BAB III ANALISA PERANCANGAN SISTEM

BAB III ANALISA PERANCANGAN SISTEM 3.1

Gambaran Umum Berikut ini gambaran beberapa sejarah, fungsi, tugas, visi, misi dan dan struktur organisasi dari KPP Pratama Purwakarta: 3.1.1 Sejarah KPP Pratama Purwakarta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta berdiri pada tanggal 01 April 1989,

yang

terbentuk

berdasarkan

Surat

Keputusan

RI

Nomor:

Kep.

276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat di Bandung. Pada awal tahun 1990 Kantor Purwakarta berlokasi di jalan Kol. Kornel Singawinata No.78 Purwakarta berupa gedung berstatus sewa, dan pada tanggal 17 januari 1997 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta menempati gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No.1 Ciganea Bunder Purwakarta, bangunan tersebut berada satu atap dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta (satu gedung dua kantor). Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI.Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Bagian II Bandung. Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP/KP.PBB) Purwakarta masuk ke kantor wilayah DJP Jawa Barat I Bandung. Berdasarkan keputusan menteri keuangan RI tanggal 28 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta, KP.4 Subang dan Kantor Pelayanan PBB Purwakarta digabungkan, berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta, dan telah diresmikan pada tanggal 5 September 2007 di Bandung. 3.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Purwakarta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Tidak Langsung 38

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi wajib pajak, mengamankan, menggali dan mengelola keuangan negara dari sektor pajak. Dalam melakukan tugas sebagaimana maksud diatas, KPP Pratama Purwakarta menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : 1.

Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensial perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.

2.

Penelitian dan penata usahaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) dan Surat Pembertahuan Masa (SPT Masa) wajib pajak.

3.

Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4.

Memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan wajib pajak.

5.

Mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan perpajakan antara lain: a. Surat Humbauan. b. Surat Teguran. c. Surat Ketetapan Pajak (SKP). d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). e. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). f. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). g. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). h. Surat Tagihan Pajak.

6.

Melakukan tindakan penagihan terhadap tunggakan-tunggakan wajib pajak dengan tahapan : Surat teguran, surat perintah melakukan penyitaan dan pelelangan, dan surat paksa.

39


7.

Melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang dapat berupa pemeriksaan sederhana lapangan dan pemeriksaan sederhana kantor. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya.Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam pemberian kepada seluruh masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

3.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Purwakarta 1. Visi : Menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. 2. Misi : Menghimpunkan penerimaan pajak Negara berdasarkan UU perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif. 3.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Purwakarta Struktur

Organisasi

sangat

penting

untuk

terlaksananya

fungsi

pengorganisasian dengan baik, sebab dengan adanya stuktur organisasi akan terlihat dengan jelas tugas dan wewenang dari sebagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan ini akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas danfungsinya.

Kepala Kantor Subbagian Umum

Seksi PDI

Seksi Penagihan

Seksi Pelayanan

Seksi Pemeriksa

Seksi Waskon I

Seksi Waskon II

Fungsional Pemeriksa

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama purwakarta 40


Seksi

Ekstenfikasi

3.1.5.

Prosedur dalam Penagihan Pajak Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksankan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksankan penyanderaan, dan menjual barang – barang yang telah disita. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Rusdji (2007:6). Berikut ini prosedur penagihan wajib pajak: 1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan suratteguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. 2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi olehpenanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, makaakan diterbitkan Surat paksa 3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi olehpenanggung pajak seteelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksadiberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) 4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejaktanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumumanlelang 5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejakpengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

41


3.2

Rancangan Unified Modeling Languange (UML) Pada perancangan sistem ini akan menggunakan Unified Modelling Languange (UML) untuk untuk memenuhi semua kebutuhan sistem dan akan menjelaskan proses-proses yang akan terjadi pada aplikasi. Pada rancangan ini akan menggunakan beberapa diagram yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. 3.2.1 Use Case Berjalan Di KPP purwakarta

Data WP

Penetapan piutang pajak

Penambahan/ pengurangan piutang

JuruSita

PDI

Tindakan Penagihan

Membuat laporan

Monitoring penagihan

Kepala seksi penagihan

Gambar 3.2 Use Case Berjalan Penagihan di KPP Pratama Purwakarta

42


3.2.2.

