BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah Ditinjau dari kedalaman air tanah, wilayah Boyolali termasuk dalam kategori akuifer berproduksi sedang, yaitu akuifer tidak menembus, tipis dan keterusan rendah. Muka air tanah umumnya dangkal, debit air sumur umumnya kurang dari 5liter/detik, dengan perincian sebagai berikut: 1. Wilayah bagian Utara (Zona III) termasuk wilayah yang tidak potensial untuk pengembangan air tanah (0-5 liter/detik) hal ini disebabkan oleh kondisi batuannya berupa litologi endapan aluvial antar perbukitan, batu gamping berlapis dan endapan aluvial berukuran ha-lus. Wilayah ini meliputi: Kecamatan Juwangi, Wonosegoro, Kemusu, Musuk, Cepogo, dan Selo. 2. Wilayah bagian Tengah (Zona II) termasuk wilayah yang berpotensi untuk pengembangan air tanah berbagai keperluan pemukiman. Debit air berkisar 20200 m³ per hari dengan produksi rata-rata 0-10liter/detik, meliputi Kecamatan Karanggede, Klego, Andong, Simo, Nogosari, Boyolali, Mojosongo, Ampel dan Sambi. Litologi material hasil aktivitas vulkanik Merapi dan Merbabu terdiri dari lava, breksi, laharik, konglomerat dan batu pasir vulkanik, kontak dengan perbukitan lipatan dengan litologi yang lebih tua terdiri dari material vulkanik berukuran halus terdiri dari lempeng tuffan, lanau tuffan, batu pasir vulkanik halus dan konglomerat polimik.
28
29
3. Wilayah bagian Selatan (Zona I) yang berpotensi baik untuk pengembangan air bagi irigasi. Debit air berkisar antara 300-800 m³ per hari dengan produksi ratarata lebih dari 10 liter per detik, meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Ngemplak dan Sawit. Litologi wilayah tersebut terdiri dari lava andesit, breksi laharik, konglomerat, dan batu pasir vulkanik yang bagian atasnya tertutup oleh material fluvio vulkanik Merapi dan Merbabu berupa pasir krikilan sampai bongkah lepas. Daerah dengan lereng >40% kedalaman air >150% meter meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel. Kerucut gunung berapi dan kaki atas kerucut gunung berapi (G.Merapi dan G.Merbabu) terdiri dari pasir vulkanik halus sampai kasar. Lava andesit ekstrusif dan bongkah-bongkah andesit. Potensi air tanah ini apabila diusahakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan air bersih bagi masyarakat.
Gambar 3.1 Peta Potensi Air Tanah Kabupaten Boyolali
30
1. Perkembangan Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Boyolali. Perkembangan pajak air tanah di Kabupaten Boyolali setelah pemungutannya dilaksanakan di kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali ditahun 2013-2015 bila dilhat dari target dan realisasinya. Berikut adalah tabel perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak air tanah di tahun 2013-2015.
Tabel 3.1 Laporan Target Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah No
Tahun
Target Pajak
Realisasi Pajak
Air Tanah
Air Tanah
(Rp)
(Rp)
Tingkat Efektivitas
1.
2013
615.500.000
542.061.917
88,07%
2.
2014
748.000.000
775.765.668
103,71%
3.
2015
750.000.000
845.225.743
112,70%
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di tahun 2013-2015 telah mencapai target, bahkan pada tahun 2014 dan 2015 melebihi target yang telah ditetapkan. Target pendapatan asli derah Boyolali dalam pemungutan Pajak Air Tanah tahun 2013 adalah Rp. 615.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 542.061.917,00 sehingga tidak memenuhi target sebesar Rp. 73.438.083,00 dengan tingkat efektivitas 88,07%.
