BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Keadaan Geografis Kelurahan Padang Bulan

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 3.1. Keadaan Geografis Kelurahan Padang Bulan 3.1.1. Letak dan Luas Wilayah Kelurahan Padang Bulan adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.Dasar Pembentukan Kelurahan Padang Bulan adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Sirandorung Kecamatan Bilah Hulu yang mula bernama Kelurahan Persiapan Padang Bulan dan akhirnya menjadi Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara pada tahun 1996. Adapun batas-batas Kelurahan Padang Bulan adalah sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Bakaran Batu dan Kartini b. Sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Bakaran Batu. c. Sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan Sirandorung. d. Sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Sirandorung dan Kartini

Universitas Sumatera Utara

Luas Kelurahan Padang Bulan yaitu kurang lebih 300 Ha, terbagi atas 10 lingkungan yang terdiri dari daerah pemukiman/perumahan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya. Berikut merupakan tabel tentang luas wilayah kelurahan yang menjadi daerah lokasi penelitian:

Tabel 3.1 Luas wilayah Kelurahan Padang Bulan No

Lingkungan

Luas Wilayah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setia 20 Ha Nenas. I 15 Ha Nenas. II 17 Ha Padang Bulan 25Ha Balai Desa 25 Ha Gang Aman 15 Ha Sumber Beji A 25 Ha Sumber Beji B 35 Ha Kampung Sawah. 75 Ha Terminal. 48 Ha Jumlah 300 Ha Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014 3.1.2. Pendidikan Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka ketersediaan sarana pendidikan baik formal maupun non formal, menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang kelancaran proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kelurahan Padang Bulan memiliki sarana pendidikan dari


jenjang pendidikan tingkat TK sampai perguruan tinggi. Berikut ini disajikan tabel fasilitas pendidikan:

Tabel 3.2. Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Padang Bulan No Fasilitas Pendidikan 1 PAUD

Jumlah 3

2 3 4 5 6

TK 3 SD 3 SMP SMA Perguruan Tinggi 3 Jumlah 12 Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014

3.1.3. Kesehatan Keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan jaraknya dekat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.Adapun tabel fasilitas kesehatan di Kelurahan Padang Bulan seperti dibawah ini: Tabel 3.3 Sarana Fasilitas Kesehatan Kelurahan Padang Bulan No Fasilitas Kesehatan 1 Rumah Sakit 2 Puskesmas

Jumlah -


3 4

Poliklinik Kelurahan 2 Balai Kesehatan Ibu dan Anak 3 Jumlah 5 Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014 3.1.4. Agama Salah satu ciri dari penduduk Kelurahan Padang Bulan adalah keberagaman agama yang dianut, kehidupan beragama di daerah ini cukup rukun dan tenteram. Untuk menjalankan ibadahnya masing – masing, diperlukan sarana peribadatan yang akan dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Sarana Ibadah di Kelurahan Padang Bulan No 1

Sarana Ibadah Mesjid

Jumlah 12

2 3 4

Mushalla 10 Gereja Kuil Jumlah 22 Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014

3.2. Demografi Penduduk 3.2.1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk di Kelurahan Padang Bulan sampai dengan April 2014 adalah 12.498 jiwa, terdiri dari 2.907 Kepala Keluarga dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut jenis kelamin maka jumlah penduduk di Kelurahan Padang Bulan berjumlah sebanyak:


Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No

Laki-Laki

Perempuan

Setia 1.695 jiwa 834 jiwa Nenas. I. 800 jiwa 380 jiwa Nenas. Ii. 809 jiwa 402 jiwa Padang Bulan. 1.386 jiwa 651 jiwa Balai Desa. 2.534 jiwa 1.342 jiwa Gang Aman. 975 jiwa 485 jiwa Sumber Beji. A. 572 jiwa 298 jiwa Sumber Beji. B. 842 jiwa 407 jiwa Kampung Sawah. 1.404 jiwa 706 jiwa Terminal. 1.481 jiwa 714 jiwa Jumlah 12.498 jiwa 6.219 jiwa Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014

861 jiwa 420 jiwa 407 jiwa 735 jiwa 1.192 jiwa 490 jiwa 274 jiwa 435 jiwa 698 jiwa 767 jiwa 6.279 jiwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lingkungan

Jumlah Penduduk

Jumlah Rumah Tangga 309 KK 248 KK 199 KK 350 KK 549 KK 197 KK 127 KK 227 KK 337 KK 364 KK 2.907 KK

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Padang Bulan adalah perempuan, yaitu sebanyak 6.279 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 6.219 jiwa.


b. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Adapun jenis pekerjaan penduduk Kelurahan Padang Bulan sangat beragam, antara lain:

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Petani/ PNS/TNI/ Industri Lainnya Pekebun Polri Setia 15 jiwa 25 jiwa 65 jiwa 1.590 jiwa Nenas I 21 jiwa 13 jiwa 32 jiwa 734 jiwa Nenas II 25 jiwa 14 jiwa 35 jiwa 735 jiwa Padang Bulan. 51 jiwa 17 jiwa 75 jiwa 1.243 jiwa Balai Desa. 47 jiwa 20 jiwa 123 jiwa 2.344 jiwa Gang Aman 18 jiwa 12 jiwa 25 jiwa 920 jiwa Sumber Beji. A. 55 jiwa 20 jiwa 32 jiwa 465 jiwa Sumber Beji. B. 49 jiwa 15 jiwa 37 jiwa 741 jiwa Kampung Sawah 112 jiwa 12 jiwa 113 jiwa 1.167 jiwa Terminal. 219 jiwa 36 jiwa 87 jiwa 1.139 jiwa Jumlah 612 Jiwa 184 Jiwa 624 Jiwa 11.078 Jiwa Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014 Lingkungan

Jumlah 1.695 jiwa 800 jiwa 809 jiwa 1.386 jiwa 2.534 jiwa 975 jiwa 572 jiwa 842 jiwa 1.404 jiwa 1.481 jiwa 12.498 Jiwa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk di Kelurahan Padang Bulan memiliki banyak variasi pekerjaan diluar daripada petani, industri, PNS, atau lainnya, misalnya saja dengan membuka usaha sendiri atau wiraswasta.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama


Menurut agama dan keyakinan yang dianut, penduduk di Kelurahan Padang Bulan menganut 5 jenis agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu. Uraiannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Agama No

Lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Setia Nenas. I. Nenas. II Padang Bulan. Balai Desa. Gang Aman Sumber Beji A Sumber Beji B Kp Sawah Terminal. Jumlah

Islam

AGAMA Kristen Katholik

Hindu

Budha

1.629 Jiwa 800 Jiwa 800 Jiwa 1.359 Jiwa 2.458 Jiwa 819 Jiwa 555 Jiwa 717 Jiwa 1.334 Jiwa 1.259 Jiwa

34 Jiwa 9 Jiwa 21 Jiwa 76 Jiwa 146 Jiwa 17 Jiwa 117 Jiwa 56 Jiwa 148 Jiwa

16 Jiwa 4 Jiwa 4 Jiwa -

-

16 Jiwa 6 Jiwa 6 Jiwa 4 Jiwa 14 Jiwa 74 Jiwa

11.730 Jiwa

624 Jiwa

24 Jiwa

-

120 Jiwa

Jumlah Penduduk 1.695 jiwa 800 jiwa 809 Jiwa 1.386 Jiwa 2.534 Jiwa 975 Jiwa 572 Jiwa 842 jiwa 1.404 Jiwa 1.481 Jiwa 12.498 Jiwa

Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014 Dari tabel diatas diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Padang Bulan beragama Islam yaitu sebanyak 11.730 jiwa, Kristen sebanyak 624 jiwa, Katolik sebanyak 24 jiwa, dan Budha sebanyak 120 jiwa.


