BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Diskripsi tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten 1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara 45


digilib.uns.ac.id

Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang UndangUndang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya

berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

1968

menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah,12 Kantor Inspeksi,170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT. (http://bri.co.id/situscorporate/tentangkami.html/)

2. Visi dan Misi Visi Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

46


digilib.uns.ac.id

Misi a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

3. Produk dan Jasa Produk dan Jasa Layanan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. meliputi: a. Simpanan 1) Tabungan 2) Deposito 3) Giro

b. Pinjaman 1) Mikro 2) Ritel 3) Menengah 4) Program 5) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

c. Produk Konsumer 1) Kartu Kredit 2) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

47


digilib.uns.ac.id

3) Kredit Kendaraan Bermotor 4) Kredit Multi Guna

d. Jasa Bank 1) Bisnis 2) Keuangan 3) Kelembagaan 4) E-banking 5) Treasury

e. Investasi Perbankan 1) DPLK 2) ORI & SR 3) Jasa Wali Amanat 4) Jasa Kustodian

f. Layanan Prioritas 1) Reksadana

g. Layanan Internasional 1) Trade Finance & Service 2) Financial Institution 3) Fast Remittance 4) Money Changer

48


digilib.uns.ac.id

4. struktur organisasi kantor cabang

Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten

49


digilib.uns.ac.id

B. Pelaksanaan CSR oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten menerapkan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BRI (PKBL). PKBL merupakan tanggung jawab sosial yang telah diamanahkan pemegang saham BRI yang pelaksanaannya saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. BRI sendiri telah melaksanakan program CSR ini melalui beberapa produk seperti yang dipaparkan oleh narasumber Bapak I Ketut Karka selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. Dalam wawancara pertama yang penulis lakukan pada tanggal 18 Maret 2014, beliau memaparkan bahwa CSR BRI dibagi menjadi dua kelompok besar, di BUMN hal itu dikenal dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Program kemitraan berusaha memberdayakan masyarakat supaya mampu menolong dirinya sendiri. Misalnya memberikan bantuan modal usaha dan pinjaman kemitraan ini syaratnya sangat lunak. Sedangkan Bina Lingkungan adalah kategori amal dimana lingkungan BRI berada. Program

Kemitraan

merupakan

program

untuk

meningkatkan

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan yang ditetapkan dalam RUPS. Program Kemitraan mempersiapkan pengusaha kecil yang feasible tetapi belum bankable untuk selanjutnya diharapkan dapat mengakses fasilitas pinjaman komersial BRI. Bentuk dari program kemitraan tersebut adalah Pinjaman Kemitraan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk selanjutnya disebut sebagai mitra binaan.

50


digilib.uns.ac.id

Dengan cara seperti ini BRI tidak kehilangan peluang mendapatkan calon nasabah potensial. Kriteria penerima Program Kemitraan antara lain usaha kecil produk unggulan daerah sebagai penyerap tenaga lokal, dan anggota kelompok usaha pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah koperasi yang memiliki potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Pengusaha kecil ini juga merupakan inkubator bisnis BRI, dimana setelah melewati masa pembinaan selama 5 (Lima) tahun, diharapkan sudah dapat mengakses pembiayaan BRI secara komersial (Laporan PKBL BRI 2012). Besamya pinjaman Kemitraan individual (untuk pinjaman baru maupun pinjaman lama) maksimal sampai dengan Rp 50.000.000. Namun demikian pelaksanaannya secara selektif dan mempertimbangkan kepentingan BRI yakni mitra binaan yang bersangkutan segera dapat berpindah ke pinjaman komersial. Besarnya pinjaman Kemitraan untuk usaha kelompok/gabungan usaha kelompok koperasi maksimal sampai dengan Rp 100.000.000. Jangka waktu pinjaman 1 sampai dengan 3 tahun (disesuaikan jenis penggunaannya yaitu modal kerja investasi) dan dapat dilakukan perpanjangan sampai dengan maksimal 5 tahun sejak pinjaman pertama kali direalisir. Penyaluran kredit langsung kepada UMKM baik secara individual atau kelompok. Selain berupa pemberian fasilitas pembiayaan dengan persyaratan yang ringan, melalui Program Kemitraan, BRI juga memberikan program pembinaan kewirausahaan kepada para mitra binaan. Program pembinaan dilaksanakan dalam

berbagai

bentuk,

mencakup

pembinaan

pengetahuan

dasar

kewirausahaan, pengetahuan dasar pemasaran produk, bahkan kegiatan promosi pemasaran produk dengan mengikutsertakan mitra binaan pada berbagai pameran produk usaha mikro baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Keikutsertaan pada event pameran selain bertujuan menambah wawasan para mitra binaan juga sebagai ajang perluasan pemasaran produknya.

51


digilib.uns.ac.id

Mengingat mitra binaan adalah embrio nasabah BRI, maka proses dan seleksi pemberian pembiayaan mitra dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan rencana jangka panjang Perseroan. Dengan mempertimbangkan efisiensi proses pembinaan, pengawasan dan kemudahan pemasaran, BRI kini lebih memfokuskan penyaluran dana dalam rangka pembentukan klusterkluster usaha tertentu. Program Bina Lingkungan sendiri merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar kantor BRI melalui pemanfaatan dana dari bagian laba perusahaan. Bentuk realisasi dari Program Bina Lingkungan ini dinamai BRI Peduli, tujuan pemberian program BRI Peduli adalah untuk meningkatkan citra perusahaan (corporate image) dan sebagai pintu masuk untuk kerjasama bisnis yang lebih luas antara BRI dengan pihak ketiga. Kriteria bantuan untuk BRI Peduli adalah supaya dana/bantuan yang disalurkan pasti akan ada manfaatnya untuk komunitas rakyat banyak bukan ditujukan ke individu. Program BRI Peduli terbagi ke dalam 6 (enam) jenis kegiatan sesuai obyek bantuan, yakni sarana umum, sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan korban bencana alam. Dibidang pendidikan contohnya memberikan beasiswa dan memperbaiki sarana-sarana pendidikan, misalnya mengisi kebutuhan alat tulis menulis, alat peraga pendidikan, komputer, buku-buku perpustakaan. Sarana ibadah, biasanya untuk membangun mesjid, gereja, dll. Lingkungan hidup berupa gerakan menanam pohon dan dilakukan di seluruh dimana BRI berada. Layanan kesehatan fokusnya pada orang-orang yang tidak mampu secara financial dan mencari yang mereka membutuhkan tapi harus mengeluarkan biaya, misalnya khitanan massal. Sedangkan untuk bencana alam, misalnya ada korban banjir yang bisa di bantu. Sejalan dengan tujuan pelaksanaan PKBL yang salah satunya adalah membantu mensejahterakan komunitas dengan menumbuh kembangkan kemampuan ekonomi, pelaksanaan program BRI Peduli memprioritaskan

