BAB III DATA DAN ANALISIS
3.1
Sejarah Instansi Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya didaftar merek no. 1 (satu) oleh Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia. Berdasarkan Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214, yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah Hulpbureua Voor den Industrieleen Eigendom di bawah Department Van Justitie yang waktu itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas Department Van Justitie meliputi pula bidang milik perindustrian. Dalam masa kemerdekaan RepubIik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Stbl. 1924 no. 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian. Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah ke Jakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 60 tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman
45
46
yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas: •
Bagian Pendaftaran Cap Dagang.
•
Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. J.S. 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S.4/4/24 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan penciptaan. Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta. Tahun
1966,
75/U/Kep/11/1966
Presidium
tentang
Kabinet
Struktur
mengeluarkan
Organisasi
dan
keputusan
Pembagian
no. tugas
Departemen. Dalam Keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari: •
Dinas Pendaftaran Merek
•
Dinas Paten
47
•
Dinas Hak Cipta
Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden no. 39 Tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan badan Peradilan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal.
3.2
Visi dan Misi Visi : Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.
Misi : Mengelola sistem HKI dengan cara: -
Memberikan
perlindungan,
penghargaan
dan
pengakuan
atas
kreatifitas; -
Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan
-
Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.
48
3.3
Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Berikut struktur organisasi pada Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM :
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Keseluruhan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan HAM (Sumber : Website Ditjen HKI)
49
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Paten (Sumber : Website Ditjen HKI)
50
51
3.4
Tugas dan Wewenang Direktorat Paten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal di bidang paten berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Paten menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang paten; b. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang paten; c. pelaksanaan penerimaan permohonan paten dan permohonan pemeriksaan
substantif,
pengadministrasian
paten dan dokumen pemeriksaan substantif,
permohonan publikasi
permohonan paten, dan penyiapan bahan pembuatan sertifikat pemberian paten, pendaftaran lisensi, pengalihan paten, pemantauan pemeliharaan paten, penerimaan permohonan pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas; d. pelaksanaan pemeriksaan pengklasifikasian, pengambilan
administratif dan substantif,
penelusuran,
permohonan
paten
dan
keputusan pemberian atau penolakan paten
dalam bidang keahlian elektro/fisika, mekanik/teknologi umum dan kimia/farmasi/biologi;
52
e. pemberian pertimbangan,
pendapat dan penegakan serta
pelayanan hukum, litigasi, penyidikan dan administrasi komisi banding paten; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.
Direktorat Paten terdiri dari: 1. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis; 2. Subdirektorat Pemeriksa Paten I; 3. Subdirektorat Pemeriksa Paten II; 4. Subdirektorat Pemeriksa Paten III; 5. Subdirektorat Pelayanan Hukum; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
1 . Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penerimaan permohonan paten, pemeriksaan administratif, permohonan
pemberian pemeriksaan
tanggal
penerimaan
substantif,
dan
pengelolaan
penerimaan administrasi
permohonan paten dan penyiapan bahan sertifikasi dan publikasi.
53
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penerimaan permohonan paten,
pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan fisik, pemberian tanggal penerimaan permohonan paten, serta pemprosesan dan pengadministrasian
permohonan
paten
nasional
dan
internasional melalui Paten Cooperation Treaty (PCT) serta penerimaan permohonan pemeriksaan substantif; b. pelaksanaan korespondensi dengan pemohon; c. pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas; d. pelaksanaan sertifikasi pemberian paten; e. pelaksanaan administrasi dokumen pemeriksaan substantif; dan f. pelaksanaan publikasi paten. Subdirektorat Administrasi dan Pelayanan Teknis terdiri dari: a. Seksi Permohonan dan Formalitas Seksi
Permohonan
dan
Formalitas
mempunyai
tugas
melakukan penerimaan permohonan paten, pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan fisik, pemberian tanggal penerimaan permohonan paten, serta pemrosesan dan pengelolaan urusan administrasi permohonan paten nasional dan internasional melalui Paten Cooperation Treaty (PCT),
54
serta penerimaan permohonan pemeriksaan substantif dan melakukan korespondensi dengan Pemohon. b. Seksi Pelayanan Teknis Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dokumen pemeriksaan substantif. c. Seksi Publikasi Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi permohonan paten dan pelaksanaan pembuatan dokumen prioritas. d. Seksi Sertifikasi Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembuatan sertifikat paten.