3.3.Jumlah Lingkungan Jumlah lingkungan yang terdapat di wilayah Kelurahan Padang Bulan adalah sebanyak 10 (sepuluh) lingkungan, dengan masing-masing Kepala Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jumlah Lingkungan dan Nama Kepala Lingkungan No

Lingkungan

Kepala Lingkungan

1

Lingkungan Setia

Julkifli Lubis

2

Lingkungan Nenas I

Suhaimi Nasution

3

Lingkungan Nenas II

Ridwan Dalimunte

4

Lingkungan Padang Bulan

Syaiful Bahri Nasution

5

Lingkungan Balai Desa

Mijo

6

Lingkungan Gang Aman

Bahrum Ritonga

7

Lingkungan Sumber Beji A

Syahrial Efendi Dalimunte

8

Lingkungan Sumber Beji B

Jumino

9

Lingkungan Kampung Sawah

Rasman

10

Lingkungan Terminal

Pangadilan Hasibuan

Sumber: Profil Kelurahan Padang Bulan 2014 3.4.Arah dan Kebijakan Umum Bidang Pembangunan yang Dikelola Arah dan kebijakan umum bidang pembangunan yang dikelola di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi


Kelurahan (Tupoksi) Kelurahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Pada pasal 4 disebutkan tugas pokok kelurahan adalah sebagai berikut: Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan lain yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pada pasal 5 disebutkan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Lurah mempunyai tugas antara lain: 1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 2. Pemberdayaan masyarakat; 3. Pelayanan masyarakat; 4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; 5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan terdapat Susunan Organisasi Kelurahan dengan masing-masing kebijakan umum yang berdasarkan pada Tupoksinya masing-masing yaitu: 1. Sekretaris Lurah Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh perangkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:


a. Menyusun rencana kegiatan kerja; b. Mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang tugas; c. Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja lingkungan; d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan kelurahan; e. Melaksanakan

kegiatan

administrasi

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan rumah tangga, dan barang inventaris kelurahan; f. Membantu Lurah dengan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan dan Kepala Lingkungan; g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi perangkat Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; h. Menyusun dan menyajikan data statistik dan grafik atau visualisasi data perangkat Kelurahan; i.

Melakukan pemeriksaan administrasi dan memberikan paraf untuk kelanjutan proses penyelesaian urusan surat menyurat;

j.

Mengevaluasi dan menyusun laporan bulanan, berkala, dan tahunan serta mengkoordinasikannya dengan unit terkait;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 2. Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan.Untuk


melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

maka

seksi

pemerintahan

mempunyai fungsi: a. Menyusun rencana kegiatan kerja; b. Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang pemerintahan; c. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan lingkungan dan masyarakat; d. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; f. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan; g. Membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mencatat Surat Kematian/Kelahiran, mencatat Surat Pindah/Mandah masuk dan keluar; h. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi kelurahan; i.

Membantu Lurah dalam kegiatan pembinaan kegiatan Sosial Politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;

j.

Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;


l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi antara lain: a. Menyusun rencana kegiatan kerja; b. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum d. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat dan melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga; g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban; h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil; i.

Membina kegiatan siskamling;

j.

Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang


berkaitan

dengan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

mengkoordinasikannya kepada instansi terkait; k. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban; l.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan

perekonomian

dan

pembangunan

di

wilayah

Kelurahan.Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan kerja; b. Mengumpulkan,

mengolah,

dan

mengevaluasi

data

di

bidang

perekonomian dan pembangunan; c. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat; d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;


e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi

untuk

meningkatkan

perekonomian

dan

pelaksanaan

pembangunan; f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan kelurahan; g. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan di kelurahan; h. Membantu, membina, dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD); i.

Membina kelompok-kelompok industri, koperasi, dan pendidikan;

j.

Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, maka Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat; c. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat;


d. Membantu

pelaksanaan

pembinaan

kegiatan

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya; e. Melakukan pembinaan dalam bidang kegiatan olah raga dan sosial budaya; f. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; g. Membantu kegiatan mengumpulkan zakat, infaq, dan shadaqah; h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI); i.

Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Umum Seksi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi, kebersihan, serta sarana dan prasarana umum.Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Seksi Umum mempunyai fungsi antara lain: a. Menyusun rencana kegiatan kerja; b. Menyusun program peningkatan pelayanan umum; c. Menyusun program dan

menyelenggarakan

pembinaan pelayanan

kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan d. Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; e. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan umum;


f. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yang memerlukan legalisasi Lurah; g. Melakukan pembinaan kepada lingkungan tentang peningkatan pelayanan umum; h. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur tetap pelayanan umum; i.

Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah serta kebijaksanaan Pemerintah kepada seluruh perangkat Kelurahan maupun masyarakat;

j.

Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas. BAB IV PENYAJIAN DATA Metode kualitatif adalah metode yang lazim digunakan dalam penelitian

ilmu sosial.Penelitian kualitatif menggunakan observasi terstruktur maupun tidak terstruktur dan interaktif komunikatif sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam dan peneliti menjadi instrumen utamanya. Data yang diperoleh tersebut berbentuk kata-kata dan di analisis dalam terminologi respon- respon individual, kesimpulan deskriptif atau bisa keduanya.Tujuan analisis adalah untuk mengorganisasikan data ke dalam makna, interpretasi individual atau kerangka kerja yang menjelaskan fenomena-fenomena yang

dikaji.Kesimpulan

yang

dirumuskan

tidak

dimaksudkan

untuk

menggeneralisasikannya kedalam populasi yang lebih besar.


