BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIMBINGAN, PENGAWASAN, BAPAS, ANAK DAN TERPIDANA 2.1 Pengertian Pembimbingan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d berbunyi : “Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dn pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara peranan jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.” Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 7 ayat 2 berbunyi : “Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.” Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 5 berbunyi : “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.”
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomior 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Besyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat Pasal 1 angka 14 berbunyi : “Pembimbingan adalah pemberian tuntutan unyuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan prilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien.” Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 menyebutkan : “Pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas kataqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, klien pemasyarakatan.” Menurut beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan prilaku, kesehatan rohani dan jasmani. Bimbingan yang diberikan di BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik pemasyarakatan, dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.1 Untuk menjalankan perannya sebagai pembimbing terdapat beberapa unsur, yaitu : a) Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS b) Klien Pemasyarakatan c) Keluarga Klien
1
Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, bandung, h. 182
d) Penjamin e) Masyarakat Penjamin dalam hal ini adalah pihak yang sanggup bertanggung jawab untuk menjamin Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diajukan Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, dan cuti menjelang bebas. Penjamin bisa berasal dari perorangan ataupun lembaga atau organisasi.2 2.2 Pengertian Pengawasan Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhiradalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan
menurut
ketentuan
dan
sasaran
yang hendak
dicapai.Menurut Sondang
P.Siagian, Pengertian Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.3 Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :
2
ibid, h. 116 Ali Mafud, 2014, Pegertian dan tujuan pengawasan, URL : http://www.pengertianpakar.com, pengertian-dantujuan-pengawasan.html, diakses tanggal 24 Desember 2014 3
1.
Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di
dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.
2.
Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, pengawasan yang dilakukan terhadap
suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
3.
Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.4
2.3Balai Permasyarakatan (BAPAS) Balai Pemasyarakatan memiliki Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia
yang
dapat
ditemukan
dalam
Undang-UndangNo.12 Tahun
1995
Tentang
Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bagaiamana fungsi dari setiap lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Lapas dan Bapas. Pasal
4
1 angka 4 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di
Mujanid Ramadhan, 2012, Pengertian dan Jenis - Jenis Pengawasan, URL : http://mujahidramadhan.blogspot.com/2012/11/pengertian-dan-jenis-jenis-pengawasan.html, diakses tanggal 27 Agustus 2015
rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan
Anak
(BISPA)
yang
berdasarkan
keputusan
Menteri
Kehakiman
No.
M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang pembentukan Balai pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang dimana adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.5Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketut Latera selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Denpasar padatanggal 16 Oktober 2014, Beliau menjelaskan tentang tugas pokok BAPAS, pengertian istilah – istilah yang terdapat dalam BAPAS serta visi dan misi dari BAPAS Kelas I Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak maupun untuk pembinaan dalam LAPAS (asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat) 2. Melakukan Regristasi Klien 5
SantiKusumaningrumdanMamik Sri Supatmi, 2012, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia, h. 2
3. Melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan klien pemasyarakatan dan Pengentasan anak 4. Mengikuti sidang Pengadilan anak di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LAPAS sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak Negara dan Klien Pemasyarakatan yang memerlukan 6. Melaksanakan urusahan tata usaha Bapas memiliki beberapa fungsi yang harus dilalui seperti Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), melakukan registrasi serta mengikuti sidang Pengadilan Anak yang dimana hal tersebut yang akan membuat tugas pokok dari Bapas berjalan dengan baik dan menentukan klien yang akan ditangani oleh Bapas. Melaksanakan Pembimbingan Kemasyarakatan terdapat pengertianpengertian ataupun istilah yang digunakan sebagai berikut : 1. Petugas kemasyarakatan (PK) adalah petugas pada balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan 2. Klien Pemasyarakatan adalah Warga Binaan pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS 3. Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan warga binaan ataupun klien pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS, yang memiliki fungsi : a. Bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana di Pengadilan Negeri b. Bahan penentuan program pembinaan narapidana, anak Negara dan anak sipil dalam LAPAS c. Bahan pertimbangan dalam rangka pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga (CMK), pembebasan bersyarat (PB) dan cuti menjelang bebas bagi narapidana (CMB) d. Bahan pertimbangan penghentian penyidikan anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana
BAPAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memiliki visi dan misi yaitu : VISI : Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota Masyarakat dan Makhluk tuhan Yang Maha Esa MISI : Meningkatkan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam Kerangka penegakan hukum dan Pelayanan masyarakat
