BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum 1. Perum BULOG Subdivre Surakarta a. Sejarah Perusahaan 1.) BULOG sebelum menjadi Perum BULOG Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang relatif terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang. Stabilitas harga bahan pangan terutama yang di kelola BULOG masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Hal tersebut juga ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi BULOG diubah sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah. 2.) BULOG Setelah Menjadi Perum BULOG
25
26
Perum BULOG didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pendirian Badan Usaha Logistik. Peraturan ini mengubah status Perum BULOG dari status sebelumnya, yaitu BULOG sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 39 Tahun 1978.Pengubahan dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003. Pengubahan BULOG menjadi Perum tidak mengubah tugas BULOG yang telah ditunjuk pemerintah untuk melayani dalam kegiatan publik yang berhubungan dengan penyaluran beras serta tugas lainnya yang telah diemban sebelumnya.Dengan menjadi Perum, BULOG menjadi lebih fleksibel dalam bergerak pada bidang publik maupun komersial. b. Logo dan Arti Logo Perusahaan
Arti Logo: Matahari dengan gradasi warna kuning ke merah menggambarkan Perum BULOG sebagai perusahaan yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam termasuk
27
suku dan kultur didalamnya. Matahari juga mencerminkan adanya semangat perubahan dalam diri Perum BULOG untuk menjadi perusahaan yang lebih profesional, transparan, dan sehat. Huruf/tipografiBULOG berwarna biru menjadi refleksi konkrit akan besarnya peranan Perum BULOG dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sedangkan bentuk huruf/tipografi yang kokoh menggambarkan bentuk fisik Perum BULOG sebagai sebuah perusahaan yang solid dalam mengelola berbagai misinya. c. Visi dan Misi Perusahaan Setiap perusahaan tentu memiliki visi dan misi sebagai suatu motivasi dalam pencapaiannya. Visi dan misi Perum BULOG adalah sebagai berikut: Visi Menjadi Perusahaan yang Unggul Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan. Misi 1) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. 2) Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. 3) Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. d.
Nilai-nilai Dasar Perum BULOG 1) Kualitas
28
Perusahaan dengan seluruh jajaran manajemen dan pegawai sepakat untuk berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan pada masyarakat. 2) Integritas Kesatuan pribadi, manajemen dan organisasi yang utuh, konsisten antara prinsip moral dan etika dengan perilaku jujur dan wibawa menuju tata kelola perusahaan yang baik. 3) Tim Kerja Seluruh unit kerja dan karyawan bekerja fokus dan total secara terintegrasi. 4) Inovatif Kemampuan untuk berfikir dan mengembangkan nilai-nilai kreatifitas untuk menghasilkan hal-hal yang baru dalam bekerja. 5) Responsif Kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi setiap perubahan. 6) Amanah Menjalankan tugas dan kewajiban dengan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan perusahaan. 7) Niat Setiap insan harus ikhlas dan tulus dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya.
29
e.
Cabang Perum BULOG bepusat di Jakarta dan memiliki cabang pada beberapa wilayah untuk mempermudah dalam pelaksanaan penyaluran untuk masing-masing wilayah maupun daerah. 1) Divre Divre atau Divisi Regional adalah cabang Perum BULOG yang berada pada tingkat Provinsi.Divre saat ini terdapat pada 26 lokasi.Divre
dipimpin
oleh
Kepala
Divre
(Kadivre).Divre
membawahi beberapa wilayah dalam suatu Provinsi tertentu.Divre bertanggungjawab kepada Kantor Pusat yang berada di Jakarta dengan melaporkan segala aktivitas yang terdapat di Divre dan Sub Divre. 2) Sub Divre Sub Divre atau Sub Divisi Regional adalah cabang Perum BULOG di bawah Divre yang mengurus penyaluran pada tiap-tiap daerah. Sub Divre saat ini terdapat pada 101 lokasi. Sub Divre dipimpin oleh Kepala Sub Divre (Kasubdivre). Sub Divre bertanggungjawab kepada Divre dengan selalu melaporkan segala aktivitas yang terdapat pada Sub Divre. a) Kanlog Kanlog atau Kantor Logistik adalah bagian yang diadakan pada wilayah-wilayah tertentu dan belum tentu dalam satu Sub
30
Divre terdapat Kanlog.Kanlog yang dimiliki Perum BULOG saat ini terdapat pada 10 lokasi. b) Gudang Gudang adalah tempat untuk menyimpan persediaan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, saat ini Perum BULOG terdapat 463 Gudang.Gudang dipimpin oleh Kepala Gudang (Kagud). f.
Profil Perusahaan Divre Jateng merupakan Divre untuk wilayah Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Divre Jateng membawahi 6 Sub Divre yaitu: 1)
Sub Divre Semarang
2)
Sub Divre Pati
3)
Sub Divre Surakarta
4)
Sub Divre Banyumas
5)
Sub Divre Kedu
6)
Sub Divre Pekalongan Masing-masing Sub Divre membawahi eks-karesidenan, yang
seluruhnya terdiri dari 35 Kabupaten/Kota.Salah satu Sub Divre yang di dibawahi oleh Divre Jateng adalah Sub Divre Surakarta. Sub Divre Surakarta beralamat di Jl. L.U Adi Sucipto No. 17 Surakarta. Sub Divre Surakarta memiliki 9 Gudang yaitu sebagai berikut: a) Gudang Karanganom b) Gudang Meger
31
c) Gudang Banaran d) Gudang Ngabean e) Gudang Telukan
g.
f)
Gudang Triyagan
g)
Gudang Gedong
h)
Gudang Krikilan
i)
Gudang Duyungan
Struktur Organisasi 1) Kepala 2) Wakil Kepala 3) Seksi Analisis Harga dan Pasar, Kemitraan dan On Farm 4) Seksi Pengadaan Gabah/Beras dan Pangan Pokok Lain 5) Seksi Operasional dan Pelayanan Publik 6) Seksi Komersial 7) Seksi Administrasi dan Keuangan 8) Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan 9) Gudang 10) Pusat Distribusi 11) Unit Pengolahan
32
KEPALA WAKIL KEPALA
SEKSI GASAR, KEMITRAAN DAN ON FARM
SEKSI PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PANGAN POKOK LAIN
SEKSI OPERASIONAL DAN PELAYANAN PUBLIK
PUSAT DISTRIBUSI
SEKSI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
SEKSI KOMERSIAL
GUDANG
UNIT PENGOLAHAN
Gambar 3.1Struktur Organisasi Perum BULOG Subdivre Surakarta
SEKSI AKUNTANSI, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN
33
h.