Penelitian ini dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.Temuan-temuan kualitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya.Pada konteks ini, statement-statement relasional digunakan dalam kerangka pengembangan teori. Setelah dilakukan penelitian dan melakukan pengumpulan data maka telah dikumpulkan sejumlah data, baik data primer yang diperoleh hasil wawancara dari berbagai informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumen-dokumen milik Pemerintah Kelurahan Padang Bulan dan tinjauan sumber pustaka lainnya.Data-data yang dikumpulkan tersebut merupakan data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pengurusan Kartu Keluarga (KK). 4.1. Pelayanan Publik di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah pelayanan administrasi di Kelurahan Padang Bulan, yaitu pelayanan Kartu Keluarga (KK). 4.1.1. Kartu Keluarga Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.40 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga atau selanjutnya yang disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang


nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas KKBCS Kabupaten Labuhanbatu. Adapun yang menjadi persyaratan dalam mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan yaitu: 1. Surat pengantar dari RT/RW; 2. Mengisi formulir permohonan kartu keluarga; 3. Melampirkan surat keterangan pindah datang (bagi yang pindah); 4. Melampirkan fotocopy kutipan akta nikah/perkawinan; 5. Melampirkan fotocopy kutipan akta kelahiran/surat kelahiran dari doktor/bidan/penolong kelahiran (untuk penambajakan anak); 6. Persyaratan lain yang diperlukan. Catatan: Untuk pemecahan Kartu Keluarga (KK), harus melampirkan KK lama. 4.1.2. Tata Cara Dalam Pengurusan Kartu Keluarga (KK) Masyarakat

Masyarakat mengambil surat keterangan di RT/RW

Desa/Kelurahan 1. Mencatat ke dalam buku harian peristiwa kependudukan 2. Melakukan verifikasi dan validasi kependudukan 3. Kepala desa/lurah menandatangani formulir

Membawanya ke kantor Camat dan Dinas Catatan Sipil untuk proses lebih lanjut


Penjelasan: 1. RT & RW a. Pemohon mengurus Surat Pengantar Domisili atau Permohonan KK Penduduk WNI yang menerangkan mengenai alamat domisili penduduk WNI atau penduduk orang asing tinggal tetap. 2. Kelurahan a. Pemohon mengisi Formulir Biodata Penduduk WNI dan Formulir Permohonan KK; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK; e. Pemohon meneruskan berkas formulir permohonan kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan. 3. Kecamatan a. Menerima, meneliti dan mengagendakan berkas permohonan; b. Menerima pembayaran Retribusi dan memberikan Resi pembayaran sebagai tanda bukti untuk pengambilan kartu keluarga; c. Memasukkan data ke komputer untuk dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;


d. Melakukan proses pemutakhiran data kependudukan berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; e. Menyetorkan Retribusi dan menerima bukti setoran dari Dinas Kependudukan dan Pemukiman. 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil a. Melakukan proses pengiriman hasil perekaman data dari Kecamatan setelah Konsolidasi; b. Melakukan proses pencetakan kartu keluarga, sejak penerimaan hasil perekaman data; c. Meneliti hasil cetakan KK dengan hasil rekaman data dari Kecamatan; d. Menerima pembayaran retribusi dan memberikan resi sebagai bukti pembayaran dari Kecamatan; e. Melayani pengambilan KK kepada petugas Kecamatan; f. Menyetorkan Retribusi dan menerima tanda bukti setoran dari Dinas Pendapatan Daerah. 5. Kecamatan a. Menerima dan meneliti hasil cetakan KK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di tandatangani; b. Menerima

resi

pembayaran

dari

pemohon

sebagai

tanda

bukti

pengambilan KK, serta menarik KK lama dari pemohon;


c. Menyerahkan KK lembar I kepada pemohon, lembar II untuk arsip ke Kecamatan, lembar III untuk Kelurahan, dan IV untuk ketua RT lewat Kelurahan; d. Mencatat data penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dalam Buku Induk Penduduk. Berdasarkan tata cara pengurusan KK diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik khususnya pengurusan KK di tingkat kelurahan hanya mengeluarkan surat pengantar dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon untuk kemudian di proses lebih lanjut di kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 4.1.3. Penetapan Tarif dan Waktu Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.40 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Penetapan tarif dasar untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK), penetapan tarif dasar untuk pelayanan Kartu Keluarga (KK) adalah: 1. Pengurusan KK baru, untuk Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dikenakan biaya atau gratis. Sementara, untuk Warga Negara Asing (WNA) dikenakan biaya Rp 38.000,00. 2. Penggantian KK, untuk WNI dikenakan biaya sebesar Rp 35.000,00, sementara untuk WNA dikenakan biaya sebesar Rp 75.000,00. Sementara, waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan KK ini adalah 14 hari kerja 4.2. Identitas Informan


Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak-pihak yang berperan dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan, yaitu: Tabel 4.1 Identitas Informan No 1 2 3 4

Nama M.Ishak, SE Muliyono Erwinsyah Nst, SE Syahdan Saibani Rambe

Jabatan Kepala Lurah Sekretaris Lurah Kepala Seksi Pemerintahan Staf Kelurahan

5 6

Mijo M. Syafriandi

7

Riswan Hadi

8

Rocky Saleh

Kepala Lingkungan Balai Desa Masyarakat Lingkungan Balai Desa Masyarakat Lingkungan Sumber Beji Masyarakat Lingkungan Sumber Beji

4.3. Hasil Wawancara Dalam

penelitian

deskriptif

dengan

pendekatan

kualitatif

yang

menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data, maka peneliti telah mewawacarai lima (5) orang informan yang memiliki peranan dan pemahaman mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan. Adapun tahapan dalam proses wawancara adalah sebagai berikut:


a. Menyusun daftar pertanyaan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan mempersiapkan alat dokumentasi atau alat perekam. b. Melakukan wawancara dengan informan-informan yang berperan langsung dan memiliki pemahaman menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci sekaligus informan utama adalah Kepala Lurah Padang Bulan. Sementara yang menjadi informan utama lainnya adalah masyarakat yang melakukan pengurusan KK . Sedangkan yang menjadi informan tambahan adalah pegawai kelurahan Padang Bulan. Tipe wawancara yang digunakan peneliti adalah terstruktur dimana sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan dengan judul atau masalah yang akan diteliti. Namun dalam prosesnya sendiri, peneliti tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan baru sehingga dapat menggali lebih dalam. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. 4.3.1. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PADANG BULAN Berdasarkan Keputusan MENPAN No.26/KEP/M.PAN/2/2004 dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas yang ingin diteliti oleh penulis dalam hal ini, meliputi:


4.3.1.1.Penerapan Tingkat Ketelitian Pegawai, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Profesionalitas Petugas termasuk Kedisiplinan, dan Kejelasan Aturan (Perundang-Undangan). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diperoleh informasi bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam hal ketelitian pegawai, kelengkapan sarana dan prasarana, profesionalitas petugas dan kejelasan aturan sudah diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan pegawai Kelurahan Padang Bulan sudah bekerja dengan teliti, dapat dilihat dari ketelitian pegawai dalam proses pengurusan berkas-berkas masyarakat yang mengurus Kartu Keluarga (KK) apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Jika ternyata belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan dan diminta untuk melengkapinya kembali karena jika tidak lengkap maka pihak kecamatan tidak akan memproses berkas tersebut dan akan mengembalikannya lagi ke kelurahan. Untuk sarana dan prasarana, Kantor Lurah Padang Bulan telah memiliki komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, printer, dan Alat Tulis Kantor (ATK) lainnya untuk mempercepat proses pengurusan KK, selain itu juga tersedia papan-papan pengumuman di depan pintu masuk kelurahan yang memberikan informasi seperti aturan-aturan, peta wilayah, tupoksi ataupun foto pejabat. Meskipun ruang tunggu yang disediakan untuk masyarakat yang melakukan pengurusan tidak cukup nyaman karena tidak adanya larangan untuk tidak merokok di kawasan kantor Lurah. Fasilitas dalam bekerja merupakankelengkapan yang seharusnya dimiliki oleh Kelurahan Padang dalam mencapai tujuannya, baik itu dari segi sumber daya


manusia dalam hal ini pegawai serta fasilitas lainnya seperti komputer dan printer yang nantinya akanmemberikan peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi.Mengenai profesionalitas pegawai menurut pengamatan saya sudah cukup baik, karena mereka sudah dibekali pelatihan sebelum bekerja sehingga memiliki pengetahuan yang luas mengenai tugas dan wewenang mereka. Apel pagi juga rutin dilakukan karena dengan cara ini secara otomatis pegawai akan datang tepat waktu, begitu pula dengan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam melakukan pengurusan KK, pegawai kelurahan berpedoman kepada kebijakan atau peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 40 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil. 27