52


digilib.uns.ac.id

kegiatan pada tiga bidang utama yang diharapkan memberi dampak jangka panjang yang saling mendukung dengan penyaluran dana kemitraan. Ketiga bidang tersebut adalah bidang kesehatan, pendidikan dan sarana umum. Dalam merealisasikan program Bina Lingkungan, BRI selain melakukan proses penyaluran sendiri dan melalui program BRI Peduli, juga bergabung dalam program BUMN Peduli. Dalam pelaksanaan PKBL nya ini, PT.Bank Rakyat Indonesia telah memiliki langkah-langkah praktis dalam penyaluran dana kemitraan dan bina lingkungan. Seperti dijelaskan oleh Bapak I Ketut Karta yang menerangkan bahwa BRI ditargetkan untuk mencari mitra-mitra atau kelompok-kelompok masyarakat yang bisa di bina dan di kembangkan serta di dukung modalnya sehingga menjadi kuat usahanya. Mekanismenya kelompok-kelompok ini bisa langsung menghubungi kantor cabang BRI. Sedangkan untuk bina lingkungan dari pihak BRI sudah punya program. Biasanya untuk program bina lingkungan pihak BRI berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Tujuan dari koordinasi tersebut adalah untuk mengetahui tentang apa yang bisa pihak BRI bantu untuk daerah setempat. Bisa juga kelompok masyarakat mencari informasi secara aktif melalui kantor BRI cabang. Keuntungan dari penerapan strategi CSR ini di dalam perusahaan adalah terciptanya reputasi perusahaan yang baik yang akan memberikan value added bagi perusahaan dalam jangka waktu yang lama, karena ini adalah masalah membangun image perusahaan yang peduli dengan keseluruhan stakeholder dan akan mempengaruhi customer dalam membeli produk-produk dari perusahaan dalam hal ini adalah nasabah yang memanfaatkan jasa perbankan. Pada wawancara kedua yang penulis lakukan pada tanggal 27 Maret 2014, penulis menemui narasumber kedua yaitu Bapak Supri selaku AO Program Bank BRI Kantor Cabang Klaten, beliau merupakan pihak yang mengurusi secara langsung tentang pelaksanaan CSR. Dalam wawancara tersebut diperoleh informasi yang lebih mendetail mengenai penerapan CSR

53


digilib.uns.ac.id

melalui program PKBL yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. Perusahaan menjalankan program CSR sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sehingga peran dari kantor cabang adalah sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Meski sebagai pelaksana peran kantor cabang tidak hanya sebatas menjalankan mandat saja namum juga memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan CSR di Kantor Cabang Klaten. Pemberian program PKBL dapat dilakukan dengan jalan pihak yang membutuhkan dapat langsung menghubungi Kantor Cabang untuk meminta informasi atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan program CSR dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cara seperti ini berlaku untuk semua program baik Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan, untuk Program Bina Lingkungan bisa juga dari laporan masyarakat setempat yang memerlukan bantuan. Setelah adanya permohonan barulah pihak Kantor Cabang dapat menindak lanjuti dengan mengirimkan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah yang berada di Yogyakarta kemudian diserahkan ke Kantor Pusat di Jakarta pada Divisi SKP untuk mendapatkan persetujuan. Karena kebijakan dan tata cara penyaluran dana Program CSR, yaitu Kantor Pusat melakukan breakdown plafond ke unit kerja di bawahnya. BRI Cabang Klaten dalam implementasi CSR ini hanya sebagai pelaksana keputusan Kantor Pusat BRI. Proposal permohonan yang telah mendapat persetujuan dari Divisi SKP akan ditindak lanjuti oleh Kantor Cabang untuk dilaksanakan sesuai dengan piont-point yang telah ditetapkan dengan berpedomoan pada ketentuan antara lain: pembuatan berita acara tentang pelaksanaan program CSR yang diberikan, dibuatakan suatu serah terima secara simbolis dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada penerima program CSR, dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program CSR oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero)

Tbk.

melalui

54

pemberitaan

dimedia.

Mekanisme


digilib.uns.ac.id

pelaksanaan CSR oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:

Gambar 3. Mekanisme Pelaksanaan CSR oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten

Lebih lanjut narasumber menjelaskan bahwa penerima CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ditetapkan melalui survei yang dilakukan pihak Kantor Cabang. Sasaran harus sesuai dengan kriteria dan beberapa aspek penting seperti adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat setempat. Survei ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sasaran CSR supaya BRI dalam implementasinya tidak terlalu menyimpang dari target yang ditentukan serta mudah diterima oleh masyarakat. Meski Kantor Pusat telah memberikan persetujuan atas suatu proposal permohonan pemberian program CSR namum hasil survey dari Kantor Cabang menunjukkan bahwa calon penerima tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan maka pihak Kantor Cabang berhak untuk tidak melaksanakannya. Dengan demikian Kantor Cabang bukan hanya merupakan pihak yang bertindak sebagai pelaksana CSR tetapi juga merupakan pihak yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan CSR karena berkewenangan untuk memutus dijalankan atau tidaknya suatu program CSR yang telah ditetapkan.