31
a. Pada tahun 2014 target pemungutan Pajak Air Tanah naik menjadi Rp. 748.000.000,00 dengan realisasi Rp. 775.765.668,00 sehingga terdapat lebih Rp. 27.765.668,00 dengan tingkat efektivitas 103,71%. b. Pada tahun 2015 target pemungutan Pajak Air Tanah naik menjadi Rp.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 845.225.743,00 sehingga terdapat lebih Rp. 95.225.743,00 dengan tingkat efektivitas 112,70%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015 penerimaan Pajak Air Tanah di kabupaten Boyolali mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 tidak jauh dari pada target yang telah di tetapkan. Akan tetapi pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang melebihi target. Perkembangan Pajak Air Tanah di Kabupaten Boyolali bila dilihat dari penambahan Wajib Pajak baru setiap tahunnya, berikut adalah tabel Wajib Pajak tahun 20132015. Tabel 3.2 Kenaikan Jumlah Wajib Pajak 2013-2015 Tahun
Jumlah Wajib Pajak Awal
Kenaikan WP
2013
46
-
2014
71
26
2015
91
20
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
32
Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013 sebesar 46 WP, mengalami penambahan 26 WP baru sehingga pada tahun 2014 jumlah WP menjadi 71. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penambahan WP baru sebesar 20 WP sehingga jumlah WP pada tahun 2015 menjadi 91. Wajib Pajak pada 2013-2015 mengalami kenaikan yang cukup banyak dikarenakan penggunaan kebutuhan air tanah di Kabupaten
Boyolali
yang
tinggi.
Adanya
kenaikan
Wajib
Pajak
agar
mengintensifkan pajak daerah karena pemerintah daerah setiap tahunnya harus menaikan target penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Boyolali.
2. Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah ada 2 sistem, yaitu: Flat dan Watermeter. Flat adalah sistem pemungutan pajak air tanah dengan cara manual tanpa adanya watermeter yang mencatat debit air. Pemungutan dengan cara sistem watermeter yaitu dengan hanya melihat watermeter petugas sudah mengetahui debit air, dengan sistem ini mempermudah petugas untuk melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dan watermeter yang digunakan harus SNI agar hasil dari debit air itu sendiri akurat. Sistem Flat dilalukan oleh petugas dengan cara menghitung NPA adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air. Harga dasar air ditetapkan Harga dasar air yang ditetapakan oleh bupati dapat mengacu antara lain tarif air yang ditetapkan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM). Petugas langsung menghitung secara langsung ke perusahaan yang akan di tinjau.
33
Sistem watermeter adalah sistem pemungutan yang kedua, pada sistem ini yang telah dijelaskan diatas sistem watermeter tidak menghitung manual seperti sistem flat tetapi debit air sudah otomatis terhitung di kotak watermeter. Petugas hanya mencatat debit air yang muncul dari kotak watermeter tanpa menghitung manual. Tetapi tidak setiap perusahaan tidak memakai sistem ini. Sistem yang digunakan oleh Kabupaten Boyolali tersebut masih belum efektif karena tidak semua perusahaan memakai watermeter, karena pemasangan watermeter di setiap perusahaan berkaitan dengan Peraturan Bupati atas hak setiap perusahaan, dan pemasangan watermeter harus adanya izin dari Pemerintah Kabupaten Boyolali. Serta minimnya anggaran untuk pemasangan watermeter tersebut. Prosedur pemungutan pajak air tanah setelah membaca watermeter atau menghitung debit air suatu perusahaan, petugas mencatat dan menghitung dimasukan di Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) lalu menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Selain uraian diatas, petugas juga menyarankan perusahaan sebaiknya memakai sistem flat atau watermeter karena petugas melihat kebutuhan masingmasing perusahaan dan debit air yang digunakan. Kebutuhan setiap perusahaan berbeda karena produksi setiap perusahaan tidak semua perlu di aliri air, misal hanya untuk kebutuhan karyawan perusahaan itu sendiri.
34
Tabel 3.3 Harga Dasar Air Tanah Zona I VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3) No.
KLAS
0-50
51-500
1.
Non Niaga
1.890
1.930
2.
Niaga Kecil
2.240
3.
501-1.000
1.001-2.500
>2.500
1.960
1.995
2.030
2.300
2.370
2.440
2.510
Industri kecil 2.580
2.680
2.790
2.890
3.100
4.
Niaga Besar
2.920
3.060
3.200
3.340
3.470
5.
Industri Besar 3.270
3.440
3.610
3.780
3.960
6.
Bahan Baku
3.610
3.820
4.020
4.230
4.440
7.