4.3.1.2.Biaya Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Dalam hal akuntabilitas biaya pelayanan publik, Kelurahan Padang Bulan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kuangan Badan Layanan Umum, pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa tarif layanan harus mempertimbangkan aspek-aspek: kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. 27

Wawancara dengan Bapak M.Ishak, SE (Kepala Lurah Padang Bulan)


Biaya pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan adalah gratis atau tidak dipungut biaya jika pengurusan KK baru, namun jika ingin melakukan penggantian atau pemecahan KK akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan, sejauh ini belum ditemukan adanya pegawai yang menetapkan tarif sendiri untuk pembuatan KK karena Lurah Padang Bulan sendiri sering melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap kinerja pegawainya 28. Namun, jika ada masyarakat yang memberikan uang seikhlas hati sebagai ucapan terimakasih atas pelayanan yang telah diberikan, pegawai yang bersangkutan juga akan menerimanya dengan senang hati dan menganggap bahwa itu adalah rezeki. 29 4.3.1.3.Persyaratan Teknis dan Administratif dan Mekanisme Kerja yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik di Kelurahan Padang Bulan sudah sesuai

dengan

menyatakan

Keputusan

bahwa

produk

MENPAN

No.63/KEP/M.PAN/7/2003

yang

pelayanan

publik

dapat

harus

jelas

dan

dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan. Persyaratan teknis dan administratif di Kelurahan Padang Bulan sudah berjalan dengan baik, hal ini juga sudah disampaikan oleh kecamatan ke setiap kelurahan dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara pihak kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki koordinasi yang baik, misalnya saja ketika berkas masyarakat yang ingin 28 29

Wawancara dengan Erwinsyah Nst, SE (Kepala Seksi Pemerintahan) Wawancara dengan Syahdan Saibani Rambe (Staf Kelurahan)


mengurus KK ternyata tidak lengkap, maka tidak dapat diproses di tingkat kecamatan maupun ke Disdukcapil. Oleh karena itu, pihak kelurahan harus memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Mengenai mekanisme kerja, pihak kelurahan sudah melaksanakannya dengan baik yaitu dari lurah ke kantor camat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kembali lagi ke kantor camat. Adapun rangkaian tugas yang dikerjakan oleh pihak kelurahan mengenai pengurusan KK ini adalah pemohon mengisi formulir biodata penduduk WNI dan formulir permohonan KK, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan, petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, lurah menandatangani formulir permohonan KK, dan pemohon meneruskan berkas formulir permohonan kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan. 30

4.3.1.4.Solusi atau Tindakan Aparat Birokrasi Dalam Menghadapi KeluhanKeluhan Pengguna Layanan Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan atau masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah pengurusan KK, pegawai Kelurahan Padang Bulan senantiasa bersifat terbuka dan memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Dapat dilihat jika ada masyarakat yang datang ke Kelurahan mengeluhkan tentang kesulitan-kesulitan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan seperti masyarakat tidak memahami tentang alur

30



pelayanan pengurusan KK, maka pegawai kelurahan akan membantu menjelaskan dan mencari solusi yang mudah kepada masyarakat 31. Seperti informasi yang saya dapatkan melalui masyarakat bahwa keluhan masyarakat yang ditanggapi oleh pegawai sangat baik seperti sulitnya persyaratan yang diberikan dalam melakukan pengurusan, maka pegawai akan membantu memberikan solusi agar semua berjalan dengan lancar. Disamping itu, para pegawai bersedia dengan segera dalam mengambil tindakan untuk merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diterimanya. Para pegawai yang tidak dapat mengambil tindakan dengan segera, maka keluhan-keluhan tersebut akan dicatat dan disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan atau kepada orang yang memahami langsung permasalahan tersebut. Selain keluhan yang disampaikan secara langsung, disediakan juga kotak saran.Hanya saja agar keluhan ditanggapi dengan cepat, maka keluhan sebaiknya disampaikan secara lisan agar kita dapat mengetahui secara langsung solusi yang diberikan.Jika melalui kotak saran, hal ini menjadi tidak efektif karena terkadang tidak direspon dengan baik dan prosesnya juga lama sehingga tidak tepat sasaran. 32 Untuk kesediaan pegawai dalam menampung keluhan dari masyarakat sehubungan pelaksanaan pelayanan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik.Masih banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan sudah dapat ditanggapi dengan baik. Namun begitu untuk ke depannya pihak Kantor Kelurahan Padang Bulan akan 31 32

Wawancara dengan Mijo (Kepala Lingkungan Balai Desa) Wawancara dengan M.Syafriandi (Masyarakat Lingkungan Balai Desa)


selalu berupaya untuk meningkatkannya, baik itu dari segi pegawai, metode kerja, ataupun dari pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Sebab, keluhan yang diterima oleh pihak kelurahan merupan suatu bentuk ketidaknyamanan dari pelayanan yang diberikan. Untuk waktu setiap penyelesaian keluhan tergantung dari masalah apa yang terjadi. Biasanya jika keluhan tidak terlalu berat, maka pegawai akan segera mencarikan solusi tetapi jika tidak dapat diselesaikan maka akan dibahas melalui rapat untuk dibicarakan bersama. 33 4.3.2. TRANSPARANSI

PELAYANAN

PUBLIK

DI

KELURAHAN

PADANG BULAN Dalam fase penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, kedudukan dan peran aparatur pemerintah sangat penting dan menentukan.Hal ini dikarenakan aparaturpemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.Mutu atau kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan kinerja suatu organisasi.Dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan dan loyalitas masyarakat dapatdipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pelayanan tidak hanya berhubungan dengan sarana dan prasarana yang memadai, melainkan yang lebih penting adalah unsur manusia yang memberikan pelayanan.Tuntutan terhadap pelayanan yang baik adalah bagaimana bentuk dari pelayanan serta memberikan kontribusi bagi organisasi tersebut.Dengan hasil pelayanan yang baik, yang telah diberikan kepada masyarakat, dalam artian sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Maka dengan harapan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan

33



tersebut akan merasa puas, dari pelayanan yang diberikan. Hal ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan transparansi pelayanan publik di Kelurahan Padang Bulan, dapat dilihat melalui dimensi sebagai berikut: 4.3.2.1.Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga (KK) Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, danpengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Kebijakan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.40 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Padang Bulan sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.Standar pelayanan juga sudah tercantum dalam tugas dan wewenang setiap seksi pemerintahan di Kelurahan Padang Bulan.Setiap pegawai dituntut untuk dapat bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Mengenai pengawasan atau pengendalian, terdapat pengawasan formal atau langsung yang dilakukan oleh Lurah, Camat atau bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri dengan melakukan penyuluhanpenyuluhan, sementara pengawasan tidak formal dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memantau agar tidak terjadi penyimpangan


dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat sendiri, apabila terdapat ketidaksesuaian antara penyelengaaraan pelayanan dengan prosedur, maka mereka akan memberikan komplain. 34 4.3.2.2.Prosedur Pelayanan Dalam memberikan pelayanan publik kepada pengguna layanan dalam hal ini adalah masyarakat haruslah bersifat terbuka,mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.Kemudahan tahapan pelayanan dapat dilihat dari bagaimana pegawai Kelurahan Padang Bulan menjelaskansegala bentuk pelayanan melalui bagianbagian seperti adanya papan petunjuk, proses dan tata cara segala pengurusan agar masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur maupun alur ketika ingin mengurus segala sesuatu di Kelurahan Padang Bulan. Mengenai prosedur pelayanan di Kelurahan Padang Bulan dalam hal ini adalah pengurusan KK sudah bersifat terbuka dan ditekankan kepada setiap pegawai agar tidak berbelit-belit dalam melakukan pengurusan.Namun, tidak dapat dipungkiri jika ada pegawai yang secara diam-diam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.Mengenai informasi prosedur pelayanan, kelurahan memang tidak menyiapkan pegawai khusus untuk melayani dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam pengurusan, namun seluruh pegawai Kelurahan telah berkomitmen untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.Selain itu, kelurahan juga menyiapkan informasi yang tertera di papan-papan pengumuman yang berupa tarif harga

34

Wawancara dengan Erwinsyah Nst, SE (Kepala Seksi Pemerintahan)


pengurusan KK, langkah-langkah pengurusan (alur) dan informasi mengenai administrasi kependudukan lainnya. Hanya saja masyarakat mengeluhkan tidak memahami, mungkin karena bagan yang dibuat sedikit sulit untuk dipahami sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertanya tanpa terlebih dahulu melihat bagaimana tata cara yang telah disusun. Mungkin akanmenjadi sebuah perbaikan bagi kelurahan Padang Bulan agar dapat lebih mempermudah masyarakat untuk memahami tahapan-tahapan pelayanan tersebut. 35 4.3.2.3.Rincian Biaya Pelayanan Transparansi rincian biaya pelayanan di Kelurahan Padang Bulan sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari tersedianya informasi mengenai rincian biaya pada loket pembuatan kartu keluarga sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui biaya yang dibutuhkan dalam mengurus KK.Selain itu, kelurahan juga menyediakan pegawai yang selalu siap siaga di pos tertentu untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang kurang dimengerti oleh masyarakat.Namun biasanya jika informasi yang telah tertera di kelurahan itu dapat dimengerti oleh masyarakat, maka mereka tidak perlu lagi untuk bertanya kepada pegawai. Jika semua kebijakan atau informasi sudah bersifat terbuka, maka kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kelurahan akan semakin meningkat dan mereka merasa bahwa tidak ada kebohongan dalam pelayanan yang diberikan karena segala sesuatunya sudah didasarkan kepada peraturan yang berlaku. 4.3.2.4.Waktu Penyelesaian Pelayanan

35

Wawancara dengan Muliono (Sekretaris Lurah)


Waktu normal dalam penyelesaianpelayanan khususnya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di tingkat kelurahan yaitu lebih kurang 15 menit, namun jika sudah sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka waktu pengurusan yaitu 14 hari kerja. Untuk pengecekan berkas sudah dilakukan dengan tepat waktu yaitu tidak sampai menunggu hari esok karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.Namun tidak dapat dipungkiri jika terdapat hal-hal diluar dugaan misalnya pejabat bersangkutan tidak berada di tempat karena adanya urusan yang lain, atau masalah teknis lainnya seperti mati listrik, komputer rusak, dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menghambat proses pengurusan, namun demikian pihak kelurahan sendiri terus berupaya agar dapat meminimalisir hal-hal teknis yang dapat mengganggu proses pengurusan agar dapat berjalan tanpa hambatan dan masyarakat pun dapat terlayani dengan cepat dan tepat. Satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa yang pertama kali melakukan proses pengurusan lah yang ditangani lebih dulu, atau dengan kata lain sesuai dengan nomor urut masingmasing. Pihak kelurahan tidak bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan, semua pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tercapai kepuasan dari masyarakat. 36 4.3.2.5.Pejabat yang Berwenang dan Bertanggungjawab Dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), pejabat yang berwenang adalah Lurah Padang Bulan, pegawai bagian administrasi kependudukan, operator input data kelurahan atau bisa juga kepala lingkungan yang dapat membantu masyarakat dalam mengurus kartu keluarga di lingkungan masing-masing, hal ini

36



biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki aktivitas padat sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengurusnya di Kantor Lurah. Pejabat yang berwenang dalam melakukan pengurusan KK sesuai dengan kemampuan dan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pegawai bagian administrasi kependudukan ditugaskan untuk membantu sebagian kerja kepala kelurahan, namun apabila masyarakat banyak yang melakukan pengurusan maka seluruh karyawan akan dilibatkan agar proses pengurusan dapat cepat terselesaikan. Setiap pegawai juga diwajibkan untuk memakai tanda pengenal ataupun papan nama di meja kerjanya agar masyarakat dapat secara langsung mengetahui ke bagian mana mereka akan melakukan pengurusan, tanpa harus bertanya-tanya kepada pegawai lain.

4.3.2.6.Lokasi Pelayanan Lokasi pelayanan pengurusan kartu keluarga yaitu di Kantor Lurah Padang Bulan Jalan HM. Yunus Rantauprapat, lokasi ini merupakan lokasi yang strategis karena mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

4.3.2.7.Janji Pelayanan Janji atau akta pelayanan adalah komitmen tertulis yang dibuat oleh pemerintah Kelurahan Padang Bulan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Hal ini juga dapat terwujud dengan motivasi Lurah Padang Bulan yang selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.Janji pelayanan di kelurahan


diusahakan agar tidak diperlama dan selesai sesuai dengan waktu yang disepakati dengan masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal penandatanganan berkas, wajib diusahakan agar tidak lebih dari 1x24 jam dan tidak didiamkan atau diperlama diatas meja pegawai. Hal ini merupakan suatu kewajiban karena banyak kasuskasus yang terjadi dimana pegawai selain memiliki tugas pokok memberikan pelayanan, terkadang juga dibebani oleh tugas-tugas lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas pelayanan, seperti menjemput atau mengantar anak ke sekolah, berbelanja ataupun melakukan kegiatan lain yang tidak berkepentingan dengan tugas pokok yang diemban. Hal tersebut tentu akan berdampak pada terbengkalainya tugas pokok pelayanan dan tertundanya proses pelayanan. Oleh karenanya, Lurah Padang Bulan menerapkan hal tersebut diatas agar tidak terjadi kasus-kasus yang mengarah kepada penyimpangan pemberian pelayanan. 37