Deskripsi Jabatan 1)
Kepala Sub Divre Surakarta (Kasubdivre) Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan program-program Perum BULOG Subdivre Surakarta.
2)
Wakil Kepala Sub Divre Surakarta (Wakasubdivre) a) Membantu Kasubdivre dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. b) Mengelola fungsi administrasi dan keuangan, akuntansi serta manajemen risiko dan kepatuhan. c) Mewakili Kasubdivre apabila behalangan.
3) Seksi Analisis Harga dan Pasar, Kemitraan dan On Farm a) Melakukan pengamatan dan pengumpulan data harga dan pasar komoditas gabah, beras, dan pangan pokok lainnya. b) Menyediakan
data
statistik
untuk
mendukung
kegiatan
operasional dan komersial. c) Melakukan pendataan, seleksi, evaluasi, dan pembinaan mitra kerja pengadaan. d) Melakukan pengelolaan kegiatan kemitraan dan on farm (padi dan pangan pokok lainnya). e) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan analisis harga dan pasar, kemitraan dan on farm. 4) Seksi Pengadaan Gabah/Beras dan Pangan Pokok Lain
34
a) Melakukan pengadaan gabah dan beras medium/premium dan pangan pokok lain meliputi pertanian (jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan lainnya), hasil industri (tepung terigu, minyak goreng, gula dan lainnya) dan hasil peternakan (daging sapi, daging ayam, ikan, dan lainnya). b) Menyiapkan perangkat pemeriksa kualitas di laboratorium pemeriksaan kualitas. c) Melakukan administrasi pengadaan seperti kontrak jual beli, dan dokumen lainnya. d) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengadaan gabah dan beras dan pangan pokok lain. 5) Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) a) Melakukan pengelolaan pergudangan. b) Menyiapkan sarana dan prasarana pengolahan gabah, beras, dan pangan pokok lainnya. c) Melakukan administrasi dan operasional persediaan, perawatan, pengendalian mutu dan angkutan. d) Melakukan administrasi dan operasional penyaluran beras kepada
kelompok
masyarakat
berpendapatan
rendah,
kelembagaan pemerintah, dan CPP. e) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan operasional dan pelayanan publik. 6) Seksi Komersial
35
a) Melakukan
pemasaran
dan
promosi
produk,
kerjasama
pemasaran dan promosi dengan pihak lain, pengendalian persediaan produk dagang, penjualan produk secara langsung. b) Melakukan penjualan produk secara tidak langsung, administrasi biaya operasional dan hasil penjualan produk. c) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan komersial. 7) Seksi Adminitrasi dan Keuangan (MINKU) a) Melakukan pengelolaan data Sumber Daya Manusia. b) Melakukan
administrasi
dan
verifikasi
seluruh
proses
penerimaan dan pengeluaran transaksi keuangan baik untuk kegiatan operasional maupun komersial. c) Melakukan pengelolaan surat-menyurat, arsip, dan perjalanan dinas. d) Melakukan pengelolaan kerumahtanggaan. e) Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana (bangunan, kendaraan dan sarana lainnya). f) Melakukan pengajuan usulan pengadaan sarana penyimpanan, sarana kantor, sarana lainnya, dan Replacement and Rehab (RR). g) Melakukan inventarisasi dan administrasi aset tetap. h) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi dan keuangan. 8) Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan
36
a) Melakukan
pencatatan,
pengecekan,
pengkoreksian,
dan
pengarsipan seluruh transaksi keuangan dan buku tambahan terhadap akun/kodering uang muka, piutang, aset tetap, hutang dan lainnya. b) Melakukan
pengecekan,
penghitungan,
pemungutan,
penyetoran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen PPN, PPh, dan pajak lainnya. c) Menyusun laporan keuangan Subdivre. d) Menerapkan manajemen risiko dan kepatuhan di Subdivre. e) Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan. 9) Gudang Melakukan
pemasukan,
penyimpanan,
perawatan,
dan
pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang. 10) Pusat Distribusi a) Melakukan
pengelolaan
pusat
distribusi
yang
meliputi
penerimaan, perawatan, pengeluaran dan pendistribusian produk komersial,
serta
pengelolaan
Sumber
Daya
Manusia,
administrasi dan pelaporan kegiatan pusat distribusi (Kepala). b) Melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran produk komersial (Petugas Persediaan).
37
c) Melakukan urusan pendistribusian produk komersial (Petugas Distribusi). d) Melakukan urusan administrasi dan pelaporan kegiatan pusat distribusi (Petugas Administrasi). 11) Unit Pengolahan a) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan unit pengolahan, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia, administrasi dan pelaporan kegiatan unit pengolahan (Kepala). b) Melakukan kegiatan operasional pengolahan dan pemeliharaan sarana pengolahan (Petugas Operasi). c) Melakukan urusan administrasi dan pelaporan kegiatan unit pengolahan (Petugas Administrasi). 12) Aplikasi Komputer yang Digunakan a) Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) Sistem ini digunakan oleh seksi akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan dalam melakukan pencatatan secara terpusat di Kantor Pusat yang dilakukan secara online. b) Sistem Informasi Logistik (SIL) Sistem ini digunakan oleh seksi operasional dan pelayanan publik serta gudang dalam mencatat aktivitas yang berhubungan dengan logistik/persediaan, baik pada saat pengadaan maupun penyaluran.
