BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, DAN ELECTRONIC MONEY
2.1 Perlindungan Hukum 2.1.1 Pengertian perlindungan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, mengartikan bahwa negara Indonesia segala sesuatunya berdasarkan atas hukum bukan hanya semata-mata atas kekuasaan belaka. Hal ini juga berkaitan dengan jaminan oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Secara umum perlindungan hukum di Indonesia dilakukan berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . . . maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . . . .” Rumusan tersebut mendasari prinsip pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia. Hukum adalah seperangkat norma atau kaedah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.22 Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang
22
Yulies Tiena Masriani, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.
22
23
lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.23 Sedangkan perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan atau melalui instrumen-instrumen hukum.24 Secara umum perlindungan hukum pada hakekatnya memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan. Sejalan dengan itu menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).25 Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase) dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Legislation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
23
I Gusti Ngurah Udra Sanjaya, 2010, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kontrak Kerjasama Pemberian Kredit Terhadap Karyawan Tetap (Kretap) di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Denpasar, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang, h. 27. 24 Phillipus M. Hadjon, 1897, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 3. 25 Johanes Gunawan, lo.cit.
24
2. Voluntary Self Regulation, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. 26 Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase) dapat dilakukan melalui jalur Litigasi dan Non litagasi yang didasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.
2.1.2 Perlindungan hukum terhadap pemegang electronic money. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke IV telah mendasari perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang perbankan khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang e-money. Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang penting, lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara,27 sehingga perbankan merupakan sektor penting untuk menjalankan kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam bukunya Hukum Perbankan, Sentosa Sembiring memberikan definisi tentang bank, yaitu bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan.28 Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut lembaga perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat karena tanpa adanya kepercayaan 26
Johanes Gunawan, op.cit., h.4. Hermansyah, op.cit, h. 7. 28 Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 2. 27
25
dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Salah satu wujud dari implementasi peran hukum dalam kegiatan usaha (perbankan) diantaranya tercermin dalam wujud perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya.29 Electronic Money merupakan salah satu produk lembaga perbankan yang dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan pola hidup masyarakat. Pemegang e-money tidak memerlukan proses otoritasi dan tidak terkait dengan rekening nasabah pada bank penerbit, dengan demikian setiap orang dapat mempunyai dan menggunakan e-money tersebut atau yang dapat disebut sebagai konsumen pemegang e-money. Pengaturan tentang penyelenggaran kegiatan alat pembayaran uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money). Secara umum pengaturan berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Yang dimaksud dengan konsumen dalam undang-undang ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
29
Johan Arifin et. al., 2010, Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Walisongo, Semarang, h. 109.
26
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pemegang e-money mempunyai hak perlindungan yang telah diakui dan dijamin perlindungan hukumnya oleh negara.
2.2 ELECTRONIC MONEY 2.2.1 Pengertian dan dasar hukum e-money. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
tentang
Uang
Elektronik
(Electronik
Money)
yang
menyatakan: Uang Elektronik (Electronik Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server dan chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Pengertian e-money mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Dalam publikasi tersebut e-money didefinisikan sebagai “stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s
27
possession” (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).30 Pada awalnya penggunaan e-money diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. “Uang Elektronik (E-money) pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan kartu penyimpan dana (Stored Value Card) yaitu sebuah kartu yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dana dengan jumlah yang telah didepositkan.”31 Fungsinya stored value card hampir sama dengan kartu debit, namun stored value card ini tidak menyimpan identitas dari pengguna atau pemegang kartu (anonymous). E-money digunakan sebagai alat pembayaran multipurpose yaitu kartu prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi. Selanjutnya pengaturan tentang e-money disempurnakan lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) sebagai payung hukum bagi penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik.
30
Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money, 1996, Bank for Internatonal Settlements, Basle, h. 1. 31 Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi E-money”, Tesis Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, h. 76.
28
2.2.2 Jenis-jenis dan manfaat e-money. Dalam Pasal 1A Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : a.
Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
b.
Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). Perbedaan dan persamaan antara jenis uang elektronik yang mewajibkan
adanya pendaftaran data identitas pemegang (registered), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (unregistered), dapat dilihat sebagai berikut : PERBEDAAN REGISTERED Pencatatan pemegang
identitas Data identitas pemegang Data identitas pemegang terdaftar
dan
tercatat tidak terdaftar dan titar
pada penerbit Fasilitas yang diberikan - Registrasi pemegang oleh penerbit
UNREGISTERED
- Pengisian ulang (top up)
tercatat pada penerbit - Pengisian ulang (top up) - Pembayaran transaksi
- Pembayaran transaksi
- Pembayaran tagihan
- Pembayaran tagihan
- Fasilitas
- Transfer dana
berdasarkan
- Tarik tunai
persetujuan
lain
Bank
29
- Penyaluran bantuan
program
Indonesia
pemerintah
kepada masyarakat - Fasilitas
lain
berdasarkan persetujuan
Bank
Indonesia Batas
nilai
uang Batas
elektronik tersimpan
nilai
uang Batas nilai uang
yang elektronik
yang elektronik yang
tersimpan dalam media tersimpan dalam media chip/server banyak
paling chip/server
sebesar
Rp. banyak
paling
sebesar
5.000.000,-
1.000.000,-
(lima juta rupiah)
(satu juta rupiah).
Rp.
PERSAMAAN Batas nilai transaksi
Batas
nilai
transaksi Batas
nilai
transaksi
dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) bulan untuk
setiap
uang untuk
setiap
uang
elektronik paling banyak elektronik paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Penerbit
(dua puluh juta rupiah).
Lembaga perbankan dan Lembaga perbankan dan lembaga selain bank
lembaga selain bank
Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk e-money, yaitu:32 1. Prepaid card/kartu prabayar/electronic purses, dengan karakteristik :
32
R. Serfianto, dkk, 2012, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, Visi Media, Jakarta, h. 98.
30
a) Nilai uang dikonvensi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu. b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat card reader. 2. Prepaid Software (disebut juga digital cash), dengan karakteristik : a) Nilai uang dikonvensi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu hard disk komputer. b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.
Manfaat atau kelebihan dari penggunaan e-money dibandingkan dengan uang tunai adalah sebagai berikut :33 - Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan e-money. - Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi on-line, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. - Electronic value dapat diisi ulang kedalam kartu e-money melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer.
2.2.3 Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran Uang Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) maka dapat dilihat pihak-pihak yang termasuk sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran uang elektronik yaitu:
33
Siti Hidayati et. all., loc.cit.
31
1.
Prinsipal (Pasal 1 angka 5) Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan
sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis. 2.
Penerbit atau issuer (Pasal 1 angka 6). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penerbit e-money
adalah bank dan lembaga selain bank. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) yang menyatakan “Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana yang dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai perbankan syariah.” Sedangkan, yang dimaksud dengan lembaga selain bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) menyatakan “Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.” Lebih lanjut diatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan sebagai penerbit e-money sebagai berikut : 1.
Bank maupun Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai penerbit wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.
32
2.
Khusus untuk Lembaga Selain Bank yang akan menerbitkan e-money harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT); dan b. Memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan kartu prabayar single-purpose single merchant atau multi-purpose single merchant di Indonesia minimal selama dua tahun.34 Bank dan Lembaga Selain Bank untuk mendapatkan izin sebagai Penerbit
dari Bank Indonesia, Bank dan Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : a.
Bank 1. Rencana kerja Bank yang didalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai penerbit; 2. Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan; 3. Bukti kesiapan perangkat hukum; 4. Bukti kesiapan manajemen risiko; dan 5. Bukti kesiapan operasional.
b.
Lembaga Selain Bank 1. Rencana kerja Lembaga Selain Bank;
34
Siti Hidayati et. all.,op.cit, h. 40.
33
2. Fotokopi dari akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Fotokopi akta pendirian badan hukum tersebut harus pula dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang; 3. Hasil analisis bisnis dari kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang akan dilakukan untuk 1 (satu) tahun ke depan; 4. Bukti kesiapan perangkat hukum; 5. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko; dan 6. Bukti kesiapan operasional.35 Penerbit atau issuer memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan e-money, karena issuer adalah pihak yang mengelola float atas electronic value yang diterbitkannya. Kepercayaan terhadap e-money sangat ditentukan oleh kemampuan issuer dalam memenuhi refund atau redemption yang dilakukan oleh customer atau merchant.36 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) yang menyatakan “Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (top up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.” Hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pengaturan issuer, antara lain sebagai berikut : 35 36
Ibid, h. 36. Siti Hidayati et all, op.cit, h. 31.