Use Case Sistem Usulan

Membuat Table pemeriksa pajak

Membuat Penghitungan pajak

Membuat surat ketetapan pajak

Membuat surat tagihan pajak

pengolah data informasi (PDI)

Account Representative(AR)

Membuat Surat Teguran

Membuat surat Paksa

Membuat surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)

Mencetak laporan

JuruSita

Gambar 3.3 Use Case usulan Penagihan di KPP Pratama Purwakarta

43


3.2.3 Use Case Description Tabel 3.1 Deskripsi Use Case Diagram Usulan Membuat Table Pemeriksa Pajak Use

Case Membuat Table Pemeriksa Pajak(TPP)

Name : Scenario :

Membuat Table Pemeriksa Pajak(TPP)

Triggering

Ketika TPP sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum membayarnya

Event : Brief

PDI Membuat Table Pemeriksa Pajak(TPP) setelah itu data TPP

Description :

digunakan untuk surat ketetapan pajak

Actors :

PDI

Related Use Case : Stakeholders

PDI

: -

Preconditions :

-

Post conditions : Flow events:

of Actors

System

1. PdI Membuat TPP

1. CreateTPP

2. Dari data TPP itu dibuatkan SKP

1. NO TPP dapat diakses dari form ketetapan pajak

Tabel 3.2 Deskripsi Use Case Diagram Usulan Membuat Surat Ketetapan pajak (SKP) Use

Case Membuat Surat ketetapan pajak

Name : 44


Scenario :

Mengolah SKP yang datanya diambil dari table pemeriksa pajak(TPP)

Triggering

Ketika TPP sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum membayarnya

Event : Brief

PDI mencari dataTPP yang sudah jatuh tempo dan wajib pajak yang

Description :

belum membayar dibuatkan SKP, SKP yang sudah dibuat diberikan kepada AR untuk digunakan sebagai data penghitungan pajak. PDI

Actors :

Related Use Case : Stakeholders

PDI dan AR

: ada TPP sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum membayarnya

Preconditions :

SKP telah disetujui Kasi PDI

Post conditions : Flow

of Actors

events:

System

3. PdI Melakukan update TPP yang tercatat di database sudah jatuh tempo dan wajib pajak belum membayar pajak Terutangnya.

2.1 Create SKP

4. Dari data TPP itu dibuatkan SKP

3.1 NO SKP dapat

5. SKP digunakan untuk penghitungan

diakses dari form

pajak

penghitungan pajak

Tabel 3.3 Deskripsi Use Case Diagram Usulan Membuat penghitungan Pajak Use Case Name :

Membuat penghitungan Pajak

Scenario :

Membuat penghitungan Pajak baru kemudian bisa

di

update jika diperlukan dan dapat di view data-data mengenai penghitungan pajak

45


Triggering Event :

Adanya SKP yang tersimpan

Brief Description :

Account Representative(AR)Membuat penghitungan Pajak Berdasarkan SKP

Actors :

AR

Related Use Case :

-

Stakeholders :

AR

Pre-conditions :

SKP yang telah disetujui kasi PDI dan wajib pajak yang masih berstatus belum membayar

Post conditions :

Nota Penghitungan telah disetujui Kasi AR

Flow of Activities :

Actors

System

1. AR menerima Daftar Piutang yang telah disetujui kasi PDI dan berstatus belum bayar 2. Membuat Penghitungan Pajak yang baru berdasarkan daftar piutang