55


digilib.uns.ac.id

Ketika berbicara mengenai CSR sebuah perusahaan, maka selalu timbul pertanyaan mengenai pendanaan. Pendanaan CSR pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersumber dari sisa saldo dana tahun lalu (sebagai saldo awal anggaran tahun berjalan), hasil 'revolving' (pemupukan) yang berasal dari pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman serta jasa giro yang berasal dari pengendapan dana tahun berjalan, dan hasil penyisihan laba perusahaan setelah pajak tahun buku tahun yang lalu. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan PKBL tiap tahunnya diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada prakteknya bila dana kegiatan yang dilakukan kurang dari dana yang dianggarkan pada tahun tersebut, atau terjadi kelebihan anggaran, maka kelebihan dana pada tahun tersebut akan diakumulasikan untuk anggaran dana CSR pada tahun berikutnya. Berikut merupakan kebijakan perusahaan yang berisi perencanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten: Tabel 3. Perencanaan Pelaksanaan Program PKBL

No 1

Kebijakan Perusahaan Pihak yang

Pemerintah dan kesadaran

mempengaruhi 2

Bentuk pelaksanaan

Pinjaman modal kerja,

perencanaan

Pendukung layanan kesehatan, infrastuktur, lingkungan hidup, dan bencana alam

3

Pendekatan

community participatory

yang dilakukan 4

Sasaran aktivitas

Masyarakat dan komunitas lokal, Lingkungan

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

56


digilib.uns.ac.id

Sesuai dengan tabel di atas bahwa perusahaan memiliki kebijakan berupa perencanaan pelaksanaan program CSR bagi masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada perintah undang-undang dan kesadaran, dengan memberikan pinjaman modal kerja serta pendukung layanan kesehatan, infrastuktur, lingkungan hidup, dan bantuan bencana alam supaya tercipta keseimbangan. Dengan mengedepankan pendekatan community participatory diharapkan CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, komunitas lokal, dan lingkungan hidup. Menilik pada kebijakan tersebut, tentunya perusahan memiliki tujuan tertentu yakni untuk menaati peraturan, mendapatkan citra baik perusahaan, menunjukan tanggung jawab perusahaan, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan memenuhi tuntutan stakeholder. Dengan berbagai tujuan tersebut menunjukan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melaksanakan tanggung jawab sosialnya didasarkan pada beberapa aspek. Hal tersebut ditujukan guna mendukung berbagai kepentingan perusahaan. Berdasarkan segi regulasinya, peraturan mengenai CSR pada BUMN telah ditetapkan bentuk dan besarannya oleh karena itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perusahaan negara yang berperan aktif dalam penyaluran kegiatan CSR melalui Program PKBL. Secara berkelanjutan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Klaten harus bisa memberikan ekses yang positif pada kehidupan masyarakat. Perusahaan memberiakan fasilitas kemudahan bagi nasabah, sehingga menarik minat konsumen. Dengan demikian, CSR perusahaan yang diambil dari laba dapat terus meningkat. Berikut ini merupakan contoh bentuk CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Klaten melalui Program PKBL selama tahun 2013: 1. Bantuan Air Bersih di Kecamatan Kemalang sebesar Rp. 20.000.000; 2. Bantuan Pembuatan Bak Air di Daerah Kekeringan di Desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang sebesar Rp.25.000.000;

57


digilib.uns.ac.id

3. Bantuan Renovasi 3 Bangunan Masjid di Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Wedi sebesar Rp. 25.000.000; 4. Bantuan Modal Untuk Fasilitas Usaha serta Renovasi Showroom Koperasi Pengusaha Batik Tembayat, di Desa Paseban, Kecamatan Bayat sebesar Rp.76.000.000; 5. Bantuan Mobil Ambulance sebanyak 1 unit untuk Komunitas Tanggap Bencana Klaten 6. Aksi Bakti Sosial, Panggung Hiburan Rakyat dan Donor Darah Dalam Rangka HUT BRI Ke 118 (Bekerjasama dengan PMI Kabupaten Klaten). 7. Bantuan Pembuatan Papan Nama Bagi Pedagang di Pasar Wedi, Pasar Pulowatu, dan Pasar Gayamprit (Bekerjasama dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Klaten. Sebagaimana diketahui bahwa CSR merupakan konsep yang sebenarnya tidak baru tetapi marak diperbincangkan oleh banyak kalangan. Sebagai konsep yang mengalami perkembangan sangat cepat, CSR banyak diimplementasikan oleh berbagai pihak sesuai dengan pemahaman dan kepentingannya masingmasing. Konsep CSR seperti diketahui belakangan ini telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan (

aviour), termasuk kebijakan

dan program perusahaan yang menyangkut dua elemen kunci (Ismail Solihin, 2009:38): 1. Good corporate governance: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja; 2. Good corporate responsibility: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (community development), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya. Perilaku atau cara perusahaan dalam memerhatikan dan melibatkan shareholder, pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga swadaya

58


digilib.uns.ac.id

masyarakat (LSM), lembaga internasional maupun stakeholder lainnya merupakan konsep utama CSR. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selalu mengedepankan kepentingan umum. Masyarakat, komunitas setempat, dan lingkungan menjadi obyek CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkaitan dengan hal ini, maka bentuk kepatuhan perusahaan terhadap hukum

dan peraturan-peraturan

yang

menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial diwujudkan melalui suatu indikator atau perangkat formal dalam mengukur kinerja CSR suatu perusahaan. Merujuk pada ketentuan itu, maka sebenarnya sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Indonesia telah berusaha secara massif dalam mengupayakan regulasi yang utuh berkaitan dengan kegiatan CSR. Sebagai sebuah perusahaan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ingin meraih keberhasilan bisnis seiring dengan keberhasilan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi tanggung jawab sosial yang berkesinambungan. Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam Pasal 74 secara langsung mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial nya. Bentuk dari tanggung jawab tersebut ialah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas. Kegiatan operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tidak melibatkan proses pengolahan bahan maupun proses fisik lain yang membuat berubahnya permukaan bumi, namun demikian perusahaan tetap memiliki komitmen tinggi

untuk

berpartisipasi

pada

kegiatan

yang

bertujuan

menyelamatkan lingkungan secara aktif maupun secara pasif. Partisipasi aktif yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mencakup gerakan penghijauan, sponsorship penyelenggaraan even berkaitan dengan lingkungan hidup, serta pemberian bantuan langsung dalam skema Bina Lingkungan pada kegiatan lingkungan hidup dan sebagainya.