34
a. Kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran dan sistem keuangan secara nasional. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian izin kepada lembaga selain bank untuk menjadi issuer emoney perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan sejauh mana efektivitas bank sentral sebagai otoritas pengatur dan pengawas sistem pembayaran kepada lembaga nonbank yang menjadi issuer dalam penyelenggaraan e-money; b. Potensi implikasi penggunaan e-money terhadap efektivitas kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, maka dalam pengaturan perlu juga diperhatikan sejauh mana akses bank sentral kepada lembaga non-bank dalam rangka efektivitas penerapan kebijakan moneter oleh bank sentral; c. Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan kebutuhan para pelaku ekonomi non-bank yang ingin meningkatkan efisiensi bisnis mereka melalui pengembangan e-money, sehingga pengaturan yang dibuat tidak menghambat pengembangan inovasi baru dalam instrumen pembayaran non tunai. Hal ini didasarkan pada pengalaman di beberapa negara, dimana produk-produk e-money berawal dari kebutuhan untuk efisiensi dalam pembayaran jasa transportasi (ticketing) oleh penyedia jasa transportasi. Produk stored value card yang semula hanya untuk pembayaran tiket (single purpose) kemudian mengalami perkembangan menjadi e-money (multi purpose stored value card).37 Setiap Penerbit
atau
issuer e-money
harus menerapkan prinsip
perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan transaksi non tunai dan prinsip kehati-hatian yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/2008. Selain itu Penerbit atau issuer e-money wajib meningkatkan keamanan
Alat
Pembayaran
Menggunakan
Kartu
(APMK)
untuk
meminimalkan tingkat kejahatan dan kriminalitas dengan APMK dan juga untuk meningkatkan keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap APMK, khususnya e-money. Saat ini penerbit atau issuer di Indonesia menerbitkan dua jenis Uang elektronik (e-money) yaitu, Uang elektronik (e-money) yang berbasis chip
37
Siti Hidayati et all, loc.cit.
35
(chip base) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (server base) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (handphone). Penerbit-penerbit uang elektronik tersebut antara lain yaitu :38 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.
Issuer BPD DKI JAKARTA BANK MANDIRI BANK CENTRAL ASIA PT. TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR INDONESIA BANK MEGA PT. SKYE SAB INDONESIA PT. INDOSAT BANK NEGARA INDONESIA BANK RAKYAT INDONESIA PT. XL AXIATA PT. FINNET INDONESIA PT. ARTAJASA PEMBAYARAN BANK PERMATA ELEKTRONIS BANK CIMB NIAGA PT. NUSA SATU INTI ARTHA PT. BANK NATIONALNOBU PT. SMARTFREN TELECOM PT. MVCOMMERCE INDONESIA PT. WITAMI TUNAI MANDIRI
Acquirer (Pasal 1 angka 7) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan
pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain serta bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedangang. “Secara umum, acquirer atau financial acquirer dalam konteks penyelenggaraan e-money adalah institusi (umumnya bank) yang bekerjasama 38
Anonim , 2013, “Instrumen Pembayaran Nontunai : Uang Elektronik”, Bank Indonesia, URL : http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen-nontunai/unik/Contents/Default.aspx, diakses tanggal 12 November 2015.
36
dengan merchant yang memelihara rekening merchant untuk menampung penerimaan dana atas electronic value yang ditagihkan (redeem) oleh merchant kepada issuer.”39 4.
Pedagang (Merchant) (Pasal 1 angka 9) Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari
pemegang. 5.
Penyelenggara Kliring (Pasal 1 angka 13) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan
kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. 6.
Penyelenggara Penyelesaian Akhir (Pasal 1 angka 14) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggung jawab
terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dan penyelenggara kliring. 7.
Layanan Keuangan Digital (LKD) (Pasal 1 angka 15) Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web keuangan inklusif.
39
Siti Hidayati et all, op.cit., h. 28.
dalam rangka
37
8.
Agen LKD (Pasal 1 angka 16) Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan
atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.