38
2. Kota Surakarta Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan dataran rendah yang berada diantara pertemuan sungai-sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2 dengan ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan,
yaitu
Kecamatan
Laweyan, Kecamatan Serengan,
Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon. Terdapat 51 Kelurahan yang tersebar dalam 5 Kecamatan tersebut. Hal ini dapat diuraikan dengan tabel 3.1 berikut: Tabel 3.1 Daftar Kelurahan tiap Kecamatan di Kota Surakarta Kecamatan Pasar Kliwon
Kecamatan Jebres
Kecamatan Banjarsari
Kecamatan Laweyan
Kecamatan Serengan
Kampung Baru Kauman
Sudiroprajan Timuran
Penumping
Kemlayan
Gandekan
Keprabon
Sriwedari
Jayengan
Kedung Lumbu Baluwarti
Sewu
Ketelan
Purwosari
Kratonan
Jagalan
Punggawan
Kerten
Tipes
Gajahan
Kestalan
Jajar
Danukusuman
Joyosuran
Pucang Sawit Jebres
Setabelan
Karangasem Joyotakan
Semanggi
Mojosongo
Gilingan
Pajang
Pasar Kliwon Sangkrah
Tegalharjo
Nusukan
Sondakan
Purwodining Kadipiro ratan Kepatihan Banyuanyar Wetan
Laweyan Bumi
39
Kepatihan Kulon
Sumber
Penularan
Manahan Mangkubu men Sumber:https://id.wikipedia.org
Tugas pokok dari Kelurahan adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Laweyan adalah Kelurahan Pajang.Kelurahan ini terletak di Jalan Sidomukti Utara 1 No 7 Pajang Kota Surakarta. Kelurahan pajang memiliki luas wilayah 115,5 Ha yang berpenduduk sebanyak 23.550 jiwa. Batas wilayah sebelah utara adalah Kelurahan Kerten, selatan adalah Desa Gentan, timur adalah Sondakan, dan barat adalah Desa Makamhaji.Kelurahan pajang terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) 88 Rukun Tetangga (RT) yang terdapat 7.298 Kepala Keluarga (KK).Penduduk Kota Surakarta yang berada didalam wilayah Kelurahan Pajang ini terdiri dari 11.684 Laki-laki dan 11.866 Perempuan dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Berikut ini merupakan data penduduk Kelurahan Pajang berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan:
40
Tabel 3.2 Daftar Penduduk Pendidikan dan Pekerjaan Pendidikan (umur 5 tahun keatas) Tdk/blm Sekolah Belum Tamat SD Tidak Tamat SD Tamat SD SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat Diploma III/SM Diploma IV/S1 Strata 2 Strata 3
Kelurahan
Pajang
Berdasarkan
Jumlah
Pekerjaan Jumlah (umur 17 tahun keatas) 3027 Belum/tdk Bekerja 921 879 Buruh 1218 2151 Guru/Dosen 271 2804 Karyawan 6370 3442 Mengurus Rmh Tangga 2732 7231 Pelajar/Mahasiswa 2724 937 PNS 397 2012 TNI 30 175 POLRI 20 7 Pensiunan/Purnawirawan 432 Wiraswasta 1408 Lain-lain 1000 Sumber: Bank Data Penduduk Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
B. Pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran raskin Pihak-pihak yang terkait dalam sistem penyaluran raskin pada Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta adalah: 1) Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta Pemerintah daerah Kota Surakarta merupakan bagian wilayah kerja Perum BULOG Subdivre Surakarta yang melakukan kegiatan pelayanan penyaluran raskin dan memonitoring terhadap pelaksanaan penyaluran raskin di Kota Surakarta. 2) Kepala Subdivre (Kasubdivre)
41
Merupakan bagian yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh Subdivre Surakarta dan melakukan pengawasan serta kebijakan terhadap kegiatan tersebut. 3) Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) Merupakan bagian Subdivre Surakarta yang mempunyai peranan penting dalam penyaluran raskin.Bagian ini bertugas untuk menangani teknis maupun administrasi terkait dengan penyaluran raskin. 4) Satuan Kerja (Satker) Raskin Satker Raskin merupakan satuan kerja Perum BULOG sebagai pelaksana pendistribusian Raskin yang dibentuk oleh Subdivre Surakarta terdiri dari ketua dan anggota yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kasubdivre. 5) Gudang Gudang merupakan tempat yang dipergunakan untuk menyimpan barang milik Perum BULOG (dalam hal ini adalah beras) yang dikelola oleh Subdivre Surakarta dan dikepalai oleh Kepala Gudang (Kagud). 6) Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (AKT) Bagian yang melakukan pencatatan, pengecekan, pengkoreksian, dan pengarsipan dokumen terkait dengan penyaluran raskin. 7) Pelaksana Distribusi Raskin Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas menjadi pelaksana penerimaan beras dari Satuan Kerja (Satker) Raskin.Kota Surakarta yang menjadi Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelurahan.
42
8) Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) Merupakan pihak yang menjadi perantara Pelaksana Distribusi Raskin dalam menyalurkan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). 9) Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Rumah tangga miskin di Kelurahan/Desa yang berhak untuk menerima raskin yang telah terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat yang ditetapkan oleh Kepala Lurah/Desa dan disahkan oleh Camat dalam memenuhi kebutuhan pangan.
C. Dokumen-dokumen yang diperlukan pada proses penyaluran raskin Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penyaluran raskin pada Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta adalah: 1.
Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin SPA Raskin adalah surat perintah berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan rincian untuk setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa oleh Walikota Surakarta kepada Kepala Subdivre (Kasubdivre) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO).
2.
Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) SPPB/DO merupakan perintah tertulis yang diterbitkan oleh Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) yang disetujui oleh Kepala Subdivre (Kasubdivre) kepada Gudang untuk mengeluarkan dan
43
menyerahkan barang kepada pihak lain. Masa berlaku Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) adalah satu bulan. Apabila dalam 1 (satu) bulan jumlah Raskin belum selesai disalurkan, maka Surat Perintah
Penyerahan
Barang/Delivery
Order
(SPPB/DO)dapat
diperpanjang maksimal 1 (satu) kali. 3.
Nota Timbang Merupakan dokumen yang dibuat oleh Gudang yang menerangkan mengenai kuantitas beras yang dikeluarkan oleh Gudang pada saat penyaluran raskin yang didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO).
4.
GD1K GD1K adalah dokumen yang dibuat berdasarkan Nota Timbang oleh bagian Gudang.
5.
Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras BAST Beras adalah surat atau dokumen serah terima yang ditandatangani oleh pihak perusahaan (sebagai yang menyerahkan beras) dan pihak yang menerima beras.
6.
MDO MDO merupakan dokumen rekapitulasi Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) untuk setiap Kabupaten/Kota.
7.
MBA-0
44
MBA-0 merupakan dokumen rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin yang dibuat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras. 8.
MBA-1 MBA-1 adalah dokumen rekapitulasi berita acara pelaksanaan penjualan beras raskin yang dasar pembuatannya dari MBA-0.
9.
Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1A) ML-1A merupakan dokumen laporan realisasi penyaluran raskin yang dilakukan oleh Subdivre Surakarta untuk setiap Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya kepada Divreberdasarkan pada MBA-1.
10. Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1B) ML-1B
adalah
dokumen
laporan
realisasi
penyaluran
raskinberdasarkan pada MDO yang dikirim ke Divre. 11. Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah Lampiran 17 (Lap SIM BRS/GBH Lamp 17) Lap
SIM
BRS/GBH
Lamp
17
merupakan
dokumen
pertanggungjawaban kegiatan penyaluran raskin yang dilaporkan setiap akhir bulan. 12. Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS-HTR) Merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank.Bukti ini dapat berupa bukti transfer via teller dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 13. Kartu Kepemilikan Raskin
45
Merupakan kartu yang dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sebagai bukti kepemilikan raskin dan digunakan ketika mengambil beras di Titik Bagi. 14. Daftar Penerima Raskin (DPM-2) Merupakan rekapan daftar penerima raskin yang dilakukan di Kelurahan sebagai Titik Bagi dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
D. Catatan Akuntansi yang Digunakan Pada saat pelaksanaan penyaluran raskin, catatan yang digunakan oleh Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (AKT) adalah Jurnal Umum dan Buku Besar. Pencatatan dilakukan pada saat pengeluaran barang dan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR).Dalam melakukan pencatatan ini, seksi akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) yang dilakukan secara online dan terhubung dengan Kantor Pusat.
E. Pembahasan Pada penyaluran raskin pada Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta dibagi menjadi 2 (dua) tahap.Tahap 1 penyaluran raskinke Titik Distribusi yang dilakukan oleh Perum BULOG Subdivre Surakarta. Tahap 2
46
penyaluran raskin dari Titik Bagikepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dilakukan oleh Kelurahan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin berdasarkan pada Peraturan Walikota No 3-A Tahun 2015 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Beras di Kota Surakarta. 1. Prosedur pelaksanaan penyaluran raskin dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi berdasarkan Standar Operasional Perusahaan (SOP) a. Subdivre menerima Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk setiap Kecamatan dan/atau Kelurahan/Desa, kemudian menyerahkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin ke Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP). b. Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) melakukan pengecekan tunggakan Harga Tebus Raskin (HTR). Apabila tidak ada tunggakan, maka diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO). Tetapi, jika masih terdapat tunggakan Harga Tebus Raskin (HTR) untuk Kelurahan/Desa tertentu maka belum dapat dilayani sampai dilakukan pelunasan. c. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dan pengecekan mengenai Harga TebusRaskin (HTR) maka diterbitkan Surat Perintah Penyerahan
Barang/Delivery
Order
(SPPB/DO).
SPPB/DO
ini
kemudian diserahkan ke Satuan Kerja (Satker) Raskin dengan dibuatkan tembusan untuk Gudang dan Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (AKT).
47
d. Kemudian Satuan Kerja (Satker) Raskin menerima dan menyerahkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) ke Gudang. e. Bagian Gudang melakukan pengecekan terhadap Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO). Apabila Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) telah sesuai, maka bagian Gudang melakukan pelayanan dan penyerahan beras kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin. f. Pada saat Gudang melakukan penyerahan beras kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin, bagian Gudang membuat Nota Timbang dan GD1K sebagai bukti pengeluaran barang dari Gudang. g. Sebelum menyerahkan beras kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin, dapat dilakukan pemeriksaan terkait dengan kualitas dan kuantitas beras yang diterima dengan menerbitkan Berita Acara Pengecekan. h. Setelah menerima beras dari Gudang, Satuan Kerja (Satker) Raskin mengirimkan ke Titik Distribusi (TD) dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras. Apabila Satuan Kerja (Satker) Raskin tidak dapat menyerahkan beras di Titik Distribusi (TD), maka harus melampirkan Surat Kuasa kepada pengganti pelaksana Satuan Kerja (Satker) Raskin tersebut. Pada saat beras sudah terima oleh Pelaksana Distribusi
Raskin,
maka
Pelaksana
Distribusi
Raskin
harus
48
segeramembayar Harga Tebus Raskin (HTR) dan menyerahkan bukti tersebut kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin. i. Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP)merekap Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) yang telah terbit ke dalam MDO. Selain itu juga membuat Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah Lampiran 17 (Lap SIM BRS/GBH Lamp 17) pada setiap akhir bulan yang akan diserahkan ke Divre Jawa Tengah. 2. Prosedur pelaksanaan penyaluran raskindari Titik Bagi kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin berdasarkan pada Peraturan Walikota No 3-A Tahun 2015 terkait Petunjuk Teknis Penyaluran Beras di Kota Surakarta a. Pelaksana
Distribusi
Raskin
menerima
beras
dan
melakukan
pengecekan terhadap kualitas serta kuantitas beras yang diserahkan oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin di Titik Distribusi. b. Apabila kualitas dan kuantitas tidak sesuai, maka Pelaksana Distribusi Raskin dapat mengembalikan ke Perum BULOG Subdivre Surakarta paling lambat 2x24 jam. c. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi sebanyak 15/kg dan dicatat dalam Daftar Penerima Raskin (DPM-2) yang nantinya akan dilaporkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Kecamatan.