59


digilib.uns.ac.id

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dalam berbagai bentuk, yaitu melalui penyaluran kredit program berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan kredit program lainnya seperti KKPE, KUT dll. Serta melalui pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility berupa Program CSR Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan CSR yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN merupakan dasar bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan program CSR. Perwujudan pelaksanaan CSR bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. setelah adanya peraturan tersebut

yaitu

dengan

menerbitkan

Surat

Edaran

Nomor:

SE-

DIR/ADK/01/2006. Surat edaran ini berisi tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memandang bahwa pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN merupakan program perusahaan sebagai wujud corporate social responsibility dan implementasi good corporate governance. Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan program CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sekarang telah di ubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Menurut Asisten Departemen (Asdep) Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan, PKBL adalah bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah, koperasi, dan

masyarakat. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan

60


digilib.uns.ac.id

pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. PKBL terdiri dari dua obyek yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Mencermati Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dinyatakan Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Selanjutnya pada angka 7 dalam pasal yang sama disebutkan definisi Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Menurut Sribugo Suratmo kegiatan kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan, namun di sini masih ada bau bisnisnya. Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan (Sribugo Suratmo, 2008:3). Sebaliknya Maria R.N. Radyati mengemukakan PKBL merupakan bagian dari Corporate Sosial Responsibility (CSR), tetapi CSR bukan hanya terhenti sampai pelaksanaan PKBL. Menurutnya, program PKBL mempunyai fokus pada community development, sedangkan CSR lebih luas cakupannya, sehingga PKBL merupakan bagian dari CSR (Maria R. N. Radyati, 2010:2). PKBL pada dasarnya merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) BUMN kepada masyarakat. Secara umum, PKBL diwujudkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Aktivitas

PKBL merupakan

wujud

nyata dari

program

penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang mana masyarakat miskin merupakan sasaran utamanya.

61


digilib.uns.ac.id

Melihat pada substansi pengaturannya dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan. Pengertian kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Definisi tersebut jelaslah bahwa salah satu unsur penting dari kemitraan yang membedakan dengan hubungan bisnis atau kerja

oleh pengusaha menengah dan/atau besar terhadap pengusaha kecil. Apabila unsur pembinaan dan pengembangan tersebut tidak ada, maka kerja sama bisnis tersebut adalah hubungan atau transaksi bisnis biasa yang belum dapat dikategorikan sebagai kemitraan yang dimaksud dalam undang-undang (Jamal Wiwoho, 2007:71). Selain itu, unsur lain yang juga penting dalam pengertian kemitraan adalah adanya motif ekonomi atau bisnis yaitu berdasarkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan (Dahlan dan Sanusi Bintang, 2000:54). Disebutkan bahwa usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 2. Milik Warga Negara Indonesia; 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

62


digilib.uns.ac.id

4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; 5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; 6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; 7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). Pendanaan

Program

Kemitraan

berdasarkan

Pasal

9

ayat

(1)

menyebutkan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional dan pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Selanjutnya besaran dana Program Kemitraan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum dan RUPS untuk Persero. Sedangkan Bina Lingkungan ialah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Pemunculan unsur pemberdayaan mencerminkan adanya usaha pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk suatu tujuan dan manfaat tertentu, yang dalam hal ini tentunya terkait dengan lingkungan hidup yang eksesnya terkena pada sosial kemasyarakatan pula. Pada umumnya isu-isu Program Bina Lingkungan terbagi atas: 1. Bantuan bencana alam 2. Kesehatan masyarakat 3. Pendidikan dan Pelatihan masyarakat 4. Keagamaan 5. Pengembangan Sarana Umum 6. Pelestarian Alam Dalam Pasal 9 ayat (2) penetapan pembiayaan bagi Program Bina Lingkungan bersumber dari: 1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); 2. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

63


digilib.uns.ac.id

Program CSR Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Pada tahun 2012, fokus penyaluran CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah penataan lingkungan hidup masyarakat. Program ini merupakan program CSR dengan konsep community participatory program yaitu pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya keterbatasan dana, waktu eksekusi, dan tenaga, keterlibatan pihak masyarakat dinilai mampu menutupi kekurangan yang ada. Program Kemitraan yang dilaksankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten merupakan program pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang memenuhi kelayakan usaha tetapi belum bisa dilayani melalui kredit komersial. Dalam pelaksanaannya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten memandang realisasi program kemitraan adalah bagian dari upaya

terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah

Sementara BRI Peduli merupakan realisasi dari Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten. Program BRI Peduli bertujuan untuk memberdayakan kondisi sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar wilayah operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi lebih baik. Sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 Tanggal 27 Desember 2012, penyaluran Program BRI Peduli terbagi ke dalam 6 (enam) jenis kegiatan sesuai obyek bantuan, yakni sarana umum, sarana pendidikan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bantuan korban bencana alam. Sejalan dengan tujuan pelaksanaan PKBL yang salah satunya adalah membantu mensejahterakan

64


digilib.uns.ac.id

komunitas dengan menumbuh kembangkan kemampuan ekonomi, pelaksanaan program BRI Peduli memprioritaskan kegiatan pada tiga bidang utama yang diharapkan memberi dampak jangka panjang yang saling mendukung dengan penyaluran dana kemitraan. Ketiga bidang tersebut adalah bidang kesehatan, pendidikan dan sarana umum. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten sendiri telah merealisasikan penyaluran tersebut dalam bentuk bantuan air bersih, bantuan pembuatan bak air, bantuan renovasi tempat ibadah, bantuan mobil ambulance, aksi bakti sosial, panggung hiburan dan donor darah. Dalam merealisasikan program Bina Lingkungan, selain melakukan proses penyaluran sendiri dan melalui program BRI Peduli, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga bergabung dalam program BUMN Peduli. Dimana dalam Bina Lingkungan Program BUMN Peduli ruang lingkup kegiatannya telah ditentukan oleh Kementrian BUMN. Menilik pada cara pelaksanaannya, ada 4 (empat) model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia (Zaim Saidi.Hamid Abidin, 2004: 64-65) yaitu: 1. Keterlibatan langsung Perusahaan

menjalankan

program

CSR

secara

langsung

dengan

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat senior, seperti corporate secretary atau publik affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation. 2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya

65


digilib.uns.ac.id

adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. 3. Bermitra dengan pihak lain Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Berbagai lembaga sosial atau organisasi non pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, Instansi Pemerintah (Lembaga Ilmu Pemerintahan Indonesia (LIPI), Depdiknas, Depkes, Depsos,), Universitas (UI, ITB, IPB), Media Massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar). 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah

lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten menerapkan pola keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program CSR. Dengan menunjuk seorang AO Program sebagai pihak yang ditugaskan untuk melaksankan perealisasian berupa penyaluran dana untuk program CSR, melalui program kemitraan atau program bina lingkungan. Penyaluran dana tersebut secara langsung diberikan kepada masyarakat baik secara individu maupun melalui kelompok komunitas setempat. Secara konseptual pelaksanaan program CSR tidak terlepas dari bagaimana sebuah perusahaan khususnya BUMN menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Goverment (GCG). Penerapan ini bertujuan meningkatkan 66


digilib.uns.ac.id

kepercayaan publik terhadap perusahaan, meningkatkan citra atau reputasi perusahaan, serta meningkatkan kemakmuran seluruh stakeholder. Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG, terdapat 5 (lima)

prinsip GCG yang dijadikan

pedoman bagi perusahaan BUMN. Kelima prinsip tersebut (Ridwan Khairandy, 2007: 23-26) yaitu: 1. Transparency (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholder nya. 2. Accountability (akuntabilitas) Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 3. Responsibility (pertanggung jawaban) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholder lainnya. 4. Indepandency (kemandirian) Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

67


digilib.uns.ac.id

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder

sesuai

dengan

peraturan

perundangan

yang

berlaku.

Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten sebagai salah

satu

perusahaan

BUMN

menerapkan

prinsip

responsibility,

accountability, dan transparency dalam pelaksanaan program CSR. Hal ini dilakukan sebagai suatu implementasi good corporate goverment yang dilakukan oleh perusahaan. Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban merupakan kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan

CSR

PT Bank

Rakyat

Indonesia

(Persero)

Tbk

telah

melaksanakan program tanggung jawab sosial secara terpadu, meliputi kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan tanggung jawab konsumen berupa pemberian produk dan layanan perbankan yang berkualitas, pemenuhan kesejahteraan karyawan, partisipasi pada kegiatan pengelolaan lingkungan, pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Daerah/Pusat serta partisipasi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat sekitar melalui PKBL yang terencana dan terkonsep dengan baik. Pelaksanaan program CSR tesebut merupakan perwujudan dari tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya diperuntukan bagi pemegang saham namun juga bagi masyarakat, komunitas, dan lingkungan. Dengan adanya pertanggung jawaban ini menunjukan bahwa perusahaan peduli pada kesejahteraan semua pihak yang ada di perusahaan. Prinsip Accountability atau akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR adalah upaya perusahaan untuk tetap terbuka dan bertanggung jawab atas segala aktivitas yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan program CSR PT

68


digilib.uns.ac.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten melaksanakan prinsip tersebut dengan cara melakukan informasi penyelenggaraan dan audit sosial. Penyebaran informasi merupakan salah satu indikator penting dalam kesuksesan suatu program termasuk pula dalam program CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten. Informasi ini mencakup informasi kepada masyarakat tentang adanya program dan informasi laporan tentang pelaksanaan program CSR perusahaan di masyarakat. Pada setiap perealisasian program CSR, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten akan selalu memberikan informasikan ke publik melalui pemberitaan di koran, radio, juga pemberitaan langsung di tempat acara pelaksanaan program CSR tersebut. Pada tahap akhir, setelah penyelenggaran program CSR selesai dilaksanakan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten berkewajiban untuk membuat laporan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada para pemegang saham. Dengan demikian keterbukaan informasi pun tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan misalnya kepada Kementrian BUMN sebagai pemegang saham. Selain melakukan informasi penyelenggaraan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten juga melakukan audit sosial sebagai bentuk monitoring dan evaluasi setelah melaksanakan program CSR. Dengan demikian pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten dapat mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat dari adanya program CSR tersebut. Pada dasarnya inti dari prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR adalah bagaimana sikap tanggungjawab perusahaan setelah melaksanakan program CSR, pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten telah melaksanakan proses tersebut. Prinsip Transparency atau transparansi merupakan prinsip penting dalam menjalankan suatu program.

Dimana prinsip transparansi ini sangat

69


digilib.uns.ac.id

bersinggungan pada informasi keuangan dan laporan pertanggungjawabannya kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten melaksanakan prinsip ini dalam bentuk pelaporan dan audit finansial. Laporan kegiatan pelaksanaan suatu program kepada semua pihak yang berwenang merupakan suatu bentuk upaya perusahaan untuk tetap menjunjung tinggi sikap transparansi. Pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi opini stakeholder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan yang sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif melakukan sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR dan alokasi dana yang berguna mengoptimalkan nilai lebih serta meminimalisir dampak buruk. Dengan kata lain pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan kegiatan CSR nya kepada para stakeholder Bentuk laporan yang digunakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam program CSR ialah berupa laporan rutin yang dibuat tiap tahun, isinya memuat tentang segala bentuk kegiatan program CSR. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini dibuat dalam bentuk laporan tertulis berupa Laporan PKBL. Laporan ini tidak hanya ditujukan bagi pemegang saham namun masyarakat juga dapat melihat melalui situs perusahaan. Bagi suatu BUMN, audit keuangan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan. Apapun bentuk kegiatan yang dilakukan dimana menggunakan biaya haruslah di periksa sumber dana dan penggunaan dananya. Atas dasar itu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam pelaksanaan program CSR wajib pula untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal keuangannya. Bentuk audit yang dilakukan oleh perusahaan ialah dengan dua kali audit. Pertama, untuk dana program CSR audit dilakukan oleh internal perusahaan melalui auditor dari kantor inspeksi. Kedua, untuk laporan pelaksanaan program CSR yang dilaporakan kapada pemegang saham dan masyarakat umum dilakukan audit oleh pihak luar yaitu melalui auditor dari kantor akuntan

70


digilib.uns.ac.id

publik. Hasil dari kedua audit tesebut selanjutnya akan dituliskan dalam laporan PKBL. Dengen demikian pelaksanaan program CSR oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sangatlah transparan dalam pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangannya. Pelaksanaan program CSR yang berhasil tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya yang ada yaitu sumber daya modal dan sumber daya manusia, keduanya harus berimbang untuk dapat mewujudkan program CSR yang baik. Komitmen dan dukungan juga merupakan salah satu poin penting untuk keberlanjutan suatu program atau kegiatan dalam suatu perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Klaten dalam menjaga keberlanjutan dari program CSR ini haruslah mendapat dukungan dari setiap lapisan manajemen baik dari tingkat pusat, wilayah, maupun cabang. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja, komitmen khususnya dari para pejabat pembuat kebijakan sangatlah diperlukan untuk tetap menjaga keberlangsungan program ini. Wujud keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan CSR khususnya pada hasil dari program CSR itu sendiri juga merupakan faktor pendorong terwujudnya program CSR yang berkelanjutan (sustainable). Keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana program CSR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten terlihat pada bentuk kerja sama antara perusahaan dengan pihak ketiga. Sedangkan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola hasil program CSR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten terlihat pada upaya pengembangan sarana dan prasarana yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat yang selanjutnya masyarakat kelola untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebuah perusahaan hendaknya juga memperhatikan stakeholdernya, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan.