2.2.4 Hubungan Hukum Antara Bank dan Pemegang Electronic Money Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dilakukan oleh subjek hukum yang dapat melahirkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum.40 Berdasarkan pengertian tersebut maka hubungan antara pemegang e-money dan Bank sebagai penerbit uang elektronik merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada jual beli, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Hubungan hukum jual beli antara pemegang e-money dan Bank sebagai penerbit uang elektronik melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran uang elektronik. Hak dan kewajiban ini merupakan keadaan yang tercipta karena adanya hubungan timbal balik antara pemegang e-money dan Bank sebagai penerbit uang elektronik. Bank penerbit perlu menjaga legitimasi stakeholder dalam hal ini pemegang e-money serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan
40
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h. 253.
38
sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan uang elektronik.41 Berkaitan dengan kewajiban yang timbul setalah adanya hubungan hukum tersebut dalam hubungannya dengan proses transaksi secara elektronik, maka yang perlu diperhatikan oleh Bank penerbit adalah aspek keamanan pada saat pemegang e-money melakukan transaksi menggunakan uang elektronik pada pedagang (merchant). Hal ini dikarenakan dalam melakukan transaksi e-money pada prinsipnya pemegang e-money melakukan transaksi pembayaran dengan pedagang (merchant) menggunakan e-money miliknya yang dalam hal ini tidak berhubungan langsung dengan otoritas Bank penerbit e-money. Dengan adanya transaksi pembayaran tersebut, nilai elektronik atau saldo pada e-money akan berkurang dan berpindah ke pedagang (merchant) melalui alat yang disebut card reader.42 Pertukaran data elektronik pemegang e-money atau konsumen pengguna e-money ini dapat dilakukan melalui kontak langsung (contact) atau tidak langsung (contactless). Sehingga dalam proses transaksi e-money atau transaksi secara elektronik tersebut dalam penerapannya, Bank penerbit harus menerapkan mekanisme operasional uang elektronik secara aman, handal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.43 Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan juga dalam proses transaksi e-money adalah aspek perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan pemegang e-money merupakan konsumen pemegang e-money yang harus diperhatikan hak-haknya sebagai pengguna e-money dalam melakukan 41
Nor Hadi, loc.cit. Ni Nyoman Anita Candrawati, op.cit, h. 90. 43 Siti Hidayati et all, op.cit, h. 31. 42
39
transaksi pembayaran menggunakan e-money. Hal ini harus dilakukan oleh Bank penerbit untuk meminimalkan adanya risiko-risiko yang dapat merugikan hak-hak pemegang e-money sebagai konsumen pemegang e-money. Secara minimum, yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik adalah : 1.
Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggara sistem elektronik yang telah berlangsung;
2.
Dapat melindungi otentifikasi, integrasi, rahasia, ketersediaan, dan akses dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3.
Dapat
beroperasi
sesuai
dengan
prosedur
atau
petunjuk
dalam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan 4.
Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara sistem elektronik tersebut.44 Jenis-jenis transaksi dengan e-money, secara umum meliputi:
1.
Penerbitan (issuance) dan pengisian nilai uang (top-up atau loading) “Pengisian „nilai uang‟ pertama kali kedalam e-money dapat dilakukan terlebih dahulu oleh issuer sebelum dijual kepada ke konsumen. Untuk selanjutnya konsumen dapat melakukan pengisian ulang (top up) yang umumnya dapat dilakukan melalui ATM dan terminal-terminal pengisian
44
Ibid, h. 38.
40
ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh issuer.”45 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronik Money) yang menyatakan “Pengisian Ulang (top up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.” Proses pengisian ulang melalui ATM/terminal
pada
umumnya
dirancang
agar
dapat
langsung
mempengaruhi/mendebet rekening nasabah yang telah ‟link‟ dengan kartu e-money milik konsumen. “Proses pengisian ulang pada umumnya dilakukan secara on-line dengan koneksi langsung ke komputer issuer, namun demikian dimungkinkan pula pengisian dilakukan secara offline dimana penyelesaian transaksi oleh issuer dilakukan setelah saldo di kartu bertambah.”46 Dalam beberapa kasus, untuk produk e-money yang “reloadable” dimungkinkan pula bersaldo negatif (overdraft) dimana pada saat ada penagihan, dana tersebut akan ditalangi dari rekening nasabah yang telah diperjanjikan sebelumnya.