Melalui Visi dan Misi tentu sudah dapat diketahui bahwa peranan Bapas lebih kepada pemulihan suatu klien pemasyarakatan dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku sehingga klien pemasyarakatan mampu untuk pulih dari keadaan sebelumnya. Sistem pemasyarakatan memang tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem peradilan secara keseluruhan. Untuk melaksanakan pembinaan di dalam Bapas diperlukan suatu program agar proses pembinaan, pembimbingan maupun pengawasan berjalan dengan baik. Anak yang ditahan dan/atau berakhir di lembaga pemasyarakatan merupakan hasil dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta berbagai komponen lain seperti advokat, pekerja sosial, petugas balai pemasyarakatan, orang tua atau keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab II Pasal 42, yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan meliputi : 1. Terpidana Bersyarat 2. Narapidana, anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB) 3. Anak Negara yang berdasarkan Putusan Pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial 4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial 5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri di dalam suatu masyarakat. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :
Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan, pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pemasyarakatan merupakan tujuan akhir dari sitem peradilan pidana yang memutuskan untuk selanjutnya dibina di dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai dengan maksimal. 2.4 Anak a. Pengertian Anak Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang termuat dalam Undangundang Dasar negar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Anak juga merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Jika berbicara tentang anak dalam kedudukan hukum yang meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Perumusan tentang pengertian anak
sangat beragam dalam berbagai Undang-Undang, akan tetapi pengertian tersebut tidak memberikan suatu konsepsi tentang anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan saja. Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah : 1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat menjadi KUHP KUHP tidak menyebutkan secara tersurat pengertian anak. Namun hal ini tersirat dalam BAB III yaitu dalam Pasal 45, 46, dan 47 walaupun ketiga Pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak akan tetapi dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa kriteria anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Jadi menurut KUHP anak adalah seseorang yang belum berumur 16 tahun. 2. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Untuk Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak dalam Undang-Undang ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 4. Anak menurut Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 10 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada dibawah kekuasaan orang tuannya. 5. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia
Pasal 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya. 6. Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.6 7. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang ini menyatakan bahwa anak adalah anak yang berumur antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun. 8. Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang memiliki batas hingga 18 tahun. b. Hak dan Kewajiban Anak Bila berbicara tentang anak maka tetaplah anak merupakan makhluk hidup yang belum mampu untuk mandiri oleh karena itu dibutuhkanlah kasih sayang serta perlindungan yang lebih terhadap mereka. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta oang dewasa lainnya sangatlah dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. 7 Anak memiliki berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Hak anak merupakan sisi dari bentuk perlindungan terhadap kondisi baik fisik maupun mental agar tidak mengalami tekanan yang dimana akan berdampak dalam kehidupan mereka di
6 7
Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana anak Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, jakarta, h. 7 M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 11
masa depan kelak. Pengembanan hak-hak anak dalam peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, dan penegak hukum yang saling mempengaruhi. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan suatu payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak Anak yang dimana di dalamnya terdapat berbagai pengaturan mengenai hak-hak anak yang diatur secara teratur, bertanggung jawab dan terikat secara hukum. Seperti yang berbunyi dalam Pasal 1 ayat (12) yang berisi : “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.” UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan tentang hak-hak anak sebagai berikut : a. Pasal 4 mengatur mengenai setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sevara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkam perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. b. Pasal 5 mengatur mengenai setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. c. Pasal 6 mengatur mngenai setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. d. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri e. Pasal 8 mengatur mengenai setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak PBB (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang ditandatangani di New York pada 20 November Tahun 1989, hak-hak anak dapat dikelompokan secara umum menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : 1. Hak untuk kelangsungan hidup (The Right To survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya 2. Hak terhadap perlindungan (Protection Right) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidsak mempunyai keluarga, bagi anak pengungsi. 3. Hak untuk tumbuh kembang (Developments Right) yaitu hak-hak anak dalam hal bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. 4. Hak untuk berpartisipasi (Participation), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, dan perkembangannya disalam masyarakat luas.8 Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : a. Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar b. Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan beragama. c. Pemeliharaan dan Perlindungan, baik dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dan d. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menentukan tentang hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu: a. Mendapat pengurangan masa pidana b. Memperoleh asimilasi c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarganya d. Memperoleh pembebasan bersyarat e. Memperoleh cuti menjelang bebas d. Memperoleh cuti bersyarat 8
Chandra Gautama, 2000, Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak : Panduan Untuk Jurnalis/Penulis, LSPP, Jakarta.
e. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melalui berbagai peraturan tersebut dapat diketahui dimana hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan karena telah diatur dalam berbagai peraturan hukum yang terikat. Negara, Pemerintah, masyarakat, serta orang tua dituntut untuk lebih memperhatikan dalam hal perlindungan hak asasi anak. Perlindungan Hak asasi anak adalah meletakan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.9 Jika berbicara mengenai hak maka tentu harus berbicara mengenai kewajiban. Meskipun anak memiliki berbagai macam hak akan tetapi anak juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan agar dapat berjalan dengan seimbang. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dijalankan ataupun dikerjakan, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat sebagai anak baik.10 Pasal
19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur
mengenai kewajiban anak, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Menghormati orang tua, wali dan guru Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman Mencintai tanah air, bangsa dan Negara Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia
Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Tentang
9
Maulana Hasam Wadong, op.cit, h. 36 Setya wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 26 10
kewajiban anak yang terkena kasus pidana pun anak juga meiliki kewajiban seperti dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa “anak pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiataan tertentu”. 2.5 Terpidana a. Pengertian Terpidana Di Indonesia tidak dipungkiri bahwa bila seseorang melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan terpidana atau anak
pidana
agardapat
menyesali
segala
perbuatan
yang
telah
dilakukannya
dan
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.11 Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Orang yang disebut terpidana, ialah seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian terpidana sama dengan narapidana yang telah terbukti bersalah dan terikat hukum. Terpidana memiliki kekuatan hukum yang pasti karena telah melewati persidangan di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 184 dalam KUHP yang menjelaskan bahwa terpidana dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan atas dasar keyakinan hakim yang dibentuk melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kata terpidana diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman.
11
Adam Chazawi, 1999, Stelsel Pidana Indonesia, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 15
Hal ini terpidana telah melalui tahapan dari menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, jika terpidana tidak puas dengan hasil keputusan yang diberikan oleh pengadilan maka terpidana dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Apabila dalam banding tersebut tidak diterima maka terpidana harus menerima keputusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Tindak Pidana bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.Tindak Pidana itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan atas dasar keinginan sendiri misalnya, didorong oleh rasa ingin yang besar sehingga membuat seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Kejahatan bisa juga dilakukan dalam keadaan terpaksa atau terjepit yang dimana dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Bentuk-bentuk kejahatan bermacam-macam, mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, pencemaran nama baik, penghinaan, penindasan, teroris, pengeboman, dan lain-lain. Semua itu menimbulkan efek yang sangat besar, bagi korban dan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merasakan dampak seperti kerugian materi, ketakutan, rasa malu, gangguan kejiwaan, dan tertekan yang berkelanjutan sehiungga menimbulkan rasa depresi.12 b. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Berbicara mengenai tindak pidana tentu ada penyebabnya yang dimana pada kenyataannya banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Anak yang dimana seharusnya
12
Aulia Ayu, 2012, Definisi dan contoh pidana, URL : http://auliaditaayu.blogspot.com/2012/09/definisi-dancontoh-perbuatan-pidana.html, diakses tanggal 27 agustus 2015
mendapatkan kehidupan yang layak dan bermain dengan teman-temannya tentu memiliki sebab mengapa melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya. Selain itu, adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang di sebut dengan “kultur kekerasan”. Hal ini akan menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk anak. Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tayangan film yang bernuansa pornografi dan pornoaksi, sehingga dalam berbagai kasus ada anak yang sampai tega memperkosa teman sepermainannya setelah menonton film porno.13 Jika menurut Kartini Kartono faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak kejahatan adalah : 1. Untukmemuaskankecenderungankeserakahan 13
Sarah Larasati Mantovani, 2011, Proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur, URL : http://jilbabkujiwaku.blogspot.com/2011/02/proses-pemidanaan-terhadap-anak-di.html, diakses tanggal 27 agustus 2015
2. Meningkatkanagresitasdandoronganseksual 3. Salah asuhdansalahdidik orang tua, sehinggaanakmenjadimanjadanlemahmentalnya 4. Hasratuntukberkumpuldengankawansenasibdansebaya, dankesukaanuntukmeniruniru 5. Kecenderunganpembawaan yang patologisatau abnormal Konflikbatinsendiridankemudianmenggunakanmekanismepelariandirisertapembel aandiri yang rasional.14 Sedangkanmenurut
B.
