitkan secara kaku asumsi-asumsi tertentu. Untuk keperluan analisis ini dipergunakan data APBD dari setiap kabupaten/kota di Aceh. Kinerja keuangan daerah dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui sisi penerimaan (fiscal availability) dan sisi pengeluaran (fiscal needs). Sisi Penerimaan (Fiscal Availability) Ketersediaan fiskal (Fiscal Availability) ditinjau dari tiga sumber yaitu: (1). Kemampuan keuangan yang tersedia murni berasal dari daerah yaitu PAD. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah menunjukkan kemandirian fiskal dari suatu daerah, yang dapat diformulasikan :
* 100 %
…..………………………….… (3.1)
Keterangan : DDF = Derajat desentralisasi fiskal (Persen) PAD
= Penerimaan Asli Daerah (Juta Rupiah)
SB
= DAU + DAK
TPD
= Total Penerimaan Daerah (Juta Rupiah) = PAD + BHPBP + SB + Lain-lain pendapatan daerah yang sah
(2). Kemampuan keuangan yang tersedia berasal dari transfer pusat ke daerah berupa dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Rasio dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah menunjukkan besarnya potensi daerah terhadap sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Hubungan ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
* 100% ……………………………….(3.2) Keterangan : DPS
= Derajat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia (Persen) BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Juta Rupiah)
53
(3). Kemampuan keuangan yang tersedia berasal dari transfer pusat ke daerah yang bersifat bantuan (grant). Rasio transfer dari pusat
terhadap total
penerimaan daerah menunjukkan besarnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan atau besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Hubungan ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
* 100% ………………………………….. (3.3) Keterangan : DKP = Derajat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Persen) Semakin tinggi kemampuan keuangan daerah yang tersedia murni berasal dari PAD, maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut, dengan kata lain derajat desentralisasi fiskalnya besar (mandiri). Kinerja keuangan, yang dilihat dari sisi penerimaan khususnya derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan dalam skala interval. Pengkategorian hasil skala interval menurut hasil penelitian tim Fisipol UGM dalam Tangkilisan (2005) adalah seperti ditunjukkan dalam Tabel 7. Tabel 7
Skala interval derajat desentralisasi fiskal (DDF)
DDF (dalam %)
Kemampuan Keuangan Daerah
00 - 10.00 10.01 - 20.00 20.00 - 30.00 30.01 - 40.00 40.01 - 50.00 > 50.00
Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat Baik
Sumber: Tim Fisipol UGM dalam Tangkilisan, 2005.
Sisi Pengeluaran (Fiscal Needs) Kebutuhan
fiskal
(fiscal
needs)
daerah
merupakan
konsep
yang
menunjukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan daerah dalam menjalankan pembangunan, baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Total pengeluaran daerah ini tertuang dalam APBD. Dengan perhitungan sebagai berikut:
54
(1). Pengeluaran rutin. Rasio pengeluaran rutin terhadap total pengeluaran daerah.
* 100%
…..…………..…………….… (3.4)
Keterangan : DKR = Derajat belanja rutin daerah (Persen) BR
= Belanja Rutin (Juta Rupiah)
TKD
= Total Pengeluaran Daerah (Juta Rupiah) = BR + BP
(2). Pengeluaran Pembangunan. Rasio pengeluaran pembangunan terhadap total pengeluaran daerah. Semakin besar kontribusi rasio pengeluaran pembangunan dibandingkan dengan pengeluaran rutin menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif, artinya pemerintah daerah lebih konsentrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
* 100%
……………………………….… (3.5)
Keterangan : DKP
= Derajat belanja pembangunan daerah (Persen)
BP
= Belanja Pembangunan (Juta Rupiah)
Selain itu, perkembangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditinjau dari derajat
kemandirian daerah, yang mengukur seberapa jauh penerimaan yang
berasal dari dalam daerah sendiri mampu membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2007). Ada 4 formula yang dapat digunakan dalam mengukur derajat kemandirian daerah, yaitu : ………………………..………..………………….… (3.6) …………………………………..…………………...(3.7) ….....……………………………………..(3.8)
55
………………………….. ………………(3.9) Keterangan: DK
= Derajat Kemandirian Daerah (Persen)
PAD
= Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)
BHPBP
= Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Juta Rupiah)
TKD
= Total Pengeluaran Daerah (Juta Rupiah)
BR
= Pengeluaran Rutin (Juta Rupiah)
Dalam menilai derajat kemandirian daerah, digunakan skala menurut Tumilar dalam Tangkilisan (2005) terdapat skala interval yang ditunjukkan pada Tabel 8. Tabel 8 Skala interval indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kemampuan Keuangan Daerah
IKRD (dalam %) 00 - 10.00 10.01 - 20.00 20.00 - 30.00 30.01 - 40.00 40.01 - 50.00 > 50.00
Sangat Kurang Kurang Cukup Sedang Baik Sangat Baik
Sumber : Tumilar dalam Tangkilisan, 2005.
3.3.2 Analisis Regresi Panel Model Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Perkapita Analisis mengenai pengaruh pengeluaran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan terhadap pendapatan perkapita menggunakan model ekonometrik panel statis. Model data statis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat secara sederhana pengaruh pengeluaran publik terhadap pendapatan perkapita, tanpa melihat pengaruh waktu (time lag) dalam permodelan. Model dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB perkapita mengacu pada penelitian Yuda (2011) setelah dilakukan modifikasi LnPDRBP i , t
0
1
LnINF i , t
2
LnKES i , t
3
LnPDD i , t
4
DLnPDD i , t
Keterangan : LnPDRBP : PDRB Perkapita Kab/Kota ke i tahun ke t (Juta Rupiah)
i,t
..(3.10)
56
LnINF : Rasio Pengeluaran Infrastruktur terhadap APBD Kab/Kota ke i tahun ke t LnKES : Rasio Pengeluaran Kesehatan terhadap APBD Kab/Kota ke i tahun ke t LnPDD : Rasio Pengeluaran Pendidikan terhadap APBD Kab/Kota ke i tahun ke t D
: Dummy Pantai Barat = 0 dan Pantai Timur = 1
DLnPDD : Interaksi antara Dummy dengan Rasio Pendidikan 3.3.3
Analisis Regresi Panel Model Dampak DAU terhadap Ketimpangan Pendapatan Analisis mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan perkapita
terhadap ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonometrik panel data dinamik dengan menerapkan metode generalized method of moment (GMM). Persamaan dalam penelitian ini mengacu pada model yang dibuat oleh Akai et al (2005) setelah dilakukan modifikasi untuk daerah Pantai Barat dan Pantai Timur : LnGini
i,t
0 3
0
LnGini i , t
LnPOPi , t
4
1
1
LnDAU i , t
D0 LnDAU
2
LnPDRBP i , t
i,t
……………….. (3.11)
Keterangan : LnGini
: Nilai Gini Rasio Kab/Kota ke i tahun ke t
LnGini(L1) : Lag Gini (t-1) LnDAU
: Rasio DAU terhadap APBD Kab/Kota ke i tahun ke t
LnPDRBP : PDRB Perkapita Kab/Kota ke i tahun ke t LnPOP
: Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Kab/Kota ke i tahun ke t (Jiwa)
D0
: Dummy Daerah ke : 1 untuk Pantai Timur 0 untuk Pantai Barat
D0 LnDAU : Interaksi antara DAU dengan Pantai Barat dan Pantai Timur