71


digilib.uns.ac.id

Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Bila hal ini tidak menjadi perhatian oleh perusahaan, maka dapat membentuk suatu pola pikir di masyarakat bahwa dalam pelaksanaan program CSR PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk melaksanaan program ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam undang-undang, bukan melakukan atas dasar keinginan untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pihak penyelenggara dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero)

Tbk

harus

mampu

memperhatikan

dan

memuaskan

para

stakeholdernya terkhusus kepada masyarakat karena masyarakat merupakan sasaran dalam pelaksanaan program ini. CSR yang berkelanjutan tidak hanya menguntungkan pada pihak masyarakat saja akan tetapi pihak perusahaanpun memiliki keuantungannya sendiri apabila melaksanakan program CSR ini dengan proses yang konsisten dan berjangka panjang. Sehingga eksistensi bisnis tetap terjaga dengan baik yang sekaligus berperan aktif di dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berdaya guna bagi komunitas lokal, negara maupun dunia.

72


digilib.uns.ac.id

C. Hambatan yang timbul serta solusi yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. 1. Hambatan yang dialami oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten, diakui tidak ada hal yang menghambat dalam pelaksanaan CSR perusahaan di wilayah Klaten. Pelaksanaan CSR oleh Kantor Cabang Klaten sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari besarnya sumber dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk penyaluran program CSR. Adanya komitmen dan dukungan dari setiap lapisan manajemen mulai dari tingkat pusat, wilayah, maupun cabang dan turut sertanya masyarakat dalam mengelola hasil program CSR sangat berdampak positif dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan dari CSR ini sebagaimana yang diharapkan guna pemberdayaan masyarakat dapat terwujud. Pada hakikatnya, Kantor Cabang Klaten telah melaksankan realisasi program CSR sesuai dengan amanat dari Kantor Pusat sehingga tidak ada masalah yang menghambat. Namum demikian, menurut hasil observasi dan analisa yang penulis lakukan, kurangnya informasi pada masyarakat tentang program CSR PT bank Rakyat Indonesia (Peresero) Tbk. Kantor Cabang Klaten dapat menjadi suatu persoalan. Pernyataaan tersebut diamini oleh Ibu Tarti, salah seorang pedagang di Pasar Kembang, Kecamatan Kemalang. Dalam wawancara yang dilakukan pada 30 Maret 2014, dipaparkan bahwa tidak ada informasi yang narasumber terima mengenai program CSR BRI. Sebagai warga masyarakat sekaligus nasabah BRI yang lokasi usahanya dekat dengan Kantor Teras BRI, narasumber hanya mengetahui tentang jasa kredit dan produk simpanan BRI. Tidak adanya pihak yang memberi tahu dan minimnya sumber informasi seperti spanduk atau brosur menimbulkan kurang

73


digilib.uns.ac.id

dimengertinya apa itu program CSR. Padahal sebagai seorang wirausaha, narasumber dapat memanfaatkan program CSR melalui Program Kemitraan. Pernyataan sedikit berbeda diutarakan oleh Mbak Ning, salah seorang warga di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang. Dalam wawancara yang diadakan pada hari yang sama, dipaparkan mengenai informasi yang diterima berkaitan dengan penyaluran program CSR oleh Bank BRI. Ketika berapa waktu yang lalu pihak Bank BRI Kantor Cabang Klaten akan memberikan bantuan air bersih untuk warga masyarakat di desanya, narasumber sudah mengetahuinya. Informasi tersebut diketahui dari Kepala Desa yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat setempat. Sebagai salah seorang pengurus di desanya, narasumber tidak mengetahui bahwa bantuan tersebut merupakan realisasi dari program CSR, bantuan dianggap sebagai sumbangan sukarela. Informasi yang kurang komprehensif tersebut menimbulkan salah paham masyarakat tentang program CSR BRI. Selain kurangnya informasi kepada masyarakat, tidak adanya unit khusus di Kantor Cabang yang bertugas untuk menangani program CSR dapat menghambat pelaksanaan program CSR karena menyebabkan ketidak optimalan dalam pelaksanaan CSR. Pelaksanaan program CSR di tingkat cabang dilaksanakan oleh seorang Account Officer (AO) Program. Melihat pada tugas kerjanya, AO Program bisa dikatakan sebagai motor penggerak bisnis di kantor cabang. Sebagai motor penggerak bisnis di tingkat cabang para AO ini mempunyai target yang harus dicapai sedangkan untuk pelaksanaan program CSR meskipun dana telah di breakdown ke tiap cabang namun program CSR ini tidak memiliki target keberhasilan sehingga mengakibatkan tugas sebagai pelaksana program CSR di tingkat cabang menjadi kurang optimal. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menyalurkan program CSR nya dalam skema PKBL dengan cukup baik yang diakui sejauh ini tidak ada hambatan yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya. Namum menurut penulis adanya kekurangan dalam pelaksanaannya dapat menjadi

74


digilib.uns.ac.id

suatu persoalan yang akan meninbulkan dampak bagi pelaksanaan program CSR perusahaan selanjutnya. Meski dikatakan, bahwa tidak ada hambatan yang terjadi namun persoalan-persoalan justru muncul ketika proses pelaksanaan program CSR oleh Kantor Cabang Klaten. Adanya peraturan ganda tentang pelaksanaan CSR pada perseroan yang merupakan BUMN menimbulkan pertanyaan tersendiri dalam pelaksanaan CSR oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggung jawab sosial bagi perusahaan yang tergolong badan usaha berbadan hukum dengan kriteria perseroan terbatas, tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu Pemerintah juga mengatur tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN di Indonesia melalui regulasi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kedua regulasi tersebut memiliki tujuan yang sama akan tetapi dipandang berbeda dalam tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu jika tidak dipahami dengan cermat maka akan menimbulkan kesalahan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten. Tabel 4. Persoalan dalam Pelaksanaan CSR Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten

No 1

Persoalan

Dampak

Informasi pada masyarakat kurang

Ketidak

tahuan

masyarakat

tentang program Kesalah pahaman masyarakat tentang bentuk program 2

Belum adanya unit khusus

Pelaksanaan CSR tidak optimal Tidak ada indikator

75


digilib.uns.ac.id

keberhasilan CSR 3

Regulasi ganda

Kesalahan pelaksanaan Pelaksanaan tidak efisien

Sumber: Observasi Di era modern sekarang ini, informasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan sudah menjadi kebutuhan pokok yang tak terpisahkan guna mendukung seluruh aktivitasnya. Informasi merupakan berita yang memiliki manfaat atau kegunaan bagi seseorang bahkan orang banyak, yang mana berita tersebut belum diketahui kepastian benar atau tidaknya. Tujuan dari informasi adalah memberikan pemahaman kepada orang yang mulanya tidak tahu sehingga orang tersebut mengerti atau memahaminya. Hal yang menjadi persoalan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten ialah kurangnya pemberian informasi kepadanya masyarakat tentang adanya program CSR perusahaan. Informasi yang diberikan hanya sebatas pada pemberitahuan melalui pemberitaan di media ketika proses pelaksanaan CSR dilakukan. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Klaten menimbulkan kurangnya pemahaman masyarakat, akan adanya program CSR berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Setiap bantuan yang diberikan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten dimaknai sebagai suatu sumbangan sukarela yang diberikan perusahaan, masyarakat tidak mengetahui maksud, tujuan, dan dalam rangka apa sumbangan itu diberikan.

Proses pemberiaan informasi yang dilakukan

dengan jelas dan menyeluruh, akan memberikan pemahaman yang lebih rinci pada masyarakat tentang adanya suatu bentuk kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan penafsiran ganda akan maksud pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses tersebut dapat dilakukan melalui media-media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

76


digilib.uns.ac.id

Dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat, akan mempermudah perusahaan dalam merealisasikan program CSR kedepannya. Masyarakat yang membutuhkan dapat langsung menghubungi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten untuk mengajukan permohonan bantuan melalui program CSR dengan skema PKBL. Perusahaan merupakan organisasi formal berupa persekutuan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Adanya struktur organisasi yang jelas dalam perusahaan dirasa dapat memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan dari perusahaan.

Untuk

menjalankan

kegiatan,

perusahaan

tentunya

membutuhkan adanya pegawai atau karyawan yang dipekerjakan untuk menjalankan tugas. Tugas merupakan pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Klaten, dalam pelaksanaan progam CSR mempercayakan tugas tersebut kepada seorang Account Officer (AO). Dalam struktur organisasi perusahaan pada kantor cabang, seorang AO memiliki tugas dan kewajiban yang secara umum adalah mengelola kredit nasabahnya. Namun, selain tugas pokok tersebut AO diberi tugas untuk melaksanakan perealisasian program CSR, dari tahap awal hingga penyaluran dana CSR semua dilakukan oleh seorang AO. Pada dasarnya AO memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan nasabah yang dalam hal ini merupakan masyarakat yang memberikan keuntungan langsung bagi perusahaan, tetapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program CSR seorang AO dituntut untuk mengerti kebutuhan masyarakat yang bukan merupakan nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten.

77


digilib.uns.ac.id

Adanya tugas ganda tersebut membuat pelaksanaan program CSR di Kantor Cabang menjadi kurang optimal, tidak adanya unit atau bagian khusus untuk mengurusi program CSR akan berdampak pada beban kerja seorang AO. Tidak adanya indikator untuk mengukur target keberhasilan dari program CSR membuat tugas sebagai pelaksana program CSR di kantor cabang terlihat tidak optimal. AO sebagai pihak yang ditugaskan untuk mengurusi dirasa hanya menjalankan amanat saja, selebihnya kembali pada tugas pokoknya yaitu sebagai ujung tombak untuk membangun sektor riil demi keberhasilan perusahaan. Amanat penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN telah dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN. Hampir seluruh sektor perekonomian nasional, antara

lain

pertanian,

perikanan,

kehutanan,

industri

pengolahan,

pertambangan, akomodasi, perdagangan besar, konstruksi, keuangan, telekomunikasi, transportasi, energi dan listrik atau tercatat 13 (tiga belas) bidang usaha yang dikelola oleh BUMN merupakan sektor vital dalam perekonomian nasional (Kementerian BUMN: www.bumn.go.id). Mencermati ketentuan Pasal 2 jo Pasal 66 ayat (1) jo Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang BUMN, mempertegas BUMN memiliki tugas sosial. Tugas sosial

yang

dimaksud

melalui

kegiatan

usaha

yang

memberikan

kemanfaatan umum dan pelayanan masyarakat demi kesejateraan umum masyarakat. Peran sosial BUMN dalam bingkai tanggung jawab sosial perusahaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Kegiatan sosial BUMN sebagaimana diatur

dalam

peraturan

tersebut

merupakan

Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan

78


digilib.uns.ac.id

memberikan aturan teknis penyelenggaran tanggung jawab sosial bagi BUMN. Termasuk Persero dan Persero Terbuka yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diatur dalam Peraturan Menteri BUMN ini mengenai penyelenggaraan PKBL sebagai manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal

88

Undang-Undang

BUMN

menjadi

landasan

yuridis

pembentukan peraturan ini, ketentuan mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan keputusan menteri. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang mana keputusan ini dirasa kurang memberikan kekuatan hukum. Melepaskan permasalahan tersebut, pada tahun 2007 dibentuk suatu peraturan menteri untuk mengatur standar operasional pelaksanaan PKBL. Batasan pendanaan dalam program kemitraan adalah 2 % (dua Persen) dari penyisihan laba yang telah dikurangi pajak. Mengingat pendapatan laba tiap perusahaan BUMN berbeda maka masing-masing perusahaan BUMN memberikan batasan dana yang berbeda pula bagi tiap mitra binaan dari perusahaan BUMN. Bantuan dana yang disalurkan ini harus dikembalikan dengan ditumpangi beberapa persen bunga. Jadi secara tidak langsung bentuk bantuan dana ini layaknya kredit pada lembaga keuangan bank dengan penambahan bunga yang tidak setinggi lembaga keuangan maupun lintah darat. Atas ketentuan di atas tampak bahwa prinsip tanggung jawab sosial perusahaan diakomodasi dalam ketentuan Peraturan Menteri BUMN yang menekankan

pada

kepatuhan

hukum.