Simandjutakmenerangkanbahwafaktorpenyebabanakmelakukantindakpidanaadalah : 1.
FaktorIntern
:
Yang
dimaksuddenganfaktor
yangdatangnyadaridalamtubuhmanusiasendiri,
intern
ialahfaktor
yang
tanpapengaruhlingkungandisekitar,
yang
termasukdalamfaktoriniadalah : a. Personality (Kepribadian) Kepribadiansetiapanaktentuberbeda-beda, dalamhalinikepribadiananaktentuterjadikarenaketurunandari
orang
tuadandapatdilihatdaribagaimanaanakdalammenyesuaikandirinyadalamlingkungannyaberada. Halinididukungdenganbagaimanakondisifisikdarianak,
tingkat
IQ
sertaumur
yang
sangatmenentukandarikepribadiananak. b. JenisKelamin Menurutpenelitian
yang
didapatbahwajenisanakdengankelaminlaki-lakilah
yang
lebihseringdalammelakukantindakkejahatan, walaupunbegituanakdenganjeniskelaminperempuan
pun
ada
yang
melakukantindakkejahatanakantetapijumlahnyamasihjauhdibawahlaki-laki. 2. FaktorEkstern : Yang dimaksuddenganfaktoreksternadalahfaktor yang datangnyadariluaratau yang
mendoronganakuntukmelakukantindakkejahatan
biasdikatakanjugadarilingkungannnya. a. Disharmonikeluargaatau Broken Home
14
KartiniKartono, 1998, PatologoSosial 2Kenakalan Remaja, GrafindoPersada, Jakarta, h. 9
yang
Keluargamerupakanwadah
yang
pertama-tama
danmerupakandasar
fundamental
bagiperkembangandanpertumbuhananak.Apabilakeadaankeluargatidakharmonistentuhaliniaka nmerusak
mental
darianak
yang
dimanapadaumumnyakeluarga
yang
mengalamimasalahmakaanakakanditelantarkandantidakmendapatkankasihsayingsertaperhatia nsehinggaanakmencariperhatiandengancara yang salahyaitumelakukantindakkejahatan. b. LingkunganSosialBudaya Lingkunganmerupakantempatdimanaanakmenjalanikehidupansosialnyabaikdalambudayamau puninteraksi.Bilaanakberadadalamlingkungan
yang
salahmakakemungkinanbesaranakjugaakanterpengaruhdalampergaulannyaatauterjerumusdala mkejahatan. c. FaktorEkonomi Faktorekonomicukupberperanbesardalamhalanakmelakukantindakkejahatankarenaakibatterjad inyakesenjangansocialsehinggamembuatanakdapatmelakukantindakpidana. d. Media Komunikasi Kehidupan
yang
semakin
berkembangtentuberimbas
kepada
teknologiyang
mengalamikemajuan sangatcepat. Hal inimemilikidampakburukkepadaanak yang belum memiliki jangkauan terhadap media komunikasi seperti televisi, koran, majalah dewasa, dll.15 Seperti
yang
diketahui
anak
secarabelumsaatnyauntukmemilikitelepongenggamakantetapisudahmemilikinya
yang
dimanaseperticontohkasusjikadalamtelepongenggamanakterdapat
film
dewasasehinggahaltersebutdapatmendoronganakuntukmelakukanperbuatanasusila.
15
yang
B. Simandjuntak, 1979, LatarBelakangKenakalanRemaja, Penerbit Alumni, Bandung, h. 112