49
d. Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) menunjukkan Kartu Kepemilikan Raskin untuk mengambil beras dan membayar Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/kg secara tunai. Kemudian menandatangani Daftar Penerima Raskin (DPM-2) sebagai bukti telah mengambil beras dan menyerahkan Kartu Kepemilikan Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin. e. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan ke Satuan Kerja (Satker) Raskin atau melakukan transfer ke rekening BULOG untuk uang Harga Tebus Raskin (HTR) yang dibayarkan oleh Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM). f. Setelah dilakukan pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR), maka Satuan Kerja (Satker) Raskin membuatkan Tanda Terima-Hasil Penjualan (TT-HP) kepada Pelaksana Distribusi sebanyak 3 rangkap. 3. Prosedur penyelesaian administrasi dan pelaporan realisasi penyaluran raskin a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras, Satuan Kerja (Satker) Raskin membuat MBA-0 yang ditandatangani Ketua Satuan Kerja (Satker) Raskin dan Camat/Pejabat yang ditunjuk oleh Camat, kemudian MBA-0 tersebut diserahkan ke Subdivre Surakarta dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras dan Bukti SetorHarga Tebus Raskin (BS-HTR). b. Sebelum diserahkan ke Subdivre Surakarta, Satuan Kerja (Satker) Raskin terlebih dahulu melakukan pengecekan kembali terhadap
50
kesesuaian data yang ada pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras dan MBA-0. c. Subdivre Surakarta menerima Bukti Setor Hasil Tebus Raskin (BSHTR), MBA-0, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras dari Satuan Kerja (Satker) Raskin. Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP)melakukan
verifikasi
terhadap
dokumen-dokumen
tersebut.
Verifikasi dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1) Keabsahan dan kelengkapan dokumen. 2) Ketertiban administrasi (penomoran dan penanggalan). 3) Kesesuaian antara kuantum beras dan nilai Harga Tebus Raskin (HTR). d. Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) menerbitkan MBA-1 (rekapan dari MBA-0) yang ditandatangani oleh Kasubdivre dan Bupati/Walikota/Pejabat lain yang ditunjuk. e. Selain membuat MBA-1, Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) juga membuat MDO dengan dasar Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery
Order
(SPPB/DO)
yang
ditandatangani
oleh
Kasubdivre/Pejabat lain yang ditunjuk dan Bupati/Walikota/Pejabat lain yang ditunjuk. f. Kemudian Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) membuat Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1A) dengan dasar MBA-1 dan Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1B) dengan dasar MDO
51
yang ditandatangani oleh Kasubdivre/Pejabat lain yang ditunjuk dan ditujukan kepada Divre Jawa Tengah. 4. Prosedur pencatatan akuntansi a. Berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) seksi akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan melakukan pencatatan untuk pelaksanaan penyaluran beras. b. Berdasarkan bukti pembayaran/setoran Harga Tebus Raskin (HTR) dilakukan pencatatan untuk pembayaran raskin. Selain itu, juga mencatat selisih harga antara Harga Tebus Raskin (HTR) dengan Harga Pembelian Beras (HPB/harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG) secara online. 5. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penyaluran Raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Berdasarkan Pelaksanaan a. Prosedur penyaluran raskin dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi 1) Kantor menerima Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. 2) Seksi
Operasional
dan
Pelayanan
Publik
(PP)
melakukan
pengecekan Harga Tebus Raskin (HTR) untuk Kota Surakarta yang telah mengirimkan Surat Permintaan Alokasi (SPA). Apabila tidak ada tunggakan, maka dibuatkan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO).
52
3) Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dibuat 3 rangkap, lembar pertama/asli diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin, lembar kedua diserahkan ke Gudang dan lembar ketiga diserahkan ke Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. 4) Kemudian Satuan Kerja (Satker) Raskin menyerahkan dokumen tersebut ke Gudang untuk mengambil beras. 5) Sebelum Gudang menyerahkan beras kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin terlebih dahulu melakukan pengecekan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO). 6) Bagian Gudang membuat Nota Timbang dan GD1K sebagai bukti pengeluaran barang. 7) Setelah menerima beras dari Gudang, Satuan Kerja (Satker) Raskin mendisribusikan beras tersebut di Titik Distribusi (TD) dan menyerahkannya
kepada
Pelaksana
Distribusi
Raskin
setempat.Kemudian Satuan Kerja (Satker) Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras. 8) Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pembayaran untuk Harga Tebus Raskin (HTR) dan menyerahkan bukti tersebut kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin. 9) Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) merekap Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) untuk
53
diarsip serta membuat Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah Lampiran 17 (Lap SIM BRS/GBH Lamp 17) yang akan diserahkan ke Divre Jawa Tengah. b. Prosedur pelaksanaan penyaluran raskin dari Titik Bagi kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) 1) Pelaksana Distribusi Raskin menerima beras dan mengecek mengenai kualitas dan kuantitas beras tersebut. Apabila kualitas beras kurang baik, Pelaksana Distribusi Raskin meminta pergantian beras tersebut kepada Perum BULOG Subdivre Surakarta. 2) Pelaksana Distribusi Raskin menerima Kartu Kepemilikan Raskin yang telah diterbitkan oleh Kementerian bidang Pangan Kota Surakarta. 3) Pelaksana Distribusi Raskin membuat jadwal pengambilan beras selama beberapa untuk setiap Desa yang berada dalam wilayahnya dan Daftar Penerima Raskin (DPM-2). 4) Kartu Kepemilikan Raskin dan jadwal pengambilan beras tersebut diserahkan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) untuk diserahkan ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). 5) Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat datang ke Kelurahan sebagai Titik Bagi untuk mengambil raskin dengan menunjukkan Kartu Kepemilikan Raskin dan membayar Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600/kg secara tunai.
54
6) Sebagai bukti pengambilan beras, Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) menandatangani Daftar Penerima Raskin (DPM2) yang telah disiapkan oleh Pelaksana Distribusi Raskin. 7) Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan uang Harga Tebus Raskin (HTR) kepada Perum BULOG Subdivre Surakarta dengan transfer ke rekening bank yang ditunjuk. Setelah itu Bukti Setor-Harga Tebus Raskin (BS-HTR) diserahkan ke Satuan Kerja (Satker) Raskin. c. Prosedur penyelesaian administrasi dan pelaporan realisasi penyaluran raskin 1) Satuan Kerja (Satker) Raskin merekap Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras kedalam MBA-0. 2) Dokumen berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras, Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS-HTR) dan MBA-0 kemudian diserahkan ke Seksi Operasional dan Pelayanan Publik oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin. 3) Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut. 4) Kemudian
Seksi
Operasional
dan
Pelayanan
Publik
(PP)
menerbitkan MBA-1 yang merupakan rekapan dari MBA-0. Selain itu
juga
membuat
MDO
yang
ditandatangani
oleh
Kasubdivre/Pejabat yang ditunjuk dan Walikota/Pejabat yang ditunjuk.