Ketentuan

BUMN

yang

mengaplikasikan PKBL merupakan konsep CSR yang lebih tegas pada taat hukum untuk memenuhi tuntutan norma yang terkandung.

79


digilib.uns.ac.id

Sementara itu tanggung jawab sosial perusahaan dalam UndangUndang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai batasan operasional definisi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta dalam Pasal 74 diatur mengenai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagaimana disebutkan oleh Fuller bahwa suatu sistem hukum tidak diperkenankan mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain (Riduan Syahrani, 1999:171). Aturan PKBL dalam Undang-Undang BUMN dan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 telah sejalan namun dengan aturan CSR secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diuraikan pada bahasan di atas, tampak suatu pertentangan. Mencermati Pasal 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan terhadap Perseroan diberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga BUMN yang berbentuk Persero pun tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas selain pada Undang-Undang BUMN. Dengan demikian aturan tanggung jawab sosial perusahaan baik dalam bingkai CSR maupun PKBL harus ditaati oleh Persero. Sebaliknya pertentangan dalam sistem hukum tanggung jawab sosial perusahaan ini, tampak pada sumber pendanaan program, bentuk program, dan besaran pendanaan program. 2. Solusi untuk mengatasi persoalan Berkitan dengan hambatan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mencoba menanyakan dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada narasumber di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Klaten, wawacara dilakukan dengan Ibu Rini melalui media chat pada tanggal 3 April 2014. Mengenai informasi yang kurang gencar, narasumber memamarkan hal tersebut terjadi bukan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi. Konsep penyebaran informasi yang diberikan PT Bank Rakyat Indonesia

80


digilib.uns.ac.id

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten hanya sebatas pemberitahuan pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tahu bahwa Bank BRI Kantor Cabang Klaten turut melaksanakan CSR bukan informasi yang berupa iklan atau semacamnya. Bila masyarakat mengininkan informasi lebih lanjut tentang program CSR maka yang bersangkutan bisa datang langsung kantor cabang untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas. Saat ini setiap pelaksanaan CSR selalu di informasikan ke publik yaitu melalui pemberitaan di media cetak maupun elektronik seperti koran dan radio, juga pemberitaan yang sifatnya langsung di tempat acara tersebut. Tujuannya agar publik mengetahui telah diadakan program CSR oleh BRI yang ditujukan untuk masyarakat. Informasi ke publik bersifat wajib karena merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan pelaksanaan CSR sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam kaitannya dengan belum adanya unit khusus untuk mengurusi pelaksanaan program CSR di kantor cabang, narasumber menjelaskan bahwa pada dasarnya kantor cabang merupakan unit pelaksana kegiatan CSR yang semua ketentuannya telah ditetapkan oleh kantor pusat. Namun begitu, kantor cabang tetap bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses pelaksanaannya dari awal permohonan hingga setelah terlaksananya program CSR. AO Program yang ditugaskan untuk mengurusi pelaksanaan CSR di kantor Cabang, memiliki tanggung jawab untuk mendampingi para mitra binaan dalam Program Kemitraan untuk dapat menerapkan manajemen keuangan yang baik, manajemen usaha yang baik, dan memasarkan produknya yang benar. Dengan tujuan agar mitra binaan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara-cara mengembangkan usaha yang sehat dan bagus. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evalusi dari pihak perusahaan guna kepentingan penyaluran program CSR kedepannya.

81


digilib.uns.ac.id

Bentuk pertanggung jawaban yang lain adalah dengan membuat laporan kepada stakeholders tentang pelaksanaan program CSR. Segala bentuk penyaluran program CSR yang telah dilaksanakan harus dibuatkan laporan sebagai bentuk keterbukaan informasi yang tidak hanya ditujukan bagi pemegang saham saja, namun pada masyarakat juga. Tidak ada nya unit khusus yang mengelola CSR di kantor cabang lebih dikarenakan pelaksanaan CSR yang sifatnya insidental yang tidak selalu ada setiap harinya. Karena pada dasarnya tujuan utama dari perusahaan adalah untuk mencari laba terlebih lagi bank merupakan tempat menghimpun dana sehingga fokus kerjanya lebih kepada kegiatan seharihari. Pada dasarnya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cukup melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahan berdasarkan amanat Undang-Undang BUMN yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Amanat konstitusi dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pada intinya cabang hidup yang vital dikuasai negara yang akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Cita dan tujuan inilah yang menjadi landasan filosofis pelaksanaan PKBL oleh BUMN. Laba BUMN didapatkan dari pengolahan sumber daya alam maupun obyek-obyek vital lain yang dimanfaatkan secara luas oleh rakyat, perlu dirancang bentuk pemberdayaan ke masyarakat. Landasan sosiologis ini, mendukung bahwa perusahaan berbentuk BUMN diharuskan untuk selalu memberi perhatian pada perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, muncul muatan materi untuk memberikan bimbingan dan bantuan pada pengusaha kecil, ekonomi lemah, koperasi maupun masyarakat. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan manifestasi bentukan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang BUMN, yang mengamanatkan

82


digilib.uns.ac.id

untuk menyisihkan laba bersih guna memberikan pembinaan usaha kecil maupun koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Melalui Pasal 88 ayat (1) ini serta didukung dengan roh konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a pada Undang-Undang BUMN, dilaksanakan peran BUMN dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian sehingga mendukung perwujudan perekonomian nasional. Korelasi perekonomian nasional dengan PKBL terdapat pada penyusunan program yang mendasarkan pada kepentingan masyarakat, dengan fokus pada Program Kemitraan yang mana memiliki basis bisnis. Melalui Program Kemitraan ini dapat diperoleh manfaat penyusunan perekonomian nasional yang kuat dengan kekuatan rakyat.

83

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Diskripsi tentang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten

Recommend Documents