PDAM
250
250
250
250
250
sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
Tabel 3.4 Harga Dasar Air Tanah Zona II VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3) No.
KLAS
1.
Non Niaga
2.
Niaga Kecil
0-50
51-500
501-1.000
1.380
1.410
1.440
1.480
1.510
1.720
1.790
1.860
1.930
2.000
3.
Industri kecil 2.060
2.170
2.270
2.370
2.580
4.
Niaga Besar
2.400
2.550
2.680
2.820
2.960
5.
Industri Besar 2.750
2.920
3.100
3.270
3.440
6.
Bahan Baku
3.100
3.300
3.510
3.720
3.920
7.
PDAM
250
250
250
250
250
sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
1.001-2.500
>2.500
35
Tabel 3.5 Harga Dasar Air Tanah Zona III VOLUME PENGAMBILAN AIR (DALAM M3) No.
KLAS
0-50
51-500
1.
Non Niaga
860
890
2.
Niaga Kecil
1.270
3.
501-1.000
1.001-2.500 >2.500
930
960
1.000
1.340
1.410
1.410
1.480
Industri kecil 1.550
1.650
1.750
1.860
2.060
4.
Niaga Besar 1.890
2.030
2.170
2.300
2.440
5.
Industri Bsr
2.240
2.410
2.580
2.750
2.920
6.
Bahan Baku 2.580
2.790
2.990
3.120
3.410
7.
PDAM
250
250
250
250
250
sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
3. Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pajak Pemungutan Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di tempat Air Bawah Tanah berada. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Air Bawah Tanah. Penetapan pajak air tanah, yaitu setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Berdasarkan SPTPD tersebut petugas yang ditunjuk menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap wajib pajak air tanah wajib membayar pajak sesuai dengan SKPD yang dikeluarkan.
36
Tabel 3.6 Tabel Debit Maksimal dari Pompa Tipe Submersibel UKURAN PIPA (INCHI)
DEBIT MAKSIMUM LT/DT
1,25 1,2 1,5 1,8 2 5 2,5 6 3 10 4 2,2 5 32,5 sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
M3/JAM 4,32 6,48 18 21,6 36 79,2 117
Wajib Pajak yang tidak memasang watermeter atau watermeter rusak, maka volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan ukuran pipa hisap yang digunakan. Pemakaian dan/atau pemanfaatan air tanah yang tidak dipasang watermeter atau watermeter rusak diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 2,5 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 600 M3/bulan; b. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 3 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 720 M3/bulan; c. Sumur Bor dengan menggunakan pipa hisap diameter 5 inchi ditetapkan menggunakan air minimum sebanyak 1.213 M3/bulan
37
Dengan Rumus : (Volume ( R = Da x T x hari)) Berikut ini adalah contoh Perhitungan Nilai Perolehan Air: 1) HOTEL PONDOK INDAH klasifikasi niaga kecil zona II, berikut perhitungannya: Tabel 3.7 Nilai Perolehan Air Wajib Pajak
Hotel Pondok Indah
Volume Air
Debit Air
Waktu
(DA) M³
Jam (T)
1,8
8
Jumlah hari
Volume (R = Da x (T x hari))
30
432
= 1,8 x (8 x 30) = 432
Setelah melakukan perhitungan nilai perolehan air, pelaksanaan pemungutan pajak air tanah bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya seperti menghitung jumlah pemakaian air dan pajak terutang. a. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah sesuai dengan Peraturan Daerah Boyolali nomor 13 tahun 2012 adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang merupakan perkalian antara Volume (Jumlah Pemakaian Air) dengan Harga Dasar Air (HDA). Dengan rumus : NPA = Vol (Jumlah Pemakaian Air) x HDA b. Besarnya Pajak Pemungutan Air Tanah yang terutang adalah perkalian antara NPA dan tarif.