2.1 Create Penghitungan Pajak 2.2hitung total tunggakan pada uraian penghitungan

Tabel 3.4 Deskripsi Use Case Diagram Usulan Membuat Surat Tagihan Pajak Use Case Name :

Membuat Surat Tagihan Pajak

Scenario :

Penghitungan pajak yang telah disetujui akan dicetak sebagai surat tagihan pajak

Triggering Event :

Adanya Penghitungan pajak yang telah disetujui kasi AR

Brief Description :

AR menerima penghitungan pajak yang telah disetujui kasi AR kemudian menggunakan data penghitungan pajak untuk mencetak surat tagihan pajak

Actors :

AR

Related Use Case :

-

Stakeholders :

AR dan Jurusita

Pre-conditions :

Penghitungan pajak yang telah disetujui Kepala KPP dan wajib pajak masih berstatus belum bayar.

Post conditions :

Surat tagihan pajak telah dicetak dan dikirim ke wajib pajaknya

46



Actors

System

1. AR menerima penghitungan pajak yang

telah

kemudian

disetujui

kasi

AR

menggunakan

data

penghitungan pajak untuk mencetak surat tagihan pajak. 2. Mencetak

surat

tagihan

pajak

2.1 Klik print untuk

berdasarkan penghitungan pajak

mencetak surat tagihan pajak

Tabel 3.5 Deskripsi Use Case Diagram Membuat Surat teguran pajak Use Case Name :

Membuat surat Teguran Pajak

Scenario :

Membuat dan mencetak surat teguran baru kemudian datanya dapat di update dan dapat di view datanya

Triggering Event :

Ada Surat tagihan pajak yang telah melawati tanggal jatuh tempo dan wajib pajak membayar pajak terhutangnya

Brief Description :

Jurusita Menerima data tunggakan surat tagihan pajak yang sudah jatuh tempo sebagai acuan menerbitkan surat teguran ke wajib pajak

Actors :

Jurusita

Related Use Case :

-

Stakeholders :

Jurusita, Kasi Penagihan

Pre-conditions :

Ada surat tagihan pajak yang jatuh tempo dan wajib pajak belum membayar pajak terutangnya

Post conditions :

Surat teguran telah tercetak dan dikirim ke wajib pajaknya


Actors

System

1. Jurusita tunggakan

mengecek surat

data tagihan

pajak yang telah jatuh tempo 2. Membuat

konsep

surat 2.1

Create surat teguran

teguran 3. Kasi Penagihan menerima 3.1 klik data surat teguran di

47


konsep surat teguran lalu

dalam data grid untuk di teliti

meneliti dan menyetujuinya

jika setuju chehk radiobutton

4. Surat teguran yang telah 4.1. KlikPrint untuk mencetak disetujui dapat dicetak oleh

surat teguran

jurusita pajak Tabel 3.6 Deskripsi Use Case Diagram Membuat surat Paksa Use Case Name :

Membuat Surat Paksa

Scenario :

Membuat dan mencetak surat paksa kemudian datanya dapat di update dan dapat di view datanya

Triggering Event :

Adanya Surat teguran yang sudah melewati tanggal jatuh tempo dan wajib pajak tersebut belum membayar pajak terutangnya

Brief Description :

Jurusita menerima data tunggakan surat teguran yang sudah jatuh tempo sebagai acuan menerbitkan surat paksa

Actors :

Jurusita

Related Use Case :

-

Stakeholders :

Jurusita, kasi Penagihan

Pre-conditions :

Adanya Surat teguran yang sudah melewati tanggal jatuh tempo dan wajib pajak tersebut belum membayar pajak terutangnya

Post conditions :