2. Subdirektorat Pemeriksaan Paten I Subdirektorat
Pemeriksaan
Paten
I
mempunyai
tugas
melaksanakan pembagian dokumen pemeriksaan substantif kepada Pemeriksa Paten, pemeriksaan-ulang dan koreksi hasil pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten, dan pembinaan Pemeriksa Paten, pemantauan, pembuatan rekapitulasi dan pelaporan jumlah pemeriksaan yang diterima, diproses, diselesaikan pada Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten di bidang elektro dan fisika.
55
3. Subdirektorat Pemeriksaan Paten II Subdirektorat
Pemeriksaan
Paten
II
mempunyai
tugas
melaksanakan pembagian dokumen pemeriksaan substantif kepada Pemeriksa Paten, pemeriksaan-ulang dan koreksi hasil pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten, dan pembinaan Pemeriksa Paten, pemantauan, pembuatan rekapitulasi dan pelaporan jumlah pemeriksaan yang diterima, diproses, diselesaikan pada Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten di bidang mekanik dan teknologi umum.
4. Subdirektorat Pemeriksaan Paten III Subdirektorat
Pemeriksaan
Paten
III
mempunyai
tugas
melaksanakan pembagian dokumen pemeriksaan substantif kepada Pemeriksa Paten, pemeriksaan-ulang dan koreksi hasil pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten, dan pembinaan Pemeriksa Paten, pemantauan, pembuatan rekapitulasi dan pelaporan jumlah pemeriksaan yang diterima, diproses, diselesaikan pada Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten di bidang kimia, farmasi dan biologi.
56
5. Subdirektorat Pelayanan Hukum Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangandan pendapat hukum, penegakan, pelayanan hukum, litigasi, administrasi komisi bandingpaten, pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten serta pengalihan hak dan lisensi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pemberian
pertimbangan
dan
pendapat
hukum
dan
penyelesaian sengketa di pengadilan serta penerimaan pendaftaran konsultan paten; b. pelaksanaan penyidikan dan litigasi; c. pelaksanaan administrasi komisi banding paten; d. pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten; dan e. penerimaan permintaan pengalihan hak dan pendaftaran lisensi.
Subdirektorat Pelayanan Hukum terdiri dari: a. Seksi Pertimbangan Hukum Seksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum serta penerimaan pendaftaran konsultan paten.
57
b. Seksi Penyidikan dan Litigasi Seksi Penyidikan dan Litigasi mempunyai tugas melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, litigasi dan penyidikan terhadap pelanggaran. c. Seksi Administrasi Komisi Banding Seksi Administrasi Komisi Banding mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi komisi banding paten. d. Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pelaksanaan pemeliharaan paten,
penerimaan
permohonan
pengalihan
hak
dan
pendaftaran lisensi.
6. Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memeriksa seluruh permohonan paten.
58
3.5
Flow Chart Proses Bisnis Direktorat Paten
Gambar 3.3 Flow Chart Proses Bisnis Direktorat Paten
59
3.6
Gambaran Sistem dan Teknologi Informasi Berikut merupakan perangkat-perangkat keras (hardware) dan perangkatperangkat lunak (software) yang digunakan dalam Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. 1. Hardware :
a. 150 Personal Computer (PC) Hewlett-Packard b. 2 komputer server c. 70 printer dot matrix d. 10 scanner high speed e. 20 printer laser jet f. 150 jaringan LAN g. 8 switch CISCO
2. Software : a. Aplikasi Paten b. Database Oracle c. Firewall d. Solarwinds e. Windows XP Professional f. Windows Server 2003 g. Microsoft Office 2003 h. Symantec Antivirus
60
3.7
Data dan Analisis Investasi Sistem dan Teknologi Informasi Pengumpulan data-data yang diperlukan untuk mengevaluasi investasi sistem dan teknologi informasi pada Direktorat Paten dikumpulkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu domain keuangan, domain bisnis, dan domain teknologi. Pengumpulan data dari ketiga kategori tersebut masing-masing dilakukan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi.