38
Dengan rumus : Pajak Terutang = NPA x Tarif d. Tarif Pemungutan Air Tanah adalah 10% Seiring perkembangan pembangunan di Kabupaten Boyolali, banyak terdapat pendirian usaha-usaha dengan berbagai jenis usaha yang menggunakan air tanah untuk kepentingan usaha tersebut. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak air tanah : 1) PT. SO GOOD FOOD (READY TO EAT) klasifikasi industri kecil menengah zona I, berikut perhitungan pajak terutangnya: Tabel 3.8 Perhitungan Pajak Pemungutan Pajak Air Tanah PT So Good Food (Ready to Eat) PERHITUNGAN PAJAK VOLUME(M³)
HARGA DASAR Air (HDA) / M³
NILAI PEROLEHAN Air (NPA)
0-50
50
2.580
129.000
51-500
450
2.680
1.206.000
501-1.000
500
2.790
1.395.000
1.001-2.500 1.500
2.890
4.335.000
>2.500
3.100
3.118.600
1.006
Sumber: DPPKAD Kabupaten Boyolali
Pajak terutang = 10% x Rp. 10.183.600 = Rp. 1.018.360 Setelah melakukan perhitungan pajak terutang, pelaksanaan pemungutan Pajak Ait Tanah dilanjutkan dengan pembayaran dengan tata cara pembayaran dan penyetoran sebagai berikut, Wajib Pajak harus membayar paling lambat 30
39
hari sejak diterima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Keterlambatan atas pembayaran pajak akan dkenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak terutang. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui bendahara penerima atau tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSPD dan/atau dokumen yang dipersamakan.
4. Hambatan dan Cara Mengatasi Hambatan Pajak Air Tanah di Kabupaten Boyolali Dalam meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah, masih terdapat kendalakendala yang terjadi dalam proses pemungutannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPPKAD Kabupaten Boyolali yang bertugas memungut Pajak Air Tanah, Kendala saat Pemungutan yaitu: a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Air Tanah karena tidak adanya sanksi yang tegas. Hal ini mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membayar pajak, sehingga berpengaruh dalam penerimaan pendapatan daerah. b. Kurangnya petugas pemungut pajak di DPPKAD Kabupaten Boyolali untuk melakukan pemungutan dan pendapatan objek baru pajak Air Tanah melihat wilayah Boyolali yang tersebar luas, sehingga masih banyak potensi-potensi yang belum dapat tergali atau belum terdaftar sebagai Wajib Pajak yang sebenarnya sudah masuk dalam pemantauan. c. Kecurangan Wajib Pajak dengan mengubah meteran air atau tidak menggunakan meteran air SNI sehingga nilai perolehan air tidak sesuai dengan besarnya volume
40
air yang diambil, membuat petugas pemungutan pajak sulit untuk melakukan pendataan dan pemungutan. d. Kurang adanya petugas pengawas lapangan yang memantau meteran air secara berkala. e. Kurangnya sosialisasi dari petugas, sehingga pemahaman mengenai pembayaran Pajak Air Tanah masih minim. f. Kurang adanya pemeriksaan kembali atas besarnya volume penggunaan air tanah dan keberatan tagihan pajak terutang oleh Wajib Pajak.
B. TEMUAN 1. Kelebihan Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dalam penerimaan dan pemungutan pajak air tanah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali penulis menemukan kelebihan dalam pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, yaitu sebagai berikut: a) Target dan Realisasi pajak air tanah di DPPKAD Kabupaten Boyolali selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari laporan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2013 sampai 2015. Dari analisis dan pembahasan penulis dapat diketahui bahwa pajak air tanah merupakan pajak daerah yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boyolali.
41
b) Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Boyolali seluruhnya dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri mulai dari penyetoran, dan pelaporan pajak terutangnya. Hal ini membuat Wajib Pajak paham dengan prosedur mengenai sistem pemungutan pajak air tanah yang berlaku. c) Dengan tenaga petugas yang terbatas mampu melaksanakan pemungutan pajak air tanah dengan baik, sehingga target penerimaan pajak dapat terpenuhi.
2. Kelemahan Disamping kelebihan dari Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali penulis menemukan kelemahan dalam Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah, yaitu sebagai berikut: a) Kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Air Tanah masih sangat rendah hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh oleh pihak DPPKAD Kabupaten Boyolali kepada Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak. b) Keterbatasan petugas DPPKAD Kabupaten Boyolali yang bekerja langsung di lapangan, sehingga dalam pendaftaran pendataan dan pengecekan ulang terhadap jumlah Wajib Pajak belum dilakukan secara optimal.