Surat Paksa telah tercetak dan dikirim ke wajib pajaknya


Actors

System

1. Jurusita

mengecek

tunggakan pajak

surat

yang

telah

data

tagihan jatuh

tempo 2. Membuat

konsep

surat a. Create surat paksa

paksa 3. Kasi Penagihan menerima 3.1.klik data surat paksa di konsep surat paksa lalu

dalam data grid untuk

meneliti dan menyetujuinya

di teliti jika setuju

4. Surat

paksa

yang

telah

48


check radiobutton

disetujui dapat dicetak oleh 4.1.Klik Print untuk jurusita pajak

mencetak surat paksa

Tabel 3.7 Deskripsi Use CaseMembuat surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) Use Case Name :

Membuat surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)

Scenario :

Membuat dan mencetak SPMPkemudian datanya dapat di update dan dapat di view datanya

Triggering Event :

Adanya Surat paksa yang sudah melewati tanggal jatuh tempo dan wajib pajak tersebut belum membayar pajak terutangnya

Brief Description :

Jurusita menerima data tunggakan surat paksa yang sudah jatuh tempo sebagai acuan menerbitkan SPMP

Actors :

Jurusita

Related Use Case :

-

Stakeholders :

Jurisita,kasi penagihan

Pre-conditions :

Adanya Surat Paksa yang sudah melewati tanggal jatuh tempo dan wajib pajak tersebut belum membayar pajak terutangnya

Post conditions :

SPMP telah tercetak dan dikirim ke wajib pajaknya


Actors

System

1. Jurusita mengecek data tunggakan surat tagihan pajak yang telah jatuh tempo 2. Membuat konsep surat 2.1.Create SPMP paksa 3. Kasi

Penagihan 3.1. klik data SPMP di dalam

menerima konsep surat

data grid untuk di teliti

paksa lalu meneliti dan

jika

menyetujuinya

radiobutton

4. Surat paksa yang telah disetujui dapat dicetak 49


4.1.Klik

setuju Print

mencetak SPMP

chehk untuk

oleh jurusita pajak

Tabel 3.8 Deskripsi Use Case Diagram Membuat Laporan Use Case Name :

Membuat Laporan

Scenario :

Membuat Laporan Penagihan berdasarkan urutan penagihan

Triggering Event :

Adanya Laporan penagihan yang tersimpan

Brief Description :

Admin penagihan Membuat laporan penagihan berdasarkan urutan penagihan penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan

Actors :

Admin Penagihan

Related Use Case :

-

Stakeholders :

-

Pre-conditions :

Masuk ke form Membuat Laporan

Post conditions :

Form Laporan Surat teguran,surat paksa, dan surat penyitaan


Actors

System

1. Admin membuka menu laporan

2.1 Menampilkan form menu

2. Admin

membuat

laporat

berdasarkan

laporan 3.1 Menampilkan

Surat

teguran,surat

form pengisian

paksa,

dan

Laporan

surat

penyitaan

50


3.3 Activity Diagram 3.3.1 Activity DiagramMembuat Table Pemeriksa Pajak(TPP) SISTEM

PDI

Memilih Menu Pemeriksa Pajak

Menampilkan Layar form Pemeriksa pajak

Mengisi form Pemeriksa Pajak

Save data

Gambar 3.4 Activity diagram usulanMembuat Table Pemeriksa pajak

51


3.3.2 Activity DiagramMembuat Surat Ketetapan Pajak(SKP) SISTEM

PDI

Membuka menu ketetapan pajak

Menampilkan Layar form Ketetapan pajak

Mengisi form ketetapan pajak

Save data

Gambar 3.5 Activity diagram usulanMembuat Surat ketetapan Pajak(SKP)