3.7.1 Data Domain Keuangan Berkaitan dengan data domain keuangan, hal-hal yang perlu diketahui adalah data mengenai Traditional Cost Benefit Analysis (TCBA), Value Linking, Value Acceleration, Value Restructuring, dan Innovation Valuation. Data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor domain keuangan dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi.
3.7.1.1 Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan evaluasi terhadap domain keuangan dengan data yang diperoleh sebagai berikut : a) Traditional Cost Benefit Analysis
1. Biaya yang berkurang seiring dengan penerapan sistem dan teknologi informasi adalah biaya alat tulis kantor dan kertas. 2. Penerapan sistem dan teknologi informasi, membantu Direktorat Paten untuk menekan pengeluaran biaya untuk telepon.
61
b) Value Linking Dengan adanya sistem dan teknologi informasi, Direktorat Paten memperoleh peningkatan dalam kinerja, sehingga permohonan paten tiap tahunnya mengalami peningkatan.
c) Value Acceleration
Value Acceleration digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat yang diperoleh dengan adanya penghematan waktu akibat pengimplementasian sistem dan teknologi informasi pada instansi. Dalam penilaian Value Acceleration, sistem dan teknologi informasi yang sudah diterapkan tidak memberikan suatu keuntungan secara materi bagi Direktorat Paten tetapi memberikan efisisensi pada proses operasional dan bisnis perusahaan seperti memudahkan penginputan data, mempercepat pembuatan surat-surat atau dokumen serta mempercepat dalam pembuatan laporan, dan mempercepat pencarian data yang dibutuhkan.
d) Value Restructuring
Value Restructuring digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya restrukturisasi proses bisnis akibat pengimplementasian sistem dan teknologi informasi pada perusahaan. Dalam penilaian Value Restructuring, sistem dan teknologi informasi yang sudah
62
diterapkan tidak memberikan suatu keuntungan secara materi bagi Direktorat
Paten
dikarenakan
tidak
terjadi
perubahan
atau
restrukturisasi terhadap proses bisnis yang berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten.
e) Innovation Valuation
Inovation Valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya sebuah inovasi baru dengan adanya penerapan sistem dan teknologi informasi. Pada Direktorat Paten tidak ada inovasi-inovasi baru yang dihasilkan oleh sistem dan teknologi informasi yang diterapkan.
3.7.1.2 Studi Dokumentasi Dari hasil studi dokumentasi diperoleh data mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan Direktorat Paten dalam melakukan investasi sistem dan teknologi informasi yang akan digunakan dalam Traditional Cost Benefit Analysis (TCBA). 1. Biaya Awal Investasi Sistem dan Teknologi Informasi Tahun 2005 Berikut ini adalah tabel rincian biaya awal yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM.
63
No
Keterangan
150
Harga Satuan (Rupiah) 12.700.000
Komputer Server
2
29.500.000
59.000.000
3.
Printer dot matrix
70
25.200.000
1.764.000.000
4.
Scanner high speed
10
16.000.000
160.000.000
5.
Printer laser jet
20
5.150.000
103.000.000
6.
Jaringan LAN
150
1.000.000
150.000.000
7.
Switch CISCO
8
50.000.000
400.000.000
8.
Aplikasi Paten
1
375.000.000
375.000.000
9.
Database Oracle
1
290.000.000
290.000.000
10.
Firewall
1
260.000.000
260.000.000
11.
Solarwinds
1
125.000.000
125.000.000
12.
Windows XP Professional
150
1.300.000
195.000.000
13.
Windows Server 2003
2
7.000.000
14.000.000
14.
Microsoft Office 2003
150
3.050.000
457.500.000
15.
Antivirus Symantec
1
51.140.000
51.140.000
1.
PC Hewlett-Packard
2.
Satuan
TOTAL
Jumlah Harga (Rupiah) 1.905.000.000
6.308.640.000
Tabel 3.1 Biaya Awal Investasi Tahun 2005 (sumber : internal TI HKI)
64
2. Biaya Berjalan (Ongoing Expense) Tahun 2005 Biaya berjalan yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2005 berkaitan dengan penerapan sistem dan teknologi informasi dapat dilihat pada Tabel 3.2.
No
Keterangan
Satuan
1.
Biaya maintenance PC
50
Harga Satuan (Rupiah) 170.000
Jumlah Harga (Rupiah) 8.500.000
2.