4.3.2.8.Standar Pelayanan Publik Dalam hal standar pelayanan sudah diatur dalam surat edaran Mendagri No.100/757/OTDA Tahun 2002 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

pemerintah

kabupaten/kecamatan/kota,

yang

harus

mengutamakan pelayanan maksimal bagi kepentingan masyarakat. Standar pelayanan di kelurahan Padang Bulan khususnya dalam pembuatan kartu keluarga dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan menurut peraturan Bupati Labuhanbatu.Hal ini dapat kita lihat dari kemampuan pegawai dalam melayani masyarakat, sarana

37

Wawancara dengan Muliono (Sekretaris Lurah)


dan prasarana yang memadai, ketepatan biaya dan waktu penyelesaian, dan hasil penyelesaian produk yang dilayani. 38

4.3.2.9.Informasi Pelayanan Informasi pelayanan harus dipublikasikan dan disosialisasikan pada masyarakat melalui media.Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada

masyarakat,

setiap

unit

pelayanan

instansi

pemerintah

wajib

mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/ janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab.Publikasi dan atau sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), dan media gambar atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Kelurahan Padang Bulan dalam memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat sudah sangat jelas, yaitu disampaikan melalui papan-papan pengumuman

dan

spanduk

yang

diletakkan

di

sekitar

lingkungan

kelurahan.Namun untuk media elektronik seperti website, radio atau televisi belum digunakan oleh kelurahan karena masih terbatasnya sumber daya. Hal-hal mengenai pengurusan yang disampaikan kelurahan kepada masyarakat merujuk kepada Catatan Sipil Pemda Labuhanbatu agar masyarakat mengerti alur atau tata pengurusan untuk melengkapi proses pemberkasan KK. Namun, pada umumnya

38

Wawancara dengan M.Ishak, SE (Kepala Lurah)


masyarakat kelurahan Padang Bulan sudah sangat paham mengenai mengenai tata cara pengurusan KK yang benar.

39

4.3.3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan Dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, Kelurahan Padang Bulan seperti halnya dengan Kelurahanlain yang ada di Kabupaten Labuhanbatu tentu mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu jalannya proses dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Karena itulah Kelurahan sebagai badan koordinasi yang menghubungkan informasi dari instansi yang lebih tinggi kepada masyarakat dituntut untuk memiliki dedikasi yang tinggi akan pentingnya pertanggungjawaban dan keterbukaan akan tugas yang diembannya. Sehubungan dengan hal diatas, Kelurahan Padang Bulan mengidentifikasi beberapa faktor yang selama ini dirasa menjadi penghambat jalannya proses dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) yaitu bahwa pada dasarnya semua pelayanan yang ada di Kelurahan ini keabsahannya tergantung pada Lurah, karena semua pelayanan yang ada di Kelurahan harus melalui persetujuan Lurah dahulu agar kemudian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk pada akhirnya sampai kepada masyarakat sebagai pemohon. Akan tetapi, hal tersebut pula yang menjadi penghambat dalam menerapkan pertanggungjawaban itu sendiri yaitu bila Lurah mendapat tugas dari instansi diatasnya yang mengharuskan untuk keluar dari 3939

Wawancara dengan M.Ishak, SE (Kepala Lurah)


kelurahan, maka proses pelayanan akan tertunda sampai Lurah datang kembali. Hal inilah yang membuat janji/akta pelayanan yang telah ditetapkan menjadi tidak tepat waktu.Faktor lain yang menjadi penghambat adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai, dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel dalam diri pegawai masih kurang, sehingga apel pagi yang senantiasa dilakukan oleh kelurahan sangat berguna dalam memberikan semangat dan energi baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, karena pada dasarnya manusia memiliki semangat kerja yang naik-turun sehingga harus selalu diberi motivasi. 40

BAB V ANALISA DATA Pada bab ini, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dan disajikan pada bab sebelumnya. Adapun jenis metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif, dimana data dan fakta yang didapatkan di lapangan dideskripsikan sebagaimana adanya diiringi dengan penafsiran dan analisa yang rasional.

40



Dari seluruh data yang telah disediakan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik melalui wawancara, studi kepustakaan, serta observasi terhadap akuntabilitas dan transparansi pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Padang Bulan. Selanjutnya dalam analisa data ini, akan manjabarkan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, untuk dilakukan analisa terhadap setiap data yang ada dan fakta yang didapat melalui interpretasi data dan penguraian-penguraian masalah sebagai berikut: 5.1.Akuntabilitas dalam Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakatadalah salah satu tujuan dari Kelurahan Padang Bulan.Oleh karena itu, mengutamakan kepuasan masyarakat adalah prioritas utama bagi pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan.Semua tugas dan kewajiban yang menyangkut pelayanan terhadap publik menjadi tanggungjawab setiap pegawai kelurahan.Tinggi atau rendahnya kualitas produk pelayanan yang dihasilkan tergantung pada baik buruknya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Selain peningkatan pelayanan melalui kinerja pegawai yang terkoordinasi, ketersediaan informasi mengenai manajemen masing-masing

bidang

juga diperlukan mengingat

besarnya tugas dan

tanggungjawab yang diterima oleh pegawai. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajaran jika instansi pemerintah yaitu kelurahan melakukan dan diwajibkan untuk menjalankan akuntabilitas publik yang akan berdampak pada tingkat kepercayaaan publik yang semakin meningkat. Karena bagaimanapun, upaya untuk menjaga kelangsungan keberadaan sebuah instansi yaitu kelurahan dalam


hal ini merupakan suatu keharusan mengingat bahwa kelurahan sebagai sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat diketahui melalui serangkaian proses yang meliputi: 5.1.1. Tingkat Ketelitian Pegawai, Kelengkapan Sarana Dan Prasarana, Profesionalitas Petugas Termasuk Kedisiplinan, dan Kejelasan Aturan (Perundang-Undangan). Berdasarkan teori diatas, mekanisme dan pengembangan akuntabilitas memegang teguh 3 (tiga) prinsip yaitu: 1) komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, 2) penggunaan atau pelaksanaan, dan 3) pencapaian sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal tersebut, pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam pembuatan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan melalui wawancara kepada beberapa masyarakat mengatakan bahwa pegawai Kelurahan mampu dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dilihat dari keramahan pegawai dalam melayani dan memberikan informasi. Pegawai juga bersikap disiplin dan sangat menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan, hal ini dapat dilihat dari kesediaan pegawai dalam mendengarkan dan menerima keluhankeluhan tentang pelayanan dari masyarakat dan kemudian memberikan solusi yang terbaik. Mengenai tingkat ketelitian pegawai, Lurah Padang Bulan mengatakan bahwa seluruh pegawai ditugaskan agar lebih berkonsentrasi dan fokus dalam memberikan pelayanan dan hendaknya tidak mengurusi hal lain diluar daripada tugas dan kewenangannya. Dalam setiap apel pagi yang dipimpin oleh Lurah Padang Bulan, selalu memberikan arahan bahwa aparat pemerintah