52


3.3.3 Activity Diagram Membuat Penghitungan Pajak SISTEM

AR

Membuka menu Penghitungan Pajak

MenampilkanForm Penghitungan pajak

Mengisi Form Penghitungan

Menampilkan Total Tunggakan Pajak

Save

Edit

Delete

Gambar 3.6Activity Diagram Membuat Penghitungan Pajak

53


3.3.4 Activity DiagramMembuat surat tagihan Pajak

AR

SISTEM

Membuka menu STP

Menampilkan form STP

Memilih data WP yg jatuh Tempo

Menyimpan dan mencetak

Gambar 3.7 Activity diagram Membuat Surat Tagihan Pajak

54


3.3.5 Activity Diagram Membuat Surat Teguran Jurusita

SISTEM

Membuka menu surat teguran

Tampilkan Form Surat teguran

Mengisi Form surat teguran

Save/Print

Gambar 3.8 Activity diagram Membuat surat teguran

55


3.3.6 Activity Diagram Membuat Surat Paksa Jurusita

SISTEM

Membuka menu surat Paksa

Tampilkan Form Surat Paksa

Mengisi Form surat Paksa

Save/Print

Gambar 3.9 Activity diagram Membuat surat Paksa

56


3.3.7 Activity Diagram Membuat Surat Perintah melakukan Penyitaan(SPMP) Jurusita

SISTEM

Membuka menu surat teguran

Tampilkan Form Surat teguran

Mengisi Form surat teguran

Save/Print

Gambar 3.10 Activity diagram Membuat surat teguran

57


3.3.8 Activity Diagram Mencetak laporan Admin

SISTEM

Membuka menu laporan

Menampilkan menu laporan

Pilih jenis laporan penagihan

Menampilkan laporan pilihan

Surat teguran

SuratPaksa

Gambar 3.11 Activity diagram usulan Mencetak laporan

58


Surat Penyitaan

3.4 Sequence diagram 3.4.1 Sequence diagram table Pemeriksa Pajak(TPP)

Main Menu

PDI

tpp

Menu tpp

Buka() Create_tpp Create_tpp Get (no_tpp,) no_tpp Pilih no_tpp() input(No_tpp,npwp,nama, alamat,tgl_jth_tempo)

(No_tpp,npwp,nama,alamat, tgl_jth_tempo)

Simpan()

No_tpp,npwp,nama,alamat,tgl_jth_tem po

Simpan() Simpan()

Gambar 3.12 Sequence diagram TPP

59


Tpp DA

3.4.2 Sequence diagram Membuat Surat ketetapan pajak(SKP)

Menu utama

Menu SKP

SKP handler

SKP

TPP

TPP DA

PDI Tpp jatuh temo) Create_skp Start_skp(no_skp) New_skp(no_skp) Int tpp(no_tpp) Read_tpp() Create_SKP() Get_TPP A A A Simpan() Simpan() Simpan() A =no_tpp,npwp,nama,alamat,jenis_tpp,nilai_tpp,tgl_jatuh_tempo,tgl_terbiit

Gambar 3.13 Sequence diagram SKP

60


SKP DA

3.4.3 Sequence Diagram Penghitungan pajak(PP)

Menu utama

PDI

Menu PP

PP handler

PP

SKP

SKP DA

Complete SKP Create() Start_PP() New_PP() Int_skp(no_skp) ReadSkp() Create_PP() Get_skp B B B Simpan() Simpan() Simpan()

A =no_p_pjk,no_skp,npwp,nama,alamat,jenis_tpp,nilai_tpp,tgl_jatuh_tempo,tgl_terbiit

Gambar 3.13 Sequence diagram PP

61


PP DA

3.4.4 Sequence Diagram Membuat surat Tagihan Pajak (STP)

Menu STP

PDI

STP handler

Print preview STP

STP

PP PP handler DA

PP

STP DA

Complete PP newSTP() Start_PP() New_STP() Int_PP(no_Pp) ReadPP() Create() Get_PP PP_description Print_STP() Print_stp()

Simpan() Simpan()

Gambar 3.15 Sequence diagram Membuat surat tagihan Pajak

62


3.4.5 Sequence Diagram Membuat Surat Teguran

Menu utama

Admin

Teguran

Menu Teguran

Buka() No_Surat Teguran No_Surat_teguran Get (no_Srt_teguran) no_Surat_teguran Pilih no_Srt_teguran() input(No_srt_teguran,npw p,nama,alamat,tgl_jth_te mpo)