Biaya maintenance Server
2
670.000
1.340.000
3.
Biaya tinta laser jet
50
286.700
14.335.000
4.
Biaya tinta dot matrix
150
30.500
4.575.000
TOTAL
28.750.000
Tabel 3.2 Biaya Berjalan Tahun 2005 (sumber : internal TI HKI)
3. Biaya Berjalan (Ongoing Expense) Tahun 2006 Biaya berjalan yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2006 berkaitan dengan penerapan sistem dan teknologi informasi dapat dilihat pada Tabel 3.3.
65
No
Keterangan
Satuan
1.
Biaya maintenance Firewall
1
Harga Satuan (Rupiah) 2.500.000
Jumlah Harga (Rupiah) 2.500.000
2.
Biaya maintenance Solarwinds
1
2.500.000
2.500.000
3.
Biaya maintenance PC
30
170.000
5.100.000
4.
Biaya maintenance Server
2
670.000
1.340.000
5.
Biaya maintenance aplikasi paten
1
3.500.000
3.500.000
6.
Biaya tinta laser jet
45
286.700
12.901.500
7.
Biaya tinta dot matrix
97
30.500
2.958.500
TOTAL
30.800.000
Tabel 3.3 Biaya Berjalan Tahun 2006 (sumber : internal TI HKI)
4. Biaya Berjalan (Ongoing Expense) Tahun 2007 Biaya berjalan yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007 berkaitan dengan penerapan sistem dan teknologi informasi dapat dilihat pada Tabel 3.4.
66
No
Keterangan
Satuan
1.
Biaya maintenance PC
45
Harga Satuan (Rupiah) 170.000
Jumlah Harga (Rupiah) 7.650.000
2.
Biaya maintenance Jaringan LAN
1
5.500.000
5.500.000
dan CISCO 3.
Biaya tinta laser jet
52
286.700
14.908.400
4.
Biaya tinta dot matrix
95
30.500
2.897.500
TOTAL
31.045.900
Tabel 3.4 Biaya Berjalan Tahun 2007 (sumber : internal TI HKI)
5. Biaya Berjalan (Ongoing Expense) Tahnn 2008
Biaya berjalan yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Paten Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 3.5.
No 1.
Keterangan Biaya maintenance Antivirus
Satuan 1
Harga Satuan (Rupiah) 2.500.000
Jumlah Harga (Rupiah) 2.500.000
Symantec 2.
Biaya maintenance Firewall
1
2.500.000
2.500.000
3.
Biaya maintenance Solarwinds
1
2.500.000
2.500.000
5.
Biaya maintenance Server
2
670.000
1.340.000
6.
Biaya maintenance aplikasi paten
1
3.500.000
3.500.000
67
7.
Biaya tinta laser jet
45
286.700
12.901.500
8.
Biaya tinta dot matrix
82
30.500
2.501.000
TOTAL
27.742.500
Tabel 3.5 Biaya Berjalan Tahun 2008 (sumber : internal TI HKI)
3.7.2 Data Domain Bisnis Berkaitan dengan data domain bisnis, hal-hal yang perlu diketahui adalah
data
mengenai
Strategic
Match,
Competitive
Advantage,
Management Information, Competitive Response, Project or Organitional Risk. Data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor domain bisnis dikumpulkan melalui wawancara.
a. Strategic Match Dengan adanya penerapan investasi sistem informasi maka tujuan instansi yang tertuang pada misi instansi dapat tercapai. b. Competitive Advantage Dengan adanya penerapan investasi sistem dan teknologi informasi instansi tidak meningkatkan keunggulan kompetitif instansi karena Direktorat Paten tidak memiliki pesaing, namun investasi sistem dan teknologi informasi menciptakan dan meningkatkan akses atau pertukaran data antara Direktorat Paten dengan para pemohon hak kekayaan intelektual dan kerjasama antar konsultan HKI.
68
c. Management Information Investasi yang telah dilakukan mempermudah dan turut meningkatkan kinerja Direktorat sehingga aktivitas utama dari Direktorat Paten dapat terorganisir dengan lebih baik. d. Competitive Response Penundaan dalam mengimplementasikan sistem dan teknologi informasi tidak berdampak pada daya saing instansi. e. Project or Organizational Risk Dalam menerapkan sistem dan teknologi informasi telah memiliki perencanaan dan persiapan yang baik sehingga dapat meminimalkan resiko-resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan investasi sistem dan teknologi informasi.