berkewajiban untuk melayani dan bukan dilayani, jangan sampai terjadi kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Namun, jika terjadi kesalahan pegawai dalam memberikan pelayanan yang tidak disengaja, masyarakat diharapkan untuk dapat memaklumi dan tentunya akan ada usaha-usaha perbaikan dalam meminimalisir hal-hal demikian. Fasilitas sarana dan prasarana di Kelurahan sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kartu keluarga.Terlebih ruang tunggu yang dikhususkan untuk masyarakat yang sedang melakukan pengurusan merupakan kawasan bebas rokok sehingga menjadi tempat yang sangat nyaman dalam menunggu pelayanan. 5.1.2. Biaya Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Biaya pelayanan pembuatan kartu keluarga dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu mengacu pada Perda Kabupaten Labuhanbatu No.40 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Padang Bulan, bahwa dalam hal biaya pembuatan kartu keluarga, masyarakat tidk dikenakan biaya namun jika ada masyarakat yang pindah keluar akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diusahakan agar tidak ada kontak pribadi antara pegawai dengan masyarakat terkait dengan biaya pelayanan. Namun, dikarenakan pihak kelurahan bersifat ramah, disiplin dan informatif maka tidak

jarang

masyarakat

yang

melakukan pengurusan

memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terimakasih karena telah memberikan pelayanan yang terbaik.Berdasarkan analisa data diatas, penulis melihat bahwa


pegawai Kelurahan Padang Bulan memiliki komitmen dalam menerapkan biaya pelayanan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 5.1.3. Persyaratan Teknis dan Administratif dan Mekanisme Kerja yang Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku Persyaratan

teknis

dipertanggungjawabkan

dan

dari

administratif segi

kualitas

harus dan

jelas

dan

keabsahan

dapat produk

pelayanan.Persyaratan teknis dan mekanisme kerja hendaknya dibuat dengan sederhana mungkin agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami prosedur tersebut.Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Kelurahan Padang Bulan bahwa prosedur ataupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan kartu keluarga sudah dibuat sesederhana mungkin dan pihak kecamatan juga sudah menginformasikannya ke setiap kelurahan. Mengenai persyaratan administratif sudah diinformasikan di papanpapan pengumuman Kelurahan, begitu juga dengan alur atau tata cara pengurusan. Namun, jika terdapat masyarakat yang belum mengerti, maka dapat ditanyakan kepada pegawai yang bersangkutan dan pegawai dalam hal ini selalu bersikap siap sedia dalam memberikan penjelasan dan pengarahan yang baik kepada masyarakat, tujuannya adalah agar produk yang diterima oleh masyarakat benar dan sah. 5.2.Transparansi dalam Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Transparansi

menjadi

salah

satu

ukuran

penting

dari

good

governance.Pelayanan dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat transparansi di dalam pemerintahannya.Transparansi menjadi peran


penting dalam sukses atau tidaknya pelayanan publik di Kelurahan Padang Bulan untuk masyarakat.Pelayanan publik tersebut transparan apabila semua informasi yang yang secara sistem, prosedur, mekanisme, serta hak dan kewajiban yang menyangkut pelayanan dapat diperoleh secara bebas oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembuatan kartu keluarga, hendaknya agar prinsip transparansi dapat diterapkan dengan baik. Untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana prinsip transparansi dalam pengurusan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan akan diidentifikasi melalui beberapa indikator sebagai berikut: 5.2.1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam

manajemen

dan

penyelenggaraan

pelayanan

publik,

wujud

transparansi dapat ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan atau pengendalian oleh lembaga tertentu atau masyarakat.Informasi mengenai hal yang menyangkut pelayanan publik harus segera diinformasikan dan mudah diakses agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit instansi pemerintah.Kepala Lurah juga menyampaikan bahwa yaitu mewujudkan Good Governance, peran aktif pegawai dan masyarakat sangat diharapkan karena masyarakat sebagai objek pembangunan dan tentunya pemerintah akan berusaha untuk memberikan peran positif kepada masyarakat tersebut. Maka dari itu, hendaknya kegiatan perencananan, pelaksanan kebijakan yang mungkin bagi masyarakat untuk dilibatkan, agar segera mungkin disampaikan dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Kepala Lurah Padang Bulan juga mengungkapkan bahwa kelurahan senantiasa berupaya semaksimal mungkin menyampaikan informasi mengenai pelaksanan kegiatan


yang melibatkan masyarakat, melalui pengumuman dan kerja sama dengan lembaga – lembagalainnya. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini belum dapat dikategorikan tinggi, atau dengan kata lain biasa-biasa saja karena masyarakat sendiri pada umumnya lebih memfokuskan diri pada kegiatannya masing-masing.Hal inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kelurahan agar dapat meningkatkan partisipasti aktif masyarakat demi kemajuan daerahnya. 5.2.2. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan merupakan suatu rangkaian proses atau tata kerja yang saling berkaitan, yang kemudian akan menunjukkan adanya langkah – langkah yang jelas dan pasti serta cara-cara yang harus dilalui dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Hendaknya prosedur pelayanan diciptakan dengan sederhana, tidak berbelit – belit, mudah dijalankan, serta dapat diwujudkan dalam bentuk bagan alir atau dikenal dengan Flow Chart dan dipampang dalam ruang pelayanan.Dalam hal ini, prosedur pelayanan pengurusan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan dapat dilihat di papan-papan pengumuman kelurahan yang menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pengguna layanan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagan Alir yang menggambarkan proses atau prosedur pelayanan dilengkapi dengan petugas/pejabat yang bertanggungjawab untuk setiap tahapan pelayanan, dokumen yang diperlukan mulai dari persiapan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pengurusan. Ukuran huruf di bagan alir juga sudah sesuai dengan standar, artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil


sehingga dapat dilihat dari jarak pandang 3 meter dan diletakkan di dekat pintu masuk kelurahan sehingga mudah dijangkau oleh seluruh pengguna layanan. 5.2.3. Rincian Biaya Pelayanan Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima

pelayanan

dengan

pemberi

pelayanan.Sama

seperti

akuntabilitas biaya di atas, permasalahan biaya pelayanan pembuatan kartu keluarga juga harus transparan dan diketahui oleh semua masyarakat. Dalam pengurusan kartu keluarga tidak dikenakan biaya apapun atau dengan kata lain gratis, namun bagi masyarakat yang ingin melakukan penggantian atau pemecahan kartu keluarga akan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Memberikan uang “terima kasih” bisa saja dilakukan oleh masyarakat sebagai pemohon layanan, tetapi tidak atas dasar keinginan atau permintaan dari pegawai yang bersangkutan. 5.2.4. Lokasi Pelayanan Lokasi pelayanan hendaknya haruslah dalam keadaan yang bersih, asri, indah, dan nyaman, karena dengan keadaan inilah akan tercipta kenyamanan dan kepuasan tersendiri bagi pegawai kelurahan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa yang datang untuk mengurus suatu pelayanan.