55
5) Setelah itu Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP) membuat laporan yang akan diserahkan ke Divre Jawa Tengah. Laporan tersebut berupa Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1A) dan Laporan Mingguan Realisasi Raskin (ML-1B). d. Prosedur Pencatatan Akuntansi 1) Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (AKT) menerima tembusan Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO). Kemudian dari dokumen tersebut dilakukan pencatatan untuk proses penyaluran. Pencatatan ini dilakukan secara online di Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB). 2) Berdasarkan Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS-HTR) menjurnal ke Jurnal Umum untuk akun Bank HP dan Piutang. Selain itu juga menjurnal selisih harga antara Harga Tebus Raskin (HTR) dengan Harga Pembelian Beras.
56
Berikut bagan alir (flowchart) sistem penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta: Kasubdivre
Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP)
MULAI
SPARASKIN
TERIMA SPARASKIN
T
PENGECEKAN TUNGGAKAN YA 1 TIDAK
SPPB/DO
4
3
2
REKAP SPPB/DO & PELAPORAN
LAP SIM BRS/GBH LAMP 17
SELESAI
Gambar 3.2 Bagan alir penyaluran raskin dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi
57
Satuan Kerja (Satker) Raskin 2
SPPB/DO
5 PENGAMBILAN BERAS
PENGECEKAN BERAS
BA PENGECEKAN
PENDISTRIBUSIAN &PENYERAHAN BERAS
BAST BERAS
6
T BS-HTR
T
Gambar 3.3Bagan alir penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi (Lanjutan)
58
Gudang
Pelaksana Distribusi
3
1
5 SPPB/DO
2
SPPB/DO
1
KONFIRMASI
PELUNASAN PENANDATANGANAN BA PENGECEKAN TERIMA BERAS DARI SATKER RASKIN PENYERAHAN BERAS KE SATKER RASKIN BAST BERAS
NOTA TIMBANG PEMBAYARAN HTR N
REKAPITULASI NOTA TIMBANG
GD1K
BS-HTR
6
N
Gambar 3.4Bagan alir penyaluran raskin dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi (Lanjutan)
59
Pelaksana Distribusi Raskin
Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW)
MULAI
7 8 KARTU KEPEMILIKAN RASKIN
TERIMA BERAS DARI SATKER
JADWAL PENGAMBILAN RASKIN
TERIMA KARTU KEPEMILIKAN RASKIN
9 PEMBERITAHUAN KE RTS-PM
7 PEMBUATAN JADWAL & DPM-2
Rumah Tangga Sasaran8
JADWAL DPM-2
Penerima Manfaat (RTS-PM) 9
TERIMA HARGA TEBUS RASKIN (HTR)
KARTU KEPEMILIKAN RASKIN
SETOR HTR PENGAMBILAN BERAS DI TITIK BAGI
BS-HTR
SERAHKAN KE SATUAN KERJA (SATKER) RASKIN
SELESAI
TANDATANGAN DPM2 & MEMBAYAR HARGA TEBUS RASKIN (HTR)
TERIMA BERAS
Gambar 3.5 Bagan alir penyaluran raskin dari Titik Bagi kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM)
60
Satuan Kerja (Satker Raskin)
Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP)
10
MULAI
BS-HTR BAST B MBA-0
REKAPITULASI BAST BERAS
10
N
BS-HTR BAST B MBA-0
VERIFIKASI
N
REKAPITULASI SPPB/DO & MBA-0
10
MBA-1 MDO N N PELAPORAN
ML-1B ML-1A
SELESAI
Gambar 3.6 Bagan alir prosedur penyelesaian administrasi dan pelaporan realisasi penyaluran raskin
61
Seksi Akuntansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (AKT)
4
SPPB/DO
MENJURNAL DI SIAB 10
BS-HTR
T
MENJURNAL DISIAB
SELESAI
Gambar 3.7 Bagan alir prosedur pencatatan akuntansi pada saat penyaluran raskin
62
F. Evaluasi Sistem Penyaluran Raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta 1. Evaluasi prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Tabel 3.3 Evaluasi prosedur yang terkait dalam sistem penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Prosedur
1.
Prosedur penyaluran raskin Tahap 1
2.
Prosedur penyaluran raskin Tahap 2 Prosedur penyelesaian administrasi dan pelaporan realisasi penyaluran raskin Prosedur pencatatan akuntansi
3.
4.
Standar Pelaksanaan Operasional Prosedur Terdiri atas Terdiri atas sepuluh rangkaian sembilan prosedur rangkaian prosedur Terdiri dari tujuh Terdiri dari tujuh rangkaian rangkaian prosedur prosedur Terdiri atas enam Terdiri atas lima rangkaian rangkaian prosedur prosedur
Terdiri atas dua rangkaian prosedur
Keterangan
Sudah sesuai
Lengkap, tetapi tidak sesuai Sudah lengkap dan sesuai dengan SOP
Terdiri atas dua rangkaian prosedur
Prosedur pelaksanaan sudah lengkap dan sesuai dengan SOP Sumber: SOP Perum BULOG Subdivre Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Pada pelaksanaan prosedur penyaluran raskin dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 1 penyaluran raskin dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi dan tahap 2 penyaluran raskin dari Titik Bagi kepada Rumah Tangga
63
Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). Pada tahap 1 prosedur penyaluran raskin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.Akan tetapi, pada tahap 2 ada beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta. Prosedur tersebut adalah pembuatan Tanda Terima-Harga Penjualan yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin, pembuatan Kartu Kepemilikan Raskin, dan jadwal pengambilan beras di Titik Bagi. Pada pelaksanaanya, Pelaksana Distribusi Raskin hanya memberikan Bukti SetorHarga Tebus Raskin (BS-HTR) kepada Satuan Kerja (Satker) Raskin, kemudian Satuan Kerja (Satker) Raskin melakukan pengecekan ke bank yang bersangkutan.Pembuatan Kartu Kepemilikan Raskin dan pembuatan jadwal pengambilan beras ditambahkan guna mempermudah menyalurkan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).Pelaksanaan prosedur penyelesaian administrasi dan pelaporan realisasi penyaluran raskin serta pencatatan akuntansi sudah baik dan tidak terjadi masalah. 2. Evaluasi pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Tabel 3.4Evaluasi pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta Kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Prosedur 1.