2.
Transaksi pembayaran Pada saat seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu emoney, maka mekanisme yang dilakukan secara garis besar adalah sebagai berikut : - Konsumen meng-insert/mengarahkan kartu ke terminal merchant;
45 46
Siti Hidayati et all, op.cit, h. 10. Siti Hidayati et all, op.cit, h. 11.
41
- Terminal merchant memeriksa kecukupan saldo e-money terhadap nominal yang harus dibayar; - Jika saldo pada kartu e-money lebih besar dari nominal transaksi, terminal memerintahkan kartu untuk mengurangi saldo pada kartu sejumlah nominal transaksi; - Kartu milik konsumen kemudian memerintahkan terminal untuk menambah saldo pada terminal sebesar nominal transaksi.47
3.
Deposit, Collection a. Deposit/Refund Pada beberapa produk, nasabah pemegang e-money dapat melakukan refund atau penyetoran kembali dana pada e-money yang tidak terpakai/masih tersisa untuk didepositkan ke dalam rekeningnya. b. Collection Proses collection biasanya dilakukan oleh merchant yaitu penyetoran electronic value yang diterima oleh merchant dari konsumen kepada issuer untuk untung rekening merchant.48 Dalam hal pengelolaan e-money oleh issuer atau Penerbit kepada
pemegang e-money maupun merchant atau pedangan, maka Bank Indonesia menerapkannya dalam bentuk yaitu : a.
Penetapan cadangan minimum (minimum reserve requirement) Dalam hal penerbit adalah bank, kebijakan cadangan minimum ini dapat diterapkan sebagaimana halnya penetapan cadangan minimum untuk dana pihak ketiga. Apabila penerbit adalah non-bank maka perlu ada kebijakan yang jelas untuk pengelolaan float e-money, antara lain :
47 48
Ibid Ibid
42
- Besarnya cadangan minimum yang harus dipelihara dari waktu ke waktu. - Bentuk cadangan minimum dan lembaga penyimpan dana cadangan minimum tersebut. - Mekanisme pengawasan oleh otoritas pengawas terkait pemenuhan issuer non-bank atas cadangan minimum. - Perlu tidaknya asuransi atas float yang dikelola oleh issuer bank maupun non-bank untuk mengantisipasi ketidakmampuan issuer dalam hal mengalami insolvency. 49
Selain untuk mengantisipasi pemenuhan kewajiban issuer kepada pemegang kartu dan merchant, penetapan cadangan minimum (reserve requirement) juga dapat digunakan sebagai instrumen moneter dalam pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral atau otoritas moneter. Untuk mengantisipasi perkembangan e-money yang cukup signifikan di masa yang akan datang, maka bank sentral sebagai otoritas moneter perlu diberi kewenangan yang jelas dalam menetapkan reserve requirement kepada seluruh issuer e-money baik bank maupun non-bank.50 b.
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan float “Penerapan prinsip kehati-hatian ini dilakukan sehingga diharapkan tidak terjadi kegagalan dalam pemenuhan tagihan (credit risk). Dalam hal ini perlu diatur bentuk investasi yang diperbolehkan dalam rangka pengelolaan float.”51
49
Ibid, h. 34. Ibid 51 Ibid 50
43
c.
Pengaturan mengenai pengakuan pendapatan terhadap kartu e-money yang tidak diklaim sampai dengan jangka waktu tertentu, misalnya karena rusak, hilang, dan lain-lain.52 Suatu produk e-money dapat didesign hanya untuk sekali penggunaan
(disposable) dimana tidak dapat digunakan lagi apabila dana yang tersimpan pada e-money telah habis. Alternatif lainnya adalah produk e-money yang dapat diisi ulang setiap waktu melalui berbagai cara (reloadable), seperti transfer dari rekening, pembayaran tunai atau dengan kartu kredit.53 Produk e-money yang ada saat ini di Indonesia hanya menggunakan sistem single currency yaitu mata uang yang berlaku di negara yang bersangkutan dalam hal ini Rupiah.
52 53
Ibid, h.35. Ibid