Lokasi pelayanan pengurusan kartu keluarga dalam penelitian ini berada di Kantor Kelurahan Padang

Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

Labuhanbatu yang berada di Jalan HM Yunus Rantauprapat. Berdasarkan pengamatan, bahwa masyarakat dapat merasakan kondisi yang aman dan nyaman ketika melakukan pengurusan suatu pelayanan, hal ini dikarenakan ruang tunggu yang bersih dan bebas dari sampah, penerangan ruangan yang cukup, dan tata ruang kerja yang rapi. Selain itu, kenyamanan juga dirasakan oleh masyarakat melalui sikap ramah, sopan, dan responsif yang ditunjukkan oleh pegawai kelurahan sehingga masyarakat mersasa terlayani dengan baik. 5.2.5. Janji Pelayanan Janji pelayanan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat.Pembuatan janji pelayanan merupakan suatu komitmen dan bukti keseriusan pegawai dalam memberikan janji – janjinya yang berhubungan dengan penyelesaian pelayanan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, janji/akta pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kelurahan Padang Bulan kepada masyarakat sudah dilaksanakan dengan tepat, misalnya dalam membuat surat pengantar kartu keluarga dari kelurahan tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 15 menit jika pemohon telah melengkapi seluruh berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak kelurahan. Dalam hal ini, prioritas pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat di Kelurahan sudah dapat direalisasikan dengan baik, dapat dilihat dari tingkat konsentrasi pegawai dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.


5.2.6. Standar Pelayanan Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan. Mengenai standar pelayanan pembuatan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Hal tersebut tidak lepas dari kemampuan, sikap responsif, dan keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, setiap unit instansi di Kelurahan Padang Bulan berperilaku etis, yaitu dengan menghindari tindakan diskriminatif

dalam

memberikan

pelayanan.

Karena

pada

dasarnya,

penyelenggaraan pelayanan publik yang beretika adalah pelayanan yang memperlakukan setiap pengguna layanan secara wajar dengan standar perlakuan yang sama tanpa melihat latar belakang status, pekerjaan, suku, atau agama. 5.2.7. Informasi Pelayanan Informasi mengenai pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.Peraturan – peraturan mengenai pelayanan hendaknya disampaikan oleh unit pelayanan kepada


masyarakat, terutama mengenai peraturan baru hendaknya segera mungkin di informasikan.Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan tidak ketinggalan informasi mengenai peraturan yang baru. Informasi pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan bersifat terbuka, dapat dilihat dari adanya papan pengumuman kelurahan yang memuat berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, spanduk yang berada disekitar area kelurahan ……… 5.2.8. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggungjawab Dalam hal pembuatan kartu keluarga, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kartu keluarga tersebut adalah Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, dimana peran kelurahan hanyalah mengeluarkan surat pengantar dan pengecekan kelengkapan berkas pemohon untuk kemudian di proses lebih lanjut di kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pegawai kelurahan ketika dalam pengurusan juga memakai tanda pengenal dan papan nama di meja nya agar masyarakat yang datang ke lokasi pengurusan dengan mudah dapat menjumpai bagian yang bersangkutan dan tidak harus bertanya-tanya lagi ke pegawai lain.

5.2.9. Waktu Penyelesaian Pelayanan Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan lengkap, hal ini sesuai dengan asas First In First Out (FIFO).


Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Lurah, bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan surat pengantar tersebut hanyalah sekitar 15 menit. Jika berkas yang dilampirkan oleh pemohon sudah lengkap maka akan cepat ditangani oleh pihak kelurahan, namun sebaliknya jika belum lengkap maka tidak dapat ditangani terlebih dahulu dan harus melengkapi persyaratan pengurusannya kembali. Kepastian pelayanan waktu pembuatan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan sudah tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan apabila ada masyarakat yang membutuhkan cepat dengan alasan tertentu, maka pihak kelurahan akan mengusahakan agar siap secepatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian pembuatan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1.Kesimpulan 1. Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kartu keluargadi Kelurahan Padang Bulan sejauh ini sudah berjalan dengan


baikdandilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan pembuatan kartu keluarga kedepannya, segenap pegawai di Kelurahan Padang Bulan berkomitmen untuk

lebih

meningkatkan

kualitas

pelayananguna

mewujudkan

suatupemerintahan yang baik (good governance). 2. Tata cara pengurusan kartu keluarga di Kelurahan Padang Bulan sudah dilakukan dan diupayakandengan baik hanya saja perlu ada perbaikandan dibuat kesederhanaan dalam prosedurdan tata cara agar masyarakat tidak merasakesulitan dan tidak harus bertanya berulangkali kepada para pegawai tentang bagaimanamemperoleh pelayanan di Kantor kelurahan Padang Bulan. 3. Informasi yang disediakan oleh pihak Kelurahan Padang Bulan mengenai pengurusan kartu keluarga sudah sangat memadai baik dari papan-papan pengumuman ataupun spanduk di sekitar area kelurahan. Namun, publikasi melalui lewat website juga penting dilakukan agar masyarakat pengguna internet dengan mudah dapat mengetahui informasi dari kelurahan hanya dengan mengaksesnya dimana saja tanpa harus tanpa harus ke kelurahan. 4. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Kelurahan Padang Bulan masih ditemui hambatan-hambatan, seperti janji pelayanan yang tidak sesuai dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai, dimana tingkat pengetahuan tentang pentingnya menanamkan jiwa akuntabel dalam diri pegawai masih kurang.


6.2.Saran 1. Kantor Lurah Padang Bulan hendaknya lebih rutin dalam memberikan motivasi kerja kepada para pegawai, baik dari setiap apel pagi maupun memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan keahlian pegawai. 2. Prosedur pelayanan dalam pengurusan kartu keluarga hendaknya lebih disederhanakan agar masyarakat dengan mudah dapat memahami, disertakan dengan unit atau pihak pelaksana dalam setiap tahap, dokumen yang diperlukan dan sebagainya diterangkan dengan sejelas mungkin. 3. Kotak saran yang disediakan di kelurahan agar hendaknya langsung dibaca dan jangan didiamkan begitu saja karena hal itu merupakan keluhankeluhan ataupun bentuk aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk perbaikan kinerja kelurahan agar lebih baik lagi ke depannya. 4. Pemberian

penghargaan

kepada

pegawai

yang

mampu

menunjukkanprestasi kerjayang baik dalammelaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab akanmemacu setiap pegawai untuk selalu tampil prima dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikansanksi kepada pegawai yang teledor, tidak disiplin, dan melanggar aturan. 5. Seluruh pegawai hendaknya dapat bekerja sesuai dengan standar yang ada, yaitu melayani masyarakat dengan baik dengan tutur bahasa yang baik, berpakaian rapi, dan lengkap dengan tanda pengenal sehingga mudah dikenali oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.


BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Keadaan Geografis Kelurahan Padang Bulan

Recommend Documents