Prosedur penyaluran raskin dari
Pihak yang terkait Pihak yang terkait Keterangan dengan SOP dalam Prosedur Kasudivre, Seksi Kasudivre, Seksi Sudah sesuai Operasional dan Operasional dan Pelayanan Publik Pelayanan Publik
64
Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi
(PP), Satuan (PP), Satuan Kerja (Satker Kerja (Satker Raskin), Gudang, Raskin), Gudang, Pelaksana Pelaksana Distribusi Distribusi 2. Prosedur Pemerintah Kota Pemerintah Kota Sudah sesuai penyaluran dari (Pemkot) (Pemkot) Titik Bagi Surakarta Surakarta kepada Rumah Pelaksana Pelaksana Tangga Sasaran- Distribusi Raskin Distribusi Raskin Penerima Ketua Rukun Ketua Rukun Manfaat (RTSTetangga (RT) ) Tetangga (RT) PM) atau Rukun atau Rukun Warga (RW) Warga (RW) Rumah Tangga Rumah Tangga Sasaran-Penerima Sasaran-Penerima Manfaat (RTSManfaat (RTSPM) PM) 2. Prosedur Satuan Kerja Satuan Kerja Sudah sesuai penyelesaian (Satker) Raskin, (Satker) Raskin, administrasi dan Seksi Operasional Seksi Operasional pelaporan dan Pelayanan dan Pelayanan realisasi Publik (PP) Publik (PP) penyaluran raskin 3. Prosedur Seksi Akuntansi, Seksi Akuntansi, Sudah sesuai pencatatan Manajemen Manajemen akuntansi Risiko dan Risiko dan Kepatuhan (AKT) Kepatuhan (AKT) Sumber: SOP Perum BULOG Sub Divre Surakarta & Hasil Wawancara Berdasarkan keterangan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perum BULOG Subdivre Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta.Setiap pihak yang terlibat mempunyai tugas yang berbeda.Hal ini berdampak positif bagi kedua belah pihak yaitu antara Perum BULOG Subdivre Surakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta karena mempermudah dalam melakukan penyaluran raskin.
65
3. Evaluasi dokumen yang digunakan dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Sudivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Tabel 3.5Evaluasi dokumen yang terkait dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Dokumen yang digunakan menurut SOP Surat Perintah Alokasi (SPA) Raskin Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras
Evaluasi dokumen yang digunakan Surat Perintah Alokasi (SPA) Raskin Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO) Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras
Keterangan
Nota Timbang
Nota Timbang
Sudah lengkap
GD1K
GD1K
Sudah lengkap
MDO
MDO
Sudah lengkap
MBA-0
MBA-0
Sudah lengkap
MBA-1
MBA-1
Sudah lengkap
ML-1A
ML-1A
Sudah lengkap
ML-1B Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah Lampiran 17 (Lap SIM BRS/GBH Lamp 17)
ML-1B Laporan Sistem Informasi Manajemen Beras/Gabah Lampiran 17 (Lap SIM BRS/GBH Lamp 17)
Sudah lengkap Sudah lengkap
Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS- HTR) Kartu Kepemilikan Raskin
Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS-HTR) Kartu Kepemilikan Raskin
Terkadang tidak jelas Sudah sesuai
Sudah lengkap Sudah lengkap
Sudah lengkap
Daftar Penerima Raskin Daftar Penerima Raskin Terkadang tidak (DPM-2) (DPM-2) lengkap Sumber: SOP Perum BULOG Subdivre Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta & Wawancara
66
Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTSPM) telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Walikota Surakarta.Tetapi, pada pelaksanaanya dokumen Bukti Setor Harga Tebus Raskin (BS-HTR) tidak dapat bertahan lama, sehingga pada saat pengarsipan tulisan didalamnya tidak jelas.Selain itu, Daftar Penerima Raskin (DPM-2) yang seharusnya ditandatangani oleh Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) terkadang tidak lengkap. Beberapa Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) lupa mengisi form tersebut. 4. Evaluasi sistem akuntansi yang digunakan dalam penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Tabel 3.6 Evaluasi catatan akuntansi yang terkait dalam prosedur penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) Dasar Pencatatan
Berdasarkan SOP
Berdasarkan Pelaksanaan
Keterangan
1. Surat Perintah Piutang (D) Piutang (D) Sudah sesuai Penyerahan Penyaluran (K) Penyaluran Barang/Delivery (K) Order (SPPB/DO) 2. Bukti Setor Harga Bank HP (D) Bank HP (D) Sudah sesuai Tebus Raskin Piutang (K) Piutang (K) (HTR) 3. Selisih Harga RAK (D) RAK (D) Sudah sesuai Tebus Raskin Pendapatan Pendapatan (HTR) dengan Selisih Harga (K) Selisih Harga Harga Pembelian (K) Beras (HPB) Sumber: SOP Perum BULOG Subdivre Surakarta
67
Perum BULOG Subdivre Surakarta dalam penyaluran raskin menggunakan jurnal umum dan buku besar.Pencatatan ini dilakukan oleh seksi akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan pada saat pengeluaran barang dan pembayaran.Pada saat pengeluaran barang dokumen yang dibutuhkan sebagai dasar pencatatan adalah Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO). Sedangkan untuk pembayaran Harga Tebus Raskin dasar pencatatannya adalah Bukti Setor Harga Tebus Raskin (HTR).Selain itu, bagian akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan (AKT) juga melakukan pencatatan mengenai selisih harga.Selisih ini diperoleh dari Harga Pembelian Beras yang dilakukan Subdivre Surakarta yaitu sebesar Rp 7.300 dengan Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp 1.600.Subdivre Surakarta melakukan pencatatan akuntansi secara onlinedengan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi BULOG (SIAB).
G. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Penyaluran Raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kota Surakarta Menjalankan sebuah prosedur terkadang tidak pernah luput dari berbagai masalah, baik itu karena faktor intern maupun ekstern.Hal ini juga yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran raskin di Kota Surakarta ini.Berbagai masalah terkadang muncul pada saat melakukan penyaluran raskin.Berikut ini merupakan kendala-kendala yang dialami oleh pihak-pihak terkait baik dari Perum BULOG Subdivre Surakarta maupun
68
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam pelaksanaan penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) serta upaya yang telah dilakukan. Kendala: Ada beberapa kendala yang muncul pada saat penyaluran raskin, antara lain: 1. Beras yang akan diserahkan ke Titik Distribusi rusak atau bahkan hilang. 2. Rendahnya kualitas beras yang diterima oleh Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi. 3. Kurangnya kelengkapan administrasi pada saat pelaksanaan penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). Solusi: Beberapa alternatif dalam menangani kendala-kendala yang muncul pada saat penyaluran raskin yaitu: 1. Mempersiapkan dengan baik beras yang akan didistribusikan, baik itu pengemasan maupun pengangkutan. Dalam pengemasan, pihak Gudang dan Satuan Kerja (Satker) Raskin memastikan bahwa tidak ada kecacatan dalam
pengemasan
beras.
Selain
itu,
pada
saat
pendistribusian
menggunakan roda 4beras ditata sedemikian rupa sehingga meminimalisir beras untuk jatuh. Apabila pendistribusian menggunakan roda 2, maka beras yang akan didistribusikan ke Titik Distribusi diangkut sedikit demi sedikit sehingga beras tidak akan jatuh karena kendaraan kelebihan muatan. 2. Sebelum beras tersebut diserahkan kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM), Pelaksana Distribusi Raskin segera
69
mengembalikan beras tersebut ke Perum BULOG Subdivre Surakarta dan meminta pergantian beras tersebut. 3. Pelaksana Distribusi Raskin memanggil masyarakat yang termasuk Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang belum sempat mengisi Daftar Penerima Raskin (DPM-2) melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
H. Temuan Berdasarkan hasil dari penelitian dan evaluasi terhadap sistem penyaluran raskin Perum BULOG Subdivre Surakarta kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) maka dapat ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan atas sistem penyaluran raskin yang diterapkan. Kelebihan dan kelemahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kelebihan a. Perum BULOG Subdivre Surakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta memiliki sistem penyaluran raskin yang baik. Setiap prosedur yang ada telah dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, dalam pelaksanaan penyaluran raskin di Kota Surakarta juga terdapat prosedur-prosedur yang tertuang dialam Peraturan Walikota Surakarta. Sehingga mempermudah dalam pelaksanaan penyaluran raskin yang akan dilakukan. b. Telah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Perum BULOG Subdivre Surakarta dengan Pemeritah Kota (Pemkot) Surakarta
70
dalam sistem penyaluran raskin kepada Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM). Penyaluran dari Perum BULOG Subdivre Surakarta ke Titik Distribusi menjadi tanggung jawab perusahaan dengan melibatkan Kasubdivre, Seksi Operasional dan Pelayanan Publik (PP), Satuan Kerja (Satker) Raskin, Gudang, dan Pelaksana Distribusi Raskin. Pemerintah
Kota
(Pemkot)
Surakarta
bertanggung
jawab
atas
pelaksanaan penyaluran raskin dari Titik Distribusi ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM). Dalam melakukan penyaluran raskin dari Titik Distribusi ke (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) ini melibatkan Pelaksana Distribusi Raskin, Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebagai pihak yang memonitoring penyaluran raskin di Kota Surakarta. c. Adanya Sistem Informasi Akuntansi BULOG (SIAB) maka pencatatan dapat dilakukan secara online dan cepat yang langsung terhubung dengan Pusat. d. Pembuatan
Surat
Perintah
Penyerahan
Barang/Delivery
Order
(SPPB/DO) dan GD1K menggunakan Sistem Informasi Logistik (SIL), sehingga tidak terjadi duplikasi dokumen dikarenakan hal ini sudah tersistem.
71
2. Kelemahan a. Kurangnya pengawasan terhadap dokumen-dokumen dalam penyaluran raskin. Bukti Setor-Harga Tebus Raskin (BS-HTR) hanya dapat dibaca/dilihat dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga ketika ada pemeriksaan dokumen ini tidak dapat dihandalkan meskipun sebelumnya telah dilakukan pencatatan oleh seksi akuntansi, manajemen risiko dan kepatuhan (AKT). Selain itu kelengkapan Daftar Penerima Raskin (DPM-2) juga terjadi masalah, beberapa Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) belum menandatangani bukti pengambilan raskin tersebut. b. Adanya beberapa penyimpangan pada saat beras diterima oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang mungkin belum diketahui oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Perum BULOG Subdivre Surakarta, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penyaluran raskin. Penyimpangan tersebut terjadi di beberapa desa yaitu dengan menjual beras raskin kepada pihak lain dan membaginya dengan masyarakat lain. Beberapa Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) menjual beras tersebut kepada tukang nasi goreng dan orang yang sekiranya mau membeli beras tersebut. Hal ini dilakukan karena kualitas dari beras yang rendah dan kurang enak jika dikonsumsi. Selain itu, karena adanya kecemburuan sosial antara Rumah Tangga SasaranPenerima Manfaat (RTS-PM) dengan masyarakat disekitarnya yang mengharuskan adanya pengurangan dari 15 kg menjadi 10-12 kg. Beras
72
3-5 kg itu nantinya akan dibagi dengan masyarakat lain yang seharusnya tidak memperoleh beras tersebut. Kemudian, beras tersebut juga akan dibagi dengan masyarakat yang menjadi koordinator pada saat pengambilan beras. Biasanya masyarakat yang menjadi koordinator tersebut bukan termasuk Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), yang nantinya diberi sebagian beras tersebut sebagai imbalan jasa atas pengambilan beras.