(No_srt_teguran,npwp,nama ,alamat,tgl_jth_tempo)

Simpan()

No_srt_teguran,npwp,nama,alamat,tgl_ jth_tempo

Simpan() Simpan()

Gambar 3.16 Sequence diagram membuat suratTeguran

63


Teguran DA

3.4.6 Sequence Diagram Membuat Surat Paksa

Menu utama

Admin

: Paksa

Menu paksa

Buka() No_Surat Paksa No_Surat_paksa Get (no_Srt_paksa) no_Surat_paksa Pilih no_Srt_paksa() input(No_srt_paksa,npwp, nama,alamat,tgl_jth_temp o)

(No_srt_paksa,npwp,nama,al amat,tgl_jth_tempo)

Simpan()

No_srt_paksa,npwp,nama,alamat,tgl_jt h_tempo

Simpan() Simpan()

Gambar 3.17 Sequence diagram membuat suratPaksa

64


Paksa DA

3.4.7 Sequence Diagram Membuat Surat Perintah melakukan Penyitaan (SPMP)

Menu Utama

Admin

SPMP DA

SPMP

Menu SPMP

Buka() No_SPMP No_Spmp Get (no_Spmp) no_SPmpa Pilih no_SPMP() input(No_SPMPa,npwp,na ma,alamat,tgl_jth_tempo)

(No_SPMP,npwp,nama,alam at,tgl_jth_tempo)

Simpan()

No_SPMP,npwp,nama,alamat,tgl_jth_te mpo

Simpan() Simpan()

Gambar 3.18 Sequence diagram membuat SPMP

3.4.8 Sequence Diagram Membuat Laporan

: Input laporan

Admin

: Laporan

Buka() Add (periode) Add (pilihan order by) Get kd_penagihan Kd_penagihan, tgl, nama, hutang cetak() cetak()

Gambar 3.19 Sequence diagram membuat laporan

65


: Penagihan

3.5 Class Diagram Usulan pada Bagian Penagihan Pajak

Penghitungan_Pajak

Ketetapan_piutang

1..*

TPP -No_Tpp -NPWP -Nama -Alamat -Jenis_TPP -Nilai_Tpp -Pajak_terhutang -tgl_jth_tempo -tgl_terbit +insert() +update() +delete()

-no_Tpp -No_KP -NPWP -Nama -Alamat -Jenis_kP -Nilai_KP +insert() +update() +delete()

1..*

0..1

Srt_tagihan_pajak

-no_p_pjk -No_kp -tgl_terbit -Jumlah_Piutang_pajak -Jenis_pajak -Tahun_pajak -Jatuh_tempo -NPWP +insert() +update() +delete()

1

1

-no_Stp -No_p_pjk -Tanggal_jth_tempo +Insert() +Update() +delete() 1..*

1..1

0..1 SPMP

Surat_Paksa

-No_spmp -No_surat_paksa -nama -NPWP -tanggal_srt_paksa -alamat -jenis_pjk -nilai_tagihan -total_tunggakan -tgl_jth_tempo +insert() +update() +delete() +print()

-No_surat_Paksa -No_surat_teguran -nama -NPWP -tanggal_surat_paksa -alamat -jenis_pjk -nilai_tagihan -total_tunggakan -tgl_jth_tempo +insert() +update() +delete() +print()

0..1

1..*

Surat_teguran

0..1

1..*

-No_surat_teguran -No_sTP -nama -NPWP -tanggal_surat_Teguran -alamat -jenis_pjk -nilai_tagihan -total_tunggakan -tgl_jth_tempo +insert() +update() +delete() +print()

Gambar 3.20 Class Diagram Usulan pada Penagihan Pajak

66


BAB III ANALISA PERANCANGAN SISTEM

Recommend Documents