BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan didukung pula dengan data lapangan (empirik). Penelitian hukum normatifmenurut Soerjono Soekanto1, mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah dan perbandingan hukum. Peneliti juga melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (primer) yang dipertegas oleh Sudikno2, bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri dan dapat pula dilengkapi dengan penelitian lapangan. B. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data Materi penelitian menggunakan jenis data Primer dan Sekuder(Library Research). Soerjono Soekanto3 mengemukakan, data primer atau data dasar (primary data atau basic data) diperoleh langsung dari sumber pertamayaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.
1
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 51
2
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm.29 3
Op.Cit hlm. 12
38
1. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Pemerintah Kota Gorontalo atau
penyelenggara
administrasi,
Legislatif,
Komisi
Transparansi
yang
berkedudukan di Kota Gorontalo, masyarakat dan pihak terkait seperti akademisi. 2. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bertujuan untuk memperoleh data melalui bahan bacaan (literatur) terutama teori dan pendapat tertentu dari ilmuan. 2. Sumber Data Dalam penelitian ini sumber data menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan juga didukung oleh bahan hukum Tertier. a) Bahan Hukum Primer 1. UUD NegaraRI Tahun 1945. 2. UU Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 4. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Keputusan Presiden No 44. Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang. 6. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. b) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa berupa buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.
39
c) Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tersieryaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan sekunder, meliputi: 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Kamus Istilah Hukum. 3. Internet C. Lokasi, Populasi dan Sampel a. Lokasi Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kota Gorontalo khususnya di Kantor Walikota, DPRD Kota Gorontalo dan Komisi Transparansi Kota Gorontalo. b. Populasi Menurut Sugiyono4, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mengambil populasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Komisi Transparansi, Kantor DPRD Kota Gorontalo dan akademisi. c. Sampel
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualititatif dan R&D, Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 215.
40
Mengingat keterbatasan jumlah populasi, Peneliti tidak mengambil sampel melainkan keseluruhan dari populasi yakni; Kabag Hukum (1 orang) Komisi Transparansi (2 orang), Ketua DPRD atau Komisi yang membidangi Perancangan Peraturan Daerah (1 orang) dan tokoh masyarakat (2 orang) serta akademisi (2 orang) yang keseluruhannya berjumlah 8 orang. D. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperoleh penulis berupa data Sekunder dan Primer, maka teknik pengumpul data yang digunakan adalah melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara atau observasi. Menurut Soerjono Soekanto5 dalam penelitian lazimnya dikenal tiga (3) jenis alat pengumpul data yaitu : a. Studi dokumen atau bahan pustaka b. Pengamatan atau observasi, dan c. wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum. Pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi yang menurut Burhan Ashshofa6 dibagi dalam dua macam yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan peneliti, sedangkan wawancara (interview) berupa diskusi interaktif maupun pertanyaan di lokasi penelitian. E. Analisis Data 5
Soerjono Soekanto Op.Cit hlm. 21,66,201 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum,PT. Rineka Cipta, 1996 Jakarta, hlm.26-27
6
41
Data yang diperoleh disusun secara sistematis sehingga memperoleh gambaran menyeluruh, dan oleh peneliti diolah dengan menggunakan teknik Deskriptif Analitis. Artinya, peneliti menguraikan dan memberikan gambaran berupa penjelasan data yang diperoleh melalui pengamatan dan kemudian dianalisa berdasarkan teori dan asas yang berlaku dengan membuat prediksi maupun mempelajari implikasi yang kemudian diberikan kesimpulan. Syamsudin Pasamai7 mengemukakan, analisis data ini juga pada dasarnya memberikan gambaran secara sistematik dan akurat mengenai suatu fakta dan karakteristik tentang populasi atau penelitian tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kebenaran. 1. Jenis
Penelitian
Normatif,
penulis
menggunakan
analisis
data
dengan
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) terkait dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan menelaah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo pasca lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 yang juga mengatur hal serupa. Penulis bermaksud menganalisa secara hukum dengan melihat konsistensi dan kesesuaian antara kedua aturan ini, dengan memperhatikan hierarki perundangan seperti yang tertera dalam Kajian Pustaka yaitu berdasarkan
7
Syamsuddin Pasamai,Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Penerbit PT.
Umitoha, Makassar, 2007, hlm.30-31
42
UU No. 12 Tahun 2011 dan yang mengikat secara umum serta perundangundangan lainnya. Selain statute approach, peneliti juga menggunakan pendekatan historis (historical approach), dengan menelaah latar belakang pembentukannya, baik itu berupa maksud dan tujuan yang hendak capai, termasuk alasan pemberlakuan kedua Peraturan ini. Pendekatan komparatif (comparative approach) juga dilakukan peneliti dengan membandingkan antara peraturan satu dengan lainnya yang dititik beratkan pada konsistensi perundang-undangan, keselarasan dan harmonisasinya. 2. Penelitian empiris (data lapangan) dibuat dan disusun sebagai data tambahan (pelengkap), dianalisis secara kualitatif oleh peneliti berupa hasil observasi dan wawancara yang kemudian dikembangkan berdasarkan teori-teori relevan dengan masalah yang diteliti.
Peneliti
juga
menggambarkan
kondisi
permasalahan yang ditemui di lokasi penelitian sesuai fenomena yang ada.
43
serta