3.7.3
Data Domain Teknologi Berkaitan dengan data domain teknologi, hal-hal yang perlu diketahui adalah data mengenai Strategic IS Architecure, Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, IS Infrastructure Risk. Data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor domain teknologi dikumpulkan melalui wawancara.
69
a. Definitional Uncertainty Adanya pelatihan bagi pengguna (user) yang akan menggunakan sistem tersebut, dikarenakan perubahan yang kemungkinan akan terjadi. b. Technical Uncertainty Direktorat Paten tidak melakukan penambahan spesifikasi hardware, karena digunakan untuk aplikasi yang sejenis dan penggunaan software-software yang standar. c. Strategic IS Architecture Sistem yang telah ada telah dirancang sesuai dengan kebutuhan instansi yang telah direncanakan (blue print). d. IS Infrastructure Risk Instansi mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam penerapan investasi seperti pembelian hardware, pembelian software dan biaya instalasi.
3.7.4 Kesimpulan Analisis Berdasarkan hasil pengumpulan data-data yang telah dilakukan lalu menganalisisnya, dapat disimpulkan bahwa investasi sistem dan teknologi informasi yang diterapkan dapat memberikan manfaat kepada Direktorat Paten berupa manfaat tangible dan intangible, baik yang dapat diukur (measureable) maupun yang tidak dapat diukur (immeasureable).
70
3.7.4.1 Manfaat Tangible Measureable a. Pengurangan Biaya Alat Tulis Kantor
Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten, penggunaan alat tulis kantor menjadi berkurang setiap bulannya. Pencatatan transaksi setelah penerapan investasi dilakukan menggunakan sistem, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pembelian alat tulis kantor dapat dikurangi.
b. Pengurangan Biaya Kertas Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten khususnya implementasi jaringan LAN dan internet, penggunaan kertas menjadi berkurang setiap tahunnya. Karena pendaftaran untuk permohonan paten dapat dilakukan secara online sehingga mengurangi penggunaan kertas untuk mencetak formulir pendaftaran paten.
c. Pengurangan Biaya Telepon Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten khususnya implementasi jaringan LAN dan internet, penggunaan biaya telepon dapat ditekan oleh karena proses komunikasi dapat dilakukan secara online, sehingga biaya penggunaan telepon dapat berkurang setiap tahunnya.
71
d. Peningkatan Pendapatan Permohonan paten yang ditangani sudah secara maksimal namun karena kurangnya dukungan dari sistem dan teknologi informasi pendapatan yang diperoleh dari permohonan paten hanya sedikit. Dengan investasi sistem dan teknologi informasi yang diterapkan permohonan paten dapat ditangani dengan maksimal ditambah dengan dukungan sistem dan teknologi informasi yang baik, sehingga terjadi peningkatan pendapatan paten setiap tahunnya.
3.7.4.2 Manfaat Tangible Immeasurable Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten terjadi peningkatan terhadap kemanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga data dan informasi yang dimiliki tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak mengalami kerusakaan, serta dapat melakukan akses pertukaran data dan informasi secara aman dengan pihak pemohon paten dan Konsultan HKI.
3.7.4.3 Manfaat Intangible Measureable a) Percepatan Proses Kerja Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten, dapat memudahkan user dalam menginput data, selain lebih memudahkan user dalam penginputan data,
72
pembuatan surat-surat atau dokumen, serta mempercepat dalam pembuatan laporan, dan sebagainya.
b) Data yang Dibutuhkan dapat Diperoleh secara Cepat Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten, memungkinkan seluruh bagian untuk mengakses data yang dibutuhkan secara cepat. Akan tetapi, dengan pembatasan hak akses untuk setiap bagian.
3.7.4.4 Manfaat Intangible Immeasureable Dengan penerapan investasi sistem dan teknologi informasi yang dilakukan oleh Direktorat Paten, membantu para pengguna untuk menyediakan informasi secara relevan dan akurat. Relevan berarti data yang ditampilkan sesuai dengan yang diminta. Akurat berarti data yang ditampilkan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan.
